Wednesday, February 10, 2021

Perspektif bisnis, kritik Jokowi.



Dalam acara hari pers , presiden berharap agar pers jangan ragu kritik pemerintah. Kritik yang keras dan pedas. Baru kali ini penyataan datang dari Presiden. Kalau berkaca kepada sistem demokrasi, pers yang hebat sama dengan demokrasi yang sehat. Namun sebagai kekuatan keempat dalam sistem demoraksi, peran pers tidak bisa menghindar dari kepentingan politik. 


Maklum semua tahu bahwa pers juga adalah bisnis yang tak bisa bergitu saja mengabaikan kepentingan politik dibalik kepemilikan saham dan hutang perusahaannya. Namun dengan adanya sosial media, Pers tidak bisa lagi seenaknya mengeluarkan berita. Ada koreksi langsung dari kekuatan ke lima yaitu warganet ( nitizen).


Lantas mengapa sampai Jokowi mengeluarkan statement jelas bernada“ kritiklah saya “. Saya menduga, bahwa Jokowi tidak puas dengan sistem kontrol dari kelembagaan yang ada dan tentu juga dari ring kekuasaannya. Dia juga tidak puas dengan kinerja oposisi yang tak melaksanakan tugasnya dengan benar. Oposan cenderung mempolitisir situasi tanpa memberikan kritik membangun. 


Sementara arus perubahan yang dicanangkan Jokowi itu sangat luar biasa. Suhu politik kadang bisa memanas seketika. Riaknya berdampak kemana.  Kalau tidak ada keterlibatan masyarakat langsung mengkritik, Jokowi akan terbenam dengan intrik yang diciptakan ring keuasaannya. Perubahan akan stuck. Jadi selagi budaya kritik membangun itu terus terjaga, maka sebagai Presiden terpilih secara langsung oleh rakyat, Jokowi punya kekuatan tawar dalam membuat keputusan yang sesuai keinginan rakyat, lepas dari kepentingan politik pragmatis.  Karena keinginan rakyat itu sederhana : pemeritahan yang bersih dan berwibawa. Untuk keadilan sosial bagi semua.


Kalau kita mencintai Jokowi dan berharap perubahan terus terjadi kearah lebih baik maka mari kita bantu Jokowi memberikan informasi apapun yang terjadi dan  dirasakan masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Yakinlah, itulah yang dibutuhkan Jokowi disaat dia berharap Anda memilihnya. Hukum tertinggi bagi Jokowi adalah kepentingan rakyat!


***

Negeri dibangun tanpa basis riset.

( Kritik kepada Presiden tentang industrialisasi)


Kalau inginkan negeri ini mejadi negara industri maka negara harus dikelola berbasis riset. Kebijakan pro riset. Lembaga riset harus menjadi lembaga berwibawa seperti Chinese Academy of science. Anggaran mereka setahun mencapai USD 275 miliar atau 2,1 % dari PDB. China bisa merebut kekuatan ekonomi dunia karena dukungan riset. Israel adalah negara yang dibangun dengan bertumpu kepada riset. Negara yang paling tinggi anggaran risetnya, yang mencapai 4,9% dari PDB. Makanya walau negara kecil dan sumber daya terbatas, Israel sangat berperanguh sebagai supply chain global dalam bidang IPTEK. 


Kelemahan Indonesia sejak era Orba, design pembangunan tidak bertumpu kepada riset. Kita lebih mengandalkan kepada SDA. Politik kita adalah politik feodal. Dimana segelintir orang tanpa kerja banyak dan memeras otak bisa kaya raya dari SDA. Kebijakan negara kepada politik feodalisme. Tidak ada design jangka panjang  penguasaan tekhnologi dan kemandirian. Sampai era reformasi, khususnya di era SBY, malah Indonesia masuk era deindustrialisasi.  Ketergantungan impor sangat tinggi. Riset semakin terabaikan. Banyak SDM hebat lulusan Universitas terbaik malah berkarir di luar negeri.


Era Jokowi, perubahan politik terhadap industrialisasi masih belum banyak berubah dibandingkan era sebelumnya.  Arus investasi yang masuk dalam mengolah bahan baku hanya sebatas value added terhadap penerimaan pajak dan tenaga kerja. Selebihnnya nilai tambah dikuasai oleh Asing. Itu bisa mencapai 90% kembali ke asing. Betapa tidak. Anggaran riset kita hanya USD 2 miliar atau 0,2% dari PDB. Engga usah bandingkan dengan negara G20. Dengan Malasyia saja kita kalah. Malaysia sebesar 1,3% dari PDB. Singapore negara seupil saja anggarannya risetnya  2,2% dari PDB atau Rp. 10 miliar atau lima kali dari kita.


Apa yang terjadi dari design pembangunan yang tidak berbasis riset itu? setiap geliat pembangunan pasti orientasinya rente. Stakeholder proyek adalah mereka yang biasa hidup dari rente. Siapa mereka? yang punya lahan. Punya konsesi ekonomi. Punya akses politik. Itu saja. Mereka tidak punya tekhnologi sendiri kecuali hanya sebatas proxy dari prinsipal asing. Akibatnya efisiensi nasional jadi rendah sekali. 


Contoh sederhana. Maju mundurnya Tesla dan ACTL dalam rencana investasi industri baterai di Indonesia, karena stakeholder minta terlalu banyak maunya tapi modalnya hanya omong kosong. Sementara asing datang membawa market, tekhnologi, modal yang mereka dapat dengan perjuangan panjang dan berlelah. Foxcom , produsen Apple mundur dari rencana relokasi industri ke Indonesia karena capek berhubungan dengan stakeholder. Mereka bangun di Vietnam dan perluas pabrik di China.


Saran saya kepada Jokowi. Pertama, arahkan design pembangunan berbasis riset. Tingkatkan anggaran riset. Setidaknya 1% dari PDB. Buat program secara terukur dengan libatkan semua kampus ambil bagian bersama sama dengan lembaga riset yang sudah ada seperti BPPT, LIPI dan lainnya.  


Kedua, berkaitan dengan pengolahan SDA untuk downstream industri, focus aja ke UU PMA. Tendang semua stakeholder yang modal omong kosong. Selagi mereka masih eksis sulit politik membangun berbasis riset bisa terlaksaa. Caranya ? Negara harus kuasai lahan untuk kawasan industri bagi PMA. Sumber daya alam harus dikuasai BUMN sebagai supply guarantee industri PMA. Jangan serahkan kepada swasta. Dengan begitu pajak bisa diamankan. 


Selanjutnya buat kebijakan alih tekhnologi. Namun untuk itu kita harus siap lembaga riset dan SDM yang hebat. Insya Allah dalam jangka panjang kita akan mandiri. Tentu asalkan design ini dilaksanakan konsisten. Maafkan saya pak Jokowi kalau kritik saya keras dan pedas.


***

Bersihkan Pertamina

( Kritik Ekonomi dan bisnis)


Pertamina itu adalah BUMN paling strategis dan politis. Karena ia menguasai SDA migas yang menjadi hak negara dan bertanggung jawab terhadap distribusi BBM secara adil kesuluruh wilayah Indonesia. Jumlah karyawanya 13.700. Lingkup operasi seluruh Indonesia. Artinya mengelola Pertamina tidak bisa main main. Kompetensi mereka harus benar benar qualified.  Sebagai bentuk kritik saya terhadap Pemerintah adalah menyoroti dua direktur pada Pertamina. Ini penting agar menjadi perhatian Jokowi. Yaitu direktur utama dan direktur SDM. Dua posisi ini penting sekali.


Dirut Pertamina.

Saat sekarang dirut Pertamina adalah Nicke Widyawati. Sebelumnya sejak 2014 hingga Juli 2017, Nicke sempat menjadi Direktur Perencanaan Korporat PLN. Setelah itu, dia digeser menjadi Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN hingga November 2017. Dia pernah diperiksa dua kali oleh KPK dalam kasus proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. Tahun 2019 diperiksa Kejagung.  Hasil pemeriksaan Nicke Widyawati tidak bertanggung jawab dalam kasus (PLTU) Riau 1.


Dalam kasus ini ini, KPK sudah menjerat Eni Maulani Saragih, Idrus Marham, dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo. Pada pengembangan sebelumnya, KPK juga sudah menjerat pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan.


Pertanyaan saya adalah apakah mungkin direktur Perencanaan tidak mengetahui kasus mega proyek yang melibatkan konglomerat kelas kakap? Tidak perlu orang pintar untuk mencurigainya. Pasti kekuatan besar di belakang Nicke. Siapa itu ?  Kemudian Nicke di depan DPR membatah ada gugatan dari Mozambiek soal long term SPA Gas alam cair. Padahal surat gugatan itu disampaikan ke menteri ESDM. Bagaimana mungkin Dirut tidak tahu ada gugatan itu dan tidak paham resiko business terkait good governance. Dan secara tidak langsung dia menepis kecurigaan Ahok atas SPA tersebut. DPR diam. 


Direktur SDM.

Februari 2021 Pertamina menempatkan M Erry Sugiharto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pertamina. Erry sebelumnya menjabat sebagai Direktur Human Capital & Legal PT Hutama Karya (Persero). Ia mengawali karier di perusahaan pelat merah yang bergerak dibidang konstruksi itu sejak 1999, hingga diangkat untuk mengisi posisi Direktur pada Juni 2020. 


Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin orang tidak punya latar belakang MIGAS menjadi direktur SDM PERTAMINA. Padahal kekuatan PERTAMINA itu disamping asset adalah sumber daya manusia. SDM yang hebatlah yang bisa memastikan Pertamina bisa efisien dan jauh dari KKN. Sebagai Preskom Ahok tidak berdaya menghadang RUPS itu. Sepertinya posisi Erry sudah diplot secara politik, yang seorang preskom tidak berdaya. Siapa yang direction itu? 


Pak Jokowi mohon agar masalah Pertamina ini dibenahi. Bersihkan direksi Pertamina dari orang bermasalah. Jauhkan semua intrik politik dalam menentukan direksi. Kalau engga, ini akan jadi mega scandal. Yang rusak bukan hanya Ahok tetapi juga  Bapak. Kami mencintai bapak dan berharap bapak kuat menghadapi tekanan politik dari orang terdekat bapak. Maafkan saya kalau kritik ini keras.


***

Pencemaran Udara.

( Kritik ke pemerintah soal lingkungan)


Sebelum tahun 2006 China mengalami masalah polusi udara sangat parah. Di Beijing dan kota kota besar. Pemandangan orang berjalan pakai masker sudah umum. Sumber polusi udara bukan hanya kendaraan. Tetapi dari asap pembangkit listrik yang menggunakan batubara sebagai fuel. China sadar. Penyebab utamanya karena tumbuhnya industri yang rakus energy listrik. Kalau tidak dihentikan pencemaran udara, maka pembangunan manusia akan gagal. Ongkos sosial akibat biaya kesehatan jauh lebih besar daripada manfaat industri.


Nah agar terjadi proses pembangunan berkelanjutan. Tahun 2006 China melakukan kebijakan strategis. Mengurangi sumber listrik dari batubara. Proses replace dari batubara ke gas , itu direncanakan dengan teliti. Apa rencana itu ? Membangun infrastruktur Gas secara menyeluruh. Maklum Gas itu membutuhkan infrastruktur agar bisa disimpan dengan aman dan distribusikan dengan mudah. Sejak itu pembangun infrastruktur dilaksanakan secara luas.


Saat ini, panjang pipa gas di China sudah 70.000 km. Pada 2020, panjang pipa gas China akan dibangun tambahannya hingga 100.000 km. China sudah mengoperasikan 18 terminal LNG dengan kapasitas 60 juta ton per hari. Jumlah ini akan naik menjadi 80 juta ton. Tahun 2030 gas akan menggeser batu bara sebagai sumber energi China. Kemudian di 2040, gas akan menjadi sumber energi nomor satu menggeser minyak. Bukan hanya pembangkit listrik tetapi juga untuk kendaraan.


Di Indonesia pembangunan program listrik nasional tidak belajar dari kesalahan China. Jumlah kapasitas pembangkit listrik terpasang dari PLTU Batubara mencapai 35.216 MW setara 49,67 persen dari total kapasitas nasional 70.900 MW. Kita tidak atau belum bisa keluar dari ketergantungan baru bara. Batu bara hingga Mei 2020 masih mendominasi stok pembangkit. Aturan program energi terbarukan hanya sebatas lipstick belaka. Porsinya masih sangat rendah. Apalagi saat sekarang PLN lebih focus kepada batubara daripada GAS. Alasannya tidak perlu infrastruktur ruwet seperti gas. Pembangun infrastruktur gas Pertamina juga stuck.


Pak Jokowi, program Gas untuk pembangkit harus kita diprioritaskan. Bayangin apa jadinya indonesia yang indah ini mewariskan udara yang tercemar bagi anak cucunya.  Sudah saatnya pemerintah focus membangun infrastruktur Gas agar bisa menjamin suplai gas untuk industri, PLN dan kendaraan. Tahap awal, hentikan segera pembangunan PLTU. Ubah jadi PLTGU semua.  Atau buat aturan mewajibkan seluruh produsen pembangkit swasta (IPP) untuk menetapkan porsi 15% penggunaan energi baru. Itu dulu, nanti akan berproses lebih tinggi porsinya.


Kita punya cadangan gas dan geothermal besar. Saran saya agar semua batubara tidak boleh lagi ekspor mentah. Harus di proses jadi liquid, syngas, olefin, metanol, dan etanol, avtur.  Sehingga kita bisa mewariskan udara yang bersih kepada generasi berikutnya. Kasihan anak cucu kita pak. Udara yang gratis pemberian Tuhan harus tercemar oleh kerakusan modal motif mengejar laba..


Kurang koordinasi antar kementrian

( Kritik management kabinet).


Pada periode kedua kekuasaan Jokowi, ada kebiasaan menteri yang cepat sekali membuat pernyataan yang menimbulkan kebingungan. Nanti setelah ribut,  sibuk klarifikasi. Padahal dalam era internet, klarifikasi itu tidak perlu lagi. Karena jejak digital tidak bisa terhapus. Semakin klarifikasi semakin orang tertawa. Saya ambil contoh sederhana saja. Dalam kasus rencana Tesla mau invest di Indonesia bangun industri baterai. Menko Maritim mengclaim bahwa sudah ada kotrak dengan investor. Padahal itu baru sebatas NDA atau masih sangat awal. Tahap saling menjajaki. Masih jauh untuk  masuk ke HoA dan Agreement.


Ketika ada berita Team Tesla gagal masuk ke Indonesia. Menteri Peridustrian beralasan bahwa mengikuti kebijakan dari Pemerintah Indonesia adanya larangan warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia. Eh kemudian Pertamina mengatakan bahwa Tesla tidak tertarik pada EV. Maunya ESS ( Energy Storage System). Itupun masih sebatas wacana. Anehnya Ketua BKPM bilang Tesla udah ajukan aplikasi izin PMA. Capek dech. Faktanya keenggananan Tesla masuk karena pemerintah gagal menerapkan environmental, social, and governance (ESG). Maklum Tesla sudah masuk ke bursa utama. Standar kepatuhan bursa mengharuskan Tesla mengikuti ESG. LG dan CATL juga sama.


Seharusnya Menko Maritim, engga perlu sibuk urusan soal tekhnis. Dia focus aja kepada kebijakan makro  agar keinginan investor bisa terpenuhi. Kebijakan makro itulah yang harus disampaikan. Tentu dasarnya adalah UU PMA. Kemudian menteri perindustrian, focus aja kepada kebijakan industri EV terintegrasi dengan dukungan insentif dari pemerintah. Tapi nyatanya hanya berfocus terhadap nikel sebagai bahan baku baterai untuk industri EV. Emangnya orang mau invest hanya karena nikel yang hanya 20% bahan baku EV.


Soal tekhnis itu urusan swasta atau BUMN yang akan deal dengan Tesla. Itupun kalau BUMN atau swasta ada uang. Anehnya meneg BUMN juga ikutan lebay dengan membentuk holding khusus Nikel, MIND ID. Engga tanggung tanggung yang terlibat  PLN, Pertamina, Antam. Antam, sektor hulu atau penyedia bahan baku baterai sementara produk tengah (intermediate) hingga ke hilir akan dikelola oleh Pertamina dan PLN. Yang jadi masalah adalah 60% produksi nikel harus diolah jadi baterai melalui holding ini. Dan itu mereka kerjasama dengan pihak asing. Karena engga mampu sendiri. Kan jadi panjang rentenya. Siapa yang mau bisnis begini?.


Saya tidak tahu. Mengapa sampai terjadi komunikasi yang cenderung pencitraan. Padahal Jokowi maunya kerja real dan menghasilkan kinerja nyata, yang bisa dirasakan oleh rakyat.


***

Ketidak adilan lahan dan rasio GINI

( Kritik soal keadilan sosial)


Awal Jokowi berkuasa tahun 2015, dia sudah tahu PR besar bangsa ini. Yaitu ketidak adilan lahan. 71 persen hutan Indonesia dikuasai perusahaan. Sebanyak 22 juta hektare tanah perkebunan dikuasai pihak swasta serta negara. Gini rasio pertanahan saat ini ( 2017) sudah 0,58. Artinya, hanya sekitar 1 persen penduduk yang menguasai 58 persen sumber daya agraria, tanah, dan ruang. 


Mengacu data Badan Pertanahan Nasional, 56 persen aset berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya 0,2 persen penduduk Indonesia. Bayangin aja, 25 grup usaha besar menguasai 5,1 juta hektar lahan kelapa sawit di Indonesia. Itu baru sawit, belum lagi tambang, HPH, HTI. Sebegitu besarnya sumber daya yang dikuasai korporat. Kerakusan korporat juga berperan besar terjadinya bisnis rente pada sektor migas. Akibatnya ketimpangan kaya dan miskin sangat lebar. Rasio GINI juga bersumber dari ketidak adilan mengakses sumber daya keuangan. Bahkan sebagian besar kredit bank BUMN diberikan kepada korporat.


Di era Jokowi, satu demi satu dibenahi. Tahun 2015 dilakukan moratorium pembukaan lahan sawit. Tahun 2016 Jokowi minta agar KPK dan BPK melakukan audit secara menyeluruh terhadap tambang. Apakah BPK dan KPK kerja ? KPK hanya menemukan ketidak patuhan penambang membayar iuran, royalti, jaminan reklamasi, dan pajak sebesar  Rp2,8 triliun. Itupun tidak ada hukum paksa bayar. Hanya jadi catatan piutang negara kepada korporat. Setelah itu diam. Kita engga pernah dengar pengusaha tambang ke OTT KPK atau dijadikan pesakitan oleh Kejaksanaan agung. Padahal sudah ada UU Tipikor.


Pada tahun 2019, Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) mencatat ada 10 ribu izin ( Tambang Umum dan kecil ). Tahukah anda?  yang punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kurang lebih 3-4 ribu. Bayangin, 10 ribu izin, yang bayar pajak kurang dari 4 ribu. Ke mana pergi sisanya?ya ke oknum PEMDA. Karena Pemda punya hak keluarkan izin tambang dibawah 100 hektar. Penambang kecil jumlahnya massive dan sulit dikendalikan patuh kepada lingkungan hidup. Mereka jadi sumber uang bagi Lurah, camat, dan Pemda, termasuk preman. Membuat tempat prostitusi jadi laris manis.


Masalah bangsa ini banyak sekali. Jokowi engga mungkin menjangkau semua. Dia hanya focus kepada yang bisa dia jangkau. Dan itu yang besar besar saja.  Seperti kasus Petral, tuntas. Kasus Impor gas sekarang sedang berproses. Tugas Ahok sebagai preskom Petamina untuk menuntaskan. Cara jenial menghentikan kerusakan hutan Kalimantan, adalah dengan memindahkan Ibukota Ke Kaltim. Dengan demikian masalah kerusakan alam kalimantan menjadi political will negara untuk dituntas secara menyeluruh. Itupun tidak mudah. Karena para pengusaha yang ada di ring kekuasaan presiden, Itu seperti racun. Yang diluar jadi virus. Sementara APBN masih bergantung 80% dari pajak korporat. 


Sulit memang. Apalagi negeri sebesar indonesia ini masih belum tuntas mendefinisikan idiologi pancasila dalam bentuk UU. RUU HIP ditolak oleh elite. Bayangin aja. Kalau persepsi Idiologi Pancasila tidak jelas, maka sulit hukum jadi panglima. Yang ada tetap saja politik jadi panglima.  Pembiaran menjadi permissive sebagai sebuah kompromi politik. Yang korban ya rakyat…


Saya percaya Jokowi dan saya paham betapa berat amanah dipundaknya. Saya juga tidak berharap banyak. Ibarat kerja, Jokowi melakukan mission impossible. Karenanya, sedikit saja ada perbaikan, itu sudah alhamdulillah..Mengapa ? itu artinya kita sedang berproses kearah lebih baik. Selanjutnya diperiode kedua ini, saya hanya berdoa semoga kita tidak kehilangan harapan untuk terus mendukung Jokowi melakukan perubahan dan membenahi bangsa ini. Tetap semangat YMP. You are not alone…


No comments: