Penentu politik dan kekuasaan : Uang.

 

Setelah AS memenangkan perang dunia ke dua. Mereka sudah persiapkan grand design kemenangan yang lebih besar. Apa itu ? menguasai dunia. Mereka gunakan nasional demokrat sebagai internationalisasi idiologi. Ini tentu berkaitan dengan misi kapitalisme global. Makanya dari awal AS sudah persiapkan hegemoni kelembagaan dengan memprakarsai terbentuknya PBB. Kemudian, dibentuk pula IMF dan World bank. Pada dua lembaga itu AS pemegang saham mayoritas. Dengan pegang kendali lembaga keuangan multilateral itu, AS menjadi pengendali jantung kekuasaan dunia.

Belum cukup, menjelang tahun 70 an, AS menggagas  kesepakatan perdagangan dunia. Lewat putaran Urugai, berlanjut terbentuknya GATT ( General Agreement on Tariffs and Trade )  , yang kemudian menjelma menjadi WTO. Dari itu terbentuk Badan Arbitrase International di Denhaaq. Standar hukum siapa? ya AS. Belakangan  WTO ini bukan hanya soal perdagangan dunia yang diatur tetapi juga berkaitan dengan jasa,  financial, investment dan tourisme. Paraktis tidak ada satupun lembaga multilateral yang tidak dikendalikan AS.

Apakah semudah itu AS membangun infrastruktur hegemoni global? tidak.  Perlawanan begitu keras. Musuh utama AS dalah komunisme dan Islam. AS sangat paham bahwa idiologi internationalisme selain Komunis adalah juga Islam. Kepada Unisoviet, dia ciptakan perang dingin ( Cold War) dan membenturkan China dengan USSR. Kepada islam, AS menciptakan konflik di Timur tengah. Diawali dengan dibentuknya  Israel sebagai proxy. Dari keberadaan israel itu, politik identitas dinarasikan. Antar islam Suni - Syiah dibenturkan, Antar agama dan etnis Yahudi-Islam juga dibenturkan. 

AS banjiri FDI untuk China melakukan transformasi Ekonomi dari pertanian ke Industri. AS banjir uang ke Israel untuk melakukan transformasi ekonomi. Selama rentang waktu itu, AS menciptakan krisis ekonomi global bertalu talu. Tujuannya agar dunia semakin tergantung kepada IMF. AS yakin hanya ekonomi kapitalisme yang bisa meruntuhkan Komunisme dan Islamisme. China bangkit dan  israel makmur, sementara USSR membubarkann diri dan negara komunis lainnya terpuruk. Negara islam sejak mereka menjadi Pasien IMF, masuk jebakan NATO ( no alternative to objeciton) terhadap kapitalisme.

Upaya  besar AS itu  berlangsung sejak usai perang dunia kedua dan perang dingin yang dimenangkan, sampai tahun 2019 setelah kehancuran ISIS di Suriah dan Irak. Tahun 2020 semua negara Timur Tengah (minus Iran) berdamai dengan Israel. Dan PBB mengeluarkan deklarasi bahwa  Islamofobia tidak dibenarkan. Selesai? belum. Masuk tahun 2020 AS menciptakan pandemi dan menjadikan WHO bagian PBB sebagaii speaker perang terhadap COVID. Bukan hanya sekedar memerangi pandemi, tetapi men- generalkan standar penanggulangan Pandemi di seluruh dunia yang menguras APBN pemerintah Eropa dan negara ketiga. Kini 25 negara menjadi pasien IMF. 

Tidak ada satupun negara tidak berhutang. Artinya?  semua negara bergantung kepada hutang. Perubahan politik dan kekuasaan bergantung kepada sumber daya keuangan ( debt resource). Pada saat kini, focus AS adalah kendali terhadap  geostrategis gobal.  Skemanya, bukan lagi idiologi, tetapi climate issues dengan menjadikan ESG ( Environmental, social, and corporate governance ) sebagai standar. Standar siapa ? ya standar pemilik sumber daya keuangan. Lewat ESG mereka menentukan kemana bandul uang akan bergerak dan tentu menentukan siapa yang akan berkuasa disuatu negara. Selagi penguasa patuh kepada standar mereka, maka akan didukung. Kalau tidak, ya disingkirkan.

Nah siapa sebenarnya “pemain “ dibalik perubahan dunia paska perang dunia kedua ? Mereka adalah invisible power. Elite financial global yang menguasai 2/3 putaran uang di dunia. Untuk lebih memahaminya bisa dibaca buku “ The World For Sale: Money, Power and the Traders who barter the Earth’s Resources “ ditulis oleh Javier Blas, Jack Farchy . 

Kekuatan private dibalik AS

 

Mungkin anda  kaget kalau saya katakan bahwa total investasi AS di China diperkirakan mencapai USD 6 trilion atau 6 kali dari PDB. Itu berlangsung dari tahun 2000 sampai tahun 2021. Tahun 2021 saja masih COVID di China, investasi AS di China mencapai USD 180 miliar Itu setara dengan total investasi Indonesia ( swasta dan negara).  Tapi harus dicatat, yang invest itu bukan AS sebagai negara. Tetapi private atau korporate AS. 

Saya ambil contoh aja. Pabrik Apple / Iphone di Zhengzhou, provinsi Henan. Komplek Pabrik sangat luas. Di sini bekerja sekitar 350.000 orang. Sama dengan jumlah penduduk kota di Sumatera. Atau sama dengan jumlah penduduk di Brunei Mereka menyebut Iphone City. Pabrik Iphone semacam ini ada 12 di China. Kebayang kan berapa juta orang bekerja di pabrik apple itu, dan berapa juta orang mendapatkan kemakmuran dari adanya multiplier effect atas berdirinya pabrik itu. Total Marcap Iphone  sebelum COVID mencapai diatas USD 1 trilion. 

Siapa pemegang saham Iphone ?  Vanguard Group Inc dan BlackRock Inc. Siapa nama dibalik orang itu ? Lary Pink dan Jack Bogle. Dua orang ini mengelola asset diatas USD 20 trilion. Itu sama dengan semua PDB seluruh negara ASIA. Anda tahu berapa banyak orang sekelas mereka? ada sekitar kurang lebih 50 orang. 

Di China ada 10 besar perusahaan AS beroperasi, disamping Apple ada juga Boeing, Caterpilar, GM, Mincrosoft, Nike, Ford,  , CEVRON, JP Morgan, dan Citicorp.  Itu sebabnya Trumps hanya satu periode. Saat Gary Cohn yang mantan CEO Goldman, mengundurkan diri sebagai penasehat ekonomi Trumps “ He's over. There is no way he can stay in power for a second term as president.” Kata teman di AS. Gary Cohn protes karena Trumps umumkan perang dagang dengan China.

Mengapa para konglomerat AS nyaman saja di China. Ya karena mereka mendapatkan return diatas bunga bank, atau dua kali bila dibandingkan investasi mereka di AS atau Eropa. Terus kenapa mereka tidak ikut mempengaruhi politik kekuasaan di China? ya karena pertama, mereka hanya bisa pengaruhi lewat media. Sementara media massa elektronik, internet dan media konvensional di kendalikan China. Rakyat tidak bisa terprovokasi dalam persepsi kapitalism. Kedua. China mengendalikan kurs dan mata uang. Jadi China engga bisa diteror kurs akibat pasar bebas. Makanya rezim sangat kuat. Namun China bisa menjamin stabilitas kurs dan valas selalu tersedia sesuai kebutuhan. Ya investor nyaman. Untuk apa terbuka dan bebas seperti Indonesia tapi valas sulit dan kurs volatile.

Ok lanjut pada pertanyaan berikutnya. Sekian lama Perang Rusia dan Ukrania, Apakah Rusia bangkrut karena di embargo ekonominya oleh AS dan mitranya? Justru Rusia semakin menguat ekonominya. Surplus neraca berjalan Rusia - lebih dari tiga kali lipat tahun-ke-tahun dalam tujuh bulan pertama tahun 2022, ke rekor $166,6 miliar, karena pendapatan melonjak sementara sanksi menyebabkan impor anjlok. Industri domestik tumbuh. Upah dan uang pensiun dinaikan untuk mendorong belanja domestik sehingga inflasi terjaga. Mengapa? karena serangan Rusia ke Ukrania adalah agenda Miliarder AS  untuk menaikan saham TNC oil company,  mining dan food mereka. 

Nah salah satu donatur tetap Oxford itu adalah 'Steve' Schwarzman, pendiri dari Blackstone Group yang bermitra dengan Lary Pink, Blackrock. Dan Oxford menunjuk Anies sebagai Anggota Dewan Pengarah dan Pendiri Institute for ASEAN Studies sebagai bagian dari Oxford School of Global and Area Studies. Artinya, Anies sudah masuk dalam Boston connection.  Ya wajar saja. Karena  visi Anies sesuai dengan visi para donatur besar untuk perubahan peradaban dunia yang terbuka lewat demokratisasi kehidupan sosial, politik, budaya.

Mari lawan kapitalisme lewat kebersamaan dan gotong royong.  Setidaknya kita bisa jadikan kapitalisme seperti China dan Rusia yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Itu karena mereka tidak deal dengan miliarder  private, tapi deal dengan Konstitusi. Yaitu menjadikan negara wahana investasi yang ramah untuk kebersamaan, bukan untuk segelintir orang.  Mungkinkah? Tapi kalau siapapun yang terpilih terpasung kepada oligarki modal, maka kemungkinan itu tidak akan pernah ada. Rakyat dan bangsa ini sedang dihabisi... Seharusnya sudah saatnya kita memikirkan untuk merestorasi konstitusi agar tidak lagi terlalu terbuka dan  lebih kokoh ke dalam menjamin persatuan.

Drama Politik Dana Rp. 11.000 Triliun di luar negeri ?

Pada suatu hari setelah Pilpres 2014, teman minta bertemu dengan saya. Saat itu saya sedang busines trip di Malaysia. Dia perlihatkan bukti dokumen tentang aset orang indonesia yang ada di Eropa. Saya tidak baca lebih jauh. Saya hanya focus baca ringkasan saja dan total uang yang ada sebesar USD 800 miliar. Itupun berdasarkan data riset ( bukan fakta hukum). Lembaga kajian McKinsey, misalnya, melaporkan, harta warga negara Indonesia (WNI) yang disimpan di luar negeri mencapai Rp 3.250 triliun. Adapun data yang dilansir Credit Suisse Global menyebutkan, dia mencapai Rp 11,125 triliun.

Hanya kurang lima menit saya katakan, “ It is better to focus on the legal aspects. First, in the context of illicit funds, make sure there is a law that allows us to cooperate mutually with countries suspected of being places where money is stored. Second, make sure former president Seoharto is found legally guilty. "

" Why? 

" The flow of funds originated from the Sorharto era which has developed through conglomerate businesses until the SBY era. Now if there is no court decision that Soeharto is guilty, then the money cannot be considered illegal.."

“ Apa ada cara lain? Tanya teman.  

“ Cara lain engga ada. Kecuali kita engga kerja untuk negara. Dengan dukumen Itu bisa diakali. “

“ Ok, caranya ? 

“ Curi ! Tetapi kan dosa. Dan lagi apa iya mereka diam saja. Jangan jangan kita diburu mereka.” Kata saya.  Usai pertemuan itu saya berkali kali diundangnya untuk rapat. Tetapi saya menolak. Karena dasar hukumnya tidak ada. Walau wacana itu dilempar Jokowi saat kampanye 2014, saya anggap itu hanya idea saja. 

Ternyata tidak mudah mendapatkan dukungan legitimasi atas asset yang diduga Rp. 11.000 triliun ada di negara bebas pajak seperti Swiss. Banyak betul perdebatan dan keraguan dari elite poltik,  juga kalangan menteri. Menteri keuangan punya cara melalui rekonsiliasi nasional, yaitu Tax Amnesty. Menkumham mengusulkan Perburuan aset melalui hukum dan kerjasama dengan negara dimana uang dicurigai tempatkan. Jokowi perintahkan, Dua duanya jalan. 

Tahun 2015, Perjanjian Mutual Legal Assistance in Criminal Matters - MLA RI-Swiss tahap MOU ditanda tangani di Bali. Tapi belum bisa masuk ke MLA. Masih perlu dibahas pasal demi pasal. Tahun 2016 Tax Amnesty jilid 1 digelar. Apa hasilnya hanya dapat  dana  repatriasi Rp146,6 Triliun. Masih jauh dari Rp. 11.000 triliun. Kemudian pada tahun 2017 di Bern, Swiss dilakukan pembahasan pasal-pasal yang belum disepakati dalam MLA. Akhirnya  tahun 2019, Jokowi perintahkan Menkumham segera tanda tangani Perjanjian MLA ( Mutual Legal Assistance in Criminal Matters ).  Selesai ? Belum.

MLA ini bersifat retroaktif atau berlaku mundur. Namun MLA baru efektif setelah dilegalisir oleh DPR. Itu juga alot pembahasannya. Masing fraksi mempertanyakan banyak aspek atas MLA ini. Barulah  2 juli 2020, MLA diratifikasi oleh DPR. Itu baru swiss, belum negara Eropa lainnya. Dan negara bebas pajak lainnya. Ibarat bangun jalan, ini baru sejengkal dalam ukuran kilometer jarak jalan.

Proses berikutnya adalah penyelesaian kesepatan soal procedure internal masing masing, ya semacam Master Settlement Agreement. Barulah tahun 2021 Bulan september kesepatakan itu ditanda tangani. Dengan demikian kedua negara telah memiliki dasar hukum untuk dapat melaksanakan bantuan hukum dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan gugatan terkait penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan hasil dan sarana tindak pedana. Selesai? Belum.

Masih perlu dibentuk forum bersama antar pejabat tinggi Indonesia dan Swiss. Tahun 2022 bulan november Menkumham berkunjung ke Bern membahas forum bersama itu.  Tetapi di tengah perseteruan antara Pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa berkaitan dengan nikel dan CPO yang sudah masuk panel WTO, rasanya sulit forum itu terbentuk. Bagaimana dengan Tax Amnesty jilid 2 ? hanya dapat repatriasi Rp 13,7 triliun. Masih jauh dari Rp. 11.000 triliun. Teman saya lawyer di Bern berkata “ The placement of funds was legal by the Soeharto and SBY regimes. What is there to be hunted for? It's a bullshit project. Just a political rhetoric. “ 

Saya termenung, apalagi ditengah hubungan politik yang tidak  harmonis antara Jokowi dan SP, terdengar kabar SP berobat ke Eropa dan bertemu LBP di London.  Keduanya exist di era Soerhato sampai era presiden sekarang. Keduanya  “ orang Golkar “, Ya LBP masih fungsionaris Golkar dan SP, alumni Golkar. Sampai kini kita tidak bisa memutus mata rantai orde baru. Partai Musawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Hanura, Gerindra, Nasdem adalah bagian dari jaringan orde baru ( Golkar). Dan mereka adalah elite politik yang juga bagian dari oligarki politik dan ekonomi sekarang.

Bagaimana dengan era Jokowi ? berdasarkan Wealth Report 2022 oleh Knight Frank, jumlah orang dengan kekayaan bersih ultra-tinggi ( ultra high net worth individual /UNWHI) di Indonesia mencapai 1.403 orang pada 2021. Jumlah ini meningkat 1% dari 1.390 pada 2020. Sejak tahun 2016 sampai tahun tahun 2022 jumlah UHNWI meningkat 68%. Ingat engga kasus pengungkapan " Panama Paper" yang menyebut nama sejumlah pejabat Indonesia ada pada list pemilik perusahaan cangkang. Hebat ya. Tahu apa itu UHWNI ? UHNWI adalah orang-orang yang memiliki kekayaan minimal US$ 30 juta. Yang engga keliatan terus diburu, yang keliatan ada nambah terus tapi engga juga keliatan. 

Bagaimanapun niat menarik pulang uang haram  yang ditempatkan di luar negeri sejak era orde baru dan  rangkaiannya  sampai kini, itu harus dihargai. Itu niat mulia demi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Tapi upaya itu hanya akan seperti menggantang asap. Sibuk engga jelas. Begitulah ceritanya.

Penambangan liar.

Kalaulah tidak ada penambangan liar, APBN akan sehat dan tidak perlu defisit. Menurut Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, total kerugian negara berpotensi mencapai Rp 200 triliun dari pertambangan ilegal yang terjadi di Indonesia. Selain itu kerugian ekonomi bisa mencapai 3% hingga 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini terhitung sekitar Rp 500 triliun hingga Rp 800 triliun. Saya tidak tahu cara ngitungnya. Sebaiknya anda bisa tanya langsung kepada PEPS.

Menurut Kementrian ESDM, ada 2600 tambang mineral dan 100 tambang batu bara yang ilegal. Bayangin. Kalau Data ilegal bisa tahu. Itu artinya pemerintah tahu dan memang terjadi pembiaran. Mengapa ? Dapatkan izin tambang itu tidak mudah. Prosesnya panjang dan rumit. Kalau anda tidak punya akses ke pejabat atau elite politik atau ketua ormas, jangan harap dapatkan  IUP.  IUP itu adalah sumber daya yang bernilai. Para elite dan aparat tahu bahwa IUP itu aset. Mana bisa hanya bilang thank you. Kalau engga ada uang untuk elus telor, mending cuci muka dan balik tidur lagi.

Bagimana modus penambangan ilegal itu? Nah lucunya modus itu datang dari aparat pemda dan pusat. Udah seperti mafia kerjanya. Nah dengan perubahan UU  Nomor 4/2009 yang desentralisasim menjadi sentralisasi pada  UU No 3/2020. Kini semua oleh pemerintah pusat. Pemerintah provinsi,  hanya wakil atau perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Misal dengan alasan pembukaan lahan, atau  memberikan IUP tapi tidak sesuai prosedur, lahannya tumpang tindih. Akan sulit diaudit dan diawasi. Peran Pemda sudah tidak ada. Pembiaran tidak bisa dihindari. Memang semakin kemari semakin kebijakan minerba lebih kepada kepentingan dunia usaha, dan ini tentu berkaitan dengan ekonomi dan investasi.

Walau umumnya penambang ilegal di lapangan adalah pengusaha kecil namun cukong mereka adalah pengusaha besar yang punya stockpile. Cukong ini sudah kontrak dengan pemilik IUP besar. Perhatikan bisnis prosesnya. Hasil galian tambang ilegal itu dikirim  dari lokasi ke stockpile. Walau mereka tidak punya Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), aparat pollisi bisa disuap untuk tutup mata. Kemudian pemilik stockpile menjual barang itu kepada pemilik IUP.   Barang ilegal itu sampai di tempat pemilik IUP, akan menjadi barang tambang legal.  Kenapa dibiarkan?  Alasannya, aparat kesulitan melakukan pengawasan karena apabila ditertibkan dapat menimbulkan Konflik antara Petugas dengan Masyarakat. Ini akan berdampak kepada politik. Umumnya bupati atau gubernur tidak suka aparat bertindak tegas. Itu akan merugikannya secara politik. 

Padahal faktanya, rakyat tidak mendapatkan keuntungan yang layak. Yang untung besar itu adalah cukong yang punya stockpile dan para aparat, pejabat. Mereka dapat fee dari setiap ton yang diangkut. Lebih besar lagi untung adalah Pemilik IUP sebagai penadah yang engga repot bayar biaya kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal itu. Engga percaya? Di Maluku utara, penyumbang angka kemiskina justru ada di wilayah penambangan seperti Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Tengah 13 persen, Halmahera Selatan, dan Halmahera Utara. Sumsel yang juga penghasil batubara, masih masuk 10 provinsi termiskin. Aceh juga. 

Hasil studi Marthen B. Salinding, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Tahun 2017 lebih dari 100 perusahaan Pertambangan Mineral dan batubara yang memiliki IUP di Kalimantan Utara dengan produksi 12 juta ton. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada Maret 2018 sebanyak 50,35 ribu (7,09 persen). Pada September 2017 penduduk miskin berjumlah 48,56 ribu (6,96 persen), berarti jumlah penduduk miskin bertambah 1,8 ribu orang atau meningkat 1,83 persen, sebagian besar penduduk miskin ada di wilayah pertambangan mineral dan batubara.

Saat ini industri dan pertambangan nikel tersebar di berbagai pulau, seperti Sulawesi, Kepulauan Maluku, serta Papua. Kondisi tersebut bukan tanpa dampak. Masyarakat petani kehilangan ruang produksi karena adanya alih fungsi lahan baik secara prosedur legal maupun perampasan tanah. Saat ada yang menolak menjual tanahnya, petani mengalami intimidasi sehingga terpaksa melepas lahannya. Dampak Pertambangan  juga telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang cukup besar, baik itu air, tanah, Udara, dan hutan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat di sekitar Wilayah Pertambangan. Rakyat yang protes atas IUP yang diterbitkan pusat bisa dipidana ( pasal 162 UU Minerba No. 3 Tahun 2020).

Sementara 11 orang terkaya di Indonesia adalah mereka pemilik konsesi tambang batubara, diantaranya adalah  Low Tuck Kwong, Garibaldi "Boy" Thohir, Theodore Rachmat,  Dewi Kam, Peter Sondakh, Edwin Soeryadjaya, Arini Subianto, Kiki Barki, Eddy Sugianto, Lim Hariyanto Wijaya Sarwono, Ghan Djoe Hiang. Di kabinet Jokowi, para Menteri yang punya bisnis batubara adalah Prabowo Subianto (NER). Luhut Binsar Panjaitan ( TS), Eric Thohir (TNT), Airlangga Hartanto (MHU), Johnni G Plate (MP), Pramono Anung, Wahyu Sakti Trenggono, Nadiem Makarim. Sandiaga Uno, Ketua Bendahara team sukses Jokowi, Samsudin Andi Arsyad juga punya konsesi di Kalsel.

Masalah ilegal mining? sulit untuk diberantas, Karena sudah terbentuk ekosistem kekuasaan dari pusat sampai ke daerah, yang menjadikan SDA itu sebagai sumber daya politik. Maklum politik itu butuh ongkos mahal. Untuk jadi Gubernur, bupati, walikota, anggota legislatif, bahkan presiden perlu ongkos. Perlu cukong. Karenanya jangan berharap ilegal mining ini akan hilang. Okelah. Bagaimanapun kita perlu Sumber daya mineral untuk pembangunan. Perlu perusahaan besar berinvestasi agar mendatangkan pajak. Kita juga berharap dengan hilirisasi bisa meningkatkan nilai tambah. 

Yang jadi masalah adalah bagaimana sumber daya alam itu bisa memakmurkan wilayah dimana tambang itu berada. Focus kesana  aja dulu. Kalau engga bisa, cobalah patuhi aturan menjaga lingkungan agar tidak mengganggu kesehatan masyarakat dan tidak merampas lahan rakyat. Karena kalau tidak segera diperhatikan akan bedampak politik serius. Persatuan kesatuan kita akan terancam. SDA akan jadi kutukan, bukannya sumber perdamaian dan kemakmuran.

AS penentu bandul politik global.

 

Tadinya Amerika melakukan kebijakan luar negeri nya lewat hard power. Yaitu kebijakan mengandalkan kepada kemampuan mesin perangnya. Itu sudah dibuktikan di negara lain seperti Iran, Irak dan Timur tengah dan Amerika latin. Tapi apa hasilnya? tidak menghasilkan apapun. Bahkan kerugian besar bagi AS. Mesin perang memang mudah memenangkan pertempuran tapi tidak pernah memenangkan perang. Paham nasionalisme terlalu kuat untuk bisa dilemahkan secara militer, apalagi ditundukkan. Sampai kini semua negara yang tadinya pernah merasakan bombadir AS seperti Vietnam, Suriah, Irak, Iran, Afganistan tetap tegak sebagai bangsa berdaulat. Sementara AS kehilangan prajurit tidak sedikit dan korban uang triliunan dollar. 

Berangkat dengan kebijakan yang gagal itu, kemudian AS menerapkan kebijakan soft power. Apa itu Soft Power ? Soft power adalah penggunaan daya tarik dan persuasi. Dalam bentuk apa ? ya dalam bentuk kebijakan strategis yang berkaitan dengan geopolitk global. Dalam hal ini adalah nilai nilai demokrasi dan kelembagaan international seperti BIS, WTO, PBB, IMF, WHO dll. Soft power ini sebagai sebuah konsep memang menjadi wacana politik populer sejak  diciptakan oleh Joseph Nye dari Harvard. Untuk lebih jelas bisa baca buku " Soft Power and US Foreign Policy: Theoretical, Historical and Contemporary Perspectives (Routledge Studies in US Foreign Policy)"  oleh Inderjeet Parmar dan  Michael Cox.

Nah saat krisis global tahun 2008, AS menggunakan softpower dalam bentuk kebijakan moneter global. Mengapa? AS penguasa mata uang USD. Baca dech buku "The Lords of Easy Money"  yang ditulis Christopher Leonard. Di buku itu anda bisa paham bagaimana kuat ( culasnya ) AS mengelola moneternya. Negara lain bisa saja kuat tapi tidak ada yang bisa bertahan dalam keadaan ketidak seimbangan pasokan dollar dan mata uang lokal. Sekuat apapun rezim, dia akan dijatuhkan oleh rakyat apabila gagal mengendalikan keseimbangan kurs. Karena implikasinya terhadap ekonomi luas sekali. Sistemik.! Saya akan bahas softpower AS dalam bidang moneter.

Untuk menjaga keseimbangan pasokan dollar dan mata uang lokal, AS memberikan fasilitas kepada negara yang dianggapnya patuh dan loyal. Tentu hanya China dan Rusia yang tidak tergantung kepada fasiltas moneter AS. Ada dua jenis fasilitas itu, yaitu Fasilitas FX Swap dan Repo FIMA. Baik saya jelaskan secara sederhana kedua fasilitas ini.

Fasilitas FX Swap.  Kalau negara lain kurang pasok dollar, maka mereka bisa mencetak uangnya  sendiri dan uang itu dijadikan jaminan untuk mereka dapatkan pasokan dollar dari AS. Jadi semacam barter. Tentu dengan suku bunga yang ditetapkan AS. Nah oleh bank centeral negara bersangkutan, USD itu disalurkan oleh lewat operasi pasar uang dengan mengatur volatile kurs dan suku bunga. Sehingga keseimbangan terjadi. Ekonomi bergerak lagi.

Fasilitas Repo FIMA. Fasilitas ini diberikan oleh Foreign and International Monetary Authorities. Gimana konkretnya ? Negara yang butuh dollar, dapat menjadikan cadangan devisanya sebagai collateral untuk dapatkan pasokan dollar dari FIMA-AS. Nah karena cadangan devisa itu dalam bentuk instrument pasar uang, maka saat mengembalikan pinjaman harus menebus collateral ( repo) itu seharga yang ditentukan di depan. Jadi dengan skema ini, bank cetral bisa dapatkan pasokan dollar tanpa harus menjual cadangan devisanya. 

Dengan dua skema ini maka, rezim akan aman dari ketidak seimbangan valas dan mata uang lokal. Mereka bisa terus kelola negaranya dan ditengah resesi ekonominya tetap sehat walau GINI Rasio tinggi dan Ease of doing business (EODB) index yang buruk, Index corruption yang buruk, Index competitive yang rendah. Semakin besar ketergantungan negara kepada fasilitas moneter AS ini, semakin besar negara tersebut patuh kepada AS. Contoh. tahun 2020 BI dapat fasilitas Repo line USD 60 miliar dari FIMA. Kalau fasilitas ini dicabut  oleh AS, kurs bisa terjun bebas dan pemerintahan jatuh. 

Jadi jangan anggap enteng Anies Baswedan. Karena hanya dia Balon Presiden yang tidak dalam posisi sebagai pejabat negara yang diundang makan oleh Dubes AS. Dan itu dilakukan di Bali saat G20. Show of force kepada dunia dan politisi  dalam negeri. Proses politik Anies menuju Ri-1 memang tidak mudah. Tapi dia tidak sendirian. Dalam konstelasi global proses politik di Indonesia itu menjadi sangat serius bagi China dan Rusia.

Dibalik pembubaran PANN.

 

Tahun 2000an China bergabung dalam WTO. Apa yang dilakukan China setelah itu? Mereka perkuat Industri perkapalannya. Mengapa? ketika China masuk dalam WTO maka salah satu kunci keunggulan dalam kompetisi global adalah adanya dukungan industri perkapalan dan logistik. Maklum 90 persen perdagangan global melalui laut. China harus mandiri soal itu. Ini visi besar menuju China kedepan. 

Apa kebijakan China terhadap visi besar itu ? 

Pemerintah China menugaskan BUMN nya untuk melakukan visi besar itu. Semua BUMN yang terkait dengan kebutuhan industri perkapalan harus saling mendukung dan bersinergi. Dalam hal ini. dipimpin oleh operator pelayaran milik negara China COSCO Shipping Corporation (COSCO SHIPPING). Semua tahu bahwa COSCO adalah BUMN yang dikelola oleh militer China. Jadi paham ya bahwa kekuatan armada laut itu sangat erat dengan geopolitik dan geostrategis untuk memenangkan kompetisi global.

China memberikan subsidi  langsung maupun tidak langsung. Biasanya datang dalam dua bentuk: (1) pembayaran tunai yang dapat mengimbangi biaya bisnis dan meningkatkan pendapatan, ya semacam PSO dan (2) potongan pajak dan pungutan. Perusahaan memanfaatkan subsidi ini dalam beberapa cara, termasuk membeli teknologi yang belum menguntungkan secara komersial, menutupi biaya produksi selama pasar turun, mendorong penelitian dan pengembangan (R&D), dan mempromosikan penggunaan komponen dalam negeri.

Dengan adanya subsidi itu tentu saja sangat mudah mengakses pembiayaan di pasar keuangan domestik. Data dari Terminal Finansial WIND, saat ini ada $20,9 miliar obligasi beredar yang diterbitkan oleh BUMN perkapalan dan pembuatan kapal Tiongkok. Bunga pinjaman ini secara tidak langsung disubsidi negara. Hebatnya, BUMN China itu juga membentuk anak perusahaan yang bertindak sebagai vehicle untuk menarik dana dari pasar modal. Antara BUMN dan anak perusahaan ini tidak terhubung secara aset tetapi terhubung secara business model. Tentu punya value tinggi untuk menarik uang dari pasar modal.

Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara (The State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council/ SASAC) sangat efektif mendorong terciptanya ekosistem financial. Pada tahun 2017, salah satu anak perusahaan COSCO SHIPPING Holding, mengumumkan niatnya untuk menawarkan sekitar 2 miliar saham untuk mendanai pembelian 20 kapal yang saat itu sedang dibangun oleh galangan kapal milik negara dengan perkiraan tanggal pengiriman 2018-19. Delapan BUMN sesuai arahan dari SASAC bertindak sebagai standby buyer saham tersebut. Tentu nilai saham meningkat dan mendorong investor lokal dan asing membeli saham.

Saat krisis keuangan global 2008, bank-bank Eropa menarik diri dari sektor pelayaran. Banyak perusahaan perkapalan bangkrut. Yang bertahan menghadapi resiko ketatnya likuiditas dan naiknya suku bunga. Ini dimanfaatkan oleh BUMN China. Mereka terlibat dalam aksi akuisisi lewat bursa international. Sehingga peluang untuk dapatkan pasar international bagi galangan kapal dometik semakin besar. Karena sudah menyatu dengan industri perkapalan international. Kalau sebelum tahun 2008 tidak ada satupun BUMN China yang masuk daftar besar 10 industri perkapalan dunia, tapi tahun 2018 China sudah jadi raksasa dunia, yang tak mungkin bisa dikalahkan oleh negara manapun. 

Apa maksud saya menulis artikel ini? Apa yang dilakukan China tahun 2000an bukan hal yang baru dan hebat. Mungkin mereka copy paste dari kebijakan nasional Indonesia tahun 1974, dengan berdirinya BUMN, PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN).  Ini visi besar Pak Harto untuk kemandirian bangsa ini dibidang perkapalan. Pak Harto sangat paham akan nation interest. Mengapa? 

Indonesia terdiri dari perairan teritorial seluas 300.000 kilometer persegi, perairan pedalaman dan kepulauan seluas 2,8 juta kilometer persegi, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta kilometer persegi, serta lebih dari 17.500 pulau menyimpan kekayaan yang luar biasa. Disamping itu Letak indonesia sangat strategis. Maklum geografis Indonesia terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia.  Tanpa visi besar negara bahari kita akan sia siakan lokasi strategis ini. 

Ambil contoh, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia: India, Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Sebanyak 50.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut dunia. Sebanyak setengah dari minyak yang diangkut oleh kapal tanker melintasi selat ini.

Di era pak Harto keberadaan PT. PANN memang lambat bergerak. Peran bank BUMN tetap dominan mendukung PT. PAL. Namun setelah reformasi salah satu vis besar Indonesia yang ditebas adalah kemandirian pelayaran niaga.  “ Ada tiga agenda dari IMF, Pertama kurangi dukungan negara kepada  industri strategis seperti PANN dan PAL. Artinya visi besar negara bahari harus ditebas. Kedua, lepaskan UUD 45 pasal 33 kedalam UU PMA dan PMDN. Ketiga, liberalisasi devisa yang terhubung dengan pasar uang global.” Kata teman. 

Apa yang terjadi di Indonesia ? Berdasar data mutakhir (2021), jumlah pelaku usaha galangan kapal di Indonesia terdapat sekitar 200 pengusaha, tetapi akibat lesunya pemesanan pembuatan kapal-kapal baru, maka yang aktif hanya kurang dari 100 pengusaha. Terus aja melesu, terus tergantung dari China. Sementara PT PAL hanya sibuk bangun kapal perang, yang duitnya dari APBN. Puncaknya,  atas rekomendasi dari Menteri BUMN, Presiden Joko Widodo resmi membubarkan Perseroan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.25 Tahun 2022. Sejak reformasi kita bergerak kedepan tapi tidak kemana mana. Tanpa tujuan yang jelas, Yang ada hanyalah sikap pragmatis. Kalau tidak segera diperbaiki, tidak ada lagi nation interest yang harus diperjuangkan.