Pernyataan bahwa penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencerminkan pendekatan fiskal yang berorientasi pada distribusi langsung kepada masyarakat. Argumen normatif yang menyertainya—bahwa tanpa alokasi tersebut dana berpotensi mengalami kebocoran atau korupsi—merefleksikan persoalan klasik dalam ekonomi publik, yakni governance failure dan keterbatasan kualitas institusi (Acemoglu & Robinson, 2012; North, 1990).
Dalam kerangka teori ekonomi publik, kebijakan tersebut tidak serta-merta dapat dinilai keliru. Diskresi fiskal merupakan hak prerogatif pemerintah dalam menentukan prioritas alokasi sumber daya, terutama dalam kondisi di mana stabilitas sosial menjadi perhatian utama. Program transfer seperti MBG dapat berfungsi sebagai automatic stabilizer yang menjaga konsumsi rumah tangga kelompok rentan (Blanchard & Johnson, 2013; Mankiw, 2019). Dalam konteks ini, intervensi fiskal berperan menopang permintaan agregat jangka pendek.
Namun demikian, terdapat alternatif kebijakan yang layak dipertimbangkan dari perspektif stabilitas makroekonomi dan efisiensi pasar keuangan. Salah satunya adalah penggunaan penghematan fiskal untuk melakukan buyback Surat Berharga Negara (SBN). Dalam teori pasar obligasi, harga dan yield memiliki hubungan terbalik; pengurangan suplai obligasi di pasar sekunder cenderung meningkatkan harga dan menurunkan yield (Fabozzi, 2013).
Penurunan yield SBN memiliki implikasi sistemik karena SBN berfungsi sebagai risk-free benchmark dalam struktur suku bunga domestik. Dalam kerangka penilaian aset, khususnya model diskonto arus kas seperti Gordon Growth Model, tingkat suku bunga bebas risiko merupakan komponen utama dalam menentukan valuasi (Damodaran, 2012). Oleh karena itu, penurunan yield berpotensi meningkatkan valuasi aset keuangan dan memperbaiki sentimen pasar.
Lebih jauh, stabilitas yield juga berkaitan erat dengan dinamika arus modal internasional. Teori portfolio balance menunjukkan bahwa perubahan dalam komposisi aset pemerintah dapat memengaruhi permintaan investor terhadap aset domestik (Tobin, 1969; Obstfeld & Rogoff, 1996). Dalam konteks negara berkembang, penurunan yield yang diiringi kredibilitas fiskal dapat mendorong aliran masuk modal (capital inflow) dan memperkuat nilai tukar (Eichengreen, 2008).
Dari sisi intermediasi keuangan, kebijakan ini berpotensi mengurangi fenomena crowding out, yaitu kondisi ketika pembiayaan defisit pemerintah melalui penerbitan utang menekan ketersediaan kredit bagi sektor swasta (Friedman, 1978; Blanchard, 1985). Dengan berkurangnya kebutuhan pembiayaan melalui pasar obligasi, likuiditas perbankan menjadi lebih longgar, sehingga memungkinkan penurunan cost of fund dan peningkatan penyaluran kredit ke sektor riil.
Implikasi lanjutan dari kondisi tersebut adalah penguatan investasi, baik domestik maupun asing. Dalam literatur pembangunan ekonomi, stabilitas makroekonomi dan kredibilitas fiskal merupakan prasyarat utama bagi masuknya investasi jangka panjang (Rodrik, 2008; World Bank, 2020). Dengan demikian, efek pengganda (multiplier effect) dari kebijakan ini dapat melampaui dampak jangka pendek dari belanja konsumtif.
Dengan demikian, perdebatan antara alokasi penghematan fiskal untuk program sosial seperti MBG dan penggunaan untuk stabilisasi pasar keuangan melalui buyback SBN bukanlah persoalan dikotomis antara benar dan salah. Ia mencerminkan pilihan kebijakan antara prioritas jangka pendek dalam distribusi kesejahteraan dan strategi jangka panjang dalam memperkuat fondasi ekonomi.
Pada akhirnya, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh arah alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas institusi yang mengelolanya. Tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, baik kebijakan distribusi sosial maupun stabilisasi fiskal berisiko kehilangan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.