Ganjar politisi profesional.

 

Apa yang membedakan profesional dan amatir? profesional melakukan pekerjaannya dengan standar moral dan norma.  Apa sih standar moral dan norma itu ? ya patokannya hukum tertulis dan yang tidak tertulis ( konvensi). Sementara amatir, dia bekerja dengan sntadar amoral dan anorma.  Dengan cara mengakali hukum dan berusaha menghindar dengan retorika. Nah apapun profesi,  bisnis, karyawan, buruh, politik, sosial, selagi dilakukan secara profesional ya dia mengikuti standar moral dan norma. 

Ciri khas profesional lainnya adalah dia berusaha mengembangkan diri lewat pengetahuan dan pengalaman. Dengan itu skill semakin kompeten dari waktu ke waktu. Bertolak belakang dengan ciri khas amatir. Males belajar dan mengasah skill. Banyak omong doang. Makanya perlu dan penting sekali menilai orang dari profesionalitas nya. Proses waktu sangat menentukan kualitasnya. Artinya tidak cukup baik saja, tetapi lebih penting lagi adalah pengalaman dan pengetahuannya. Mengapa ? kan orang baik bisa jadi pecundang ditengah orang punya pengetahuan yang amatir. 

Ganjar itu lulusan UGM Fakultas Hukum tahun 1995 dan S2 dari UI (2013). Basic pengetahuannya sudah mumpuni namun masih perlu proses belajar lewat pengalaman. Sebelum terjun di politik dia berkeja di perusahaan konsultan HRD. Ganjar awalnya tidak lolos saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR-Ri pada pemilu 2004, akan tetapi ia menerima tugas dari partainya sebagai anggota DPR lewat mekanisme PAW. Dia menempati posisi komisi IV. PDIP tahu dia aktifis marhaen  (GMNI) saat mahasiswa Nah tugas dia mengawal kebijakan nasional yang bersinggungan langsung dengan rakyat kecil, yaitu, SDA pertanian, kelautan  dan pangan.

Dia jadi macan PDIP di Parlemen. Dengan gagah berani dia lawan 9 Naga. Dia ajukan Hak angket (hak penyelidikan) untuk menyelidiki kasus lelang gula ilegal. Disini diuji kepiawaian komonunikasi politiknya  dalam menggalang dukungan dari partai Pemerintah. Padahal partainya oposisi. Dia juga garang menolak impor beras. Dengan alasan membela produksi petani. Tentu aksinya beresiko. Maklum kartel impor itu sangat kuat. Benarlah. Dia disangngkutkan dengan kasus korupsi alih fungsi hutan lindung di Banyuasin untuk kepentingan Pelabuhan Tanjung Api-Api. Dia hadapi dan dia menang. 

Bukan itu saja, karena ruh marhaen nya sangat kental, PDIP, mendorong dia berkompetisi posisi Pansus ( panitia Khusus). Dia terpilih sebagai ketua Pansus UU Politik ( kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD di DPR RI. Ini penting bagi PDIP agar Ganjar memperjuangkan hak hak kaum marhaen dalam politik. Lagi lagi dia sukses. Kelak ini sangat membantu memperkuat posisi fraksi PDIP mengawal Jokowi pada periode pertama di DPR, walau koalisi PDIP  minoritas di DPR. 

Di periode keduanya sebagai anggota DPR-RI, ia ditempatkan pada Komisi II yang mengawasi bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pemilu, Pertanahan, dan Reformasi Agraria. Itu dia buktikan berkali kali sebagai ketua Panja DPR. Jadi kalau dia sangat piawai dalam hal politik dan pemerintahan, pertanahan, itu bukan hanya belajar di kampus S3 tetapi lewat pengalaman legislasi yang ketat berinteraksi dengan stakeholder yang luas. 

Kepiawaianya membuat dia dipercaya oleh PDIP dan semua fraksi sebagai anggota tim pengawas skandal Century Gate. Lagi lagi dia tunjukan kelasnya sebagai politisi muda yang cemerlang.  Skandal century  mencoreng reputasi pemerintahan SBY. Dengan aksi politiknya di Parlemen itu membuat dia tidak disukai oleh Golkar yang bagian dari koalisi PD. Musuhnya harimau besar. Ganjar tidak takut. Lewat kesaksian N dan SN  di pengadilan dalam kasus e-KTP, dia dituduh terima uang suap dari SN. Diapun disangkutan dalam kasus E-KTP. Tetapi lewat proses pengadilan dan pembuktian oleh KPK, Ganjar tidak terbukti menerima suap. Ganjar juga pernah dituduh terima aliran dana pemilihan Gubernur BI. Terbukti tidak benar. Dia menang lagi. Memang beresiko jadi politisi profesional dibawah partai oposisi.

Setelah merasa cukup pengabdiannya di DPR. PDIP tugaskan dia ikut kontestasi Pilgub Jawa Tengah. Walau Survey elektabilitas rendah dan partainya saat itu oposisi pemerintah. Ganjar bersama kader Marhaen di Jawa Tengah berjibaku memenangkan Pilgub. Akhinrya Ganjar bisa menang. Mengalahkan calon lain yang Suvey elektabiltiasnya tinggi. Selama dua periode jabatannya sebagai Gubernur Jateng, dia satu satunya Gubernur yang sukses menurunkan angka kemiskinan paling besar (BPS 2022).

Ganjar penampilannya memang keliatan lembut dan merakyat. Karena memang dia berasal dari keluarga miskin dan besar ditengah kemiskinan. Tetapi dalam hal politik dia terapkan secara profesional. Kalau Salah ya dia katakan salah. Kalau Benar ya  dia katakan benar. Dia tidak mungkin menegakkan  benang basah. Dengan prinsip itu dia bisa sangat tegas. Dia tidak takut apapun karena sikap tegasnya itu. Dia berani karena prinsip profesionalitas. Itu sudah dia buktikan sepanjang karir politiknya. Jadi tegas itu bukan dalam gestur seperti militer atau dengan suara lantang. Tetapi tegas dalam arti profesional adalah sikap, bukan kata kata dan gaya.

PDIP memilih Ganjar sebagai Capres pada Pilpres 2024 sama halnya saat PDIP menunjuk Jokowi sebagai Capres 2014, Dasarnya adalah rekam jejak. Tentu apabila Ganjar terpilih sebagai Presiden, PDIP akan punya tanggung jawab besar mengawalnya. Memastikan dia melaksanakan agendan Partai. Dan  kalau Ganjar melenceng dari agenda partai, itu tidak menutup kemungkinan akan diserang oleh kader PDIP di parlement maupun di luar parlemen. Saya yakin Ganjar akan sikapi dengan profesinonal tanpa baper. Biasa saja..

Perpanjangan izin Freeport ?

 

Jokowi menerima Chairman Freeport McMoRan, Ricard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin 13 November 2023. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyambut baik pembahasan mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir. “Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” kata Jokowi kepada Ricard Adkerson.

Saya terkejut. Membaca berita itu. Sebelumnya ada rumor yang ditiupkan oleh kader Partai Merah, bahwa ada ex pejabat negara juga elite politk dari salah satu paslon Pilpres bertemu dengan pejabat AS di Timur Tengah. Katanya ada encana konspirasi untuk menggagalkan program hilirisasi Jokowi dengan imbalan AS akan membantu kemenangan pada Pilpres 2024. Justru yang ada Jokowi duluan yang deal dengan pihak AS saat kunjungan resmi ke Washington. Ok lah. Lupakan soal elite partai merah itu. Saya akan mengkritisi keputusan Jokowi

Pertama. Perpanjangan 20 tahun IUPK Freeport itu, yang sipatnya ARO ( automatic roll over ) sesuai revisi UU No. 4/2009 itu lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, oleh MK sesuai dengan  amar keputusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 menyatakan Pasal 169A  yang memungkinkan perpanjangan otomatis IUPK adalah inkonstitusional bersyarat. Artinya proses pembentukan UU itu cacat formil atau tidak sesuai dengan Konstitusi. Nah saat sekarang sudah ada wacana perubahan atas UU 3/2020 tapi belum dilaksanakan.Sementara Jokowi saat ketemu dengan Ricard Adkerson, meyakinkan akhir november sudah selesai perpanjangan izin.

Kedua. Sejak UU Minerba disahkan tahun 2009 dan perubahan UU dilakukan, Freeport Indonesia belum juga bangun smelter. Recana sih ada yaitu di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Gresik, Jawa Timur. Smelter tembaga tersebut dikabarkan akan menjadi smelter tembaga single line terbesar di dunia. Tapi tahun 2023 belum juga selesai dibangun. Karena itu pemerintah kenakan denda kepada Freeport sebesar Rp. 852 miliar. Denda itu nothing dibandingkan dengan ekspor mentah sekian puluh tahun dan seenaknya langgar UU Minerba. Kini Freeport janji akan bangun smelter di Fakfak, Papua. Itu cerita lama yang selalu berulang dilanggar. Lantas mengapa masih dipercaya untuk diperpanjang IUPK nya?

Ketiga, Amanah UU Minerba salah satunya adalah melaksanakan divestasi terhadap IUP yang ada.  Tahun 2018 sudan dilaksanakan divestasi Freeport. Ia menggiring McMoRan kesudut dalam posisi no another alternatif to objection. Sehingga saham McMoRan pada PT. Freeport Indonesia tidak lagi sebagai pengendali. Digantikan  oleh PT. Inalum. Tetapi kini Jokowi berencana menambah saham pemerintah 10% lagi di Freeport.  Kompensasinya pemerintah mengizinkan perpanjangan IUPK. Dan kalau untuk 10% saham itu  dananya didapat dari Global bond 144A Sec (S) seperti tahun 2018, itu sama saja kita terperangkap dengan skema loan unsecure alias gadai. Praktis kita tidak berdaya dengan exploitasi SDA tembaga dan emas yang tidak ramah lingkungan. 

Sebagai catatan. Izin tambang Freeport di Indonesia berakhir pada 2041. Artinya, jika penambahan itu disepakati, izin tambang akan berlaku sampai 2061. Harusnya tahun 2041 Freeport end. Engga perlu perpanjang. Udah aja. Saya yakin tahun 2041 insinyur indonesia udah mampu kerjakan sendiri. Tapi dengan perpanjangan, itu sama saja  generasi Z era sekarang tidak akan mewarisi apapun di masa depan.

Hilirisasi dan Pencitraan.

 

Hilirisasi itu adalah amanah konstitusi pasal 33 UUD 45 dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dan harus dicatat bahwa UU itu disusun lewat riset yang panjang lebih dari 3 tahun. Pada undang-undang tersebut, di pasal 170 menyatakan, bahwa pemegang Kontrak Karya wajib melakukan pengolahan dan pemurnian bahan tambangnya di dalam negeri, terhitung 5 tahun sejak undang-undang ini diberlakukan pada 12 Januari 2009.

80%  smelter yang sudah beroperasi di Sulawesi sekarang, izinnya di era SBY, era paska UU No. 4/2009. Pasalnya, kebijakan larangan ekspor tersebut 'memaksa' perusahaan untuk membangun sektor hilir, atau mengolah bahan mentah menjadi bahan dengan nilai tambah. Caranya dengan membangun pabrik smelter.  Resiko jangka pendeknya adalah ekspor minetal tambang drop tahun 2014. Tapi tahun 2015 setelah smelter beroperasi, tahun 2016 meningkat tajam lagi menjadi surplus US$ 16 miliar, dan terus meningkat lagi tiap tahunnya. Nah prestasi ini di claim menjadi prestasi Jokowi.

Eh tahun 2017 Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 yang mengizinkan ekspor konsentrat mentah oleh perusahaan tambang dalam negeri.  Kemudian Jokowi revisi UU No. 4/2009 itu lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Baru tahun 2021 PP No.1/2017 itu dicabut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021. Atas dasar itu Freeport terpaksa bangun smelter di Gresik Dan sampai sekarang masih progress. Belum kelar juga. 

Konyolnya, UU Nomor 3 Tahun 2020 itu memberikan peluang established nya Kartel tambang. Pada Pasal 169A  memungkinkan perpanjangan otomatis IUPK. Tidak ada lagi keadilan SDA bagi orang lain. Tidak ada perubahan perbaikan lingkungan. Para aktifis gugat ke MK. Dan MK sesuai putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU itu inkonsitusional bersyarat. Faktanya pemerintah cuek aja dengan keputusan MK itu. Tetap aja perpanjangan izin otomatis diberikan. Maklum semua pengusaha tambang punya saham pada konsesi kekuasaan dari tingkat Daerah sampai ke presiden.

***

Ada kesan bahwa kalau ada pihak yang kritik soal hilirisasi dianggap anti pemerintah. Padahal yang ngomong begitu tidak paham apa yang dimaksud dengan hilirisasi. Saya akan mencoba meluruskan soal hilirisasi ini agar tidak salah paham atau paham salah. Mari kita awali dengan difinisi hilirisasi. Adalah proses pengolahan bahan mentah hingga siap dijual kepada konsumen akhir. Contoh. Industri migas. Proses Output MIGAS disebut dengan industri hulu atau upstream. Hilirisasi atau downstream output nya dalam bentuk Gas alam cair, bensin, minyak pemanas, karet sintetis, plastik, pelumas, antibeku, pupuk, dan pestisida. Dari contoh itu kita tahu bahwa barang jadinya ada pemakain akhir atau publik. Paham ya.

Nah bagaimana hilirisasi yang kita lakukan dan bela mati matian itu. ? Saat ini ada beberapa jenis produk olahan nikel di Indonesia, yaitu nickel pig iron (NPI), feronikel (FeNi), Ni-matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), mixed sulphide precipitate (MSP), dan baja tahan karat (stainless steel). Itu semua produk di ekspor. Jadi sebenarnya kita tidak melakukan hilirisasi. Kita hanya sebatas upstream yang mendukung supply chain industri downstream di luar negeri.

Memahami program hilirisasi secara idiot.

Katakanlah anda sebagai pembeli Nikel dari China. Sebelum ada UU No.4 2009, anda beli mentah dari Indonesia. Katakanlah belinya dari PT. ABC. Setelah ada larangan ekspor mentah, anda tidak bisa lagi dapatkan barang mentah. Anda tidak punya minat dipenambangan. Karena anda pedagang. Nah gimana caranya agar anda tetap dapatkan barang mentah? Sementara PT. ABC tidak ada modal dan tekhnologi untuk membangun smelter.

“ Ah engga ada masalah” kata Anda kepada PT. ABC. “ Kita tetap lanjutkan transaksi pembelian mentah. Harga kan ditetapkan oleh pemerintah lewat Harga Mineral Acuan (HMA). Kami bayar seperti biasa di Stockpile pelabuhan muat. Soal investasi smelter dan modal kerja, kami sediakan. Skemanya inkind loan. Artinya kami yang bangun dan biaya produksi, dijadikan utang anda. Jaminan atas utang itu adalah hasil produksi smelter. “ kata Anda. Sebenarnya apa yang anda katakan itu, adalah business counter trade. Tapi orang indonesia engga paham.

Bagi PT. ABC kemitraan ini menguntungkan. karena mereka mendapatkan kepastian buyer minetal tambang mentah. Tidak perlu pusing cari kapal dan logistik. Karena bahan mentah tambang dibayar di stockpile pelabuhan muat. Tidak pusing biaya produksi, upah dan segala tetek bengek proses smelting. Karena yang keluar uang dan kerjakan adalah anda. PT. ABC duduk manis aja nikmati penjualan bahan mentah. Tanpa pusing resiko smelter. Sampai di sini paham ya.

Bagaimana urusan pajak dan invoice transaksi? Engga usah kawatir soal invoice sesuai harga international. Aturan investasi smelter diatas Rp. 30 triliun dapat tax holiday 20 tahun. Artinya nilai expor dari produk smelter itu hanya dicatat dalam neraca perdagangan Indonesia. Bagaimana dengan devisa? Nilai ekspor itu sebagai bentuk pembayaran utang PT. ABC. Ya DHE milik anda. Bagaimana laba dari smelting? Ya anda. PT. ABC hanya menikmati keuntungan dari jual mentah di stockpile.

Mau tahu labanya ? mari kita hitung. Contohnya untuk nikel kadar 1,8% dengan kadar air 35% harganya US 53 (HPM). Jika melalui trader, maka HPM-nya akan dikurangi antara US$ 1 - US$ 3. Misalnya dipotong US$ 3, harga HPM yang diterima penambang adalah US$ 50 per ton bijih nikel. Jika penambang melakukan kontrak trading dengan smelter, umumnya berbasis CIF. Pihak smelter hanya memberikan subsidi US$ 0 - US$ 3 per ton. Sementara biaya untuk tongkang antara US$ 4, 8, 10, sampai US$ 12 per ton bijih nikel.

Berapa harga di Shanghai sekarang? per ton USD 83. Jadi perbedaan harga dengan lokal USD 30. Beda harga 65% lebih mahal di Shanghai. Artinya dari disparitas harga saja smelter sudah untung 65%. Jadi dari perbedaan harga lokal dengan harga market ore di Shanghai anda sudan untung 65%, Belum lagi untung dari nilai tambah barang jadi dari smelter.  Apalagi, pengolahannya dengan teknologi pirometalurgi atau Rotary Klin-Electric Furnace (RKEF) yang berasal dari China. Investasinya relatif lebih murah dibandingkan  smelter hidrometalurgi. Ongkos juga lebih murah. Keren ya. Di China sendiri udah dilarang menggunakan pirometalurgi karena pencemaran udara.

Bagaimana nilai tambah dari downstream setelah diolah di China.? Mari kita lihat data. 75 % produk nikel olahan di Indonesia berupa NPI. Nah NPI itulah diekspor ke China untuk diolah lanjut oleh industri baja mereka.. Produk FeNi yang kita hasilkan. Juga dikapalkan ke China untuk diolah di industri lanjutan. Ni-Matte, juga dikapalkan ke CHina untuk diolah jadi nikel sulfat dan nikel murni. Untuk bahan dasar material katode pada baterai ion lithium. Nilai tambah dari downstream Nikel dinikmati pembeli luar negeri yang kuasai tekhnologi. Mare kita lhat nilai tambah hilirisasi mereka.

Kita selalu berpatokan pada harga LME untuk mengukur nilai tambah. Itu jadul. Misal, pabrik di China dan Jepang, stainless stell sudah ditambahkan unsur krom (Cr) dan mangan (Mn), bahkan molibdenum (Mo) dan niobium (Nb). Material katode (contoh NMC- 811) merupakan produk olahan berbasis nikel yang paling mahal. Kandungan nikel pada produk ini adalah 48,3%, dan dihargai sekitar 315% LME (harga NMC-811 sekitar US$ 29.000/ton). Produk asli turunan nikel yang paling mahal saat ini adalah serbuk nikel nano (nickel nano powder), bahan dasar industri microchip dan telp selular. Gila kan! Hebat anda. Yang bego PT. ABC.

Bagi yang paham pasti miris sejak mendengar pemerintah membanggakan program hilirisasi. Gimana mau bicara hilirisasi, definisi aja salah. Setelah berkali kali diperingatkan barulah pemerintah menyadari. “ Oh salah ya. Oh ini merugikan sumber daya nikel kita. Duh harus gimana.? Akhirnya, Menteri ESDM mengatakan bahwa pemerintah akan memoratorium smelter nikel kelas dua, khususnya produk feronikel (FeNi) maupun Nickel Pig Iron (NPI). Tapi baru rencana loh. Karena Komut Smelter itu kan para orang titipan elite penguasa, termasuk pensiunan TNI dan POLRI. Pastilah dihambatnya moratorium itu. Belum lagi rente tambang, tentu mereka engga mau kehilangan pasar smelter. Moratorium hanya omong kosong.

Kalau tidak dibenahi segera maka 6 tahun kemudian atau tahun 2029 nikel sudah habis. Anak cucu udah engga kebagian. Mengapa ? Berdasarkan kebutuhan smelter sekarang, maka cadangan nikel terbukti hanya tersisa 5,5 tahun lagi. Sedih engga. ? Kita banyak orang pintar tapi karena rakus dan males, mereka jadi dongo. Ya jangan ulang lagi kesalahan masalalu yang hanya pencintraan tapi sebenarnya they know nothing. Baca program GAMA, hilirisasi akan terus dilanjutkan tetapi dengan program berdikari atau untuk kepentingan industri domestik. Artinya hilirisasi itu bukan bagian dari Global supply chain  Industri , tapi untuk perluasaan downstream dalam negeri.