Program makan siang gratis ?

 

Di China sejak tahun 2011 telah diterapkan makan siang gratis untuk 60 juta siswa dari keluarga miskin.Awalnya pemerintah menunjuk rekanan swasta sebagai kontraktor memasok makan siang gratis itu. Ternyata kualitas menu tidak semua sesuai dengan standar gizi. Lebih bersifat kenyang saja. Makanya setelah dua tahun. Program itu di-evaluasi. Yang terjadi penyakit obesitas meluas bagi anak anak usia pertumbuhan. Membuat mereka lazy dan lemah daya juangnya. Kemudian pemerintah ubah lagi skemanya. Anggaran disalurkan kepada sekolah langsung. Berharap sekolah bisa independent kelolanya. Tapi bukannya menyediakan menu sehat. Malah beli makanan cepat saji, yang murah meriah. Justru kontraproduktif untuk tujuan peningkatan gizi dan kesehatan.

Tahun 2019 atau 9 tahun berlangsung, rakyat China protes dan juga para akademis protes. Bukan mempermasalahkan niat baik program memberikan gizi kepada anak sekolah dari keluarga miskin.Tetapi program makan siang gratis itu telah mengakibatkan moral hazard.  Kurangnya transparansi dalam pilihan vendor dan pemasok. Proses yang tidak adil dan penuh dengan penyuapan dan korupsi, pejabat sekolah dan otoritas pendidikan setempat sering kali memberikan peluang kepada perusahaan untuk melakukan bisnis rahasia, sehingga menempatkan keuntungan pribadi di atas kepentingan publik. Misal sulit mengontrol susu dan daging yang sudah expired.

Maklum pengelolaannya pasti rumit dan cenderung koruptip. Padahal di China ancaman hukuman mati bagi koruptor. Soal anggaran China tidak berdampak kepada defisit anggaran. Karena dari APBN sangat kecil. Sebagian besar anggaran dari CSR swasta dan BUMN. Di Indonesia anggaran 100% dari APBN dan nelum ada hukuman mati bagi koruptor. BIsa kebayang gimana dampak moral hazard dari program ini. Disisi lain gimanapun program ini pasti berdampak kepada defisit APBN.  World Bank atau Bank Dunia turut memberikan pandangan mengenai program makan siang gratis yang kemungkinan akan dilaksanakan di Indonesia pada 2025. World Bank berharap pemerintah tetap memperhatikan batas defisit dalam APBN. Karena defisit berujung kepada utang.

***

Kemarin rapat kabinet membahas program makan siang gratis. Walau keputusan resmi KPU belum ada siapa pemenang Pilpres 2024. Sepertinya Pemerintah berpatokan dengan hasil quick count, dimana pemenangnya adalah paslon 2. Saya tidak akan membahas sikap Jokowi yang grasa grusu. Itu hak dia. Saya akan membahas soal Anggaran makan siang gratis dari program milik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diproyeksikan bakal tembus lebih dari Rp253,8 triliun per tahun.  Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya melaporkan terdapat sekitar 70,5 juta calon penerima makan siang gratis mulai dari bayi lima tahun (balita) hingga siswa sekolah menengah pertama (SMP). 

Kalau uang sebanyak Rp. 253,8 triliun itu dipakai pemerintah untuk memperbaiki tata niaga pertanian lewat membangun warehousing ecommerce  market place (WEMP), yang dilengkapi dengan ekosistem financial untuk menjamin likuiditas petani, gudang bertekhnologi menjamin kualitas penyimpanan, gudang yang terhubung secara online ke pasar retail tanpa perlu lewat pedagang yang bersifat rente. Maka tahun pertama akan terbangun 38  WEMP. Itu bisa langsung dirasakan rakyat terutama petani dan pasti membuat mereka makmur. Para importir dan pemburu rente pertanian akan keselek bakiak.

Tahun kedua, uang itu sebesar Rp. 253 triliun dipakai untuk membangun pusat logistik LNG, yang dilengkapi dengan storage di 38 provinsi. Sehingga kita tidak perlu ekspor Gas. PRodusi lapangan gas bisa diserap dalam negeri untuk industri petrokomia, pabrik pupuk. Sehingga harga pupuk bisa turun. Bahan bakar gas bisa juga turun. Ini akan berdampak kepada bisnis proses pertanian bisa kompetitif.  Meningkatkan imbal hasil petani.

Tahun ketiga uang sebanyak Rp, 253 triliun dipakai membangun pusat riset pertanian dan biotech yang dilengkapi dengan lahan percontohan sedikitnya 5000 hektar. Sehingga kita bisa percepat riset varietas unggul tanaman untuk bisa menghasilkan  produksi pertanian yang bermutu dengan tingkat produksi yang tinggi. Uang sebanyak itu lebih dari cukup kalau kita hanya berfocus kepada makanan pakok seperti beras, kedele , singkong, jagung. 

***

Masalah dalam pembangunan nasional itu sangat banyak dan rumit. Karena menyangkut sumber daya yang terbatas, yang harus dikelola dengan smart.  Makanya perlu dibuat daftar masalah dan kemudian dibuat skala prioritas. Masalah prioritas bangsa ini adalah soal rendahnya kualitas pendidikan dan rendahnya jumlah mereka yang lulus universitas. Inilah yang disebut dengan lingkaran kemiskinan. Orang miskin karena bodoh dan orang bodoh karena miskin. Muter begitu aja. Harus ada upaya memotong lingkaran itu. 

Menurut data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tahun 2022, hanya 6% dari 275 juta penduduk Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi. Rinciannya, 0,02% berpendidikan S3, 0,3% berpendidikan S2, dan tidak sampai 5% berpendidikan S1. Berdasarkan World Population Review, Dari 44 negara yang disurvei, Indonesia menjadi juru kunci alias berada di urutan paling bawah setelah Afrika Selatan.  Dari 277 juta populasi, hanya 11% penduduk Indonesia yang berhasil menyelesaikan jenjang perguruan tinggi (Tertiary), 26% lulusan SMA (Upper Secondary), dan 62,1% lulusan SD atau SMP (Below Upper Secondary). Inilah yang harus dijadikan prioritas. 

Kita tidak mungkin menjangkau semua. Tetapi kalau 5% saja lulusan perguruan tinggi bertambah, itu sudah sangat significant sebagai modal untuk melakukan perubahan dibidang sosial dan ekonomi. Dan itu perlu tataniaga  yang bisa memberikan lapangan kerja dan peluang usaha bagi mereka agar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Makanya kalau uang sebesar Rp. 253 triliun /tahun digunakan untuk perbaikan tata niaga, itu sangat significant menjadikan sumber daya ekonomi sebagai peluang bagi semua dan menilmbulkan gairah berkereasi dan berinonvasi…Dengan itu pada akhirnya kita engga perlu gunakan uang APBN. Artinya pertumbuhan sektor usaha yang meluas bagi new comer enterpreneur kaum terpelajar  akan jadi sumber dana CSR gerakan sedekah makan siang gratis bagi rakyat miskin… Semangat gotong royong dan itu yang diajarkan Tuhan. Ngerti engga ?

Kemenangan bisnis dibalik Prabowo-Gibran

 

Zaman Soeharto, bagaimanapun kayanya seseorang tetap saja tidak ada pengaruh politiknya dihadapan Presiden. Kekuasaan bertumpu kepada ABC yaitu, ABRI, Birokrat dan Civil (Golkar). Setiap konglomerat pasti terhubung dengan ABC itu. Bisa saja jalur ABRI, atau Jalur Birokrat atau Jalur Golkar. Kalaupun secara personal para konglomerat itu dekat dengan Soeharto, namun Soeharto secara formal menjauh dari mereka dan lebih mengarahkan mereka dekat secara formal dengan ABC lewat jabatan komisaris. Jadi benar benar konglomerat hanya jadi pelayan ABC saja. Tidak ada posisi tawar konglomerat di hadapan ABC itu, apalagi dihadapan Soeharto.

Era reformasi terjadi demokratisasi ekonomi. UU Migas disahkan. Sehingga SDA Migas menjadi open source. Pertamina tidak lagi sebagai regulator. Sudah digantikan dengan SKK-MIGAS. UU Otonomi Daerah membuat kekuasaan tidak lagi centralistik. Sebagian diserahkan kepada daerah terutama hak otonomi atas tanah. UU BUMN sehingga privatisasi BUMN berlanjut seperti layaknya korporat yang berorientasi kepada laba semata. UU-BI Nomor 3 Tahun 2004 dan UU OJK No. 21 Tahun 201.  Antara BI dan OJK dipisahkan. UU Minerba. Dan puncaknya adalah disahkannya UU Cipta Kerja.

Hampir semua pengusaha konglomerat yang ada di era reformasi terhubung dengan konglomerat era Soeharto. Walau sebagian besar mereka tersangkut kasus BLBI namun terselamatkan oleh adanya MSAA. Sehingga memungkinkan mereka berinkarnasi lewat anak dan keluarganya. Tentu mereka lebih cepat berkembang dibandingkan newcomer.  Maklum dalam skema BPPN memungkinkan harga lelang asset 30% dari harga buku. Pembeli lelang adalah proxy dari obligor BLBI itu sendiri, dan dari sini mereka bisa leverage asset itu lewat perbankan lokal maupun luar negeri untuk mengembangkan bisnisnya.

Mereka juga cerdas. Menunggangi banyak kuda ( proxy). Munculnya OKB atau konglomerat baru di era reformasi, terafiliasi dengan mereka secara tidak langsung maupun langsung. Misal Kelompok Salim tersebar ke Para group milk CT, Medco, milik keluarga Arifin Panigoro. Group Cendana: BCA, 16% saham BCA milik Sigit dan ASTRA, 10% saham milik Nusamba Group. Indika group, Agus Lasmono. MNC group, Hari Tanoe. Humpus group, Darma Mangkuluhur. Media Group, Surya Paloh. Wilmar, Wiliam Kuok, wakil dari Robert Kuok mitra Sigit di GMP. Kalau diuraikan satu persatu, bisa seperti jaring laba laba. Rumit tetapi terstruktur. Praktis sebenarnya antara konglo lama dan yang baru sama saja. Orang nya itu itu aja.

Mereka juga adalah aktor  dibalik Pendirian partai. Partai Nasional Demokrat oleh Surya Paloh, Partai Gerindra oleh Hashim Djoyohadikusumo, Partai Perindo oleh Hari Tanoesoedibjo dan Partai Berkarya dengan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. PKB oleh Kirana. PAN oleh Soetrisno Bahir. PD oleh TSPC dan Salim.  Bahkan Golkar dalam Munas memberi peluang diakusisi oleh Pengusaha sebagai pengendali di DPP dan Dewan Pembina. Kalau ditotal  jumlah kursi di parlemen lebih dari 50% dikuasai oleh mereka. Hanya PKS, PDIP dan PPP yang tidak ada kaitannya dengan pengusaha. Tapi semakin besar kapitalisasi pengusaha dalam perekonomian semakin kuat bargain mereka dihadapan politik kekuasaan dan partai yang tidak terafiliasi dengan mereka sangat mudah dijadikan pecundang.

Dengan demikian mereka bisa memiliki titik masuk yang lebih terdiversifikasi untuk mengakses aktor-aktor negara, dan karenanya mengakses izin dan kontrak, yang memungkinkan mereka memperluas kerajaan bisnis mereka. Mereka juga melakukan internasionalisasi modal ekonomi mereka dengan cara yang lebih inovatif. Bukan rahasia umum sebagian besar holding tambang dan Perkebunan Sawit terdaftar di Singapore. Biasanya kepemilikan hoilding itu disamarkan atas nama offshore company dan menunjuk asset manager sebagai special assignee. Tentu semakin mudah menyembunyikan kaitan mereka dengan deforestasi dan metode konsesi yang tidak adil. 

Akibatnya, mereka bisa mendefinisikan ulang hubungan negara-bisnis. Meskipun sistem trias politik adalah diversifikasi kekuasaan, munculnya kelompok-kelompok seperti partai politik Islam, mereka para konglo itu dengan terampil berhasil menentukan bandul politik dalam situasi dimana pengaruh politik tidak dapat diprediksi atau pilihan politik penuh kontroversi. Hingga pada akhirnya menciptakan pola unik hubungan antara negara dan bisnis. Dengan demikian, demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah ruang politik baru di mana nilai-nilai kapital direstrukturisasi dan kemudian diubah oleh berbagai aktor agar sesuai dengan kepentingan mereka. 

Nah, dibalik Paslon Prabowo-Gibran tentu ada sederet konglo. Tentu mereka didukung sumber daya keuangan yang besar. Kekalahan versi quick count paslon AMIN dan GAMA sudah diprediksi dari awal. Mengapa sampai mereka tetap mau melanjutkan kontestasi pemilu? Itu juga peran pengusaha sebagai Aktor dibalik pancalonan mereka. Yang menjanjikan dana kampanye. Nyatanya baik paslon 1 maupun paslon 3 hanya dapat janji. Tanpa dana kampanye besar tidak mungkin bisa menghadapi Jokowi yang jelas mendukung kemenangan Prabowo Gibran. Kalau benar hasil perhitungan akhir KPU menempatkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang, yang menang adalah para konglomerat. 

Di masa depan peran Konglo semakin significant dalam politik nasional, apalagi dengan UU Cipta kerja hak otonomi daerah sudah dibonsai dan terbuka kemudahan mengakses semua sumber daya ekonomi nasional termasuk RS dan Lembaga Pendidkian. Uang sebagai raja. Selebihnya kacung.

Akhir cerita...

 

Jam 7 Felix minta bertemu di ruang Sauna dengan saya di Spa Ritz  Singapore jam 8 malam. Saya masuk ruang Sauna sudah ada dia dan koleganya yang juga banker first class. Mereka berdua tersenyum. “Anda tidak berubah sejak terakhir ketemu di Geneva. Apa kabar B? 

“ Kabar baik. “ Kata saya ambil tempat duduk disebelah Felix.

“ B, pada tahun 1986, Presiden AS Ronald Reagan bergurau bahwa sembilan kata yang paling menakutkan dalam bahasa Inggris adalah, “Saya dari Pemerintah, dan saya di sini untuk membantu.” Di Inggris, Margaret Thatcher percaya kekuasaan negara harus dilucuti secara UU,  sehingga memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk melakukan perubahan dan menyediakan barang dan jasa. Kita menikmati euforia pasar saat itu. " Kata Felix. Dia menatap kosong dan akhirnya wajahnya berubah kesal. 

Dia berdiri menghadap kami berdua. " Waktu telah berubah. Pemerintah tidak akan lagi menyerahkan inovasi dan ekonomi ke pasar. Itu hanya menguntungkan China. Tahun 2023 akan menjadi titik balik bagi doktrin baru yang saya sebut "pemerintahan katalis”. Tidak ada lagi free market. Yang ada adalah market regulated. Pemerintah akan kembali lead dalam menghela perubahan disegala sektor. Nah kita, harus kuasai Presiden terpilih. Agar agenda tahun 2023 bisa terlaksana. Pemerintah yang bekerja tapi kita yang mengarahkan.  

Saat sekarang focus kepada mempertahankan energy fosil dan pada waktu bersamaan mendorong pengolahan dan Industri downstream di negara penghasil tambang. Biarkan mereka menikmati nilai tambah dari smelting dan peluang peningkatan lapangan kerja. Ya, sebagai kompensasi kerusakan lingkungan dan hancurnya ekosistem kehidupan penduduk setempat. Dan lagi toh value added ada pada tekhnologi dan modal. Dan mereka tidak akan pernah punya tekhnologi dan modal. Kita kuasai tekhnologi  dan modal. Pada akhirnya kita yang akan dapatkan nilai tambah berlipat. “ Kata Felix. Saya menyimak paparan dari pemain hedge fund kelas dunia.

***

'Banyak bentuk pemerintahan telah dicoba, dan akan dicoba di dunia yang penuh dosa dan kesengsaraan ini. Tidak ada seorang pun yang berpretensi bahwa demokrasi itu sempurna atau serba bijaksana. Memang benar telah dikatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling buruk, kecuali semua bentuk lain yang telah dicoba dari waktu ke waktu.…’ Itu kata Winston S Churchill, 11 November 1947. Sampai kini ada kesepakatan yang hampir universal bahwa sistem demokrasi tidak berfungsi dengan baik—khususnya, sistem ini tidak memberikan hasil yang diinginkan masyarakat. 

Dalam demokrasi bahwa Mayoritas menentukan pemenang. Itu juga bias. Pemenang satu hal dan yang menentukan lain hal. Benar, pemenang itu adalah suara mayoritas. Tetapi pada akhirnya yang menentukan kemenangan itu adalah minoritas yang menguasai sumber daya keuangan. Ingat kata Boy Thohir. “ Kami yang mewakili 1/3 ekonomi Indonesia memilih paslon 2. “ Kalau anda mengatakan bahwa dalam demokrasi suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka itu artinya anda sedang berpikir utopia.  Demokrasi ini masalah dunia. Bukan ruang antara anda dan Tuhan. Tetapi ruang antara kami yang cerdas dan anda yang tolol. Siapa memakan siapa. Siapa losser dan siapa predator. 

Antara yang kalah dan menang berproses tidak di ruang hampa. Di dalamnya ada “permainan”, yang membuka peluang konsesus, transaksional bisik bisik-pun terjadi. PDIP kalah dalam Pilpres, tetapi mendapatkan kemenangan pada Pileg. Jokowi kehilangan akses politik parlementer kalau terbukti PSI gagal masuk parlemen. Walau sebesar apapun effort Jokowi ingin jadi king maker,  tidak lebih hanya menggolkan konsesus tersembunyi itu saja. Dia masuk perangkap permainan elite politik. Apalagi kalau suara Golkar  dalam Pileg peringkat 2, Value golkar sudah bubble price. Too expensive untuk diakuisisi oleh sekelas Jokowi.

Bagaimana dengan legitimasi terhadap Pemilu yang curang? Menganalisis semua jajak pendapat tentang persepsi penghitungan suara di AS antara tahun 2000 dan 2012, Sances dan Stewart (2015) menemukan “efek pemenang” yang konsisten dimana pendukung kandidat yang kalah (menang) kurang (lebih) percaya pada hasil pemilu. Daniller dan Mutz (2019) menemukan hasil serupa dengan menggunakan survei panel pada pemilu tahun 2008, 2012, dan 2016. Juga menggunakan survei panel; Sinclair dkk. (2018) dan Levy (2021) sama-sama menemukan “efek pemenang” yang signifikan pada pemilu 2016. Pemilu 2019 di Indonesia memakan korban mereka yang protes di depan gedung MK, tetapi tetap saja yang kalah mengakui dan Prabowo bersedia masuk Kabinet.

I think the decline of democracy is a mortal threat to the legitimacy and health of capitalism.” Kata Rebecca Henderson, Harvard Business School. Terkesan bias. Mengapa ? Demokrasi itu adalah Vehicle dari sistem kapitalisme. Pada kenyataannya semua ruang dan jasa publik harus bayar. Anda tidak ada uang, maka penduduk negara yang bukan WNI dan tidak ikut Pemilu lebih berhak dapatkan konsesi dan proteksi. Apa artinya? Demokrasi dibentuk untuk melanggengkan kekuasan global dari sistem kapitalisme itu. Semua negara harus membuat UU untuk meratifikasi ketentuan WTO yang berkaitan dengan perdagangan, investasi, financial, wisata. Harus meratifikasi sistem perbankannya sesuai dengan kuridor risk management dari Bank international for settlement.  

Siapapun presiden terpilih dan bagaimana proses pemilu itu terjadi, tidak penting lagi. Selagi  ada konsesus UU Cipta Kerja, UU Migas  tidak dibatalkan, silahkan terus berkuasa. Rezim yang terdiri dari partai dan presiden akan mudah dapatkan legitimasi dari modal. Legitimasi dari selain pemodal, tu sampah.Apa artinya? selagi sistem demokrasi diterapkan sesuai dengan kehendak kapitalisme, maka suara minoritas, bahkan mayoritas sekalipun yang kecewa tidak penting. Semua tahu, pemilu Singapore itu curang. Tahu juga kan pemilu di Turki juga curang.  Di AS juga sama saja. Eropa juga begitu. Lantas dimana demokrasi untuk transfarance, penegakan hukum dan kekuatan civil society? 

Jangan baper! Transfaransi itu tidak ditujukan kepada anda yang bokek. Transfaransi itu hanya ada pada mereka yang bermain di pasar modal dan pasar uang. Dan Civil society yang dimaksud bukan kalangan kampus dan terpelajar. Tetapi mereka yang menjadi members pemain bursa dan  yang menggerakan M2. Selebihnya sampah. Penegakan hukum itu bukan soal keadilan. Tetapi bagaimana UU yang meratifikasi WTO, BIS dan lainnya ditegakan. Lihat aja. Indonesia ngeyel soal Hilirisasi pro China, apakah China mampu melawan London Metal Echange yang menjatuhkan harga nikel sampai 50%. Itu artinya separuh sumber daya nikel kita lenyap olah kekuasaan bursa.

Negara demokrasi besar bukan karena SDA tetapi karena kemampuan mereka melakukan leverage sumber daya keuangan atau M2. Singapore negara liliput bagaikan dot dalam peta dibandingkan dengan wilayah Indonesia. Tetapi sebagian besar utang LN Indonesia berasal dari Singapore. Hampir semua sumber daya dari CPO, Batubara, Migas, bahkan nikel itu terhubung dengan Singapore. Nah Singapore itu terhubung dengan Financial center di Hong Kong, NY dan Boston. Paska Crisis Lehman, AS cepat melakukan transformasi dari negara fund provider menjadi loan provider. Setelah itu utang AS, Jepang, China dan Eropa meningkat pesat untuk membiayai APBN yang boros. Semakin besar debt to ratio semakin berkuasa mereka yang ada di Puncak piramida dari sistem kapitalisme global, yang jumlahnya hanya 12 orang.

Mungkin anda anggap saya terjebak dalam teori konspirasi. Tidak. itu pengalaman praktis saya dalam dunia hedge fund. Demokrasi yang tidak berjalan dengan kuridor pemodal adalah ancaman. “  which is why business leaders and institutional investors cannot afford to remain on the sidelines when such threats”  Ya lawan! Mengapa begitu perkasanya mereka? karena ini memang target dari end of history, seperti yang ditulis secara apik oleh Francis Fukuyama. Pengakuan diri akan superioritas terhadap mereka yang inferiorr karena kemiskinan dan kebodohan. Nah kalau eskalasi arus demokrasi mengabaikan ini, maka akan timbul paradox terhadap idealisme demokrasi, ya seperti nasip Venezuela dan Nikaragua dan lainnya. Bokek bareng.

***

Ada dua hal yang bisa cermati dari hasil Pemilu sekarang. 

Pertama. Bulan maret nanti pengumuman KPU akan keluar siapa yang resmi sebagai pemenang.  Soal ada yang tidak puas, itu tidak penting lagi.  Silahkan gugat ke MK. Namun pada bulan maret juga relaksasi perbankan COVID 19 dan restruktur kredit perbankan  dalam PEN juga berakhir. Nah ini berpotensi menimbulkan masalah bagi pasar. Kalau diperpanjang lagi oleh pemerintah seperti tahun 2022 dan 2023, pasti pasar akan bereaksi terutama kepada emiten yang punya utang besar di bank. Tsunami ekonomi akan berdampak sistemik.

Kedua. Agar pertumbuhan ekonomi bisa dipertahakan sesuai dengan fostur APBN 2024, maka mau tidak mau, BI harus turunkan suku bunga dan OJK buat aturan pelonggaran kredit. Ini akan berdampak inflasi. Wajar saja karena 2% dari PDB dikorbankan untuk bansos. Trade off nya rakyat harus bayar lewat kenaikan harga. Otherwise  fostur APBN tahun 2025 tidak punya ruang fiskal untuk nambah utang. Tanpa utang tidak bisa jalan ekonomi.

Masalah pada point pertama, satu satunya cara mengatasi dampak sistemik ketidak siapan bank menyelesaikan restruktur kredit adalah dengan menerbitkan surat utang dimana BI sendiri sebagai pembeli atau bahasa vulgarnya adalah cetak uang. Uang ini digunakan untuk relaksasi perbankan me-write off karedit macet. Tujuan investor dibalik kemenangan Pilpres tercapai. Toh semua kebagian. Rakyat kecl dapat bansos, PNS dan aparat yang membantu kemenangan Paslon 2 dapat cuan. Partai dapat dana mahar dari caleg dan paslon koalisi Pilpres. Semua happy kok.

Masalah pada point kedua, satu satunya cara adalah melakukan perubahan APBN atau atau APBN-P. Dengan memenggal dana Bansos. Sehingga bisa memberikan ruang fiskal untuk melakukan ekspansi fiskal. Otherwise, kenaikan inflasi akan sulit dikendalikan. Artinya uang harus didistribusikan ke sektor produksi yang punya trade off mendatangkan pajak bagi korporat dan orang kaya. 

Hanya dengan dua hal itu agar Prabowo dan Gibran  bisa melenggang ke istana dengan sambil bersiul dan joget gemoy. Masalahnya adalah dua hal itu perlu dukungan DPR. Maklum keduanya berkaitan dengan hak budget.  Nah kalau koalisi 03 dan 01 bersatu melakukan perlawanan terhadap kecurangan pemilu. maka dua hal itu akan stuck. Pembahasan APBN-P dan relaksasi kredit tidak bisa dilaksanakan. Chaos ekonomi lebih ditakutkan daripada chaos politik.

Pendapat saya pribadi. Mending damai sajalah. Anggap selesai ajalah. Kita kita harus amankan sumber daya  bisnis dan keuangan agar pesta bisa lanjut tanpa jeda. Rakyat udah beri mandat lewat pemilu. Toh kalau inflasi dan harga melambung kan yang korban rakyat kecil dan mereka udah biasa jadi kambing korban. 

 

Yaman dan geostrategis

 

“ Houthi di Yaman itu apa pah? tanya Oma kemarin waktu temanin saya ke mall. Saya sudah tebak. Bahwa pasti dia akan bertanya soal ini. Karena pembicaraan di mejelis ta’lim soal perang Houthi, Yaman dengan AS dan inggris di laut merah memang paling sering dibahas. “ Houthi itu adalah nama klan yang ada di utara Yaman. Mereka menganut sekte Islam Syiah Zaydi, yang pernah memerintah Yaman sampai tahun 1962. Tahun 1990an mereka mendirikan gerakan politik guna membendung masuknya gerakan Wahabi dan Salafi yang ingin mendomanisasi wilayah utara Yaman.

Tapi mungkin karena kemiskinan dan merasa tidak diperlakukan adil oleh penguasa Suni yang mayoritas, pada 2014, milisi ini melakukan kudeta terhadap pemerintahan transisi Yaman pimpinan Abed Rabbo Mansour Hadi, hingga menyebabkan perang saudara. Koalisi Arab Saudi ambil bagian dalam konflik ini dengan membantu Hadi. Sementara Houthi dibantu oleh Iran. Tetapi tahun lalu perang ini berakhir damai berkat peran China sebagai mediator perjanjian normalisasi Saudi-Iran.

Mngapa Houthi bantu Palestina ? tanya Oma.  Memang pertanyaan yang membingungkan. Houthi dalam keadaan miskin dan tidak punya sumber daya militer untuk perang lawan Israel. Apalagi jarak Yaman -israel itu 1000 mil. Kelompok milisi Houthi Yaman membajak sebuah kapal kargo, Galaxy Leader yang sedang berlayar di Laut merah, itu sebenarnya gerakan spontan sebagai bentuk solidaritas Houthi kepada perlawanan rakyat palestina terhadap Israel. Tetapi disikapi oleh AS dengan berlebihan. AS dan Inggris mengirim pesawat tempurnya menyerang Yaman. Ya Perang terbuka jadinya.

Mengapa AS dan Inggris sampai terlibat langsung? tanya Oma lagi. Pertanyaan ini bisa mengarah kepada stigma AS adalah israel. Tetapi sebenarnya ini masalah geostrategis AS dan Eropa yang terancam dengan hegemoni politik China di Yaman terutama timur tengah.  Sejak China menjadi tuan rumah KTT Tiongkok-Arab dan KTT Dewan Kerjasama Tiongkok-Teluk, pengaruh China dikawasan ini semakin significant. Apalagi terkesan China ada dibalik gerakan Houthi. Jelas Yaman atau Houthi bukan tandingan AS. Serangan udara AS dan Inggris, sebenarnya cara AS untuk mendelegitimasi  perdamaian di Yaman, 

Mengapa China ingin mendominasi Yaman ? tanya oma. Sebagian besar perdagangan Tiongkok dengan Eropa melewati Teluk Aden dan Laut Merah, sementara China mengimpor minyak dari Timur Tengah dan Afrika transit melalui Bab el Mandeb dan Selat Hormuz. Dan ini bagian dari program Bell Road initiative China untuk menguasai jalur perdagangan global. Ya maklum. China penduduknya lebih 1 miiar. Mereka harus amankan akses terhadap sumber daya dan pasar.

Jadi perang itu karena masalah rebutan pengaruh antara AS dan China? kata Oma. Ya. Bagi Yaman yang ditakdirkan letak geographi nya sangat pital terhadap jalur perdagangan minyak timur tengah, wajar saja dia harus kelola geopolitiknya untuk kepentingan nasionalnya. Selama kekuasaan Suni di Yaman, keuntungan geopolitik ini tidak ada. Karena dominasi Arab Saudi bersama AS. Yaman tidak dapat apapun dan tetap miskin. Sama seperti Indonesia. Keuntungan geopolitik atas Selat Malaka hanya dinikmati Singapore sebagai satelite AS dan Eropa. Kita hanya dapat sampah doang.

Memang di era globalisasi yang serba terbuka dan mendunia, setiap negara harus smart mengelola geopolitiknya.  Bukan sekedar netral seperti Indonesia, yang akhirnya terjerat konvensi international yagn pro Kapitalisme Barat dan AS. Tetapi harus punya kekuatan tawar mengatur ritme permainan geostrategis kawasan untuk kepentingan nasional. Walau harus siap berperang sekalipun. Engga bisa hanya dibujuk dengan utang China atau AS. Setelah itu duduk manis menonton kapal dagang china dan AS hilir mudik di selat melaka menuju LCS.

Kan kita non blok ? Sergah Oma. 

Prinsip non blok Indonesia yang ada pada UUD 45 bukan berarti kita tidak memihak tetapi kita harus ambil bagian dalam penentuan geostrategis. Posisi geographi selat malaka dan LCS kan sangat strategis. Misal, kita bisa memaksa AS dan Eropa mengeluarkan dana replace pembangkit batubara ke energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon. Kita juga bisa memaksa  Eropa untuk lakukan transfer tekhnologi oleo chemical agar downstream CPO bisa diperluas di dalam negeri. Kita juga bisa paksa China untuk transfer tekhnologi Partikel nano nickle agar downstream nikel kita lebih besar nilai tambahnya. Memaksa China transfer riset biotekhnologi agar produksi pertanian kita melimpah. Tetapi sejak reformasi, belum ada presiden yang sehebat Soekarno dalam mengelola geopolitik

Mind Corruption Minerba.

 

Tadi saya dan Abeng ke kantor notaris ketemu dengan Darma untuk buat akad depan notaris. Saya didampingi team shadow saya, Marina. Maklum ini kerjaan mantiko. Beli aset murah dari aset sitaan negara lewat skema lelang yang diatur. Exit nya jual lagi ke Singapore dengan harga dua kali lipat. Lumayan untuk modal dagang sempak. Sambil menanti notaris datang. Kami ngobrol santai.

“ Sekarang ini ada istilah  state capture. Apa sih itu ? tanya Darma. 

“ Oh itu korupsi yang bukan sekedar suap atau ambil  uang APBN, tetapi sudah sistematis. “ Kata saya.

“ Maksudnya sistematis itu apa ? tanya darma lagi.

“ Contoh. Untuk dapatkan IUP kan perlu AMDAL. Nah syarat AMDAL itu dibuat sederhana aturannya. Bisa saja aturan menteri dalam bentuk Permen atau Perpres, Sehingga memudahkan korporat  dapatkan izin. Padahal AMDAL itu sangat significant soal keadilan dan kelestarian  lingkungan. Ini terjadi karena dominasi korporat dalam mempengaruhi pembuat  aturan yang  menguntungkan mereka. “ Kata saya.

“ Kan setiap aturan menteri atau Presiden harus sesuai dengan UU yang ada. “ Tangkisnya.

“ Ya benar. Makanya pemerintah rajin ajukan revisi UU ke DPR. Seperti UU Minerba, dan terakhir UU Ciptakerja.” kata saya.

“ Gila ya.Pasti dominasi korporate itu karena uang, Engga mungkin mereka bisa atur kekuasaan tanpa uang. “  Kata Darma. Saya senyum aja. “ Kalaupun UU itu dbuat dengan draft dari korporat, kan kita punya MK untuk mengawal konstitusi. Terus gimana peran MK kalau ada gugatan dari masyarakat civil atas UU itu ? Tanya Darma lagi.

“ MK juga dibayar korporat. Sehingga membuat keputusan bias. Engga bisa dikatakan salah dan juga tidak bisa dikatakan benar. Tuh buktinya. Sudah jelas UU Ciptakerja itu cacat prosedural. Tetapi keputusan MK itu memberi peluang presiden mengeluarkan PERPPU dan akhirnya disahkan juga oleh DPR. Korporat juga yang menang“ Kata saya.

“Tapi kan walau IUP dengan segala kemudahan Amdal itu, kan masih ada kontrol pemerintah  lewat rencana kerja dan biaya  atau RKAB bagi setiap pemilik IUP. Itu gimana ?

“ Itu juga menjadi sumber pendapatan rutin pejabat setiap tahun. Ya karena uang, mereka tutup mata aja dengan RKAB yang dibuat penuh rekayasa. Sama saja dengan kasus laporan DMO batubara dan Sawit. Itu kan dibuat kebanyakan falsu. Tetapi karena ada endorsed dari instansi terkait, jadi asli.” Kata saya.

“ Kan kita masih punya aparat pemda dan polisi untuk mengawasi pelanggaran itu “ 

“ Sejak disahkan nya UU CIptakerja, hak pemda tidak ada lagi soal IUP. Dan berdasarkan UU juga kalau ada rakyat protes lahannya dibebaskan untuk tambang, itu  bisa dikriminnalisasi. “

“ Duh segitunya ya korporat mendominasi. Sama saja dengan era kolonial.” Kata Darma. Saya senyum aja. Abeng berkerut kening. “ Lue tanya, Ale  jawab. Itu kerjaan kita kita. Ya gimana. Sejak merdeka, hanya di era Jokowi kita pesta. Orang jarah, ayolah rame rame jarah. Tinggal tunggu rakyat marah. Kalau chaos ya tinggal angkat koper ke luar negeri. “ Kata Abeng

***

Mind corruption pada bisnis minerba terjadi sejak proses mendapatkan IUP lewat praktek suap bernuansa KKN, pembebasan lahan dengan perampasan lahan rakyat dan adat atas nama UU, sampai kepada exploitasi yang degradasi terhadap lingkungan. Dalam bisnis process biasanya, semua infrastruktur tambang seperti hauling road, jetty, stockfile dimiliki oleh keluarga dari pemilik IUP. Tentu mereka pemilik infrastruktur itu membebankan biaya semaunya. Secara tidak langsung mereka berusaha memindahkan laba dari kantong kanan ke kantong kiri agar terhindar dari pajak. 

Itupun masih kurang. Pemilik IUP juga lakukan misinvoicing. Harga jual dibuat rendah melalui afiliasi di luar negeri untuk kemudian dijual ke penjual akhir dengan harga sebenarnya. Global Financial Integrity mencatat aliran dana haram lewat bisnis process misinvoicing ekspor import mencapai US$6.5 billion pertahun, yang setara dengan 6% dari total tax revenue Indonesia tahun 2016.  Sekarang mungkin jumlahnya berlipat. Perlu dicatat bahwa atas ekspor batu bara, Indonesia mengenakan PPh sebesar 1,5% plus royalti 5%. Akibat under-invoicing, terdapat kehilangan penerimaan dari ekspor batu bara senilai Rp.6,7 triliun per tahun. 

Dalam temuan yang diolah oleh Direktorat DNA KPK, terdapat temuan dugaan ekspor nikel di luar ketentuan. Dengan asumsi bahwa nikel yang diekspor merupakan low grade (kadar <1,7%), terdapat selisih atau kelebihan ekspor pada 2017 dan 2019, dengan nilai total 358 ribu WMT. Sehingga dimungkinkan tidak hanya nikel kadar rendah, namun terdapat nikel kadar tinggi yang diekspor pada periode relaksasi 2017-2019.

Data hasil analisis lainnya, ditemukan bahwa dari sampling 400 vessel di pelabuhan bongkar China pada tahun 2017-2019, hasil temuan Surveyor SGS menyimpulkan 62% dari 248 vessel memuat nikel dengan kadar nikel di atas 1,7%, sementara 25% dari 100 vessel memuat nikel dengan kadar di atas 1,8%. Dari jumlah tersebut terdapat 18 vessel dari Indonesia yang mengangkut kurang lebih 31 juta ton nikel dengan kadar di atas 1,7%.  Makanya tidak sulit untuk tahu kalau tidak tercapainya tax ratio itu disebabkan oleh mind corruption, khususnya Minerba.

Kalau anda ingin hancurkan negara, tidak perlu pakai senjata dan bom atau komunis atau khilafah. Cukup dengan cara merusak aparat hukumnya. Itulah yang terjadi. TPPU 349 trilun, illegal export 5 jtua ton Nickel. Itu hanya yang nampak dipermukaan. Di bawahnya itu banyak sekali, dan tak terjangkau untuk dihitung. Para komprador itu ada di ring 1 presiden, di DPR, di kementrian, Pemda. Pemrof dan mereka membukus dirinya sebagai pengusaha atau politisi yang cinta NKRI. Indonesia memang sedang tidak baik baik saja. Karena orang baik diam!

***

Negara kita sangat kaya akan sumber daya alam. Terutama sumber daya mineral dan batubara. Yang jadi masalah adalah sejak era Orba sampai dengan sekarang, paradigma pengolahan SDA itu lebih kepada kepentingan ekonomi semata, terutama untuk mendatangkan devisa. Maklum negara ini terjebak dengan utang yang bunganya setiap tahun terus meningkat. Makanya terjadi dalam praktiknya, kegiatan di sektor ini selalu menimbulkan gesekan antara masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah selaku pemegang izin. ). 

Ada empat hal pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memang pemerintah tidak punya niat baik mengelola SDA atas dasar prinsip UUD 45 pasal 33 dan lebih kepada praktek mind corruption. 

Pertama. Mengenai dimensi pengalihan kewenangan pemerintah. Jika dicermati lintasan sejarahnya, sebaran kewenangan pemerintah dalam pengelolaan mineral dan batubara telah mengalami perubahan. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Mineral dan Batubara telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah pusat untuk mengelola Mineral dan Batubara tanpa campur tangan Pemerintah daerah. 

Kedua. Adanya imunitas pemerintah dalam pemberian izin pertambangan. Imunitas terhadap kekuasaan tampaknya selalu menjadi prioritas para legislator akhir-akhir ini. Pemerintah tidak mau disalahkan dan berlindung di bawah payung norma. Terbukti ketentuan Pasal 165 UU Minerba terkait sanksi pidana yang menjerat Pemerintah karena menyalahgunakan kewenangan penerbitan IUP, IUP Rakyat, dan IUPK dihapuskan dengan UU Minerba yang baru. Tentu saja norma ini akan menjadi sumber korupsi dan konflik kepentingan bagi Pemerintah dalam memberikan izin kepada para taipan pertambangan yang ingin mempermudah memperoleh izin.

Ketiga. Yang sangat kontroversial adalah isu ancaman lingkungan dan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan.Perubahan UU Minerba nampaknya sudah tidak lagi memperdulikan dampak yang merenggut nyawa masyarakat. Misalnya ketentuan Pasal 1 ayat 28 huruf a yang mengatur bahwa Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang daratan, ruang laut, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, yaitu kepulauan Indonesia, perairan darat. Artinya, kegiatan pertambangan mineral dan batubara akan menutupi ruang hidup masyarakat. 

Begitu pula dengan Pasal 162 dan Pasal 164, dimana Pasal ini membuka peluang kriminalisasi terhadap masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap kegiatan pertambangan. Tentu saja secara tidak langsung norma tersebut telah bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 dan UU 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup karena dianggap sebagai norma perusak lingkungan hidup.

Keempat. Yang dianggap sangat berbahaya adalah persoalan keistimewaan bagi para konglomerat pertambangan dalam perizinan dan melakukan kegiatan pertambangan. Dimensi ini merupakan pintu masuk menuju oligarki kekuasaan dan perusahaan. Misalnya, Pasal 42 UU Minerba tentang penguasaan tanah yang sebelumnya baru diberikan dua tahun lalu dengan UU Minerba yang baru, penguasaan tanah skala besar oleh pengusaha pertambangan minimal delapan tahun. Itu dapat diperpanjang selama satu tahun setiap kali.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Auriga mencatat ada 10 juta hektare (ha) konsesi lahan pertambangan di Indonesia. Mengacu data Kementerian ESDM per Agustus 2023 yang mencatat 31 pemegang Kontrak Karya (KK), 59 Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), 9 Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 852 IUP Produksi Mineral, 908 IUP Produksi Batubara. Sekitar 21% konsesi tersebut dikuasai oleh 10 grup usaha.10 perusahaan dengan lahan pertambangan terluas di Indonesia per Juli 2022 .

 .

1. PT Timah Tbk (BUMN) terhitung luas mencapai 487,52 ribu ha per Juli 2022, tersebar di Bangka NBelitung, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, serta Cilegon, Banten. 
2. PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. Total luas lahan pertambangan mencapai 454,88 ribu ha, terdiri dari nikel, emas, perak, bauksit, serta batubara. 
3. PT Adaro Energy Indonesia Tbk atau Adaro total luas lahan pertambangan sebesar 307,95 ribu ha. Pemegang saham pengendali adalah Boy Thohir.
4. PT Bumi Resources Tbk. Perusahaan ini berhasil menguasai 257,24 ribu ha luas lahan pertambangan di tanah air. Kini dikuasai keluarga Salim.
5. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau yang kerap disingkat DSSA, milik keluarga Eka Cipta ( SinarMas Group). Dengan total lahan konsensi seluas 164,94 ribu ha.
6. PT Freeport Indonesia mencatatkan dengan lahan pertambangan tembaga dan emas terluas di Indonesia. Mengantongi IUP untuk lahan seluas 126,90 ribu ha. Mayoritas saham dikuasai PT. Mind ( BUMN)
7. PT Vale Indonesia Tbk. Adapun total luas lahan pertambangan yang dimiliki ialah sebesar 118,10 ribu ha. Sekarang mayoritas saham dikuasai Mind ID ( BUMN).
8. Kelurga Lim Tju King, Harita Nickel dengan lahan pertambangan nikel paling luas di Indonesia. Total lahan konsensi milik Harita Nickel pun tercatat mencapai 94,99 ribu ha.
9. PT Bayan Resources Tbk milik keluarga Low Tuck Kwong. Total luas lahan pertambangan sebesar 91,90 per Juli 2022.
10. PT Indika Energy Tbk. Pemilik, keluarga Sudwikatmono dan  Arsjad Rasji, Adapun Indika telah mengantongi IUP dengan total lahan seluas 91,44 ribu ha.

Saran dan solusi.

Perlu diingat bahwa sektor pertambangan merupakan sektor strategis yang diincar investor, sehingga diperlukan peran Pemerintah untuk membuat regulator dalam memanfaatkan sektor pertambangan ini. Amanat Konstitusi telah diwujudkan melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dengan tegas menyatakan bahwa: “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya, “kemakmuran rakyat”.

Mahkamah Konstitusi juga telah menafsirkan rumusan konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01–021-022/PUU-I/2003 yaitu klausul “dikuasai oleh negara” yang mencakup pengertian penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bermula dan bersumber dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia terhadap keseluruhan sumber kekayaan “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pengertian kepemilikan umum oleh kolektif rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang bersangkutan.

Permasalahan korupsi pada sektor mineral dan batubara perlu mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Pasalnya, rentetan kasus sektor minerba yang berulang menunjukkan bahwa sektor padat modal ini rawan korupsi. Apalagi rentetan korupsi sektor minerba ini merupakan kasus berkategori ‘state capture’. Oleh karena itu, kegiatan usaha di sektor mineral tambang, batubara/ Minerba harus didukung dengan peraturan yang memadai dan tegaknya law enforcement agar tidak merugikan masyarakat. Tentu dasarnya pengelolaan SDA mineral tambang itu dengan  paradigma kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan.