Premanisme dan investasi..?

 

Tahun 1997. Inggris menyerahkan Hong Kong ke China setelah 100 tahun akta sewa ditanda tangani. Tahun 1998, Pemerintah China minta kepada Kepolisian Hong Kong agar menghapus TRIAD.  Permintaan itu tidak mungkin terlaksana. Triad sudah ada di Hong Kong selama inggris berkuasa. Sudah membudaya dan berakar dalam masyarakat. Perintah Beijing itu mengundang polemic di media massa. 

Tahun 1999, Tentara Rakyat ( PLA) masuk ke Hong Kong. Hanya 9 hari misi tentara itu selesai. Hasilnya? 2/3 aparat polisi ditangkap dan ada juga yang terbunuh dalam operasi kilat.  Ribuan anggota TRIAD ditangkap, yang lari diburu sampai ke Kamboja.  Tahun 1999 juga Macao diserahkan oleh Portugal kepada China. Namun gangster yang ada di Macao sudah kabur duluan sebelum China masuk.

Setelah itu, China pastikan pemerintahan Hong Kong dan Macao berbeda setelah diambil alih oleh China. Tidak ada kekuatan tandingan kecuali negara. Yang berkuasa adalah hukum. “ Yang paling buruk adalah bila aparat hidup dari para criminal. Yang ditindas adalah rakyat. Legitimasi negara jadi dipertanyakan. Kewibawaan negara jadi rusak. “ kata teman di China.

Tapi ada yang lebih berbahaya. “ Dulu di Hong Kong. Triad itu berlindung dibalik Ormas kebudayaan dan keagamaan yang di-legitimasi oleh pemerintah koloni inggris. Mereka dimanfaatkan oleh elite politik untuk membungkam mereka yang kritis lewat pembunuhan, penculikan, intimidasi. Pemerintah colonial memang begitu. Mereka tidak membangun peradaban tetapi gerombolan penindasan.” Kata teman di China.

“ Kini di Hong Kong memang tidak ada lagi ada ormas. Karena Partai Komunis mengharamkan organisasi selain Partai. Tidak ada lagi TRIAD, karena Partai komunis tidak mau ada yang ditakuti kecuali Partai. “ kata teman di Hong Kong bersatire. Kalaupun ada kelompok kriminalitas itu hanya ada di kawasan kumuh. Itupun tidak ada yang bebas berbuat secara vulgar. Pedang hukum sangat tajam menebas mereka. Makanya di Hong Kong jam berapapun anda keluar rumah pasti aman.

Di daratan China, juga sama. Pada tahun awal reformasi. China membangun beberapa kawasan ekonomi khsusus, seperti Shenzhen. Pembangunan sangat pesat. Kota satelit dibangun guna mengurangi tekanan populasi Shenzhen. Dongguan dan kota satelit lainya tumbuh sebagai sebagai kota industry. Pada waktu bersamaan pusat prostitusi tumbuh seperti jamur dimusim hujan. Pemerintah China biarkan saja. Anggap itu sebagai magnit pembangunan pusat ekonomi baru yang kosmopolitan. Pemerintah focus membangun infrastruktur ekonomi aja.

Namun tahun 2013 konstitusi China menyatakan bahwa prostitusi illegal. Sosialisasi UU itu disampaikan kepada rakyat secara luas.  Tahun 2014. Tentara rakyat (PLA) menyerbu pusat prostitusi di seluruh China. Seminggu selesai. Kepala Polisi Dongguan yang juga wakil walikota, ditangkap dan diadili di depan regu tembak. Puluhan pengusaha ditangkap. Para gangster yang menjadi motor prostitusi itu dihukum mati. Para pekerja sex direhabilitasi dan diperkerjakan dalam program transformasi kota Dongguan sebagai Kawasan light industrial zone.

Pada tahun 2013 juga dicanangkan revitalisasi Desa. Pemerintah china kerahkan 3 juta kader partai ke seluruh desa. Sebenarnya mereka pasukan cadangan dari PLA. Lebih 1 juta preman kampung ditangkap. Desa dibersihkan dari premanisme. Termasuk aparat desa yang backing. Setahun selesai program itu. Para preman itu direhabilitasi. Mereka dipekerjakan dalam program penghijauan gurun di Mongolia. Setelah itu revitalisasi desa diimplentasikan secara luas lewat modernisasi dan smart farming.

Apa hikmah dari cara China tersebut diatas ? Idiologi! Itulah senjatanya. Seperti kata Presiden Prabowo dalam rapat cabinet kemarin. Kembali kepada UUD 45. Artinya pastikan tidak ada kekuatan selain negara. Atas nama konstitusi, tentara hanya loyal kepada presiden. Presiden menjadi Lembaga tak tertandingi. Sehingga proses pembangun bisa smooth. Setiap masalah diselesaikan dengan cepat. Tanpa perlu wacana dalam polemic omong kosong. Karena itu Foreign Direct Investment (FDI) China sangat tinggi. Karena investor tahu bahwa pemerintah lead dalam segala hal dan hukum tegak!