Ex Obligor BLBI jadi pengendali politik.

 

Kalau anda baca daftar 50 orang terkaya di Indonesia, pasti bersinggungan dengan era orde baru. Setidaknya mereka terhubung dengan pengusaha yang tajir di era orde baru, yang bisa jadi juga kena kasus BLBI. Masalah BLBI itu sebenarnya sudah selesai secara hukum dan dasar penyelesaianpun berdasarkan TAP MPR. Artinya penyelesaian dilakukan secara politik, bukan murni secara hukum perdata atau pidana. Jadi soal suka tidak suka, layak atau tidak layak, pantas atau tida pantas, tidak penting lagi dibahas. Tidak penting ada sesal bila karena itu sampai tahun 2043, perbankan dapat kucuran dana dari APBN hampir 70 triliun rupiah setiap tahun berupa bunga obligasi rekap. 

Dari uang sebanyak itu mereka para obligor yang secara tidak langsung melalui proxy nya terus melipat gandakan kekayaannya.  Dari Tambang batu bara, nikel, emas, sebagian besar kini sudah dikuasai mereka. Termasuk kebun sawit dari hulu sampai hilir mereka kuasai. Bahkan mereka ikut menyediakan pembangkit listrik dengan tarif KPBU yang rente. Lewat investment holding di luar negeri, mereka kuasai saham, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) untuk ambil bagian dalam bisnis infrastruktur. Lewat proxy nya mereka masuk dalam bisnis bank dan meramaikan bisnis digital termasuk network IT dan data center.

Citi khas mereka selalu menggunakan Special purpose vehicle perusahaan yang terdaftar di luar negeri. Misal Sinar Mas ( obligor BLBI), yang salah satu unit business nya-Pulp and Paper-  assetnya terdafter di 13 perusahaan di British Virgin Islands dan 7 perusahaan di Mauritius, Singapura, Jepang, dan Belanda. Salim Group ( ex obligor BLBI)  juga begitu. Aksinya juga melibatkan perusahaan yang terdaftar di Hong kong, Singapore, wilayah offshore bebas pajak dan lain lain.

Sebenarnya Jokowi ketika awal berkuasa, udah dapat laporan tentang asset ex obligor BLBI ini. Tapi baru periode kedua dia bentuk Satgas BLBI. Menurut catatan Satgas BLBI, ada sekitar 335 obligor yang masuk daftar tagihan yang belum tuntas sejak 25 tahun lalu. Mengapa ? inilah alasan dari satgas BLBI “ Di antaranya persoalan aset-aset para obligor dan debitur yang sudah berpindah tangan.” dan perpindahan tangan itu kalau jumlah kecil dilakukan dengan cara sederhana, bisa juga yang rumit kalau jumlahnya besar. Biasanya melibatkan lawyer world class dan ahli financial. Caranya lewat financial engineering, misal, melalui transfer right  ke perusahaan  yang terdaftar di luar negeri. Atau menunjuk proxy yang qualified lewat aksi SWAP debt to asset. 

Sederhananya, ex BLBI itu menunjuk proxy untuk akuisisi perusahaan bagus di Indonesia. Dananya dari bank dalam negeri tetapi collateral dari uang mereka yang ada di luar negeri. Jadi bank itu hanya sebagai channeling agent aja. Tetapi publik tahunya uang itu berasal dari perbankan dalam negeri.  Ada juga dengan melalui SPAC ( special purpose acquisition Company) yang terdaftar di luar negeri. Mereka tunjuk proxy dalam negeri sebagai CEO SPAC untuk menggalang dana di luar negeri. Sebenarnya uang dari obligor sendiri. Dan uang itu disalurkan ke Indonesia untuk akuisisi. Orang tahunya proxy itu orang kaya baru yang masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Padahal hanya puppet. 

Mari kita lihat contoh kasus Group Salim ( ex Obligor BLBI). Anda mungkin semua tahu MEDCO? itu perusahaan yang didirikan oleh Arifin Panigoro, ex politisi PDIP. Tahun 2016, MEDCO beli 82.2 % saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) di NTB. NNT berganti nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) setelah Medco merampungkan transaksi akuisisi PT Amman Mineral Internasional (AMI), AMI dimiliki bersama oleh AP Investment dan Medco Energi. Darimana Medco dapatkan dana sebesar Rp. 34 triliun untuk akusisi itu ? MEDCO mendapatkan dana dari tiga bank BUMN. Yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI). Wah hebat banget ya. Sampai segitunya bank BUMN bantu Medco. Eh tunggu dulu. Ketiga bank itu hanya sebagai agent. Collateral bukan dari Medco tetapi dari Diamond Bridge Pte Ltd. Jadi sebenarnya baik Medco hanya vehicle saja. Pemain sebenarnya adalah Diamond Bridge.

Nah setelah akuisisi selesai, sejak tahun 2019, lambat namun pasti saham Medco pindah ke Diamond Bridge. Berdasarkan data RTI, per 30 Juni 2021, Diamond Bridge menggenggam 21,46% saham MEDC. Mayoritas masih ada pada PT Medco Daya Abadi Lestari yang memiliki 51,50% saham MEDC. Namun Medco Daya Abadi Lestari lewat skema hutang ( convertible bond) akuisisi  Ophir Energy Plc, perusahaan migas yang berbasis di London, Inggris. Lagi lagi utang ini berasal dari Diamond Bridge. Otomatis Diamond Bridge menjadi pengendali Medco.

Sebelum Pillres tahun 2018, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk menjual seluruh kepemilikan sahamnya di PT Batu Hitam Perkasa ( pemegang saham 5% Paiton Energy) kepada PT Toba Bara Sejahtera Tbk dan PT Toba Bara Energi. Darimana duitnya? Mari lihat apa yang terjadi pada 2021? Toba jual saham Paiton kepada MEDCO yang juga mayoritas dikendalikan oleh Diamon Bridge (Salim Group). Jadi skema pembelian saham Paiton sama dengan NNT. Hanya beda SPC saja. Dalam hal ini Emirates Tarian Global Ventures ( Salim Group) yang akuisisi 24,55% PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS). BRMS pemilik tambang emas di Palu ( Sulawesi ), Linge Abong, Aceh.

Lambat namun pasti mereka semakin eksis di republik ini. Bahkan lewat kartel bisnis yang didukung para proxy yang punya akses kepada kekuasaan, mereka mempengaruhi terbentuknya oligarki politik untuk kepentingan mereka. Sehingga siapapun calon presiden, mereka ikut menentukan. Secara de facto mereka sangat powerfull. Makanya jangan kaget bila 3 kali Antoni Salim dipanggil Pansus BLBI DPD, engga mau datang. Selalu yang datang wakilnya saja. Jokowi sangat yakin bisa kuasai dana itu lewat Mutual Legal Assistance dengan negara negara yang terindikasi tempat dana itu berada. Tetapi perjalanan waktu, memang tidak mudah. Karena satu satunya kekuasaan presiden adalah politik. Dan politik itu tidak sepenuhnya dikendalikan presiden. 

PLN itu bisnis murni kok.!

 

Pemerintah melalui Menteri ESDM mengatakan bahwa program kompor listrik itu karena PLN oversupply. Diperkirakan hingga akhir tahun ini kelebihan pasokan listrik mencapai 6 Giga Watt (GW) atau 6 juta watt. Jadi program kompor listrik itu bukan untuk mengurangi subsidi Listrik tetapi semata mata cara untuk meningkatkan demand pasar, yang tentu mengamankan cash flow PLN agar bisnis PLN tetap sehat dan mendatangkan laba. Begitu prinsipnya.  Mari kita bedah business PLN ini agar sedikit paham, apakah wajar PLN itu berbisnis secara fair.

PLN itu walau dia BUMN yang asetnya terpisah dari negara, namun  bisnis process nya berkembang dan tumbuh berkat APBN. Saya katakan ini dengan indikasi tiga saja. Pertama. Pemerintah memberikan pinjaman lunak, memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran utang terutama kepada lembaga  keuangan multilateral. Total utang PLN per juni 2022 mencapai Rp. 471 triliun. Kedua, pemerintah memberikan jaminan resiko atas skema KPBU ( Kerjasama Pemerintah Badan Usaha). Ketiga. Pemerintah memberikan jaminan margin, sehingga walau dijual dibawah harga pokok, selisih atas hak atas margin ditanggung negara.

Nah bayangkan secara sederhana kalau anda punya bisnis mendapatkan tiga fasilitas itu. Kira kira gimana? nyaman engga ? silahkan nilai sendiri. Sekarang mari kita masuk kepada pembahasan alasan pemerintah memberikan fasilitas itu. Oh ternyata fasilitas itu karena amanah UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan. Pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkkan , Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Mari kita dalami secara sederhana. Apakah PLN sudah melaksanakan amanah UU tersebut. ? Berdasarkan Data Potensi Desa (PODes) tahun 2018, masih terdapat 2.275 desa dari 74.961 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik. Itu tidak termasuk  4.700 Desa di wilayah terluar. Sementara wilayah Indonesia Timur masih sebagian besar termasuk dalam wilayah dengan reliabilitas kelistrikan (jangka waktu suplai listrik) yang rendah atau di bawah 12 jam per hari. 

Menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan saat ini tercatat rasio desa berlistrik dari listrik PLN yakni sebesar 90,78%. Bahkan beberapa provinsi tercatat masih berada di bawah 80%, diantaranya yakni Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, sementara Papua dan Papua Barat masih di bawah 50% yang lokasinya sulit terjangkau.

Jadi kalau PLN bekerja seusai amanah UU, mengatakan oversupply, itu tidak benar. Demand tinnggi kok. Tetapi kalau PLN mengatakan oversupply karena alasan bisnih, nah itu benar.  Mengapa? Karena untuk transmisi listrik dari gardu utama ke setiap rumah tangga, diperlukan investasi rata rata Rp. 25 juta. Nah bayangkan. Kalau pelanggan miskin dengan 450VA, itu setiap bulan hanya bayar Rp. 200 ribu. Kapan baliknya investasi? Hitung bunga aja udah rugi.  

Artinya Oversupply itu bukan karena PLN tidak ada konsumen., Konsumen banyak. Tetapi engga semua qualified secara bisnis. Jadi sorry aja. PLN kan dibiayai dari utang. Mana mau kreditur memberi pinjaman kalau bisnis sosial. Itu sebabnya jangan kaget bila tanggal 13 september 2022, pemerintah hapus pelanggan 450 VA. Itu orang blangsat. Engga perlu listrik. Kalau mau, ya tambah daya jadi 900 VA. Ini bisnis kok.

“ Tapi kan PLN dapat fasilitas dari APBN. Seharusnya PLN lebih pentingkan melaksanakan amanah UU” Kata Istri saya.

“ Kan APBN juga dibiayai dari surat utang. Tentu salah satu syarat utang itu adalah mengurangi peran sosial negara kepada rakyat, terutama dalam hal tarif. Jadi UU itu hanya pemanis saja dan menjadi hambar ketika berhadapan dengan realitas. Bahwa uang berkuasa diatas segala galanya, termasuk terhadap negara.” Kata saya. Jadi kalau ada politisi bicara tentang Pancasila, keadilan sosial, pastikan anda engga bokek. Pahami itu biar engga kesel. Mengapa ? Kalau blangsat, engga ada ruang bagi anda mendapatkan keadilan sosial. Ini semua bisnis kok. Welcome to state  capitalism.

So, kalau state capitalism murni engga ada masalah. Tetapi state capitalism memanfaatkan subsidi APBN untuk mengamankan kepentingan pengusaha lewat skema KPBU. Nah itu rente namanya. Siapa saja yang dapatkan keuntungan itu ?  Sebanyak 20 proyek PLTU dari seluruh Indonesia telah ditelusuri oleh ICW. Sedikitnya 10 orang terkaya se-Indonesia berada di balik proyek pembangkit listrik. 12 orang di balik pembangkit juga terafiliasi dengan perusahaan di negara Tax Haven. Selain itu terdapat 3 orang pejabat publik aktif yang terafiliasi dengan proyek PLTU.

Di antara orang-orang dengan kekayaan luar biasa, terdapat nama Sandiaga Uno, Boy Thohir, dan Arini Subianto yang berada di balik PLTU Tanjung Kalimantan Selatan. Mereka merupakan pengurus dan pemegang saham dari PT Adaro Energy Tbk. Selain itu terdapat juga nama Prajogo Pangestu di balik PLTU Jawa 9 & 10 sebagai pemegang saham mayoritas PT Barito Pacific Tbk. Prajogo merupakan orang terkaya ketiga versi majalah Forbes tahun 2019 dengan total kekayaan US$ 7,6 miliar.

Kita juga masih mengingat geger Paradise Papers & Panama Papers yang memunculkan dugaan adanya modus penghindaran pajak (tax avoidance) melalui negara surga pajak. Individu di balik PLTU turut ditemukan dalam database International Consortium & Investigative Journalists (ICIJ) yang memuat nama-nama orang di negara surga pajak. Di antara nama-nama tersebut terdapat Luhut Binsar Pandjaitan, Djamal Nasser Attamimi, Dewi Kam, dan Edwin Suryadjaya. Luhut misalnya, berada di balik PLTU Sulbagut 1 & PLTU Sulut 3.

Adapun tiga orang pejabat publik yaitu Luhur Binsar Pandjaitan, Fachrul Razi berada di balik PLTU Sulbagut 1 & PLTU Sulut 3 sebagai pemegang saham dan pengurus di salah satu perusahaan Grup Toba. Erick Thohir juga berada di balik PLTU Tanjung Kalimantan selatan melalui afiliasi dengan saudara kandungnya Garibaldi Thohir. JK melalui Kalla group juga punya 1500 MW. 

Solusi.

Saat sekarang PLN itu tidak jelas fungsi dan misinya. Walau secara UU untuk kesejahteraan rakyat namun pada waktu bersamaan melaksanakan fungsi bisnis. Jadi sebaiknya UU direvisi , khususnya dalam hal pemisahaan secara tegas fungsi komersial dan fungsi sosial. Sehingga PLN bisa direstruktur. Bila perlu buat dua PLN aja. Satu khusus komersial disebut PT. Indonesia Listrik ( persero) dan satu lagi sosial, disebut Perum PLN

PT. Indonesia Listrik ( persero) dapat focus melaksanakan praktek bisnis secara business as usual. Pasarnya ditujukan untuk konsumen rumah tangga kelas menengah dan atas, sektor industri dan manufaktur. Sehingga  skema pembiayaan pembangunan Pembangkit listrik tidak harus lewat skema KPBU. bisa juga lewat financial engineering, bisa hybrid ( money market dan capital market). Tapi harus fair. Misal kalau lewat KPBU,  ya kontrak PPA nya diubah. Harga sesuai pasar fuel. Kalau turun ya turun tarif. Kalau harga fuel naik ya naik tarifnya. Dan tidak ada kewajiban take and pay tapi proporsional sesuai demand pasar. 

Perum PLN, lebih focus kepada energi terbarukan seperti Pembangkit Tenaga Air, Sampah, angin, energy surya. Karenanya infrastruktur harus disediakan pemerintah sebagai perwujudan pelaksanaan UUD 45. Ya Sumber pembiayaan  berasal dari APBN.  Pasarnya untuk konsumen rumah tangga kelas menengah dan UKM, dan daerah terpencil, pedesaan. 

Saya yakin dengan dua model PLN ini, bisa cross subsidi. Keuntungan dari PLN komersial akan bisa mensubsidi PLN Sosial. Dan audit juga lebih jelas, karena kebijkan jelas. Mungkinkah?

Kedaulatan digital

 

Kehidupan sekarang memang sangat riskan. Karena ketergantungan kepada tekhnologi internet. Dengan berkembangnya sistem jaringan internet, memungkinkan digelarnya system big data yang terhubung dengan data center berskala raksasa. Memungkinkan adanya Artificial intelligent dan internet of things. Semua barang dan jasa dikelola serta dipasarkan menggunakan internet. Tidak ada kebudayaan modern tidak menggunakan internet. Ketergantungan kepada internet sudah sangat beresiko. Mengapa ?

Cobalah bayangkan. Andaikan jaringan internet putus. Apa yang terjadi ? Kendaraan tidak bisa jalan. Karena alat kontrol VE, kapal laut, pesawat terbang, kereta api, menggunakan internet. Alutista militer tidak jalan tanpa internet. Kalau perang sudah pasti  alutsista modern itu jadi useless. Terpaksa pakai bambu runcing lagi. Pesan barang dan jasa akan sulit dilakukan kalau internet putus. Smart building dan smart city, jadi bego tanpa internet. Sistem kendali transmisi electric menggunakan internet. Internet putus, listrik padam. Benda modern jadi jadul tanpa electric power. Sistem administrasi swasta dan pemerintah jadi terhenti. Pusat data nasional jadi hang. Pelayanan publik jadi kacau kan.

Nah begitu pentingnya internet bagi peradaban modern sekarang. Eksistensi bangsa dan negara sangat rentan tanpa ada dukungan infrastruktur internet yang handal.   Backbone internet itu terbagi tiga Tier ( tingkat ). Tier 1 adalah jaringan utama yang menghubungkan internet ke seluruh dunia.   Penyedia ini termasuk AT&T, CenturyLink, Cogent Communications, Deutsche Telekom, Global Telecom and Technology (GTT), NTT Communications, Sprint, Tata Communications, Telecom Italia Sparkle, Telia Carrier, dan Verizon. Tier 2 adalah local backbone. Ini penyedia jaringan nasional ( Fiberoptic ) dengan route ke Tier 2. Tier 3, agent yang memberikan akses kepada Tier 2 terhubung dengan Tier 1. Nah Indonesia itu hanya ada pada Tier 2 saja. Dan route ke Tier 1 tidak langsung, tetapi melalui Tier 3. Kalau bicara nation interest ya harus juga bicara tentang infrastruktur internet. Tanpa itu,  Indonesia  tidak punya kedaulatan digital. 

Apa artinya ? negara indonesia yang penduduknya nomor lima terbesar di dunia dan dengan kekayaan SDA luar biasa, tidak punya infrastruktur internet khususnya fiberoptik bawah laut yang menghubungkan indonesia dengan dunia luar. 90% trafic internet sekarang tergantung kepada SeaMeWe-3. Apa itu SeaMeWe-3? adalah kabel optik bawah laut yang menghubungkan internet kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa Barat. Proyek ini dibangun oleh konsorsium France Telecom dan China Telecom, serta diadministrasikan oleh Singtel. Walau Indonesia melalui Telin anak perusahaan PT. Telkom ikut dalam konsorsium Asia-America Gateway namun pemanfaatnya sangat terbatas dan sampai kini belum beroperasi karena kendala teknis.  Dan lagi Telin bukan operator pada proyek tersebut. Keterlibatan Konsorsium hanya sebatas user off taker  dan izin melintasi kabel bawah laut Indonesia.. 

Sama halnya, tahun ini Telkom Group melalui Telin akan menggelar Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) baru sebagai 2nd Gateway International. Adapun rute SKKL meliputi Jakarta, Singapura, Balikpapan, Manado, Davao, Guam, dan California. Namun lagi lagi, Telkom bukan principal. Hanya sebagai off taker User saja sehingga mudah dapatkan izin menggelar kabel bawah laut di perairan Indonesia. Karena investornya adalah konsorsium Bifrost dengan menggandeng Meta/Facebook dan Keppel. Visi Indonesia dibidang digital hanya visi receh.  Hanya ojol, pinjol , game online termasuk judi online dan jualan quota internet. Bukan berorientasi kepada kedaulatan digital yang melindungi kepentingan nasional. 

Kesalahan terbesar adalah karena  PT. Telkom IPO dibursa New York. Sehingga setiap kebijakan harus business oriented. Dan jelas agenda AS dan Barat yang harus diikuti. Memang  masa depan negeri ini rentan sekali. Jadi apa solusinya ? PT. Telkom harus jadi perusahaan private, tertutup. Pemerintah harus buy back saham Telkom di bursa. Pemerintah harus menerapkan kebijakan tertutup terhadap investasi jaringan internet. Investasi harus dari APBN. Kalaupun Asing terlibat tapi dengan syarat pemerintah harus punya saham di induk operator jaringan internet. Kalau asing tidak mau. ya tidak usah diberi izin gelar jraingan internet di wilayah Indonesia.  Itu kalau elite bangsa ini mikir soal kepentingan  nasional.

Jokowi dikerjai Koalisi

 

Tahun tahun awal kekuasaan Jokowi. Pendapatan, dikurangi pengeluaran ( tidak termasuk bunga), defisit. Jadi udah insolven negara saat diserahkan oleh SBY ke Jokowi. Itu juga bisa dimaklumi. Karena imbas krisis Lehman tahun 2008, dampaknya baru terasa 5 tahun kemudian atau tahun 2013. Tahun akhir kekuasaan SBY. Tapi setelah tahun 2013 sebagai rely dari crisis Lehman, harga crude oil juga jatuh di pasar dunia sampai tahun 2021. Bukan hanya crude termasuk juga batu bara sebagai fuel PLN.

Nah jatuhnya crude ini juga berkah bagi Jokowi untuk mengalihkan anggaran Rp 400 triliun/ tahun subsidi ke proyek infrastruktur.  Berkah lagi bagi Jokowi. Semua perencanaan pembangunan infrastruktur berserta payung hukumnya sudah rampung era SBY. Jadi Jokowi engga perlu nego dengan DPR untuk dapatkan alokasi anggaran. Langsung tancep gas pol. Execusi semua proyek MP3I. Pembangun bergerak cepat tanpa hambatan. APBN selamat lewat restruktur anggaran.

Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur itu, sistem check and balance bekerja efektif antara DPR dan Pemerintah. Karena koalisi pemerintah di DPR minoritas. Jadi para menteri Jokowi setiap rapat kerja habis dikritik oleh DPR. Kalau mereka salah, ya dihajar habis oleh DPR. Ini sangat membantu proses pembangunan kearah yang lebih baik. Belum lagi lewat sosial media, oposan terus kritik tanpa jeda. 

Tapi tahun 2016 koalisi merah putih bubar dan sebagian besar mereka bergabung ke koalisi indonesia hebat, koalisi Pemerintah. Sejak saat itu tekanan kritik DPR terus berdengung. Namun setelah tahun 2017, koalisi sudah benar benar cair bersama pemerintah. Saat itulah arah kebijakan mulai dibonsai. Subsidi pupuk jadi sumber bancakan daerah. Industri bahari tadinya udah bergairah, jadi loyo lagi. Karena menteri perdagangan membolehkan kapal asing mengangkut komoditas Indonesia.

Pada waktu bersamaan, oposan satu demi satu berurusan dengan Polisi, Kritik jadi stigma radikalis dan anti NKRI, anti Pancasila. Sama seperti era Pak Harto, yang kritik dapat stigma PKI. Lambat namun pasti proses stigma itu mematikan kritik. Kekuasaan presiden sudah sepenuhnya dikuasai oleh koalisi di parlemen. Banyak program  B2B, berujung jadi G2G agar mudah dibancaki. APBN semakin longgar memanjakan BUMN lewat PMN yang jor joran. Puncaknya di periode kedua kekuasaan Jokowi. Sudah tidak ada lagi kontrol. Terutama sejak KPK dibonsai.

Jadi kalau ada wacana Jokowi maju lagi pada pilpres 2024,  sebenarnya upaya soft landing bagi koalisi pemerintah untuk amankan kebijakanya di masa kekuasaan Jokowi. Tapi keliatannya Jokowi tidak berniat lagi. Mungkin sadar bahwa dia hanya dimanfaatkan saja. Entahlah..

***

Dari awal awal kekuasaan jokowi saya sangat militan mendukung Jokowi terutama mendapatkan dana dari China dengan skema business to business (B2B) bukan government to government (G to G). Dan itu didukung dengan program BRI ( Bell Road initiative ). Momentumnya tepat sekali. Pada oposan menuduh Jokowi pro- China. Saya hadapi perang literasi di Sosial media. Tetapi apa yang terjadi kemudian? saya kena prank. Untuk program BRI tidak B2B. Tetapi loan. 

Data yang dirilis Bank Indonesia melalui Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) April 2019, menunjukkan  status terakhir posisi utang luar  negeri pada Februari 2019 dari Pemerintah China sebesar 17,7 Miliar USD atau setara dengan 248,4 Triliun dengan kurs 14.000. Lebih spesifik di kelola Pemerintah sebesar 22,8 Triliun dan BUMN sebesar 225,6 Triliun. Itu setara dengan 42% total anggaran BRI untuk Indonesia.

Indonesia juga diketahui telah menerima pinjaman senilai US$ 4,42 miliar  atau setara Rp 63 triliun pada periode yang sama melalui skema Official Development Assistance (ODA), serta pinjaman melalui skema Other Official Flows (OOF) sebesar US$ 29,96 miliar atau setara Rp 427 triliun. Indonesia termasuk 10 negara penerima pinjaman terbesar dari Tiongkok melalui dua skema tersebut.  Kan konyol.

Duh pening saya saat baca data itu. Mengapa tega amat pembantunya? Sama dengan skema kereta Cepat Jakarta bandung. Awalnya B2B. AKhirnya ditanggung APBN. Kerpres diubah. Memang hutang itu lebih mudah daripada B2B. Karena tidak dikontrol oleh mitra dari China. Mudah dibancaki. Tetapi yang menanggung resiko Mark up adalah negara dan itu berdampak kepada tekanan neraca pembayaran berupa cicilan dan bunga. Justru skema loan dari China paling banyak dilakukan oleh BUMN.

Proyek Masela, saya awalnya mendukung dikerjakan onshore karena alasan pertahanan wilayah indonesia. Katanya kalau shell keluar, pemerintah akan masuk pasar 144A (S) dengan menerbitkan global bond seperti divestasi Freeport Indonesia. Menunggu kepastian sumber dana, gantung aja dulu sampai ada second opion onshore atau offshore dari lembaga independent. Tetapi entah mengapa? Jokowi langsung putuskan onshore. Shell mundur dan uangpun tidak didapat.  Ternyata proyek pangkalan pertahanan juga engga jalan. Proyek mangkrak. 

***

Ketika awal wacana IKN akan dibangun. Pemerintah sesumbar bahwa sumber pembiayaan dengan skema B2B. Tidak pakai APBN. Sudah ada investor yang siap. Engga tanggung tanggung, yaitu AS lewat IDFC. Bersama IDFC akan bergabung Arab dan UEA lewat SWFs dan Soft bank. Saya sebagai anak negeri ini, merasa bangga dengan gagasan pemerintah. Itu langkah jenial. Saya membayangkan seperti ibukota baru yang dibangun oleh Mesir yang dibiayai oleh Arab dan China dengan konsep B2B. Tanpa APBN.

Kemudian pemerintah sesumbar Elon Musk akan ikut invest Bandara di IKN. Dia juga serius masuk ke industri bateral terpadu. Saya bangga. Karena pemerintah mampu menarik investor kelas dunia untuk membangun IKN dan industri terpadu lengkap dengan Industri otomotif (EV). Ini merupakan terobosan bidang penguasaan tekhnologi EV atas sumber daya nikel yang kita miliki. Sebuah cara hilirisasi yang smart dan terpelajar.  Hebat!

Tetapi apa yang terjadi? saya kena prank.  Ternyata dana IKN tetap bersumber dari APBN sebesar 20%. Itu artinya Rp. 100 triliun dari total anggaran 500 triiun. Mengapa ? Softbank mundur karena diambang bankrut. Elon Musk juga tidak jelas setelah gagal beli saham Twitter. IDFC juga mundur setelah konsep bisnis yang ditawarkannya tidak sesuai dengan UU IKN.  Keterlibatan INA juga tidak jelas apa? 

Saya tetap yakin bahwa pemerintah punya solusi soal program IKN itu. Memang sudah banyak list investor dalam dan luar negeri mau teribat. Tapi apa yang terjadi ? Skema KPBU yang katanya akan digelar tender. Sampai kini belum juga terdengar. Entah gimana kelanjutan pembiayaan proyek IKN ini. Saya kawatir ending nya nanti, hanya sekedar habisin uang APBN sebesar 20% itu. Kalau itu terjadi dan tanpa ada investor untuk bangun proyek komersial, proyek IKN akan jadi konta hantu. Mengapa ? Tanpa komersial tidak ada komunitas.

Apa yang dapat saya simpulkan dengan otak rakyat jelantah ini? sepertinya pemerintah tidak punya kemampuan melakukan due diligent terhadap investor. Tidak punya kapabiliti untuk merancang skema pembiayaan yang atraktif sehingga menarik bagi investor. Sehingga sangat mudah kena prank investor. Sangat mudah terjebak dengan proyek ongkos yang menguras APBN. Kalau semua dari APBN, ya emak emak jauh lebih pintar dari pada pembantu presiden. Jokowi memang kena prank pembantunya. Teganya ya.

Apa artinya? Mental korup. Kadang kasihan dengan Jokowi yang kerja keras siang malam. Tetapi jajarannya tidak semua amanah. Kita berhasil memilih presiden terbaik,  tetapi kita tidak berdaya saat dia dikerjai teamnya. Kalau saya tidak bersuara soal ini, ya saya berdosa

Siapa hackers terkuat di dunia

 

Hackers terbesar dan tercanggih di dunia ini adalah pemerintah China. Di China ada aplikasi pembayaran pajak secara online. Semua pribadi dan perusahaan harus menggunakan aplikasi ini, Sekali mereka  download maka otomatis mereka terhubung dengan hacker tercanggih milik negara. Hape mereka sudah terekam semua oleh pemerintah. Di kantor semua databased perusahaan sudah terekam oleh pemerintah. Mau lari kemana?. Engga bisa. Karena aplikasi itu terhubung dengan ID/ izin usaha, rekening bank. 

China melarang email dan sosial media asing. Hanya boleh gunakan email dan sosial media, WeChat. Tetapi pelarangan itu tidak dalam bentuk UU. Orang asing di China bisa gunakan aplikasi Gmail, facebook dan lainnya. Tetapi ketika mereka mengirim email ke bank, instansi pemerintah seperti imigrasi, kantor polisi, kantor Pemda, kantor kementrian, notaris, lawyer dan  lain lain harus menggunakan WeChat. Kalau gunakan aplikasi selain WeChat, pasti tidak akan dilayani. Bahkan kalau di hape atau komputer anda ada aplikasi Gmail ya ke block otomatis untuk akses ke aplikasi pelayanan publik. 

Kalau pemerintah China jago dalam hal hackers , tentu mereka juga jago dalam hal melindungi diri dari hackers pihak lain. Mereka punya standar sekuriti bukan hanya pada software tetapi juga sampai level network. Maklum di China, jaringan telekomunikasi dan IT seperti Fiber optic, Satelite, Network access point, Gateway  internet dan Datacenter ( big data)  lainnya di miliki negara. Tida boleh swasta memiliki. Sistem jaringan ini dkendalikan oleh militer. Dengan kekuatan dan penguasaan negara terhadap jaringan IT, ya mereka kendalikan semua aplikasi IT, termasuk sekuritinya.

“ Amnesty International memberi peringkat 11 aplikasi perpesanan teratas pada penggunaan enkripsi dan perlindungan privasi pengguna pada skala 0 hingga 100. Facebook menerima peringkat tertinggi 73. WeChat menerima peringkat nol.  Karena memang tidak ada keamanan privasi. Pemerintah China juga punya pasukan militer khusus yang  kerjaannya menciptakan virus dan menjadi hackers. Mereka mendirikan perusahaan anti virus di London dan AS. Beroperasi secara komersial. Tetapi itu semua bagian dari operasi spionase. “ Kata teman.

Mengapa China segitunya melengkapi dirinya dalam hal IT. Karena mereka negara besar. Mereka sadar saat mereka masuk dalam era digital, mereka tidak bisa menutup dirinya. Tetapi mereka juga tidak mau jadi konyol dan bego karena ulah hacker dan membiarkan dengan bebas asing atau pihak lain mengintip privasi warganya. Sama halnya saat mereka masuk sistem kapitalisme. Mereka harus membuka diri tetapi mereka juga tidak mau konyol dan bego oleh kebebasan pasar sehingga keterbatasan modal rakyat membuat mereka jadi pencundang.

“ B, ini masalah nation interest. “ kata pajabat CHina ketika saya tanya soal fenomena IT. “ Kalau negara tidak hadir secara smart dan canggih, itu sama saja pemerintah menyerahkan rakyat dan negara kepada kekuatan pihak luar. Sekali itu terjadi, pemerntah lemah. Kalau lemah ya semua kebijakan jadi bahan tertawaan. Pemerintah yang lemah satu hal, tapi pemerintah yang diketawain orang lain, itu udah no hope. Lebih buruk dari monyet.” Lanjutnya.

***

Kalau inginkan negeri ini mejadi negara maju maka negara harus dikelola berbasis riset. Kebijakan pro riset. Lembaga riset harus menjadi lembaga berwibawa seperti Chinese Academy of science. Anggaran mereka setahun mencapai USD 275 miliar atau 2,1 % dari PDB. China bisa merebut kekuatan ekonomi dunia karena dukungan riset. Israel adalah negara yang dibangun dengan bertumpu kepada riset. Negara yang paling tinggi anggaran risetnya, yang mencapai 4,9% dari PDB. Makanya walau negara kecil dan sumber daya terbatas, Israel sangat berperanguh sebagai supply chain global dalam bidang IPTEK. 

Kelemahan Indonesia sejak era Orba, design pembangunan tidak bertumpu kepada riset. Kita lebih mengandalkan kepada SDA. Politik kita adalah politik feodal. Dimana segelintir orang tanpa kerja banyak dan memeras otak bisa kaya raya dari SDA. Kebijakan negara kepada politik feodalisme. Tidak ada design jangka panjang  penguasaan tekhnologi dan kemandirian. Sampai era reformasi, khususnya di era SBY, malah Indonesia masuk era deindustrialisasi.  Ketergantungan impor sangat tinggi. Riset semakin terabaikan. Banyak SDM hebat lulusan Universitas terbaik malah berkarir di luar negeri.

Era Jokowi, perubahan politik terhadap industrialisasi masih belum banyak berubah dibandingkan era sebelumnya. Arus investasi yang masuk dalam mengolah bahan baku hanya sebatas value added terhadap penerimaan pajak dan tenaga kerja. Selebihnnya nilai tambah dikuasai oleh Asing. Itu bisa mencapai 90% kembali ke asing. Betapa tidak. Anggaran riset kita hanya USD 2 miliar atau 0,2% dari PDB. Engga usah bandingkan dengan negara G20. Dengan Malasyia saja kita kalah. Malaysia sebesar 1,3% dari PDB. Singapore negara seupil saja anggarannya risetnya 2,2% dari PDB atau Rp. 10 miliar atau lima kali dari kita.

Waktu Jokowi mencanangkan bahwa Indonesia siap masuk 4G. Saya mengkritisi pentingnya negara menguasai infrastruktur IT. Tetapi yang digalakan adalah aplikasi. Unicorn dan datacorn digalakan. Di dukung luar biasa. Padahal aplikasi itu memungkinkan orang membuka data pribadinya. Termasuk beragam program pemerintah harus via online seperti Lindung COVID dan lain lain. Tidak ada kekuatan infrastruktur negara mengawal privasi data pribadi itu. Pemerintah hanya membuat UU ITE. 

Padahal dalam siber crime, UU ITE itu diketawain. UU ITE hanya menjangkau HOAX, tetapi hackers? justru dianggap remeh. Karena memang negara tidak peduli kalau data pribadi warganya di hack. Pejabat hanya berkata “ kita akan buru dan penjarakan. Itu melanggar UU ITE” Tapi tidak ada by design untuk melindungi warga dari hackers. 

“ Jadi warga negara RI di era digital ini sebaiknya hati hati. Jangan terlalu percaya negara akan melindungi anda. Lah melindungi diri sendiri aja dari hackers pemerintah engga bisa, apalagi mau lindungi warganya” kata teman.

***

Hacker itu akan selalu ada dan dimana saja.Umunya motif mereka macam macam. Ada yang motifnya hanya iseng saja. Ya kalau berhasil hack, mereka puas. Ada motif nya  untuk cari uang dengan cara salah. Ada motif nya untuk karena uang. Hacker mencuri data dan dijual kepada orang lain. Ada motif nya untuk tujuan politik dan kadang dipakai untuk balas dendam kepada lawan politik. Bisa saja menjadi alat revolusi melawan rezim atau memenangkan seseorang yang tidak qualified sebagai pemimpin, seperti yang terjadi di AS saat pilpres terpilihnya Donald Trumps.

Operasi penangkapan pelaku hacker jelas tidak mudah. Tidak semudah menangkap pelaku hoax. Karena mereka punya banyak cara untuk mengaburkan posisi mereka. Mereka bisa saja ada di negara A, sementara terlacak berada di negara B. Atau sebaliknya. Di negara manapun, operasi penangkapan pelaku hakcer membutuhkan ongkos yang tidak mudah. Sangat sophisticated. 

Indonesia dan juga di belahan negara lain, umumnya aplikasi yang menarik dan gratis, itu sangat digemari. Contoh ebook, games dan design , email, belanja, sosial media dan lain lain. Sekali anda download maka suka tidak suka, anda sudah membuka diri anda untuk di hack. Kerugian yang bisa pasti anda hadapi adalah pertama, kemungkinan data pribadi anda di hack. Jadi berhati hatilah dengan PIN atau password. Gunakan proteksi dengan SMS atau wajah sebagai alat kontrol terhadap kemungkinan di hack. 

Kedua, kemungkinan akun sosial media anda digunakan hacker secara tidak langsung sebagai alamat melakukan operasi. Setelah dia ketahui PIN dan password anda, maka tanpa anda sadari, dia gunakan itu untuk meng hack orang lain. Jadi tanpa anda sadari akun anda di pakai untuk mencuri data atau kegiatan kriminal. Kalau kena patroli siber, maka yang terlacak adalah akun anda. Hacker sendiri aman saja. Entah dimana dia berada, nobody know. Jadi sebisa mungin sign up aplikasi sosial media via komputer dengan kontrol password yang kuat.

Mengapa aplikasi gratis mudah dimanfaatkan oleh hacker ? karena umumnya aplikasi gratis atau open source itu mudah kena virus. Ini istilahnya  masuk lewat pintu belakang. Hacker masuk dengan memancing anda dengan malware seperti download suatu situs atau mengirim spam agar anda buka email tersebut. Sekali anda terpancing, maka anda sudah kena trap di hack.  Jadi saran saya. Jangan mudah terpancing terhadap tawaran download gratis atau klik email yang tidak jelas.

Makanya setiap orang atau pemerintah atau lembaga atau perusahaan, kalau kena hack, sebaiknya focus dengan memperkuat sistem perlindungan diri. Agar terhindari dari hack. Kecuali  anda atau pemerintah atau perusahan mengelola akses IT dengan cara bego, tentu lebih focus cari siapa pelaku hack..

Masalah BBM ?

 

Refinery

Setelah lebih 10 tahun tertunda rencana Pertamina membangun kilang minyak, akhirnya barulah di era Jokowi Pertamina mampu merealisasikannya. Diperkirakan tahun depan proyek kilang ini selesai. Sebenarnya Proyek  ini adalah peningkatan kapasitas kilang dari yang sudah ada sebelumnya 260.000 barel perhari menjadi 360.000 barel perhari. Pembangunan proyek ini dilakukan oleh Konsorsium, terdiri dari SK Engineering & Construction Co.Ltd, sebagai pemimpin konsorsium, dengan aggota Hyundai Engineering Co.Ltd. , PT Rekayasa Industri dan PT PP (Persero) Tbk 

Sepengetahuan saya standar dunia biaya bangun kilang itu sebesar USD 25,000 per barel. Memang ada yang mencapai lebih dari USD 90,000 per barel seperti kilang Shell Pearl GTL Plant di Qatar. Itu pengecualian. Namun standar dunia kini mencapai USD 30,000. Total investment cost proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) mencapai US$ 9 miliar atau USD 90,000 perbarel. Namun dalam perjalananya bisa ditekan menjadi USD 7 miliar atau USD 70,000 per barel. Itupun dengan cara memasang regenerator Residual Fluid Catalytic Cracking yang memungkinkan Pertamina bisa menghasilkan lebih banyak jenis BBM. Menurut saya tetap saja lebih mahal dari standar dunia. Tapi bagaimanapun ini langkah berani Pertamina untuk kemandirian produksi BBM.

Awalnya pembiayaan proyek ini diharapkan dari perusahaan minyak asal Uni Emirat Arab (UEA), Mubadala Petroleum. melalui Indonesia Investment Authority (INA). Tetapi engga jelas. Akhirnya Jokowi keluarkan Kepres dengan skema Proyek strategis national, masalah pendanaan bisa diatasi.  Pembiayan proyek berasal dari Pertamina  sendiri dan didukung oleh perbankan dalam negeri yang terdiri dari  Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Indonesia. Skema financing yang diterapkan semacam ekosistem financial yang memungkinkan terjadinya sustainable financing.

Bagi saya yang menarik dari skema pembiayaan ini adalah focus Pertamina kepada pembangunan kilang BBM, sementara nafta dikirim ke Chandra Asri dan lainnya untuk diolah jadi Petrokimia. Saat sekarang harga nafta USD 900/ ton atau Rp 13.500/ liter.  Sehingga Pertamina bisa tingkatkan efisiensi produksi BBM. Apa yang terjadi? kita bisa mengurangi ketergantungan impor BBM dan juga impor Petrokimia. Setidaknya dengan adanya proyek kilang RDMP ini, kita masih tergantung  impor BBM sebesar 50% dari kebutuhan dalam negeri yang setiap tahun meningkat terus. 

Masih perlu kerja keras lagi untuk mencapai kemandirian BBM. Makanya penting sekali subsidi dikurangi dan penugasan Pertamina bukan hanya kepentingan politik tetapi juga harus focus kepada bisnis. Sehingga skema pembiayaan bisa diperluas untuk mempercepat peningkatan kapasitas kilang dan kemandirian bisa tercapai. 

Harga keekonomian BBM

Akan  lebih  adil (fair) untuk mengetahui keekonomian harga BBM apabila memperhitungkan semua biaya sesuai pasar global. Konsumsi BBM saat ini 1,6 juta bph, namun produksi minyak mentah yang diolah jadi BBM kurang dari 750 ribuan bph. Dari total produksi itu, kita hanya dapat sekitar 480 ribuan bph karena sebagian digunakan sebagai cost recovery, dikembalikan ke kontraktor sebagai bagi hasil.

Harap dicatat. Walau kita punya lapangan minyak yang dikerjakan oleh Pertamina dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), tetap saja hitungannya dengan harga market international ketika masuk refinery kita. Ada komponen biaya lain yang sama seperti negara lain, salah satunya adalah harga minyak global,  biaya pengolahan/ pengilangan,  biaya distribusi serta transportasi, termasuk penyimpanan dan lain-lain. Selain itu, ada pajak dan margin badan usaha. 

Kalau patokan harga ICP ( Kalau dibandingkan WTI, ICP lebih mahal karena kualitasnya di atas Brent ) bulan Juli yaitu usd 107/barel. Maka harga minyak mentah per liter = ( USD 107xRp 15000) : 159 liter= Rp 10.100/ liter. Biaya refinery termasuk residu,  distribusi,  margin sebesar Rp 1600 / liter. Jadi harga siap dijual Rp 11.700/ liter. Harga keekonomian BBM 1 ton bbm adalah Rp 11.700.000 atau Rp. 11.700 per liter. Harga keekonomian  turun naik tergantung  harga ICP.

Gimana harga BBM  kalau kita olah dari crude yang kita hasilkan sendiri ? Kita dapat gratis Crude karena udah diperhitungkan dalam gross split ata cost recovery. Jadi hanya keluar ongkos biaya refiney sebesar USD 5/barel atau hanya Rp472 per liter (5 dolar x Rp15.000 : 159 liter). Tambah biaya distribusi dan margin Rp. 1600/liter. Jadi harga jual ya Rp. 2072/liter. Tetapi hitungan ini tidak bisa dijadikan patokan. Karena sejak adanya amandemen UUD 45, maka pasal 33 tidak lagi seperti aslinya, tapi diatur dalam UU Migas  No. 22/2001. 

Harga BBM berdasarkan MOPS

Gimana hitungannya kalau kita abaikan hitungan refiney. Mari kita hitung harga  jual BBM rata semua jenis oktan berdasarkan  MOPS. Formulanya: Harga MOPS ditambah 35% dari harga MOPS untuk : Biaya Distribusi, Biaya Pemasaran, Marjin Keuntungan Perusahaan Minyak, Marjin Keuntungan Penjual Bensin, Alpha. Ditambah lagi PPN  11%.  Misal, saat sekarang bulan september harga MOPS = USD 448/ton atau Rp. 6720/liter. Kalau biaya Distribusi, Biaya Pemasaran, Marjin Keuntungan Perusahaan Minyak, Marjin Keuntungan Penjual Bensin, Alpha yaitu Rp.2352 /liter. Jadi total nya Rp. 9.072. PPN 11% atau Rp. 997 per liter  Total harganya jual Rp. 10.000/liter.

Subsidi BBM?

Penyusunan APBN itu dasarnya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Dalam lampiran IV perpres itu ada alokasi subsidi BBM sebesar Rp. 14,6 triliun. Kantor menteri keuangan tetap bersikukuh bahwa dana kompensasi itu diberikan untuk subsidi sebesar Rp 208,9 triliun dengan rincian subsidi BBM dan LPG Rp 149,6 triliun dan subsidi listrik Rp 59,6 triliun. Sementara untuk kompensasi yang harus dibayarkan Rp 293,5 triliun dengan rincian kompensasi BBM Rp 252,5 triliun dan kompensasi listrik Rp 41,0 triliun. 

Nah Dana alokasi Rp. 502 triliun itu sudah disetujui DPR dan sesuai dengan Pasal 23 UUD, APBN disusun oleh pemerintah dan DPR. Itu terus kita lakukan dan untuk APBN 2022 diatur di UU Nomor 6 Tahun 2021. Lalu bilamana ada perubahan APBN diatur di Pasal 27 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, dimintakan persetujuan DPR. Jadi atas persetujuan DPR, Perpres yang diteken Jokowi engga dianggap. Jadi kalau ada rumor oligarki demi cuan, engga salah dong.  

Kalau dilihat penerima terbesar dana kompensasi adalah Pertamina dan PLN, maka jangan jangan ini masalah inefisiensi di PLN dan Pertamina. Mereka perlu bailout pemerintah. Curiga ? boleh dong. Mengapa ? Pertama, tidak ada transfaransi soal selisih cost dan harga jual. Karena kalau dihitung berdasarkan harga dari lifting Crude oil maupun harga MOPS tidak ketemu angka subsidi. Kedua, semua tahu kok, bukan rahasia umum kalau Pertamina dan PLN itu tidak pernah efisien.

Regulasi soal subsidi.

Sesuai amanah UUD 45 pasal 23. APBN disusun oleh pemerintah dan DPR.  Itu tidak bisa diterjemahkan bahwa perubahan APBN hanya cukup ada deal antara DPR dan Pemerintah. Kalau berkaitan dengan angka ya tidak ada masalah diatur dengan UU. Tetapi berkaitan dengan program, harus ada UU khusus sebagai payung. Misal pemerintah mengeluarkan subsidi. Ya harus ada UU tentang subsidi. Apa programnya? Tujuan jangka pandek dan jangka panjang. Harus jelas  kajian akademisnya dan didukung oleh stakeholder.

Semangat konstitusi UUD 45 saat diamandemen dan UU Migas no 22/2001 adalah demokratisasi ekonomi. Peran negara hanya sebagai regulator, mediator, dinamisator kegiatan produksi dan konsumsi. Tujuannya agar terjadinya kebebasan produksi dan konsumsi. Keadilan secara proporsional. Ya focus aja kesana. Seperti  bangun insfrastrutkur ekonomi agar distribusi barang jasa lancar dan ongkos logistik murah. Perbaikin sarana angkutan umum agar orang beralih ke angkutan publik daripada angkutan pribadi.

Dalam UU Migas pada tahun 2001. BBM bersubsidi tidak diwajibkan bagi semua golongan masyarakat tertentu. Yang wajib itu adalah angkutan umum. Bukan kendaraan pribadi. Mengapa ? Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara" dan selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat (2) menyatakan "Bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Jadi kalau berdasarkan UU Migas itu jelas tidak ada dasar hukumnya subsidi. Mengapa ? Apa iya semua pemilik kendaraaan   pribadi termasuk fakir miskin seperti UUD 45? berhak atas subsidi. Kalau mereka merasa keberatan BBM naik, itu karena kebijakan sektor produksi industri otomatif terlalu memanjakan korporate dengan adanya pelonggaran kredit, sehingga orang terjebak kepada kredit konsumsi yang berongkos mahal. Coba kalau mereka memang capable berkonsumsi, mereka tidak peduli harga BBM naik.

Bagaimana dengan dana kompensasi terhadap Pertamina dan PLN? itu juga blunder. Karena PLN dan Pertamina itu korprat. Berlaku UU PT. Terpisah dari negara. Pemerintah tidak boleh masuk ke sektor tekhnis berkaitan dengan business process. Kalau dibiarkan, ni membuka peluang korupsi sangat gigantik. Sulit kontrol. Jadi ? Pemerintah hanya boleh menyentuh kebijakan makro saja yang bisa mempengaruhi sektor produksi dan konsumsi bagi semua.

Selama ini subsidi tak sesuai dengan semangat konstitusi. Dan masyarakat turut menikmati subsidi itu. Karena elite gagal melaksanakan kebijakan produksi dan konsumsi agar orang tidak bokek. Anehnya lagi  yang protes kenaikan BBM adalah golongan menengah, yang katanya engga kere. Jadi kebijakan subsidi BBM itu sudah moral hazard. Rakus ! Harus ada kemauan meluruskan ini sesuai amanah konstitusi. Kalau engga, sampai kapanpun masalah subsidi BBM akan terus jadi masalah