Menjaga fundamental ekonomi

 

BI mengatakan bahwa dari aturan kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor ke dalam negeri diharapkan minimal sebulan masuk USD 3 miliar. Tapi itu harapan. Belum pasti. Karena tidak ada sanksi hukuman bagi pelanggar. Kecuali membatasi administrasi izin ekspor. Artinya masih ada masalah resiko kelangkaan likuiditas.  Makanya BI masuk dengan kiat berikutnya. Yaitu menerbitkan SRBI ( sekuritas Repuiah Bank Indonesia ). Diharapkan dengan SRBI masalah likuditas bisa teratasi. 

September 2023 nanti BI akan keluarkan surat berharga bernama SRBI atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. SRBI ini termasuk instrument struktur atau bagian dari produk financial engineering  dengan underlying berupa SBN. Mengapa? karena ini cara BI meningkatkan value aset untuk menarik sumber daya keuangan tanpa harus menjual aset (SBN) yang dia miliki. 

Analoginya begini. Anda punya deposito di bank. Anda perlu uang tunai untuk beli rumah. Nah ada tidak perlu cairkan deposito tersebut, Anda bisa jadikan Deposito anda sebagai collateral menarik pinjaman dari bank untuk beli rumah. Walau anda bayar bunga pinjaman bank,  namun pada waktu bersamaan anda mendapatkan bunga dari deposito. Dalam financial engineering  skema ini disebut dengan leverage. Anda bisa menambah aset baru tanpa melepas aset yang ada.  Tentu anda harus punya basic income lain untuk bayar cicilan seperti penyewaan rumah. Paham ya.

Nah mengapa sampai BI menerbitkan SRBI ini? kalau tujuannya untuk menarik dana dari luar. Kan sudah ada SBI ( sertifikas BI) untuk operasi moneter.  Kalau tujuannya menjaga ketersedian Valas, kan sudah ada RepoLine, atau Swap Line dengan the Fed. Yang memungkinkan BI mendapatkan valas dari the fed tanpa harus menjual putus aset nya ( SBN dll). Dan membeli  ( Repo) kembali pada waktu yang ditentukan.  Jadi, apa alasanya ?

Bisa jadi karena SBI dan Repoline tidak sepenuh efektif untuk menjaga stabilitas moneter. Maklum kan sekarang krisis financial global. Likuiditas sangat ketat. Makanya BI akali lewat SRBI, yang memungkinkan (tanpa terikat bunga acuan) pejualan secara diskonto ( zero coupon) dan penawaran secara variable rate tender. Tentu imbal hasil dan bunga lebih menarik  dibandingkan investasi pada surat berharga mata uang asing. Dan yang lebih penting bahwa SRBI berjangka pendek ( maks 1 tahun.).

Sehingga investor asing bisa membeli Sekuritas Rupiah BI sebagai alat investasi selain T-bill dan sekaligus  tempat landing investor dari pasar SBN tanpa harus pindah ke surat berharga lain. Jadi pasar SBN lebih stabil. Karena ada bunker dari volatile market obligasi. Nah ini akan menjadi sumber daya keuangan valas bagi BI dalam mengelola moneter sesuai amanah UU.

***

Saya tidak pernah menolak hilirisasi mineral tambang. Orang bego aja yang menolak. Karena dari segi akademis maupun praktis jelas menguntungkan bila melakukan hilirisasi daripada jual mentah. Hanya saja yang dipertanyakan dan dikritisi adalah programnya. Itu  yang harus diperbaiki. Karena tidak sesuai dengan amanah UU Minerba. Dari amanah UU itu jelas ada tiga hal. (1)meng optimalkan nilai tambah dari produk, (2). Tersedianya bahan baku industri, (3) penyerapan tenaga kerja, dan (4) peningkatan penerimaan negara. Nah program hilirisasi dengan larangan ekspor mentah jelas tidak tepat. Mengapa ? 

Untuk melaksanakan Amanah UU tersebut yang tepat dan sesuai dengan WTO ( yang kita sendiri sudah ratifikasi), yaitu melalui tarif atau pajak. Kita bisa terapkan pajak setinggi tingginya untuk ekspor biji nikel. Nah kalau terpaksa juga diekspor, negara dapatkan pajak besar. Namun sebenarnya dengan tarif tinggi pajak ekspor itu udah sama dengan larangan ekspor mentah. Ini akan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri dan terjadinya relokasi industri downstream dari luar negeri ke Indonesia.  Engga perlu seperti sekarang diberi insentif pajak lain lain, yang justru tidak memberikan pemasukan besar bagi negara dan DHE  malah nangkring di luar negeri. 

***

Kita memang sedang tidak baik baik saja. Engga apa apa. Anggap ongkos bego aja. Cukup sudah kesalahan masa lalu. Dengan adanya rencana pemerintah untuk memperbaiki program hilirisasi Nikel dan lainnya ke arah full industrialisasi, itu sudah tepat. Kalau benar dilaksanakan, itu satu langkah koreksi yang rasional. Karena itu jelas  pemasukan devisa dan sumber income pajak sangat besar. Dan tidak melanggar WTO. Yang penting rencana pemerintah itu merupakan langkah positif untuk masa depan yang lebih baik. Jelas lebih efektif bagi fundamental rupiah daripada SRBI

SBN tidak efektif dan efisien

 

Pemerintah menjadikan Surat Berharga Negara  (SBN) sebagai sumber daya keuangan dalam bentuk utang. Setiap tahun setelah pagu hutang terhadap APBN disetujui DPR, selanjutnya pemerintah mulai sibuk terbitkan SBN. Tahun 2023 saja target menerbitkan SBN mencapai Rp. 693 Triliun. Hingga Juli 2023, realisasi mencapai Rp 194,9 triliun. Situasi berhutang ini sudah menjadi keniscayaan. Kalau engga, kita tidak bisa menutupi defisit APBN.  Maklum total pendapatan negara tidak cukup untuk pengeluaran. Ini sudah berlangsung sekian dekade. 

Kita sepakat bahwa apapun kebijakan ekonomi harus berdampak langsung ke sektor real dan keadilan ekonomi, bukan hanya sekedar mengamankan makro dan APBN. Yang ingin saya bahas adalah apakah struktur utang lewat SBN ini sudah sesuai dengan tujuan memperkuat fundamental ekonomi? Nah mari kita lihat data berikut. Secara rinci, kepemilikan SBN domestik oleh Bank Conversional sebesar Rp1.620,07 triliun dan Bank Syariah sebesar Rp92,52 triliun. Selanjutnya ada asuransi dan dana pensiun dengan kepemilikan SBN domestik sebesar Rp979,43 triliun per 14 Agustus 2023.  Artinya, hampir 50% sumber dana SBN itu berasal dari Perbankan dan LK.

Mari lihat data berikutnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) pada maret 2023 sesuai yang dilaporkan OJK sebesar Rp8.006 triliun. Terdiri dari deposito, rekening giro, rekening simpanan. Umumnya yang ditempatkan pada SBN adalah dana deposito. Total dana deposito  (jun 2023 ) mencapai Rp. 2.672 Triliun. Disalurkan oleh bank ke SBN sebesar Rp1.620,07 ( Bank konvensional dan syariah). Tapi kan data menyebutkan ada 800 ribu lebih pemegang SBN. Itu bukan direct buyer tapi lewat skema Ritel ORI, yang sudah di restruktur oleh agent, yang bisa saja bank juga ( rent seeking).

Benarkah ? mari kita lihat data berikutnya. Rasio DPK terhadap Pendapatan Domestik Bruto  (PDB) pada 2022 ada di angka 38,38 persen. Mengapa? Mari kita lihat data LPS. Per Januari 2023, jumlah rekening nasabah di bank mencapai 506.565.057 rekening. Rinciannya 506.230.852 rekening yang saldonya dibawah Rp. 2 miliar. Itu dijamin LPS. Sedangkan 334.205 rekening atau 0,06 % dari total nasabah bank saldonya lebih dari Rp 2 miliar, tidak dijamin oleh LPS. Artinya 99,94 % bukan  nasabah investor. Hanya 0,06 % yang investor. Itupun dari 0,06% tidak semua dana mereka ditempatkan dalam negeri. Sebagian besar dana mereka di tempatkan di bank luar negeri. Jadi paham ya mengapa rasio DPK terhadap PDB di bawah  100% atau hanya 38,38%. Di bawah Filipina dengan rasio 77,74 persen, Malaysia 122,59 persen, Thailand 135,69 persen, dan Singapura 141,14 persen.

Dengan data tersebut. Bagaimana peran bank sebagai penggerak sektor real? Loan to Deposit Ratio  ( LDR = (Jumlah kredit yang diberikan/(total modal + total dana pihak ketiga) x 100% per Maret 2023 80,5%. Walau relatif baik tetapi belum efektif sebagai intermediary. Mengapa? sebanyak 64,2 juta atau 99,99% adalah UMKM. Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan masih dibawah 30%. Sisanya diatas 50% porsi kredit korporat yang jumlah dibawah 1% dari populasi dunia usaha. Ya, itu karena sebagian besar dana deposito disaluran ke SBN. Negara bersaing dengan rakyat dapatkan uang bank. Padahal rasio DPK  terhadap PDB hanya 38,38 %. Keterlaluan. Pintarnya berburu di kebun binatang.

Idealnya sebagian besar SBN itu dikuasai oleh rakyat banyak. Ini sebagai bentuk partisipasi publik dalam skema pembiayaan pembangunan di luar pajak. Dan sekaligus sebagai passive  income publik sebagaimana rumus I=C+S. Ya demokratisasi ekonomi. Tapi nyatanya tidak begitu. Dari data tersebut. Bisa disimpulkan bahwa Skema SBN tidak efisien. Itu terbukti dengan suku bunganya rata rata diatas 2% dari suku bunga acuan BI. 

Padahal seharusnya SBN itu bukan hanya sekedar saluran investasi tapi yang lebih penting adalah safe haven. Artinya pilihan trust terhadap SBN harus lebih tinggi motive nya daripada berharap bunga. Nyatanya pemerintah tidak yakin punya trust tinggi selain menawarkan suku bunga tinggi. Dan ini pada akhirnya rakyat juga yang bayar lewat belanja rutin APBN. Bagi perbankan dan lembaga keuangan ini cara mudah menyalurkan dana publik. Nikmati spread aja ( rent seeking motive) dan sekaligus memanjakan 0,06% nasabah menikmati bunga deposto ,dan kredit mudah. Yang 99,94% EGP aja soal keadilan ekonomi.

***

Saya mengenal bank pertama kali tahun 1985. Saat itu saya sudah punya rekening pribadi. Usia 22 tahun saya sudah jutawan. Karena saldo saya sudah jutaan. Setelah itu saya punya perusahaan trading. Saya dapat fasilitas LC untuk ekspor dan impor. Dapat fasilitas modal kerja untuk pengadaan barang dan produksi sampai diatas 1 miliar. Usia 25 tahun saya sudah miliarder. Itu semua berkat dukungan sistem perbankan. Tanpa akses ke perbankan, engga mungkin saya hanya tamatan SMA dari keluarga miskin bisa berkembang.

Apa artinya? sumber kemakmuran itu adalah uang. Dengan uang, kreatifitas anda berkembang, otak jadi cerdas dan masa depan ditapaki dengan semangat. Jadi dapat disimpulkan, bahwa yang menggerakan proses menuju kemakmuran itu adalah sistem perbankan. Makanya kalau sampai perbankan itu bermasalah akan menimbulkan resiko sistemik: kerusakan atau runtuhnya sistem secara keseluruhan. Ingat tahun 1965 dan 1998.

Walau jumlah penduduk diatas 250 juta orang namun akses rakyat kepada sistem perbankansangat kecil. Data Per Januari 2023, jumlah rekening di bank mencapai 506.565.057 rekening. Rinciannya 506.230.852 rekening yang saldonya dibawah Rp. 2 miliar atau 99,94%. Sedangkan 334.205 rekening atau 0,06 % dari total nasabah bank saldonya lebih dari Rp 2 miliar. Itupun dari 334.205 rekening bisa jadi kalau setiap nasabah kaya punya rekening 3 maka jumlahnya hanya 112.000 orang saja.

Data LSM asal Inggris Oxfam mengilustrasikan harta empat orang terkaya di Indonesia itu setara dengan akumulasi kekayaan milik 100 juta penduduk. Bisa jadi kalau total Dana Pihak Ketiga (DPK) pada maret 2023 sebesar Rp8.006 triliun.  Rupanya, sebanyak Rp4.231 triliun atau sekitar 53% dari total DPK perbankan dimiliki oleh hanya 0,02% populasi penduduk Indonesia. Sekitar 54 ribu orang ( kapasitas Stadion JIS ) penduduk Indonesia, dengan rata-rata isi kantong simpanan mereka per orang sebesar Rp 98 miliar.

Dengan profile nasabah bank tersebut diatas, memang jadi politisi dan pemimpin di Indonesia itu nyaman. Mereka hanya mengurus segelintir atau 0,04% saja dari populasi. Dan segelintir penduduk itulah pemerintah dapat pajak ini dan itu untuk mengongkosi APBN yang boros.  Segelintir itu juga tidak peduli soal korupsi dan rente. Karena toh mereka juga bagian dari bisnis rente dan terbangunnya sistem pemerintahan yang oligarki lewat sponsor dana Pemilu dan Pilkada.

Hutang jumbo China

 

Liu Haibo adalah wakil presiden senior perusahaan developer properti Wanda Group, China. Pada 25 juli dia dan boss nya Wang Jianlin , dalam kunjungan bisnis untuk bertemu dengan beberapa pejabat lokal di pusat Provinsi Henan. Mereka sedang berusaha keluar dari lilitan utang yang mencapai USD US$56 miliar atau setara Rp784 triliun. Empat hari lalu KPK China tangkap Liu lewat operasi inteligent. Sementara Wanda Group sendiri berusaha keluar dari krisis hutang lewat rasionalisasi dan divestasi.

Kalau kita baca berita kegagalan bayar utang dan kebangkrutan korporat China, kadang kita geleng geleng kapala. Bayangkan, lilitan utang Wanda Group mencapai Rp. 784 triliun. Bandingkan data utang Luar negeri seluruh BUMN non LK Indonesia yang  hanya mencapai US$ 39,88 miliar (setara Rp 558 triliun). Padahal  Wanda group itu termasuk liliput dibandingkan konglomerat China lainnya.  Total utang korporat China mencapai USD 29 trilion. Bandingkan dengan utang NKRI USD 398 miliar atau 1,4 % dari total utang korporat China.

Aset Sinopec, China itu lima kali dari Pertamina. Peringkat 6 versi majalah Fortune. Bandingkan dengan Pertamina peringkat 141. Tahun ini tercatat 142 korporat China masuk dalam daftar top 500 fortune. Total pendapatan tahunan mereka mencapai USD 11,7 trilion ( Rp. 177.840 triliun ) atau sama dengan 8 kali PDB Indonesia. Dengan demikian menempatkan China juara satu di dunia. Mengalahkan AS yang berjumlah 136 perusahaan terdaftar.  Jadi skala ekonomi China itu memang raksasa. 

Begitu hebat pencapaian ekonomi China, tapi bagi boss Partai Komunis itu disikapi dengan rasa kawatir. Mengapa ? karena ketergantungan yang besar kepada pasar Ekspor dan utang. Makanya sebelum COVID 19 tahun 2018, China melakukan reorientasi kebijakan ekonomi dari outward looking policy ke inward looking. Artinya mengubah haluan kapal ekonominya ke pasar domestik. Secara bertahap gaji dan upah dinaikan agar bisa menyerap produksi dalam negeri. 

Nah China sedang berproses ke arah sana. Tentu terjadi goncangan. Makanya tahun ini ekonomi China kontraksi. Pertumbuhan ekonomi melambat. Tapi dalam jangka panjang china akan mencapai puncak  kemandirian dari segi modal, tekhnologi dan tentu pasar. 

Killing Product

 

Ketika melihat fenomena perkembangan tekhnologi digital, saya perhatikan KODAK tetap yakin dengan produk kameranya. Kodak yakin dengan kehebatan culture perusahaan yang solid . Sekian decade KODAK mampu bersaing. Para manager penjualan yang handal, para insinyur yang kompeten mendesain produk  telah terbukti unggul bersaing sekian dekade. Saya yakin kalau KODAK tidak melakukan killing product dia akan tumbang. 

Mengapa ? persaingan KODAK bukan pada pesaingnya tetapi pada minat konsumen yang berubah karena faktor tekhnologi. Saat kamera digital ditemukan, KODAK berusaha menyesuaikan tekhnologi filem selotit menjadi digital. Dia berusaha menempatkan KODAK sebagai produk premium. Sehingga produk kamera lain  walau menggunakan digital tetap generik. Namun saat kamera masuk dalam genggaman orang lewat Hape, KODAK shock dan akhirnya menanti kematian. Tahun 2013 KODAK dead. Terpaksa dilepas kepada UK Kodak Pension Plan. Karena dana pensiun karyawan juga ludes.  Setelah itu para Hyena datang menelan satu persatu aset KODAK. 

Tahun 2010 Indonesia membuat program MP3EI ( Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ) sebagai basis membangun infrastruktur ekonomi. SBY  sediakan payung hukum atas program MP3EI itu. Lengkap dengan perizinan, akuisisi tanah dan skema KPBU. Itu rampung di penghujung jabatan SBY tahun 2014. Dan Jokowi lanjutkan program Mp3EI dalam pembangunan infrastruktur ekonomi. Namun sebenarnya tahun 2012 MP3EI sudahn jadul. Mengapa ? Konsep MP3EI itu konsep tahun 80an. Tadinya pusat pertumbuhan ekonomi selalu berada pada wilayah yang punya potensi SDA. Tapi terjadi  trend berubah. Downstream industri berkembang mendekati pasar dengan alasan efisiensi supply chain dan logistic. 

Apa yang terjadi kemudian?. Semua pelabuhan berserta akses infrastruktur jalan, pembangkit listrik untuk KEK, yang sudah dibangun tidak tengok oleh pasar. Pelabuhan sepi kapal bongkar muat. Akhirnya merugi. Jalan toll dengan traffic dibawah BEP, merugi juga. BUMN karya yang ditugaskan bangun jol terjebak utang gigantik. KEK sepi tennan, merugi juga, bahkan mangkrak.  PLN overload di Jawa tapi di daerah lain kurang pasokan energi. Akhirnya bleeding membayar utang jumbo. Tanpa dana kompensasi dari APBN, PLN bisa bankrut. Dari 35 bandara international yang dibangun terpaksa 15 dimatikan. Karena sepi penumpang.

Saya pernah menulis perlunya kembali kepada geopolitik negeri ini.  Apa itu ? Negara maritim. Itu tidak lekang oleh perubahan. Karena itu sudah takdir, yang geopolitik kita bersinggungan dengan geostrategis negara lain di empat selat sebagai jalur pelayaran international. Focus kesana. Tapi belakangan justru kita memindahkan IKN ke kalimantan, yang jauh dari laut. Ya semacam killing product tapi bukan bagian marketing strategi. Itu tak ubahnya dengan jatuhnya KODAK. Kejatuhan karena merasa hebat dan kebal terhadap perubahan.

Saya belajar ilmu marketing tahun 90an tentang Killing Product. Awalnya saya sempat mikir sendiri. Mengapa membunuh produk harus dipelajari? kalau mau bunuh yang tutup aja bisnis dan stop produksi, Kan selesai. Tapi setelah mempelajari secara tuntas ilmu itu, saya baru paham. Apalagi setelah belajar financial engineering. Oh ternyata, killing product itu bukan hanya diperlukan untuk bersaing. Tapi juga sebagai cara memasukan toksin ke pesaing. Caranya?  memancing terjadinya exit lewat merger dan akuisisi atau IPO. Agar mati dan bisa diakuisi balik dengan harga murah. Jadi walau pada akhirnya produk itu memang mati, tetapi pesaing utama mati duluan. Makanya diperlukan ilmu untuk itu. Paham ane. 

Kalau akhirnya Ganjar merger dengan Prabowo. Saya engga akan kaget. Itu cara jenial killing product dan killing competitor, agar PDIP focus ke Pileg saja…lebih baik kuasai parlemen daripada kuasai istana… Karena trend sekarang kekuatan real poitik bukan pada presiden tapi pada partai. Dan lagian toh menang Pilpres karena koalisi pun useless. Para Hyena juga yang akan ngerubutin...