Membangkang terhadap konstitusi

 

Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan alasan sederhana. Yaitu memberikan ruang kepada rakyat atau civil society untuk menggugat adanya UU yang dibuat oleh DPR bersama sama dengan pemerintah. Mengapa? Karena dalam  demokrasi yang sehat, civil society dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam system kekuasaan. Jadi MK ini semacam Check and balance penguasa ( pemerintah dan DPR) di hadapan pemilik kekuasaan (rakyat) secara langsung.

Mengapa ? rakyat kan patuh kepada negara. Patuh bayar pajak dan trust terhadap IDR / mata uang. Patuh kepada Presiden. Bukan karena pemerintah dan DPR, tetapi karena adanya konstitusi atau UUD. Nah, tidak semua rakyat paham apa itu UU. Namun mereka bisa merasakan  keberaaan UU itu. Apakah mensejahterakan atau malah diperlakukan tidak adil. Kalau dirasa tidak adil. Ya  mereka ajukan gugatan atau Yudicial review ke MK. Itulah indahnya demokrasi. Ada cara terpelajar menggugat rezim tanpa harus chaos.

So, MK itu sebagai cara mengantisipasi adanya demokrasi liberal, yang bisa membunuh demokrasi lewat proses demokrasi.  Artinya jangan sampai DPR dan Presiden sebagai Lembaga Demokrasi justru menjadi pembunuh demokrasi, hanya karena mereka bersekongkol atau oligarki. Itulah dasar awal ceritanya proses terbentuknya MK di Amerika serikat, dalam kasus Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796.  Dan kemudian diterapkan  oleh Indonesia dalam amandemen UUD 45.

Kini hampir semua negara demokrasi punya Mahkamah Konstitusi, terutama ketika negara itu melaksanakan konsep OECD dalam hal demokratisasi ekonomi lewat Standard Government Financial Statistic. Mengapa? Karena sejatinya investor sama juga dengan rakyat pada umumnya. Mereka tidak percaya kepada presiden dan DPR. Mereka hanya percaya kepada konstitusi ( UUD) yang umunya sangat ideal dan pro demokrasi atas dasar keadilan bagi semua. Makanya kasus penolakan DPR bersama pemerintah  terhadap keputusan MK itu dianggap pembangkangan terhadap konsititusi. Itu berdampak negatif terhadap kurs dan yield surat utang negara. Ujungnya bisa distrust terjadap IDR dan SBN. 

Makanya ketika MK meloloskan Gibran sebagai Cawapres, walau disikapi denga pahit dan marah. Namun Partai pengusung capres dari Ganjar dan Anies serta civil society tidak bisa berbuat banyak kecuali mematuhinya. Walau kemenangan paslon Pragib dinilai tidak bersih. Keputusan MK memenangkan mereka. Tetap dipatuhi walau berat. Kalaupun ada kecurigaan keputusan MK di-intervesi oleh ketua MK, diuji bukan oleh pihak lain, tetapi oleh MK sendiri melalui Mahkamah Kehormatan MK. Dan itu harus dipatuhi. Tidak bisa dibanding atau digugat oleh Lembaga lain atau MA. Begitu seharusnya. Tegaknya Konstitusi adalah jaminan berdirinya negara.

Saya yakin DPR dan President paham sekali soal keberadaan MK ini, yang lahir dari Rahim reformasi. Hanya saja selama ini mereka bisa seenaknya membangkang terhadap konstitusi dengan cara mempermainkan konstitusi lewat proses demokrasi yang legitimasi. Tapi mereka lupa. Civil society di Indonesia itu uniq dan lebih banyak sabarnya. Namun tentu ada batas kesabarannya. Sekali bergerak tanpa dikomando mereka melawan. Maka jadilah Gerakan moral yang massive. Kalau pemerintah dan DPR tidak patuh terhadap keputusan MK, maka yang  terjadi, terjadilah. Chaos nasional. Ini bukan hanya soal politik tetapi soal ekonomi dan trust market. TNI pasti akan melindungi rakyat dan moncong senjata akan diarahkan ke istana. Rezim pasti jatuh! 

Mengapa Airlangga harus mundur?

 

Apa yang luar biasa dari GOLKAR ? tanya teman lewat Chat. Saya tidak mau reply. “ Yang luar biasa adalah Golkar itu partai realistis. Mereka tidak terjebak dengan idiologi, tetapi pragmatis. Apa itu ? kekuasaan adalah uang. Nggak penting berkuasa. Yang penting akses. Karena di era demokrasi langsung dan terbuka, akses kekuasaan bisa di utilize menghasilkan uang. Tetapi  tanpa skill dan kecerdasan bisnis engga mungkin bisa meng utilize nya. Salah salah bisa masuk penjara. “ Sambungnya. 

Sejak reformasi terutama tahun 2004 setelah usai amandemen UUD45, hampir semua elite Golkar adalah pengusaha. Tahun 2004, JK menjadi wapres. Agenda utama dia adalah rebut ketua Umum Golkar. Semua mendukung dia. Mengapa ? karena JK punya akses kepada kekuasaan. Dia bukan hanya Wapres tetapi memang punya share terpilihnya SBY sebagai presiden. Tahun 2009 Aburizal Bakrie yang ada di balik sukses terpilihnya SBY pada periode kedua, terpilih jadi ketua Umum Golkar. JK bisa terima itu. Dia tidak lagi jadi wapres. Ya posisi kekuasaan hilang, jabatan ketum Golkar juga lepas.  Biasa saja. Ini permainan.

Karena SBY tidak dengan jelas mendukung proses suksesi setelah dia usai dua periode. Para elite Golkar berusaha ingin tampil sebagai Capres. Tentu termasuk Ical berambisi jadi Presiden. Konflik internal terjadi. Akibatnya Golkar tidak solid dalam persiapan Pilpres. Elite Golkar minta Ical mundur sebagai Bakal Capres. Selanjutnya Golkar memilih Koalisi dengan Prabowo dalam pilpres.  Tetapi setelah  itu konflik internal antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono semakin meruncing. Sehingga sampai tahun 2016 terjadi dualisme Ketum Golkar. Konflik diselesaikan lewat  Munaslub pada 17 Mei 2016. Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pada Munaslub ini memang ada peran JK yang juga Wapres  untuk terpilihnya SetNov. Itu reward atas peran Novanto yang bisa menggiring Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih dan bergabung pada Koalisi Indonesia hebat.

Dalam perjalanannya. Keberadaan Setnov yang juga ketua DPR, dinilai oleh Elite Golkar lebih condong kepada kepentingan sendiri. Tidak sepenuhnya loyal dengan pemerintah. Ini tidak sehat bagi rezim Jokowi. Disamping itu Setnov tidak bisa undertake 100% anggaran belanja partai sebagaimana Ical lakukan. Makanya elite Golkar tentu mendukung operasi menjatuhkan Setnov lewat kasus EKTP. Setidaknya mereka bisa sepenuhnya mengakses pemerintah. Walau karena itu susunan DPP Golkar ditentukan oleh Istana, termasuk Ketum Golkar terpilih Airlangga Hartarto.

Sukses Golkar sebagai pemenang Pemilu Nomor 2 pada 2024 karena hampir semua kader Golkar tajir selama Airlangga Hartarto sebagai ketua Umum Golkar. Mereka punya dana cukup untuk dapatkan kursi di DPR/ DPRD. Maklum kader Golkar semua terlatih sebagai pengusaha. Mereka jago dan berani meleverage kekuasaan mendatangkan uang. Setelah KPU resmi menyatakan Prabowo-Gibran unggul dalam Pilpres, ada indikasi Ketua Umum Golkar akan disingkirkan. Maklum Airlangga Hartarto itu Jokowiman. Kan mazhab politik Golkar kepada presiden, bukan mantan.  Walau Wapres dari Golkar, itu tidak dianggap sebagai pemegang kunci mengakses kekuasaan.

Bagi Prabowo, Golkar itu asset besar untuk menjamin stabilitas pemerintahannya. Maklum Golkar pemenang pemilu nomor dua. Pastilah Prabowo berusaha untuk kontrol Golkar sebagaimana yang dilakukan Jokowi sebelumnya. LBP membaca gelagat ini, makanya dia minta agar kader Golkar merapatkan barisan. Tidak memberikan peluang kepada pihak eksternal intervensi. Saya senyum aja. 

Ya kemarin sabtu, Airlangga mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Golkar. Politics is an adult game. And it only deals with business. Semua kader Golkar itu pengusaha dan mereka cerdas untuk tahu mana mantan dan mana presiden yang harus dipatuhi. Siapapun yang nanti terpilih sebagai Ketua Umum Golkar,  mereka adalah Prabowoman. Ini masalah cuan, boss. Dan bagi Prabowo ini soal kekuasaan.

***

“ Awalnya Golkar berencana mencalonkan Yusuf Hamka sebagai Bacagub Jakarta berpasangan dengan Kaesang. Setelah Golkar ajukan resmi pasangan tersebut, poster kedua pasangan ini cepat sekali terpasang di Jakarta. Namun setelah Airlangga mundur, Yusuf Hamka juga mundur sebagai Bacagub. Kenapa ? tanya Herman. Saat kami ngonrol santai sore hari.

“ Ya, itu bikin Gerindra engga nyaman. Maklum Cagub dari Gerindra, Dedy Mulyadi elektabilitas nya kalah dengan Ridwan Kamil, yang pernah jadi Walikota Bandung dan Gubernur Jawa Barat. Nah, saat PKS dan PKB dilobi Gerindra untuk bergabung ke dalam KIM. Itu artinya posisi Golkar tidak lagi sepenuhnya punya bargain dihadapan Gerindra.  Kalau bicara kepentingan Gerindra itu sama saja kepentingan Prabowo.“ Kata Doni.

“ Nah kan “ seru Abeng” sudah seperti Jenghis Khan. Surrender or die” Sambungnya.

“ Airlangga harus di end. Makanya, Ridwan Kamil kader Golkar digeser jadi Cagub Jakarta agar memuluskan Dedy Mulyadi sebagai Cagub Jawa Barat, yang akan berpasangan dengan kader Golkar. Rencana Memasangkan Yusuf Hamka dengan Kaesang harus dibatalkan. Itu jalan terbaik bagi Golkar kalau ingin terus bersama KIM yang di drive Prabowo “ Kata Doni.

“ Duh segitunya ya mainnya.” Herman kaget.

“ Ya Airlangga end dah. Karena dia bermain di luar platform Gerindra. Maklum bagi Gerindra, Pilkada serentak ini sangat penting untuk mengawal kepemimpin Prabowo sampai 2029. “ kata Abeng.

“ Terus Jokowi gimana perannya ? Tanya Herman.

“ Lu harus tahu. Prabowo itu mantan fungsionaris Golkar. Dia memang punya jejak kaki di Golkar. Walau Airlangga itu loyalis Jokowi, namun tidak sulit bagi dia untuk arahkan bahtera Golkar. Dan lagi dia sejak tahun 2003 udah ambisis jadi Presiden lewat konvensi Golkar. Kalah. Dia dirikan partai sendiri. Dan lewat partainya, dia bertarung lewat Plpres 2009, 2014, 2019, dan baru tahun 2024 jadi Presiden. Artinya dia punya ambisi personal. Mana mungkin Prabowo mau jadi boneka atau petugas Jokowi. " Kata Akhiat tersenyum.

" Dan setelah tanggal 20 oktober, Jokowi end. Engga ada kaki lagi mau bargain apapun di hadapan Prabowo. Apalagi Nama Wali Kota Medan, Bobby Nasution, muncul dalam sidang korupsi mantan Gubernur Maluku Utara. Sebelumnya kan beredar issue dari FB, ada kaitan dengan Airlangga dalam ekspor illegal tambang” Kata Abeng.

" Apalagi saya dengar katanya sebelum Airlangga mengundurkan diri dia sudah dapat info dari internal bahwa dia akan dipanggil oleh kejaksaaan. Berat banget tekanannya. Politik ya begitulah"  Akhiat menimpali. 

“ Duh, yang disasar sekarang bukan hanya Airlangga, tetapi juga Jokowi secara personal.” Herman melotot.

“ Ah itu hanya perminan. Kasus hukum itu hanya kartu, dan kartu dibuka, kasus lanjut atau engga tergantung deal. “ kata Abeng.

“ Lantas siapa Internal Golkar dibalk pengunduran diri Airlanga ?Tanya Herman.

“ Itu engga jauh dari peran JK. Kan yang punya kaki di Golkar hanya JK. Ponakan dia , Erwin Aksa kan Wakil Ketua umum Golkar. Hubungan PS dan JK kan bagus banget.” Kata Abeng. Di Golkar itu ada tiga orang yang memang dibina oleh JK cukup lama. Yaitu Agus Gumiwang, Bahlil dan Idrus Marham. “ Kata Abeng

“ Oh ya. Gimana ceritanya ? tanya herman.

“ Agus punya hubungan sangat baik dengan JK. Dia pendukung JK saat Pilpres 2014. Bahlil adalah aktifis HMI. Dia pernah jadi Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Sementara JK adalah tokoh yang paling besar pengaruhnya di KAHMI. Idrus Marham dia pernah jadi Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Kita semua tahu JK adalah Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Baik Agus maupun Idrus pernah jadi Menteri saat JK Wapres dari Jokowi. Keduanya sampai kini elite Golkar. Mereka bertiga ini yang secara shadow bekerja untuk kocok ulang DPP Golkar.” Kata abeng bergaya sotoy.

“ Oh gitu? Herman melotot. Kami semua tersenyum” Dan lagi ngapain sih kepo amat soal Golkar. Kita tunggu aja nanti setelah oktober. Setelah itu focus kepada ring 1 Prabowo kalau mau berteman dan cari peluang bisnis. Jokowi end dah..” kata Akhiat. Saya senyum aja dari tadi menyimak mereka omong.

Negara kalah melawan monster ekonomi.

 

Penjualan Lamborghini saat COVID mencapai rekor tertinggi. Ketika semua orang prihatin dan negara dihantam resesi karenanya. Pencapaian hasil seperti itu sungguh mengejutkan. Di situasi apapun orang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Ekonomi suram bukan karena ketegangan geopolitik, perang dagang antara China dan AS, pengaruh krisis  tahun 2008. Bukan itu akar masalahnya.  Bahwa sumber masalah adalah imbalance economy. Dan itu akibat kerakusan olikargi kapital yang sudah menjelma menjadi monster dan sangat berkuasa di hadapan negara manapun. 

Kita tidak membenci orang kaya. Tetapi tentu tidak menginginkan orang kaya menikmati fasilitas sistem keuangan untuk menyembunyikan kekayaan mereka. Laporan Financial Accountability, Transparency and Integrity (FACTI) bahwa jumlah kerugian negara akibat dari penghindaran pajak, mengalihkan keuntungan, korupsi sebesar USD 500 miliar setahun. $7 triliun kekayaan swasta tersembunyi di negara-negara tax haven, dan 10% PDB global tersembunyi di perbankan first class OFC. Operasi pencucian uang lewat lembaga keuangan mencapai USD 1,6 triliun per tahun, atau 2,7% dari PDB global.

Misal di Indonesia hanya putaran uang judi online saja mencapai USD 40 miliar atau sekitar Rp 600 triliun setahun. Itu baru Judol, belum lagi  putaran uang dari ilegal mining, ilegal logging dan smuggling. Padahal negara punya BIN dan BIA, PPATK. Sampai kini perang terhadap TPPU itu belum bisa dimenangkan. Padahal dampaknya telah membuat banyak rakyat bangkrut dan daya beli melemah. Maklum putaran uang sangat besar, dan tidak terjadi secara konvensional tetapi sifatnya sudah state capture. Mastermind nya ada pada jantung kekuasaan, yaitu oligarki. Senggama antara elite penguasa dan private.

Dari data tersebut diatas adalah fakta bahwa imbalance economy bersumber dari kerakusan segelintir orang, yang mengakibatkan ketidak adilan secara global. Imbalance economy mengacu pada distribusi sumber daya yang tidak adil di antara negara, organisasi, dan individu.  Perubahan iklim hanya memperburuk masalah ini. Hampir semua negara tidak punya uang cukup untuk melaksanakan program zero emisi dan MDGs. Karena sumber pajak semakin lama semakin berkurang akibat semakin canggihnya sistem digital API untuk mobilitas uang tanpa terlacak  dan bersembunyi dibalik ETF. 

Pada pertemuan para menteri keuangan G20 di Rio de Janeiro bulan lalu (25/7), semua aktivis lingkungan dan sosial sangat mendukung agenda pertemuan terkait dengan kerjasama global memajaki orang super kaya. Kerjasama ini tentu tidak terbatas kepada tarif, tetapi juga menindak lanjuti suspicious activity reports (SARs). SAR dibuat oleh lembaga keuangan di lebih dari 170 negara yang berperan dalam memfasilitasi pencucian uang dan kejahatan penipuan lainnya.  Tetapi agenda itu diveto oleh AS. 

Apa mau dikata. Walau para elite AS tahu bahwa uang lebih banyak nongkrong di sistem keuangan daripada di sektor produks. Namun AS sendiri tidak berdaya di hadapan orang super kaya. Mereka sadar dan merasakan sendiri bahwa dampak dari imbalance economy adalah kemiskinan, pengangguran. Itu AS yang sistem demokrasinya sudah solid. Apalagi negara lain yang demokrasinya masih nepotisme dan politik dinasti. Benar benar kekuasaan sudah dalam cengkraman orang kaya, yang siap menjarah sumber daya apa saja untuk memuaskan kerakusannya.

Keserakahan adalah jurang tak berdasar yang menguras tenaga dalam upaya tiada henti untuk memenuhi kebutuhan tanpa pernah mencapai kepuasan. Keserakahan dapat mengubah orang baik  menjadi monster yang kejam. Ini bukan soal uang tetapi soal hati. Solusinya adalah spiritual.