Martua Sitorus

Tahun ini Wilmar International masuk dalam list 285 dari 500 Top 500 forune dengan omzet penjualan per tahun mencapai US$42,62 miliar dan Asset sebesar USD 47,048 miliar atau kurang lebih Rp. 600 triliun atau seperempat dari APBN kita. Menurut Fortune perusahaannya yang terdaftar di Singapore ini menduduki peringkat ke-3 sebagai Perusahaan Paling Dikagumi di Dunia khususnya industri makanan. 

Walau Wilmar International terdaftar di Singapore namun salah satu pendirinya adalah orang Indonesia. Siapa dia ? dia adalah Martua Sitorus.  Lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara tahun 1960.  Dia lulusan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nomensen, Medan. Setamat kuliah dia langsung terjun berwirasta. Ayahnya memberi dia 9 unit truck sebagai modal awal dalam bisnis transportasi.  Kemudian di akhir tahun 1980 usahanya merambah ke sektor Industri dengan mendirikan pabrik palm kernel di Belawan. Bahan baku berupa ampas sawit dia dapat dari PTP. Walau  kapasitas produksinya kecil, yaitu 40 ton per hari namun itu memungkinkan lingkungan pergulan bisnisnya juga samakin luas. Diapun berkenalan dengan Grup Salim dan Grup Sinarmas, yang memberi peluang kepadanya sebagai distributor minyak goreng.

Tetapi yang menentukan awal kebangkitan dia menuju puncak adalah ketika berkenalan dengan Wiliam Kuok. Siapa William Kuok? Dia adalah ponakan dari Robert Kuok,  Konglomerat bidang perkebunan dan dikenal sebagai raja Gula di Malaysia. Namun nama besar Robert Kuok itu mendunia. William Kuok adalah direktur pengelola dari perusahaan Robert Kuok. William mengundurkan diri dari Pamannya. Alasanya karena berbeda pendapat.  Kemudian William dan Martua Sitorus bergabung sebagai mitra. Mereka mendirikan perusahaan di Indonesia tahun 1991 dengan nama Karya Praja Nelayan (Grup KPN). Belakangan setelah berkembang besar, mereka mendirikan holding, Wilmar International. Nama Wilmar itu berasal dari nama mereka berdua. Yaitu Wil diambil dari nama William. Mar, diambil dari nama Martua Sitorus.

Mereka berdua memang berjodoh. Satu sama lain saling melengkapi. Matua Sitorus jago dalam detail business dan punya networking dengan sumber bahan baku. Jago dalam loby business. Sementara Wiliam jago dalam pemasaran international dan punya network financial yang kuat. Itu berkat nama besarnya sebagai keluarga Konglomerat. Dengan bersatunya mereka , tentu tidak sulit mereka mengembangkan bisnisnya. Ketika terjadi krisis 1998, banyak perusahaan terpaksa gulung tikar. Banyak yang merumahkan karyawannya. Namun Wimar tetap berkembang. Karyawannya tidak di rumahkan. Bahkan dia beri tambahan gaji. Justru karena krisis itu mempercepat pengembangan bisnisnya. Dia membeli Asset Kebun Sawit dari mereka yang bankrut melalui lelang BPPN. Setelah luas kebun sawit cukup untuk memasok bahan baku, dia pun mendirikan pabrik minyak goreng sendiri dengan merek Sania.  Sejak itulah usahanya semakin cepat tumbuh.

Tahun 2009 Martua Sitorus dinyatakan orang terkaya nomor dua di Indonesia dan hanya sedikit di bawah keluarga Hartono ( Jarum) dan jauh meninggalkan konglomerat lainnya yang telah lama malang melintang. Tahun ini majalah forbes menyebut dia masuk 1000 orang terkaya di dunia. Dia sukses namun dia tetap rendah hati dan jarang tampil di permukaan dalam acara selebritis. Namun suara miring mengikuti sepak terjangnya tidak pernah sepi dimuat di media massa dan di bicarakan banyak orang dengan segala tuduhan negative. 

Kini Wilmar mengendalikan ratusan anak perusahaan di dalam maupun di luar negeri, memiliki 450 pabrik di 50 negara yang menyerap 90.000 karyawan di seluruh dunia. Di china , India, Malaysia , Vietnam, Bangkok , Singapore namanya terkenal dan kedatangannya disambut dengan karpet merah. Ketika harga sawit jatuh , pemerintah Jokowi mengeluarkan issue moratorium Kebun Sawit, semua pengusaha mengeluh. Apalagi dengan penerapan pajak ekspor CPO. Tapi Martua Sitorus sebagai pengusaha dia tidak mengeluh. Kebijakan pemerintah dan situasi pasar global disiasatinya dengan bijak dan berani. Caranya ?

Pertama, harga CPO akan turun karena dipermainkan pasar sudah diprediski sebelumnya. Itu sebabnya sudah jauh hari dia membangun industri dowstream CPO. Dari oleo chemical, oleo food  (  ethyl ester, Fatty acid, dan glycerine) sebagai bahan baku , seperti industri pangan (minyak goreng dan margarin), industry sabun (bahan penghasil busa), industri baja (bahan pelumas), industri tekstil, kosmetik, dan sebagai bahan bakar alternatif (biodisel). Ketika semua pengusaha sawit hidup segan mati tak mau karena harga CPO jatuh, justru Martua semakin melenggang sebagai pengusaha sawit tanpa saingan. Karena dia menguasai dari upstream sampai dengan downstream.

Kedua, karena ekspansi kebun sawit sudah dibatasi pemerintah, maka guna menjamin kontinyuitas supplai CPO untuk ratusan pabrik pengolahannya, dia membeli saham mayoritas dari Felda Global Ventures Sdn Bhd ( FGV). Siapa itu FGV ? ia adalah perusahaan sawit yang ada di Malaysia yang merupakan pengelola 335.000 hektare kebun sawit atas konsesi dari Federal Land Development Authority (FELDA). Sebelumnya  FIC Properti Sdn Bhd (FICP), anak perusahaan The Federal Land Development Authority (Felda), mengakuisisi 37% saham emiten perkebunan sawit PT Eagle High Plantation Tbk ( Rajawali Group). Dengan demikian Martua menguasai resource bahan baku sawit bukan hanya dalam negeri tapi juga luar negeri ( Malaysia).

Dari business upstream dan downstream CPO saja , penjualan Wilmar international setahun mencapai kurang lebih Rp. 600 triliun. Itu setara dengan 6% PDB kita. Dari kedigdayaannya di bidang CPO, dia juga menguasai perusahaan makanan & minuman yang tercatat di bursa saham Australia dan Selandia Baru, Goodman Fielder Limited. Perusahaan ini menguasai business retail di China. Dengan demikian akses pasar tanpa batas ke pasar China dan Australia ditingkat ratail semakin kokoh. Dia juga memproduksi pupuk jenis NPK untuk menopang usaha perkebunannya. Pabrik yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur, itu berkapasitas 600.000 ton per tahun. Pabrik seluas 50 hektare itu dilengkapi dermaga pelabuhan sepanjang 400 meter yang mampu disinggahi kapal angkut berkapasitas 60.000 ton.

Tahun 2018 bulan juli Martua Sitorus mundur dari eksekutif di Wimar International. Usia 58 tahun dia memilih pensiun. Rumor yang berkembang di luar alasan pengunduran dirinya karena ada tekanan dari Greenpeace atas pembukaan lahan sawit di Papua melalui GAMA plantation. Gama group memang bisnis di luar Wilmar International.  Gama asal kata dari Ganda dan Martua. Mereka kakak beradik.  Tetapi menurut saya alasan sebenarnya karena Martua ingin mengembangkan bisnis bersama keluarganya sendiri di Indonesia. Dia akan focus di Indonesia. Di Wilmar dia tetap sebagai pemegang saham dan pendiri.

Semua perusahaan minyak merugi...?

Bank Jepang MUFG memperkirakan harga minyaka Brent naik menjadi $ 35 pada kuartal ketiga, $ 46 dalam tiga bulan terakhir tahun ini dan $ 49 pada awal 2021. Kalau perkiraan harga seperti itu maka Arab Saudi dengan harga BEP ( pulang modal) sebesar USD 55,3 per barrel pasti tekor atau berdarah darah bila harus menjual di bawah harga impas. Dari semua negara penghasil minyak, hanya UEA yang bisa menjual diatas harga BEP. Karena BEP nya diangka USD 32 per barrel. Namun tetap juga rugi ketika menjual. Itu sebabnya tidak perlu terkejut bila perusahaan Explorasi dan produksi BBM kehilangan pendapatan tahun ini. Totalnya engga tanggung tanggung. Yaitu sebesar USD 1 triliun atau kurang lebih Rp. 14000 Trilion rupiah. Apa artinya ? Pendapatan drop 40% dar tahun sebelumnya. Karena harga minyak global misal sejenis Brent turun lebih dari 60% year-to-date. Itu level terendah sejak 20 tahun lebih.

Apa penyebabnya? itu akibat dari adanya pandemi COVID-19 yang memaksa mesin economy shutdown sebagai kelanjutan dari kebijakan social distance dan lockdown. Pabrik berhenti atau produksi bersilambat atau bekerja di bawah kapasitas. Bisnis logistik dan transfortasi yang butuh banyak BBM terpaksa mengurangi operasionalnya dan tentu permintaan BBM menurun. Belum lagi industri petro kimia yang butuh sumber nafta dari Crude oil juga mengurangi kapasitas produksinya. Masyarakatpun mengurangi perjalanan menggunakan angkutan darat maupun udara. Misal angkutan udara drop sebesar 90% permintaan fuelnya. Badan Energi Internasional memperkirakan pada tahun 2020, rekor kehilangan permintaan sebesar 9,3 juta barel per hari (bpd). Jadi pahamlah alasannya. Tidak perlu jadi pengamat ahli perminyakan untuk tahu mengapa mereka merugi.

Di tengah harga turun dan melemahnya sisi permintaan BBM secara global, stok minyak di bunker tidak sanggup lagi menampung BBM hasil produksi refinery. Keadaan ini menimbulkan dilema. Kalau refinery di shutdown maka kerugian makin besar. Maklum investasi kilang ( refinery ) itu diatas ratusan triliun, yang sekali shutdown akan memakan ongkos besar sekali. Itu sebabnya harga minyak tahun ini pernah mencapai negatif. Berapapun harga pasar, mereka jual agar terhindar dari biaya penyimpanan dan resiko shutdown refinery.

Makanya jangan kaget bila index S&P bagi bisnis explorasi dan produksi minyak jatuh ke angka 3%. Padahal sebelumnya  beberapa decade bisnis ini punya index 15%. Bahkan tahun 1980 mencapai 30%. Merupakan index bisnis tertinggi dibandingkan bisnis lainnya. Kalau mendengar istilah raja minyak, itu sama dengan raja dunia. Karena menguasai 1/3 output dan kekayaan atau ekuitas global. Namun sekarang, bisnis ini Index S& SP menempati urutan nomor dua terendah di bandingkan bisnis lainnya.

Nah dalam bisnis, kalau sisi permintaan turun dan harga juga jatuh, maka ekspansi juga terhenti. Mana ada perusahaan terus belanja kalau market lesu. Exxon memotong belanja modalnya secara global sebesar 30%. Chevron, BP, Shell, dan Saudi Aramco adalah di antara produsen besar lainnya yang telah mengumumkan pemotongan pengeluaran antara 20% dan 25% dalam operasi mereka secara global. Reuter melaporkan, mereka telah memangkas anggaran belanjanya sebesar USD 54 miliar. Tentu berdampak significant terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Kalau harga minyak jatuh dan produksi menurun. Maka proses selanjutnya arus kas juga terganggu. Ini mengganggu operasional semua perusahaan minyak. Engga ada lembaga keuangan mau terlibat dalam membantu cash flow dengan kondisi fundamental bisnis yang stuck akibat harga dan permintaan menurun. Nah anda bisa bayangkan. Apa yang terjadi pada negara negara yang sangat tergantung pada sektor minyak. ? Rusia, Irak, Arab Saudi, dan banyak negara Timur Tengah dan Asia Tengah lainnya, mereka benar benar suffering. Kalau ini terus berlanjut sampai akhir tahun, kita tidak bisa bayangkan apa yang terjadi pada mereka.

Indonesia, sebagai konsumen minyak terbesar nomor lima dunia, memang tidak berdampak serius. Kaerna kita tidak lagi tergantung sepenuhnya pada sektor minyak. Sektor ini sejak tahun 2008 dari tahun ke tahun semakin menurun kontribusinya terhadap PDB. Bahkan kalah dengan sektor pariwisata. Kalau Pertamina merugi, itu juga wajar. Tetapi kalau meliat angka kerugian Pertamina pada semester 1 tahun ini sebesar Rp. 11 triliun itu bukan angka yang besar. Karena itu hanya dampak dari menurunnya pendapatan sektor hulu. Di sektor hilir Pertamina masih untung. Trend penjualan BBM sejak bulan Mei mulai terangkat naik. Dalam laporan keuangannya, Laba operasi secara kumulatif dari Januari sampai dengan Juli 2020 sudah mencapai US$ 1,26 milyar. 

itu sebabnya secara operasional Pertamina tetap berjalan baik, termasuk komitmen perusahaan untuk menjalankan penugasan distribusi BBM dan LPG ke seluruh pelosok negeri serta menuntaskan proyek strategis nasional seperti pembangunan kilang. Jadi kalau perusahaan minyak negara lain memangkas anggaran expansinya, sebaliknya Pertamina terus belanja atau ekspansi. Growth tentu akan terus naik di masa akan datang.

Pertamina keluar dari daftar 500 Top Global Fortune ?

Kalau berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2019, dari sisi penjualan, Pertamina sudah diatas Tencent Holdings dan Nippon Steel Corporation. Keduanya, kini ada di ranking 197 dan 198 dalam Fortune 500. Kinerja Pertamina tahun 2019, pejualan sebesar USD 54,58 miliar, sementara penjuala Tencent Holding sebesar USD 54,613 miliar dan Nippon Steel Corporation 54,465. Hanya saja kedua perusahaan itu tingkat labanya diatas Pertamina.  Laba Pertamina tahun 2019 adalah USD 2,5 miliar. Sementara Tencent Holding USD 13,506 miliar dan Nippon Stell Corp USD 3,968. 

Kalau dilihat dari kinerja Pertamina tahun 2019 seharusnya Pertamina tidak terdepak dari Fortune Global 500. Namun sampai Fortune mengeluarkan Pertamina dari list 500 kemungkinan karena aksi Pertamina melepas bond USD 10 miliar awal tahun 2020 berkatagori Senior Notes, dengan tennor 40 tahun. Karena dasarnya adalah Senior Notes , tentu kemampuan Leverage pertamina jadi terhambat.  Mengapa ? Artinya Pertamina tidak bisa lagi bebas me leverage asset nya. Setiap aksi berhutang harus seizin dari Bond Holder. Berbeda dengan unsecure bond.

Walau Global Bond USD 10 miliar ( Rp. 140 triliun) itu tidak diterbitkan sekaligus namun dampaknya terhadap penilaian strategis terhadap rasio keuangan Pertamina juga menurun. Perhatikan, total aset Pertamina per 30 Juni 2020 senilai US$70,22 miliar dengan total liabilitas US$40,56 miliar dan jumlah ekuitas senilai US$29,66 miliar. Kalau dilihat dari rasio utang terhadap ekuitas,  rasio utang terhadap Aset, leverage nya rendah. Walau pada semester pertama tahun ini Pertamina asetnya meningkat, itu tidak ada pengaruh dalam meningkatkan financial resource nya.

“ Babo, mengapa Pertamina sampai terdepak dari daftar 500 Fortune? Padahal Pertamina satu satunya perusahaan Indonesia yang masuk daftar itu? tanya nitizen via Chatt FP.

“ Yang tahu pasti alasanya hanya pihak Fortune. Karena penilaian itu tidak atas permintaan dari Perusahaan tetapi atas inisiatif dari Fortune sendiri. Tentu mereka punya metode sendiri menentukan rangking." Kata saya.

“ Apakah karena adanya Ahok di Pertamina? Mulai bertanya politis.

“ Engga ada kaitanya dengan Ahok. Kinerja itu tugas Direksi bukan komisaris. Komisaris kan hanya supervisi. Justru di era Ahok asset Pertamina menigkat. Itu bisa dilihat dalam laporan Keuangan semester pertama tahun 2020. Salah satu tugas Komisaris wakil dari pemegang saham adalah mengawasi efisiensi perusahaan lewat peningkatan asset. Itu artinya tugas Ahok mengawasi efisiensi tercapai. "

"Apakah mungkin keluarnya Pertamina dari Top 500 Fortune itu karena rekayasa untuk menjatuhkan reputasi Pertamina.?

" Enggalah. Dan lagi Top 500 Fortune itu engga jadi patokan dalam dunia bisnis, apalagi perusahaan itu belum IPO seperti Pertamina. Lain halnya kalau sudah IPO, memang ada dampak psikologi pasar. Pada umumnya yang jadi patokan menilai kinerja perusahaan itu   adalah lembaga Rating. Itu yang pasti jujur dan logis secara bisnis. Nah lembaga rating seperti Moody’s Investors Service memberi  peringkat Baa2 kepada Pertamina. Itu artinya masuk dalam kelompok Investment grade. Layak invest "

“ Tetapi kan dalam Laporan semester pertama tahun 2020  Pertamina merugi?

“ Ya benar. Tapi bukan hanya Pertamina rugi, perusahaan minyak negara lain juga rugi. Liat aja American ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, British BP, Royal Dutch Shell, French Total S.A., Eni Italia, Rosneft Rusia, dan Equinor Norwegia mengalami kerugian bersih total $ 20,6 miliar atau Rp. 300 Triliun pada kwartal 1 tahun ini. Apalah arti kerugian Pertamina yang hanya  US$767,91 juta atau Rp. 11 triliun di bandingkan mereka. Dalam situasi COVID-19 kalau ada yang mempertanyakan mengapa Pertamina rugi, itu hanya kebodohan saja. Mereka buta bisnis. Dan lagi itu semua kan udah maklum penyebabnya yaitu force majeur. 

“ Apa itu force majeur ?

“ Pertamina terkena triple shock yakni pertama, penurunan penjualan yang signifikan akibat Pandemi COVID-19. Kedua, harga minyak mentah yang turun sehingga berdampak pada pendapatan di sektor hulu. Ketiga, fluktuasi rupiah sehingga terjadi kerugian selisih kurs. Dalam kondisi normal itu tidak terjadi.  Semoga sampai akhir tahun normal kembali dan Pertamina bisa mencatatkan laba pada tahun 2020. Bukan  tidak mungkin tahun 2021 Pertamina bisa masuk daftar 500 Fortune lagi.”

“ Apa solusinya agar Pertamina bisa menjadi perusahaan berkelas dunia dan tidak mudah tersingkir dari 500 Fortune ?

“ Solusinya, ya Pertamina harus segera IPO. Tujuannya agar hutang bisa di refinancing sehingga struktur permodalan pertamina bagus dan tentu meningkatkan kemampuan leverage perusahaan. Semakin besar leverage semakinn besar dia bisa mendapatkan financial resource dan tentu semakin mudah melaksanakan program ekspansinya. Seperti membangun refinery dan downstream Oil and Gas.”

“ Jadi kuncinya IPO itu?

“ Ya itu yang strategis. Kalau engga, Pertamina akan terjebak dengan utang berkatagori senior. Walau terkesan konservatif namun tidak bisa lincah. Di era Global sekarang ini, perusahaan tidak bangkrut karena utang tetapi karena lambat begerak alias engga lincah. Kelincahan kan butuh sumber daya pendanaan.”

“ Kapan pengusaha nasional kita mampu mendunia dan terdaftar di 500 fortune ? 

“ Sudah ada pengusaha Indonesia yang mampu. “

“ Siapa ?

“ Martua Sitorus. Dia satu satunya pengusaha Indonesia yang mampu mendirikan perusahaan berkelas dunia dan masuk dalam list 500 forune dengan omzet penjualan per tahun mencapai US$42,62 miliar atau kurang lebih Rp. 600 triliun atau seperempat dari APBN kita. Perusahaan yang didirikannya adalah Wilmar International. Menurut Majalah Fortune  perusahaannya menduduki peringkat ke-3 sebagai Perusahaan Paling Dikagumi di Dunia khususnya industri makanan. Tahun ini Wilmar berada pada urutan 285 dari 500 Top Perusahaan di Dunia. Tetapi sayang sekali perusahaanya tidak terdaftar di Indonesia. Itu terdaftar di Singapore.”

“ Oh sayang sekali ya. Kenapa engga terdafter di Indonesia.”

“ Mungkin portfolio bisnis dia di Indonesia kurang dari 50% atau lebih banyak di luar negeri. Mereka beroperasi di 50 negara di dunia. "

Kerjasama China- Indonesia, manufaktur Vaksin COVID-19

Saya telp teman menanyakan soal kebijakan impor bulk Vaksin dari China. Teman ini menurut saya punya kompetensi menjawab. Karena di samping dia ilmuwan juga punya akses ke pemerintah. Menurut dia memang kita belum ada alat riset Bio-Safety Laboratory. Lab yang dirancang dengan tingkat keamanan yang tertinggi dengan kriteria BSL-4. Iran punya, seharusnya kita juga punya. Apalagi penduduk kita nomor lima di dunia. Selama ini kita hanya jadi manufactur saja dari produsen obat di luar negeri. Ya semacam tukang packing saja.  Namun dalam kerjasama dengan Sinovac sudah ada kewajiban transfer tekhnologi. Tetapi itu berkaitan dengan produksi vaksin yang sesuai dengan standar WHO,  bukan bagaimana menciptakan formula vaksin. Soal ini memang harus ada persiapan pusat riset virus yang modern. 

Yang saya sedihkan, berpuluh tahun kebijakan negara benar benar tidak berorientasi kepada kemandirian. Karena semua tahu bahwa pharmasi khususnya vaksin itu sama dengan alutsita tempur. Negeri ini populasinya nomor 5 terbesar di dunia. Benar benar idiot kalau pemimpin tidak berpikir mandiri dan bergantung nyawa ratusan juta rakyat kepada asing, khususnya di saat pandemi. Puluhan tahun kita menghadapi berbagai pandemi, berpuluh tahun kita bakar uang untuk subsidi BBM. Sementara nyawa rakyat diserahkan kepada asing dan kita membuang devisa untuk asing semakin kaya.  Betapa besar dosanya penguasa sebelum ini. Mereka diberi amanah namun mereka bermain main dengan amanah itu. 

Bukan itu saja. Mindset ilmuwan kita juga ikut tercemar. Padahal mereka sekolah tinggi berkat investasi pemerintah di bidang pendidikan. Mereka jadi elite di negeri ini. Karena 99% rakyat tidak punya kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi. Tetapi hasilnya? mereka hanya jadi imuwan dengan titel hebat, dan mendapatkan kehidupan layak karena statusnya. Sementara kemandiria di bidang pharmasi tidak tercapai.

Untunglah di saat pandemi ini, kesadaran Pemerintah bangkit. Jokowi sudah pastikan kemandirian bidang pharmasi harus jadi focus utama ke depan. Di APBN anggaran stimulus untuk kemandirian  industri pharmasi disediakan. Pertanyaannya adalah sejauh mana political will itu. Apakah hanya sebatas anggaran? Bagaimana dengan sarana Lab Modern berstandar biotekhnologi? Di samping itu, tata niaga Obat juga perlu dibenahi agar tidak hanya kebijakan sebatas retorika.

***

Sebelum tahun 2008 industri pharmasi China memang penuh dengan skandal obat palsu dan kualitas rendah. Namun setelah tahun 2008, China mengundang para sarjananya yang diaspora di luar negeri yang bekerja di Industri Besar Pharmasi di Amerika dan Eropa. Mereka diundang bukan dijadikan pekerja tetapi dijadikan pengusaha. Tentu mereka akan di dampingi ahli menagement dan business. Beijing memberikan kebebasan mereka melakukan riset pharmasi terapan maupun formulatif. Semua anggaran disiapkan pemerintah China. Bukan itu saja, semua sumber daya China berupa pasar besar dibuka lebar bagi mereka. Dengan memberikan aturan dimana pemerintah sebagai market offtaker.

Beberapa tahun lalu sekelompok ilmuwan China yang bekerja di pusat riset industri pharmasi Kanada berkumpul. Mereka memutuskan untuk kembali ke China. Namun mereka minta empat orang dulu pulang, salah satunya Yu Xuefeng. Kalau memang sukses, yang lain akan nyusul. Empat orang itu pimpinan puncak di bidang riset pada perusahaan pharmasi di Kanada. Benarlah. Mereka datang ke China disambut dengan karpet merah oleh pemerintah, dengan memberikan izin dan modal mendirikan perusahaan Biotekhnologi di Tianjin, CanSino Biologics Inc. Bahkan Militer China memberikan bantuan tenaga akhli bidang virologi kepada mereka.

Walau masih merugi sebesar USD 22 juta namun perusahaan yang berdiri tahun 2014 itu telah menjadi perusahaan terdepan dalam riset Virus. Kini tahun 2020 nama mereka mendunia karena  diaggap sebagai perusahaa terdepan dalam riset Vaksin Corona. Mereka megalahkan perusahaan raksasa di bidang Pharmasi yang sudah puluhan tahun pengalaman. Seperti CanSino banyak di China yang berdiri berkat dukungan penuh pemerintah. Namun mereka tidak bekerja di BUMN.  Tidak jadi PNS. Pemerintah China membina mereka jadi enterpreneur dan melengkapi mereka dengan team ahli bidang bisnis dan marketing.

Itu sebabnya setelah tahun 2008 China leading dalam riset pharmasi. Kemajuan sangat pesat. Pusat biotekhnologi dasar dibangun sangat modern di Pulau Hainan dan Wuhan. Semua fasilitas itu sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh ilmuwan China, termasuk bagi mereka yang diaspora di luar negeri untuk pulang membangun China lewat industri pharmasi.

***

Di China ada tiga produsen vaksin COVID-19. Yaitu Sinovac, Sinopharm dan CanSino. Diantara tiga itu pemerintah memilih Sinovac sebagai partners. Harga Vaksin Sinopharm kemungkinan dihargai tidak lebih dari 1.000 yuan atau sekitar Rp 2,1 juta per paket. Berapa harga buatan Sinovac ? Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, termasuk PT Bio Farma Tbk., harga vaksin berkisar antara US$ 5 sampai US$ 10 per buah. Pertanyaannya berapa harga per paket ? belum tahu pasti.  Yang jelas bila dari awalnya direncanakan sebesar 350 juta buah, dengan anggaran sebesar Rp 25 triliun hingga Rp.30 triliun, sekarang pemerintah pada awalnya hanya impor sebesar 50 juta unit. Memang vaksin bisnis yang menggiurkan. Apalagi sumber dana dari APBN, marketnya terjamin. 

Bagaimana teknis kerjasama antara Bio Pharma dan Sinovac ? Sinovac sebagai supply Chain manufaktur Vaksin kepada Bio Pharma. Bio Pharma membeli dari Sinovac berupa bulk vaksin ready to fill. Apa itu? Antigen yang sudah dimurnikan, yang sudah ditambahkan bahan khusus. Dalam proses manufactur, bulk vaksin itu diolah atau di fill sehingga menjadi Vaksin siap di pasarkan. Memang dalam proses manufaktur itu- walau kecil sekali- masih ada kandungan dalam negeri (TKDN). Artinya tidak 100% kandungan impor. Dalam hal ini Bio Pharma sudah pengalaman sebagai manufaktur virus yang sudah ada di pasaran seperti Virus hepatitis dll. 

Apakah kita mungkin mampu menerima transfer tekhnologi dari China. Dapat informasi bahwa memang Lab kita engga punya alat dan kemampuan sampai pada tahap pemurnian antigen. Jadi memang puluhan tahun Bio Pharma itu hanya jadi tukang packing aja. Nah dalam MOU antara Sinopac dengan BIo pharma ada kewajiban transfer technologi. Apanya yang mau ditransfer? risetnya udah selesai kok. Jadi transfer tekhnologi hanya sebatas gimana meracik aja dan manufactur. How to create ? , engga ada. Setidaknya sudah ada political will dari pemerintah untuk jadi pijakan awal tekad kemandirian pharmasi. Ya selanjutnya  tergantung dari kebijakan pemerintah mendorong para ilmuwan mau bekerja keras sebagai tuan di negeri sendiri.

Kalau sekarang kembali sebagai manufaktur saja seperti sebelumnya, moga cepat berubah menjadi produsen. Kalau bisa kandungan konten dalam negeri bisa 90%. Kuncinya adalah riset dan semangat juang untuk mencapai kemandirian. Akhirnya saya harus berkata “ selamat datang Sino Vaksin. Kami siap bayar demi bisa sehat dan normal lagi. Karena kami tidak punya pilihan lain. Moga kalian tepati janji mentransfer otak pinternya kepada kami. Agar kami bisa pula mandiri seperti kalian.”

Omnibus law dan buruh?

33 perusahaan China bidang tekstil dan karet lebih memilih merelokasi pabrik ke Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Thailand. Alasan mereka sama, yaitu soal buruh. Maklum industri tekstil dan karet adalah industri yang sudah masuk katagori sunset namun pada karya. Kalau tidak efisien, pasti kalah bersaing. Kunci suksesnya industri semacam ini adalah efisiensi dari segi output produksi. Contoh sederhana saja. Produk tekstil kita kalah bersaing dengan China. Padahal upah buruh China empat kali dari upah buruh di Indonesia. Itu penyebabnya karena produktifitas buruh China 10 kali dari buruh Indonesia. Kalaupun China relokasi ke Vietnam atau Malaysia atau Thailand, itu karena alasan yang sama, yaitu soal produktifitas.

Pada awal China membangun,  upah buruh AS terkesan murah walau secara nominal sangat tinggi di bandingkan China. Karena produktifitas AS memang tinggi. Namun berjalannya waktu, produktifitas China naik berlipat mengalahkan produktifitas AS. Selanjutnya proses natural dan rasional terjadi. Banyak pabrik di AS yang tutup dan relokasi ke China. Ini bukan karena Pengusaha AS tidak peduli kepada nasionalisme. Tetapi lebih karena alasan bisnis. Kalau mereka tidak bisa bersaing dari segi efisinesi mereka akan bankrut dengan sendirinya. Tentu mereka bukan lagi sumber pendapatan pajak. Tetapi jika mereka relokasi ke CHina, toh mereka masih tetap menjadi sumber pendapatan pajak bagi AS.

Lantas apa penyebab produktifitas buruh di AS dan Eropa menurun sementara China terus meningkat? Penyebab utamanya adalah semakin kuatnya pengaruh serikat pekerja di lingkungan pabrik. Pengaruh ini bukan untuk meningkatkan produkitiftas tetapi sudah meganggu atmosfir menagement pabrik. Intrik antara serikat pekerja dan menagemen terjadi. Terkesan menekan pengusaha.  Lebih dominan untuk memuaskan buruh daripada berpikir menemukan solusi bagaimana meningkatkan etos kerja para buruh.  Suka tidak suka, harus diakui bahwa serikat pekerja dimanfaatkan oleh para politisi yang mengusung program populis. Contoh sederhana terjadi di Indonesia. Massive nya relokasi pabrik dari Jawa Barat dan Banten ke Jawa Tengah adalah dengan alasan yang sama.

Sejak beberapa tahun lalu Teman saya pengusaha Korea memindahkan pabriknya di Tangerang ke Semarang. Trend relokasi pabrik dari Jawa Barat ke Semarang memang sangat cepat sekali dari tahun ke tahun. Bahkan berita soal kenyamanan investasi di Jawa Tengah itu menjadi omongan di sela sela rapat bisnis di luar negeri. Sama seperti mereka membicarakan tentang kenyamanan investasi di Vietnam. Apa yang membuat nyaman para pabrikan? Buruhnya yang mau di didik dan cepat sekali mengikuti budaya perusahaan. Dan yang lebih penting lagi adalah walau ada serikat pekerja di lingkungan pabrik namun mereka tidak terlibat intrik dengan pengusaha. Mereka justru menjadi perekat antara buruh dan management. Sehingga atmosfir kerja jadi nyaman dan tentu berujung kepada produktifitas.

Kemarin saya chat dengan nitizen yang mempermasalahkan soal Omnibus Law yang katanya merugikan pekerja.

“ Babo, mengapa rezim Jokowi berpihak kepada pengusaha. ? Kata nitizen.

“ Saya tidak melihat soal keberpihakan pemerintah kepada pengusaha. Yang saya lihat adalah kebijakan rasional.”

“ Rasional gimana ?

“ Pertama soal UMR. Itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam hal ini baik pengusaha atau buruh di tempatkan secara makro oleh negara. Pengusaha harus melihat perkembangan ekonomi wilayah. Kalau ekonomi naik ya apapun alasannya, UMR harus naik. Kalau keberatan dengan UMR ya silahkan pindah ke wilayah yang pertumbuhan ekonominya rendah.  Artinya, kalau ekonomi tumbuh buruh juga harus makmur. Engga bisa hanya pengusaha saja. 

“ Bagaimana dengan ketentuan soal pesangon ? mengapa tidak sesuai dengan UU perburuhan yang ada.?

“ UU perburuhan yang ada lebih banyak merugikan buruh soal pesangon. Kalau sengketa di pengadilan pekerja jarang menang. Karena pada akhirnya pengadilan pasti memenangkan pengusaha dengan alasan agar pabrik tetap jalan. Karena memang UU yang ada itu memberatkan pengusaha membayar. Nah dengan aturan omnibus law, masalah itu dibuat rasional. Yaitu memastikan pengusaha tidak keberatan membayar dan buruh pasti dapat haknya. “

“ Tetapi itu tidak adil, Babo “

“ Dalam bisnis, keadilan itu harus di tempatkan dalam persepsi bisnis. Engga ada yang gratis. Artinya kalau tidak mau di PHK, ya tingkatkan etos kerja. Tingkatkan produkitifitas. Hanya itu caranya kalau ingin dapatkan keadilan. Pengusaha kan engga bayar orang tetapi bayar kinerja. Artinya, kalau kinerja bagus, produktifitas meningkat, efisiensipun pasti terjadi. Pasti perusahaan bisa bersaing untuk meningkatkan penjualan. Kalau perusahaan untung. Ekonimi wilayah akan meningkat. UMR akan meningkat dengan sendirinya dan engga mungkin ada PHK. Gitu berpikirnya.”

“ Kenapa upah selalu dikaitkan dengan efisiensi. Kalau cara berpikir seperti itu kan memang kapitalis banget” Kata nitizen.

“ Pengusaha itu tidak ada masalah meningkatkan upah. Bahkan dua kali UMR pun mereka bersedia. Asalkan produktifitas meningkat 4 kali. Karena ukuran pabrikan adalah output atau cost per unit. Semakin tinggi output semakin rendah biaya per unit. Tentu semakin efisien pabrik dalam menghasilkan produk per unit. Jadi perhatikan dengan baik. Bukan UMR yang dipermasalahkan tetapi produktifitas. Itulah efisiensi sesungguhnya.”

“ Mengapa ?

“ Setiap pengusaha dalam membuat keputusan investasi yang utama dipikirkan setelah semua aspek bisnis dipertimbangkan adalah masalah buruh. Apakah buruh tersedia? Kalau tersedia, apakah budaya mereka bisa menerima kebijakan perusahaan tentang produktifitas.  Pertanyaan berikutnya adalah apakah buruh tergantung kepada Serikat Pekerja? kata saya.

“ Masalah budaya tentu bisa diatasi dengan pendidikan dan pelatihan. Masalah skill juga sama.”

“ Tetapi budaya buruh yang berpolitik lewat geraka Serikat Pekerja, itu adalah momok yang menakutkan  bagi pengusaha. Karena itu sama seperti pengerat yang secara lambat namun pasti merusak budaya perusahaan. Hanya masalah waktu, perusahaan akan kehilangan momentum meningkatkan produksi dan pasti tidak efisien. Kalau tidak efisen maka kalah dalam persaingan.”

“Artinya orientasinya laba ?

“ Lah memang laba, tetapi lewat kerja keras. Karena uang tidak didapat dari langit tetapi dari utang dan investor. Mereka udah kaya sebelum pabrik di bangun. Artinya kalau karena pabrik kekayaan mereka berkurang, ngapain mereka invest. Jadi pekerja juga harus punya mindset sebagai wirausaha. Pastikan etos kerja bagus agar dapat uang juga bagus. Jangan berharap dan menuntut gaji gede lewat demo. Itu useless. Perbaiki saja etos kerja, uang akan datang dengan sendirinya secara melimpah. Yakinlah. Mana ada pengusaha bego yang mau rugikan pekerja yang produktif. “ Kata saya. 

“ Ya. Babo terimakasih. "

UU Cipta Lapangan kerja ( Omnibus Law)

Pemerintah mengharapkan pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dapat dituntaskan di DPR "paling lambat" awal September 2020. Omnibus Law, atau perampingan aturan, sesungguhnya terdiri dari beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), atau yang juga dikenal sebagai 'kluster' terkait beberapa sektor, di mana secara keseluruhan berpotensi mengubah lebih dari 1.000 pasal dalam 79 Undang-Undang yang berlaku, termasuk UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana formulasi kenaikan upah minimum Daerah dalam rancangan hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dua hari lalu, hari sabtu saya bertemu dengan direksi saya di kantornya. Saya pilih hari libur karena bisa santai bicaranya. Kami membahas soal bisnis. Namun akhirnya di waktu santai pembicaraan mengarah ke soal Omnibus Law. Ini memang menjadi concern bagi semua pengusaha. Karena menyangkut peluang yang terbentuk akibat berkurangnya  hambatan regulasi. 

“ Kenapa sih pada ribut Omnibus Law ? Katanya.

“ Ya ini kan masalah politik. Biasa saja.  Satu UU Omnibus Law  ini akan menjadi entry point untuk masuk ke 79 UU lainnya. Bayangkan kalau ada beberapa UU yang dijadikan sebagai Omnibus Law, berapa UU yang dapat dikendalikan langsung di tangan Presiden? Presiden akan menjadi sole maker of law. Yang sangat kental polemik. Itu berkaitan dengan Pasal 166 dan Pasal 170. Pasal 166 menyebutkan bahwa peraturan daerah bisa dicabut dengan peraturan presiden. Ada berapa banyak Perda yang jadi sumber pemerasan oleh elite PEMDA dicabut. Tentu Pemda akan meradang. Adapun Pasal 170 menyebut pemerintah dapat mengubah UU menggunakan peraturan pemerintah.” Kata saya mencoba mencerahkan.

“ Apakah kewenangan pembuatan hukum merupakan bagian dari diskresi presiden?  Mengingat output utama diskresi adalah action based policy,  bukan hukum. Lantas dimana trias politika? Apakah ingin menempatkan presiden diktator secara konsitusi?” katanya mulai terpengaruh retorika oposan.

“ Menurut saya, terlepas dari itu semua yang diperdebatkan, keadaan sekarang di tengah krisis global dan terjadinya penurunan permintaan eksport serta semakin ketatnya likuiditas investasi global, kalau kita masih berpikir dan bekerja dengan metode trias politika, kita sedang mengubur diri kita sendiri.”Kata saya.

“ Kenapa engga dioptimalkan fungsi DPR? Katanya. Ini pertanyaan benar benar oposan.

“ Kalau periode kemarin DPR kerja yang benar, dan ketua DPR nya bukan kadrun, tentu tidak perlu ada UU Omnibus Law, dan sekarang kita sudah booming investasi seperti vietnam. Tapi DPR kita yang lalu membuang waktu 5 tahun dengan omong kosong, sementara mereka menghabiskan APBN sebesar kurang lebih Rp. 25 triliun. Memanfaatkan sistem presidentil dan hak prerogatif presiden dalam membuat UU tidak salah. Apalagi di saat krisis.  Nanti kalau ekonomi sudah stabli lagi, DPR bisa kerja tenang untuk merevisi UU itu agar sesuai dengan prinsip demokrasi. Entah kalau DPR dan oposisi memang tujuannya untuk menghambar ekonomi dan berharap hidup dari produksi UU yang bertele tele. “ Kata saya.

“ Pertanyaan nya apakah se urgent itu sehingga perlu ada UU by pass ?

“ Tentu urgent. Karena kita berpacu dengan waktu. Berpacu dengan pertumbuhan penduduk. Berpacu dengan ledakan angkatan kerja. Berpacu dengan harga terus naik. “ 

“ Okelah. Tetapi kan bisa di speed up kerja DPR era sekarang. “

“ Proses UU di revisi atau dibuat, itu panjang sekali di DPR. Engga mudah. Apalagi mau mengubah 72 UU. Bisa  bisa sampai berakhir periode mereka , UU itu hanya selesai 5. Kan konyol” 

“ Dasar strategisnya apa sih sampai segitu ngototnya pemerintah ingin membuat UU Omnibus Law ?

“ Gini ya. Sebelumnya ekonomi bergerak karena faktor penguasaan Tekhologi serta modal yang terpusat di AS dan Eropa, yang berdampak pada imbalance economy global. Namun Sejak kejatuhan Wallstreet 2008 secara lambat namun pasti terjadi penyuasaian ekonomi (economy adjustment )  secara global. Memang  China adalah fenomena pemicu perubahan, terutama sejak ekonomi china terus membesar. Sementara AS dan Eropa tidak kunjung bisa menyelesaikan recovery ekonominya. Dampaknya terjadi perubahan struktural. Berubahnya cepat sekali. Sekarang dunia sedang melakukan koreksi terhadap status quo ekonomi untuk menuju keseimbangan baru.”

“ Apa itu? 

“ Ya. Ekonomi tidak lagi bergantung kepada hegemoni geopolitik dan geostrategi negara asing untuk menguasai SDA.

“ Mengapa tidak lagi tergantung kepada hegemoni geopolitik dan geostrategis Negara Asing?

“ Dulu penguasaan SDA kan karena adanya geopolitik dan geostrategis negara kuat kepada negara lemah. Politis sekali sifatnya. Dari sini lahir bisnis rente antara penguasa dengan investor. Itu sangat tidak efisien dan mengakibatkan bubble economy.  Mind corruption lewat aturan dan UU terjadi massive agar birokrat dan politisi bisa menikmati rente ekonomi. Itu memang seni menjajah yang merupakan kolaborasi antara penguasa dan pengusaha asing. Namun berlalunya waktu, uang tidak lagi berada di tangan Pemerintah tetapi di tangan swasta. Semua negara sekarang terjebak utang gigantik. Karenanya geopolitik hegemoni negara kuat tidak lagi efektif mendatangkan investasi. Ya sekarang swasta berperan pegang kendali bandul ekonomi masa depan. Nah kamu kan tahu. Di mana mana swasta motifnya adalah bisnis dan tentu laba.”

“ Maksud motive bisnis sekarang itu gimana. Apa beda dengan sebelumnya ?

“ Loh dulu kan izin bisnis diberikan kepada kroni kekuasaan. Setelah itu mereka jual izin itu kepada Asing. Mereka tanpa kerja, tiduran dapat fee sebagai pengusaha rente. Era sekarang itu engga bisa lagi. Investor yang masuk bukan lagi investor rente atau abal abal. Mereka investor institusi. Mereka engga mau berhubungan dengan broker atau pengusaha yang dekat dengan kekuasaan. Mereka ingin berbisnis sebagaimana bisnis pada umumnya. Nah kalau proses perizinan masih seperti model lama, ya mereka cari tempat lain. Toh sama saja. 

“ Mengapa sama saja?

“ Karena sudah ada ME-ASEAN, China Free Trade Asean, Korea Free Trade Asean, Jepang Free Trade Area, APEC, Indo Pacific. Dengan adanya kerjasama regional itu hambatan tarif udah engga penting lagi. Kini kuncinya adalah efisiensi bisnis. Nah kalau kita tidak berubah, kita hanya jadi penonton bego, seperti nonton kehebatan vietnam menarik investasi asing. Lucunya, kita puji vietnam tetapi kita tidak belajar dari Vietnam. Padahal kehebatan vietnam karena regulasi mereka ramping dan SDM hanya handal”

“ Ok lah. Saya dengar aktifis buruh protes. Menurut mereka UU Omnisbus law ini tidak berpihak kepada buruh. Lebih berpihak kepada pengusaha.” 

“ Gini ya. Soal UMR itu dasarnya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah semakin tinggi UMR. Itu wajar saja. Karena pertumbuhan ekonomi biasanya dipicu oleh inflasi dan tentu dampaknya harga akan naik. Sebelumnya UMR ditetapkan sesuka PEMDA tanpa memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Jusru itu tidak adil dari sisi pekerja maupun Pengusaha. Dan lagi UMR itu hanya patokan minimal saja. Bukan keharusan jumlahnya sebesar itu. Kalau memang buruh itu produktifitasnya tinggi, tentu perusahaan akan bayar upah lebih tinggi dari UMR. Di mana mana pengusaha juga ingin jadikan buruh itu sebagai asset bernilai meningkatkan pertumbuhan usaha. Jadi egga perlu terlalu kawatir. Sebaiknya focus aja bagaimana meningkatkan produktifitas. “ 

“ Terus gimana dengan UMKM?

“ Dengan adanya arus investasi asing, itu akan berdampak berganda terhadap ekonomi nasional khususnya bagi UKM. Setidaknya peluang supply chain barang dan jasa akan melahirkan bisnis baru yang massive. Karena engga mungkin investor seperti China, korea atau jepang mau boyong supply chain ke Indonesia. Tentu mereka butuh kontraktor atau suplaier lokal untuk mendukungnya.”

“ Bisa kasih contoh kongkrit ?

“  Contoh  pabrik alas sepatu wanita kamu di Jateng itu. Kamu kan butuh supply chain kayu randu dan serbuk kayu, dan itu tidak perlu modal besar. Belum lagi setiap pembangunan industri atau manufaktur akan meningkatkan peluang jasa kotruksi dan bahan material bangunan. Setelah pabrik berdiri, diperlukan bisnis catering untuk makan karyawan. Tranfortasi antar jemput karyawan. Masih banyak lagi termasuk yang tidak terkait langsung dengan adanya investasi asing itu, seperti tempat hiburan, restroran, hotel dll.  Luas sekali dampak bergandanya. “

Dia terdiam. Saya berdiri untuk menyudahi diskusi karena harus pulang. “ Uda, boleh tanya engga ?

“ Tanya aja. “

“ Kenapa Uda selalu bela Jokowi?

“ Dari tadi apa saya ada sebut nama Jokowi ? Apa yang saya sampaikan itu berkaitan dengan agenda negara. DPR dan Pemerintah punya concern yang sama. Ingat nasehat saya. Kita sebagai pengusaha harus mendukung setiap kebijakan pemerintah. Jangan ngeyel. Dan lagi kamu kan engga tahu peliknya urus izin dan masalah karena izin itu. Selama ini kan saya juga jadi bumper kamu kalau ada masalah dengan Pemerintah. Capek tahu. Apalagi kalau telp mereka, pasti harus bujuk mereka. Angkat telor orang itu sebel banget. They fuck us. Paham? “ Kata saya. 

“ Itu kenapa masih Photo SBY di kamar kerja kamu?” kata saya melirik ke dinding kamar kerjanya.

“ Biarin ajalah engga ngaruh.”

“ Kamu boleh bilang engga ngaruh. Kalau nanti ada tamu kamu yang kebetulan kader PDIP, pasti dia tersinggung. Kalau mereka tersinggung bisa panjang urusannya. Ya repot saya juga.” Saya langsug keluar. Di depan lift saya ketemu office boy. “ Min, kamu lihat photo di kamar kerja ibu itu. Turunkan sekarang dan besok beli photo Jokowi." Kata saya melirik kepada direksi saya. Dia hanya senyum aja.