China bantu Freeport Indonesia.

 

Berkat tambang nikel dan tembaga, semua negara maju bergabung dalam konsorsium. Negara mana saja ? AS, China, Jepang, Prancis. Hebatnya mereka bergabung membawa tekhnologi dan uang untuk terjadinya kolaborasi dan partnership. Tentu mereka harus bermitra dengan PT. Aneka Tambang, PT. Inalum, PT PLN. Dalam pembangunan akan melibatkan BUMN kontruksi dengan nilai  lebih dari Rp. 100 triliun. Komitmen ini sudah settle pada tanggal 30 November. Jokowi sudah setuju untuk mempercepat perizinan, yaitu membangun pusat Industri pengolahan tembaga dan nikel di Weda Bay, Halmahera. Alasannya lebih dekat ke bahan baku. Jarak antara pelabuhan Freeport di Timika di pantai selatan Papua ke Halmahera hanya 2.660 kilometer,

Bagaimana sampai negara besar bersatu? berawal dari talik ulur antara FI dan Pemerintah. Pemerintah tetap memaksa FI agar mengolah hasil tambang di dalam negeri. Terserah dimana mau dibangun. Stop ekspor mentah. Setelah dua tahun dalam negosiasi yang rumit akhirnya disepakati. Dalam jangka pendek FI harus tambah kapasitas produksi smelter sedikitnya 30% ( 300.000 DMT) per tahun dari yang ada ( 1 juta DMT). Itu artinnya mitra FI yaitu PT Smelting ( Mitsubishi Material Corporation) di Gresik, Jawa Timur harus mau ekspansi. Namun itupun tidak mudah. Karena biaya logistik sangat mahal. Maklum jarak antara pelabuhan Freeport di Timika di pantai selatan Papua ke Gresik 4 ribu kilometer. Jadi secara bisnis ekspansi itu tidak menguntungkan.

Di saat yang tidak pasti itu, solusi datang dari Tsingshan Steel. Perusahaan China yang masuk dalam daftar 329 top fortune dengan karyawan 80.000. Mereka memang piawai dan berpengalaman dibidang peleburan tembaga. Mereka memiliki lebih 330 paten dan copyright dibidang tekhonologi smelter. Tsingshan Steel setuju membiayai ekspansi 300.000 DMT per tahun pada smelter PT Smelting ( Mitsubishi Material Corporation). Saat sekarang sedang dilakukan perhitungan detail antara Mitsubishi dan Tsingshan Steel. Yang jelas Tsingshan Steel siap menyelesaikan ekspansi smelter yang ada dalam 18 bulan dengan total investasi USD 250 juta. Itu dilakukan di Weda Bay-Halmahera. 

Masalah ekspansi FI teratasi. Pertanyaannya adalah Mengapa Tsingshan Steel exciting invest untuk smelter Freeport? karena FI membayar Tsingshan Steel  untuk biaya TC/RC ( upah pemurnian) 5 % diatas tarif intenational. Itu sama dengan besaran pajak yang FI bayar kalau mereka ekspor konsentrat. Namun bagaimanapun itulah cara cerdas pemerintah untuk mendapatkan nilai tambah dari SDA tambang kita. Tsingshan Steel juga akan dapat peluang mendapatkan nilai turunan dari bahan mineral tambang itu. Apa ? logam tanah jarang yang sangat bernilai untuk industri high tech.

Pada waktu bersamaan, Tsingshan bersama konsorsiumnya; Huayou, dan Zhenshi, Eramet Group (Prancis), PT. Aneka Tambang  telah sepakat merealisasikan pembangunan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) seluas 2000 hektar dengan investasi sebesar USD 7,5 miliar. IWIP untuk mengembangkan deposit bijih nikel dan 30kt/Ni Nickel Pig Iron.  Termasuk industri hilir, seperti nickel sulfate (NiS)4), NCM/NCA, precursor, sampai menghasilkan produk akhir berupa Li-ion baterai untuk kendaraan listrik. Juga pengolahan tembaga dan emas FI 100 % dilakukan di IWIP, tidak lagi di Jepang dan Spanyol.  Kelak Smelter Fi di Gresik juga pindah ke Weda Bay. Tahun 2023 Mega proyek ini sudah rampung. IWIP bakal menjadi kawasan industri terpadu pertama di dunia yang mengolah sumber daya mineral dari mulut tambang menjadi produk akhir.

Secara politik, keberadaan mega proyek ini mempersatukan China, Jepang. Prancis dan AS. Membuat Indonesia semakin diperhitungkan. Karena semua pihak akan menjaga Indonesia sebagai kawasan yang damai. Apapun politik akan kalah dengan bisnis, selagi bisnis melahirkan kolaborasi dan partnership. Saya yakin 10 tahun lagi Halmahera akan jadi kota hebat seperti Capetown di Afrika Selatan. Ya perjuangan sejak era SBY- sejak UU Minerba disahkan, baru sekarang kita mampu merealisasikan industri tambang secara terpadu. Dan hebatnya Jokowi, itu diarahkan tidak dibangun di Jawa tetapi di Indonesia timur.  Ya rakyat Indonesia timur berhak mendapatkan kemakmuran dari SDA mereka.

Mengeringnya likuiditas rente bisnis.

 

Masalah kita sekarang ini, kata teman waktu ketemu saya  dua hari lalu di Thai Resto, adalah kita tidak punya stok pemimpin Nasional yang sekaliber Jokowi. Banyak yang mumpuni namun mudah ditebak mereka bagian dari masa lalu dan terhubung dengan bisnis rente. Sementara tahun 2024 kemungkinan PDIP akan lead lagi dalam pemilu. Yang membuat resah bukan rakyat, tetapi para elite politik yang sudah mulai kehilangan akses   politik terhadap financial resource. Tahun 2024 ini adalah pertarungan to be or not to be. Kalau PDIP menang lagi, habis mereka. Makanya walau tahun 2024 masih lama, namun pertarungan politik terus terjadi. Mengapa ?

Kamu bayangin aja. Tadinya Sertifikasi Halal , dana haji , itu financial resource bagi elite ormas islam. Itu engga kecil loh. Itu sumber daya keuangan puluhan triliun. Sekarang sertifikasi halal dan dana haji diambil alih negara. Kebayang dech, sebelumnya mereka hidup senang dari patron tetapi sekarang itu pahit banget hidup. Artinya kekuatan politik memang didesain untuk memotong sumber daya keuangan elite ormas islam.

Sekarang KPK tidak lagi jadi alat politik untuk menggoyang sistem pemerintahan Karena UU kPK yang baru praktis KPK dikendalikan Presiden. KPK diam bukan berarti engga kerja. Engga ada berita vulgar bukan berarti engga ada operasi. Operasi pencegahan berjalan efektif. Karena KPK bisa secara resmi melakukan penyadapan. Dewas selalu approved permintaan KPK untuk sadap. Tadinya hasil sadapan KPK memang berhasil melakukan OTT tetapi engga bisa jadikan alat pembuktian di pengadilan karena tidak ada izin. Akhirnya tidak efektif menjerat tersangka dengan hukuman yang berat. Ini juga jadi masalah. Sumber pendapatan elite Politik dari sistem birokrasi engga mudah lagi.

Gurita ekonomi dan Politik cendana itu masih sangat luas di Indonesia. Bambang Tri dicekal oleh kejaksaan. Ini operasi menyasar kemana mana. DPR sudah meratifikasi kerjasama dengan Swiss tahun ini untuk memburu money laundry. Saya dengar kabar beberapa pengusaha sudah mulai stress dengan sikap SMI menyentuh Bambang Tri itu. Kasus Jiwasraya itu keliatan sederhana. Tetapi sangat politis. Kasus Mayapada dan Bukopin itu juga langsung menyentuh ujung rahim elit senior partai. Beberapa eiite Partai tersangkut. Tetapi sengaja disandera secara politik.

Puncaknya adalah disahkannya UU Cipta Kerja. Disahkannya UU ini tidak mudah dan tidak ikhlas bagi anggota DPR. Ini yang dihantam adalah statusquo sistem birokrasi dan otonomi daerah yang selama ini sebagai sumber rente bagi elite partai. Tetapi karena segudang kasus elite yang di trade off  terpaksa UU ini disahkan DPR. Yang namanya engga ikhlas, tentu kapan saja bisa jadi masalah kalau ada kesempatan. Tetapi apa mau dikata. Itu sudah dikunci oleh PDIP. Ada PDIP man di jatung penegakan hukum; Kejaksaan agung, BIN, KPK , BPK. Mereka akan kawal itu dengan baik. Setiap gerakan, akan berujung kasus. Karena stok kasus di tangan mereka buaaanyak.

Jadi desain besar dari politik Jokowi periode kedua ini, adalah desain Politik PDIP. Apa tujuannya? agar politik tetaplah politik. Tidak tercemar oleh pengusaha rente. Proses politik adalah proses konstitusi tanpa tercemar politik identitas. Siapapun boleh tampil sebagai pemenang asalkan dia memang dicintai rakyat dan mampu. Ya seperti layaknya kerja profesional. Kedatangan MRS dengan segala riak, adalah trial and error sejauh mana pemerintah lead atas semua sumber daya. Tentu penyelesaian bijak akan bertumpu kepada rekonsiliasi. Bukan antara MRS dengan pemerintah. Tetapi antara sesama elite saja; Partai dan Ormas. Tentu rekonsiliasi untuk rakyat, bukan bagi bagi kavling sumber daya. Di sinilah peran TNI sebagai penyeimbang.

Relawan Jokowi jadi Komisaris BUMN?

 

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang N0 40 tahun 2007 tentang Pereroan Terbatas, Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Artinya, secara prinsip, peran Komisaris sebenarnya adalah melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi. Namun, komisaris secara individu tidak punya kekuatan yang berarti dalam mengawasi direksi. Dia baru punya kekuatan atau peran yang menentukan jika dilakukan secara kolektif yaitu yang disebut dengan Dewan Komisaris.

Peran yang dimiliki Dewan Komisaris yaitu mengawasi tindakan Dewan Direksi atau Direksi sehari-hari. Dewan Komisaris bertangung jawab atas pengawasan perseroan seperti diatur Pasal 108 ayat 1 yang mengatakan dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun mengenai usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi. Selanjutnya Pasal 108 ayat 2 menyatakan, pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana Pasal 1 dilakukan guna kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris juga wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya (lihat Pasal 116).

Ada hal yang menarik soal peran Dewan Komisaris ini, sebab dalam keadaan dan waktu tertentu Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan yang semestinya dilakukan Direksi atau Dewan Direksi. Hal ini diatur dalam Pasal 118 UUPT yang menyatakan “Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.” Keadaan tertentu yang dimaksud misalnya, terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan seluruh anggota direksi yang tentunya punya benturan kepentingan dengan perseroan, dalam kondisi demikian Dewan Komisaris yang bertindak mewakili Perseroan untuk melawan anggota Direksi tersebut. Atau dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan sementara, maka Dewan Komisaris lah yang menjalankan peran Direksi tersebut (lihat Pasal 99 Ayat 2 huruf b dan Pasal 107 huruf c UUPT).

Konsekuensinya segala hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap perusahaan dan pihak ketiga berlaku terhadap Dewan Komisaris yang menjalankan peran pengurusan tersebut (lihat Pasal 118 Ayat 2 UUPT). Selain itu, Pasal 121 menyebutkan dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris. Dan komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Artinya berdasarkan UU PT, memang tugas dan tanggung jawab Dewan komisari tidak sebatas pengawas dan hadir dalam RUPS. Tetapi dia juga harus memahami jalannya perusahaan secara utuh dan punya visi kuat untuk memastikan tugas direksi itu tidak menyimpang dari agenda perusahaan. Sehingga kalau terjadi masalah, dia bisa ambil alih kepengurusan secara solving problem dan total solution. 

Tadinya kita bisa berdamai ketika Komisaris BUMN itu titipan partai. Tetapi kini bukan hanya orang partai, malah relawan Jokowi juga jadi komisaris. Engga tanggung tanggung. Ada 17 orang yang jadi komisaris BUMN. Selagi mereka itu memang profesional tidak ada masalah. Yang jadi masalah gimana bila tidak profesional. Malah jadi beban direksi. Kalau komisaris dari profesional, Meneg BUMN bisa dengan mudah copot. Tetapi untuk titipan partai dan relawan, engga mudah dicopot. Suka tidak suka keberadaan mereka karena alasan politik. Itulah yang jadi dilema bila keberadaan komisaris  berhubungan dengan ring 1 presiden. 

Pada awal Jokowi berkuasa, kapasitas BUMN tidak begitu besar. Tetapi berlalunya waktu selama 5 tahun Jokowi berkuasa, kapasitas bisnis BUMN meningkat drastis. Itu ditandai dengan banyaknya penugasan BUMN terhadap pembangunan strategis yang dicanangkan Jokowi. Yang lebih rumit adalah pembiayaan pembangunan itu tidak berasal dari cadangan laba. Tetapi dari hutang dan dukungan pemerintah (APBN).  (lihat grafik di bawah ini). Pada Pada Juni 2020 total ULN BUMN Indonesia mencapai US$ 58,6 miliar (Rp 874,1 triliun) atau naik 22,9% (yoy) di banding posisi Juni tahun lalu yang mencapai US$ 47,7 miliar. Kenaikan ULN BUMN RI ini bahkan lebih tinggi dari kenaikan ULN industrinya maupun total ULN swasta. 

Kondisi tersebut sangat mengkawatirkan. Itu bisa jadi ledakan utang terancam default. Memang negara tidak tanggung jawab terhadap utang BUMN karena merupaka harta terpisah. Namun dampaknya sekali BUMN gagal bayar, itu bisa sistemik terhadap kepercayaan investor kepada dunia usaha di Indonesia. Akan meruntuhkan kepercayaan publik kepada pemerintahan Jokowi. Maklum walau akumulasi asset BUMN separuh PDB nasional namun sumbangannya terhadap PDB hanya 16% Itu sangat significant menggoncang ekonomi nasional.

Apa artinya ? Dengan beban hutang semakin besar, semakin besar juga beban biaya dan cash flow. Kapasitas bisnis sudah overload. Kalau tidak ada langkah exit strategi maka BUMN akan limbung. Untuk membawa BUMN berselancar di tengah tekanan utang dan biaya tetap itu, diperlukan visi hebat dari preskom untuk mengarahkan direksi agar berani membuat keputusan strategis. Mereka harus lebih hebat dalam hal visi global yang berkaitan dengan literasi keuangan. Bukan hanya kelas lokal tetapi global. Mereka juga harus paham tentang kolaborasi dan sinergi yang sehat kepada pihak yang qualified. Karena di saat sulit sangat diperlukan kolaborasi kepada strategis partners.  Kalau engga, akan terjebak bisnis dan management ilusi dari direksi, yang justru mempercepak limbung perusahaan.

Jadi peran Komisaris itu tidak hanya dewan pengawas dan duduk dapat gaji berserta fasilitas. Tidak. Walau UU PT memang begitu. Tetapi untuk kelas BUMN dimana Komisaris adalah juga wakil rakyat pemilik BUMN harus berperan lebih. Seperti Ahok sebagai preskom BUMN. Dia terlibat teknis pengawasan, bukan hanya terima laporan. Memberikan keberanian kepada direksi untuk membuat keputusan strategis dan membuat terobosan agar Pertamina lebih efisien dan efektif melaksanakan tugas pemegang saham. Dia engga takut dengan siapapun. Bahkan berani berbeda pendapat dengan Meneg BUMN kalau dia anggap tidak sesuai tujuan jangka panjang Pertamina.

Apa untung Indonesia kalau boikot Produk Perancis?

 

Secara politik  International, Perancis itu sangat kuat. Dia anggota NATO. Anggota tetap Dewan keamanan PBB. Bersanding sejajar dengan Tiongkok, AS, Rusia, Inggris. Apa artinya? Apapun keputusan PBB tergantung 5 negara itu. Salah satu anggota dewan keamanan menolak, batal keputusan PBB. Jadi kalau mau lawan Perancis mikir dulu dech. Artinya kalau sampai ada lagi serangan teroris di perancis, itu akan di hadapi dengan tindakan keras dan pasti seluruh Eropa termasuk AS akan bantu. Mereka punya konsesus, tidak akan pernah mau diancam oleh negara lain, apalagi oleh teroris.

Secara ekonomi, Walau penduduk perancis 66 juta orang. Namun Perancis adalah kekuatan ekonomi nomor 8 terbesar dunia. Perancis anggota G8 dan sangat menentukan arah kebijakan IMF dan Worldbank. PDB Perancis USD 2,5 triliun atau dua kali dari PDB Indonesia yang berpenduduk 260 juta. Pendapatan per penduduk USD 41,896.57 per tahun (2019) atau nomor 6 terbesar di dunia. Bandingkan dengan Indonesia USD 4,175 ( 2019). Bagaimana dengan keadilan sosial? rasio GINI Perancis hanya 0,30. Bandingkan dengan Indonesia 0,38. Artinya secara ekonomi dengan PDB perkapita 10 kali dari Indonesia, tingkat keadilan sosial Perancis lebih tinggi. Padahal mereka negara sekular.

Apakah ada pengaruh terhadap ekonomi Perancis bila kita boikot? Kalau kita boikot seperti Aqua dan susu SGM, yang pasti rugi kita. Karena 90% karyawannya adalah orang Indonesia termasuk supply chain. Apa MUI mau tanggung jawab terhadap karyawan yang kena PHK. Mikirlah sebelum bertindak. Hitung untung ruginya. Jangan amarah diperturutkan.  Sementara produk lain, kalau diboikot engga efektif. Karena itu produk high grade dan mahal. Orang kaya ogah untuk ikutan boikot. Karena engga ada produk substitusi barang Perancis yang bisa kita buat sendiri. Orang miskin pasti engga mampu dech. 

Perancis sudah masuk ke level industri high tech. Mau tahu? dukungan Perancis dibidang tekhnology itu besar sekali. Ambil contoh, dalam rangka transformasi digital pemerintah, diperlukan infrastruktur Government Cloud. Dua unit data center sebagai bagian dari Government Cloud akan dibangun. Biaya didapat dari hibah atau pinjaman lunak dari Korea dan Perancis. Pemeritah Prancis melalui Electricité de France (EDF) dan Agence Française de Développement (AFD) memberikan dukungan tekhologi untuk pembangunan sektor kelistrikan yang tangguh dan menghasilkan emisi karbon yang rendah di Indonesia. Program pembiayaan ditanggung oleh Perancis dalam bentuk hibah. Tiga IPP asal Prancis , Pace Energy, Equis Energy Indonesia, dan Akuo Energy Indonesia, terlibat dalam pembangunan pembangkit listrik dari energi terbarukan senilai USD 336,9 juta.

Saat ini, lebih dari 200 perusahaan Prancis yang beroperasi di Indonesia. Bagi Prancis, hubungan kedua negara tidak hanya sebatas perdagangan tetapi juga kerja sama transfer teknologi. Banyak perusahaan Prancis yang beroperasi di sini tidak hanya menjual produk tetapi juga membangun, menciptakan produk di sini, menjadi pusat produksi untuk pasar regional. 

Apakah kita rugi kalau boikot Perancis? banyak sekali ruginya. Contoh sederhana saja, Tahun 2019, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama dengan Atase Pendidikan Perancis mulai melakukan pemetaan kebutuhan riset kolaboratif bidang sains dan teknologi. Program ini antara lain adalah short course untuk calon guru besar, penelitian kolaboratif internasional, dan studi lanjut S-3 melalui Program 5000 Doktor. Semua atas biaya Pemerintah Perancis. Belum lagi yang lain. Jadi itu sebabnya pemerintah ogah ikutin kemauan MUI boikot produk perancis. 

Mengapa perlakuan kepada Yahudi berbeda dengan islam di Perancis dan negara Eropa lainnya? Yahudi dapat perlakuan istimewa.  Siapa penguasa dunia sebenarnya?

Mungkin kalau anda lihat di daftar orang terkaya di dunia nama orang ini tidak ada. Siapa? Gerald Hassell,  Brahmins, Frederick William McNabb III, Edward Johnson III, Joseph L. Hooley, Laurence Fink. David I. Fisher. Tetapi tahukah anda? Mereka adalah pemilik dari Mellon Bank. Apa itu Mellon bank? ia adalah operator bank central AS atau the Fed. Yang menjadi mesin uang AS dan tempat terakhir AS berhutang. Nah Mellon bank itu terhubung dengan  the fed system. Apa itu? Clearstream dan Euroclear. Kedua lembaga clearing pasar uang ini ada di Eropa. Ia pensuplai modal ke seluruh dunia. Penggerak pasar 144A. Nah, siapa mereka itu semua? mereka adalah dinasti keluarga Yahudi.

Nah mari kita lihat kehebatan mereka. Semua tahu kan apa itu Goldman Sachs, Chase Jp Morgan, Citigroup, UBS. itu lembaga keuangan terbesar di dunia. SBN kita di-underwrite oleh mereka agar bisa laku di pasar uang global. Goldman dimiliki oleh Brahmins. Chase Jp Morgan, Citigroup dimiliki oleh Frederick William McNabb III. Dia juga pemegang saham dari Goldman. Ada juga Laurence Fink, dia pemegang saham pengedali dari Wells Fargo. Mungkin anda semua kenal Warren Buffet. Nah boss nya warren buffet itu adalah Laurence Fink. Warren buffet hanya proxy. Sementara raksasa Facebook dan Microsoft sahamnya dikendalikan oleh Warren buffet. Kebayangkan kayanya Yahudi.

Kehebatan Laurence Fink, bukan hanya dibidang financial dan investment banker. 90 % tambang emas dan berlian di seluruh  dunia, termasuk Freeport McMoran  pasti terhubung dengan BlackRock. Itu sebabnya engga sulit bagi Inalum masuk ke pasar  uang global 144A untuk akuisisi Freeport. Karena Laurence Fink adalah salah satu pendiri dari pasar dan clearing 144A. Kalau anda seorang trader dan member dari portal 144 A Euroclear dan Clearstream, maka anda akan tahu. Putaran aset yang mereka drive itu 3 kali dari PDB AS. Jadi China, Inggris dan apalagi Indonesia, nothing. 

Dan ketika para korporat itu stress engga bisa bayar utang, the fed bailout. Ketika AS butuh uang the fed kasih pinjam. Ketika Rupiah dihajar oleh pasar, hampir mencapai Rp 17.000. Siapa yang bantu? the fed lewat fasilitas repo line sebesar USD 60 miliar.  Nah siapa sebetulnya penguasa dunia.? Ya yahudi. Walau kaya raya, tapi tidak ingin dikenal orang kaya. Hidup mereka sederhana. Jauh dari publikasi. Jadi daripada ngiri dengan Yahudi yang diperlakukan istimewa daripada islam, mengapa tidak tiru cara kerja mereka.