Hilirisasi Pertanian solusi menuju kemakmuran

 

Saya bertemu seorang teman. Ia staf ahli di sebuah kementerian. Dengan antusias, ia bercerita tentang ambisi pemerintah menjadikan hilirisasi pertanian sebagai mesin kemakmuran rakyat. Potensinya besar, katanya. Program telah dirancang dari berbagai sisi: regulasi, pembiayaan, infrastruktur, hingga insentif.

Lalu saya bertanya pelan, hampir seperti menggeser fokus pembicaraan ke titik yang jarang disentuh. “Anda tahu berapa harga rumput laut kering?”

“Sekitar Rp25.000 per kilogram,” jawabnya mantap.

“Anda tahu berapa harga food-grade carrageenan?” tanya saya. Ia menggeleng.

“Sekitar Rp140.000 per kilogram,” kata saya. " Kalau pharma-grade carrageenan?” tanya saya lagi. Ia kembali menggeleng.

“Sekitar Rp700.000 per kilogram,” lanjut saya. " Dan bio-active seperti fucoidan, medical grade. Tahu berapa harganya ? Ia terdiam.

“Sekitar Rp10 juta per kilogram,” kata saya menutup rangkaian itu.

Ia tertawa pendek, nyaris tak percaya. “Gila ya. Barangnya sama, tapi begitu masuk downstream berbasis teknologi, nilainya melonjak berkali-lipat.”

Saya hanya tersenyum.

“Ini peluang besar,” katanya kemudian. “Mengapa hampir tidak ada industri dalam negeri yang benar-benar menoleh ke sini?” Saya jawab tanpa emosi, hampir seperti menyebutkan fakta struktural “Karena sebagian besar pelaku usaha kita bermental pedagang dan rente, bukan industriawan. Orientasi mereka kepada volume, bukan pada value added. Dan pemerintah pun belum memiliki visi produk berteknologi tinggi yang market-oriented. Sementara di sisi lain, rakyat—yang menjadi produsen hulu—tidak pernah diberi akses informasi tentang nilai pasar dan struktur hilir. Dari situlah lingkaran ini terbentuk.”

Ia terdiam.

Saya lanjutkan. Bukan hanya rumput laut. Singkong—yang ditanam luas oleh petani Indonesia—mengalami nasib yang sama. Sampai hari ini, hilirisasinya berhenti di tapioka. Padahal di negara lain, singkong adalah platform industri. Harga singkong di tingkat petani sekitar Rp1.500 per kilogram. Namun ketika masuk ke modified atau functional starch, nilainya melonjak hingga 30 kali lipat. Masuk ke bioplastic atau pharmaceutical excipient, nilainya bisa 80 kali lipat. Itu baru singkong. Belum komoditas pertanian lain yang nilai tambahnya melonjak karena teknologi dan pasar industrinya kuat—sebagai input penting bagi pangan fungsional, farmasi, material maju, dan bio-industry.”

Ia tidak menyela.

Inilah inti persoalannya. Negara sering hadir di level atas—regulasi, insentif, proyek besar—namun absen di titik paling menentukan bagi rakyat: transaksi pertama. Bagi petani dan nelayan, hidup ditentukan oleh tiga pertanyaan konkret. Siapa pembeli pertama? Berapa harga di farmgate atau landing site? Kapan dibayar? Dalam bahasa ekonomi, ini adalah soal market access dan contract enforcement. Ketika dua hal ini lemah, akan muncul institusi informal pengganti: tengkulak, patron, atau aggregator yang menguasai kas dan jaringan. Bank Dunia berulang kali menekankan bahwa tanpa perbaikan akses pasar, efisiensi rantai nilai, dan tata kelola transaksi, nilai ekonomi akan terus “bocor” dari produsen kecil.

Menyederhanakan masalah menjadi “tengkulak jahat” atau “petani kurang literasi” adalah kekeliruan. Ilmu ekonomi kelembagaan menjelaskannya dengan dingin tentang hal sebagai berikut. 1). Asimetri informasi: produsen tidak melihat harga akhir. 2). Keterbatasan likuiditas: produsen butuh uang hari ini. 3).Biaya transaksi: logistik, grading, penyimpanan. 4). Konsentrasi pasar: banyak penjual, sedikit pembeli. Ketika semua faktor ini bertemu, nilai berpindah secara sistemik dari produsen primer ke simpul perantara—bahkan tanpa niat jahat eksplisit.

Masalah utama hilirisasi di Indonesia bukan kekurangan bahan baku, modal, atau SDM dasar. Masalahnya adalah ketiadaan product knowledge yang market-oriented. Dalam literatur global value chains (Gereffi, 1999; 2018), nilai tertinggi tidak berada pada produksi primer, bahkan tidak selalu pada pengolahan menengah, melainkan pada penguasaan fungsi bernilai tinggi: desain produk, teknologi proses, standar mutu, sertifikasi, dan akses pasar industri. 

***

Di Indonesia, hilirisasi sering dipahami sebatas “mengolah lebih lanjut”, bukan mengubah posisi dalam rantai nilai. Akibatnya tidak ada gairah R&D, pengusaha enggan berinvestasi pada teknologi, dan negara takut gagal sebelum mencoba. Ketakutan ini bukan karena negara miskin dana, tetapi karena kemiskinan visi. Ironisnya, rendahnya visi ini bukan karena kurang terdidik. Indonesia memiliki banyak kampus teknologi dan insinyur. Namun mindset yang terbentuk sejak pendidikan adalah mindset pekerja dan konsumen, bukan pencipta teknologi dan pemilik pasar. Teknologi tidak dipandang sebagai peluang strategis, melainkan sebagai risiko kegagalan.

Secara klasik, ekonomi adalah seni mengelola sumber daya yang terbatas. Tetapi tanpa pemahaman produk dan pasar, sumber daya yang terbatas tidak menciptakan nilai tambah—justru menciptakan frustrasi. Petani dan nelayan menjual murah, bukan karena mereka bodoh atau malas, tetapi karena harga dibentuk oleh pedagang, akses pasar dikuasai perantara, dan negara absen di titik pembentukan nilai. Selama pola ini tidak diubah, hilirisasi hanya akan memindahkan rente dari satu lapisan ke lapisan lain—bukan mendistribusikan kesejahteraan.

Jika negara ingin sumber daya alam benar-benar menghasilkan nilai tambah, maka fokusnya harus bergeser dari slogan ke arsitektur ekosistem pasar.

Transparansi product knowledge. Negara harus menyediakan informasi terbuka tentang value added ladder setiap komoditas—dari bahan baku hingga produk teknologi tinggi. Hub logistik dan pengolahan antara Gudang, fasilitas grading, dan intermediate processing agar produsen tidak terjebak distress selling. Pembiayaan berbasis aset dan transaksi. Melalui warkat resi gudang yang marketable, diakui perbankan dan fintech supply-chain. Supply and demand terintegrasi dengan Warehousing e-commerce marketplace untuk menciptakan price discovery yang transparan dan menghubungkan produsen langsung dengan pembeli industri.

Ekosistem R&D berbasis pasar. Riset tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus tumbuh dari ekosistem pasar yang nyata dan berkelanjutan. Dari ekosistem seperti inilah R&D dilakukan secara konsisten—bukan sebagai proyek, tetapi sebagai strategi nasional.

Penutup

Hilirisasi sejati bukan soal mengolah bahan mentah lebih lama. Ia soal memahami produk, menguasai teknologi, dan menembus pasar bernilai tinggi. Selama Indonesia tetap berhenti di mindset pedagang, bukan industriawan; selama teknologi dianggap ancaman, bukan peluang; dan selama negara absen di arsitektur pasar—maka sumber daya alam akan terus kaya, sementara rakyatnya tetap berada di pinggir nilai.

Cara China menguasai perdagangan dunia.

 

Di tengah perang tarif dengan Amerika Serikat, dunia dikejutkan oleh satu fakta yang tampak paradoksal. Surplus neraca perdagangan China pada 2025 diperkirakan menembus USD 1,2 triliun, tertinggi dalam sejarahnya. Logika sederhana akan bertanya. Bagaimana mungkin negara yang dikenai tarif tinggi justru mencatat surplus terbesar? Jawabannya bukan kebetulan, apalagi keberuntungan. Ini adalah hasil desain strategi dagang global yang disiapkan jauh sebelum perang tarif dimulai.

Kebijakan tarif Amerika Serikat berbasis country of origin. Yang diserang adalah label “Made in China”, bukan proses penciptaan nilai di balik sebuah produk. Celah inilah yang dimanfaatkan Beijing. China tidak melawan tarif secara frontal. China menggeser jalur ekspor, bukan mengubah mesinnya. 

Hub Logistik sebagai Mesin Bypass Tarif.

Dalam ekonomi modern berlaku satu hukum tak tertulis. Siapa menguasai logistik, menguasai harga. Siapa menguasai harga, menguasai nasib produsen. China memahami bahwa nilai tambah tertinggi tidak lahir di tambang atau sawah, melainkan di pelabuhan, kontrak, jadwal kapal, dan pembiayaan perdagangan. Karena itu China tidak berhenti pada pengamanan bahan mentah, tetapi menguasai titik keluar-masuk barang global. Yaitu arus kontainer, terminal, rail hub, hingga trade finance. Berikut daftar hub logistic China di luar negeri.

1. ASEAN.

Dalam ekonomi global modern, logistik bukan lagi sekadar soal memindahkan barang dari titik A ke titik B. Ia adalah arsitektur kekuasaan ekonomi: siapa yang menguasai logistik, menguasai biaya, kecepatan, risiko, dan pada akhirnya nilai tambah. ASEAN menempati posisi kunci dalam arsitektur ini.

ASEAN sebagai “Middle Layer” Rantai Nilai Global

Secara struktural, ASEAN berfungsi sebagai middle layer antara. Hulu nilai: desain, mesin, teknologi, pembiayaan (didominasi China, Jepang, Korea). Hilir nilai: pasar konsumsi besar (AS, Uni Eropa, Timur Tengah). Hub logistik ASEAN memungkinkan pemecahan rantai produksi (fragmentation of production). Pemindahan tahap bernilai rendah–menengah (assembly, processing, packaging). Sambil mempertahankan kendali nilai tertinggi di luar ASEAN. Dengan kata lain, ASEAN sibuk secara fisik, tetapi tidak selalu berdaulat secara ekonomi.

Fungsi Teknis Hub Logistik ASEAN

Secara bisnis, hub logistik ASEAN menjalankan empat fungsi utama:

a. Transshipment & Re-routing

Pelabuhan seperti Singapore, Port Klang, Laem Chabang, Cai Mep berfungsi sebagai titik konsolidasi container. Pengalihan rute kapal besar (mother vessel) ke kapal feeder. Penggantian dokumen asal barang (certificate of origin). Ini penting untuk efisiensi biaya/ Penghindaran tarif berbasis negara asal. Manajemen risiko geopolitik.

b. Light Manufacturing & Final Assembly

Kawasan industri di Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia menjalankan final assembly, minimal processing, re-packaging. Secara hukum WTO, proses ini sering cukup untuk mengubah country of origin. Mengakses tarif preferensial (FTA, GSP).
 

c. Logistics Buffer & Inventory Management

ASEAN berfungsi sebagai Buffer stok global. Warehouse regional. Titik penahan guncangan supply chain. Dalam praktik, barang disimpan di free trade zone. Dikeluarkan sesuai kondisi pasar. Digunakan untuk arbitrase harga dan waktu.

d. Financial & Contractual Control

Terutama melalui Singapura, ASEAN menjadi Pusat trade finance. Clearing komoditas. Treasury center regional. Uang, kontrak, dan risiko tidak pernah benar-benar masuk ke negara manufaktur, meski barang fisik berada di sana.

Peran Spesifik Negara ASEAN

Singapura – Command Center. Tidak dominan secara produksi. Namun dominan secara uang, kontrak, dan arbitrase. Menentukan harga, pembiayaan, dan arus perdagangan. Singapura adalah otak, bukan otot. Malaysia – Choke Point Insurance. Kuantan, Port Klang berfungsi sebagai alternatif Selat Malaka. Buffer logistik industri berat dan petrokimia. Indonesia – Resource-to-Industry Node. Morowali, Weda Bay, Batang. Menarik investasi berbasis SDA. Namun sangat tergantung pada mesin, teknologi, dan offtaker asing. Indonesia kuat di volume, lemah di pricing power. Thailand – Mainland ASEAN Hub. Integrasi rail–sea. Akses Indochina. Reliable  untuk regional distribution. Vietnam – China+1 Manufacturing Base. Tujuan utama relokasi pabrik. Risiko geopolitik relatif lebih rendah. Margin tipis, volume besar.

Mengapa Hub Logistik ASEAN Menguntungkan China?

Dari sudut pandang bisnis China. Produksi inti tetap di China. ASEAN menyerap risiko politik, tarif, dan social.China mempertahankan Teknologi. Pembiayaan, Kontrak jangka panjang, Kendali harga. ASEAN menjadi shock absorber, bukan decision maker.

2. Asia Selatan & Samudra Hindia Kritis.

Dalam arsitektur perdagangan global, Samudra Hindia adalah energy highway dunia ±80% perdagangan minyak global, ±60% LNG Asia Timur. Jalur utama dari Teluk Persia → Selat Hormuz → Samudra Hindia → Selat Malaka → Asia Timur. Bagi China, wilayah ini adalah titik rawan (choke points), area mitigasi risiko energi dan koridor bypass terhadap dominasi angkatan laut AS di Selat Malaka. Karena itu, China tidak sekadar membangun pelabuhan, tetapi menciptakan simpul logistik berlapis (port–rail–pipeline–industrial zone).

Pakistan – Gwadar: Bypass Malaka & Energy Corridor

Fungsi Teknis sebagai Deep-sea port di Laut Arab. Terminal kargo, bulk, dan energi. Terhubung langsung ke China–Pakistan Economic Corridor (CPEC). Peran Strategis sebagai bypass Selat Malaka → minyak dari Timur Tengah bisa langsung masuk ke Gwadar → diteruskan via darat ke Xinjiang (China Barat). Memotong jarak laut ±10.000 km dibanding rute Malaka. Implikasi teknisnya yaitu menurunkan energy supply risk. Mengurangi ketergantungan China pada choke point yang dikontrol AS. Dual-use, sipil (energi, logistik) dan potensi militer (naval logistics support). Gwadar bukan pelabuhan komersial murni, tapi insurance policy energi China.

Sri Lanka – Hambantota: Transshipment & Refueling Node.

Fungsi Teknis sebagai Pelabuhan transshipment. Refueling hub (bunker fuel, ship services). Persinggahan kapal besar rute Asia–Afrika–Eropa. Peran strategis nya adalah sebagai titik tengah rute China ke dan dari Afrika. Asia dari dan ke Eropa. Mengurangi ketergantungan pada Singapura untuk semua persinggahan. Skema Kerjasama ekonomi lewat 99-year lease ke China (debt-to-asset swap). China tidak “menjajah”, tetapi mengamankan Pelabuhan,mengamankan arus kapal. Hambantota tidak harus ramai kargo untuk bernilai strategis. Nilainya ada pada lokasi ketersediaan layanan kapal, kontrol akses logistic.  Ini contoh klasik logistics control > volume control.

Bangladesh – Chittagong & Payra: Low-Cost Manufacturing Outlet

Fungsi Teknis sebagai pelabuhan ekspor tekstil & padat karya. Container port untuk volume besar, Peran strategis nya sebagai Kawasan China+1 manufacturing. Final assembly / processing ringan. Ekspor ke Barat dengan tarif lebih rendah, risiko geopolitik lebih kecil. 

Bagi China, Asia Selatan & Samudra Hindia berfungsi sebagai Energy risk hedge. Gwadar  dan Hambantota adalah  keamanan suplai minyak & gas Choke point mitigation. Mengurangi single point of failure (Selat Malaka). Tariff & geopolitics buffer. Bangladesh adalah low-cost export platform. Logistics resilience layer. Artinya jika satu node terganggu, arus bisa dialihkan.

3. Afrika, Eropa, Amerika Latin.

China tidak menaklukkan dunia dengan kapal perang, tetapi dengan pelabuhan, gudang, rel, dan kontrak. Titik-titik merah di Afrika, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Latin bukan sekadar lokasi logistik—mereka adalah simpul pengunci arus barang dunia. Di Afrika, China mengikat hulu: mineral, energi, dan jalur Laut Merah. Di Timur Tengah, China mengamankan nadi: minyak, gas, dan jalur alternatif Hormuz. Di Eropa, China menguasai hilir pada distribusi, pasar akhir, dan konsumen. Di Amerika Latin, China menahan perut dunia. Pangan, logam, dan bahan baku strategis.

Inilah kuncinya. Siapa menguasai pelabuhan, menguasai jadwal kapal. Siapa menguasai jadwal kapal, menguasai harga. Siapa menguasai harga, menguasai nasib produsen—tanpa perlu menembakkan satu peluru. Tarif menyerang bendera. Sanksi menyerang negara. Tetapi logistik menyerang sistem. Dan China memilih menguasai sistem itu.

Kesimpulan.

China bisa bergerak cepat, dalam, dan sulit dibendung karena ia tidak bermain di level simbol politik, tetapi di level arsitektur sistem perdagangan. Kuncinya ada pada dua strategi yang saling melengkapi: BRI (Belt and Road Initiative) dan logistik tanpa bendera.

1. BRI: Membangun Infrastruktur, Mengikat Sistem

BRI sering disalahpahami sebagai proyek jalan, pelabuhan, atau rel. Padahal esensinya bukan beton, melainkan penguncian rantai nilai. Melalui BRI, China melakukan empat hal sekaligus. Membangun choke points fisik. Pelabuhan laut dalam, dry port, rel lintas negara, dan kawasan industri dibangun tepat di titik sempit perdagangan dunia. Selat Malaka, Laut Merah, Hormuz alternatif, Mediterania, dan jalur Eurasia.

Mengikat pembiayaan jangka panjang. Infrastruktur tidak berdiri sendiri. Ia disertai pinjaman bank China, kontrak EPC, offtake jangka panjang, settlement RMB atau USD offshore. Artinya, begitu proyek berjalan, negara tuan rumah terkunci secara finansial dan operasional. Menggabungkan logistik dengan industri. Pelabuhan selalu disandingkan dengan kawasan industri, smelter, pabrik perakitan, gudang transshipment.  Ini membuat BRI bukan sekadar jalur lewat, tetapi mesin nilai tambah. Menghindari konfrontasi geopolitik langsung. Tidak ada ekspor ideologi. Tidak ada perubahan rezim. Yang ada hanyalah kontrak bisnis dan arus barang. Hasilnya? China tidak “menguasai negara”, tetapi mengunci fungsi ekonomi strategisnya.

2. Logistik Tanpa Bendera: Kekuasaan yang Tidak Terlihat

Strategi kedua jauh lebih halus—dan jauh lebih mematikan secara sistemik. China menerapkan apa yang bisa disebut logistik tanpa bendera. Artinya tidak selalu memakai nama negara China, tidak selalu kepemilikan mayoritas, tidak selalu BUMN China di permukaan. China punya banyak shadow international investment holding yang bertindak sebagai proxy.

Yang dikendalikan adalah terminal, jadwal kapal, warehousing, trade finance, kontrak pengiriman, clearing komoditas. Contohnya, Singapura bukan pelabuhan China, tapi pusat kendali treasury dan kontrak. Rotterdam dan Hamburg hanya minority stake, tapi cukup untuk akses data dan arus barang. Vietnam dan Thailand menjadi lokasi ekspor. Secara hukum, semua sah. Secara politik, tidak provokatif. Secara sistem, sangat mengikat.

Mengapa Sulit Diembargo oleh AS?

Embargo dan tarif AS bekerja pada negara dan label asal. Sementara China bekerja pada rantai nilai dan arsitektur logistik. Akibatnya? Barang bisa berlabel Vietnam, Thailand, Meksiko, atau Peru. Tapi desain, mesin, pembiayaan, dan kontraknya tetap China. Secara statistik, impor AS dari China turun. Secara ekonomi, surplus dan laba tetap kembali ke China. AS bisa memukul satu titik. China membangun jaringan. Jaringan tidak bisa diputus tanpa merusak sistem global itu sendiri.

Bukan Hegemoni Politik, Melainkan Kedaulatan Sistemik

Yang sering keliru dipahami adalah menganggap ini sebagai ekspansi hegemonik ala imperium klasik. China tidak mengganti konstitusi negara lain. Tidak menurunkan presiden dan tidak memaksakan sistem politik. China justru bekerja dalam kerangka kedaulatan negara, menghormati hukum lokal, bergerak lewat joint venture dan kontrak. Namun di balik itu, China memastikan satu hal. Tanpa China, sistem perdagangan global akan macet. Dan itulah bentuk kekuasaan paling tinggi di era modern.

Shadow power di sekitar Presiden

 

Dalam sebuah podcast yang dipublikasikan di YouTube, AF. Seorang pejabat publik yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan sekaligus figur yang secara konsisten mendampingi Prabowo Subianto sejak kontestasi politik 2014, menyampaikan satu pernyataan yang layak dicermati secara serius. Ia menyebut adanya shadow power yang memengaruhi arah kebijakan presiden. Namun, ia juga menegaskan bahwa keputusan final tetap berada di tangan presiden itu sendiri.

Pernyataan ini, jika dibaca secara dangkal, tampak kontradiktif. Namun dalam kajian ilmu politik dan ekonomi politik, justru inilah deskripsi yang paling realistis tentang kekuasaan modern. Presiden tidak pernah bekerja dalam ruang hampa. Ia adalah formal decision-maker yang beroperasi di dalam medan kekuasaan yang dihuni oleh berbagai aktor non-negara.  Lingkaran oligarki ekonomi, elite birokrasi, jaringan bisnis lama, serta kepentingan yang telah mengakar dalam struktur ekonomi-politik sebelumnya.  Konsep ini sejalan dengan teori power beyond the state yang dikembangkan oleh Susan Strange, yang menekankan bahwa kekuasaan struktural sering kali bekerja di luar institusi formal negara, namun justru menentukan pilihan kebijakan negara.

Karena itu, membayangkan presiden sebagai single sovereign power—mandataris rakyat yang sepenuhnya otonom—adalah sebuah simplifikasi yang naif. Demokrasi elektoral tidak otomatis menghapus relasi kuasa yang telah terbentuk dalam ekonomi politik suatu negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Acemoglu dan Robinson, institusi politik yang inklusif dapat dengan mudah dibajak oleh institusi ekonomi yang ekstraktif jika distribusi kekuasaan material tidak berubah secara substantif.

Dalam konteks Indonesia pasca satu dekade pemerintahan sebelumnya, tekanan utama yang saya amati bukanlah tekanan langsung dari negara asing, melainkan dari kekuatan status quo domestik—kelompok yang telah mengamankan akses terhadap sumber daya, proyek, dan rente selama sepuluh tahun terakhir. Mereka memiliki kepentingan rasional untuk mempertahankan struktur yang ada. Dalam praktik global, kelompok seperti ini kerap menggunakan external alignment—baik dengan Amerika Serikat, China, maupun kekuatan lain—sebagai bargaining chip, bukan sebagai bentuk subordinasi ideologis, tetapi sebagai instrumen tawar-menawar terhadap penguasa politik domestik. Literatur tentang transnational elite networks menjelaskan bahwa relasi ini sering bersifat oportunistik, bukan loyal.

Masalahnya menjadi lebih kompleks ketika negara berada dalam kondisi keterbatasan sumber daya fiskal. Pada titik ini, solusi kebijakan cenderung direduksi menjadi satu kata,  financial resources. Dalam situasi seperti itu, presiden berada pada posisi rentan terhadap tawaran yang bersifat too good to be true. Janji pendanaan besar, investasi cepat, atau solusi instan kerap disajikan tanpa kepastian waktu dan tanpa struktur yang jelas. Dalam teori time inconsistency (Kydland & Prescott), inilah momen ketika pengambil kebijakan kehilangan aset paling berharga, waktu. 

Buying time yang dilakukan oleh aktor-aktor berkepentingan bukan sekadar taktik ekonomi, melainkan strategi politik yang perlahan menggerus legitimasi dan kapasitas negara. Sejarah menunjukkan, kekuasaan yang terus membeli waktu tanpa membangun basis struktural akan berujung pada kerapuhan—dan pada akhirnya, biaya dari kerapuhan itu selalu ditanggung oleh rakyat.

Pengalaman pribadi saya satu dekade lalu di sebuah negara Afrika memberi ilustrasi yang relevan. Saya diminta membantu seorang presiden yang berada di bawah tekanan internasional. Saya tidak datang dengan proposal teknokratis yang panjang. Saya hanya mengajukan satu pertanyaan mendasar, “ apakah Anda ingin mengendalikan sumber daya negeri Anda sendiri tanpa dikendalikan oleh kekuatan eksternal? Pertanyaan ini menyentuh inti persoalan kedaulatan ekonomi.

Jawabannya jujur dan klasik. “ bagaimana mungkin keluar dari tekanan Amerika Serikat dan Eropa? Di sinilah pentingnya membedakan antara negara dan aktor ekonomi. Seperti ditegaskan oleh teori liberal institusionalisme, negara-negara dengan konstitusi mapan jarang bertindak sebagai entitas represif secara langsung. Tekanan nyata justru sering datang dari korporasi transnasional dan jaringan bisnis global yang memiliki agenda hegemonik terhadap sumber daya alam, sebagaimana dijelaskan dalam literatur resource politics dan corporate power.

Solusi yang saya tawarkan bukan konfrontasi politik, melainkan rekayasa kelembagaan finansial. Kendalikan sumber daya keuangan terlebih dahulu. Caranya adalah dengan membangun kerangka hukum yang memungkinkan sumber daya alam disekuritisasi secara berdaulat—misalnya melalui undang-undang migas yang menjadikan konsesi dan cadangan sebagai eligible collateral (kecuali untuk disita oleh negara asing). Sumber daya alam kemudian diterjemahkan ke dalam instrumen keuangan seperti resource-linked bonds atau mining bonds. Instrumen ini ditenderkan secara kompetitif, dengan syarat ketat: pemenang tender wajib menjadi liquidity provider sekaligus risk undertaker atas obligasi tersebut.

Model ini memaksa hadirnya investor kelas dunia yang legitimate, bukan spekulan rente. Mereka membawa modal dan teknologi, sementara negara memperoleh ruang fiskal yang nyata. Pendapatan pajak dan bagi hasil kemudian digunakan untuk merestrukturisasi APBN dan memperkuat lembaga keuangan domestik. Buktinya kini negara itu sehat dan tumbuh diatas 10% pertahun. Karena skema ini sesuai dengan praktik sovereign asset-backed financing yang dibahas dalam literatur keuangan pembangunan, serta mengurangi ketergantungan pada utang berbasis kepercayaan semata. 

Intinya, kedaulatan politik tidak pernah berdiri tanpa kedaulatan finansial. Selama negara bergantung pada janji dan waktu pinjaman, shadow power akan selalu menemukan ruang. Presiden mungkin tetap penentu keputusan akhir, tetapi tanpa kendali atas sumber daya keuangan, setiap keputusan akan lahir dalam kondisi asimetris. Di situlah legitimasi diuji—bukan oleh niat, melainkan oleh struktur.