Siapa penguasa dana di dunia?

 

Kemarin waktu saham Tencent jatuh 2,2%. Yuni terkejut. Karena pemegang saham pengendali menjual  2% sahamnya senilai US$ 14,7 miliar atau setara Rp 213,15 triliun (kurs Rp 14.500/US$) “ Ternyata pemengang saham pengendalinya bukan China. Tetapi Prosus.NV, perusahaan investasi terbesar di Belanda.? katanya terkejut.

“ Nah pemegang saham pengendali dari Prosus NV adalah The Vanguard Group, Inc.” Kata saya tersenyum.

“ Eh siapa lagi itu Vanguard Group? 

“ Perusahaan investasi dengan total pengelolaan asset secara global sekitar $ 6,2 triliun. Data tahun lalu. 

“ Wah, itu sama dengan 6 kali PDB kita.  12 kali PDB Malaysia.” Katanya terpesona. Dia mengangguk ngangguk. “ Nah gimana dengan Apple. Itu kan Marcap hampir USD 1 trilion atau sama dengan PDB kita. Siapa yang punya ? Lanjutnya

“ Saham pengendali Apple itu ada tiga, yaitu Vanguard Group Inc, BlackRock Inc, Berkshire Hathaway Inc. Tetapi yang terbesar dan pengendali tetap saja Vanguard Group Inc. “ Kata saya tersenyum.

“ Duh saya pikir tadi Warren Buffet dengan Berkshire Hathaway, yang kuasai Apple.”

“ Justru pemegang saham pengendali Berkshire Hathaway adalah Vanguard Group. “ Kata saya.

“ Eh alaah. Dia lagi lagi. Terus gimana Facebook.?

“ Ya facebook pemegang saham pengendalinya ada empat, yaitu Vanguard Group Inc, BlackRock Inc, FMR LLC, T. Rowe Price Associates Inc. Tetapi dari keempat itu, sebagai pengendali adalah Vanguard Group Inc. “ 

“ OMG. Kenapa semua raksasa dunia selalu Vanguard Group Inc sebagai pengendali. Terus, Microsoft gimana ?

“ Pemgang saham utamanya ada tiga, Vanguard Group Inc, BlackRock Inc, State Street Corp. Tetapi tetap saja pengendali adalah Vanguard Group Inc. “ Kata saya tersenyum.

“ Terus gimana dengan Alibaba?

“ Pemegang saham pengendalinya adalah Silver Lakes. Itupun terhubung dengan Vanguard Group Inc. “ kata saya tersenyum. 

***

Namanya besar seperti Bill Gate, Pony Ma, Masayoshi Son, Jack Ma, Mark Zuckerberg, Warren Buffet, adalah pemilik trust dari investor. Mereka dengan ide besar dan kerja besar, berhasil membuat investor utama kaya raya. Sementara investor tidak pernah tampil dipermukaan dan tidak  masuk daftar 100 orang terkaya di dunia.

“ Siapa saja pengelola asset raksasa di dunia ini? tanya Yuni.

“ Hanya 7 Group perusahaan. “

“ Jadi seperti langit ya. Ada 7 lapis. Siapa saja?

“ BlackRock, Fidelity Investment, JP Morgan, Bank of New York, State of street, UBS, Vanguard Group. Kalau ditotal seluruh asset mereka, itu sama dengan 2/3 PDB dunia"

“ OMG, jadi merekalah penguasa dunia sebenarnya.  AS dan China tidak ada arti dihadapan mereka. Itu sebabnya Uda sangat bijak menyikapi politik dimanapun. Ternyata bandul politik itu diatur oleh 7 raksasa itu ya.” Kata Yuni. Saya hanya tersenyum.

Rakyat bukan aset tapi beban.

 

Waktu JF Kennedy ingin mencalonkan diri sebagai Capres AS. Ayahnya bertanya. “ Apa yang akan kamu tawarkan kepada rakyat? 

“ Meminta rakyat menerima tantangan “

“ Apa itu ?

“ Jangan tanya apa yang dilakukan oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa yang kamu bisa lakukan untuk negara ( Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.)

“ Tapi apa yang kamu berikan kepada rakyat ?

“ Rasa hormat bagi diri mereka sendiri. 

Riset terhadap tingkat ketergantungan rakyat kepada pemerintah berkorelasi dengan kekuatan ekonomi dan daya tahan bangsa itu, karena menyangkut mereka membayar pajak. Pajak yang dimaksud sebagai indikator adalah pajak penghasilan atau pajak langsung, bukan pajak tidak langsung sepeti PPN, PPB, cukai dan PpnBM, Pajak kendaraan. Data tahun 1962, 23,7 % dari populasi yang tidak bayar pajak. Sampai dengan tahun 1970 disaat era JF Kennedy dan Richard Milhous Nixon,  12% yang tidak bayar pajak. Era inilah puncak kemandirian bangsa AS. Era partisipasi publik terhadap negara sangat dominan.

Sebagai Presiden ke-35 Amerika Serikat, Kennedy berperan penting dalam membawa negara keluar dari stagnasi setelah Perang Dunia Kedua. Reformasi ekonominya, dukungan kuat terhadap hak-hak sipil, dan komitmennya pada program eksplorasi ruang angkasa membuatnya mendapatkan popularitas yang cepat di negara ini. Tahun 1980an masih relatif rendah yang tidak bayar pajak. Namun pada tahun 2000 yang tidak bayar pajak 34%. Saat itulah pemerintah AS mulai berhutang keluar negeri untuk tutupi defisit APBN nya. Puncaknya tahun 2009 setelah krisis Lehman, yang tidak bayar mencapai 49,5.%. Kini diperkirakan yang tidak bayar pajak diatas 60%. Makanya ekonomi AS sangat renta. Mudah chaos soal hal sepele.

Saya membayangkan dalam Pilpres atau Pilkada ada calon pemimpin berani ngomong” Jangan berharap subsidi dari negara, tetapi berusahalah memberi subsidi kepada negara lewat produksi dan pajak.” Saya yakin, 90% tidak akan memilihnya. Data tahun 2019, persentase yang bayar pajak yaitu sebesar 12,3 juta atau 95% dari populasi 260 juta tidak bayar pajak. Yang bayar hanya 5%. Artinya 95% rakyat itu bukan asset tetapi beban atau ongkos bagi negara. Padahal 85% penerimaan negara dari pajak. Jadi benar benar pemerintah di Indonesia itu jadi sapi perahan rakyatnya. Yang lebih konyol  adalah udah engga bayar pajak, sok ngatur dan sok protes kepada pemerintah. Engga ada terimakasih nya. Engga tahu malu.

Orang indonesia itu sebagian besar sampai pada titik nadir semangat struggle nya. Jangan kaget partisipasi pemilu tertinggi di dunia adalah indonesia. Itu mengindikasikan tingkat harapan kepada pemerintah sangat tinggi.  Itu juga menunjukan tingkat ketergantungan kepada politik semakin besar. Itu juga menunjukan ada yang belum final tentang sistem politik. Padahal semakin tinggi ketergantungan rakyat kepada pemerintah, semakin rentan secara politik negara itu.  Karena semakin besar yang tidak bayar pajak. Semakin tinggi potensi chaos sosial. 

Solusinya bukan dalam hal ekonomi. Tetapi soal perubahan mindset atau mental rakyat Indonesia. Nah yang jadi masalah kita adalah tidak punya pemicu untuk terjadinya perubahan mental sebagai bangsa. Karena Pancasila tidak lagi sakral untuk jadi pendorong. Bahkan banyak orang tidak hapal Pancasila. RUU Haluan Idiologi Pancasila terpaksa ditarik dari DPR karena dapat penolakan dari Ormas NU dan Muhamadiyah. Termasuk semua partai berbasis islam menolak. Sementara agama sebagai pemicu perubahan mental malah dirusak oleh  jargon politik identitas yang menyalahkan semua yang tidak sesuai dari syariat Islam dan mengusung politik populis, sangat kotrandiktif dengan etos kerja yang harus ada sebagai modal membangun negara.

Kalau tokoh masyarakat dan elite politik tidak menyadari kerentanan kita sebagai bangsa, maka masa depan bukan lagi harapan tetapi ancaman. Semoga suatu saat muncul tokoh nasional yang bisa mengubah mindset bangsa ini. Tidak perlu banyak kata. Cukup dengan kalimat singkat bisa mengubah segalanya. Tentu kalau itu disampaikan oleh orang yang punya reputasi dan dedikasi kebangsaan yang tinggi. Kalau cuma tukang pidato bermain kata kata, ya hancurlah.

Sjamsul Nursalim bebas.

 

Syafruddin Arsyad Temenggung ( SAT) memimpin BPPN saat Presiden Megawati Soekarnoputri berkuasa, ketika masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tengah memanas. BPPN sendiri dibentuk pada awal 1998. Berkat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002, BPPN bisa menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL). Inpres itu dasar hukumnya kuat. Yaitu Tap MPR. SKL itu diberikan setelah obligor menanda tangani Master Setlement and Acquisition and Agreement (MSAA) dengan pemerintah. Proses pengambilan keputusan selalu melibatkan KKSK ( Komite Kebijakan Sektor Keuangan), saat itu adalah Boediono, Dorodjatun Kuntjara-djakti dan Laksamana Sukardi. BPPN itu selesai di era Megawati.

Namun selepas menjabat BPPN, SAT mulai tersandung sejumlah kasus. Ini kental dengan aroma politik yang targetnya menghancurkan PDIP, khususya Megawati. Saat itu SBY bersama koalisi memang berniat menjadikan PDIP terpuruk jadi partai gurem. SAT tersangkut kasus penjualan aset Pabrik Gula Rajawali III di Gorontalo. Penjualan tanker VLCC Pertamina. Namun semua itu tidak terbukti bersalah. Yang konyolnya setelah lewat sidang, akhirnya kasus dihentikan. Karena tidak cukup bukti.

Pada tahun 2018, tahun menjelang Pemilu 2019, KPK menjadikan SAT sebagai tersangka. Alasannya? selaku Ketua BPPN periode 2002-204 bersama-sama dengan Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim telah melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) serta menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp4,58 triliun. Saat itu Jokowi bersikap santai saja. Silahkan diusut. 

Majelis hakim pada 24 September 2018 lalu memutuskan SAT  dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 13 tahun dan pidana denda Rp700 juta. Atas putusan PN Tipikor tersebut, SAT mengajukan banding hingga pada 2 Januari 2019, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan putusan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar. SAT lalu mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 13 Mei 2019, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim karena diduga bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan SAT selaku Ketua BPPN.

Namun pada 9 Juli 2019, MA mengabulkan kasasi SAT dan menyatakan dia terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana sehingga melepaskan SAT dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging). Jaksa eksekutor KPK pun mengeluarkan Syafruddin dari tahanan di rutan KPK pada 9 Juli 2019. Selanjutnya, pada 17 Desember 2019 KPK mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali kepada MA terhadap putusan Kasasi Syafruddin. Pada 16 Juli 2020, MA menolak permohonan PK KPK.  Dengan bebasnya SAT maka otomatis Sjamsul Nursalim, Itjih Nursalim, juga bebas. Secara kebetulan merekalah yang pertama kali dalam sejarah KPK mendapatkan SP3. 

Gimana substansi kasus ini? 

Sebetulnya kasusnya sederhana. Ada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002, BPPN bisa menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL). Atas dari Inpres itu, seluruh obligor BLBI dipaksa menyelesaikan kasus BLBI diluar pengadilan. Skemanya? Serahkan harta kamu, dan setelah itu utang dianggap lunas. Pengusaha selaku obligor tidak bisa menolak. Saat itu Sjamsul Nursalim mengajukan pelunasan utang BLBI atas proyek Tambak Udang PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM). Sjamsul Nursalim bersedia menyerahkan Dipasena kepada BPPN.  Tetapi oleh SAT permohonan itu tidak disetujui begitu saja. 

SAT mengusulkan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp 4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sehingga hasil restrukturisasinya adalah Rp 1,1 triliun dapat dikembalikan dan ditagihkan ke petani tambak sedangkan Rp 3,7 triliun tidak dilakukan proses restrukturisasi. Tapi penyerahan aset DIPASENA. ( Sebagai catatan: Era SBY, tahun 2007, PPA (PT Perusahaan Pengelola Aset) selaku wakil pemerintah melepas asset PT Dipasena Citra Darmaja lewat Tender.  Yang menang tender adalah Konsorsium Neptune yang terdiri dari PT Central Proteinaprima Tbk, PT Pertiwi Indonesia dan Blue Lion Group Pte Ltd,  Harga  Rp 688,125 milia. Tahun 2015 kasus penjualan Dipasena ini pernah dilaporkan ke KPK. Tetapi tidak diproses.)

Keputusan Surat Keterangan Lunas ( SKL) itu sudah atas persetujuan KKSK, yang saat itu ketuanya Boediono dan olen Menko Pererekonomian, keputusan mengeluarkan SKL itu dianggap sudah sesuai dengan Inpres. Jadi sesederhana itu kasusnya. Namun jadi ruwet karena ada unsur politiknya. Berharap kalau SAT kena, Sjamsul Nursalim kena maka target akhir adalah Megawati. Tetapi akhirnya keadilan menang.

Kesimpulan.

Semua proses penyelesaian BLBI diatur dengan ketat sesuai juklak dari UU dan TAP MPR sebagaimaa Inpres Nomor 8 Tahun 2002. Jadi tidak sulit untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan ada pelanggaran oleh Ketua BPPN atau KKSK. Sesuai keputusan MA bahwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana sehingga melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging). Apa artinya? Penyelesaian BLBI sehingga adanya MSAA dan SKL, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas, TAP MPR Nomor X tahun 2001, TAP MPR No. VI Tahun 2002.

Kalau dianggap salah maka sumber kesalahan adalah sistem itu sendiri. Siapa yang membuat sistem itu? Dia adalah DPR dan MPR. Ketika itu ketuanya adalah Amin Rais yang merupakan koalisi partai Islam. Kalau itu dianggap salah maka presiden dan MA serta KPK juga harus salah. Karena mereka juga adalah produk dari sistem itu. Jadi kesimpulannya, masalah BLBI adalah masalah kita bersama. Kesalahan kita bersama. Karena terlalu lama membiarkan Soeharto yang diktator berkuasa di Indonesia.