Saya bertemu seorang teman. Ia staf ahli di sebuah kementerian. Dengan antusias, ia bercerita tentang ambisi pemerintah menjadikan hilirisasi pertanian sebagai mesin kemakmuran rakyat. Potensinya besar, katanya. Program telah dirancang dari berbagai sisi: regulasi, pembiayaan, infrastruktur, hingga insentif.
Lalu saya bertanya pelan, hampir seperti menggeser fokus pembicaraan ke titik yang jarang disentuh. “Anda tahu berapa harga rumput laut kering?”
“Sekitar Rp25.000 per kilogram,” jawabnya mantap.
“Anda tahu berapa harga food-grade carrageenan?” tanya saya. Ia menggeleng.
“Sekitar Rp140.000 per kilogram,” kata saya. " Kalau pharma-grade carrageenan?” tanya saya lagi. Ia kembali menggeleng.
“Sekitar Rp700.000 per kilogram,” lanjut saya. " Dan bio-active seperti fucoidan, medical grade. Tahu berapa harganya ? Ia terdiam.
“Sekitar Rp10 juta per kilogram,” kata saya menutup rangkaian itu.
Ia tertawa pendek, nyaris tak percaya. “Gila ya. Barangnya sama, tapi begitu masuk downstream berbasis teknologi, nilainya melonjak berkali-lipat.”
Saya hanya tersenyum.
“Ini peluang besar,” katanya kemudian. “Mengapa hampir tidak ada industri dalam negeri yang benar-benar menoleh ke sini?” Saya jawab tanpa emosi, hampir seperti menyebutkan fakta struktural “Karena sebagian besar pelaku usaha kita bermental pedagang dan rente, bukan industriawan. Orientasi mereka kepada volume, bukan pada value added. Dan pemerintah pun belum memiliki visi produk berteknologi tinggi yang market-oriented. Sementara di sisi lain, rakyat—yang menjadi produsen hulu—tidak pernah diberi akses informasi tentang nilai pasar dan struktur hilir. Dari situlah lingkaran ini terbentuk.”
Ia terdiam.
Saya lanjutkan. Bukan hanya rumput laut. Singkong—yang ditanam luas oleh petani Indonesia—mengalami nasib yang sama. Sampai hari ini, hilirisasinya berhenti di tapioka. Padahal di negara lain, singkong adalah platform industri. Harga singkong di tingkat petani sekitar Rp1.500 per kilogram. Namun ketika masuk ke modified atau functional starch, nilainya melonjak hingga 30 kali lipat. Masuk ke bioplastic atau pharmaceutical excipient, nilainya bisa 80 kali lipat. Itu baru singkong. Belum komoditas pertanian lain yang nilai tambahnya melonjak karena teknologi dan pasar industrinya kuat—sebagai input penting bagi pangan fungsional, farmasi, material maju, dan bio-industry.”
Ia tidak menyela.
Inilah inti persoalannya. Negara sering hadir di level atas—regulasi, insentif, proyek besar—namun absen di titik paling menentukan bagi rakyat: transaksi pertama. Bagi petani dan nelayan, hidup ditentukan oleh tiga pertanyaan konkret. Siapa pembeli pertama? Berapa harga di farmgate atau landing site? Kapan dibayar? Dalam bahasa ekonomi, ini adalah soal market access dan contract enforcement. Ketika dua hal ini lemah, akan muncul institusi informal pengganti: tengkulak, patron, atau aggregator yang menguasai kas dan jaringan. Bank Dunia berulang kali menekankan bahwa tanpa perbaikan akses pasar, efisiensi rantai nilai, dan tata kelola transaksi, nilai ekonomi akan terus “bocor” dari produsen kecil.
Menyederhanakan masalah menjadi “tengkulak jahat” atau “petani kurang literasi” adalah kekeliruan. Ilmu ekonomi kelembagaan menjelaskannya dengan dingin tentang hal sebagai berikut. 1). Asimetri informasi: produsen tidak melihat harga akhir. 2). Keterbatasan likuiditas: produsen butuh uang hari ini. 3).Biaya transaksi: logistik, grading, penyimpanan. 4). Konsentrasi pasar: banyak penjual, sedikit pembeli. Ketika semua faktor ini bertemu, nilai berpindah secara sistemik dari produsen primer ke simpul perantara—bahkan tanpa niat jahat eksplisit.
Masalah utama hilirisasi di Indonesia bukan kekurangan bahan baku, modal, atau SDM dasar. Masalahnya adalah ketiadaan product knowledge yang market-oriented. Dalam literatur global value chains (Gereffi, 1999; 2018), nilai tertinggi tidak berada pada produksi primer, bahkan tidak selalu pada pengolahan menengah, melainkan pada penguasaan fungsi bernilai tinggi: desain produk, teknologi proses, standar mutu, sertifikasi, dan akses pasar industri.
***
Di Indonesia, hilirisasi sering dipahami sebatas “mengolah lebih lanjut”, bukan mengubah posisi dalam rantai nilai. Akibatnya tidak ada gairah R&D, pengusaha enggan berinvestasi pada teknologi, dan negara takut gagal sebelum mencoba. Ketakutan ini bukan karena negara miskin dana, tetapi karena kemiskinan visi. Ironisnya, rendahnya visi ini bukan karena kurang terdidik. Indonesia memiliki banyak kampus teknologi dan insinyur. Namun mindset yang terbentuk sejak pendidikan adalah mindset pekerja dan konsumen, bukan pencipta teknologi dan pemilik pasar. Teknologi tidak dipandang sebagai peluang strategis, melainkan sebagai risiko kegagalan.
Secara klasik, ekonomi adalah seni mengelola sumber daya yang terbatas. Tetapi tanpa pemahaman produk dan pasar, sumber daya yang terbatas tidak menciptakan nilai tambah—justru menciptakan frustrasi. Petani dan nelayan menjual murah, bukan karena mereka bodoh atau malas, tetapi karena harga dibentuk oleh pedagang, akses pasar dikuasai perantara, dan negara absen di titik pembentukan nilai. Selama pola ini tidak diubah, hilirisasi hanya akan memindahkan rente dari satu lapisan ke lapisan lain—bukan mendistribusikan kesejahteraan.
Jika negara ingin sumber daya alam benar-benar menghasilkan nilai tambah, maka fokusnya harus bergeser dari slogan ke arsitektur ekosistem pasar.
Transparansi product knowledge. Negara harus menyediakan informasi terbuka tentang value added ladder setiap komoditas—dari bahan baku hingga produk teknologi tinggi. Hub logistik dan pengolahan antara Gudang, fasilitas grading, dan intermediate processing agar produsen tidak terjebak distress selling. Pembiayaan berbasis aset dan transaksi. Melalui warkat resi gudang yang marketable, diakui perbankan dan fintech supply-chain. Supply and demand terintegrasi dengan Warehousing e-commerce marketplace untuk menciptakan price discovery yang transparan dan menghubungkan produsen langsung dengan pembeli industri.
Ekosistem R&D berbasis pasar. Riset tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus tumbuh dari ekosistem pasar yang nyata dan berkelanjutan. Dari ekosistem seperti inilah R&D dilakukan secara konsisten—bukan sebagai proyek, tetapi sebagai strategi nasional.
Penutup
Hilirisasi sejati bukan soal mengolah bahan mentah lebih lama. Ia soal memahami produk, menguasai teknologi, dan menembus pasar bernilai tinggi. Selama Indonesia tetap berhenti di mindset pedagang, bukan industriawan; selama teknologi dianggap ancaman, bukan peluang; dan selama negara absen di arsitektur pasar—maka sumber daya alam akan terus kaya, sementara rakyatnya tetap berada di pinggir nilai.
No comments:
Post a Comment