Bitcoin Legal ?

 

Dulu sebelum jatuhnya wallstreet, pasar 144A SEC Act sangat populer di kalangan pemain pasar uang global. 144 A SEC Act adalah UU perdagangan surat berharga yang diatur oleh Amerika sebagai penjamin likuidiitas USD. Pasal 144Aa SEC ini memberikan kebebasan tidak menerapkan segala aturan yang diatur otoritas. Namun tdak berlaku bagi warga AS sebagai investor. Hanya untuk orang asing. Karena sistem pedagangan pasar uang tidak patuh kepada aturan negara. Aturan dibuat sesukanya diantara members. Hebatnya pasar 144A SEC itu didukung oleh lembaga keuangan papan atas. Mereka punya clearing house sendiri yang  terhubung dengan Euroclear di London, cleastream di Frankfurt dan DTC di NY. 

Data yang dipublikasikan oleh Ford Foundation melalui laporan Global Financial Integrity, total transaksi derivatif global tahun 2013 berdasarkan data dari BIS, nilai kontrak mencapai USD 693 Trilion. Sebagian besar transaksi itu dilakukan secara over-the-counter (OTC). Nilai kontrak itu sama saja dengan 10 kali dari GNP seluruh negara di dunia. Jumlah yang pantastik. Namun karena penerbitan surat itu tidak didukung underlying, maka itu hanya komitmen sesama pemain dalam  bentuk digital saja. Nah ketika mereka ingin cairkan profit dari rekening trading. Para pemain harus melewati standar kepatuhan yang ditetapkan oleh otoritas.  90% gagal cairkan rekening tersebut. Sehingga hanya jadi catatan  aset yang tidak likuid. 

Padahal selama proses transaksi via 144a SEC itu tidak gratis. Member harus bayar semua, seperti lawyer fee, broker fee, clearing fee, custodian fee, semua pakai uang benaran. Kebayangkan tekornya trader. Cobalah hitung berapa kerugian trader. Kalau perputaran aset sebesar USD 693 trilion. Total fee 1 % saja. Maka uang benaran ( real cash ) masuk ke kas instutisi pendukung sistem itu mencapai USD 6,9 Triliun.  Dahsyat kan. Apakah trader rugi ? Yang rugi paling gede adalah dana pensiun dan Asuransi dan investor retail yang menjadi penyedia cash untuk processing fee para trader. Kok mau ? karena imbalan janji pasti untung gede. Tapi  untung itu hanya berupa aset yang tidak likuid.

Sementara trader ( hedge fund player) gunakan aset yang tidak likuid itu untuk generate cash melalui skema hutang. Caranya? mereka mendirikan SPAC ( Special Propose Acquisition corporation)  Nah asset yang tidak likuid itu di call oleh trader. Didalam SPAC itu sudah underlying proyek.  Asset itu dijaminkan lewat penebitan surat utang yang dijual di pasar sekunder.  Uangnya dipakai untuk akuisisi. Setelah akuisisi SPAC lakukan exit melalui bursa utama atau refinancing perbankan. Pemilik aset hanya dapat fee sekitar 0,5% setahun. Kok mau? ya aset bodong.

Skema 144A Sec itu tidak ubahnya dengan bitcoin. Hanya bedanya Bitcoin tidak perlu clearing house. Karena sistem blockchain memungkinkan tanpa perlu clearing house. Itu terjadi P2P. Sama dengan 144 A Sec, yaitu tidak ada underying asset dibelakangnya. Jadi benar benar dasarnya hanya komitmen sesama pemain saja. Endingnya bisa ditebak. Pada akhirnya pemain hedge fund yang untung besar. Pengekor tekor. 

Makanya walau Bappebti membolehkan (Peraturan No 5/2019 ) tetapi dalam  aturan ini disebutkan bahwa cryptocurrency yang bisa diperdagangkan harus berbasis distributed ledger technology dan berbentuk aset kripto utility (utility crypto) atau kripto beragun aset (crypto backed asset). Artinya kalau ada penyelenggara cryptocurrency tidak bisa membuktikan asset maka itu dianggap ilegal. Namun terlepas kebijakan Bappeti, BI tetap melarang bitcoin cs sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia. Itu sesuai UU Mata uang. 

Nah bagi anda yang tetap ngotot terus terlibat dalam perdagangan cryptocurrency, itu hak anda. Free entry. Tapi harus juga dicatat, sebagaimana 144 A SEC, kalau free entry, maka itu juga free fall. Artinya bebas masuk, maka juga bebas jatuh. Kalau jatuh jangan mewek. Jangan ngeluh. Terima saja. lkhlaskan, orang pintar makan orang bodoh. Itu biasa saja.

Utang BUMN yang mengkawatirkan

 

Selama Era Jokowi, BUMN menjadi lokomotif semua program strategis Jokowi terutama bidang infrastruktur ekonomi. Karena itu pertumbuhan BUMN sangat pesat sekali. Data BI, pada periode 2015-2019, total aset BUMN (termasuk BUMN Bank) tumbuh dari Rp 5.760 triliun menjadi Rp 8.734 triliun. Artinya Aset BUMN meningkat 10,3% per tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hebat memang.  Itu semua fakta yang bisa dirasakan oleh rakyat.  Berdasarkan statistik utang luar negeri (SULNI) tahun 2020, Bank Indonesia mencatat ULN BUMN mencapai US$ 57,6 miliar. Menggunakan kurs rupiah terhadap dolar di Rp 14.100/US$ maka nilainya mencapai hampir Rp 812,2 triliun. Dalam catatan Kementerian BUMN, sejak 2017 utang BUMN ( tidak termasuk lembaga keuangan dan bank) mencapai Rp942,9 triliun. Sementara pada 2018 meningkat menjadi Rp1.251,7 triliun dan di tahun 2019 utang perseroan meningkat menjadi Rp1.393 triliun. Dan pada 2020 mencapai Rp1.682 triliun. Artinya lebih separuh adalah utang luar negeri. Bahaya sekali.

Tahun 2020, rasio utang terhadap EBITDA ( Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)  BUMN sudah tembus 4,62 kali. Padahal lima tahun sebelumnya atau pada 2015 rasionya masih berada di angka 1,63 kali. Apa artinya?  kalau mengandalkan laba kotornya ( penghasilan yang diperoleh sebelum dikurangi dengan beban bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi), kemampuan BUMN membayar utang sangat rendah. Dalam ilmu keuangan rasio diatas 3X itu sudah berpotensi gagal bayar. Artinya selama ini gebyar pembangunan yang diandalkan Jokowi melalui BUMN bersumber dari hutang. Walau itu tidak berdampak langsung terhadap APBN, namun bagaimanapun kekuatan BUMN lokomotif BUMN itu sama dengan 40% dari PDB kita. Kalau ada masalah terhadap BUMN itu akan berdampak significant terhadap Ekonomi nasional dan tentu gagal bayar utang  BUMN akan berdampak sistemik.

Yang miris adalah penyumbang beban hutang terbesar justru datang dari BUMN strategis seperti PERTAMINA yang mencapai Rp. 224 triliun. DER Pertamina di angka 58,57%. Artinya lebih separuh aset Pertamina berupa utang. Makanya rasio ROI investasi Pertamina sangat tinggi yaitu 13,06%. Artinya Pertamina tidak efisien secara bisnis. Dalam laporan keuangan PLN kuartal I/2020 total utang PLN mencapai Rp 694,79 triliun yang terdiri dari utang jangka panjang sebesar Rp 537 triliun dan utang jangka pendek Rp 157,79 triliun. Debt to asset ratio hanya 41,37 persen dan debt to equity ratio 70,55 persen. Itu sudah lampu kuning. Kalau tidak ada revaluasi aset pada 2015 sehingga nilainya meningkat dari Rp603,7 triliun menjadi Rp1.314,37 triliun, debt to equity PLN per 2019 bisa mencapai 170 persen--yang berarti berbahaya. Apalagi tahun 2020. Tentu lebih nyungsep.

Waktu Pilpres dalam debat Capres, Jokowi mengatakan bahwa solusi mengatasi peningkatan kemampuan profesionalitas BUMN yaitu lewat pembentuk super holding. Persiapan super holding itu sudah dilakukan oleh Ibu Rini. Namun entah mengapa setelah terpilih jadi presiden, wacana pembentukan super holding dibatalkan oleh Erick Tohir. Saya bisa menerima kebijakan tersebut asalkan ada kebijakan yang lebih hebat. Tapi nyatanya menanti hampir dua tahun tidak ada rencana lebih hebat dar Erick. Langkah fenomenalnya adalah ganti direksi BUMN dan bagi baji jabatan komisaris kepada relawan dan kader partai.

Sementara masalah serius BUMN itu adalah semakin sulitnya mendapatkan sumber pendanaan. Karena stuktur permodalan tidak sehat. Bukan rahasia umum bila sebagian besar utang BUMN yang berkaitan dengan infrastruktur adalah utang EPC yang berbunga tinggi dan jangka pendek. Sementara aksi korporat lewat exit strategi pelepasan saham SPC anak perusahaan tidak efektif, bahkan bisa dikatakan gagal total. Karena bukan rahasia umum, struktur cost proyek BUMN itu sudah terlanjur mahal akibat utang dan rente yang terpaksa mengambil alih proyek mangkrak.

Kalau berharap penyelesaian hutang BUMN lewat LPI itu sangat beresiko menimbulkan skandal, bahkan mega skandal bagi pemerintah Jokowi. Mengapa? Sumber dana LPI itu pasti dana hedge fund. Atas perusahaan sakit tidak pernah selamat dari sumber dana hedge fund kecuali upaya hostile take over. Kasihan kalau BUMN pada akhirnya dipreteli dengan harga murah oleh Investor member SWF dari LPI. Masalah BUMN itu harus dilakukan oleh internal pemegang saham lewat kebijakan mendasar dan menyeluruh. Jadi bagaimana solusinya ?  Pemerintah  harus restruktur permodalan BUMN. Namun sebelum itu dilakukan, pemerintah harus mereformasi BUMN lewat langkah rasional dan profesional. Teknisnya?

Pemerintah membentuk Super Holding BUMN. Kemudian  Holding ini melepas saham ke publik. Hasil penjualan saham untuk memperbaiki rasio utang anak perusahaan. Sehingga anak perusahaan bisa sehat dan punya kemampuan leverage besar. Value Marcap Holding itu bisa dimanfaatkan oleh LPI sebagai sumber pendanaan lewat pasar uang. Namun agar saham super holding bagus ketika melantai, pemeritah harus lebih dulu upayakan menyehatkan BUMN yang rasio utang diatas ambang batas aman. Sumber dananya bisa dari APBN lewat pos PMN. Cara ini pemerintah bisa menerbitkan SUKUK khusus, yang kelak di-refinancing lewat IPO super holding. Bagaimanapun saham negara melalui Super Holding akan jadi Pemupukan aset Bruto Negara untuk memperkuat fundamental ekonomi. 

Jadi masalah utang BUMN bukan masalah besar. Sederhana saja penyelesaiannya. Yang diperlukan hanyalah Political will  pemerintah untuk melepaskan BUMN dari kepentingan politik oligarki. Semoga YMP sehat selalu.

Mengapa Tesla masuk ke China?

 

Apakah mungkin Tesla akan invest di Indonesia? Tanya teman. Saya tidak tahu apa dasar kebijakan bisnis Tesla sehingga memutuskan mau invest di Indonesia. Kalau alasan bahan baku baterai berupa nikel dan cobalt, itu hanya 30% bahan baku untuk baterai. Selebihnya adalah lithium yang didatangkan dari Afrika. Untuk memahami kebijakan bisnis global Tesla ada baiknya kita melihat contoh nyata yang dilakukan Tesla di China.  Tahun 2018 Tesla masuk ke China. Mereka bangun pabrik di Shanghai. Apa dasar keputusan bisnis Tesla masuk ke China? Mereka dapat keringan pajak, kemudahan perizinan termasuk dapatkan lahan.  Izin masuk ke pasar domestik China yang besar.  Dan yang lebih penting dari itu semua adalah Tesla dapatkan pinjaman dari bank di China dengan bunga murah dan syarat mudah.

Dengan dukungan pemerintah China tersebut maka wajar saja bila Tesla bisa sukses dan menempatkan Elon Mask orang terkaya di dunia. Dalam laporan pendapatan terbaru Tesla, China menyumbang sekitar seperlima dari total pendapatannya. Tesla China lebih dari sekedar cabang untuk merakit; tapi juga termasuk dalam program penelitian dan pengembangan, memungkinkan Tesla China menjadi pesaing utama bagi merek asing lainnya. Di bawah strategi ekonomi Xi, perusahaan asing akan memiliki peluang yang cukup bagus, tetapi mereka harus menyadari bahwa rencana akhir adalah semua teknologi canggih adalah China. Elon datang dan dia membuka peluang China menguasai tekhnologi EV.

Tetapi strategi China itu dilakukan dengan diam diam dan hati hati. Maklum hubungan antara China dan AS dalam situasi tidak harmonis. Sementara bisnis Elon Mask di AS masih cukup besar. Para eksekutif Tesla di China selalu bungkam bila diwawancari oleh Media Asing. Sehingga upaya transfer tekhnologi berjalan mulus dan keterlibatan supply chain local semakin besar. Ini langkah stategis dan nyata bagi China untuk pada akhirnya menjadi pemain utama dunia di bidang EV.

Apakah Elon Mask merasa dikerjai China? Tidak juga. Tesla hanya focus kepada market China saja. Mengapa? Sebelumnya Tesla masuk ke China. Mereka hanya ekspor dari AS ke China. Produk Tesla kalah bersaing dengan produk lokal. Pada 2015 Tesla hanya bisa menjual sekitar 3.700 mobil di China, dibandingkan dengan hampir 33.000 merek Zhidou Auto, pembuat hatchback listrik seukuran kereta golf. Pabrikan EV di China seperti BYD Auto Co dan BAIC Group, mendapat insentif sangat besar dari pemerintah, yang memungkinkan mereka menjual EV kelas menengah dengan harga setara dengan $ 20.000 atau kurang. Mengapa? 

Pemerintah China mendorong konsumen lokal membeli EV dengan berbagai insentif. Pemerintah daerah memberikan insentif pajak 0%  pembelian EV. Bebas biaya tol. Refund pembelian EV setelah mencapai target kilometer jarak tempuh sebagai kompensasi pengurangan karbon.  Beberapa kota besar juga telah menerapkan sistem yang menghukum pemilik kendaraan konvensional. Di Shanghai, misalnya, pelat nomor mobil bertenaga bensin baru harus dibeli melalui lelang, dengan harga saat ini sekitar $ 14.000, sedangkan pelat untuk kendaraan listrik gratis. Semetara produk impor tidak dapat fasilitas insentif apapun. 

Tesla tidak punya pilihan banyak, masuk ke China atau kehilangan peluang berkembang. Maklum China adalah pasar mobil listrik terbesar di dunia dengan margin yang sangat besar. Tahun 2020 terjual EV sekitar 1,2 juta, atau lebih dari 40% dari total  penjualan global. Apakah mudah bagi Tesla dapat kepercayaan dari pemerintah China? Tidak juga. Sebelum Tesla membangun pabrik, pada 2017 maret, Tencent Holdings Ltd., di bawah konglomerat Pony Ma yang dekat dengan elite partai komunis membeli 5% saham Tesla. Setelah itu Elon Mask semakin dekat dengan elit partai dan bisa memahami tujuan strategis China. Tahun 2018 Tesla masuk ke China secara penuh setelah Elon berhasil merebut cinta para elite partai. Pada akhirnya Elon bekerja untuk kepentingan China.

Belajar dari cerita masuknya Tesla ke China, kita bisa dapat  tahu tiga hal, yaitu

Pertama. Tesla masuk ke China atas dasar kondisi yang ditetapkan China. Namun kondisi itu bisa diterima Tesla karena China menyediakan insentif masuk ke pasar domestik yang disubsidi, sumber daya modal dan kemudahan mendapatkan lahan serta perizinan. Artinya Tesla hanya bawa tekhnology dan inovasi. Kedua. Tesla diwajibkan melakukan transfer tekhnologi dengan medirikan pusat riset di China dan keharusan membina mitra lokal untuk menjadi supply chain terintegrasi. Dengan kondisi ini pada akhirnya China menguasai tekhologi EV dan Tesla kerja untuk China. Ketiga. Tesla mendapat jaminan supply bahan baku nikel dan cobalt dari BUMN China yang beroperasi di Afrika dan Indonesia. Supply guarantee ini memungkinkan Tesla bisa merencanakan produksi dengan tepat dan cepat. 

Nah apa yang kita tawarkan atas keberadaan dari industri EV ini. Kalau hanya andalkan bahan baku nikel dan cobalt tanpa ada design kemandirian, kita hanya jadi penonton saja. Dapat nilai tambah hanya secuil. Itupun tidak mungkin asing mau invest tanpa ada insentif. Jangan sampai euforia minat investor baterai  dan EV itu hanya sekedar politik angin sorga. Karena tidak ada design yang secara bisnis membuat investor tertarik ambil resiko.  Yang ada malah stakeholder yang sibuk ambil peluang rente atas bahan baku nikel dan jual lahan. Kalau cara begini siapa yang mau bisnis di Indonesia?

Perspektif bisnis, kritik Jokowi.

Dalam acara hari pers , presiden berharap agar pers jangan ragu kritik pemerintah. Kritik yang keras dan pedas. Baru kali ini penyataan datang dari Presiden. Kalau berkaca kepada sistem demokrasi, pers yang hebat sama dengan demokrasi yang sehat. Namun sebagai kekuatan keempat dalam sistem demoraksi, peran pers tidak bisa menghindar dari kepentingan politik. 

Maklum semua tahu bahwa pers juga adalah bisnis yang tak bisa bergitu saja mengabaikan kepentingan politik dibalik kepemilikan saham dan hutang perusahaannya. Namun dengan adanya sosial media, Pers tidak bisa lagi seenaknya mengeluarkan berita. Ada koreksi langsung dari kekuatan ke lima yaitu warganet ( nitizen).

Lantas mengapa sampai Jokowi mengeluarkan statement jelas bernada“ kritiklah saya “. Saya menduga, bahwa Jokowi tidak puas dengan sistem kontrol dari kelembagaan yang ada dan tentu juga dari ring kekuasaannya. Dia juga tidak puas dengan kinerja oposisi yang tak melaksanakan tugasnya dengan benar. Oposan cenderung mempolitisir situasi tanpa memberikan kritik membangun. 

Sementara arus perubahan yang dicanangkan Jokowi itu sangat luar biasa. Suhu politik kadang bisa memanas seketika. Riaknya berdampak kemana.  Kalau tidak ada keterlibatan masyarakat langsung mengkritik, Jokowi akan terbenam dengan intrik yang diciptakan ring keuasaannya. Perubahan akan stuck. Jadi selagi budaya kritik membangun itu terus terjaga, maka sebagai Presiden terpilih secara langsung oleh rakyat, Jokowi punya kekuatan tawar dalam membuat keputusan yang sesuai keinginan rakyat, lepas dari kepentingan politik pragmatis.  Karena keinginan rakyat itu sederhana : pemeritahan yang bersih dan berwibawa. Untuk keadilan sosial bagi semua.

Kalau kita mencintai Jokowi dan berharap perubahan terus terjadi kearah lebih baik maka mari kita bantu Jokowi memberikan informasi apapun yang terjadi dan  dirasakan masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Yakinlah, itulah yang dibutuhkan Jokowi disaat dia berharap Anda memilihnya. Hukum tertinggi bagi Jokowi adalah kepentingan rakyat!

***

Negeri dibangun tanpa basis riset.

( Kritik kepada Presiden tentang industrialisasi)

Kalau inginkan negeri ini mejadi negara industri maka negara harus dikelola berbasis riset. Kebijakan pro riset. Lembaga riset harus menjadi lembaga berwibawa seperti Chinese Academy of science. Anggaran mereka setahun mencapai USD 275 miliar atau 2,1 % dari PDB. China bisa merebut kekuatan ekonomi dunia karena dukungan riset. Israel adalah negara yang dibangun dengan bertumpu kepada riset. Negara yang paling tinggi anggaran risetnya, yang mencapai 4,9% dari PDB. Makanya walau negara kecil dan sumber daya terbatas, Israel sangat berperanguh sebagai supply chain global dalam bidang IPTEK. 

Kelemahan Indonesia sejak era Orba, design pembangunan tidak bertumpu kepada riset. Kita lebih mengandalkan kepada SDA. Politik kita adalah politik feodal. Dimana segelintir orang tanpa kerja banyak dan memeras otak bisa kaya raya dari SDA. Kebijakan negara kepada politik feodalisme. Tidak ada design jangka panjang  penguasaan tekhnologi dan kemandirian. Sampai era reformasi, khususnya di era SBY, malah Indonesia masuk era deindustrialisasi.  Ketergantungan impor sangat tinggi. Riset semakin terabaikan. Banyak SDM hebat lulusan Universitas terbaik malah berkarir di luar negeri.

Era Jokowi, perubahan politik terhadap industrialisasi masih belum banyak berubah dibandingkan era sebelumnya.  Arus investasi yang masuk dalam mengolah bahan baku hanya sebatas value added terhadap penerimaan pajak dan tenaga kerja. Selebihnnya nilai tambah dikuasai oleh Asing. Itu bisa mencapai 90% kembali ke asing. Betapa tidak. Anggaran riset kita hanya USD 2 miliar atau 0,2% dari PDB. Engga usah bandingkan dengan negara G20. Dengan Malasyia saja kita kalah. Malaysia sebesar 1,3% dari PDB. Singapore negara seupil saja anggarannya risetnya  2,2% dari PDB atau Rp. 10 miliar atau lima kali dari kita.

Apa yang terjadi dari design pembangunan yang tidak berbasis riset itu? setiap geliat pembangunan pasti orientasinya rente. Stakeholder proyek adalah mereka yang biasa hidup dari rente. Siapa mereka? yang punya lahan. Punya konsesi ekonomi. Punya akses politik. Itu saja. Mereka tidak punya tekhnologi sendiri kecuali hanya sebatas proxy dari prinsipal asing. Akibatnya efisiensi nasional jadi rendah sekali. 

Contoh sederhana. Maju mundurnya Tesla dan ACTL dalam rencana investasi industri baterai di Indonesia, karena stakeholder minta terlalu banyak maunya tapi modalnya hanya omong kosong. Sementara asing datang membawa market, tekhnologi, modal yang mereka dapat dengan perjuangan panjang dan berlelah. Foxcom , produsen Apple mundur dari rencana relokasi industri ke Indonesia karena capek berhubungan dengan stakeholder. Mereka bangun di Vietnam dan perluas pabrik di China.

Saran saya kepada Jokowi. Pertama, arahkan design pembangunan berbasis riset. Tingkatkan anggaran riset. Setidaknya 1% dari PDB. Buat program secara terukur dengan libatkan semua kampus ambil bagian bersama sama dengan lembaga riset yang sudah ada seperti BPPT, LIPI dan lainnya.  

Kedua, berkaitan dengan pengolahan SDA untuk downstream industri, focus aja ke UU PMA. Tendang semua stakeholder yang modal omong kosong. Selagi mereka masih eksis sulit politik membangun berbasis riset bisa terlaksaa. Caranya ? Negara harus kuasai lahan untuk kawasan industri bagi PMA. Sumber daya alam harus dikuasai BUMN sebagai supply guarantee industri PMA. Jangan serahkan kepada swasta. Dengan begitu pajak bisa diamankan. 

Selanjutnya buat kebijakan alih tekhnologi. Namun untuk itu kita harus siap lembaga riset dan SDM yang hebat. Insya Allah dalam jangka panjang kita akan mandiri. Tentu asalkan design ini dilaksanakan konsisten. Maafkan saya pak Jokowi kalau kritik saya keras dan pedas.

***

Bersihkan Pertamina

( Kritik Ekonomi dan bisnis)

Pertamina itu adalah BUMN paling strategis dan politis. Karena ia menguasai SDA migas yang menjadi hak negara dan bertanggung jawab terhadap distribusi BBM secara adil kesuluruh wilayah Indonesia. Jumlah karyawanya 13.700. Lingkup operasi seluruh Indonesia. Artinya mengelola Pertamina tidak bisa main main. Kompetensi mereka harus benar benar qualified.  Sebagai bentuk kritik saya terhadap Pemerintah adalah menyoroti dua direktur pada Pertamina. Ini penting agar menjadi perhatian Jokowi. Yaitu direktur utama dan direktur SDM. Dua posisi ini penting sekali.

Dirut Pertamina.

Saat sekarang dirut Pertamina adalah Nicke Widyawati. Sebelumnya sejak 2014 hingga Juli 2017, Nicke sempat menjadi Direktur Perencanaan Korporat PLN. Setelah itu, dia digeser menjadi Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN hingga November 2017. Dia pernah diperiksa dua kali oleh KPK dalam kasus proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. Tahun 2019 diperiksa Kejagung.  Hasil pemeriksaan Nicke Widyawati tidak bertanggung jawab dalam kasus (PLTU) Riau 1.

Dalam kasus ini ini, KPK sudah menjerat Eni Maulani Saragih, Idrus Marham, dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo. Pada pengembangan sebelumnya, KPK juga sudah menjerat pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan.

Pertanyaan saya adalah apakah mungkin direktur Perencanaan tidak mengetahui kasus mega proyek yang melibatkan konglomerat kelas kakap? Tidak perlu orang pintar untuk mencurigainya. Pasti kekuatan besar di belakang Nicke. Siapa itu ?  Kemudian Nicke di depan DPR membatah ada gugatan dari Mozambiek soal long term SPA Gas alam cair. Padahal surat gugatan itu disampaikan ke menteri ESDM. Bagaimana mungkin Dirut tidak tahu ada gugatan itu dan tidak paham resiko business terkait good governance. Dan secara tidak langsung dia menepis kecurigaan Ahok atas SPA tersebut. DPR diam. 

Direktur SDM.

Februari 2021 Pertamina menempatkan M Erry Sugiharto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pertamina. Erry sebelumnya menjabat sebagai Direktur Human Capital & Legal PT Hutama Karya (Persero). Ia mengawali karier di perusahaan pelat merah yang bergerak dibidang konstruksi itu sejak 1999, hingga diangkat untuk mengisi posisi Direktur pada Juni 2020. 

Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin orang tidak punya latar belakang MIGAS menjadi direktur SDM PERTAMINA. Padahal kekuatan PERTAMINA itu disamping asset adalah sumber daya manusia. SDM yang hebatlah yang bisa memastikan Pertamina bisa efisien dan jauh dari KKN. Sebagai Preskom Ahok tidak berdaya menghadang RUPS itu. Sepertinya posisi Erry sudah diplot secara politik, yang seorang preskom tidak berdaya. Siapa yang direction itu? 

Pak Jokowi mohon agar masalah Pertamina ini dibenahi. Bersihkan direksi Pertamina dari orang bermasalah. Jauhkan semua intrik politik dalam menentukan direksi. Kalau engga, ini akan jadi mega scandal. Yang rusak bukan hanya Ahok tetapi juga  Bapak. Kami mencintai bapak dan berharap bapak kuat menghadapi tekanan politik dari orang terdekat bapak. Maafkan saya kalau kritik ini keras.

***

Pencemaran Udara.

( Kritik ke pemerintah soal lingkungan)

Sebelum tahun 2006 China mengalami masalah polusi udara sangat parah. Di Beijing dan kota kota besar. Pemandangan orang berjalan pakai masker sudah umum. Sumber polusi udara bukan hanya kendaraan. Tetapi dari asap pembangkit listrik yang menggunakan batubara sebagai fuel. China sadar. Penyebab utamanya karena tumbuhnya industri yang rakus energy listrik. Kalau tidak dihentikan pencemaran udara, maka pembangunan manusia akan gagal. Ongkos sosial akibat biaya kesehatan jauh lebih besar daripada manfaat industri.

Nah agar terjadi proses pembangunan berkelanjutan. Tahun 2006 China melakukan kebijakan strategis. Mengurangi sumber listrik dari batubara. Proses replace dari batubara ke gas , itu direncanakan dengan teliti. Apa rencana itu ? Membangun infrastruktur Gas secara menyeluruh. Maklum Gas itu membutuhkan infrastruktur agar bisa disimpan dengan aman dan distribusikan dengan mudah. Sejak itu pembangun infrastruktur dilaksanakan secara luas.

Saat ini, panjang pipa gas di China sudah 70.000 km. Pada 2020, panjang pipa gas China akan dibangun tambahannya hingga 100.000 km. China sudah mengoperasikan 18 terminal LNG dengan kapasitas 60 juta ton per hari. Jumlah ini akan naik menjadi 80 juta ton. Tahun 2030 gas akan menggeser batu bara sebagai sumber energi China. Kemudian di 2040, gas akan menjadi sumber energi nomor satu menggeser minyak. Bukan hanya pembangkit listrik tetapi juga untuk kendaraan.

Di Indonesia pembangunan program listrik nasional tidak belajar dari kesalahan China. Jumlah kapasitas pembangkit listrik terpasang dari PLTU Batubara mencapai 35.216 MW setara 49,67 persen dari total kapasitas nasional 70.900 MW. Kita tidak atau belum bisa keluar dari ketergantungan baru bara. Batu bara hingga Mei 2020 masih mendominasi stok pembangkit. Aturan program energi terbarukan hanya sebatas lipstick belaka. Porsinya masih sangat rendah. Apalagi saat sekarang PLN lebih focus kepada batubara daripada GAS. Alasannya tidak perlu infrastruktur ruwet seperti gas. Pembangun infrastruktur gas Pertamina juga stuck.

Pak Jokowi, program Gas untuk pembangkit harus kita diprioritaskan. Bayangin apa jadinya indonesia yang indah ini mewariskan udara yang tercemar bagi anak cucunya.  Sudah saatnya pemerintah focus membangun infrastruktur Gas agar bisa menjamin suplai gas untuk industri, PLN dan kendaraan. Tahap awal, hentikan segera pembangunan PLTU. Ubah jadi PLTGU semua.  Atau buat aturan mewajibkan seluruh produsen pembangkit swasta (IPP) untuk menetapkan porsi 15% penggunaan energi baru. Itu dulu, nanti akan berproses lebih tinggi porsinya.

Kita punya cadangan gas dan geothermal besar. Saran saya agar semua batubara tidak boleh lagi ekspor mentah. Harus di proses jadi liquid, syngas, olefin, metanol, dan etanol, avtur.  Sehingga kita bisa mewariskan udara yang bersih kepada generasi berikutnya. Kasihan anak cucu kita pak. Udara yang gratis pemberian Tuhan harus tercemar oleh kerakusan modal motif mengejar laba..

Kurang koordinasi antar kementrian

( Kritik management kabinet).

Pada periode kedua kekuasaan Jokowi, ada kebiasaan menteri yang cepat sekali membuat pernyataan yang menimbulkan kebingungan. Nanti setelah ribut,  sibuk klarifikasi. Padahal dalam era internet, klarifikasi itu tidak perlu lagi. Karena jejak digital tidak bisa terhapus. Semakin klarifikasi semakin orang tertawa. Saya ambil contoh sederhana saja. Dalam kasus rencana Tesla mau invest di Indonesia bangun industri baterai. Menko Maritim mengclaim bahwa sudah ada kotrak dengan investor. Padahal itu baru sebatas NDA atau masih sangat awal. Tahap saling menjajaki. Masih jauh untuk  masuk ke HoA dan Agreement.

Ketika ada berita Team Tesla gagal masuk ke Indonesia. Menteri Peridustrian beralasan bahwa mengikuti kebijakan dari Pemerintah Indonesia adanya larangan warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia. Eh kemudian Pertamina mengatakan bahwa Tesla tidak tertarik pada EV. Maunya ESS ( Energy Storage System). Itupun masih sebatas wacana. Anehnya Ketua BKPM bilang Tesla udah ajukan aplikasi izin PMA. Capek dech. Faktanya keenggananan Tesla masuk karena pemerintah gagal menerapkan environmental, social, and governance (ESG). Maklum Tesla sudah masuk ke bursa utama. Standar kepatuhan bursa mengharuskan Tesla mengikuti ESG. LG dan CATL juga sama.

Seharusnya Menko Maritim, engga perlu sibuk urusan soal tekhnis. Dia focus aja kepada kebijakan makro  agar keinginan investor bisa terpenuhi. Kebijakan makro itulah yang harus disampaikan. Tentu dasarnya adalah UU PMA. Kemudian menteri perindustrian, focus aja kepada kebijakan industri EV terintegrasi dengan dukungan insentif dari pemerintah. Tapi nyatanya hanya berfocus terhadap nikel sebagai bahan baku baterai untuk industri EV. Emangnya orang mau invest hanya karena nikel yang hanya 20% bahan baku EV.

Soal tekhnis itu urusan swasta atau BUMN yang akan deal dengan Tesla. Itupun kalau BUMN atau swasta ada uang. Anehnya meneg BUMN juga ikutan lebay dengan membentuk holding khusus Nikel, MIND ID. Engga tanggung tanggung yang terlibat  PLN, Pertamina, Antam. Antam, sektor hulu atau penyedia bahan baku baterai sementara produk tengah (intermediate) hingga ke hilir akan dikelola oleh Pertamina dan PLN. Yang jadi masalah adalah 60% produksi nikel harus diolah jadi baterai melalui holding ini. Dan itu mereka kerjasama dengan pihak asing. Karena engga mampu sendiri. Kan jadi panjang rentenya. Siapa yang mau bisnis begini?.

Saya tidak tahu. Mengapa sampai terjadi komunikasi yang cenderung pencitraan. Padahal Jokowi maunya kerja real dan menghasilkan kinerja nyata, yang bisa dirasakan oleh rakyat.

***

Ketidak adilan lahan dan rasio GINI

( Kritik soal keadilan sosial)

Awal Jokowi berkuasa tahun 2015, dia sudah tahu PR besar bangsa ini. Yaitu ketidak adilan lahan. 71 persen hutan Indonesia dikuasai perusahaan. Sebanyak 22 juta hektare tanah perkebunan dikuasai pihak swasta serta negara. Gini rasio pertanahan saat ini ( 2017) sudah 0,58. Artinya, hanya sekitar 1 persen penduduk yang menguasai 58 persen sumber daya agraria, tanah, dan ruang. 

Mengacu data Badan Pertanahan Nasional, 56 persen aset berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya 0,2 persen penduduk Indonesia. Bayangin aja, 25 grup usaha besar menguasai 5,1 juta hektar lahan kelapa sawit di Indonesia. Itu baru sawit, belum lagi tambang, HPH, HTI. Sebegitu besarnya sumber daya yang dikuasai korporat. Kerakusan korporat juga berperan besar terjadinya bisnis rente pada sektor migas. Akibatnya ketimpangan kaya dan miskin sangat lebar. Rasio GINI juga bersumber dari ketidak adilan mengakses sumber daya keuangan. Bahkan sebagian besar kredit bank BUMN diberikan kepada korporat.

Di era Jokowi, satu demi satu dibenahi. Tahun 2015 dilakukan moratorium pembukaan lahan sawit. Tahun 2016 Jokowi minta agar KPK dan BPK melakukan audit secara menyeluruh terhadap tambang. Apakah BPK dan KPK kerja ? KPK hanya menemukan ketidak patuhan penambang membayar iuran, royalti, jaminan reklamasi, dan pajak sebesar  Rp2,8 triliun. Itupun tidak ada hukum paksa bayar. Hanya jadi catatan piutang negara kepada korporat. Setelah itu diam. Kita engga pernah dengar pengusaha tambang ke OTT KPK atau dijadikan pesakitan oleh Kejaksanaan agung. Padahal sudah ada UU Tipikor.

Pada tahun 2019, Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) mencatat ada 10 ribu izin ( Tambang Umum dan kecil ). Tahukah anda?  yang punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kurang lebih 3-4 ribu. Bayangin, 10 ribu izin, yang bayar pajak kurang dari 4 ribu. Ke mana pergi sisanya?ya ke oknum PEMDA. Karena Pemda punya hak keluarkan izin tambang dibawah 100 hektar. Penambang kecil jumlahnya massive dan sulit dikendalikan patuh kepada lingkungan hidup. Mereka jadi sumber uang bagi Lurah, camat, dan Pemda, termasuk preman. Membuat tempat prostitusi jadi laris manis.

Masalah bangsa ini banyak sekali. Jokowi engga mungkin menjangkau semua. Dia hanya focus kepada yang bisa dia jangkau. Dan itu yang besar besar saja.  Seperti kasus Petral, tuntas. Kasus Impor gas sekarang sedang berproses. Tugas Ahok sebagai preskom Petamina untuk menuntaskan. Cara jenial menghentikan kerusakan hutan Kalimantan, adalah dengan memindahkan Ibukota Ke Kaltim. Dengan demikian masalah kerusakan alam kalimantan menjadi political will negara untuk dituntas secara menyeluruh. Itupun tidak mudah. Karena para pengusaha yang ada di ring kekuasaan presiden, Itu seperti racun. Yang diluar jadi virus. Sementara APBN masih bergantung 80% dari pajak korporat. 

Sulit memang. Apalagi negeri sebesar indonesia ini masih belum tuntas mendefinisikan idiologi pancasila dalam bentuk UU. RUU HIP ditolak oleh elite. Bayangin aja. Kalau persepsi Idiologi Pancasila tidak jelas, maka sulit hukum jadi panglima. Yang ada tetap saja politik jadi panglima.  Pembiaran menjadi permissive sebagai sebuah kompromi politik. Yang korban ya rakyat…

Saya percaya Jokowi dan saya paham betapa berat amanah dipundaknya. Saya juga tidak berharap banyak. Ibarat kerja, Jokowi melakukan mission impossible. Karenanya, sedikit saja ada perbaikan, itu sudah alhamdulillah..Mengapa ? itu artinya kita sedang berproses kearah lebih baik. Selanjutnya diperiode kedua ini, saya hanya berdoa semoga kita tidak kehilangan harapan untuk terus mendukung Jokowi melakukan perubahan dan membenahi bangsa ini. Tetap semangat YMP. You are not alone…

***

Lemah koordinasi

“ Ada bangun pelabuhan baru, tapi tidak ada akses jalan ke situ, lah apa-apaan? Bagaimana pelabuhan itu bisa digunakan?" Jokowi, dikutip dari KompasTV, Kamis (27/5/2021).  Ada banyak KEK dibangun dengan tunjuan meningkatkan potensi wilayah menjadi potensi ekonomi. Berharap  bisa menciptakan keseimbangan antara pusat dan daerah. Kesenjangan antar wilayah jadi  berkurang. Tapi faktanya setalah anggaran keluar ratusan triliun, KEK itu sepi peminat. Engga terjadi relokasi industri ke KEK. Apa pasal ? Ada tiga penyebabnya. 

Pertama. Lemahnya koordinasi. Sebab, tidak semua pemerintah daerah merasa membutuhkan KEK. Sehingga beberapa wilayah yang telah dibangun oleh KEK terkesan setengah hati dalam pengelolaan karena daerah belum merasa membutuhkan. Apalagi terkendala soal tanah, yang semua pihak ikut bermain rente. Daerah ingin investor Deal dengan mereka, bukan ke pusat. Padahal KEK itu wewenang pusat. Engga ada duitnya engga usah diurus, kata mereka.

Kedua, infrastruktur KEK yang tidak memadai. Kerena cari tanah yang murah engga peduli lokasi itu strategis atau tidak . Ya orientasinya bukan membangun akses bisnis tetapi proyek. Yang penting proyek jadi anggaran habis. Sementara infrastruktur pendukung tidak memadai dengan luasnya KEK. 

Ketiga. KEK dibangun seperti layaknya proyek kontraktor. Visinya kontraktor, bukan visi Development. Sehingga Jangan kaget, KEK dibangun jauh dari supply Chain.itupun supply chain  tidak qualified. Sementara pemerintah hanya mengandalkan bebas bea untuk mengundang investor datang ke KEK. Sebagai catatan. Fasiltas Bea itu hanya sebagian kecil pemanis KEK. Yang menentukan investor mau datang  adalah jaminan supply chain dan kemudahan logistik. Kalau Import bahan baku saja bertele tele ya siapa yang mau invest. Kalau andalkan supply chain lokal selalu  minta uang muka, ya engga ada yang mau deal.

Begitu besar Effort Jokowi untuk kemajuan Indonesia tapi besar juga kendala terutama sulitnya koordinasi dengan daerah. Begitu rajinnya Jokowi kerja siang malam, namun para menteri dan kepala  daerah tetap aja sulit menghilangkan ego sektoral dan wilayah. Kita kehilangan banyak sekali momentum. Semoga Jokowi tetap sehat

***

Tidak membangun by design

Orang Thailand, dan India itu sama seperti orang Indonesia. Engga masak kalau engga ada cabe. Hampir semua menu makanan selalu ada cabe perasa pedas. Pernah tahun 90an ada agro industri di Thailand mencoba membat cabe tepung. Apa alasannya? Karena cabe itu mudah sekali dimakan bakteri kalau sudah dipanen. Hanya dua hari sudah busuk dan kadarnya rusak. Posisi petani sangat lemah. Lambat jua,  barang jatuh kualitas. Ketika panen, harga jatuh. Dengan adanya industri powder chili diharapkan masalah paska panen cabe dapat diatasi. Chili powder dengan teknologi packing bisa bertahan 1 tahun di dalam gudang. Berapapun produksi petani dapat diserap pabrik dengan harga stabil.

Apa yang terjadi? Ternyata powder chili itu tidak diterima pasar.  Dilidah konsumen chili powder, rasa cabe berkurang. Pabrik itu tutup. Kemudian tahun 2000an, berdiri pabrik pengolahan cabe dengan tekhnoloi pengeringan menggunakan cold drier. Artinya tidak dikeringkan dengan pemanas ( blower ) tetapi dengan dingin tinggi. Kadar air cabe akan mendekati nol. Setelah itu digiling dengan mesin yang menjamin higines. Hasilnya keluar powder chili.  Rasa pedas dilidah dan unsur vitamin tidak berkurang. Dengan tekhnologi packing, bisa tahan 1 tahun dalam distribusi dan stock 

Kemudian pabrik berusaha mendidik konsumen agar beralih kepada Powder chile. Lambat laun di Thailand dan India, sekarang chili powder diterima luas. Karena memang rasa dan aroma sama. Setelah industri pengolahan cabe berdiri, harga tidak lagi turun naik. Tetapi naik terus mengikuti trend penjualan powder chili. maka tanaman cabe menjadi bagian dari industri supply chain. Petani tidak lagi bertanam secara tradisional tetapi estate farm. Menggunakan rumah kaca agar tidak terpengaruh dengan musim.  Petani makmur dan pabrik mencetak laba.

Di India sekarang ada 1500 unit industri pengolahan cabe kelas menengah. Yang besar ada 25 perusahaan, bukan hanya mengolah cabe tetapi hampir semua rempah diolah dengan tekhnologi semacam itu. Keringkan, giling dan packing. Distribusikan. Di Thailand, China, Korea, Jepang perkembangan Industri chili powder berkembang pesat. Karena ia juga menjadi supply chain Industri makanan olahan, seperti mie instant, dan lain lain. 

Yang menyedihkan adalah Indonesia dari sejak mbah Harto sampai sekarang, masalah cabek ribut terus. Panen petani menjerit, harga jatuh. Engga panen konsumen menjerit, harga kemahalan. Solusi tidak ada. Padahal tekhnologi pengolahan cabek itu mudah. Saya punya di Thailand bersebelahan dengan pengolahan Pasta Jelyfish. Mau tahu betapa harga chili powder 1 KG ? USD 3000 per ton ( tergantung varietas cabe) atau Rp. 42.000/KG. Rendemen 50%. Jadi setara harga jabe mentah Rp. 21.000/ Kg. Di Thailand gross margin pabrik chili powder 50%. Di China mencapai 70%. Mengalahkan laba pabrik pharmasi yang butuh modal raksasa.

Walau kita sudah menjadi anggota G20, walau ada ribuan insinyur pertanian dihasilkan oleh kampus terbaik negeri ini tapi pertanian kita masih dikelola dengan cara tradisional. Sementara kemarin ditengan surplus panen cabe petani, pemerintah memberi izin impor cabe  powder chili 27.851 Ton untuk industri makanan. Ya untuk jadi supply chain industri makanan saja kita gagal mandiri. Gimana  mau bicara supply chain hitech?. 

Agar pabrik pengolahan cabe bisa berkembang, pemerintah harus mengubah bertanam dari tradisional menjadi estate farm. Karenanya perlu regulasi dan keberpihakan pemerintah. Contoh, pemerintah memberikan insentif kepada industri makanan kalau mereka beli Chili powder dari lokal. pemerintah memberikan Insentif kredit untuk estate farm, memberikan bibit cabe yang berkualitas sesuai pasar. Dll Semoga ini  menjadi perhatian pemerintah sekarang. Bagaimana membangun dengan cara yang modern.

Tidak membangun by design

“ Bagaimana perkembangan teknologi di Indonesia. Khususnya teknologi dalam bidang pangan.” Tanya Jokowi kepada LBP.

“ Pak, teknologi pangan Indonesia saat ini terlalu banyak proyeknya, namun sampai saat ini tidak ada yang selesai.” Kata LBP.

“ lantas gimana bagaimana strateginya selama ini ?

“ Ya. Masalahnya kita terlalu semua mau dikerjain, satupun nggak jadi. Saat ini lebih baik proyek food estate Humbang Hasundutan  terus dikembangkan. Tapi untuk mengembangkan proyek itu butuh banyak sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Itu yang sulit”

“ Jadi gimana ?

“ Ya kita harapkan  proyek humbang itu tahun depan akan jadi. “

“  Gimana rencana kedepan ?

“ Selama ini banyak pusat-pusat riset berjalan namun tidak ada hasilnya. Menurutnya, kebanyakan riset hanya berkonsep tapi tidak ada hasil yang dikeluarkan. Jadi saran saya dipilih tiga pusat riset yang jadi unggulan dan digenjot sampai berhasil menghasilkan penemuan dan inovasi yang berguna. Jadi rencana Pengembangan  teknologi di Indonesia harus dievaluasi. Pengembangan benar-benar dilakukan hanya untuk sesuatu yang konkrit-konkrit saja. “ 

Perhatikan dialogh itu. Ada tiga hal kendala kita untuk jadi negara modern. Pertama. Banya konsep engga ada hasil. Artinya peneliti kita kualitas SDM rendah, yang bisa aja karena anggaran cekak dan gaji kecil. Kedua. Selalu orientasinya proyek, bukan value proyek yang tumbuh karana riset. Ketiga, tidak ada koordinasi antar kelembagaan karena by design kita tidak membangun secara Madern. Hanya pragmatis aja.

***

Tata kelola pemerintah payah.

Di Indonesia, kalau saya check in hotel butuh paling cepat 15 menit tapi di Hong Kong hanya 5 menit settle. Di Singapore 10 menit.  Saya pernah punya masalah memerlukan validasi data pribadi saya sebagai pemegang  saham perusahaan di Hong kong dan itu memerlukan legitimasi dari Kantor Catatan Sipil Hong Kong. Tahu berapa lama selesai urusan itu ? 3 menit selesai. Saya cukup isi  data sendiri di kantor itu yang menyediakan terminal komputer untuk isi form. Setelah saya isi, dalam 3 menit saya dapat jadwal ketemu pejabat. Tatap muka hanya 5 menit wawancara. Selesai. Buka email, sudah ada document legitimasi. Selanjutnya saya harus juga dapatkan validasi dari Indonesia.

Tapi kembali ke Indonesia saya harus menunggu sebulan untuk dapatkan validasi nama saya. Saya harus menemui kantor imigrasi yang mengeluarkan passport saya. Harus datangi Dinas catatan sipil. Harus datangi kantor Polisi dapatkan surat keterangan tidak pernah tersangkut kriminal. Harus datangi notaris untuk buat surat pernyataan informasi. Barulah saya dapatkan surat validasi nama di Dinas catatan sipil. Kadang saya bertanya sendiri. Untuk apa KTP? Untuk  apa Passport ? 

Pernah juga saya ada sengketa hukum di luar negeri. Pengadilan Swiss minta agar saya dapatkan second opinion dari Menteri Kehakiman. Saya bingung. Negara saya engga ada Ministry of justice. Yang ada menteri Kumham ( ministry of law and human right ). Saya datangi juga kantor Menkumham.  Mereka suruh ke kantor Kejaksaan. Karena hanya jaksa agung yang berhak mengeluarkan second opinion hukum atas nama pemerintah. Itu prosesnya tiga minggu. Dan saya harus berusaha meyakinkan bahwa saya tidak salah. Bandingkan, pernah kapal teman saya berbendera Hong Kong. Kena kasus dengan leasing di London. Second opinion dari Otoritas Hong kong hanya sehari dan pasti bela dia.

Mengapa begitu timpang perbedaan layanan publik antara negara maju dan kita ? di negara maju, proses administrasi itu cepat berkat dukungan  back office yang hebat dan front office yang  cekatan, serta petugas lapangan yang tegas menerapkan law enforcement. Sementara kita ? udah lambat, law enforcerment juga bisa di nego. Jadi walaupun bisa cepat, soal law enforcement belum tentu cepat. Liatlah begitu canggihnya pelabuhan Tanjung Priok. Anehnya UTC berhenti beroperasi dengan alasan sholat Jumat. Padahal mana ada pelabuhan di dunia ini yang UTC tutup karena sholat. Engga sedikit pengusaha tekor karena dwelling time lelet. Terpaksa Jokowi turun tangan, baru bisa normal.

Kalau diibaratkan Pemerintah itu adalah business service provider. Kekuatannya ada pada pelayanan kepada publik. Semakin baik pelayanan kepada publik  maka semakin besar uang jasa yang bisa diambil dalam bentuk pajak. Era Jokowi program yang memastikan kemudahan berusaha itu benar benar dilaksanakan dengan serius. Tapi dalam implementasi tersendat. Bahkan produk UU seperti Resi Gudang. sampai sekarang engga berkembang. Karena pelaksanaan lapangan ruwet dan korup.  

Sementara penghargaan kepada SDM bidang fungsional seperti paramedis, peneliti, dosen, Tentara, Polisi kalau dibandingkan dengan luar negeri, jauh sekali. Bandingkan dengan negara luar. Gaji pokok dokter Madia di malaysia USD 2708 ( Rp. 37 juta) dan gaji pokok dokter muda USD 841 ( 12 juta ). Take home pay bisa double. Mengapa? Kita masih anggap SDM itu mesin, bukan manusia. Lucunya mesin rusak  bodi mesin yang dicat. Makanya jangan kaget SDM hebat ogah kerja di Indonesia. Tinggallah di Indonesia SDM low grade. Harus akui kita belum bisa mengelola negara secara modern. Tapi paradigma menuju negara modern itu ada. Dan itu semangat Jokowi dengan adanya UU Ciptakerja.

***

PI

Ada nitizen bertanya kepada saya soal keterlibatan SP pada blok Cepu. Saya jelaskan secara ringkas, PT Asri Dharma Sejahtera (BUMD) sesuai UU punya opsi atau hak partisipasi (participating interest/PI) di Blok Cepu. Syarat dapakan opsi itu hanya setor USd 200 juta. Karena engga ada uang ya mereka cari investor. Nah, Peluang inilah yang diambil Surya Paloh melalui PT Surya Energi Raya (SER) untuk mitra dengan PT Asri Dharma Sejahtera (BUMD). Sementara uang USD 200 juta berasal dari  China Sonangol. Paham ya. Babo yakin tidak semua paham. Baiklah babo jelaskan secara sederhana bisnisnya.

Periode pertama Jokowi jadi presiden,  6 November 2016 keluar peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest  (PI) 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Aturan ini ditetapkan tanggal 26 November 2016. Tujuannya agar daerah mendapatkan PAD dan ikut serta ambil bagian dalam kepemilikan saham pada blok Migas di offshore maupun di darat. Jadi tujuanya sangat mulia dalam rangka melaksanakan program indonesia centris. 

Dampak dari Permen ini disikapi dengan euforia oleh Pemda yang punya sumber MIGAS. Misal,Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). menagih PI 10 persen atas blok Sengkang. Riau, melalui Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau yang mengincar 10% PI di blok Rokan. Belum lagi berita PT Mahakam Gerbang Raja Migas minta ikutan di blok Mahakam. Mintanya engga lagi PI 10% tapi 39%. Kenapa sikh euforia banget dengan PI itu?.  Baik saya jelaskan apa itu PI ( Participating Interest)?. 

PI adalah porsi biaya yang harus ditanggung oleh pemilik PI untuk eksplorasi dan produksi. Imbalannya pemilik PI dapat jatah ambil hasil produksi dengan harga tertentu. Jadi beda dengan saham atau profit. Itu sama dengan ijon petani. Kenapa begitu menarik?. Yang tertarik itu investor yang punya akses kepada trader oil dan Gas. Kontrak PI itu bisa dibrokerkan untuk dapatkan fee. Sementara kewajiban setor uang atas PI ditanggung oleh trader. Sementara trader, kontrak PI yang ditangan bisa di teken future contract dapatkan uang didepan.

Jadi kalau Pemda dapat saham di blok Migas, katakanlah 10% dan PI 10%. Itu sangat mudah bagi kepala daerah dapatkan fee dari mitra PI. Caranya ? Pemda mendirikan BUMN ( Perusda). Kemudian pemda berdasarkan persetujuan DPRD menunjuk Perusda sebagai pemilik PI. Perusda ini kerjasama dengan Investor untuk bawa dana setoran PI. Secara hukum itu tidak salah. Toh Pemda engga keluar uang. Dan lagi kan Pemda keren bawa investor untuk proyek nasional.

Terus gimana oknum pemda dapatkan fee. ? Ya saham Daerah pada Perusda itu dibuat kecil, sisanya saham investor. Seperti kasus PI milik Pemda Bojonegoro. Saham pemda 25%, 75 % saham milik Surya Paloh ( PT Surya Energi Raya). Ya bisa saja saham 75% itu tidak semua milik investor, ada juga saham titipan dari oknum Pemda. Secara hukum sulit dibuktikan. Dan lagi dia engga ambil  uang deviden saham milik Pemda atas blok migas itu. Dia hanya dapat fee dari investor PI. Padahal investor juga engga keluar uang. Yang keluar uang trader. Enak engga cari uang di Indonesia.? tampa kerja. tampa modal, uang tiap bulan ngalir ke ATM.

***

Skema Akuisisi Yang dipertanyakan.

Setelah proses nego sejak tahu 2013, maka tahun 2016, MEDCO beli 82.2 % saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) di NTB. NNT berganti nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) setelah Medco merampungkan transaksi akuisisi PT Amman Mineral Internasional (AMI), AMI dimiliki bersama oleh AP Investment dan Medco Energi.

Transaksi akuisisi saham NNT sangat besar, yaitu Rp 34 triliun. MEDCO mendapatkan dana dari tiga bank BUMN. Yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI). AP investment. Kredit itu menggunakan skema seling credit. Artinya collateral dari pihak yang punya opsi sebagai exit strategis dari debitur. Siapa ? Diamond Bridge, yang juga di back up oleh CIC. Jadi secara langsung MEDCO digadaikan ke DB. Kemudian secara bertahap saham MEDCO pindah ke DB.

Sebelum Pillres tahun 2018, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk menjual seluruh kepemilikan sahamnya di PT Batu Hitam Perkasa ( pemegang saham 5% Paiton Energy)  kepada PT Toba Bara Sejahtera Tbk dan PT Toba Bara Energi. Darimana duitnya? . Mari liat apa yang terjadi pada 2021? Toba jual saham Paiton kepada MEDCO yang juga mayoritas dikendalikan oleh Diamon Bridge. Jadi skema pembelian saham Paiton sama dengan NNT, dilakukan oleh pihak yang sama.

Dari skema tersebut, apa yang terjadi? Skandal  divestasi saham Pemda yang di NNT tertutup kabut. Saham Pemda NTB pada PT Multi Daerah Bersaing sebesar 24 persen juga lenyap. Masalah PPA Paiton dan PLN yang cacat hukum, selesai setelah Toba ambil alih saham Saratoga. 

Begitulah cerita berbisnis di Indonesia. Akan rame akuisisi menjelang pilres dan selesai setelah Pilpres. Mengapa ? Itu engga bisa dijawab. Karena informasi hanya untuk orang dewasa aja