Wednesday, October 21, 2020

Lembaga Pengelola Investasi ( SWF)




Apa itu Sovereign Wealth Funds? Dalam literatur ekonomi, SWF itu ada 5 jenis. Diantaranya adalah 1). dana stabilisasi, 2). Tabungan atau dana generasi masa depan, 3). Dana cadangan pensiun untuk kepentingan umum, 4). Cadangan dana investasi. 5). Pembangunan strategis. Cadangan devisa tidak bisa dikelola dalam SWF. Karena UU kita,  cadangan Devisa itu milik Negara ( BI) bukan milik pemerintah. Tabungan atau dana generasi masa depan, Dana cadangan pensiun untuk kepentingan umum, Cadangan dana investasi, juga tidak bisa digunakan untuk Sovereign Wealth Funds. Nah yang dimaksud dalam UU Cipta kerja dalam pasal 165 ayat 2 adalah pembangunan strategis (5). Yang mengelola adalah LPI ( lembaga Pengelola Investasi).  Sampai di sini paham ya.


Ok lanjut. Tahukah anda bahwa total asset negara sekarang mencapai Rp. 10.467 triliun  Itu berdasarkan Revaluasi aset yang dilakukan oleh kantor vertikal DJKN yakni 71 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di seluruh Indonesia. Nah apa saja asset negara itu? aset lancar yang sebesar Rp 491,86 triliun. Investasi jangka panjang sebesar Rp 3.001,2 triliun. Aset tetap sebesar Rp 5.949,59 triliun. Aset lain lain Rp 967,98 triliun. Untuk diketahui, revaluasi aset adalah penilaian kembali aset yang dimiliki suatu entitas sehingga mencerminkan nilai aset sekarang. Sementara aset BUMN pada tahun 2018 mencapai Rp. 8.092 triliun. Kalau dibandingkan dengan utang pada posisi akhir Mei 2020 adalah sebesar Rp 5.258,57 triliun. Artinya hanya 1/3 saja utang dibandingkan asset. Dalam hitungan Financial rasio, utang terhadap aset dikisaran 30% itu sangat sehat.


Selama ini aset sebesar tersebut diatas kebanyakan tidur atau tidak dimanfaaatkan secara optimal. Padahal dalam dunia keuangan asset sebesar itu bisa disekuritisasi untuk mendapatkan financial resource. Dalam hitungan financial, kalau anda punya aset sebesar Rp 100, anda bisa me leverage asset itu lewat sekuritisasi sebesar  katakanlah 10 kali. Tentu ketika di sekuritisasi sudah ada underlying business yang memback up sehingga hitungannya bisa mencapai 10 kali. Bagaimana caranya agar aset itu bisa disekuritisasi? ya harus melalui lembaga pengelolaan Investasi atau Sovereign Wealth Funds.


Sekarang  kita masuk dalam pembahasan teknis dari SWF jenis Pembangunan strategis. Saat sekarang negara punya 100 lebih BUMN. Misal, kalau semua BUMN itu melakukan IPO, maka akan terbentuk nilai Marcap. Artinya walau saham BUMN itu dilepas hanya 10% saja, namun valuasi sahamnya sudah bisa ditarik ke 100%. Contoh total aset BUMN Rp 5.258,57 triliun. Kalau sudah IPO semua, nilai Marcap bisa sedikitnya rata rata katakanlah 5 kali. Itu artinya Rp. 25.000 triliun. Valuasi sebesar Rp. 25 ribu Triliun inilah yang disekuritisasi oleh Lembaga Pengelola Investasi ( LPI) atau SWF untuk tujuan pembangunan strategis. 
Belum lagi aset negara lainya yang bernilai diatas Rp. 10.000 triliun. Jadi raksasa sekali sumber daya keuangan negara kita.


Apa saja pembangunan strategis itu? Misal pemerintah melalui BUMN membangun pusat smelter. Sehingga penambang kecil bisa diserap produksinya untuk diolah tanpa perlu mereka membangun sendiri smelter.  Atau BUMN membangun pusat pengolahan downstream CPO, sehingga UMKM dan Petani bisa langsung menjual produksinya ke pusat pengolahan. Antara UMKM dan Perusahaan besar bisa bersinergi dengan apik.  Sehingga pemerintah bisa lead membangun supply chain nasional agar distribusi peluang berusaha terjadi secara luas.  Bisa juga misal PELINDO mau bangun pelabuhan. Atau Jasa Marga mau bangun jalan Toll, LPI bisa investasi disana. Jadi engga perlu lagi PELINDO atau jasa Marga cari utangan ke luar. Atau LPI bisa berinvestasi di industri hulu sehingga bisa menjamin supply chain bagi industri hilir sehingga efisien bersaing di pasar global. Paham ya.


Kemudian, apakah ada investor yang berminat berinvestasi terhadap asset yang disekuritasi oleh LPI itu? tentu banyak yang berminat. Mengapa ? karena investasi LPI itu berkaitan langsung dengan pembangunan strategis dan pasti aman dari sisi pasar dan politik. Lah punya negara. Siapa yang mau ganggu? Di samping itu investasi LPI itu merupakan aset yang terpisah dari negara. Jadi secara hukum, investasi LPI itu murni B2B. Jadi bisa dibuat skema yang win to win atau flexible dengan investor. Apakah karena itu aset negara digadaikan? Oh tidak. Setiap investasi melalui SPC. Bukan melalui LPI. Mengapa? Setiap skema sekuritisasi selalu ada exit strategy yang mengamankan investor. Misal lewat IPO atau penerbitan global bond. Jadi semacam aset beranak aset. Terus aja begitu tanpa henti.  Paham ya.


Apa yang bisa kita simpulkan dari adanya LPI dalam UU Cipta kerja ini? Ketika perizinan dipermudah, maka sumber daya keuangan juga harus terbuka luas. Karena itulah negara harus hadir! Kalau engga, bisa frustrasi orang alias onani terus.

Investor Global protes UU Cipta Kerja?



Katakanlah perusahaan anda punya lahan HGU/HGB seluas 5000 hektar. Harga tanah per hektar Rp. 100 juta. Namun anda tidak punya untuk membangun proyek diatas lahan tersebut. Gimana caranya agar dapat uang? Anda membentuk perusahaan di luar negeri khusus untuk menggalang dana. Caranya bisa akuisisi lewat backdoor atas perusahaan listed di bursa yang sudah matisuri. Atau membentuk perusahaan offshore. Tanah seluas 5000 hektar itu di transfer ke perusahaan di luar negeri melalui akta pelepasan hak. Katakanlah harganya sama yaitu Rp 100 juta/Ha. Pajaknya kecil. Setelah  aset itu pindah menjadi milik perusahaan di luar negeri. Dengan dilengkapi izin ini dan itu, feasibility study yang diendorsed oleh konsultant indepedent dan oleh asset manager di-valuasi sesuai dengan project assessment, harga tanah per Ha menjadi  Rp.200 juta. 


Perhatikan, tanah tetap di Indonesia tetapi hak tanah itu sudah pindah ke perusahaan anda di luar negeri. Anda dapat menjual saham sebagian dari perusahaan itu untuk pembiayaan proyek. Atau melepas surat utang ( Bond) atas jaminan dari aset tersebut atau asset-backed security (ABS) atau mortgage-backed security. Andaikan proyek tidak jalan dan anda default, anda sudah untung 100% dari harga tanah. Investor yang tertarik atas skema ini adalah pemain hedge fund, yang sebagian besar dananya berasal dari asset protection ( bebas pajak). Dengan tujuan menyamarkan asal usul uang menjadi asset. Sehingga kalau dia perlu uang untuk pembiayaan investasi, dia bisa jual bond itu di maket terbatas. 


Lantas lahan apa yang bisa disekuritisasi dan menarik bagi investor global? Lahan pertambangan, perkebunan, property. Mengapa? Diatas lahan itu ada harta karun. Pada tambang ada sumber daya mineral yang bisa diexplorasi menghasilkan bahan tambang. Pada lahan perkebunan, bisa dikembangkan untuk estate food. Lahan property bisa dikembangkan untuk kawasan perumahan. Kok mau? uang bisa habis. Bisa bertambah. Bisa turun nilainya. Tetapi tanah engga pernah turun. Tuhan tidak ciptakan bumi dua kali. Hanya sekali saja. Manusia terus bertambah namun luas tanah tidak bertambah. Artinya demand tanah terus naik.


Saya tahu sebagian besar konglomerat melakukan skema tersebut diatas. Karena itulah mereka kaya raya dengan mudah. Walau jutaan hektar mereka kuasai lahan namun sebagian masih belum dimanfaatkan. Selagi lahan itu belum diolah, negara maupun masyarakat engga dapat apa apa. Sementara mereka sudah dapat uang di depan. Apa artinya? Tanah itu sudah menjadi rente bagi pemburu rente untuk kaya dengan mudah. Sementara jutaan rakyat tidak punya lahan.

 

Nah, UU Cipta kerja, semua tanah milik akan menjadi milik bank  Tanah. Kepada perusahaan, Bank Tanah bisa memberikan HGB atau HGU. Namun esensi dari tanah itu bukan hak milik tetapi hak pakai atau hak kelola. Hubungan antara bank Tanah dan perusahaan yang mendapatkan HGB/HGU adalah hubungan bisnis. Dasarnya adalah akad atau perjanjian. Kalau melanggar kontrak, katakanlah lahan itu tidak dimanfaatkan sesuai rencana, maka HGB/HGU bisa dibatalkan. Jadi beda dengan sebelumnya, dimana HBG/HGU yang bisa batalkan adalah Pengadilan.


UU Cipta kerja berkaitan dengan tanah, itu hampir sama dengan status tanah di China.  Bahwa semua tanah adalah milik negara. Tentu dengan adanya UU Cipta kerja ini, skema ABS ( asset-backed security ) atau mortgage-backed security udah engga bisa lagi diterapkan. Namun dalam hal lahan untuk investasi real, terbuka lebar. Karena proses perizinan dipermudah untuk mengolah lahan, bahkan HGU/HGB bisa diperpanjang tiga kali sampai 90 tahun. Sekarang tinggal soal pilihan. Kalau ingin jadikan lahan sebagai instrument investasi maka silahkan keluar dari Indonesia. Tetapi kalau ingin menjadikan lahan sebagai sarana produksi, ya welcome to Indonesia.


Ada berita sebanyak 36 investor global ( salah satunya termasuk Sumitomo Mitsui ) , yang menguasai dana investasi global sebesar US$ 4,1 triliun tidak setuju dengan adanya UU Cipta kerja. Sebetulnya mereka stress atau panik. Mengapa?  karena asset dalam bentuk ABS milik Indonesia yang sekarang mereka pegang akan nul. Kecuali mereka gelontorkan uang lebih besar lagi untuk menjadikan asset itu sebagai alat produksi. Sekarang silahkan pilih.  ABS jadi sampah atau keluar uang lagi untuk produksi yang bisa mendatangkan pajak bagi negara dan angkatan kerja? Apakah pemerintah bisa disalahkan oleh investor atas perubahan status tanah itu? tidak. Karena ini bukan kebijakan pemerintah. Tetapi konstitusi yang dibuat oleh rakyat ( DPR). Setiap negara di dunia harus menghormati konstitusi negara lain. 


Tetapi hampir semua lembaga keuangan international multilateral menyambut positif UU Cipta kerja ini. Seperti Moody's dan Fitch, melihat UU ini positif dapat menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Asian Development Bank (ADB), berpendapat bahwa UU Cipta kerja membantu pemulihan perekonomian Indonesia dan mendukung untuk terjadinya pembukaan pasar tenaga kerja yang lebih adil, sekaligus penanganan masalah pelestarian lingkungan hidup. Bank Dunia melihat UU ini akan membuat bisnis semakin terbuka dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja, serta memerangi kemiskinan.


Sunday, October 11, 2020

UU Citpa Kerja, Pemerintah yang egaliter.


Dahulu kala harta adalah sebidang tanah dan kumpulan ternak. Dari harta itu orang hidup dan menghidupi dirinya untuk berkembang dari generasi kegenerasi. Namun belakangan karena manusia semakin bertambah dan kebutuhan semakin meningkat maka kompetisi terbentuk. Harta tidak lagi diartikan ujud phisiknya. Tapi harta telah berubah menjadi selembar document sebagai bukti legitimasi dari penguasa. Selembar dokumen itu berkembang menjadi derivative asset bila di lampirkan dengan seperangkat izin ini dan itu. Kemudian di gabungkan dengan yang namanya project feasibility maka jadilah sebuah akses meraih uang. Bukan dijual tanpi digadaikan. Uang itu berputar untuk kegiatan ekonomi dan menghasilkan laba untuk kemudian digunakan membeli harta lagi.Ini disebut dengan nilai reproduksi capital atau project derivative value.


Bila laba semakin banyak , tentu harta semakin meningkat. Kumpulan dokumen harta ini dan itu , menjadi saham ( stock ) dalam lembaran dokumen bernama “perseroan”. Akses terbuka lebar untuk meningkatkan nilai harta itu. Penguasa semakin memberikan akses kepada harta itu untuk berkembang tak ternilai melalui pasar modal , bila harta itu memperoleh akses legitimasi dari agent pemerintah seperti underwriting, notaris, akuntan , lembaga pemeringkat efek. Dari legitimasi ini maka harta menjadi lembaran kertas yang bertebaran dilantai bursa dan menjadi alat spekulasi. Hartapun semakin tidak jelas nilainya. Kadang naik , kadang jatuh. Tapi tanah dan bangunan tetap tidak pindah dari tempatnya.


Akses harta untuk terus berkembang tidak hanya di lantai bursa. Tapi juga di pasar obligasi, Dokument Saham dijual sebagian dan sebagian lagi digadaikan dalam bentuk REPO maupun obligasi.   Akses permodalan conventional lewat bank terus digali agar harta terus berlipat lewat penguasaan kegiatan ekonomi dari hulu sampai kehilir. Dari pengertian ini, maka capital seperti yang disampaikan oleh Hernado de soto dalam bukunya “The Mystery of Capital” mendapatkan pembenaran. Kapital dapat mereproduksi dirinya sendiri. Bahwa harta bukanlah ujudnya tapi apa yang tertulis. Dan lebih dalam lagi adalah harta merupakan gabungan phisiknya dan manfaat nilai tambahnya. Nilai tambah itu hanya mungkin dapat dicapai apabila dalam bentuk dokumen.


Ketidak adilan dibidang ekonomi selama ini , lebih disebabkan oleh akses “ legitimasi atau perizinan “itu. Hingga soal legitimasi ini membuat kegiatan ekonomi terbelah menjadi dua. Yaitu sector formal dan informal. Pemerintah dan politisi  dengan entengnya menggunakan istilah formal dan non formal. Anehnya, ini untuk membedakan rakyat miskin dan rakyat kaya. Atau orang pintar dengan orang bodoh. Perbedaan kelas ! padahal negara ini sudah merdeka. Idealnya semua orang harus sama dihadapan negara dan berhak mendapatkan status “formal “. Kenapa kepada orang tertentu saja disebut “formal” sementara kepada yang lain disebut “informal” ?


Inilah akar masalah kenapa terjadi perbedaan antara negara kaya dan miskin. Di China, capital dapat mereproduki dirinya karena kemudahan akses birokrasi. Negara kita , birokrasi menciptakan kelas secara otomatis. Karena budaya korup , maka orang miskin yang tak bisa menyuap akan kehilang akses legitimasi.Sementara yang bisa menyuap akan mendapatkan akses tak terbatas di bidang perekonomian. Itulah sebabnya dalam bukunya The Other Path, de Soto menyimpulkan bahwa kaum miskin dalam keadaan ’terkunci’ sehingga tetap berada di luar hukum. Segala jenis aset ekonomi mereka dalam berbagai bentuknya tidak dapat diubah menjadi kapital yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi. Sangat menyedihkan sebagai bentuk penjajahan cara baru yang systematis. Dan anehnya ketika UU Cipta kerja disahkan. Justru rakyat miskin yang protes. Padahal setelah UU Cipta kerja ini Izin Usaha UKM bisa dilakukan secara online tanpa harus tatap muka. Artiya sudah sangat mudah bagi siapa saja golongan bawah dapat izin. Bagaimana bisa menyimpulkan UU Cipta kerja itu paham kapitalis. Padahal justru socialis sesuai dengan semangat Pancasila.


***

Teman jemput saya di rumah. Dia ajak saya Sauna di sebuah hotel.

“ Bro, kenapa sih Jokowi keluarkan UU Cipta kerja? Katanya ketika dalam perjalanan.

“ Itu bukan hanya Jokowi. Tetapi udah agenda nasional dari partai koalisi yang mendukung Jokowi jadi presiden”

“ Ok lah apa dasarnya sampai ada agenda seperti itu?

“ Orang mau invest dalam bisnis real hanya dua faktor yang jadi pertimbangan. Pertama, regulasi dan Kedua,  infrastruktur. “

“ Ya benar juga. Logis. OK terus”

“ Nah periode pertama Jokowi sudah bangun infrastruktur ekonomi secara luas. Kalau engga salah, hampir Rp. 2000 triliun uang APBN di gelontorkan. Kalau ditotal dengan proyek B2B, bisa mencapai Rp. 5000 triliun. Dalam kacamata awam, proyek itu terlalu berani. Misal jalan Toll, secara bisnis itu tidak layak kalau hanya memperhatikan traffic kendaraan yang ada. Jalan toll di Sumatera, Sulawesi, kalimantan, sebagian jawa, engga ada yang untung.  Tetapi Jokowi tetap bangun walau sebagian besar uang berasal dari utang. Dia melihat masa depan. “

“ Masa depan ?

“ Ya, ketika dia lakukan investasi jor joran itu bukan tanpa perhitungan. Dia sudah rencanakan dengan baik. Bahwa setelah infrastruktur dibangun, dia akan longgarkan izin investasi.”

“ Kan sudah ada paket kebijakan ekonomi. Ada 16 paket loh. Engga sedikit. Kenapa engga efektif?

“ Jokowi itu orang jawa. Perasaannya halus sekali. Dia engga mungkin membuat aturan yang pragmatis tenpa melalui proses  alon alon asal kelakon. Periode pertama dia tetap focus kepada infrastruktur aja. 

“ Mengapa ?

“ Karena masalah reformasi regulasi ini sangat politis. Salah langkah, bisa menimbulkan dampak politik luas. Maklum walau kita sudah reformasi namun kita tidak bisa lepas dari rezim masa lalu yang membuat birokrasi sebagai alat politik melahirkan oligarki bisnis. Semua elite politik, ormas, mereka sudah mapan dengan status quo dengan sistem yang ada, yang korup.”

“ Oligarki gimana sih?

“ Coba dech bayangin aja. 25 grup usaha besar menguasai 5,1 juta hektar lahan kelapa sawit di Indonesia. Luas tersebut hampir setara dengan luas setengah Pulau Jawa. Dari luasan tersebut, baru 3,1 juta hektar yang sudah ditanami, sisanya belum digarap. Mereka juga menguasai lahan tambang yang luasnya sama dengan luas lahan kebun sawit. Makanya, penerimaan pajak pribadi, 98 persen berasal dari 500.000 Wajip pajak. Ini artinya Indonesia saat ini hanya bergantung kepada satu juta WP perusahaan dan 500.000 WP orang pribadi. Ini sangat menyedihkan, padahal jumlah penduduk 200 juta lebih.” 

“ Gila ya. Baru tahu saya.”

“ Nah itulah yang harus dihentikan. UU Cipta kerja sebenarnya memberikan peluang bagi siapa saja. “

“ Tapi kan mereka yang sudah kaya pasti lebih unggul dalam bersaing”

“ Benar. Tetapi UU Cipta Kerja membuat aturan lewat insentif  yang memaksa perusahaan secara bisnis berbagi peluang kepada Usaha kecil. Contoh kalau mereka invest dan mereka membina UKM sebagai mitra supply chain, mereka dapat insentif pajak.”

“ Kalau mereka engga mau?

“ Selagi izin usaha mudah diakses oleh siapa saja, mereka yang engga mau berubah, mereka akan digusur oleh kompetisi.”

“ OK lah. Apa ada jaminan setelah UU Cipta kerja ini investasi akan tumbuh pesat ?

“ Saya analogikan sederhana saja. Sekian dekade sumatera itu dikuasai oleh 25 grup besar. Mengapa tidak bertambah? karena akses izin adalah akses politik yang menciptakan eklusifitas bisnis dalam skema oligarki. Nah dengan tidak adanya ekslusifitas, peluang bagi siapa saja. Menambah 2 kali lipat group yang ada itu tidak sulit. Apalagi infrastruktur sudah tersedia.”

“ Bisa kasih contoh konkrit”

“ Saat sekarang ada 15 Kawasan Ekonomi Khusus. Itu sudah well prepared. Dengan UU Cipta Kerja, KEK akan diserbu oleh investor. Kalau masing masing KEK itu bisa menyerap 1 juta angkatan kerja maka total angkatan kerja adalah 15 juta. Itu belum termasuk pengaruh berganda terhadap UKM dan sektor informal. Luas sekali dampaknya bagi kemakmuran.”

“ Paham saya. Persiapkan infrastruktur ekonomi dan kemudian create UU Cipta kerja. Maka infrastruktur yang dibangun akan menghasilkan laba karena adanya geliat investasi yang butuh infrastruktur. Sebenarnya, sederhana saja ya cara berpikirnya. Terus kenapa orang ribut?

“ Orang awam engga paham yang sebenarnya diributkan. Sementara bagi elite yang selama ini punya ATM dari  pengusaha rente,  UU Itu adalah ancaman bagi mereka. Karena politik bukan lagi tambang uang tetapi adalah pengabdian.”

Tuesday, October 6, 2020

Benarkah UU Cipta Kerja, neoliberal?



Bank Tanah atau land banking di luar negeri bukanlah hal baru. Itu sudah diterapkan lama. Ide itu berasal dari Belanda. Sebetulnya land banking/bank tanah merupakan bentuk penyempurnaan dan perluasan pola manajemen pertanahan  yang dterapkan di beberapa Negara Eropa beberapa abad yang lampau pada saat Negara-negara tersebut menyelenggarakan program land consolidation khususnya di sektor pertanian seperti di Negara-negara  Inggris (1710 – 1853), Denmark (1720),  Swedia (1749), Norwegia (tahun 1821) dan Jerman (1821). Land banking sebagai manajemen pertanahan  biasa diterapkan  di banyak Negara untuk keperluan, konsolidasi tata ruang pertanahan, mengendalikan gejolak harga tanah, mengefektifkan manajemen pertanahan,  mencegah terjadinya pemanfaatan yang tidak optimal maupun pengembangan tata perkotaan yang baru.

Konsep Land Bangking dalam prakteknya ada tiga jenis, Satu, Exchange land banking. Dalam prakteknya, mereka membeli tanah yang selanjutnya tanah tersebut akan dipertahankan untuk sementara waktu sebelum tanah tersebut dilepaskan/dipertukarkan dengan pihak ketiga. Exchange land banking banyak digunakan untuk sektor-sektor lingkungan hidup, pertamanan, sarana lalu lintas dan sarana umum lainnya. 

Dua, Financial instrument; dengan cara pemerintah membeli tanah untuk kemudian disewakan kepada para petani dengan periode yang lama (umumnya 26 tahun). Sebagai financial instrument juga  banyak dimanfaatkan di sektor pertanian, misalnya seorang petani sedang mengalami kesulitan keuangan sebagai modal kerjanya, maka dia dapat menjual asset dan tanahnya kepada land bank dengan hak untuk membeli kembali setelah periode tertentu dan petani tersebut juga  dapat terus  menggarap lahannya dengan menyewa kepada land bank. 

Ketiga, Land bank as developer. Pada umumnya dilakukan oleh sektor swasta dengan cara melakukan pembelian tanah dalam jumlah besar dengan harapan di masa depan akan perubahan fungsi atas lokasi tanah tersebut (spekulasi) seperti berubah menjadi daerah pemukiman, rekreasi, kegiatan ekonomi sehingga akan meningkatkan nilai tanahnya.

Ide adanya Bank Tanah ini sudah lama ingin diterapkan di Indonesia. Namun selalu terkendala. Mungkin mental feodal masih lekat pada bangsa ini, yang menganggap tanah sebagai sarana investasi dan komoditas. Pernah ada RUU Pertanahan yang memungkinkan ada Bank Tanah. Namun lucunya di demo oleh publik. Mereka anggap UU Pertanahan merugikan rakyat. Saya tidak tahu apa dasar mereka sampai bersikap seperti itu. Padahal  Gini rasio pertanahan saat ini ( 2017) sudah 0,58. Artinya, hanya sekitar 1 persen penduduk yang menguasai 58 persen sumber daya agraria, tanah, dan ruang. Mengacu data Badan Pertanahan Nasional, 56 persen aset berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya 0,2 persen penduduk Indonesia. Data dari Publikasi Perkumpulan Transformasi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia menyebutkan, 25 grup usaha besar menguasai 51 persen atau 5,1 juta hektar lahan kelapa sawit di Indonesia. Luas tersebut hampir setara dengan luas setengah Pulau Jawa. Dari luasan tersebut, baru 3,1 juta hektar yang sudah ditanami, sisanya belum digarap

Ketika Jokowi berkuasa , dia menerima fakta yang ada itu. Dimana sebagian besar tanah berada di tangan segelintir orang. Bukan lagi tuan tanah, melainkan pemilik bisnis (kapitalis) besar yang hidup di sektor agrobisnis. Kedua, pemilikan tanah oleh petani, yang merupakan soko-guru dari produksi pangan nasional, justru mengecil. Sebagian besar petani Indonesia adalah petani gurem dengan pemilikan lahan rata-rata 0,3 hektar. Bahkan, ada 28 juta petani adalah petani tak bertanah. Kondisi itu tentu saja tidak sesuai dengan semangat Pancasila dan cita-cita Konstitusi (pasal 33 UUD 1945). Juga memunggungi visi pemerintahan Joko Widodo untuk mewujudkan keadilan agraria dan kedaulatan pangan. Kalau ini tidak segera diatasi maka hanya masalah waktu akan terjadi chaos sosial, dan bukan tidak mungkin Indonesia akan masuk abad kegelapan. Jadi sangat mengkawatirkan situasi ketidak adilan lahan ini.

Setelah akhirnya RUU Pertanahan ditarik dari Proglegnas karena adanya penolakan yang massive dari masyarakat. JOkowi tidak kehilangan akal. Pemerintah masukan pasal RUU Pertanahan itu ke dalam RUU Cipta Kerja ( omnibus law) dalam satu cluster yang dibahas khusus oleh DPR bersama Pemerintah. Kini UU Cipta Kerja sudah disahkan DPR, dan keberadaan Bank Tanah tertuang dalam 10 Pasal yakni, Pasal 125 hingga 135.

“ Babo, UU Cipta Kerja, memungkinkan HGU untuk jangka waktu 90 tahun. Itu jelas tidak adil. Karena zaman kolonial saja engga begitu. Ini benar benar kita terjebak dalam konsep neoliberal. “ Tanya nitizen.

“ Kalau kamu memahami substansi dari UU Cipta Kerja, kamu bisa berkesimpulan lain. “

“ Mengapa ? 

“ Mari saya jelaskan secara sederhana. Sebelumnya HGU diberikan kepada perusahaan yang mengelola lahan untuk perkebunan, HTI dan Pertambangan. Status tanah itu walau HGU berjangka waktu 30 tahun namun ia menjadi hak yang bisa digadaikan. Banyak pengusaha berusaha dapatkan HGU lahan untuk dapaktan kredit bank. Setelah dapat kredit bank, kebanyakan tanah itu dibengkalaikan begitu saja. Kalau bangkrut ya sita aja itu tanah. Negara tidak berdaya atas tanah yang ditelantarkan itu. Karena stautusnya milik dari pemegang HGU.

Nah berdasarkan UU Cipta kerja, HGU bisa diberikan sampai 90 tahun. Tetapi itu hak kelola, bukan milik atau hak gadai.  Mengapa ? karena status HGU diberikan kepada Bank Tanah. Bank Tanah ini semacam Badan negara yang bertugas mengelola lahan. Bank Tanah bisa memberikan hak kelola HGU kepada badan usaha swasta/BUMN/ instansi pemerintah. Tentu pemberian hak kelola  itu ada perjanjan yang berkaitan dengan sewa tanah. Itu menjadi pendapatan bagi Bank Tanah. “

“ Apa yang terjadi dengan adanya Bank Tanah? 

“ Ya. Orang engga bisa lagi menumpuk asset berupa tanah tanpa dimanfaatkan. Perhatikan, misal, setelah tanah kamu sewa atas dasar hak kelola atau hak pakai untuk kebun sawit atau tambang, maka kamu harus manfaatkan tanah itu dalam bentuk investasi. Kalau engga, kamu rugi sendiri. Mau digadaikan ke bank, mana ada bank terima tanah sewa atau hak pakai sebagai collateral. Nah kalau tanah itu tidak kamu manfaatkan dalam kurun waktu tertentu, sesuai kontrak  tanah itu kembali ke bank tanah.

Secara akuntasi, harta Bank Tanah itu akan menjadi aset negara. Tentu jumlah harta negara akan bertambah berlipat. Kalau sekarang harta negara 14000 triliun rupiah, mungkin setelah ada bank tanah sesuai UU Cipta Kerja, harta negara akan jadi 4 kali lipat. Itu akan memudahkan negara me-leverage nya melalui SUKUK.

“ Bagaimana dengan status HGU yang sudah di tangan perusahaan?

“ Menurut saya itu tetap ada sampai batas waktu berakhir HGU. Setelah berakhir itu akan menjadi asset dari Bank Tanah. Bagaimana teknisnya, nanti kita lihat PP yang mengatur soal Bank Tanah ini” 

“ Oh begitu. “

“ Ya. Kesimpulan dari UU Cipta kerja ini adalah, pertama, keadilan agraria lewat Reforma Agraria dan redistribusi tanah kepada masyarakat Sehingga Rasio GINI lahan akan turun drastis. Kedua, hak negara atas tanah sesuai dengan UUD 45 pasal 33. “

“ Lantas mengapa ada yang bilang UU Cipta Kerja ini kapitalis? Mengapa ada yang bilang tidak berpihak kepada rakyat? 

“ Jelas sekali yang teriak itu adalah corong kapitalis rente atau makelar kodok yang terbiasa main tanah kebun,  tambang dan kawasan perumahan untuk bobol bank dan meminggirkan rakyat dengan membonsai UUD 45 pasal 33. Salah jokowi dimana? 

Monday, October 5, 2020

Omnibus Law dan rasionalitas.


Kalau anda jadi pengusaha dan Perusahaan anda berencana berinvestasi dalam skala besar di Indonesia, maka anda harus berhadapan dengan rimba perizinan. Sangking padatnya, rimba itu menutupi pandangan ke langit. Kalau anda tidak hati hati, di rimba itu anda bisa kena mangsa binatang buas, dan tersesat. Begitu gambaran tentang panjang dan rumitnya perizinan di Indonesia. Tetapi kalau panjang dan rumitnya perizinan itu dilaksanakan dengan standar skill da moral yang hebat dari birokrat, tidak ada masalah. Toh bagaimanapun semua perizinan itu adalah standar kepatuhan bagi kepentingan negara. Yang jadi masalah, standar moral dan skill aparat rendah dan lebih banyak untuk kepentingan pribadi dapatkan suap.

Engga percaya? Mari kita lihat dan telusuri perizinan yang sangat basic. Katakanlah anda ingin membuka usaha kawasan Industri. Itu hanya perlu izin lokasi dan kemudian bangun kawasan berserta fasilitasnya. Sederhananya anda beli lahan sesuai izin lokasi, kemudian bangun. Selesai. Tetapi dalam proses yang ada, engga sesederhana itu. Pertama anda harus dapatkan izin dari BKPM. Kemudian izin dari BKPM itu harus ditindak lanjuti ke tingkat Daerah dan instansi terkait. Karena berdasarkan UU , hak tanah ada pada daerah. Anda harus dapatkan izin lokasi dari Pemda. Hak Pemda pun  berjenjang dari tingkat 1 sampai tingkat 2. Semua harus anda lewati. Bayangin, izin BKPM tidak menjamin otomatis anda berhak mendapatkan izin lokasi. Semua tergantung Daerah. Ada biaya resmi dan  proses loby yang tidak murah.

Lucunya setelah berlelah mendapatkan izin lokasi, mau bebaskan tanah silahkan saja. Tetapi belum ada jaminan bisa langsung bangun. Anda masih harus dapatkan lzin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Mau berbahaya atau tidak usaha anda wajib dapat izin PPLH. Kalau bersinggungan langsung dengan alam maka urusannya lebih runyam lagi. Yang sederhana saja seperti bangun kawasan perkantoran atau pabrik,  itu ada 11 lapis izin PPLH yang harus anda dapatkan. Urusannya dari tingkat Menteri sampai ke tingkat Bupati. Kadang walau izin PPLH sudah didapat, tidak ada jaminan anda aman. Masih ada lagi ancaman yang bisa batalkan izin itu. Apa? LSM. Mereka bisa kerahkan aksi demo  sampai ke pengadilan menentang pendirian proyek. Kalau kalah di pengadilan, itu derita anda. Pemerintah yang kasih izin, hanya bilang maaf. 

Ok, lanjut. Katakanlah izin PPLH sudah di tangan. Apakah anda bisa langsung bangun? Belum. Masih ada lagi izin IMB. Izin ini mengharuskan anda melampirkan design bangunan untuk menentukan besaran biaya retribusi yang harus dibayar. Dan kalau Design dan layout dianggap tidak sesuai dengan RTRW, ya IMB tidak diberikan. Soal izin lain sudah di tangan tidak ada pengaruhnya. Anda silahkan gunakan izin yang ada tetapi engga boleh dirikan bangunan. Konyol ya. Begitulah logika perizinan. Satu sama lain saling sandera. Sehingga proses prizinan adalah juga proses distribusi kekuasaaan dari RT, Pemda sampai ke Menteri. Semua ada ongkosnya.

Kalau semua izin sudah di tangan. Dan anda siap bekerja. Ada lagi masalah. Terutama kalau anda beli mesin dari luar negeri yang butuh Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk instal mesin atau anda berkerja sama dengan asing. Dapatkan izin bagi TKA juga tidak mudah. Anda harus mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Proses mendapatkan izin lumayan rumit. Anda harus mengantongi beberapa perizinan seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas (VITAS), dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Bayangin ajak kalau TKA ada ratusan. Betapa repotnya urus izin masing masing mereka. Kalaupun lolos semua izin itu, belum tentu aman bagi TKA. Karena masih bisa diributin sama Buruh lokal. Masih bisa diributin sama Aktifis atau ormas buruh. Selama ribut itu sudah pasti proses produksi terganggu. 

Setelah usaha berdiri dengan mengantongi izin ini dan itu, anda juga harus menghadapi ketentuan mengenai perburuhan. Ini sangat sensitip. Karena buruh adalah juga mesin politik bagi para politisi. Jadi kapan saja bisa meledak membuat semua izin tidak ada artinya. Kalau anda menerima pekerja, maka anda tidak bisa pecat buruh tanpa mereka setuju. Hebat engga?. Gimana kalau pekerjaan sudah selesai atau adanya perubahan alur produksi sehingga perlu pengurangan  buruh. Itu engga ada urusan. Mereka engga mau diberhentikan, anda engga bisa pecat. Tetap harus bayar. Kalau akhirnya sengketa di pengadilan, anda engga bisa atur Hakim, pejabat pemerintah, Serikat pekerja dan bayar lawyer, siap siap aja dipanggang oleh mereka. Artinya lagi lagi harus keluar uang kalau ingin selamat.

Belum lagi soal ketentuan UMR. Itu bisa setiap tahun naik tanpa peduli produktifitas naik atau engga. Serikat Pekerja juga berpengaruh menentukan jam kerja lembur. Jadi anda engga bisa seenaknya mengatur jam lembur walau produksi mengharuskan peningkatan jam kerja. Kalau anda pecat atau berakhir kontrak kerja , anda harus bayar uang pesangon. Engga mau? siap siap diributin  serikat pekerja. Siap siap perang di pengadilan. Hampir semua pengusaha stress dengan ulah pekerja ini. Apalagi kalau mereka bandingkan dengan China dan Vietnam. Uh. bisnis di Indonesia itu bukan cari uang tetapi cari masalah.

Kalau anda pernah berinvestasi di Luar negeri katakanlah di Vietnam, Malaysia atau Thailand, anda akan bilang seperti cerita awal tulisan saya. Perizinan di Indonesia seperti rimba belantara. Di dalamnya ada pemangsa. Bisa membuat anda tersesat dan frustasi. Pertanyaannya adalah mengapa anda harus masuk rimba belantara? kalau ada banyak pilihan. Apalagi sudah ada kerjasama regional bidang investasi dan perdagangan. Artinya kalau anda butuh bahan baku dari Indonesia , anda tidak perlu bangun pabrik di Indonesia. Karena sudah ada ME- Asean, Bangun di Vietnam atau negara ASEAN lainnya, soal tarif sama saja dengan indonesia.Saat sekarang kerjasama regional bukan hanya diantara negara ASEAN, tetapi juga ada China Free Trade Asean, Korea Free Trade Asean, Jepang Free Trade Area, APEC, Indo Pacific.

Nah keberadaan UU Omnibus law bertujuan untuk memangkas perizinan sehingga ramah bagi investor. Sebetulnya pemangkasan itu bukan berarti kekuasaan pemerintah berkurang dan terkesan memanjakan pengusaha. Tetapi lebih kepada aturan yang rasional dengan prinsip good governance. Contoh, kalau sudah ada Izin lokasi, untuk apa lagi ada izin IMB dan PPLH. Karena bukankah izin  lokasi itu diberikan  atas dasar Rencana Tata Ruang Wilayah?. Artinya by design pemerintah sudah memperhatikan semua aspek ketika menentukan RTRW. Aspek peruntukan lahan, sampai kepada PPLH. Itu sebabnya UU Omnibus law menghapus izin IMB. Khusus PPLH hanya untuk usaha yang sangat berbahaya, seperti Industri smelter dan bahan kimia.

Berkaitan dengan tenaga kerja, tidak bisa menempatkan perusahaan dalam posisi equal dengan karyawan. Karena resiko ada pada perusahaan dan secara organisasi perusahaan punya sistem pembinaan terhadap buruh dan pekerja. Apa jadinya kalau posisi karyawan setara dengan perusahaan?  Jelas upaya pembinaan engga akan efektif. System reward & punishment engga jalan. Lah gimana mau jalan.? Karyawan dan boss equal. Itu sebabnya UU Omnibus memberikan hak kepada Perusahaan memberhentikan pekerja kalau pekerjaan sudah selesai. artinya, jangka waktu kontrak kerja berada di tangan pengusaha. UU Omnibus law ini sangat rasional , bahwa perusahaan tidak bayar orang tetapi bayar kerjaan atau produktifitas. Kalau engga ada produktifitas ya sorry saja. Mending keluar. Silahkan ambil uang pesangon. Masih banyak di luar sana yang mau kerja serius.

Soal UMR itu dasarnya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah semakin tinggi UMR. Itu wajar saja. Karena pertumbuhan ekonomi biasanya dipicu oleh inflasi dan tentu dampaknya harga akan naik. Sebelumnya UMR ditetapkan sesuka PEMDA tanpa memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Jusru itu tidak adil dari sisi pekerja maupun Pengusaha. Dan lagi UMR itu hanya patokan minimal saja. Bukan keharusan jumlahnya sebesar itu. Kalau memang buruh itu produktifitasnya tinggi, tentu perusahaan akan bayar upah lebih tinggi dari UMR. Di mana mana pengusaha juga ingin jadikan buruh itu sebagai asset bernilai meningkatkan pertumbuhan usaha. Jadi egga perlu terlalu kawatir. Sebaiknya focus aja bagaimana meningkatkan produktifitas.

UU Omibus law juga memangkas perizinan untuk TKA. Sangat sederhana yaitu kalau perusahaan sudah dapat izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ya sudah. Dia tinggal datangkan TKA. Selagi tidak melanggar RPTKA, pekerja asing engga perlu repot lagi dapatkan berbagai izin. Mengapa? dalam RPTKA itu sudah ada standar kepatuhan yang harus dipenuhi perusahaan seperti kriteria TKA, upah dan lain lain. Secara berkala akan ada audit dari pemerintah terhadap penerapan RPTKA. Kalau mereka melanggar ya izin dicabut. 

Menurut saya, UU Omnibus law ini bukan berarti Jokowi anti demokrasi atau anti otonomi daerah. Tetapi sebagai solusi agar Indonesia berubah. Dari birokrasi menjadi meritokrasi. Dari dilayani menjadi melayani. Mengapa ? itu sebagai jawaban atas tantangan global yang semakin terbuka dan berkompetisi. Tanpa itu, sulit bagi kita mendatangkan investasi. Tanpa investasi pertumbuhan ekonomi akan lambat dan tentu semakin besar masalah sosial dan politik yang dihadapi bangsa ini akibat pengangguran dan kemiskinan. Memang UU Omnibus law ini tidak segera bisa dirasakan. Namun langkah besar untuk perubahan pasti akan membuahkan hasil baik. 

Sunday, October 4, 2020

Benarkah Pemerintah bailout tagihan nasabah Jiwasraya?




Para oposisi protes besar atas adanya bail in terhadap kasus Jiwasraya. Lewat tweet nya Said Didu, mantan petinggi di Kementerian BUMN juga menolak jika negara harus turun tangan menyuntik dana Jiwasraya yang sudah jelas 'dirampok'.
"Ke mana akal sehat ttg Jiwasraya ? :
1. Suntikan Rp 22 t utk menutupi perampokan ?
2. Awalnya DPR minta sktr Rp 5-6 t kok skrg diberikan Rp 22 t - jumlah yg mendekati dg yg dirampok
3. 2007 SMI menolak beri PMN utk tutupi krisis 98 ke Rp 3 t, skrg dirampok tapi disuntik Rp 22 t. 

Protes juga datang dari Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia. Dia menyebut tak seharusnya negara turun tangan menyelamatkan BUMN yang dilanda korupsi. Jiwasraya tidak terkait "too big to fail" jadi jual aja. Kan sudah ada BPJS maka jiwasraya biarkan aja bangkrut atau ada yg mau bei. Negara jangan tolong BUMN Korup!," katanya dalam cuitan di akun Twitternya @Fahrihamzah, Jumat (2/10/2020). Protes senada juga datang dari PKS,  Hidayat Nur Wahid juga menegaskan, partainya menolak rencana penyuntikan dana PMN kepada Jiwasraya.

Nitizen bertanya kepada saya lewat WA.
“ Babo, kenapa pemerintah seenaknya lakukan Bail out kepada Jiwasraya. Jumlahnya engga tanggung tanggung Rp. 22 triliun. “

“ Saya luruskan dulu. Pemerintah tidak melakukan bail out tetapi bail in.”

“ Apa bedanya.”

“ Kalau bail out itu dananya berasal dari uang negara,  dibayarkan langsunng kepada nasabah. Sementara bail in itu dananya berasal dari perusahaan. Jadi paham ya bedanya.”

“ Ya sama saja. Tetap aja uang negara keluar lewat PMN.”

“ PMN itu satu hal dan bailout lain hal.  Tidak ada keputusan DPR dan Menteri Keuangan tentang bailout. Uang sebesar Rp. 22 triliun itu adalah Penyertaan Modal Negara. Artinya uang itu engga hilang. Ia berubah jadi penambahan modal pada BUMN. Aset negara bertambah sebesar itu. Paham ya.”

“ Ok lah. Tapi uang itu akan digunakan untuk membayar uang nasabah. Kan sama saja bail out.”

“ Ok saya jelaskan secara sederhana agar kamu paham. Jiwasraya itu berkaitan dengan korporat. Ini ada kaitannya dengan hukum. Kan kita harus menghormati hukum. Kalau negara berlaku seenaknya, ya siapa lagi yang mau percaya dengan hukum. Nah bail-in  itu adalah opsi yang dipilih negara setelah proses hukum terhadap kasus jiwasraya selesai. Dari proses hukum itu negara dapat menyelamatkan kerugian Jiwasraya. Nilainya Rp. 18,4 triliun. Dalam bentuk asset sitaan dari pelaku tindak pidana atas kerugian Jiwasraya.

“ Nah kan bisa gunakan aset yang disita untuk menutupi kerugian negara. Mengapa harus pakai PMN. Itu kan uang APBN. “

“ Kalau asset sitaan digunakan untuk bayar nasabah itu artinya pailit,  maka akan terjadi restrukturisasi atas tagihan nasabah. Ini pasti merugikan nasabah. Akan ada haircut. Pasti berujung kepada kasus perdata. Reputasi negara sebagai pemegang saham akan rusak di hadapan publik. Di samping itu, Negara itu ada administrasinya. Engga bisa begitu saja kantong kiri pindah ke kantong kanan. Ada procedurenya secara akuntasi. Asset sitaan itu menjadi milik negara karena kasus korupsi. Bukan milik Jiwasraya. “

“ Loh kok milik negara. Kan itu milik Jiwasraya.”

“ Kan Jiwasraya milik negara sahamnya. Para pihak yang merugikan jiwasraya itu melawan negara. Pelakunya masuk penjara. Ya asset tersebut jadi milik negara. Dicatat sebagai penerimaan rupa rupa dalam APBN.“

“ Terus kemudian negara Bail-in ?“

“ Ya. itu bagian dari tanggung jawab negara sebagai pemegang saham, yaitu lewat penyetoran modal pembentukan perusahaan baru yakni IFG Life yang akan berada di bawah holding asuransi BUMN, yakni Bahana.

“ Kalau begitu negara engga tanggung jawab. Uang sitaan masuk APBN dan sementara menyelesaikan nasib nasabah diserahkan kepada aksi korporat melalui pembentukan Holding”

“ Loh memang nasabah itu engga deal dengan Negara Indonesia atau pemegang saham. Mereka deal dengan korporat yaitu bernama Jiwasraya. Secara UU Perseroan, tanggung jawab pemegang saham terbatas atas modal yang ada. Ya harus diselesaikan secara korporat. “

“ Maksudnya?

“ Uang nasabah tetap dibayar utuh namun strategi meningkatkan value dari PMN juga harus dilakukan. Artinya dibayar sesuai strategi korporat. “

“ Strategi apa ?

“ IFG life juga punya anak perusahaan Lotus Putra. Bisnis captive market dari asuransi para anggota HIMBARA. Penjualan saham anak perusahaan itu bisa menjadi sumber pembayaran kewajiban kepada nasabah. Dan Pendapatan dari bisnis ini bisa menjaga cash flow Jiwasraya membayar kewajibannya kepada nasabah. Tentu bertahap bayarnya sesuai dengan kemampuan cash flow.”

“ Tapi Said Didu dan Fahri Hamzah, juga PKS  bilang seharusna bubarkan saja Jiwasraya.”

“ Mereka orang politik. Mana ngerti mereka soal korporat. Secara politik kalau Jiwasraya dibubarkan, maka pasti merusak citra pemerintah di hadapan nasabah pada khususnya dan investor pada umumnya. Memang itu tujuan mereka, yaitu membangun distrust terhadap pemerintah.”


“ Terimakasih Babo.”