Upaya Jokowi menempatkan proxy di Golkar...

 

Jokowi sadar bahwa dia tidak mungkin jadi Ketua Umum Golkar. Karena sesuai AD/ART diharuskan kader dan pernah duduk di DPP sedikinya 5 tahun. Tapi Jokowi akan menempatkan proxy nya sebagai Ketua Umum. Pilihan jatuh kepada Bahlil Lahadalia atau LBP. Namun belakangan nama LBP dicoret ganti dengan Agus Gumiwang. Keduanya menteri, Skenario nya. Harus melalui Munaslub Golkar sebelum jadwal Munas desember 2024. Artinya jadwal Munaslub harus saat Jokowi masih sebagai presiden. Sehingga mudah bagi Jokowi menggerakan sumber daya negara untuk menempatkan Bahlil atau Agus sebagai Ketua Umum.

 

Tahun 2023 sebelum Pemilu, Bahll pernah mengatakan kepada Yorris Raweray yang juga tokoh Golkar, bahwa dia sudah dapat ticket dari Jokowi untuk jadi Ketua Umum Golkar. Yorris tidak tanggapi serius. Karena focus kepada Pemilu 2024. Baru baru ini LBP yang juga fungsionaris Golkar mengatakan Golkar tidak bisa di intervensi pihak luar. Bisa jadi arah perkataan itu terhadap Jokowi, yang masih orang luar bagi Golkar.  Atau bisa jadi LBP berambisi juga jadi Ketum Golkar. Tentu dukungan bukan dari Jokowi tetapi oleh internal Golkar sendiri. 

 Agung Laksono yang juga tokoh kunci Golkar mengingatkan Bahlil bahwa Munas Golkar tetap desember 2024. Erwin Aksa Wakil Ketum Golkar mengatakan bahwa tidak ada alasan Golkar akan mengadakan Munaslub. Dan lagi prestasi Airlangga sebagai Ketua umum dinilai sukses. Suara Golkar bertambah dalam Pileg. Tidak ada masalah internal yang menggoyang Golkar sehingga harus diadakan Munaslub. Ini sinyal keras bahwa Golkar tidak lagi mudah diobok obok Jokowi.

Dengar kabar “ Kata teman. “ memang ada perseteruan antara Bahlil dan LBP. Maklum Bahlil itu dapat kuasa dari Jokowi untuk mempercepat investasi bukan hanya tambang tetapi juga sawit. Kemudian dapat kuasa lagi mencabut izin tambang. Terus dapat kuasa lagi memberikan tax allowance kepada pemegang IUP. Kekuasan yang begitu besar terhadap SDA membuat dia punya akses sumber daya keuangan. Ya maklum aja. Ibarat Gula, Bahlil itu didatangi oleh banyak semut. Semua tidak ada yang gratis kalau mau aman dari pedang Bahlil.

Bayangin aja. Lanjut teman. Otoritas Menteri ESDM, Menteri Pertanian dan Menteri keuangan diserahkan kepada Bahlil. Siapa yang engga kesel. Kalau kerjaannya benar ya engga ada masalah. Masalahnya kan bermasalah. Bisa jadi kekuasaan yang begitu besar kepada Bahlil sejak tahun 2020 tak terpisahkan dari upaya Jokowi untuk menempatkan Bahlil sebagai Ketua Umun Golkar. Maklum Munaslub Golkar hanya mungkin apabila dapat persetujuan DPD se Indonesia. Dan ini perlu uang besar membeli suara DPD termasuk DPP. Tapi dengan posisi Golkar pemenang Pileg nomor dua sekarang, value Golkar itu sudah mahal banget. Berat..

Saya tidak tahu kebenaran kata kata teman itu. Yang pasti kasus Bahlil itu sudah ditangani KPK dan beberapa pihak sudah laporkan kasus Bahlil ke pihak berwajib. Kalau LBP merasa gusar wajar saja. Kan teman temannya banyak pengusaha. Tentu mereka mengeluh ke dia. Bukan rahasia umum banyak juga pengusaha yang lapor ke DPR soal tingkah Bahlil itu. Dampak seperti ini tidak dipikirkan oleh Bahlil dan Jokowi. Yang justru membuat ruang Jokowi semakin sempit dan ditinggalkan oleh teman teman elite Politik. Dan posisi Airlangga semakin kokoh. Kasus hukumnya nya yang masih outstanding pasti banyak yang bela dia. “ Kalau mau makan, bareng bareng lah. Jangan makan sendirian” Kata teman.Ya business as usual lah. Semua about just business.

Jokowi perlu tempat berteduh setelah tidak lagi sebagai President. Dan itu tentu Golkar tempat yang nyaman. Dan lagi keinginan Jokowi itu bukan mendadak. Tetapi dipersiapkan sejak usai Pemilu 2019. Semua pertinggi partai Golkar mengamini rencana Jokowi itu. Dalam perjalanan menuju Pemilu 2024 semua baik baik saja. Semua masih komit. Tetapi setelah usai Pemilu. Hasil quick count PraGib unggul dan Golkar peringkat dua. Keadaan berubah. Para elite Golkar tidak lagi sepenuhnya jinak kepada Jokowi. Dalam politik tidak ada teman abadi . Yang ada hanya kepentingan. Sama dengan bisnis.

Harga harga naik...?

 

Saya nonton di Youtube rapat kerja antara DPR RI komisi VI dengan Menteri Perdagangan dan PT. RNI berserta jajarannya. Dari pembicaraan itu, saya sempat mengerutkan kening. Mengapa ? baik pemerintah maupun DPR hanya membahas akibat. Mereka berdebat soal akibat harga beras naik. Solusi yang disampaikan tidak terstruktur. DPR cenderung menyalahkan. Pemerintah cenderung membela diri. Padahal kalaulah Pemerintah dan DPR tahu dan mengerti masalah subtansi, tidak seharusnya mereka bicara omong kosong. Mengapa ?

Sumber masalah itu ada pada UU No. 18 Tahun 2012. UU ini mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara dan perseorangan. Ketahanan pangan tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Tugas negara adalah menyediakan pangan. Soal darimana pangan itu datang. APakah dari impor atau dari petani, itu tidak penting. Karena yang jadi target negara adalah konsumen. Artinya pemerintah telah melaksanakan UU No. 18/2012.

Nah kalau DPR mempertanyakan soal harga yang tidak terjangkau, itu mencereminkan lack knowledge mereka terhadap UU 18/2012. Atau memang UU itu atas dasar pesanan 9 naga dan DPR hanya setuju aja. So, Harga beras di pasar itu tidak bisa dipatok dengan HET dan HPP gabah. Mengapa ?  harga itu terkait dengan kurs rupiah yang melemah, suku bunga yang tinggi dan inflasi yang membuat melemahnya daya beli konsumen. Ini masalah free market  Itu tidak sesederhana HET dan HPP. Paham engga ? 

Terjadinya disparitas harga impor dengan harga dalam negeri, itu  bukan karena El Nino. Tapi karena kurs IDR dan cost of fund atau tepatnya inefisiensi ekonomi nasional. Itu bukan urusan Jokowi. Itu urusan BI, sebagai pengelola moneter, yang tugasnya menjaga inflasi agar tidak liar. Dan BI pun tidak bisa disalahkan. Kebiijakan soal suku bunga dan kurs itu terbukti efektif menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produksi para pengusaha kakap. Dan kalau karena itu rakyat menjerit karena harga harga naik, ya didoakan saja agar bersabar. Kalau mereka demo tinggal suruh preman bayaran untuk tandingi demo itu.

Inflasi beras dan lain lain termasuk kenaikan pajak, seakan membuka kotak pandora takhyul ekonomi,  yang selama ini disembunyikan lewat HOAX statistik. Bahwa regulasi dan UU terkait ekonomi kita itu memang liberal dan market oriented. Orang bokek tidak pantas mengeluh harga harga naik. Karena suka tidak suka mereka bagian dari warga negara yang memilih presiden dan DPR, yang akhirnya melahirkan aturan yang pro pasar. Kalau rakyat berpikir utopia seperti narasi kampanye Pemilu, ya itu salah mereka sendiri. Bego sendiri. Orang waras tahu kalau itu semua omong kosong. Tidak ada nafas Pancasila dalam UU ekonomi. 

Dalam hidup ini tidak ada orang lain yang akan menuntun anda kecuali memanfaatkan anda. Tidak ada makan siang gratis. Kalau anda masih percaya ada yang gratis, itu artinya anda lebih dungu dari monyet di hutan.  Kalau orang lain aman dan tidak mengeluhkan harga naik, itu bukan berarti mereka kaya. Tetapi karena mereka sadar berada di rumah besar kapitalisme.  Free entry free fall. Mereka focus meningkatkan income agar berapapun harga di pasar bisa dibayar.

Diamnya orang baik dan tumpulnya akal sehat.

 

Tahukah anda?. Venezuela adalah negara yang sangat kaya SDA Migasnya. Bahkan cadangan MIGAS nya lebih besar dari Timur Tengar dan Asia Tengah. Makanya Venezuela pernah menjadi salah satu negara paling makmur di Amerika Latin. Namun dalam satu dekade terakhir mengalami perubahan drastis. Itu bukan karena SDA nya habis. Tetapi karena chaos politik yang berdampak kepada chaos ekonomi. Lebih 50% rakyat kelaparan. Seorang ayah rela menyerahkan anak gadisinya ditiduri orang asing untuk sekilo gandum. Karena tidak ada lagi yang bernilai untuk dijual. Nilai mata uang lebih rendah dari tissue toilet. 

Ekonomi jatuh ketitik tanpa harapan. Kekurangan sumber daya penting seperti makanan, obat-obatan, dan listrik. Tahun 2023 saja lebih 7,7 juta orang jadi pengungsi di uar negeri seperti Brasil, Kolombia, Ekuador, dan Peru. Anak anak berjalan kaki melintasi Celah Darién yang berbahaya antara Kolombia dan Panama. Menurut UNICEF  jumlahnya tujuh kali lebih banyak dibandingkan jumlah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara Negara tempat mereka ngungsi juga bukan negara kaya. Akibatnya keberadaan mereka menimbulkan masalah sosial baru.

Tahun 2009 saya pernah berbisnis ke Caracas, ibu kota Venezuela. Jadi sedikitnya tahu tentang politik di sana. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa sampai rakyat tidak mampu bersatu memilih pemimpin yang qualified memperbaiki ekonomi ? Jawabnya adalah tidak adanya tokoh pemersatu. Sementara sistem politik memang sengaja by design membuat masyarakat terpolarisasi.  Andai polarisasi itu didasarkan kepada idiologi mensejahterakan. Itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah  adalah polarisasi itu terjadi karena faktor elektoral Pemilu. Karena memang setiap pemimpin yang tampil menawarkan populisme ditengah lautan rakyat miskin. Akibatnya yang menang ya bandit.

Setelah menang pemilu. para pemimpin baik di DPR maupun presiden tidak berusaha menjadi agent pemersatu. Tetapi justru mereka memelihara polarisasi. Setiap protes rakyat kepada pemerintah dibenturkan dengan masyarakat yang pro pemerintah. Setiap demo selalu dua kubu berada di tempat yang sama. Ini memancing benturan horisontal. Karenanya para akademisi dibalik group protes memilih menghindari Parlemen jalanan. Kaum oposisi di kriminalisasi. Dalam pemilu terakhir, yang berlangsung sengit, Presiden Nicolas Maduro menang besar dalam Pemilu Legislatif Venezuela. Partai sosialis yang ia pimpin memenangkan 67,7 persen suara.

Sementara Juan Guaido, Pemimpin oposisi Venezuela yang paling terkenal memang tidak dapat dukungan dalam Pemilu karena semua intititusi Pelaksana Pemilu dibawah kendali Maduro. Tetapi kekuatan masyarakat civil dari akademisi mendukungnya. International juga mendukungnya. Akal sehat mendukungnya. Nicolás Maduro sebagai presiden menggunakan popularitas dan kekuatan elektoralnya menghabisi karir Juan Guaido. Dia dituduh sebagai antek asing, antek AS. Dan terpaksa hengkang ke AS. Dia tidak akan kembali ke Venezuela.

" Dulu kakek saya " Kata sahabat saya Aliana di Caracas. " sangat membanggakan para pemimpin kiri Venezuela. Hampir semua kebutuhan kami disubsidi negara. Bahkan pengangguran dapat gaji. PNS dapat gaji sama dengan standar negara maju. Para buruh mendapatkan gaji diatas rata rata. Tapi berjalannya waktu, kami baru menyadari. Peradaban tidak bergerak ke depan bagi Venezuela. Tetapi bergerak mundur.  Negeri kami dihabisi oleh mindset korup.Bukan hanya pemimpin disemua lini yang korup tetapi juga semua rakyat Venezuela menikmati korupsi itu lewat Bansos yang tidak rasional dan subsidi yang meracuni kemandirian.  

Ramon sahabat saya di Panama mendengar itu mengerutkan kening. Dia geleng geleng kepala.  Mungkin dia tidak habis pikir. Bagaimana Aliena yang terpelajar mengeluhkan sesuatu yang sudah terjadi. Padahal dari dulu para cendikiawan dan akademis sudah mengingatkan. Bahwa tidak ada masa depan bagi Venezuela. Kemakmuran yang dijanjikan politisi itu hanya omong kosong. Karena saat mereka bicara, mereka sedang meniduri pelacur dan mulut bau Tequila dan mereka berpesta diatas tumpukan surat utang negara yang tidak terkendali. Walau ratio utang terhadap PDB Venezuela hanya 30%. Tetapi saat harga komoditas jatuh, cash flow macet. Kejatuhan ekonomi pun terjadi.

Padahal demokrasi dan Pemilu itu, kata Ramon,  sejatinya adalah proses pendidikan politik bagi semua orang. Agar setiap orang yang punya hak pilih melakukan perbaikan dan perubahan secara akal sehat. Bahwa apapun yang gratis dari pemerintah itu bagian dari korupsi dan destruktif terhadap hukum kausalitas. Dan ketika kaum cendekiawan yang tidak memihak di stigma partisan, itu artinya negara sudah kehilangan akal sehat, termasuk rakyatnya. Kehancuran adalah keniscayaan. Hanya masalah waktu. 

Dulu nasionalisme rakyat Venezuela sangat militan seperti militan kaum kiri. Tetapi kini mereka eksodus ke luar negeri. Nasionalisme yang meraka pahami selama ini ternyata menjadikan mereka pengungsi di negeri orang, menjadi stateless.. Ya dosa keturunan dari sikap orang tua mereka yang bodoh dan diamnya orang baik. Hanya akan melahirkan pemimpin bandit dan gerombolan gengster, demikian kata Ramon .