Cara china membangun industri kendaraan listrik.

 

Kini China lead dalam hal industri kendaraan listrik (EV) dan konsumen EV. Hanya dalam dua tahun terakhir, jumlah EV yang dijual setiap tahun di negara itu tumbuh dari 1,3 juta menjadi 6,8 juta. Kini China merupakan pasar terbesar dunia untuk EV. Merek EV China yang masuk papan atas adalah BYD, SAIC-GM-Wuling, Geely, Nio, Xpeng, dan LiAuto. Sebagai perbandingan, AS hanya menjual sekitar 800.000 EV pada tahun 2022. Sekarang pertanyaan yang harus kita jawab sebagai bahan studi adalah bagaimana China bisa unggul dalam hal EV ?  Mari kita simak tulisan sederhana ini dari sudut pandang praktis.

Pertama. China sudah memiliki beberapa keunggulan struktural. China memiliki kemampuan manufaktur dan supply chain murah yang menopang pabrik kendaraan BBM dan Gas.  Dengan kebijakan pemerintah akan bisa dengan mudah dialihkan untuk mendukung industri EV.  Meskipun China tidak banyak memiliki sumber daya alam untuk bahan baterai, China sudah memiliki industri kimia yang sangat penting untuk baterai, seperti kobalt, nikel sulfat, litium hidroksida, dan grafit. Tekhnologi kimia ini sudah China kuasai sebelumnya dan China lead.

Kedua. China memberikan izin usaha industri EV berdasarkan ekosistem. Jadi insentif berupa subsidi dan dukungan pasar dalam negeri bukan hanya kepada pengusaha dalam negeri tetapi juga kepada investor asing. Nah kebijakan ini mendorong terjadinya arus investasi asing EV ke China. Umumnya ingin memanfaatkan pasar domestik China. Tapi karena supply chain sebagian besar berasal dari dalam negeri CHina, lambat laut, industri EV lokal tumbuh juga. Seperti awalnya Tesla dapat karpet merah kala investasi di China. Kini produk Tesla seperti jadul di China. Kalah bersaing dengan merek lokal.

Ketiga. China memberikan subsidi dan insentif kepada produsen EV dalam bentuk kemudahan mendapatkan lahan dan perizinan. Tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah pemerintah memberikan pasar lewat belanja APBN dan APBD untuk pergantian kendaraan publik dari gas ke EV. Produsen EV dapat pengurangan pajak atas biaya riset yang mereka keluarkan. Sementara konsumen mendapatkan pembabasan pajak PPN 10%. Di kota besar seperti Beijing, nomor kendaraan dilelang. Harganya sudah sangat mahal. Tapi khusus EV, bisa langsung dapat nomor kendaraan. Bebas bayar ongkos toll. Transfer Cash tunai atas pemakaian pada kilometer tertentu dan pada setiap jenis EV. Misal jarak tempuh 150 Km dapat cash transfer ( refund ) sebesar USD 5.

Per 1 Januari, pemerintah China tidak lagi memberikan subsidi kepada pembeli kendaraan listrik (EV), namun digantikan dengan mekanisme pasar credit carbon.  Sistem kredit mobil hijau yang menetapkan persyaratan kepatuhan tahunan untuk pembuat mobil. Perusahaan yang melebihi target proporsi EV dapat menjual kelebihan kredit, sedangkan yang gagal harus membeli kredit atau membayar denda. Kebijakan ini secara tidak langsung melarang  penjualan kendaraan berbahan bakar.

Keempat. China memberikan insentif kepada swasta atau BUMD membangun stasiun pengisian ulang baterai di seluruh kota. Sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk isi ulang dimana saja. Ini sangat penting mendorong konsumen tidak ragu untuk membeli EV. China juga memperdalam riset baterai lithium besi fosfat, yang dikenal sebagai teknologi LFP. Awalnya memang baterai LFP memiliki kepadatan energi yang jauh lebih rendah dan kinerjanya buruk pada suhu rendah. Perusahaan baterai China, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), menghabiskan satu dekade untuk riset baterai LFP dan berhasil mempersempit kesenjangan kepadatan energi. 

Kini terbukti Baterai LFP lebih aman dan lebih murah dibandingkan baterai lithium nikel mangan kobalt (NMC) yang populer di Barat. Saat ini, industri EV dunia kembali mengakui keunggulan baterai LFP. Sepertiga produksi EV menggunakan baterai LFP. Nah karena china unggul dalam tekhnologi baterai LFP, yang murah dan aman, telah membawa Industri EV China ke garis depan dalam kompetisi global.

Tapi bagaimanapun sukses China tidak lepas nama Wan Gang, seorang insinyur otomotif yang telah bekerja untuk Audi di Jerman selama satu dekade. Wan adalah penggemar berat EV dan ketua tim penguji model EV pertama Tesla, Roadster, pada tahun 2008, tahun peluncurannya. Ia diangkat menjadi menteri sains dan teknologi China. Kehebatan China dalam industri EV, tidak bisa lepas dari kehebatan visi Wan yang membuat keputusan nasional untuk menggunakan kendaraan listrik secara menyeluruh. Sejak saat itu, pengembangan EV secara konsisten diprioritaskan dalam perencanaan ekonomi nasional China. 

Bagimana Indonesia ?

Pemerintah Indonesia lebih focus kepada subdisi produsen berdasarkan kuota. Skemanya, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi untuk pembelian motor listrik roda dua sebesar Rp 7 juta per unit. Sementara untuk bantuan subsidi roda empat atau mobil listrik , ada 2 merek yang sudah dipastikan mendapatkan subsidi ini. Yaitu Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air Ev. Untuk Hyundai Ioniq 5, bocoran nilai subsidi yang diberikan antara Rp 70 juta hingga Rp 80 jutaan. Sedang Wuling Air Ev antara Rp 25 juta hingga Rp 35 juta.

Sementara hal yang berkaitan dengan ekosistem EV tidak ada. Seperti penyediaan pasar domestik lewat APBN/D, insentif riset baterai yang murah dan aman,  pengadaan infrastruktur pengisian ulang disetiap sudut kota, dan political will untuk mengurangi hegemoni kendaraan bahan bakar. Jadi bisa disimpulkan subsidi EV itu tidak berdampak apapun untuk pengembangan Industri EV dalam negeri. Itu hanya cara lain menghamburkan APBN berdasarkan kuota. Soal hasil ? EGP aja. Dan lagi apa  berani lawan ASTRA atau Jepang yang produksi kendaraan BBM. Prioritas untuk memperluas armada kendaraan listrik tidak bisa bergantung pada subsidi tapi ekosistem.

Masalah utama di Indonesia, tidak ada menteri yang visioner bidang EV. Mereka low class dalam industri EV. Hanya jadi pengekor tapi hanya sebatas kulit saja, dan itupun caranya rente, mainannya subsidi doang. 

Rapor pemerintahan Jokowi.

 

Kemenangan Jokowi pada tahun 2014, adala cermin dari dukungan publik sangat tinggi terhadap perubahan fundamental untuk membuat sistem berjalan lebih baik. Apalagi standarnya adalah revolusi mental. Duh benar benar tinggi espektasi terpilihnya Jokowi sebagai Presiden.  Saya yakin  sekitar 6 dari 10 orang Indonesia percaya bahwa Jokowi membawa angin perubahan. Akan mendobrak statusquo. Lantas apa yang terjadi setelah dua periode menuju akhir babak kekuasaannya?  Tidak ada perubahan. Bahkan berdampak semakin disfungsi institusi demokrasi, polarisasi. 

Ada lima indikator yang bisa menyimpulkan bahwa Jokowi gagal melakukan perubahan. 

Pertama. Hingga saat ini kontribusi dari sektor manufaktur Indonesia terhadap PDB masih berada di bawah 20%. ( data BPS 19,84%). Padahal salah satu syarat menjadi negara industri itu, kontribusi dari sektor industri manufaktur itu diatas 20% PDB. Kalau bisa sampai 30% PDB. Sebenarnya Jokowi punya modal kuat untuk angkat jadi 30%. Karena periode 2005-2012, sumbangan industri pengolahan kepada PDB nasional mencapai 26,2%. Tapi Jokowi bukan hanya gagal angkat pertumbuhan bahkan malah menurun. Dana PEN mengatasi dampak Pandemi sebesar Rp. 1.600 triliun lebih, boleh dikatakan useless kalau tujuannya untuk recovery.

Kedua. Berdasarkan data Logistic Performance Index (LPI) 2023, yang dikeluarkan oleh World Bank, Indonesia berada di peringkat ke-61 dengan score 3 dari keseluruhan score yang sebesar 5.  Adapun, kinerja LPI dihitung berdasarkan enam dimensi, yakni customs, infrastructure, international shipments, logistics competence and quality, timelines, dan tracking & tracing. Bandingkan tahun 2012 score LPI 2,94. Apa artinya ? tidak ada perubahan significant. Bahkan menurun.

Padahal upaya serius Jokowi mencapai index LPI diatas 3 itu luar biasa. Dukungan politik dari DPR juga besar sekali.  Kalau dihitung dalam periode penuh pemerintahannya (2014-2022), Jokowi sudah menghabiskan anggaran infrastruktur sebanyak Rp 2.778,2 triliun. Tetap saja walau dukungan politik dan citra sangat bagus, namun faktanya tidak seperti berita pencitraan. Rendahnya pertumbuhan industri karena tingginya ongkos logistik yang mencapai 20% dari PDB. Terjadinya deindustrialisasi karena gagalnya pembangunan infrastruktur ekonomi.

Ketiga. Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022 oleh Transparency International Indonesia (TII), menunjukan skor Indonesia anjlok empat poin yaitu dari 38 menjadi 34 atau sama dengan tahun 2014. Tak cukup itu, peringkat Indonesia pun terjun bebas, dari 96 menjadi 110. Merujuk pada temuan TII, tak salah jika kemudian disimpulkan bahwa Indonesia layak dan pantas dikategorikan sebagai negara korup. Gagalnya pemberantasan korupsi ini sebagai bukti lumpuhnya lembaga demokrasi untuk menciptakan kepastian berusaha, yang tentu berdampak menurunnya pertumbuhan industri, kecuali rente semakin subur.

Keempat. Riset bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State Univesity, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, artinya minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1,000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca! Apa artinya sistem pendidikan di Indonesia gagal menciptakan masayarakat Industri. Karena kunci jadi masyarakat industri adalah gemar membaca.

Kelima. Euforia terpilihnya Jokowi adalah buah semangat demokrasi. Berdasarkan riset yang dilakukan Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022. Skor tersebut sama dengan nilai yang diperoleh Indonesia pada Indeks Demokrasi 2021, dan masih tergolong sebagai demokrasi cacat (flawed democracy). Meski nilai indeks tetap, ranking Indonesia di tingkat global menurun dari 52 menjadi 54. Dalam 12 tahun terakhir, EIU mencatat bahwa indeks demokrasi Indonesia mengalami tren naik turun. Sempat mengalami kenaikan pada periode 2010 hingga 2015, kemudian nilai Indonesia mengalami penurunan sepanjang 2016 hingga 2020. Penurunan terdalam terjadi pada tahun 2017, ketika nilai indeks Indonesia menurun 0,58 dibanding capaian tahun sebelumnya.

Bahwa jika demokrasi gagal di indonesia, itu bukan karena mayoritas orang Indonesia menuntut bentuk pemerintahan yang non-demokratis atau syariah islam. Itu karena minoritas yang terorganisasi dan memiliki tujuan merebut posisi strategis dalam sistem dan merongrong substansi demokrasi sambil mempertahankan cangkangnya—sementara mayoritas tidak terorganisasi dengan baik, atau tidak cukup peduli, untuk melawan. Ya rusaknya demokrasi karena diamnya orang baik, walau mayoritas tetap saja pencudang dihadapan minoritas yang membeli hukum dan demokrasi.

Apa yang dapat saya simpulkan dari lima hal itu? Selama era Jokowi, hanya hebat diawal saja terutama selama 3 tahun. Euforia perubahan di tengah masyarakat sangat percaya bahwa indonesia akan lebih baik dipegang presiden yang tidak terhubung dengan masa lalu era Orba. Tetapi setelah itu, kembali melemah dan lambat laun euforia berubah menjadi pesimis. Namun Jokowi masih bisa menang  periode ke dua walau menang tipis. Masuk periode kedua, pesimis berubah jadi skeptis dan hopeless.  

Ini pelajaran bagi presiden berikutnya. Jangan ada lagi istilah koalisi. Apakah mungkin presiden bisa kerja tanpa koalisi ?  Kalau agenda presiden bagus dan niatnya baik kenapa takut tanpa koalisi.  Kalau DPR menolak agenda presiden, kembalikan kepada rakyat  lewat media massa. Bukankah dalam sistem demokrasi, media massa adalah kekuatan keempat. Nah, komunikasikan agenda itu kepada rakyat. Kalau benar dan baik,  pasti rakyat dukung. Mana berani DPR melawan rakyat langsung. Toh gimanapun kan sistem kita presidentil bukan parlementer. Presiden tidak bisa dijatuhkan DPR kecuali presiden melanggar konstitusi dan sumpah jabatan. 

Siapapun presiden, maka dia harus bersikap adil kepada siapapun termasuk kepada oposisi. Utamakan kebenaran walau pahit. Utamakan keadilan walau mahal. Dan rakyat harus mulai cerdas untuk gemar membaca agar bisa jadi konstituen yang bijak dan tidak mudah jadi korban influencer politik. Pemerintah hebat karena rakyatnya hebat.

Ada apa dengan menteri keuangan.?

 

Belum usai kita tersentak karena bocornya informasi PPATK soal transaksi mencurigakan sebesar Rp. 349 triliun, yang berujung dibentukan Satgasus oleh MenkoPolkam. Kini kita dikejutkan lagi oleh berita dari LBP.  “  Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare, yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare,” Katanya. Itu bukan sekedar omongan. Tapi hasil audit BPKP dua kali. Tentu LBP lakukan ini atas perintah presiden yang menunjuknya sebagai Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Bagaimana sampai terjadi hilangnya penerimaan pajak ini?  itu disebabkan adanya pengembangan kebun ilegal dalam kawasan hutan oleh perusahaan dan pembiaran oleh negara. Itu  baru satu kasus. Ada lagi kasus, pabrik minyak sawit (PKS) bekerja sama dengan koperasi atau kebun masyarakat yang tidak terdaftar. Akibatnya, ada produksi tandan buah sawit (TBS) yang tidak masuk radar pajak, yang menghitung PPN berdasarkan kapasitas produksi pabrik. Modus lainnya, perusahaan mengembangkan kebun di luar izin melalui skema plasma dan kemitraan dengan Koperasi Kredit Primer Anggota (KPPA). 

Ditingkat korporat penggelapan pajak itu terjadi secara sistematis. Ada beberapa modus yang dilakukan oleh WP. Pertama, WP badan yang mengekspor CPO dan produk turunannya menggunakan perusahaan special purpose vehicle (SPV) untuk melakukan praktik transfer pricing. Caranya, catatan transaksi ekspor yang ada di dalam dokumen ekspor (laporan surveyor dan nota pemberitahuan ekspor) dibuat dengan perusahaan SPV di Singapura. Padahal, negara tujuan ekspornya adalah India. WP badan membuat transaksi bayangan (shadow trading). Dan, tentu harga ekspor di dalam nota transaksi diturunkan (downgrade) dari harga riil.

Kedua, uang dari devisa hasil ekspor tidak langsung dimasukkan ke dalam negeri tapi disimpan di negara suaka pajak dengan menggunakan rekening SPV. Sehingga, otoritas perpajakan kesulitan melacak dana tersebut. Ketiga, banyak pemilik perusahaan menyimpan harta dan aset mereka di negara suaka pajak dengan menggunakan SPV. Mereka menikmati berbagai fasilitas perpajakan yang minim dan fasilitas kerahasiaan simpanan dari otoritas setempat.

“ Menurut saya temuan BPKP atas 9 juta hektar yang belum bayar pajak, ini menambah keyakinan kita betapa brengseknya pengelolaan keuangan negara. Anda bisa bayangkan. Andaikan 1 hektar itu pajaknya Rp. 1 juta. Maka 9 juta hektar itu sama dengan Rp. 9 triliun. Tapi apa iya pajak hanya sebesar itu/tahun. Pasti lebih lah. Apalagi kalau dikaitkan dengan loss opportunity kemakmuran, seperti kasus Surya Dharmadi. Nilainya Rp. 78 Triliun untuk luas lahan 37.000 hektar. Kalau kasus itu dijadikan benchmark, Wah engga kehitung besarnya kerugian negara.” Kata teman waktu kami ngobrol santai.

Terus mengapa baru sekarang dibuka ke publik secara resmi? tanya saya. “ Ya karena ini kan tahun politik. Sepertinya antar elite saling membuka borok, sebagai cara saling menekan untuk dapatkan posisi tawar secara politik. Maklum oligarki itu kan tumbuh karena ada kesepakatan haram antara pengusaha dan elite. Para pejabat birokrat berani begitu karena mereka juga jadi kurcaci elite. Jadi udah konspirasi sifatnya. 

Engga percaya? itu perhatikan aja usulan dari LBP kepada presiden.  tidak usah dibawah ke ranah hukum. "Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut. "Kalau dibawa ke pengadilan, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), 2023 gak selesai-selesai. Kungfu pengadilan itu macam-macam. Jadi bikin sederhana saja," tandasnya.

Anda  bayangkan. Kalau presiden setuju atas usulan LBP itu, maka sebenarnya pemerintah sendiri udah distrust dengan hukum. Artinya, kita tidak sedang membangun peradaban lebih baik.  Kita sedang membangun peradaban bar bar. Hukum rimba. Yang kuat makan yang lemah. “ Siapa yang bisa jamin cara sederhana itu lebih efektif dibandingkan proses hukum? jangan jangan hanya cara untuk malakin pengusaha sawit untuk ongkosi orang jadi presiden atau ongkosin chaos Politik . “ Kata teman. Saya terhenyak. Ada apa dengan menteri keuangan dan LBP? 

BUMN dan menegement Ponzi

 

Waskita memang paling banyak dapat penugasan proyek strategis dari Jokowi untuk membangun jalan tol. Ini program B2B atau PINA atau pembiayaan investasi non anggaran. Sebenarnya skema ini layak sekali untuk amakan ruang fiskal. Tapi karena skemanya grey area, sehingga bukannya membantu keuangan negara malah menjadi sumber korupsi yang mudah  “ Kalau mau jujur, jauh lebih murah bangun jalan tol pakai uang APBN langsung lewat Menteri PU daripada tugaskan BUMN, yang pada akhirnya toh negara juga yang bailout kerugian dan hutangnya.” kata teman.

Kejaksaan Agung telah menahan Direktur Utama Waskita Tbk  ( BUMN), dan 8 lainnya. Modus kejahatannya termasuk canggih. Yaitu memanfaatkan Supply chain Financing. Ini fasilitas dari bank untuk membiayai cash flow perusahaan.  Oleh tersangka, fasilitas ini disalah gunakan untuk kepentingan pribadi. Caranya dengan memalsukan dokumen pendukung pencairan. Sehingga menurut BPKP, kerugian keuangan negara dalam kasus ini sebesar Rp 2.546.645.987.644. Dampaknya saham Waskita langsung ARB.

Sejak tahun lalu Waskita sedang melakukan program penyehatan. Karena ada debt trap sebesar Rp 82 triliun. Apa saja program penyehatan itu? Reorganisasi, PMN, restruktur, M/A. Sebelum program penyehatan dilaksanakan, harus dilakukan audit forensik.  Apa itu audit forensik. Audit mencocokan data dan fakta. Berbeda dengan general audit yang hanya melihat dokumen pendukung. Yang dilihat dalam audit forensik bukan hanya dokumen pendukung tapi juga fakta. Mana alatnya? oh ada. Benarkah spec nya? minta konsultan ahli menilai spec itu, apakah cocok untuk kebutuhan. Kira kira begitu audit forensik. Jadi sama dengan fakta hukum di pengadilan. 

Setelah audit forensik dilakukan. Maka akan diketahui penyakit perusahaan. Kalau karena mis management. Maka direksi dan komisaris ganti semua. Lakukan reorganisasi secara luas. Kalau karena kurang modal, ya pemegang saham harus bailout utang itu lewat penambahan modal agar struktur neraca keuangan jadi sehat. Kalau karena kompetisi, ya lakukan merger atau akuisisi perusahaan pesaing agar terjadi kolaborasi. Kalau karena sarat utang yang berat, ya restruktur utang lewat pejadwalan pembayaran utang dan keringanan suku bunga.

Nah dalam kasus Waskita. Saya sendiri bingung. Ilmu management apa yang mereka jadikan referensi. Karena tahun 2022 mereka lakukan restrukturisasi utang dan dirut yang jadi tersangka sekarang justru dipilih lagi untuk periode kedua pada februari 2023. Ada dua putaran restruktur . Satu putaran untuk restruktur utang Bank sejak tahun 2022 dan satu lagi utang obligasi yang masih menanti hasil restruktur putaran pertama. Kenapa baru tahu ada perbedaan data akuntasi SCF dengan fakta?. Sehingga terindiikasi fraud. Kalau memang Meneg BUMN engga pernah lakukan audit forensik. Ya fraud itu dilakukan dengan sepengetahuan Kantor Meneg BUMN dan dewan komisaris. Restruktur dilakukan dengan tujuan menutupi tindakan kriminal. Saya berharap kalau jaksa agung tangkap dirut Waskita, ayolah KPK mulai sidik pejabat meneg BUMN dan komisaris. Ini bukan kejahatan biasa. Apalagi jumlah transaksinya massive. Udah kejahatan sistematis. Saya engga yakin kerugian negara hanya Rp. 2,8 triliun. Bisa saja lebih. 

Meneg BUMN selama ini terkesan menyelesaikan masalah tapi sebenarnya menggeser masalah ke jangka panjang dan itu kelak akan lebih besar masalahnya. Restrutktur utang pada akhirnya yang dikorbankan Bank BUMN juga. Contoh kasus GA. Itu memaksa bank BUMN menerima skema long-term payables (LTP). Melalui skema ini tenor jadi 22 tahun dan bunga 0,1%. Tidak ada cicilan tapi bullet repayament atau bayar saat jatuh tempo. Itu kalau dihitung angka PV/FV, sama aja engga bayar. Karena saat jatuh tempo udah nol nilainya. Dan biasanya setelah proses restrukturisasi juga dilakukan penyetoran modal negara  (PMN) lewat APBN. Apapun solusi ujungnya uang APBN dibancakin.

Yang jadi masalah adalah kebiasaan BUMN melakukan window dressing lewat pemberian deviden yang besar kepada negara. Bagi Meneg BUMN ini pencitraan kepada publik bahwa ditangannya BUMN untung besar. Padahal bukan rahasia umum kalau menjelang akhir tahun banyak direksi BUMN sibuk cari utangan untuk bayar deviden kepada negara. Bagi mereka setoran laba tinggi akan memudahkan leverage aset lewat utang dan PMN. Jadi sudah seperti menegement ponzi. Seperti kasus pembangunan IKN. Semua menteri gembar gemborkan banyaknya investor mau terlibat. Ternyata setelah dana APBN keluar lewat proyek infrastruktur IKN, sampai kini belum ada investor swasta dan asing mau terlibat. Entahlah, mau dibawa kemana negeri ini. Padahal mereka semua well educated dan digaji mahal.

Mungkinkah Dedolarisasi ?

 

“ Ada spekulasi akhir-akhir ini bahwa dolar AS berada di ambang penurunan besar dan bahkan mungkin kehilangan statusnya sebagai mata uang cadangan utama dunia. "De-dolarisasi", atau perpindahan dari penggunaan dolar AS sebagai mata uang utama pertukaran dalam perdagangan dan investasi global, telah menjadi topik hangat dalam publikasi keuangan.” Tanya Florence kemarin saat bertemu dengan saya. Dia datang besama Lina.

“ Ya karena adanya berita dari China dan pertemuan BRICS. China mulai menggunakan yuan dalam perdagangan komoditas dengan beberapa mitra dagang, dan Brasil serta Argentina. Mereka sedang menjajaki potensi mata uang bersama. Berita media massa  mengekstrapolasi tren ini, mengclaim permintaan dolar akan turun, menurunkan nilainya secara tajam. Menurut saya, lue jangan mudah terpengaruh media massa. Lue kan S2 dari Luar negeri. Jangan sama dengan gua SMA.” Kata saya.

“ Ya udah. Pendapat lue sendiri gimana ?

“ Argumen dedolarisasi itu berlebihan. Benar, memang ada kecenderungan jangka panjang menuju diversifikasi mata uang dalam transaksi dan perdagangan keuangan global. Tapi harus dicatat, walau dolar telah menurun selama enam bulan terakhir, namun dolar tetap mendekati level tertinggi 10 tahun versus mata uang negara lain. US Dollar tetap menjadi mata uang utama yang digunakan untuk perdagangan dan transaksi keuangan dalam ekonomi global. Besarnya transaksi non-dolar sangatlah kecil. Dalam yuan aja hanya kurang dari 2% dari perdagangan global pada tahun 2022. “ 

***

Ada beberapa cara untuk mengukur perubahan tingkat dolar. Umumnya melihat indeks yang membandingkan nilai dolar dengan nilai berbagai mata uang, dibobotkan menurut nilai perdagangan mereka dengan AS. Pada sebagian besar tindakan, dolar telah turun sekitar 8% hingga 10% baik secara riil maupun nominal. istilah sejak akhir tahun lalu.

Seperti yang dapat Anda lihat pada grafik ( Sumber: Bloomberg, data bulanan per 28/2/2023.) di bawah ini, selama dekade terakhir, dolar telah didorong lebih tinggi oleh suku bunga AS yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara besar lainnya, arus masuk modal yang kuat, dan statusnya sebagai tempat berlindung yang aman di saat terjadi gejolak. Nilainya meningkat 1,4 kali lipat dari nilai terendah tahun 2011 ke puncaknya pada tahun 2022 secara riil (yaitu, disesuaikan dengan inflasi).

Keuntungan dolar berbasis luas, dengan apresiasi serupa versus mata uang pasar negara berkembang dan pasar maju utama. Chart dari Federal Reserve Bank of St. Louis, data harian per 24/3/2023. Ini menunjukkan secara nominal. Nominal Broad US Dollar Index (Jan 2006=100, Harian, Tidak Disesuaikan Musiman) adalah ukuran nilai nominal dolar Amerika Serikat relatif terhadap mata uang dunia lainnya. Ekonomi Pasar Berkembang Nominal Indeks Dolar AS (Jan 2006=100, Harian, Tidak Disesuaikan Secara Musiman) adalah rata-rata tertimbang dari nilai tukar mata uang asing nominal dolar AS terhadap subkumpulan mata uang indeks luas yang merupakan ekonomi pasar berkembang.

Keluar dari pertumbuhan yang lesu setelah krisis keuangan 2008-2009, dolar sebagian besar terikat pada kisaran terhadap mata uang utama, tetapi mulai bergerak lebih tinggi pada tahun 2015 karena suku bunga AS naik. Suku bunga yang lebih tinggi mendorong pengembalian ke investor berbasis dolar. Pada saat itu, bank sentral di Eropa dan Jepang mempertahankan suku bunga kebijakan di nol atau di wilayah negatif, sementara suku bunga AS positif. Kombinasi pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan imbal hasil yang lebih tinggi membantu mendorong dolar lebih tinggi. Bisa lihat chart diawah ini. Sumber: Bloomberg, data harian per 3/4/2023. AS (Indeks USGG2YR), Jerman (Indeks GTDEM2Y), Jepang (Indeks GTJPY2Y), Inggris (Indeks GTGBP2Y), Kanada (Indeks GTCAD2Y). Kinerja masa lalu bukanlah jaminan hasil di masa mendatang.

Kepemilikan asing atas sekuritas Treasury AS telah tumbuh sejak 2013, seperti yang dapat Anda lihat pada grafik di bawah ini. Sumber: Bloomberg. Sekuritas Treasury AS yang dipegang oleh pemegang asing untuk China, Jepang, Inggris, Irlandia, Luksemburg, Brasil, dan Lainnya (Indeks HOLDCH, Indeks HOLDJN, Indeks HOLDUK, Indeks HOLDIR, Indeks HOLDLU, Indeks HOLDBR). Data bulanan per 28/2/2023.

Aliran investasi internasional menunjukkan bahwa permintaan dolar AS melampaui sekuritas Treasury AS. Dengan ekonomi yang tangguh, AS melihat arus masuk investasi asing langsung terbesar, investasi jangka panjang dalam bisnis dan properti, dari ekonomi besar mana pun pada tahun 2022. Perlu juga dicatat bahwa sebagian besar kenaikan arus investasi di AS selama ini beberapa tahun telah masuk ke ekuitas. lihat bagan dibawah ini. Sumber: Bloomberg, data bulanan per 31/3/2023. Kepemilikan Sekuritas Jangka Panjang AS oleh Penduduk Asing. Perbendaharaan AS (Indeks USLTTRGR), Obligasi Agensi AS (Indeks USLTABGR), Obligasi Perusahaan dan Lainnya AS (Indeks USLTCBGR), Saham Perusahaan AS (Indeks USLTCSGR).

Permintaan dolar untuk tujuan transaksi juga tetap stabil selama bertahun-tahun. Itu masih menyumbang lebih dari 80% dari transaksi pasar keuangan. (Perputaran valuta asing bertambah hingga 200% karena ada mata uang di setiap sisi perdagangan.. Bagan dibawah ini. Sumber: Bank for International Settlements (BIS), data tiga tahunan per 31/12/2022. Statistik Derivatif OTC Tiga Tahunan BIS: Perputaran FX berdasarkan mata uang. USD = dolar AS. EUR = Euro. JPY = Yen Jepang. CNY = yuan Cina. Untuk tujuan ilustrasi saja.

Posisi dolar sebagai mata uang cadangan utama dunia secara berkala menjadi sumber kekhawatiran di kalangan investor, meskipun posisinya tidak banyak berubah selama beberapa dekade. Pangsa dolar dari cadangan global telah menurun secara bertahap selama 20 tahun terakhir karena bank sentral melakukan diversifikasi kepemilikan mereka, sebagian besar ke dalam euro sejak diperkenalkan pada tahun 1999. Alokasi cadangan ke mata uang lain, seperti pound Inggris dan dolar Kanada, telah naik sedikit. demikian juga. Namun secara keseluruhan, dolar masih mewakili sekitar 60% dari cadangan global, penurunan moderat dari 67% 20 tahun lalu. 

Bagan dibawah. Sumber: Bloomberg, data triwulanan per 30/12/2022. Kepemilikan valuta asing sebagai persentase dari total yang dialokasikan dalam dolar AS (Dolar AS), euro (Euro), yen Jepang (Yen), renminbi/yuan Tiongkok (RMB), dan mata uang cadangan lainnya, yaitu franc Swiss, Dolar Kanada, dolar Australia, pound Inggris, dan lainnya yang tidak diklasifikasikan (Indeks CCFRUSD%, Indeks CCFREUR%, Indeks CCFRJPY%, Indeks CCFRCNYP, Indeks CCFROTR%, Indeks CCFRCHF%, Indeks CCFRCADP, Indeks CCFRAUDP, Indeks CCFRGBP%).

Mungkinkah selain USD, CADEV?

Mata uang cadangan harus dapat dikonversi secara bebas dan memiliki pasar obligasi yang dalam dan likuid agar dianggap aman untuk dimiliki oleh bank sentral asing. Bank sentral perlu mengetahui bahwa uang mereka mudah dan tersedia saat dibutuhkan, terutama pada saat stres. AS, dengan pasar sekuritas Treasury yang besar, terbuka, dan likuid, cocok dengan peran itu. Itulah mengapa ketika krisis COVID menghantam ekonomi global, Federal Reserve AS memperluas jalur pertukarannya dengan bank sentral asing untuk memungkinkan akses ke dolar bagi negara-negara yang kesulitan mengakses dolar untuk perdagangan dan pembayaran utang.

Sementara pasar negara besar lainnya memiliki kualitas ini, ukuran dan keterbukaan pasar AS sulit ditandingi. Pasar obligasi Eropa lebih terfragmentasi daripada pasar AS meskipun gerakan menuju penerbitan utang negara berdenominasi euro akan memberikan dasar yang lebih kuat sebagai alternatif yang menarik. Pasar obligasi Jepang dikontrol ketat oleh bank sentralnya, yang memiliki sebagian besar utang pemerintahnya. China memiliki kontrol modal, dan mata uangnya bahkan tidak dapat dipertukarkan secara bebas. Melepaskan kendali modal berarti pemerintah akan melepaskan kendali atas aliran investasi dan membiarkan mata uang rentan terhadap penurunan jika investor domestik memindahkan uang mereka ke tempat lain.

Selama enam hingga 12 bulan ke depan, ada indikasi ruang untuk penurunan siklus dolar yang moderat. Penggerak utama kemungkinan adalah konvergensi suku bunga yang lebih besar di ekonomi utama karena Federal Reserve AS mendekati akhir siklus kenaikan suku bunga, sementara bank sentral lainnya terus memperketat kebijakan. Bank Sentral Eropa dan Bank Inggris tampaknya berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan kenaikan suku bunga karena inflasi yang terus-menerus tinggi. 

Bank of Japan mungkin melonggarkan kebijakan kontrol kurva imbal hasil, yang memungkinkan imbal hasil obligasi naik, yang kemungkinan akan berarti berkurangnya permintaan aset berdenominasi dolar AS oleh investor Jepang. Kami melihat perkembangan ini sebagai risiko paling signifikan terhadap kekuatan dolar pada tahun 2023 dan 2024.

Dalam jangka panjang, pergerakan ke ekonomi global multi-mata uang dimungkinkan dan dapat memberikan manfaat, terutama bagi negara-negara pasar berkembang di mana pergerakan dolar dapat berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi. Namun, hal itu akan memerlukan beberapa perubahan struktural besar di banyak kawasan—seperti mengurangi hambatan perdagangan dan investasi, serta memperkuat perlindungan bagi investor. Perubahan ini membutuhkan waktu dan kemauan politik.

Diversifikasi?

Meskipun kita tidak melihat bear market besar dalam dolar segera berkembang, kita percaya bahwa investor dapat memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dari diversifikasi global. Diversifikasi bekerja paling baik ketika siklus ekonomi menyimpang, yang mungkin terjadi akhir tahun ini jika pertumbuhan ekonomi AS melambat relatif terhadap ekspansi di negara lain. 

Dengan suku bunga AS yang kemungkinan akan mencapai puncaknya dalam beberapa bulan ke depan, pengembalian di pasar obligasi global dapat meningkat. Hasil saat ini pada indeks Bloomberg Global Aggregate ex-USD adalah 2,8%, dibandingkan dengan hasil Indeks Obligasi Agregat AS Bloomberg sebesar 4,4%. Kesenjangan imbal hasil itu masih menguntungkan investasi obligasi AS, tetapi cukup sempit untuk diimbangi oleh penurunan sederhana dalam dolar.

Secara keseluruhan, pelonggaran lebih lanjut dalam kekuatan dolar selama tahun 2023 dapat menjadi peluang bagi investor untuk melakukan diversifikasi secara global, tetapi kami tidak melihatnya sebagai pertanda perubahan struktural utama dalam tatanan mata uang dunia.

Lampung produsen Gula Nasional.

 

Ada dua perusahaan raksasa di Lampung. Yaitu Gunung Madu Plantations (GMP) dan Sugar Group (SGC). Dua perusahaan ini berasal dari rahim Cendana dan mendapat fasilitas berkat konsesi politik era Orba. Sampai kini kedua perusahaan itu tetap eksis dan tetap penentu bandul politik di Lampung.  Mari saya cerita sekilas tetang kedua perusahaan  tersebut.

Jantje Liem.

Pada Oktober 2017, Ryan dan konsultan pajak PT GMP lainnya, yakni Aulia Imran Magribi bertemu dengan dua mantan Pejabat Ditjen Pajak untuk mengurus pembayaran pajak PT GMP. Dalam pertemuan itu, Ryan dan Aulia meminta petugas pajak mengurangi nilai pajak PT GMP dengan janji akan memberikan sejumlah uang. Keduanya menyiapkan Rp 30 miliar untuk fee suap petugas pajak menyelesaikan pajak PT GMP. Mereka jadikan tersangka oleh KPK. Tapi konsultan pajak itu melawan. KPK digugat secara praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Siapa GMP? GMP adalah Gunung Madu Plantation, perkebunan tebu Luas areal  yang dikelola 36.000 ha, dengan luas kebun produksi sekitar 25.000 ha dan 4000 hektar tebu rakyat di Gunung Batin, Lampung Tengah, Provinsi Lampung. PT Gunung Madu Plantations, yang berdiri 20 Oktober 1975, adalah salah satu pelopor industri gula di luar Pulau Jawa. Pendirinya adalah yaitu PT. Rejosari Bumi (27,5%) dan PT. Pipit Indah (27,5%) serta satu perusahaan swasta asing Kuok Investment (HK) Ltd (45%). 

Sebenarnya mastermind PT Gunung Madu Plantations adalah Jantje Liem bersama sama dengan putra Soeharto. Kedekatan Jantje Liem dengan keluarga Cendana  karena titipan Almarhum Yani kepada Pak Harto. Rumahnya pun sebelahan dengan Pak Harto di Jalan cendana. Kini usahanya berkembang ke sektor pertambangan di Kaltim.

Sodono Salim

Antara Sodono Salim dengan Jantje Liem tidak akur. Mereka bersaing berebut pengaruh Cendana. Itu sebabnya  tahun 1983 Sodono Salim juga mendirikan Perkebunan Tebu di Lampung bernama Sugar Group, yang punya beberapa anak perusahaan terkait gula, PT Gula Putih Mataram (GPM), PT Sweet Indolampung (SIL), PT Indolampung Perkasa (ILP), dan PT Indolampung Distillery (ILD). Ya jalan masing masing. Padahal sebelumnya mereka dapat lisensi impor gula memasok BULOG.

Bisnis gula Salim Group kemudian menjadi pahit setelah 1998, ketika Soeharto runtuh dari kekuasaannya. Sugar Group sebagai aset Salim Group, yang terkait dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kemudian dimasukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sekitar 1999. Pada 29 November 2001 lewat lelang BPPN, Sugar Group dibeli PT Garuda Panca Arta milik Gunawan Yusuf seharga Rp 1,16 triliun. Konon katanya uang pembelian asset SGC itu berasal dari Teh Kong Siong yang dikenal pengusaha besar di Singapore.

Siapa Gunawan Yusuf? Dia tercatat sebagai orang terkaya ke-44 dari 150 konglomerat di Indonesia pada 2018 versi majalah Globe Asia. Dia ditaksir memiliki kekayaan US$965 juta setara Rp14,2 triliun. Tapi entah mengapa tahun 2018, dia diduga terlibat pencucian uang atau money laundering. Tahun 2019, DPR mempertanyakan alasan Polri menghentikan penyidikan terhadap kasus TPPU dia. Dia memang bukan pemain gula. Dia mengawali karis bisnis di bidang pasar modal dengan mendirikan perusahaan sekuritas PT. Makindo Tbk. Ya sama dengan HT di Bhakti Investama Tbk, Sandiaga Uno di Saratoga Investama Sedaya Tbk, yang sukses akuisisi Aset lewat BPPN.

Di Lampung, Sugar Group boleh dikatakan perusahaan yang sangat disegani.  Sehari hari Sugar Group dikelola oleh Purwanti lee (lie). Lee punya pengaruh sangat kuat di elite Lampung. Tangan kanannya Fauzi Toha, berhasil menjadikan putranya M. Ridho Ficardo ketua DPD PD Lampung. Tahun 2014 berkat dukungan dari Purwanti lee, berhasil menjadikan Ridho Ficardo sebagai gubernur lampung pada usia 34 tahun. Tapi, menjelang Pilgub Lampung 2018, Purwanti Lee mengalihkan dukungannya kepada mantan Sekda Lampung Arinal Djunaidi, dari Partai Golkar dan Wakilnya, Nunik dari PKB, dengan koalisi PAN.

***

Sampai kini Jantje Liem tetap raja Gula di Indonesia dibawah GMP. Sementara Sodono Salim sudah digantikan oleh Gunawan Jusuf dibawah SGC.  Kedua perusahaan ini kaya raya berkat potensi lahan Provinsi Lampung. 38% produksi gula nasional berasal dari Lampung. Namun Lampung menempati peringkat 11 provinsi termiskin di Indonesia.

Mengapa China minta jaminan APBN ?

Pengantar.

Di dalam TOD ( Transit oriented development) itu ada kawasan real estate, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, Hotel, pusat hiburan keluarga, rumah sakit dan beragam aktifitas komersial. Di Negara maju kalau anda tinggal di TOD, anda engga perlu kemana mana. Di dalam TOD itu terbentuk kehidupan kota yang melayani dirinya sendiri. Ini udah jadi trend komunitas moderen yang butuh efisiensi. 

Namun tentu mereka perlu bergerak ke tempat lain di luar TOD. Pasti mereka butuh sarana transfortasi yang cepat dan nyaman. Di negara maju, pembangunan kereta cepat ( High speed train atau bullet ) itu pasti terintegrasi dengan TOD.  Misal anda tinggal di TOD Walini yang dliintasi kereta cepat Jakarta Bandung. Anda perlu bekerja ke Pusat kota jakarta. Dengan kereta cepat hanya butuh waktu 10 menit sampai di Halim. Itu lebih cepat daripada anda tinggal di Lippo karawaci lewat tol. 

Nah, secara business umumnya pengelola kereta cepat adalah juga konsorsium yang membangun TOD. Atau bisa saja pengelola kereta cepat mendapatkan konsesi fee atas setiap jengkal kawasan komersial yang ada di dalam TOD. Makanya tanah di TOD itu mahal sekali. Itulah motive mengapa China mau B2B tanpa jaminan APBN. Karena bisnis mereka sebenarnya bukan kereta cepat tapi jual kawasan TOD.  Kereta cepat rugi juga engga apa apa. Karena udah untung di lahan TOD. Artinya, kereta cepat hanya complimentary dari business kawasan. 

Skema B2B atau KPBU Kereta Cepat.

Sebenarnya Proyek Kereta Cepat jakarta Bandung ini di eksekusi oleh Jokowi karena terpesona dengan kehebatan China dalam membangun infrastruktur Ekonomi terutama transfortasi Kereta cepat. Apalagi Presiden Xi Jinping, berjanji akan memberikan bantuan dana lewat skema B2B. Ini menggembirakan Jokowi. Karena dia tahu, tanpa B2B maka proyek Kereta Cepat ini hanya jadi impian saja. Defisit APBN yang terus melebar sehingga mengurangi kemampuan ruang fiskal APBN untuk menanggung biaya. Dan lagi ini tidak sesuai dengan program nawacita, yaitu Indonesia centris. 

Itu sebabnya perencanaan study yang sudah dibuat Jepang atas proyek kereta cepat (KC) itu tidak membuat Jepang sebagai pelaksana Proyek. Jokowi berikan proyek itu kepada China. Apa pasal? Pertama Jepang mensyaratkan pinjaman soft loan yang ditanggung APBN. Sementara China tidak mensyaratkan jaminan APBN. Kedua, Jepang minta bunga 0,1% dengan LTV 75%. Sisanya 25% Equity. Tapi China tidak membebankan  bunga kepapada APBN tapi kepada Proyek (project base ).

Mengapa China berani untuk melakukan skema B2B? Karena business model China sebenarnya pengadaan TOD ( transit oriented development) di jalur kereta cepat. Rencana akan ada TOD di Stasiun Halim, Karawang, Tegalluar, Walini, Rencana di TOD itu akan dibangun kawasan real estate, perkantoran, perhotelan,  Hospital, Pusat Hiburan sekelas Disneyland, hingga pusat ritel ini. Ya masing masing TOD akan seperti Maikarta. Akan jadi block city. Dengan layanan KC yang durasi tempuh dari pusat jakarta atau Bandung hanya 15 menit. Kebayang kan value tanah di TOD.

Pendapatan dari TOD ini saja sudah bisa mengembalikan seluruh biaya investasi kereta cepat yang mencapai Rp. 100 triliun termasuk biaya TOD. Pendapatan TOD ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan karenanya keberadaan KC tak lebih hanya betujuan untuk meningkatkan Value dari TOD.

Terjadi penyimpangan skema

Dalam pelaksananya dibentuklah Konsorsium antara BUMN Indonesia (60%) dan China (40%), PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).  Dari Indonesia adalah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) menguasai saham 60%, yang merupakan konsorsium KAI (51,38) persen, PT Perkebunan Nusantara atau PTPN VII (1,21 persen) dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (8,3 persen.). Dari China diwakili oleh Beijing Yawan HSR Co Ltd.

Total investasi awalnya mencapai Rp86,67 triliun. Dari sebesar ini, 75% atau Rp. 65,25 trilun adalah pinjaman dari China Development Bank (CDB). Dan sianya 25% atau Rp. 22 Triliun ditanggung oleh PT. KCIC dengan beban proporsional terhadap saham. PSB menangung sebesar 60%  atau Rp. 13 trilun dan Beijing Yawan HSR  sebesar Rp. 9 triliun.  

Apa yang terjadi kemudian ? Dalam perkembangannya tanah yang direncanakan untuk TOD di Halim, Karawang, Tegalluar, Walini tidak bisa dikuasai. Karena harga sudah terlalu mahal dan dibawah penguasaan para developer. Walau kita udah ada Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2012 namun KCCI tidak bisa berbuat banyak. Para pengembang yang kuasai lahan itu punya koneksi kuat dengan elite politik dan penguasa. Makanya sampai  28 November 2018, Beijing Yawan HSR baru menyetor modal sebesar Rp 4,25 triliun. Ya wajar. Pihak Beijing Yawan HSR sebagai creator business plan dan exit strategy proyek  menilai proyek KC tidak berjalan sesuai dengan design TOD terintegrasi KC. Tentu skema B2B sesuai rencana awal tidak diteruskan.

Akhirnya diputuskan rencana TOD ditunda. Focus kepada pembanguna kereta cepat seja dan sumber pendapatan dari ticket dan lainnya. Wika sebagai ketua konsorsium digantikan oleh PT. KAI. Anggaran proyek terjadi coct overrun tembus Rp. 100 triliun akibat adanya covid. Disisi lain sejak proyek digagas sampai tahun 2022 masing masing BUMN anggota konsorsium KCIC belum memenuhi setoran modal. Sementara pengerjaan proyek terus berlangsung. Bahkan sudah mencapai diatas 70% mendekati limit LTV.

“ Nah, mengapa CDB sebagai lending bank tetap mencairkan pinjaman. Padahal setoran modal belum settle. Itu kan standar kapatuh pencairan kredit.  “ tanya saya kepada teman.

“ Walau alokasi pinjaman itu kepada KCIC , tetapi sebenarnya CDB cairkan pinjaman karena adanya jaminan dari pemerintah. Walau belum ada perjanjian mengikat semacam sovereign guarantee atas persetujuan DPR, namun trust dari pejabat pemerintah tertinggi pastilah dipegang oleh CDB. Kalau engga mana mungkin CDB bisa cairkan kredit.” kata teman saya.

Minggu lalu LBP berangkat ke Beijing untuk berunding dengan CDB. LBP merasa gagal membujuk China memberikan bunga 2% dan tanpa jaminan APBN.

“ Pinjaman yang diberikan oleh CDB itu bukan G2G atau skema soft loan tapi kommersial. Ya tidak mungkin 2%/pa seperti bunga soft loan. Bagaimana CDB akan memberikan tambahan kredit kalau setoran modal belum settle. Dan secara official pemerintah belum teken sovereign guarantee. “ Kata teman.

Masalah pembiayaan kereta cepat ini sangat riskan terhadap komitmen pemerintah dihadapan investor asing. Apalagi CDB itu lembaga kredit international. Reputasi dan pengaruhnya sangat besar kalau Indonesia sampai terjadi default atas standar kapatuhan kredit. Ini akan berdampak kepada credit rating Indonesia. 

Solusinya. Serahkan saja proyek ini kepada pihak China dan penuhi requirement skema investasi B2B yang melibatkan TOD sebagai exit. Paksa developer dan mafia tanah hengkang dari lokasi TOD. Tidak ada lagi urusan dengan utang yang dijamin APBN. Waktu konsesi BOT berakhir, negara ambil alih sesuai kesepakatan KPBU ( harus zero settlement/ tanpa utang). Hanya itu solusinya. “ Kalau engga, ini akan jadi skandal dan badai tsunami politik. Mengapa ? CDB kan cairkan pinjaman dengan adanya jaminan. Itu jelas melanggar UU Keuangan negara, dimana setiap utang luar negeri atau penjaminan negara harus persetujuan DPR lewat pengesahan APBN.  Lah ini belum ada di APBN tetapi sudah ada jaminan.” kata teman. Saya terhenyak. Semoga solusi saya didengar.