Gagalnya revolusi mental.

 

Growth diagnostics pertama kali diperkenalkan oleh tiga pakar ekonomi, yaitu Ricardo Hausmann, Dani Rodrik, dan Andres Velasco, melalui artikel mereka berjudul ”Growth Diagnostics”. Melalui tulisan tersebut, ketiganya memperkenalkan pendekatan baru untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi sebuah negara hingga mengerucut pada beberapa isu yang dianggap sebagai penghambat utama dari lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Nah Bappens pernah membuat kajian mengenai kendala paling mengikat (most binding constraint) bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Study ini digunakan untuk penyusunan RPJMN 2020-2024 dengan menggunakan pendekatan Growth diagnostics. Hasil study menemukan bahwa regulasi dan institusi merupakan penghambat utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Regulasi yang tidak efisien menciptakan biaya tetap (fixed cost) yang tinggi. Begitu pula dalam hal institusi penyusun regulasi dan pengawasan yang sangat lemah serta praktik moral hazard.

Jokowi ketika kampanye menjanjikan pertumbuhan ekonomi rata rata 7%. Namun itu bukan tanpa syarat. Syarat yang ditentukan Jokowi bukan hal teknis tetapi berkaitan dengan “ revolusi mental”. Karena dia sangat paham sumber masalah negeri ini bukan tekhnis tetapi berkaitan dengan moral hazard akibat lemahnya institusi demokrasi yang tidak bisa melaksanakan law enforcement dan, itu karena UU dan aturan di create dengan pendekatan mind corruption. Ternyata revolusi mental jalan staknan. Makanya hasilnya adalah  pertumbuhan ekonomi yang juga staknan.   Rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi 10 tahun terakhir adalah 4,23 persen. 

Para menteri penikmat rente dan elite politik serta supporter Jokowi yang euforia karena kekuasaan selalu membela diri dengan argumen pandemi dan krisis global. Pada waktu bersamaan mereka  membandingkan dengan negara lain yang jauh lebih buruk dari Indonesia. Padahal itu bukan perbandingan Apple to apple. Negara indonesia yang ekonominya SDA resource dintungkan karena naiknya harga komoditas, dan negara maju ekonominya Industry basic yang justru terpukul karena naiknya harga komoditas. Tapi itu  situasional, bukan karena kita hebat kelola ekonomi dan transformatif. Engga percaya?

Fakta, selama pendemi dan krisis global justru orang kaya Indonesia ( 0,1% dari populasi) kekayaannya semakin bertambah. Mengutip laporan Credit Suisse, jumlah orang dengan kekayaan di atas US$ 1 juta (Rp 14,49 miliar dengan asumsi US$ 1 setara Rp 14.486 sesuai kurs tengah Bank Indonesia 12 Juli 2021) di Indonesia adalah 172.000 orang, Bertambah kekayaannya 62,3% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Artinya moral hazard semakin menjadi jadi terutama karena adanya PERPU UU No. 2 tahun 2020 ( UU No.2/2020). Jadi memang yang membuat prestasi Jokowi loyo karena gagalnya revolusi mental. Kini pesta windfall sudah berlalu. Kita masuk jebakan turunnya penerimaan devisa karena jatuhnya harga komoditas, tingginya angka impor karena barang industri naik termasuk pangan.

Gagal bayar utang developer raksasa China

 

Awalnya Evergrande gagal bayar utang. Kemudian menyusul Country Garden. Utang dua perusahaan ini saja mencapai Rp. 8.100 triliun. Terdiri dari Evergrande  $340 miliar atau setara dengan Rp. 5.100 triliun dan Country Garden USD 200 miliar atau Rp 3000 triliun. Bandingkan dengan utang RI yang totalnya Rp 7.754,98 triliun. Masih lebih kecil dibandingkan utang dua korporat China. Memang raksasa kalau ukuran kita. Tapi  bagi China itu ukuran itu tidak besar kalau dibandingkan dengan PDB China sebesar USD 18 trilion atau 12 kali dari PDB Indonesia.

Pihak Barat dan AS cenderung berpikiran negatif terhadap gagal bayar hutang dua korporate besar di China itu. Karena persepsi gagal bayar bagi AS dan Eropa seperti kasus subprime mortgage yang dipicu oleh jatuhnya Lehman. Jelas saja salah. Karena yang dihadapi Lehman adalah setiap malam ia berhutang miliaran dolar dan model bisnisnya adalah memperpanjang seluruh pinjaman. Saat orang berhenti meminjamkan, itu sudah selesai. Dalam kasus Evergrande dan Country Garden, pinjamannya tidak dilunasi setiap malam sehingga dia punya waktu untuk memikirkan apa yang harus dilakukan.

Nah mari kita lihat struktur hutang dari kedua korporat itu, yang merupakan utang yang dilegitimasi China sesuai UU pasar uang dan modal serta perbankan.  Ada tiga jenis utang developer dan property.

Pertama. Hutang dalam bentuk REIT atau real estate investment trust. Semacam reksadana berbasis asset keras. Pendapatan atas surat berharga ini berasal dari deviden atas proyek. Bukan bunga. Jadi sebenarnya tidak ada istilah default. Karena sifatnya bukan utang tapi kerjasama investasi. Makanya aturan di China soal REIT ini, tidak bisa dijual kepada investor sebelum proyek selesai dibangun. Likuiditas surat berhaga ini dijamin oleh bursa. Surat berharga ini juga bisa digadaikan untuk dapat pinjaman bank.

Kedua. Ada juga dalam bentuk Real estate fund. Ini semacam Bond berbasis value. Surat berharga di create oleh pemain hedge fund  atau Private equity, yang bertujuan untuk berinvestasi pada real estate yang sudah selesai dibangun, seperti Hotel, Perkantoran, Apartemen. Umumnya Surat berharga diperdagangkan secara OTC dan hanya kepada investor terakreditas saja.

Di China dari REIT dan Real estate fund besar sekali. Bayangkan.  Salah satu perusahaan trust di China, Zhongrong International Trust punya dana kelola Real estate Fund  mencapai $2,9 triliun atau setara Rp. 43.500 triliun. Belum lagi yang lain. Besar ? ya besar banget. Makanya jangan kaget bila dengan sumber daya keuangan yang begitu besar, goncangan yang ditimbulkan akibat gagal bayar utang Evergrande dan Country Garden tidak berdampak apapun terhadap ekonomi China.

Ketiga, A local government financing vehicle (LGFV) atau dikenal  dengan local financing platform (LFP). Ini semacam municipal bond berbasis revenue (SUKUK) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Namun unsecure, Artinya bond itu tidak dijamin oleh aset PEMDA. Underlying nya adalah proyek. Pemda terbitkan bond ini untuk dijual kepada investor publik. Dananya untuk pembiayaan pengadaan tanah yang akan dijual kepada developer. 40% PAD pemda di China bersumber dari penjualan tanah kepada developer.

Skema ini menarik bagi ekosistem bisnis real estate. Mengapa ?. Developer akan bayar tanah setelah proyek selesai dibangun. Jagi mengurangi beban cash flow proyek. Untuk pembiayaan kontruksi mereka dapatkan pinjaman dari bank apabila 30% total unit terjual. Setelah proyek selesai, mereka refinancing hutang bank dan lunasi  tanah kepada Pemda lewat skema REIT atau REF. Dari skema ini, sebenarnya tidak ada dampak kepada sistem perbankan China. Sangat kecil sekali pengaruhnya. 90% pembiayaan proyek real estate berasal dari publik dan itu bukan berbasis utang umum tapi berbasis revenue atau SUKUK. 

Lantas apa penyebab begitu besarnya dana publik terserap di sektor property ? apakah karena kebutuhan rumah? tidak. 2/3 property dimilik orang China karena alasan investasi. Walau China menerapkan pajak progressive yang ekstrem terhadap aset property tetapi tetap jauh lebih menguntungkan investasi di property daripada simpan uang di bank. Itupun bank central China masih pusing. Karena total dana simpanan masih sangat tinggi yaitu $18,41 triliun atau lebih tinggi dari PDB. Bandingkan dengan Indonesia yang DPK dibawah 50% terhadap PDB.

Mengapa bisnis property di China menurun? karena skema investasi yang menarik telah membuat investasi di sektor property jadi booming dan hot. Dampaknya terjadi bubble harga. Dengan 1 juta RMB di Beijing, Anda mungkin bisa membeli apartemen seluas 20 meter persegi. Anda tidak dapat membeli apartemen atau rumah besar. Banyak yang merasa bahwa harga-harga telah meroket di Beijing. Akibatnya rumah bukan lagi sarana tempat tinggal tetapi sudah jadi ajang investasi bagi sikaya. 

Bagi China yang beridiologi komunis, bubble harga ini ancaman serius terhadap sistem perekomian mereka.  Ekonomi China tidak di design bubble value tapi ekonomi inklusif. Ya kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Bubble tidak memenuhi kriteria ekonomi inklusif. Itu sebabnya Pemerintah mengeluarkan aturan untuk mendingin mesin ekonomi terutama sektor property. Gimana caranya? LTV kredit kontruksi bersumber dari bank diperketat dengan memperbesar rasio modal sendiri terhadap total utang. Kemudian, kredit konsumsi real estate atau KPR juga diperketat. Maksimum angsuran 30% gaji bulanan. Dengan keadaan itu bank terpaksa rem pemberian KPR. Tentu dampaknya significant terhadap pasar property.

Nah, kalau ada developer yang default surat utang. Ya pemerintah biarkan saja. Setelah bangkrut tentu akan di baiout oleh negara dan dilepas lagi kepada publik dengan sistem sewa sampai mesin ekonomi mendingin. Ketika harga jatuh, barulah dijual lagi kepada rakyat sesuai kemampuan penghasilan mereka. Makanya selalu ketika default surat utang, ada saja investor yang menerima skema restruktur. Karena yakin negara pasti bailout..

Menjaga fundamental ekonomi

 

BI mengatakan bahwa dari aturan kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor ke dalam negeri diharapkan minimal sebulan masuk USD 3 miliar. Tapi itu harapan. Belum pasti. Karena tidak ada sanksi hukuman bagi pelanggar. Kecuali membatasi administrasi izin ekspor. Artinya masih ada masalah resiko kelangkaan likuiditas.  Makanya BI masuk dengan kiat berikutnya. Yaitu menerbitkan SRBI ( sekuritas Repuiah Bank Indonesia ). Diharapkan dengan SRBI masalah likuditas bisa teratasi. 

September 2023 nanti BI akan keluarkan surat berharga bernama SRBI atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. SRBI ini termasuk instrument struktur atau bagian dari produk financial engineering  dengan underlying berupa SBN. Mengapa? karena ini cara BI meningkatkan value aset untuk menarik sumber daya keuangan tanpa harus menjual aset (SBN) yang dia miliki. 

Analoginya begini. Anda punya deposito di bank. Anda perlu uang tunai untuk beli rumah. Nah ada tidak perlu cairkan deposito tersebut, Anda bisa jadikan Deposito anda sebagai collateral menarik pinjaman dari bank untuk beli rumah. Walau anda bayar bunga pinjaman bank,  namun pada waktu bersamaan anda mendapatkan bunga dari deposito. Dalam financial engineering  skema ini disebut dengan leverage. Anda bisa menambah aset baru tanpa melepas aset yang ada.  Tentu anda harus punya basic income lain untuk bayar cicilan seperti penyewaan rumah. Paham ya.

Nah mengapa sampai BI menerbitkan SRBI ini? kalau tujuannya untuk menarik dana dari luar. Kan sudah ada SBI ( sertifikas BI) untuk operasi moneter.  Kalau tujuannya menjaga ketersedian Valas, kan sudah ada RepoLine, atau Swap Line dengan the Fed. Yang memungkinkan BI mendapatkan valas dari the fed tanpa harus menjual putus aset nya ( SBN dll). Dan membeli  ( Repo) kembali pada waktu yang ditentukan.  Jadi, apa alasanya ?

Bisa jadi karena SBI dan Repoline tidak sepenuh efektif untuk menjaga stabilitas moneter. Maklum kan sekarang krisis financial global. Likuiditas sangat ketat. Makanya BI akali lewat SRBI, yang memungkinkan (tanpa terikat bunga acuan) pejualan secara diskonto ( zero coupon) dan penawaran secara variable rate tender. Tentu imbal hasil dan bunga lebih menarik  dibandingkan investasi pada surat berharga mata uang asing. Dan yang lebih penting bahwa SRBI berjangka pendek ( maks 1 tahun.).

Sehingga investor asing bisa membeli Sekuritas Rupiah BI sebagai alat investasi selain T-bill dan sekaligus  tempat landing investor dari pasar SBN tanpa harus pindah ke surat berharga lain. Jadi pasar SBN lebih stabil. Karena ada bunker dari volatile market obligasi. Nah ini akan menjadi sumber daya keuangan valas bagi BI dalam mengelola moneter sesuai amanah UU.

***

Saya tidak pernah menolak hilirisasi mineral tambang. Orang bego aja yang menolak. Karena dari segi akademis maupun praktis jelas menguntungkan bila melakukan hilirisasi daripada jual mentah. Hanya saja yang dipertanyakan dan dikritisi adalah programnya. Itu  yang harus diperbaiki. Karena tidak sesuai dengan amanah UU Minerba. Dari amanah UU itu jelas ada tiga hal. (1)meng optimalkan nilai tambah dari produk, (2). Tersedianya bahan baku industri, (3) penyerapan tenaga kerja, dan (4) peningkatan penerimaan negara. Nah program hilirisasi dengan larangan ekspor mentah jelas tidak tepat. Mengapa ? 

Untuk melaksanakan Amanah UU tersebut yang tepat dan sesuai dengan WTO ( yang kita sendiri sudah ratifikasi), yaitu melalui tarif atau pajak. Kita bisa terapkan pajak setinggi tingginya untuk ekspor biji nikel. Nah kalau terpaksa juga diekspor, negara dapatkan pajak besar. Namun sebenarnya dengan tarif tinggi pajak ekspor itu udah sama dengan larangan ekspor mentah. Ini akan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri dan terjadinya relokasi industri downstream dari luar negeri ke Indonesia.  Engga perlu seperti sekarang diberi insentif pajak lain lain, yang justru tidak memberikan pemasukan besar bagi negara dan DHE  malah nangkring di luar negeri. 

***

Kita memang sedang tidak baik baik saja. Engga apa apa. Anggap ongkos bego aja. Cukup sudah kesalahan masa lalu. Dengan adanya rencana pemerintah untuk memperbaiki program hilirisasi Nikel dan lainnya ke arah full industrialisasi, itu sudah tepat. Kalau benar dilaksanakan, itu satu langkah koreksi yang rasional. Karena itu jelas  pemasukan devisa dan sumber income pajak sangat besar. Dan tidak melanggar WTO. Yang penting rencana pemerintah itu merupakan langkah positif untuk masa depan yang lebih baik. Jelas lebih efektif bagi fundamental rupiah daripada SRBI

SBN tidak efektif dan efisien

 

Pemerintah menjadikan Surat Berharga Negara  (SBN) sebagai sumber daya keuangan dalam bentuk utang. Setiap tahun setelah pagu hutang terhadap APBN disetujui DPR, selanjutnya pemerintah mulai sibuk terbitkan SBN. Tahun 2023 saja target menerbitkan SBN mencapai Rp. 693 Triliun. Hingga Juli 2023, realisasi mencapai Rp 194,9 triliun. Situasi berhutang ini sudah menjadi keniscayaan. Kalau engga, kita tidak bisa menutupi defisit APBN.  Maklum total pendapatan negara tidak cukup untuk pengeluaran. Ini sudah berlangsung sekian dekade. 

Kita sepakat bahwa apapun kebijakan ekonomi harus berdampak langsung ke sektor real dan keadilan ekonomi, bukan hanya sekedar mengamankan makro dan APBN. Yang ingin saya bahas adalah apakah struktur utang lewat SBN ini sudah sesuai dengan tujuan memperkuat fundamental ekonomi? Nah mari kita lihat data berikut. Secara rinci, kepemilikan SBN domestik oleh Bank Conversional sebesar Rp1.620,07 triliun dan Bank Syariah sebesar Rp92,52 triliun. Selanjutnya ada asuransi dan dana pensiun dengan kepemilikan SBN domestik sebesar Rp979,43 triliun per 14 Agustus 2023.  Artinya, hampir 50% sumber dana SBN itu berasal dari Perbankan dan LK.

Mari lihat data berikutnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) pada maret 2023 sesuai yang dilaporkan OJK sebesar Rp8.006 triliun. Terdiri dari deposito, rekening giro, rekening simpanan. Umumnya yang ditempatkan pada SBN adalah dana deposito. Total dana deposito  (jun 2023 ) mencapai Rp. 2.672 Triliun. Disalurkan oleh bank ke SBN sebesar Rp1.620,07 ( Bank konvensional dan syariah). Tapi kan data menyebutkan ada 800 ribu lebih pemegang SBN. Itu bukan direct buyer tapi lewat skema Ritel ORI, yang sudah di restruktur oleh agent, yang bisa saja bank juga ( rent seeking).

Benarkah ? mari kita lihat data berikutnya. Rasio DPK terhadap Pendapatan Domestik Bruto  (PDB) pada 2022 ada di angka 38,38 persen. Mengapa? Mari kita lihat data LPS. Per Januari 2023, jumlah rekening nasabah di bank mencapai 506.565.057 rekening. Rinciannya 506.230.852 rekening yang saldonya dibawah Rp. 2 miliar. Itu dijamin LPS. Sedangkan 334.205 rekening atau 0,06 % dari total nasabah bank saldonya lebih dari Rp 2 miliar, tidak dijamin oleh LPS. Artinya 99,94 % bukan  nasabah investor. Hanya 0,06 % yang investor. Itupun dari 0,06% tidak semua dana mereka ditempatkan dalam negeri. Sebagian besar dana mereka di tempatkan di bank luar negeri. Jadi paham ya mengapa rasio DPK terhadap PDB di bawah  100% atau hanya 38,38%. Di bawah Filipina dengan rasio 77,74 persen, Malaysia 122,59 persen, Thailand 135,69 persen, dan Singapura 141,14 persen.

Dengan data tersebut. Bagaimana peran bank sebagai penggerak sektor real? Loan to Deposit Ratio  ( LDR = (Jumlah kredit yang diberikan/(total modal + total dana pihak ketiga) x 100% per Maret 2023 80,5%. Walau relatif baik tetapi belum efektif sebagai intermediary. Mengapa? sebanyak 64,2 juta atau 99,99% adalah UMKM. Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan masih dibawah 30%. Sisanya diatas 50% porsi kredit korporat yang jumlah dibawah 1% dari populasi dunia usaha. Ya, itu karena sebagian besar dana deposito disaluran ke SBN. Negara bersaing dengan rakyat dapatkan uang bank. Padahal rasio DPK  terhadap PDB hanya 38,38 %. Keterlaluan. Pintarnya berburu di kebun binatang.

Idealnya sebagian besar SBN itu dikuasai oleh rakyat banyak. Ini sebagai bentuk partisipasi publik dalam skema pembiayaan pembangunan di luar pajak. Dan sekaligus sebagai passive  income publik sebagaimana rumus I=C+S. Ya demokratisasi ekonomi. Tapi nyatanya tidak begitu. Dari data tersebut. Bisa disimpulkan bahwa Skema SBN tidak efisien. Itu terbukti dengan suku bunganya rata rata diatas 2% dari suku bunga acuan BI. 

Padahal seharusnya SBN itu bukan hanya sekedar saluran investasi tapi yang lebih penting adalah safe haven. Artinya pilihan trust terhadap SBN harus lebih tinggi motive nya daripada berharap bunga. Nyatanya pemerintah tidak yakin punya trust tinggi selain menawarkan suku bunga tinggi. Dan ini pada akhirnya rakyat juga yang bayar lewat belanja rutin APBN. Bagi perbankan dan lembaga keuangan ini cara mudah menyalurkan dana publik. Nikmati spread aja ( rent seeking motive) dan sekaligus memanjakan 0,06% nasabah menikmati bunga deposto ,dan kredit mudah. Yang 99,94% EGP aja soal keadilan ekonomi.

***

Saya mengenal bank pertama kali tahun 1985. Saat itu saya sudah punya rekening pribadi. Usia 22 tahun saya sudah jutawan. Karena saldo saya sudah jutaan. Setelah itu saya punya perusahaan trading. Saya dapat fasilitas LC untuk ekspor dan impor. Dapat fasilitas modal kerja untuk pengadaan barang dan produksi sampai diatas 1 miliar. Usia 25 tahun saya sudah miliarder. Itu semua berkat dukungan sistem perbankan. Tanpa akses ke perbankan, engga mungkin saya hanya tamatan SMA dari keluarga miskin bisa berkembang.

Apa artinya? sumber kemakmuran itu adalah uang. Dengan uang, kreatifitas anda berkembang, otak jadi cerdas dan masa depan ditapaki dengan semangat. Jadi dapat disimpulkan, bahwa yang menggerakan proses menuju kemakmuran itu adalah sistem perbankan. Makanya kalau sampai perbankan itu bermasalah akan menimbulkan resiko sistemik: kerusakan atau runtuhnya sistem secara keseluruhan. Ingat tahun 1965 dan 1998.

Walau jumlah penduduk diatas 250 juta orang namun akses rakyat kepada sistem perbankansangat kecil. Data Per Januari 2023, jumlah rekening di bank mencapai 506.565.057 rekening. Rinciannya 506.230.852 rekening yang saldonya dibawah Rp. 2 miliar atau 99,94%. Sedangkan 334.205 rekening atau 0,06 % dari total nasabah bank saldonya lebih dari Rp 2 miliar. Itupun dari 334.205 rekening bisa jadi kalau setiap nasabah kaya punya rekening 3 maka jumlahnya hanya 112.000 orang saja.

Data LSM asal Inggris Oxfam mengilustrasikan harta empat orang terkaya di Indonesia itu setara dengan akumulasi kekayaan milik 100 juta penduduk. Bisa jadi kalau total Dana Pihak Ketiga (DPK) pada maret 2023 sebesar Rp8.006 triliun.  Rupanya, sebanyak Rp4.231 triliun atau sekitar 53% dari total DPK perbankan dimiliki oleh hanya 0,02% populasi penduduk Indonesia. Sekitar 54 ribu orang ( kapasitas Stadion JIS ) penduduk Indonesia, dengan rata-rata isi kantong simpanan mereka per orang sebesar Rp 98 miliar.

Dengan profile nasabah bank tersebut diatas, memang jadi politisi dan pemimpin di Indonesia itu nyaman. Mereka hanya mengurus segelintir atau 0,04% saja dari populasi. Dan segelintir penduduk itulah pemerintah dapat pajak ini dan itu untuk mengongkosi APBN yang boros.  Segelintir itu juga tidak peduli soal korupsi dan rente. Karena toh mereka juga bagian dari bisnis rente dan terbangunnya sistem pemerintahan yang oligarki lewat sponsor dana Pemilu dan Pilkada.

Hutang jumbo China

 

Liu Haibo adalah wakil presiden senior perusahaan developer properti Wanda Group, China. Pada 25 juli dia dan boss nya Wang Jianlin , dalam kunjungan bisnis untuk bertemu dengan beberapa pejabat lokal di pusat Provinsi Henan. Mereka sedang berusaha keluar dari lilitan utang yang mencapai USD US$56 miliar atau setara Rp784 triliun. Empat hari lalu KPK China tangkap Liu lewat operasi inteligent. Sementara Wanda Group sendiri berusaha keluar dari krisis hutang lewat rasionalisasi dan divestasi.

Kalau kita baca berita kegagalan bayar utang dan kebangkrutan korporat China, kadang kita geleng geleng kapala. Bayangkan, lilitan utang Wanda Group mencapai Rp. 784 triliun. Bandingkan data utang Luar negeri seluruh BUMN non LK Indonesia yang  hanya mencapai US$ 39,88 miliar (setara Rp 558 triliun). Padahal  Wanda group itu termasuk liliput dibandingkan konglomerat China lainnya.  Total utang korporat China mencapai USD 29 trilion. Bandingkan dengan utang NKRI USD 398 miliar atau 1,4 % dari total utang korporat China.

Aset Sinopec, China itu lima kali dari Pertamina. Peringkat 6 versi majalah Fortune. Bandingkan dengan Pertamina peringkat 141. Tahun ini tercatat 142 korporat China masuk dalam daftar top 500 fortune. Total pendapatan tahunan mereka mencapai USD 11,7 trilion ( Rp. 177.840 triliun ) atau sama dengan 8 kali PDB Indonesia. Dengan demikian menempatkan China juara satu di dunia. Mengalahkan AS yang berjumlah 136 perusahaan terdaftar.  Jadi skala ekonomi China itu memang raksasa. 

Begitu hebat pencapaian ekonomi China, tapi bagi boss Partai Komunis itu disikapi dengan rasa kawatir. Mengapa ? karena ketergantungan yang besar kepada pasar Ekspor dan utang. Makanya sebelum COVID 19 tahun 2018, China melakukan reorientasi kebijakan ekonomi dari outward looking policy ke inward looking. Artinya mengubah haluan kapal ekonominya ke pasar domestik. Secara bertahap gaji dan upah dinaikan agar bisa menyerap produksi dalam negeri. 

Nah China sedang berproses ke arah sana. Tentu terjadi goncangan. Makanya tahun ini ekonomi China kontraksi. Pertumbuhan ekonomi melambat. Tapi dalam jangka panjang china akan mencapai puncak  kemandirian dari segi modal, tekhnologi dan tentu pasar. 

Killing Product

 

Ketika melihat fenomena perkembangan tekhnologi digital, saya perhatikan KODAK tetap yakin dengan produk kameranya. Kodak yakin dengan kehebatan culture perusahaan yang solid . Sekian decade KODAK mampu bersaing. Para manager penjualan yang handal, para insinyur yang kompeten mendesain produk  telah terbukti unggul bersaing sekian dekade. Saya yakin kalau KODAK tidak melakukan killing product dia akan tumbang. 

Mengapa ? persaingan KODAK bukan pada pesaingnya tetapi pada minat konsumen yang berubah karena faktor tekhnologi. Saat kamera digital ditemukan, KODAK berusaha menyesuaikan tekhnologi filem selotit menjadi digital. Dia berusaha menempatkan KODAK sebagai produk premium. Sehingga produk kamera lain  walau menggunakan digital tetap generik. Namun saat kamera masuk dalam genggaman orang lewat Hape, KODAK shock dan akhirnya menanti kematian. Tahun 2013 KODAK dead. Terpaksa dilepas kepada UK Kodak Pension Plan. Karena dana pensiun karyawan juga ludes.  Setelah itu para Hyena datang menelan satu persatu aset KODAK. 

Tahun 2010 Indonesia membuat program MP3EI ( Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ) sebagai basis membangun infrastruktur ekonomi. SBY  sediakan payung hukum atas program MP3EI itu. Lengkap dengan perizinan, akuisisi tanah dan skema KPBU. Itu rampung di penghujung jabatan SBY tahun 2014. Dan Jokowi lanjutkan program Mp3EI dalam pembangunan infrastruktur ekonomi. Namun sebenarnya tahun 2012 MP3EI sudahn jadul. Mengapa ? Konsep MP3EI itu konsep tahun 80an. Tadinya pusat pertumbuhan ekonomi selalu berada pada wilayah yang punya potensi SDA. Tapi terjadi  trend berubah. Downstream industri berkembang mendekati pasar dengan alasan efisiensi supply chain dan logistic. 

Apa yang terjadi kemudian?. Semua pelabuhan berserta akses infrastruktur jalan, pembangkit listrik untuk KEK, yang sudah dibangun tidak tengok oleh pasar. Pelabuhan sepi kapal bongkar muat. Akhirnya merugi. Jalan toll dengan traffic dibawah BEP, merugi juga. BUMN karya yang ditugaskan bangun jol terjebak utang gigantik. KEK sepi tennan, merugi juga, bahkan mangkrak.  PLN overload di Jawa tapi di daerah lain kurang pasokan energi. Akhirnya bleeding membayar utang jumbo. Tanpa dana kompensasi dari APBN, PLN bisa bankrut. Dari 35 bandara international yang dibangun terpaksa 15 dimatikan. Karena sepi penumpang.

Saya pernah menulis perlunya kembali kepada geopolitik negeri ini.  Apa itu ? Negara maritim. Itu tidak lekang oleh perubahan. Karena itu sudah takdir, yang geopolitik kita bersinggungan dengan geostrategis negara lain di empat selat sebagai jalur pelayaran international. Focus kesana. Tapi belakangan justru kita memindahkan IKN ke kalimantan, yang jauh dari laut. Ya semacam killing product tapi bukan bagian marketing strategi. Itu tak ubahnya dengan jatuhnya KODAK. Kejatuhan karena merasa hebat dan kebal terhadap perubahan.

Saya belajar ilmu marketing tahun 90an tentang Killing Product. Awalnya saya sempat mikir sendiri. Mengapa membunuh produk harus dipelajari? kalau mau bunuh yang tutup aja bisnis dan stop produksi, Kan selesai. Tapi setelah mempelajari secara tuntas ilmu itu, saya baru paham. Apalagi setelah belajar financial engineering. Oh ternyata, killing product itu bukan hanya diperlukan untuk bersaing. Tapi juga sebagai cara memasukan toksin ke pesaing. Caranya?  memancing terjadinya exit lewat merger dan akuisisi atau IPO. Agar mati dan bisa diakuisi balik dengan harga murah. Jadi walau pada akhirnya produk itu memang mati, tetapi pesaing utama mati duluan. Makanya diperlukan ilmu untuk itu. Paham ane. 

Kalau akhirnya Ganjar merger dengan Prabowo. Saya engga akan kaget. Itu cara jenial killing product dan killing competitor, agar PDIP focus ke Pileg saja…lebih baik kuasai parlemen daripada kuasai istana… Karena trend sekarang kekuatan real poitik bukan pada presiden tapi pada partai. Dan lagian toh menang Pilpres karena koalisi pun useless. Para Hyena juga yang akan ngerubutin...

Larangan ekspor Gas.

 

Walau belum ada larangan resmi namun sudah ada himbaun dari pemerintah kepada produsen gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) untuk tidak memperpanjang kontrak ekspor dengan perusahaan negara lain seperti ke China, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Singapura hingga Meksiko. Indonesia mengekspor dengan total volume  459,55 juta MMBTU pada tahun 2021. Ini tentu beralasan. Karena data neraca gas nasional Kementerian ESDM menunjukkan pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri akan mulai mengalami defisit sehingga bergantung pada impor pada 2026.

Faktanya sampai sekarang masih impor Gas. Menurut data BPS, sepanjang 2022 Indonesia impor gas bumi sekitar 6,8 juta ton. Volume itu meningkat sekitar 5,5% dibanding 2021, sekaligus menjadi impor gas terbesar dalam lima tahun terakhir. Pada 2022 Indonesia paling banyak mengimpor gas dari Amerika Serikat, dengan volume sekitar 2,8 juta ton. Sementara Uni Emirat Arab menjadi pemasok terbesar nomor dua, dengan volume sekitar 1,9 juta ton. Di urutan selanjutnya ada Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Australia, Angola, Kuwait, dan Singapura.

Larangan ekspor Gas ini tidak semudah larangan Ekspor Mineral. Karena Gas alam adalah campuran metana dengan gas hidrokarbon lainnya. Itu mudah terbakar dan seperti namanya itu terjadi secara alami di situs bawah tanah, sering kali berdekatan dengan minyak bumi. Perlu terminal untuk mengubas gas alam menjadi cairan. Hal ini dilakukan untuk menghemat ruang, karena 610 kaki kubik gas alam dapat diubah menjadi 1 kaki kubik LNG. Mengkonversi gas alam menjadi LNG memudahkan logistik. Gas alam cair ini harus ditempatkan di storage kalau pipa tidak tersedia. 

Membangun infrastrutkur Gas itu sangat padat modal dan beresiko. Makanya, karena alasan tersebut, setiap lapangan gas itu sudah terikat dengan off take market. Artinya sudah tterikat kontrak jangka panjang dengan pihak buyer. Sehingga produksi LNG bisa dikapalkan langsung dan mengurangi kebutuhan akan storage. Saat sekarang  investasi lapangan gas hanya dengan skema backed long term purchase agreement dan counter trader. Tanpa skema itu tidak ada lembaga keuangan mau keluar uang.

Jadi kalau pemerintah akan melarangn eskpor Gas, maka yang harus dipikirkan adalah infrastruktur terminal gas dan storage, pipa gas ke Industri dan rumah tangga. Karena kita negara kepulauan maka kita juga harus bangun Floating Storage and Regasification Unit/FSRU). Untuk jangka panjang, FSRU mahal, karena menyewa kapal tanker menyimpan tanki regas. Belum lagi biaya pembangunan pipa gas di Jakarta jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan membangun pipa gas di Tokyo, Jepang. Karena begitu banyak galian tumpang tindih. Maklum tataruang kota kita benang kusut. 

Terus, darimana duitnya untuk bangun itu semua ? Apa dari APBN? Bisa bisa kena dikorup lagi. Nah usulan saya, gunakan rencana larangan ekspor gas ini dengan memberikan peluang kepada anak negeri untuk berpartisipasi sebagai outsourcing infrastruktur Gas. Jadi biarkan saja proses B2B. Jangan seperti bangun FSRU untuk PLN saja sebagian besar kontrak dipegang oleh pengusaha yang dekat dengan elite. Apalagi entar untuk umum  seperti  rumah tangga dan industri downstream Gas. Bisa bisa rente lagi. Tolong lakukan secara terbuka. Biar kita gotong royong laksanakan perintah Jokowi ini.  

Saya barharap kebijakan ini bisa unggul terhadap mafia Gas. Maklum  ada para pemburu rente yang senang bila Indonesia terus bergantung pada impor LPG. Akibatnya, jika program larangan ekspor LNG dilakukan, tentunya akan mengganggu bisnis mereka. Ya, rente impor LPG juga tidak mau diganggu, ada yang menikmati 80% LPG kita impor. Akibatnya terjadi pertempuran konflik kepentingan, ya antara importir ingin tetap status quo, dengan BUMN yang punya kepentingan masing-masing karena ditekan oleh politik.

Industri kreatif.?

 

Budaya itu indentik dengan kreatifitas. Ya budaya tumbuh karena kretifitas orang untuk hidup. Tadinya orang tinggal di goa. Tapi lambat laun orang punya idea bangun rumah. Itu lebih nyaman daripada tinggal di goa yang gelap dan pengap. Agar lebih nyaman lagi timbul idea membuat perangkat dapur dan tempat tidur.  Punya idea mengubah tanah liat jadi tembikar. Punya idea mengubah logam jadi alat potong. Setelah kehidupan modern terbentuk. Orang mulai suka memperhatikan keindahan. Seni lukisan dan pahat terbentuk. Seni visual berkembang. Sehingga puncak abad 20 adalah lahirlah industri kreatif.

Industri kreatif ada di sekitar kita. Mereka dapat dilihat dari pakaian yang kita kenakan, bangunan tempat kita tinggal dan bekerja, interior dan exterior bangunan, musik yang kita dengarkan, buku yang kita baca, iklan, aplikasi yang kita gunakan, makanan yang kita makan, dan di tempat lain yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda perhatikan baik-baik, industri kreatif muncul di mana-mana dalam kehidupan kita sehari-hari dan dunia akan menjadi tempat yang sangat berbeda tanpa mereka! Singkatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan inovasi dan kreatifitas, itu disebut dengan ekonomi kreatif.

Industri kreatif bertumpu kepada nilai, bukan sekedar barang. Pakaian itu bahannya berasal dari kapas, dan fibre. Di proses lewat industri tekstil dan garmen. Biaya buat satu lembar kaus tanpa kerah  D&G USD 4 tapi dijual di market USD 40. Nah perbedaaan USD 36 itu adalah nilai kreatifitasnya. Apa saja?  tanpa iklan, tidak mungkin kreatifitas D&G dikenal orang. Di dalam iklan itu tentu ada seni visual yang hebat. Tanpa art design, engga mungkin rancangan pakai D&G menarik untuk dibeli orang. 

Hape yang ada ditangan anda itu  berasal dari industrin kreatif yang terpadu. Biaya material produksi 1 unit hape Iphone hanya USD  120. Berkat aplikasi software, hape itu jadi smart dan dijual dengan harga USD 1000. Tanpa  adanya design material, processor, memory, aplikasi perangkat lunak tidak bisa apply, tidak mungkin hape disebut smartphone. Tanpa iklan life style, engga mungkin orang mau beli mahal. Perbedaan biaya produksi USD 120 dengan harga jual USD 1000 disebut dengan nilai ekonomi kreatif. Sampai disini paham ya.

Nah sekarang kita lihat perbedaan value dengan material tanpa kreatifitas. Hape itu circuit elektronik nya dibuat dari powder nickel. Satu hape unsur nikel hanya 2% saja. Value nya hanya 0,1% dari total harga jual Iphone. Kapas dari hasil pertanian atau polyster dari industri petrokimia, yang keduanya SDA, hanya menyumbang 1 % dari harga jual kaus D&G. Selebihnya nilai industri kreatif.

Di Indonesia kreatifitas itu belum dikelola secara industri dan tentu tidak dengan mindset industri. Walau Pemerintah bicara tentang industri kreatif tetapi pendekatannya masih tradisional. Lebih bersifat individu, belum terorganisir menghasilkan barang dan jasa berskala industri. Industri Film drama Korea itu bisa berkembang bukan hanya karena aktor dan seni peran. Tapi juga berkat seni visual effect yang dilahirkan dari rumah design software. Tanpa mindset industri, engga mungkin antar seni dan skill bisa bersinergi menghasilkan nilai tambah berlipat dan menjadi kekuatan ekonomi nasional.

Semakin besar Industri kreatif satu negara semakin efisien ekonomi. Semakin besar pemerataan ekonomi. Tentu semakin kecil rasio GINI. Semakin besar ketergantungan ekonomi suatu negara kepada Upstream industry SDA semakin kecil pemerataan ekonomi dan tentu rasio GINI semakin melebar. Mengapa ? Downstream industri  kreatif itu sangat luas peluang usahanya. Maklum kan hampir semua orang hidup punya talenta kreatif. Contoh Peniti itu produk kreatif. Pasti tidak boros SDA dan daya serap angkatan kerja juga besar. Mengapa kita kuras SDA dan mengolahnya untuk dijual dapatkan devisa, hanya untuk menguntungkan industri hilir negara lain. Ya, kuncinya ada pada transformasi dari ekonomi berbasis  SDA ke Industri kreatif. Harus ada atmosfer, yang memungkinkan industri kreatif itu berkembang.

Issue miring sekitar divestasi Vale.

 

Vale Indonesia Tbk atau dahulu namanya International Nickel Indonesia. Didirikan tanggal 25 Juli 1968 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1978. Vale punya konsesi  seluas 118.017 hektar meliputi Sulawesi Selatan (70.566 hektar), Sulawesi Tengah (22.699 hektar) dan Sulawesi Tenggara (24.752 hektar). Konsesi ini tadinya KK. Kemudian diamandemen sesuai UU Minerba tahun 2014.   Pemerintah berambisi menguasai saham Vale sampai 51 % seperti kasus Freeport Indonesia.  Opini saya sebagai berikut :

Pertama. Divestasi Vale tidak sama dengan divestasi Freeport Indonesia (FI). Karena saat divestasi  FI belum IPO. Sementara Vale sudah IPO atau perusahaan terbuka (TBK). Pelepasan saham ini dilakukan tahun 1990. Pasal 97 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Mempertegas pelepasan saham ke publik merupakan bagian dari program divestasi. Sampai saat ini Vale sudah lepas saham 20,7 %  di bursa Indonesia.. 

Kedua. Tahun 2019, Vale melepas lagi saham 20% kepada Mind ID ( holding BUMN bidang Minerba). Jadi tersisa yang belum di devestisasi sebesar 10,3 % ( maksimum 14%) dari total 51% kewajiban divestasi.  Artinya pemegang saham Vale Canada Limited (VCL) 44,3%, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM) 15% harus dikurangi (divest ) secara proporsional atau tergantung negosiasi. 

Ketiga. Berdasarkan UU dan PP, tidak mungkin Indonesia ( Mind ID) bisa jadi pengendali. Mengapa ? Karena 20,7 % sudah dikuasai Publik. Bukan tidak mungkin Publik ini sebagian besar adalah Asing yang terhubung dengan pemegang saham pendiri Vale.  Yang real dan bisa diambil sebesar 10,3% atau maksimum 14%.  Lebih dari itu tidak bisa dipaksa kecuali UU diubah : bahwa divestasi tidak termasuk yang dijual di bursa. Apa mungkin ?  i dont think so.

Dengan tiga hal tersebut diatas, selama sekian puluh tahun begitu besar sumber daya yang kita serahkan kepada Asing namun kita tidak bisa menjadi pengendali. Kalau asing sebagai pengendali,  apa iya kita bisa kendalikan program hilirisasi Nikel ? Ambil contoh Freeport Indonesia. Sejak tahun 2018 divestasi dilaksanakan, sampai sekarang masih on progress pembangunan smelter nya di Gresik. Padahal kita kuasai 51% sebagai pengendali. Itupun tidak full capacity konsentrat. Artinya walau smelter di Gresik jadi tahun 2024, FI masih akan menikmati kebebasan ekspor konsentrat (Tembaga mentah). Apalagi kalau kita tidak sebagai pengendali seperti Vale. Yang patut dipertanyakan sekitar divestasi Vale ini adalah sebagai berikut.

Pertama, yang lebih konyol lagi Peraturan Menteri (Permen) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 9 Tahun 2017 Pasal 14 Ayat (1) nilai saham yang dilepas INCO dihitung berdasarkan fair market value atau harga pasar yang wajar. Mengapa? Ini bumi Indonesia yang punya kita. Mengapa kita harus mengikuti fair market value ? Itu sama saja kita patuhi harga saham ditentukan berdasarkan assessment terhadap potensi dan future bisnis.

Kedua. Team negosiasi soal divestasi itu bisa “bermain” soal assessment potensi dan future business. Kan assessment lebih banyak karena opini berdasarkan analisis. Yang jelas tidak pasti. Apa jadinya kalau hasil assessment ternyata harganya sama dengan harga bursa.? Kan konyol banget kita.  Terus, gimana kalau pemegang saham pendiri mencoba dekati pemain hedge fund asing untuk goreng saham Vale. Bisa jadi sejumlah 20,7% saham itu akan dibeli asing dan efektnya harga akan melambung. Apa jadinya kalau harga market itu sebagai benchmark menentukan fair market value.  Tekor dua kali kita. Yang pesta asing.

Ketiga. Patut dipertanyakan mengapa ada pasal dalam UU Minerba tahun 2014 tentang pelepasan saham ke publik dianggap divestasi. Divestasi itu seharusnya hak negara. Dan valuenya tidak ditentukan oleh fair market value , tapi oleh replacement cost ( biaya investasi yang dikeluarkan sesuai harga buku). Mengapa ? karena selama mereka pegang konsesi kan mereka udah dapatkan value dari profit. Ini kan bumi Indonesia, Mereka kerja karena konsesi. Tidak seharusnya exit lewat bursa dianggap divestasi.

Keliatan sekali oligarki bisnis dan politik terlibat dapatkan cuan dari divestasi ini…cari uang mudah di Indonesai enak. Karena pejabatnya bego dan korup. Mau aja diatur oleh predator.

Jebakan pendapatan menengah atas.

 

Badan Pusat Statistik melaporkan pada Februari 2023 penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 83,34 juta orang (60,12 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 55,29 juta orang (39,88 persen). Jadi kalau ditotal angkatan kerja terserap 139 juta atau 51% dari total populasi. Selebihnya bukan pekerja. Bisa aja wirausaha, pengangguran dan ibu rumah tangga termasuk anak anak.

Berapa penghasilan dari pekerja Indonesia? Berdasarkan survey tahun 2023 yang dirilis Salary Explorer, gaji rata-rata pekerja di Indonesia bertengger di angka Rp 3.070.000 per bulan. Itu sudah memperhitungkan UMR jabotabek yang mendekati Rp. 5 juta dan pegawai BUMN dan PNS. Cobalah hitung kala satu keluarga terdiri dari dua anak dan 1 istri. Berapa pendapatan per kepala. Tinggal dibagi empat saja. itu jumlahnya kurang Rp 1 juta perorang/kapita.

Negara kita oleh bank Dunia dinilai menjadi negara berpenghasilan menengah atas alias upper middle income. Mari kita lihat hitungannya.  Menurut data BPS tahun 2022, PDB kita mencapai Rp 19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp 71 juta/tahun atau US$ 4.783,9 atau Rp. 6 juta/ bulan/kepala. Itu termasuk pengangguran incomenya segitu. Itu artinya juga kalau satu keluarga ada 4 orang. Maka penghasilan per keluarga minimal Rp. 24 juta/bulan.

Beda sekali kan dengan data survey pendapatan rata rata pekerja di Indonesia. Ya, karena angka PDB menghitung total pendapatan dibagi jumlah penduduk. Tentu didalamnya ada pendapatan pengusaha, yang 1 % dari populasi, dimana kekayaannya sama dengan 38% dari total populasi ( GINI Rasio). Namun kita patut bersukur. Berkat 1% populasi itu, negara kita terdongkrak menjadi negara dengan upper middle income. Keren ya. 

So mengapa kita disebut upper middle income. ? Itulah framing. World bank membuat framing tanpa melihat fakta dengan tujuan terbentuknya persepsi bahwa indonesia sudah hebat. Jadi tidak perlu ada lagi fasilitas untuk keringanan tarif dalam perdagangan international. Tidak perlu ada dana hibah. Tidak perlu ada keringanan bunga utang. Kan udah kaya… ada kemajuan, progres, bagus. Terus apa dampak struktural dari status Indonesai sebagai negara berpenghasilan menengah atas ? 

Pertama, Data 2010-2017 menunjukan Total Factor Productivity (FTP) Indonesia -1,5%. Bandingkan dengan Thailand mencapai 5,3%, Vietnam 5,8%, Filipina 4,1%, dan Kamboja 4,3%.  Tingkat produktifitas rendah ini akan menjadi beban ekonomi dan sosial bagi Indonesia untuk mempertahankan status negara berpenghasilan menengah atas.

Kedua. Satu satunya cara agar kita bisa pertahankan status sebagai negara berpenghasilan menengah atas  adalah meningkatkan FDI ( foreign Direct Investment). Apa iya investor Industri mau datang? Yang sulit. Mengapa? berdasarkan FTP, maka UMR sekarang ketinggian atau mahal banget. Data selama ini FDI lebih banyak dibidang SDA mining dan mineral,  yang tingkat serapan pekerja sangat rendah dibandingkan Industri.

Ketiga. Untuk mempertahankan status negara berpenghasilan menengah atas, kita akan dipaksa untuk terus menaikan UMR, Jaminan sosial dan lain lain. Apa yang terjadi? Maka investor yang punya pabrik akan hengkang dari Indonesia.  Pindah ke negara seperti Vietnam dan Philipina.

Keempat. Belajar dari 20 negara yang masuk middle income trap. Utang negara semakin besar dan akhirnya sulit untuk bayar. Kena debt trap. Mengapa ? karena faktor 1,2 dan 3, Pemerintah dipaksa melakukan sendiri expansi investasi lewat APBN. Rasio utang akan meningkat melewati pagu utang. Ini akan berdampak negatif  terhadap daya tahan APBN. Akhirnya kena debt trap yang berujung default.

***

Di China upah pekerja termurah yang tidak punya skill khusus seperti tukang sapu jalanan, tukang pembersih toilet, ART upahnya mencapai Rp. 5 juta perbulan. Di Hong Kong bisa mencapai Rp. 8 juta perulan. Upah minimun pekerja di China sekarang mencapai 7500 yuan atau Rp 15 juta. Di Hong Kong upah minimum HKD 10.100/bulan atau Rp. 21 juta.  Di austarlia, upah minimun perjam USD 23. Kalau 40 jam seminggu, itu artinya USD 920 atau Rp 13.800.000. Memang biaya hidup mereka mahal sekarang. Tapi biaya makan sehari mereka tidak akan menghabiskan satu jam upah kerja mereka. Jadi mereka bisa nabung untuk biaya rumah, pendidikan, kesehatan dan piknik.

Apakah upah China, Hong Kong dan Australia  itu mahal? dari sisi output, menurut saya lebih murah dari Indonesia. Mengapa ? Produktivitas tenaga kerja di Indonesia hanya sebesar US$ 13,1 per jam. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia berada di urutan ke-107 dari 185 negara. Data 2021 (ILO) Produktivitas pekerja kita  di bawah Singapura (US$74,15 per orang/ jam), Brunei Darussalam (US$55,92 per orang/ jam), Malaysia (US$25,59 per orang/ jam), dan Thailand (US$15,06 per orang/ jam). Apalagi dibandingkan dengan China, Hong Kong dan Australia.

Mengapa ?

Pertama. Walau pemerintah sediakan sekolah gratis dari SD-sampai SMU, tapi tidak bermutu. Di negara lain seperti China dan Australia sekolah negeri itu gratis tapi kualitasnya lebih baik dari swasta. Sementara kita yang kualitasnya tinggi harus bayar. Ya sekolah swasta. Rendahnya kualitas pendidikan bagi semua, membuat tingkat produktifitas juga rendah. Ini berdampak secara luas terhadap daya saing kita.

Kedua. Karena pendidikan tidak bermutu, maka industri kreatif juga tidak tumbuh di Indonesia. Sebagian besar ekonomi kita bersumber komoditas SDA, yang padat modal dan tenaga kerja kasar. Ini sangat rentan terhadap perubahan harga pasar international. Karena nilai tambahnya relatif rendah dibandingkan industri kreatif.

Ketiga. Kemiskinan itu karena kebodohan. Kebodohan karena rendahnya kualitas pendidikan. Kalau kualitas pendidikan tidak diperbaiki maka itu sama saja negara ini memelihara kemiskinan, dan memang kemiskinan diperlukan agar orang bego bisa memimpin

Solusi dari saya. 

Harus ada upaya serius memberbaiki Logistic Performance Index, Corruption Perception Index. Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Tapi itu bukan upaya mudah. 9 tahun Jokowi berkuasa. LPI Indonesia berada di peringkat ke-61. ICOR tahun 2022 pada level 6,24. Paling tidak kompetitif dari segi cost investment. Index korupsi termasuk terburuk dari rerata dunia.  Bahkan di ASEAN index korupsi kita tidak beda jauh dengan Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina. Kalah dengan Thailand ( 36)  Timor Leste (42). Vietnam ( 42). Malaysia (47). Singapura (83). 

Jokowi mewariskan madu dan racun. Madu, pujian world bank bahwa kita sukses masuk negara berpenghasilan menengah atas. Racun, segudang PR yang boleh dikatakan mission impossible bagi presiden berikutnya. Karena udah terlalu dalam kerusakannya, terutama soal CPI dan ICOR. Belum lagi GINI ratio sebesar 0,381. Itu sama saja 1% penduduk indonesia menguasai  38 % kekayaan national. Gini Ratio terkait penguasaan tanah di Indonesia yang mendekati angka 0,58, artinya hanya 1% penduduk menguasai 58% sumber daya agraria, tanah dan ruang.