Fakta, yang kaya semakin kaya..

 

Tidak ada masalah dengan likuiditas dan pasokan barang. Berapapun likuiditas tersedia. Mau pinjam berapapun ada uang. Mau barang apapun tersedia di pasar. Tapi masalahnya, berani bayar bunga tinggi engga? Berani bayar harga naik engga? Sementara pertumbuhan ekonomi masih positif, IDR menguat,  Angka indicator ekonomi makro ekonomi cerah. Kalau katanya ekonomi kita tidak baik baik saja, salahnya dimana ? tanya teman. 

Sebagai masyarakat kelas atas yang hidup dari rente, kamu tentu akan bingung dengan situasi ekonomi sekarang. Apalagi DPK perbankan diatas Rp. 5 miliar untuk nasabah seperti kamu jumlahnya terus bertambah. Makanya setiap kritik terkesan anomaly. Jarak kamu dengan kelas bawah semakin jauh. Karena kini DPK perbankan dari nasabah dibawah Rp 100 juta, jumlahnya  terus berkurang. Dan itu tentu  membuat semakin jauh empati kamu. 

Coba cerahkan saya. Tapi jangan opini sabun. Berusahalah objectif berdasarkan data. Pinta teman. 

Mesin ekonomi suatu negara itu terdiri dari Belanja domestic, produksi dan investasi.  Nah perhatikan fakta dan data. Lebih 50% PDB kita disumbang oleh belanja domestic. Daya beli melemah dengan ditandai oleh lebih banyak barang daripada uang di pasar, itu artinya deplasi. Dalam 38 tahun terakhir situasi deplasi hanya terjadi pada pada 1999 saat kita dilanda Krismon dan, 2020 saat ada pandemi COVID. Kalau kini terjadi deflasi 4 bulan beruntun, itu artinya kita sedang dalam pusaran krisis. Itu dirasakan kelas bawah. Bukan kamu.

Kemudian sector produksi drop. Itu ditandai dengan kontraksi nya index PMI Manufaktur. Kontraksi dua bulan beruntun yakni pada Juli (49,3) dan Agustus. Posisi PMI Manufaktur saat ini juga merupakan yang terendah sejak Agustus 2021. Peran bank sebagai channeling fund stuck. Undisbursed loan perbankan mencapai Rp 2.152,19 triliun. Padahal sector produksi penyumbang kedua terbesar terhadap PDB. Kamu tidak akan merasakan. Karena yang merasakan rakyat kecil dengan adanya gelombang PHK dan pengurangan kapasitas produksi sehingga banyak supplier UKM yang jatuh bangkrut.

Investasi lebih banyak ke sector moneter. BI rakus banget serap dana di pasar lewat kenaikan suku bunga. Makanya devisa kita meningkat. IDR menguat. Bukan karena surplus NPI tetapi karena hutang. Menkeu juga kerek bunga SBN. Rebutan likuiditas dengan BI dan perbankan.  Makanya bunga perbankan juga naik. Sementara LDR perbankan sudah diatas 86%. Memang tidak dirasakan oleh kamu yang kelas Atas. Kamu justru happy dengan suku bunga tinggi. Bisa dapat pasif income dari bunga SBN, SRBI, SVBI dan deposito. Tetapi tidak berlaku  bagi kelas menengah dan bawah, yang income nya terpenggal karena angsuran KPR naik, harga harga naik.

Ah apa iya begitu. Kan PDB kita positif. Kata teman. Ya jangan melihat PDB dari luar. Tetapi lihat ke dalam PDB. Mari kita lihat data. Ya data BPS aja. Biar tidak terkesan oposisi. Kelas menengah di Indonesia turun kasta sejak masa krisis Pandemi Covid-19. Pada 2019 jumlah kelas menengah di Indonesia 57,33 juta orang atau setara 21,45% dari total penduduk. Lalu, pada 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang atau setara 17,13%. Artinya ada sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah yang turun kelas. 

Nah 9,48 juta itu menjadi aspiring middle class. Kelas yang mendekati miskin. Data membuktikan aspiring middle class bertambah, dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,20% dari total penduduk, menjadi 137,50 juta orang atau 49,22%. Sementara angka kelompok masyarakat rentan miskin ikut nambah juga. Dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56%, menjadi 67,69 juta orang atau 24,23%. 

Artinya, PDB itu merugikan kelas menengah dan bawah. Sementara kelas atas bertambah. Bukan jumlahnya bertambah tetapi hartanya yang bertambah. Lihat data DPK perbankan. Nasabah  yang memiliki tabungan di atas Rp5 miliar justru cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Juli 2016 hingga Juli 2019 tercatat mengalami kenaikan sebesar 29,7% dan pada Juli 2021 hingga Juli 2024 kembali bertumbuh bahkan lebih tinggi yakni sebesar 33,9%.

Apakah Jokowi tahu soal ini? Tanya teman. Justru Jokowi sudah ingatkan sejak tahun 2023. Dia ingatkan kepada BI dan Menkeu soal kekawatirannya dengan pertumbuhan ekonomi 5% tetapi likuiditas terganggu. Karena dampaknya bisa menekan daya beli dan produksi yang pada gilirannya ekspansi sector real melambat. Tetapi tidak ada team relawan Jokowi yang bantu ingatkan ini dan ring 1 nya juga tidak peduli. Euforia engga jelas. Sementara pihak luar yang mengingatkan malah dituduh membenci dan nyinyir. Kan kasihan Jokowi jadi keliatan dungu dia.

Emang salah? Kaya miskin itu kan soal pilihan dan lagi orang kaya emang mudah. Ada kerja keras, kerja kreatif, dan tentu struggle. Jangan salahkan pemerintah kalau ekonomi justru merugikan orang miskin. Kata teman. 

Saya katakan, setiap kebijakan ekonomi adalah juga kebijakan politik. Tentu tidak mungkin memuaskan semua orang. Tetapi tentu juga tidak boleh hanya memuaskan segelintir orang. Rakyat engga maksa keadilan ekonomi seperti paham komunisme. Rakyat hanya butuh keadilan sosial atau keadilan proporsional.  Nah kalau itu tidak bisa di delivery pemerintah, ya resikonya bukan ekonomi tetapi politik. Rakyat akan menggulungnya. Di mana mana ya begitu. Old story…

***

Dalam kendaraan di lampu merah dan dalam keadaan macet. Ada pedagang asongan. Saya panggil pedagang asongan itu. Saya beli kacang. Dia sempat bingung. Karena uang Rp 50.000 engga ada kembaliannya. “ Kamu ambil aja kembaliannya. “ Kata saya. “ Terimakasih pak” katanya dengan suara lambat. Masih kaget dan bengong dia.

“ Apa engga ada tempat lain ya dagang. Cara dagang seperti itu kan beresiko. “ kata Lina sambil nyetir..

“ Jangan bicara begitu. Kata saya menoleh kesamping “ Hidup seperti mereka itu tidak punya pilihan banyak. Beda dengan kamu. “ sambung saya.

“ Beda apanya ?

“ Kamu engga pernah mikir bayar angsuran KPR. Gaji dan bonus kamu setahun bisa beli rumah seharga Rp 3 miliar. Sementara mereka untuk rumah kelas RSS saja tidak sanggup. Kalaupun sanggup harus KPR. Itupun angsuran nya senen kemis. Terpaksa kurangi kebutuhan pokok. Bahkan tanah sereal untuk bertani pun digusur demi kebun besar dan real estate. “Kata saya.

“ Ya pak..”

“ Kamu engga pusing soal tempat usaha dan pabrik. Karena sumber daya perusahaan menjamin itu. Sementara mereka tidak punya tempat usaha yang established dan negara tidak menjamin mereka. Mereka tidak mengeluh. Apapun mereka kerjakan untuk survival. Tetapi udah kerjapun kena PHK. Kadang usaha kaki lima pun digusur pula. “ Kata saya.

“ Maafkan Lina pak” kata lina.

“ Saya hanya mengingatkan kamu. Keadaan sekarang tidak baik baik saja. Jurang sikaya dan si miskin semakin melebar. Kita tidak bisa menguranginya. Karena  begiitulah design politik dan ekonomi. Tetapi kita bisa membantu secara psikologis lewat empati. Dengan cara membeli dagangan mereka. Kalau belum bisa sejahterakan buruh diatas UMR, jangan beri upah di bawah UMR. Kurangi gaya hidup hedonis yang bisa memperuncing kecemburuan social. “ kata saya.

“ Lina akan ingat terus itu pak. Maafkan Lina.” Kata Lina. Saya belai kepalanya. “ kamu dirut, pada dirimu visi pemegang saham diamanahkan. Jaga itu. Paham ya sayang..” Kata saya. Lina berlinang airmata.

Thematic Bond alternatif sumber pembiayaan

 

Dalam APBN ada yang disebut dengan mandatory spending.  Anggaran yang sudah ditetapkan oleh UU.  Siapapun presiden harus patuh. Engga bisa dikurangi sedikitpun. Engga bisa dialihkan sesukanya. Maklum, APBN itu milik rakyat,  bukan pemerintah. Apa saja anggaran itu ? alokasi belanja Pendidikan,  belanja Kesehatan,  dana desa; belanja pegawai, belanja infrastruktur, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa, pembayaran pinjaman  dan bunga, bantuan keuangan kepada partai politik. 

Total mandatory spending sangat besar. Sehingga praktis presiden tidak berdaya atau tidak leluasa kelola anggaran. Bayangkan saja. Dengan total R-APBN 2025 sebesar Rp. 3613,1 triliun, harus dikurangi Rp. 803,1 triliun untuk membayar utang dan Bunga sebesar Rp. 552,8 T. Dikurangi lagi untuk sektor pendidikan Rp. 723 triliun (20%), sektor kesehatan Rp. 197,8 triliun, dan dana desa sekitar Rp. 71 triliun. Sisanya tinggal Rp. 1.266,2 trilun atau 35% dari APBN. Itu belum termasuk mandatory spending lainnya. Makanya APBN defisit. Kalau tidak ada utang, ya pemerintah tidak bisa kerja.

Selama ini kita sering dengar bahwa pemerintah menarik utang itu untuk tujuan produktif, bukan konsumsi. Tetapi tidak jelas apa yang dimaksud dengan produktif. Karena nyatanya walau PDB meningkat, namun utang juga bertambah. Sementara tax ratio sebagai ujud produktifitas tidak meningkat. Kan semakin kabur retorika utang untuk produksi.  Jangan jangan itu hanya retorika politik sebagai alasan pemerintah menerbitkan SBN dan utang ke Lembaga multilateral. Mau bantah gimanapun, faktanya memang begitu.

Lantas bagaimana memastikan utang itu benar benar untuk produktif. Sebenarnya ada cara yang sudah lazim dalam skema investasi. Yaitu lewat penerbitan Thematic Bond  atau surat utang tematik. Apa sih bedanya dengan Bond atau SBN pada umumnya?  Sebelum saya jelaskan, ada baiknya kita pahami struktur APBN. Pada APBN itu ada pos pendapatan dan belanja.  Kita menganut cash basic atau program follow money. Artinya kita focus kepada pengeluaran aja. Sementara pendapatan menyesuaikan. Kalau ternyata pendapatan tidak tercapai, yang terjadi automatic adjustment dengan memperhatikan ambang batas defisit 3% terhadap PDB.

Defisit anggaran itu masuk dalam pos pembiayaan untuk berhutang. Nah, SBN dan utang di create untuk anggaran pembiayaan. Kita engga tahu pasti kemana utang itu disalurkan. Yang pasti uang hasil penjualan SBN dan utang itu dikelola langsung oleh Menteri keuangan dalam system perbendaharaan negara. Tentu sangat rumit dan politis untuk transfarance, apalagi mengetahui nya secara dedicated terhadap project yang katanya sector produktif.

Nah bagaimana dengan Thematic bond? Apa itu thematic bond? adalah surat berharga berpendapatan tetap yang diterbitkan untuk membiayai tema investasi tertentu, seperti proyek Pengembangan dan kemandirian Pangan, infrastruktur, renewel energy, fasilitas kredit UKM dan lain lain. Skema thematic bond ada dua jenis yaitu Use of Proceeds (UoP) dan  Key Performance Indicators (KPI) bonds. 

Skema UoP untuk proyek yang punya dampak langsung terhadap target yang diinginkan. Tentu banyak jenis program itu. Misal, kita ingin membangun daya tahan pangan lewat kemandirian. UoP Bond dipakai untuk membiayai pengadaan Warehousing ecommerce marke place di seluruh provinsi agar petani mendapat jaminan pasar dan likuiditas. Memperbaiki tata niaga dan supply chain pertanian dengan membangun agro industry, fertilizer dan alat mesin pertanian.  

Skema  KPI untuk proyek yang sudah established namun perlu berkelanjutan untuk tujuan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Banyak program untuk skema ini. Misal, mengembangkan program hilirisasi berskala industry dengan downstream yang luas. Potensi SDA mineral tambang kita sangat besar. Misal lagi, meningkatkan kualitas infrastruktur logistic berskala industry dan berkelas dunia. Potensi Indonesia sebagai hub logistic sangat besar. Maklum geopolitik kita bersinggungan dengan geostrategis asia pacific yang tumbuh pesat.

Thematic bond, ini bisa saja diterbitkan oleh Menkeu atau Badan pemerintah seperit INA, atau Pemda sendiri. Namun proses penerbitanya tidak lewat makanisme politik dengan DPR, sebagaimana SBN. Thematic bond harus diterbitkan lewat mekanisme pasar modal. Uji public sangat menentukan apakah bond itu marketable atau tidak. Setelah diterbitkan, masyarakat punya saluran untuk mengawasi langsung lewat system transparansi bursa. Dan tentu thematic bond akan jadi alternatif investasi yang secure..

Semakin baik kinerja bond, semakin punya nilai di market. High trust. Menjadi financial resource non budgeter. Tapi kalau kinerja Bond buruk, tentu akan di hukum oleh pasar itu sendiri. Value bond akan jatuh dan bisa jadi sampah di market. Jadi thematic bond itu sekaligus menguji sejauh mana pemerintah dikelola oleh orang  yang kompeten dan kredibel.

Membangkang terhadap konstitusi

 

Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan alasan sederhana. Yaitu memberikan ruang kepada rakyat atau civil society untuk menggugat adanya UU yang dibuat oleh DPR bersama sama dengan pemerintah. Mengapa? Karena dalam  demokrasi yang sehat, civil society dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam system kekuasaan. Jadi MK ini semacam Check and balance penguasa ( pemerintah dan DPR) di hadapan pemilik kekuasaan (rakyat) secara langsung.

Mengapa ? rakyat kan patuh kepada negara. Patuh bayar pajak dan trust terhadap IDR / mata uang. Patuh kepada Presiden. Bukan karena pemerintah dan DPR, tetapi karena adanya konstitusi atau UUD. Nah, tidak semua rakyat paham apa itu UU. Namun mereka bisa merasakan  keberaaan UU itu. Apakah mensejahterakan atau malah diperlakukan tidak adil. Kalau dirasa tidak adil. Ya  mereka ajukan gugatan atau Yudicial review ke MK. Itulah indahnya demokrasi. Ada cara terpelajar menggugat rezim tanpa harus chaos.

So, MK itu sebagai cara mengantisipasi adanya demokrasi liberal, yang bisa membunuh demokrasi lewat proses demokrasi.  Artinya jangan sampai DPR dan Presiden sebagai Lembaga Demokrasi justru menjadi pembunuh demokrasi, hanya karena mereka bersekongkol atau oligarki. Itulah dasar awal ceritanya proses terbentuknya MK di Amerika serikat, dalam kasus Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796.  Dan kemudian diterapkan  oleh Indonesia dalam amandemen UUD 45.

Kini hampir semua negara demokrasi punya Mahkamah Konstitusi, terutama ketika negara itu melaksanakan konsep OECD dalam hal demokratisasi ekonomi lewat Standard Government Financial Statistic. Mengapa? Karena sejatinya investor sama juga dengan rakyat pada umumnya. Mereka tidak percaya kepada presiden dan DPR. Mereka hanya percaya kepada konstitusi ( UUD) yang umunya sangat ideal dan pro demokrasi atas dasar keadilan bagi semua. Makanya kasus penolakan DPR bersama pemerintah  terhadap keputusan MK itu dianggap pembangkangan terhadap konsititusi. Itu berdampak negatif terhadap kurs dan yield surat utang negara. Ujungnya bisa distrust terjadap IDR dan SBN. 

Makanya ketika MK meloloskan Gibran sebagai Cawapres, walau disikapi denga pahit dan marah. Namun Partai pengusung capres dari Ganjar dan Anies serta civil society tidak bisa berbuat banyak kecuali mematuhinya. Walau kemenangan paslon Pragib dinilai tidak bersih. Keputusan MK memenangkan mereka. Tetap dipatuhi walau berat. Kalaupun ada kecurigaan keputusan MK di-intervesi oleh ketua MK, diuji bukan oleh pihak lain, tetapi oleh MK sendiri melalui Mahkamah Kehormatan MK. Dan itu harus dipatuhi. Tidak bisa dibanding atau digugat oleh Lembaga lain atau MA. Begitu seharusnya. Tegaknya Konstitusi adalah jaminan berdirinya negara.

Saya yakin DPR dan President paham sekali soal keberadaan MK ini, yang lahir dari Rahim reformasi. Hanya saja selama ini mereka bisa seenaknya membangkang terhadap konstitusi dengan cara mempermainkan konstitusi lewat proses demokrasi yang legitimasi. Tapi mereka lupa. Civil society di Indonesia itu uniq dan lebih banyak sabarnya. Namun tentu ada batas kesabarannya. Sekali bergerak tanpa dikomando mereka melawan. Maka jadilah Gerakan moral yang massive. Kalau pemerintah dan DPR tidak patuh terhadap keputusan MK, maka yang  terjadi, terjadilah. Chaos nasional. Ini bukan hanya soal politik tetapi soal ekonomi dan trust market. TNI pasti akan melindungi rakyat dan moncong senjata akan diarahkan ke istana. Rezim pasti jatuh! 

Mengapa Airlangga harus mundur?

 

Apa yang luar biasa dari GOLKAR ? tanya teman lewat Chat. Saya tidak mau reply. “ Yang luar biasa adalah Golkar itu partai realistis. Mereka tidak terjebak dengan idiologi, tetapi pragmatis. Apa itu ? kekuasaan adalah uang. Nggak penting berkuasa. Yang penting akses. Karena di era demokrasi langsung dan terbuka, akses kekuasaan bisa di utilize menghasilkan uang. Tetapi  tanpa skill dan kecerdasan bisnis engga mungkin bisa meng utilize nya. Salah salah bisa masuk penjara. “ Sambungnya. 

Sejak reformasi terutama tahun 2004 setelah usai amandemen UUD45, hampir semua elite Golkar adalah pengusaha. Tahun 2004, JK menjadi wapres. Agenda utama dia adalah rebut ketua Umum Golkar. Semua mendukung dia. Mengapa ? karena JK punya akses kepada kekuasaan. Dia bukan hanya Wapres tetapi memang punya share terpilihnya SBY sebagai presiden. Tahun 2009 Aburizal Bakrie yang ada di balik sukses terpilihnya SBY pada periode kedua, terpilih jadi ketua Umum Golkar. JK bisa terima itu. Dia tidak lagi jadi wapres. Ya posisi kekuasaan hilang, jabatan ketum Golkar juga lepas.  Biasa saja. Ini permainan.

Karena SBY tidak dengan jelas mendukung proses suksesi setelah dia usai dua periode. Para elite Golkar berusaha ingin tampil sebagai Capres. Tentu termasuk Ical berambisi jadi Presiden. Konflik internal terjadi. Akibatnya Golkar tidak solid dalam persiapan Pilpres. Elite Golkar minta Ical mundur sebagai Bakal Capres. Selanjutnya Golkar memilih Koalisi dengan Prabowo dalam pilpres.  Tetapi setelah  itu konflik internal antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono semakin meruncing. Sehingga sampai tahun 2016 terjadi dualisme Ketum Golkar. Konflik diselesaikan lewat  Munaslub pada 17 Mei 2016. Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Pada Munaslub ini memang ada peran JK yang juga Wapres  untuk terpilihnya SetNov. Itu reward atas peran Novanto yang bisa menggiring Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih dan bergabung pada Koalisi Indonesia hebat.

Dalam perjalanannya. Keberadaan Setnov yang juga ketua DPR, dinilai oleh Elite Golkar lebih condong kepada kepentingan sendiri. Tidak sepenuhnya loyal dengan pemerintah. Ini tidak sehat bagi rezim Jokowi. Disamping itu Setnov tidak bisa undertake 100% anggaran belanja partai sebagaimana Ical lakukan. Makanya elite Golkar tentu mendukung operasi menjatuhkan Setnov lewat kasus EKTP. Setidaknya mereka bisa sepenuhnya mengakses pemerintah. Walau karena itu susunan DPP Golkar ditentukan oleh Istana, termasuk Ketum Golkar terpilih Airlangga Hartarto.

Sukses Golkar sebagai pemenang Pemilu Nomor 2 pada 2024 karena hampir semua kader Golkar tajir selama Airlangga Hartarto sebagai ketua Umum Golkar. Mereka punya dana cukup untuk dapatkan kursi di DPR/ DPRD. Maklum kader Golkar semua terlatih sebagai pengusaha. Mereka jago dan berani meleverage kekuasaan mendatangkan uang. Setelah KPU resmi menyatakan Prabowo-Gibran unggul dalam Pilpres, ada indikasi Ketua Umum Golkar akan disingkirkan. Maklum Airlangga Hartarto itu Jokowiman. Kan mazhab politik Golkar kepada presiden, bukan mantan.  Walau Wapres dari Golkar, itu tidak dianggap sebagai pemegang kunci mengakses kekuasaan.

Bagi Prabowo, Golkar itu asset besar untuk menjamin stabilitas pemerintahannya. Maklum Golkar pemenang pemilu nomor dua. Pastilah Prabowo berusaha untuk kontrol Golkar sebagaimana yang dilakukan Jokowi sebelumnya. LBP membaca gelagat ini, makanya dia minta agar kader Golkar merapatkan barisan. Tidak memberikan peluang kepada pihak eksternal intervensi. Saya senyum aja. 

Ya kemarin sabtu, Airlangga mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Golkar. Politics is an adult game. And it only deals with business. Semua kader Golkar itu pengusaha dan mereka cerdas untuk tahu mana mantan dan mana presiden yang harus dipatuhi. Siapapun yang nanti terpilih sebagai Ketua Umum Golkar,  mereka adalah Prabowoman. Ini masalah cuan, boss. Dan bagi Prabowo ini soal kekuasaan.

***

“ Awalnya Golkar berencana mencalonkan Yusuf Hamka sebagai Bacagub Jakarta berpasangan dengan Kaesang. Setelah Golkar ajukan resmi pasangan tersebut, poster kedua pasangan ini cepat sekali terpasang di Jakarta. Namun setelah Airlangga mundur, Yusuf Hamka juga mundur sebagai Bacagub. Kenapa ? tanya Herman. Saat kami ngonrol santai sore hari.

“ Ya, itu bikin Gerindra engga nyaman. Maklum Cagub dari Gerindra, Dedy Mulyadi elektabilitas nya kalah dengan Ridwan Kamil, yang pernah jadi Walikota Bandung dan Gubernur Jawa Barat. Nah, saat PKS dan PKB dilobi Gerindra untuk bergabung ke dalam KIM. Itu artinya posisi Golkar tidak lagi sepenuhnya punya bargain dihadapan Gerindra.  Kalau bicara kepentingan Gerindra itu sama saja kepentingan Prabowo.“ Kata Doni.

“ Nah kan “ seru Abeng” sudah seperti Jenghis Khan. Surrender or die” Sambungnya.

“ Airlangga harus di end. Makanya, Ridwan Kamil kader Golkar digeser jadi Cagub Jakarta agar memuluskan Dedy Mulyadi sebagai Cagub Jawa Barat, yang akan berpasangan dengan kader Golkar. Rencana Memasangkan Yusuf Hamka dengan Kaesang harus dibatalkan. Itu jalan terbaik bagi Golkar kalau ingin terus bersama KIM yang di drive Prabowo “ Kata Doni.

“ Duh segitunya ya mainnya.” Herman kaget.

“ Ya Airlangga end dah. Karena dia bermain di luar platform Gerindra. Maklum bagi Gerindra, Pilkada serentak ini sangat penting untuk mengawal kepemimpin Prabowo sampai 2029. “ kata Abeng.

“ Terus Jokowi gimana perannya ? Tanya Herman.

“ Lu harus tahu. Prabowo itu mantan fungsionaris Golkar. Dia memang punya jejak kaki di Golkar. Walau Airlangga itu loyalis Jokowi, namun tidak sulit bagi dia untuk arahkan bahtera Golkar. Dan lagi dia sejak tahun 2003 udah ambisis jadi Presiden lewat konvensi Golkar. Kalah. Dia dirikan partai sendiri. Dan lewat partainya, dia bertarung lewat Plpres 2009, 2014, 2019, dan baru tahun 2024 jadi Presiden. Artinya dia punya ambisi personal. Mana mungkin Prabowo mau jadi boneka atau petugas Jokowi. " Kata Akhiat tersenyum.

" Dan setelah tanggal 20 oktober, Jokowi end. Engga ada kaki lagi mau bargain apapun di hadapan Prabowo. Apalagi Nama Wali Kota Medan, Bobby Nasution, muncul dalam sidang korupsi mantan Gubernur Maluku Utara. Sebelumnya kan beredar issue dari FB, ada kaitan dengan Airlangga dalam ekspor illegal tambang” Kata Abeng.

" Apalagi saya dengar katanya sebelum Airlangga mengundurkan diri dia sudah dapat info dari internal bahwa dia akan dipanggil oleh kejaksaaan. Berat banget tekanannya. Politik ya begitulah"  Akhiat menimpali. 

“ Duh, yang disasar sekarang bukan hanya Airlangga, tetapi juga Jokowi secara personal.” Herman melotot.

“ Ah itu hanya perminan. Kasus hukum itu hanya kartu, dan kartu dibuka, kasus lanjut atau engga tergantung deal. “ kata Abeng.

“ Lantas siapa Internal Golkar dibalk pengunduran diri Airlanga ?Tanya Herman.

“ Itu engga jauh dari peran JK. Kan yang punya kaki di Golkar hanya JK. Ponakan dia , Erwin Aksa kan Wakil Ketua umum Golkar. Hubungan PS dan JK kan bagus banget.” Kata Abeng. Di Golkar itu ada tiga orang yang memang dibina oleh JK cukup lama. Yaitu Agus Gumiwang, Bahlil dan Idrus Marham. “ Kata Abeng

“ Oh ya. Gimana ceritanya ? tanya herman.

“ Agus punya hubungan sangat baik dengan JK. Dia pendukung JK saat Pilpres 2014. Bahlil adalah aktifis HMI. Dia pernah jadi Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Sementara JK adalah tokoh yang paling besar pengaruhnya di KAHMI. Idrus Marham dia pernah jadi Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Kita semua tahu JK adalah Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia. Baik Agus maupun Idrus pernah jadi Menteri saat JK Wapres dari Jokowi. Keduanya sampai kini elite Golkar. Mereka bertiga ini yang secara shadow bekerja untuk kocok ulang DPP Golkar.” Kata abeng bergaya sotoy.

“ Oh gitu? Herman melotot. Kami semua tersenyum” Dan lagi ngapain sih kepo amat soal Golkar. Kita tunggu aja nanti setelah oktober. Setelah itu focus kepada ring 1 Prabowo kalau mau berteman dan cari peluang bisnis. Jokowi end dah..” kata Akhiat. Saya senyum aja dari tadi menyimak mereka omong.

Negara kalah melawan monster ekonomi.

 

Penjualan Lamborghini saat COVID mencapai rekor tertinggi. Ketika semua orang prihatin dan negara dihantam resesi karenanya. Pencapaian hasil seperti itu sungguh mengejutkan. Di situasi apapun orang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Ekonomi suram bukan karena ketegangan geopolitik, perang dagang antara China dan AS, pengaruh krisis  tahun 2008. Bukan itu akar masalahnya.  Bahwa sumber masalah adalah imbalance economy. Dan itu akibat kerakusan olikargi kapital yang sudah menjelma menjadi monster dan sangat berkuasa di hadapan negara manapun. 

Kita tidak membenci orang kaya. Tetapi tentu tidak menginginkan orang kaya menikmati fasilitas sistem keuangan untuk menyembunyikan kekayaan mereka. Laporan Financial Accountability, Transparency and Integrity (FACTI) bahwa jumlah kerugian negara akibat dari penghindaran pajak, mengalihkan keuntungan, korupsi sebesar USD 500 miliar setahun. $7 triliun kekayaan swasta tersembunyi di negara-negara tax haven, dan 10% PDB global tersembunyi di perbankan first class OFC. Operasi pencucian uang lewat lembaga keuangan mencapai USD 1,6 triliun per tahun, atau 2,7% dari PDB global.

Misal di Indonesia hanya putaran uang judi online saja mencapai USD 40 miliar atau sekitar Rp 600 triliun setahun. Itu baru Judol, belum lagi  putaran uang dari ilegal mining, ilegal logging dan smuggling. Padahal negara punya BIN dan BIA, PPATK. Sampai kini perang terhadap TPPU itu belum bisa dimenangkan. Padahal dampaknya telah membuat banyak rakyat bangkrut dan daya beli melemah. Maklum putaran uang sangat besar, dan tidak terjadi secara konvensional tetapi sifatnya sudah state capture. Mastermind nya ada pada jantung kekuasaan, yaitu oligarki. Senggama antara elite penguasa dan private.

Dari data tersebut diatas adalah fakta bahwa imbalance economy bersumber dari kerakusan segelintir orang, yang mengakibatkan ketidak adilan secara global. Imbalance economy mengacu pada distribusi sumber daya yang tidak adil di antara negara, organisasi, dan individu.  Perubahan iklim hanya memperburuk masalah ini. Hampir semua negara tidak punya uang cukup untuk melaksanakan program zero emisi dan MDGs. Karena sumber pajak semakin lama semakin berkurang akibat semakin canggihnya sistem digital API untuk mobilitas uang tanpa terlacak  dan bersembunyi dibalik ETF. 

Pada pertemuan para menteri keuangan G20 di Rio de Janeiro bulan lalu (25/7), semua aktivis lingkungan dan sosial sangat mendukung agenda pertemuan terkait dengan kerjasama global memajaki orang super kaya. Kerjasama ini tentu tidak terbatas kepada tarif, tetapi juga menindak lanjuti suspicious activity reports (SARs). SAR dibuat oleh lembaga keuangan di lebih dari 170 negara yang berperan dalam memfasilitasi pencucian uang dan kejahatan penipuan lainnya.  Tetapi agenda itu diveto oleh AS. 

Apa mau dikata. Walau para elite AS tahu bahwa uang lebih banyak nongkrong di sistem keuangan daripada di sektor produks. Namun AS sendiri tidak berdaya di hadapan orang super kaya. Mereka sadar dan merasakan sendiri bahwa dampak dari imbalance economy adalah kemiskinan, pengangguran. Itu AS yang sistem demokrasinya sudah solid. Apalagi negara lain yang demokrasinya masih nepotisme dan politik dinasti. Benar benar kekuasaan sudah dalam cengkraman orang kaya, yang siap menjarah sumber daya apa saja untuk memuaskan kerakusannya.

Keserakahan adalah jurang tak berdasar yang menguras tenaga dalam upaya tiada henti untuk memenuhi kebutuhan tanpa pernah mencapai kepuasan. Keserakahan dapat mengubah orang baik  menjadi monster yang kejam. Ini bukan soal uang tetapi soal hati. Solusinya adalah spiritual.

Future shock...

 

Dalam Ilmu ekonomi ada survey yang mengukur kondisi ekonomi secara objektif. Namanya Index PMI. Ini jelas berbeda dengan hitungan statistik pertumbuhan PDB yang bersifat umum. Index PMI berfocus kepada survey manufaktur. Yang di survey ada 5, yaitu pesanan, tingkat persediaan, produksi, pengiriman, dan tenaga kerja. Dari lima itu kalau index dibawah 50, maka itu artinya kontraksi alias tidak ada ekspansi atau bisa juga disebut masuk ke jurang resesi. Kalau diatas 50, artinya ekspansi. Ekonomi bergairah. 

Siapa yang melakukan survey Index PMI? yang jelas bukan tukang survei Elektabilitas Pemilu. Atau BPS. Tetapi Standard and Poor Global atau S&P Global. Lembaga ini dipercaya oleh semua kreditur dan investor dunia. Maklum mereka juga lembaga rating surat utang negara maupun korporat. Nah bagaimana dengan indeks PMI manufaktur Indonesia?. Data bulan Juli, index PMI berada di posisi 49,3. Artinya Indonesia resmi masuk resesi. Ini kali pertama sejak COVID kemarin atau 36 bulan lalu.

Pemerintah masih tidak percaya kalau kita masuk resesi. Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menyebut “anomali terjadi di Indonesia”. Ya disaat negara lain banyak negatif, malah data statistik menunjukan PDB kita tetap mengalami pertumbuhan positif. Disaat negara lain sibuk perangi inflasi, inflasi kita dibawah 3%, bahkan tiga bulan berturut turut kita deflasi. Sebenarnya itu karena effect masyarakat tidak cukup uang lagi untuk belanja. Dari data BKPM, laju pertumbuhan investasi terus meningkat. Tetapi mengapa kinerja sektor industri sangat buruk. Tahun 2002 sumbangsih sektor   industri terhadap PDB pernah menyentuh 32 persen. Sekarang hanya ada kurang dari 20 persen.  Artinya kita mengalami deindustrialisasi. 

Data ekspor mineral tambang kita sejak adanya program hilirisasi meningkat 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Itu semua export oriented.  Tapi mengapa kinerja IDR sangat buruk terhadap goncangan faktor eksternal. Terus terdepresiasi. Kita terus aja berusaha excuse melihat fenomena berkurangnya kelas menengah, PHK yang terus terjadi,  jutaan Gen Z yang nganggur, jatuhnya daya beli masyarakat. Antara angka fundamental ekonomi dan fakta bertemu dalam realitas bahwa kita sedang tidak baik baik saja.

Lantas apa yang terjadi sebenarnya ? Kalau anda berpengalaman di bursa. Hal ini sudah biasa. Data Peningkatan value saham di market dan data fundamental, tidak seiring sejalan. Ya anomali. Sebenarnya bukan anomali. Tetapi bullshit. Seperti yang terjadi pada bisnis dengan skema ponzy. Antara ponzi dan fraud sulit disimpulkan dalam bursa saham yang legitimate. Apalagi semua orang yang masuk bursa dianggap cerdas. Tahu kebohongan dibalik angka dan data hal yang biasa. Anda tidak pahami itu dan tetap optimis, anda akan jadi pecundang. Free entry free fall.

Negara yang sumber dananya bergantung kepada pasar, memang perlu terus memoles citra lewat influencer media massa dan pengamat. Karena sedikit saja rumor negatif, akan berdampak naiknya yield surat utang negara dan akhirnya jadi sampah. Akan berdampak kepada jatuhnya kurs rupiah dan terkereknya bunga SRBI. Makanya perlu energi besar untuk terus memoles neraca dan data statistik. Berusaha keras goreng bursa agar IHSG terus naik. Semua menteri dan staf KSP wajib mengkonter setiap kritik yang bernada pesimis. Kebenaran itu sulit, propaganda itu murah.

Yang jadi masalah sebagaimana sejarah pasar modal. Seperti halnya kejatuhan Enron dan Lehman. Yang pagi hari masih bluechip, sorenya pada sesi kedua perdagangan harga nya sudah sampah. Lebih murah daripada tissue toilet. Dalam situasi batas ilusi dan realita, bias. Apapun peringatan tidak akan ada artinya. Apapun kritik tidak akan didengar, bahkan kritik  akal sehat menjadi olok olok dianggap pesimis. Maka kita harus siap menerima future shock.  Bangun pagi baca berita, rupiah terjun bebas.  Bank collapse. Index bursa jatuh berkeping seperti pada Mey 1998. Dan juga terjadi di Wall Street New York tahun 2008.

Saya tidak menyalahkan Jokowi bila terpaksa harus menenteng para influencer dan youtuber datang ke IKN. Di tengah situasi minimnya investor IKN terutama Asing, dan mungkin juga frustrasi karena DPR tidak memberikan ruang perubahan APBN untuk tambahan budget IKN, bayangan IKN mangkrak sudah di depan mata. Sementata waktu tersisa Jokowi di Istana tinggal menghitung bulan. Jokowi perlu influencer dan youtuber untuk terus berkicau positif tentang IKN. Memang upaya useless untuk tujuan mengundang investasi. Tetapi setidaknya bisa mengantar Jokowi tidur nyaman barang sesaat, karena tahu future shock itu pasti terjadi. Hanya masalah waktu..Kita tidak bergerak ke arah negara maju.Tetapi berangsur angsur menepi di tengah arus kencang dunia yang bergolak. Menuju negara terbelakang.