Friday, April 19, 2024

Jaga stabiitas politik jaga kurs rupiah


 


Rupiah/USD  pada Juli 2011 Rp8.512,80. Tahun 2024 April Rp. 16.200. Itu artinya rupiah terdepresiasi hampir  50 persen. Analoginya tahun 2011 untuk 1 BigMc USD 3. Anda bayar dengan uang Rp. 50.000, dapat kembalian Rp. 24.464. Sekarang anda beri uang Rp. 50.000 hanya dikembalikan Rp. 1400 untuk 1 BigMac.  Uang Rp. 50.000 tahun 2011 lebih bernilai dari uang Rp. 50.000 sekarang. Sementara nyarinya sama saja susahnya. Artinya semakin tahun rupiah semakin melemah dan semakin banyak rupiah diperlukan untuk mendapatkan barang  dan jasa. Sampai disini paham ya.


Nah apa pasal?  Peningkatan DSR ( debt service ratio) dan fundamental yang tidak seimbang antara moneter dan fiskal, yang sangat rentan terjadi capital outflow dan  kurs mata uang IDR jadi weakness. Dampaknya dalam pasar uang adalah biaya intermediasi, suku bunga jadi mahal dan tentu sektor real jadi terhambat. Dalam kondisi tersebut pengaruh eksternal seperti  kenaikan suku bunga the Fed sebagai solusi moneter meredam inflasi di AS, faktor geopolitik, jadi pelengkap derita saja. Artinya tanpa ada kebijakan suku bunga tinggi AS, ekonomi kita tetap rentan.


Ada buzzer pengamat ekonomi berkata menghibur diri, bahwa  depresiasi nilai tukar dapat meningkatkan pendapatan ekspor dan output bersih. Itu juga tidak tepat untuk indonesia, untuk negara lain seperti China ada benarnya. Mengapa ? Salah satu alasannya adalah separuh ekspor Indonesia adalah pangan, produk pertanian, mineral, energi, dan produk primer lainnya. Barang-barang ini sering kali dalam mata uang dolar AS. Depresiasi rupiah dikaitkan dengan apresiasi dolar AS. Ketika dolar menguat, harga produk-produk primer itu jadi mahal dan mendorong menurunnya permintaan. Ketergantungan pada ekspor primer seperti CPO, batubara dan Crude oil membuat Indonesia rentan terhadap perubahan harga komoditas dunia. Jadi paham ya. Bahwa ekonomi Indonesia itu agak laen. 


Lantas bagaimana  pengaruh rupiah terhadap sektor perbankan dan perekonomian Indonesia. Teori ekonomi berpendapat bahwa harga saham sama dengan nilai sekarang yang diharapkan dari arus kas bersih masa depan, yang menyiratkan bahwa harga saham memberikan informasi tentang aktivitas ekonomi di masa depan. Hasilnya menunjukkan bahwa saham-saham secara agregat terkena depresiasi rupiah. Depresiasi satu persen akan menyebabkan keuntungan agregat turun hampir satu persen. Jika dilihat dari masing-masing sektor, hanya lima dari 62 sektor yang terkena depresiasi. Dari lima tersebut, tiga diantaranya bergerak di sektor perbankan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelemahan rupiah menurunkan profitabilitas perbankan.


Berbeda dengan saat krisis Lehman dan kebijakan pelonggaran kuantitatif  (QE)  AS , bank-bank di Indonesia  memperoleh keuntungan yang tinggi, memiliki likuiditas yang melimpah, dan memiliki rasio kecukupan modal melebihi 23 persen. Namun, karenanya perbankan terjebak potensi NPL. Karena 71 persen pinjaman bank disalurkan ke korporasi, dan 45 persen utang korporasi dalam mata uang asing. Tahun 2013 terjadi Taper tantrum menggambarkan lonjakan imbal hasil Treasury AS. Lonjakan ini diakibatkan oleh pengumuman Federal Reserve (Fed) mengenai pengurangan kebijakan pelonggaran kuantitatif di masa depan. Dampak dari taper tantrum adalah arus modal dari pasar negara berkembang seperti Indonesia  kembali ke AS dan mencetuskan gejolak keuangan. Akibatnya Bank terkena depresiasi nilai tukar melalui pinjaman korporasinya dan korporasi juga terkena depresiasi secara langsung. Dampaknya bisa terjadi financial distress baik perbankan maupun korporasi yang listing di bursa. Ini bisa sistemik.


Saat sekarang sudah ada indikasi korporate kesulitan likuiditas valas. Bahkan Eric Thohir memerintahkan  BUMN untuk borong cepat Valas untuk mengamankan cash flow pembayaran utang bermata uang asing.  Kawatir default. Saya tidak tahu dasar realitas di kepala Eric. Yang jadi pertanyaan. Apakah OJK melakukan pengawasan ketat terhadap standar  praktik manajemen risiko yang baik seperti mewajibkan bank untuk memiliki aset likuid dalam mata uang asing dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan valuta asing yang luar biasa selama periode 30 hari dan memperluas peraturan kehati-hatian perusahaan dalam bidang valuta asing untuk seluruh kewajiban valuta asing perusahaan.  


Mengapa ? 


Ingat, Utang luar negeri  Publik November 2023 terdiri dari utang pemerintah sebesar 192,6 miliar dolar AS. Swasta USD  Rp. 208,3. Total utang publik mencapai USD 400,9 miliar atau Rp. 6.495 triliun ( Kurs Rp. 16.200). Ini tidak kecil. Belum lagi walau SBN 85% dimiliki investor lokal namun mereka adalah perbankan dan dana pensiun yang sebagian besar SBN itu ditempatkan dalam skema repo kepada bank asing untuk mengamankan likuiditas. Artinya sama saja SBN itu sebagian besar dikuasai Asing. Ketika BI menaikan suku bunga, resiko SBN meningkat dan yield semakin tinggi. Untuk tennor 10 tahun sebagain benchmark, yield sudah mendekati 7%. Itu artinya terjadi pelepasan SBN di market.  Dampaknya kurs sulit untuk dikendalikan dan perbankan semakin bleeding terhadap resiko Repo SBN.


Solusi ?

Masalahnya sejak era Soeharto sampai sekarang tidak terjadi transformasi ekonomi dari komoditas primer ke Industri. Data menunjukan Ada korelasi positif yang besar antara harga ekspor Indonesia dan harga produk primer seperti besi, baja, aluminium, gas alam, kertas, tembaga, dan karet. Korelasi negatif antara harga ekspor Indonesia dan harga barang-barang elektronik seperti komputer, suku cadang komputer, telepon seluler, sirkuit terpadu, televisi, kamera, dan manufaktur padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, mainan, dan alas kaki. Dengan demikian, mengekspor lebih banyak produk manufaktur akan mengurangi paparan Indonesia terhadap guncangan nilai tukar perdagangan global. Artinya diversifikasi produk ekspor dapat mengurangi dampak guncangan harga.


Masalahnya di era Jokowi justru terjadi deindustrialisasi. Jadi, kedepan siapapun presiden harus mengkoreksi ini dan tidak bisa diteruskan kebijakan konyol sebelumnya. Indonesia harus mengikuti jejak Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam menarik investasi asing langsung (FDI) dari perusahaan multinasional (MNC) yang mencari platform ekspor yang efisien. Caranya ?  Perbanyak pasokan listrik berbahan bakar murah seperti PLTA, perluas dan perkuat pusat logistik, memberantas korupsi dengan serius, menghapus tataniaga yang mendistorsi market, menolak proteksionisme yang meningkatkan biaya input impor, berinvestasi pada sumber daya manusia, R&D dan mendorong kewirausahaan kreatif. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk fokus pada strategi ini, karena perusahaan multinasional berupaya melakukan diversifikasi ke luar Tiongkok akibat reformasi ekonomi China generasi ke tiga.


Dalam jangka pendek, please, Para menteri berhenti bicara yang kontraproduktif  membela rupiah lewat buzzer dan omong kosong lewat media massa. Focus jaga stabilitas politik. MK harus bijak. Jangan ada lagi akrobat keputusan yang membuat antar elite berseteru. Ayo bergandengan tangan menjaga negeri ini. Ingat, kalau terjadi resesi akibat kurs rupiah diluar kendali itu akan sangat lama proses recovery nya. Bisa 10 tahun kita kehilangan momentum bergerak ke depan. Yang jadi korban anak cucu kita. Pahami itu, Jangan turuti keras kepala…


***

Apakah pemerintah kawatir dengan melemahnya rupiah? Tanya Florence 


“ Kamu baca aja news dari media mainstream. Dari SMI, Airlangga, Eric, dan  Pak Fery , lainnya bicara  bicara dengan versi mereka masing masing. Itu mengindikasikan mereka benar benar panik “ kata saya.


“ Mengapa ? 


“ Sejak dua tahun lalu Menteri keuangan dan BI sudah antisipasi kejatuhan rupiah akibat kebijakan suku bunga AS yang berdampak keringnya likuiditas valas. Contoh, menteri keuangan terbitkan global Bond valas  3,2 miliar untuk antisipasi pembayaran Utang Luar negeri. Tidak efektif. Kemudian BI keluarkan instrumen operasi moneter jangka pendek untuk menarik modal asing (hot money) seperti SRBI, SVBI dan SUVBI, sejauh ini juga tidak mampu berbuat banyak kendati memberikan bunga tinggi pada para pemodal.


Begitu juga kebijakan repatriasi devisa melalui mandatori penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang sudah berjalan sejak Agustus tahun lalu, nyatanya kurang dipatuhi korporat seiring berakhirnya pesta harga komoditas yang mencapai puncaknya pada tahun 2022 silam. “

“ Jadi apa lagi yang dilakukan BI menahan kejatuhan rupiah ?

“ Ya BI masuk kepasar valas spot, forward dan pasar SBN. Tapi ini benar benar konyol. Karena yang dilawan itu pasar. Engga akan efektif. 


“ Kenapa ?


“ Dalam tiga bulan tahun ini BI udah kuras cadev usd 6 miliar. Tetap aja rupiah jatuh. Mau dilanjutkan terus ? Ya untung  pemain hedge Fund. Tahun lalu BI menghabiskan cadangan devisa sekitar US$12 miliar menahan kejatuhan rupiah. Tetap aja rupiah jatuh. Dan lagi intervensi pasar itu membuat likuiditas valas semakin ketat. Bisa jadi bank domestik kena dampak negatif yang bersifat sistemik. “ 


“ Apa agenda politik dibalik kejatuhan rupiah ini?


“ ah engga ada. Partai mana paham otaknya mengenai  bursa valas. Ini murni karena pemerintah terlalu kuat terhadap BI dan DPR memberi peluang itu. Padahal faktanya sampai dengan Februari 2024 utang luar negeri jatuh tempo usd 69,75 miliar. Lebih  tinggi dibandingkan Februari tahun lalu yang masih di posisi US$68,09 miliar. Ini yang menguras devisa dan rupiah semakin lemah. Konyol nya lagi. Udah begitu. Eh malah tambah utang luar negeri lagi. Jadi total ULN naik menjadi US$407,2 miliar. Tahun depan akan naik lagi pembayaran utang luar negeri. Jadi beban DSR sudah membuat retak fundamental ekonomi makro. “ kata saya.


“  Solusinya gimana ? Tanya Florence.


“ Ya satu satunya jalan adalah menaikan BI Rate agar pelemahan rupiah tidak berlanjut. Tetapi kalau BI Rate dinaikkan, pertumbuhan ekonomi ditarget 5% tidak akan tercapai. Daya beli masyarakat akan semakin tergerus, ekspansi bisnis akan kontraksi, kita masuk jurang resesi karena pengetatan ekonomi. Gelombang NPL akan membesar dan kebangkrutan massal tidak bisa dihindari” kata saya.


“ Duh jadi apa solusi yang kontrit” tanya Florence mulai kawatir.


“ Ya kerja realistis bukan politis. Pertama dari sisi fiskal, pangkas belanja sampai 40%. Batalin semua proyek PSN termasuk IKN. Hapus semua subsidi langsung. Itu untuk memastikan kredibel dan akurat. Kedua, dengan konsisten melaksanakan yang pertama, BI bisa hentikan intervensi moneter. Langsung naikan BI Rate. Itu akan aman selagi yang pertama dari segi fiskal dilaksanakan. Memang pahit namun  ekonomi kita bisa selamat. Jangan kepala Batu seperti elite Venezuela dan Argentina. Dah gitu aja.” Kata saya.

Thursday, April 18, 2024

Rencana Apple investasi di Indonesia.

 




CEO Apple Tim Cook hadir di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (17/4/2024) untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Pantauan Kompas.com, mobil yang membawa Tim Cook datang pukul 08.55 WIB di halaman belakang Kompleks Istana Kepresidenan. Tim yang didampingi oleh para stafnya kemudian turun dari mobil sedan hitam dan langsung membuat tanda "peace" menggunakan dua jari.  Semua media massa  berusaha meliput memberitakan dengan bombamdis seakan walau rupiah terpuruk namun reputasi investasi asing ke Indonesia tidak terpengaruh. Itu kesan yang ingin disampaikan ditengah keragu raguan hakim MK memutuskan sengketa Pilpres.


Saya akan berusaha membahas soal investasi Apple dan kemungkinan besar mimpi Indonesia menjadi hub investasi Apple di Asia Tenggara menggeser China. 


Pertama. Apple Inc adalah perusahaan AS yang tidak punya pabrik di AS. Mereka lahir dari soft design industri AS yang berfocus kepada research design technology dan value Industry dengan ongkos rendah dan laba berlipat.  Misal, di dalam perut product HP apple itu ada ratusan komponen yang dibuat oleh ratusan pamasok. Mereka para pemasok ini tergabung dalam management supply chain. Mereka beroperasi berdasarkan standar business apple dari sejak riset sampai pada much product ( produk massal). Mereka itu adalah industri ECI ( electronic components Industry). Proses produknya dari mengandalkan upah murah seperti casing, on/off instrument, baterai dan lain lain, sampai kepada high technology seperti microprosessor (CPU). 


Awalnya mereka bermitra dengan Foxconn di Taiwan. Namun sebagian besar pemasok dari China. Alasannya? ongkos supply chain dan kecepatan serta adopsi riset perusahaan China bisa mengimbanggi Apple. Itupun karena China sudah established dalam hal industri ECI ( electronic components Industry). Di AS untuk membuat 300 Kg material RRE butuh waktu 30 hari. India 45 hari. Jepang 40 hari. China hanya butuh waktu 3 hari. Itu sebagai pembanding. 


Kalau akhirnya Apple pindahkan sebagian proses produksinya ke Vietnam, itu  bukan karena China tidak menarik lagi. Tetapi karena Apple tidak bisa mereformasi bisnisnya yang mengandalkan upah murah. China tidak lagi berbisnis dengan upah murah. China sudah naikan upah 10 kali lipat sejak 10 tahun lalu.  Mengapa? industri ECI yang andalkan upah murah itu valuenya rendah. Beda dengan  ECI microprocessor. Itu nilai tambahnya sangat tinggi dan China tidak tergantikan. Apple tetap bergantung kepada China. Nah Kepindahan Apple ke Vietnam, sebenarnya mengikuti kepindahan industri ECI China yang sudah relokasi sejak 10 tahun lalu dengan motif upah murah. Yang invest di Vietnam bukan Apple tapi member supply chain Apple di China, yang totalnya mencapai USD 16 miliar.


Mengapa Industri ECI China relokasi ke Vietnam ? Pertama, sebagian besar  buruh Vietnam bisa  bahasa mandarin, sehingga mudah bagi China training mereka. Kedua. Produktifitas buruh Vietnam lebih tinggi dibandingkan negara Asean lainnya. Jadi walau upah relatif sama dengan Indonesia, tetap saja Vietnam lebih murah dari segi produktifitas. Ketiga. Pemerintah Vietnam memberikan keringanan pajak, insentif investasi, dan proses pendaftaran usaha yang sederhana, menciptakan lingkungan bisnis yang menarik bagi investasi asing. Contoh, Tata niaga yang aman dan bersih dari rente. Beda dengan Indonesia, setiap tata niaga pasti ada rentenya.


Kedua. Apple berusaha mendekati Indonesia, karena market mereka di Indonesia mencapai USD 2 miliar/tahun. Sementara market mereka di China sudah tergerus oleh pesaingnya dari Huawei. Apalagi fitur Huawei menyatu dengan telp satelite anti blank spot. Oppo, yang jago distribusi dan marketing. Jadi mengapa Cook ingin bertemu langsung dengan Jokowi, ya berharap proteksi dari serangan produck HP China, dengan iming iming indonesia sebagai bagian dari proses produksi Apple. Ya kalau melihat infrastruktur ECI indonesia, kita hanya kebagian buat casing dan packing aja.  Sementara ECI lainnya tetap dari China dan Vietnam, Itupun mereka minta bebas bea impor agar bisa bersaing denga produk China.


***

Masalah kita di Indonesia wawasan bisnis dan riset baik pemerintah maupun dunia usaha sangat rendah. Apalagi dalam situasi dunia yang berubah, pergeseran geopolitik dari sumber daya alam ke sumber daya manusia, yang juga pertarungan geostrategis yang tidak lagi soal hegemoni kawasan tapi udah bergeser kepada  hegemoni logistik. Kita masih gagap melihat fenomena ini. Karena pemerintah yang low class dan memunggungi Riset. Mari saya beri contoh kasus betapa low class nya menteri dan presiden kita:


”Waktu saya di Washington sebulan lalu, kita paparin (rencana transisi energi) mereka sudah iya, terus saya bilang, where is the money? Ao ao ngomong doang," papar Luhut dalam acara 'Hilirisasi dan Transisi Energi Menuju Indonesia Emas', Jakarta, dikutip Rabu (10/5/2023). Saya rasa itu bukan AS ngomong doang. Bisa jadi LBP salah menterjemahkan bahasa diplomasi. Kan kalimat diplomasi kalimat bersayap. Engga bisa diartikan secara harfiah.


Bisa saja Presiden AS Joe Biden mengungkapkan komitmen negara-negara G7 hasil inisiasi AS dan Jepang untuk mendanai percepatan transisi energi di Indonesia. Komitmen ini dituangkan melalui inisiasi Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dicetuskan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Selasa (15/11/2022). Bisa saja JETP itu “ Jadi Elo Tetap Patuh.” Artinya jangan noleh ke China. Patuh aja. Nah, elo akan dapat cuan USD 20 miliar dana JETP.


Terus ada lagi Adam Boehler CEO, US-DFC bertemu dengan LBP berjanji akan biayai pemindahan ibukota. Langsung sumringah. Biar tambah yakin dibentuklah dewan pengarah IKN, Tonny Blair dan Masayoshi Son. Eh ternyata omong doang juga. Itu mungkin salah pengertian. Maksudnya Boehler pindah ibukota, bukan Jakarta sebagai ibukota dipindahkan. Tapi kiblat indonesia pindah ke Washington. Nah Indonesia akan dapat uang USD 30 miliar.


Singapore minta supaya kita ekspor listrik dari energy bersih, Duh LBP langsung ngomong dengan Media massa. Kita akan supply listrik Tenaga Sampah (PLTS) ke Singapore. Padahal yang dimaksud Singapore Energy bersih itu bukan PLTSampah tetapi PLTSurya. Singapore hanya perlu lahan luas di Indonesia untuk pasang panel dan listriknya disalurkan ke Singapore lewat kabel bawah laut. Dengan itu Industri panel listrik singapore bisa hidup dan untung. “ Brengsek loh” Kata LBP menolak rencana Singapore. Batal lagi.


Elon Musk mau invest di Indonesia.Duh senangnya. LBP langsung sesumbar .Tesla akan pindahkan pabrik EV dan Baterai ke Indonesia, Itu investasi triliunan. Media massa gancar beritakan. Eh salah lagi. Maksud Elon Musk, “ gua hanya pindahin pabrik doang ke Indonesia, jual EV ke pasar indonesia. Tetapi duitnya dari bank di Indonesia. “ Ah brensgsek loh. Gagal lagi. Akhirnya Elon pindahin markas ke Malaysia, negara yang sudah ada pabrik katoda baterai. ELon tinggal bangun pabrik body EV doang.


Memang diplomasi itu ilmu yang rumit dan perlu talenta hebat.  Perlu banyak membaca dengan literasi luas dan kuat. Engga semua orang bisa. Nih ada cerita. Agus salim, saat konfrensi Meja Bundar, dia merokok lisong di tengah ruangan. Pihak Belanda yang ikut dalam konferensi tegor keras. “ Eh orang kampung! Teriak diplomat Belanda. “ Bau rokok kamu. Jaga etika ! Tambahnya.


Agus Salim menjawab “ Mengapa tuan membenci aroma rokok ini. Padahal dalam rokok ini ada tembakau, cengkeh dan lada. Bukankah tuan datang menjajah Indonesia karena rempah rempah itu. Kalau tidak suka aromanya ya hengkang dari Indonesia.” Tiga diplomat lain dari AS, Swedia dan Inggris tersenyum dan tertawa, seraya mengacungkan jempol “ Smart diplomasi..” Kata mereka. Tapi itu karena pemimpin masa lalu kita rendah hati dan doyan baca buku,  bukan doyan omong yang engga boleh dikritik. Lah sekarang, orang kritik mengingatkan, malah disuruh keluar dari Indonesia. Pas kena kasus Tataniaga Timah, bilang ini pelajaran mahal bagi Indonesia. Padahal udah diingatkan berkali sejak beberapa tahun lalu betapa brengseknya pengelolaan SDA kita. Eh aktifis  yang kritiis malah dikriminalisasi.

Tuesday, April 2, 2024

Mega Skandal Korupsi..

 




Berikut adalah deretan mega korupsi di Indonesia era Reformasi, yang diantaranya adalah  Kasus TPPI  sebesar Rp.37,8 triliun. Kasus Jiwasraya. Kerugian negara mencapai Rp. 16 triliun. Kasus ASABRI, merugikan negara mencapai Rp. 21 triliun. Kasus Tol MBZ, indikasi kerugian keuangan negara pada proyek senilai Rp13,5 triliun. Kasus BTS, diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 8 triliun dari Rp 10 triliun. Semua pelaku terbukti sah di pengadilan bersalah. Dikenakan hukuman berat.  Itu kasus yang terekam lewat media massa. Sudah menjadi konsumsi publik. 


Tetapi ada juga kasus yang tidak jelas siapa pekakunya. Kalaupun ada hanya menyasar pihak yang tidak mengungkapkan secara significant. Seperti laporan PPPATK pada tahun 2023, menegaskan soal transaksi janggal Rp 300 triliun. Kasus impor emas ilegal mencapai Rp 189 triliun. Kasus Indosurya mencapai Rp. 181 triliun. Ekspor 5,2 juta ton ilegal nikel ke China. Diduga merugikan negara mencapai Rp 14,5 triliun.  Itu belum termasuk investasi bodong yang mencapai Rp. 139 triliun dan Ilegal judi Rp. 150 triliun. Teranyar kerugian negara atas Tata niaga Timah sebesar Rp. 271 trillun dan kasus fraud nasabah LPEI,  yang berdampak kerugian LPEI mencapai Rp. 18,1 triliun. 


Bayangkan di Malaysia kasus MD1 sebesar 50 miliar ringgit atau Rp 177,5 triliun, PM jadi pesakitan. Dan banyak elite yang masuk bui. Sementara kita jumlahnya sangat besar. Korupsi di Malaysia itu hanya secuil dibandingkan dengan di Indonesia.  Di era SBY kasus Century Gate hanya Rp. 12 triliun tumbang Partai Demokrat. Kasus EKTP hanya USD 400 juta. Ketua Umum Golkar masuk bui. Mengapa skala kejahatan korupsi di Indonesia dari tahun ketahun era Jokowi ukurannya terus membesar. Sepertinya modus korupsi sangat subur. Sehingga terjadi moral hazard ? Jawabannya sederhana. Yaitu lemah nya kontrol terhadap pelanggaran tindak pidana pencucian uang.


Gerbang pertama aliran uang haram dari hasil korupsi itu adalah perbankan dan pasar modal. Perbankan dan Non Bank sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah mengawasi lalu lintas pencucian uang tidak sepenuhnya menerapkan standar kepatuhan  DD KYC.  Bisa juga karena kesenjangan peraturan dan kelemahan budaya moral dan etika yang mencolok dalam sektor keuangan. Bisa jadi uang haram itu menjadi sumber daya cash flow bagi bank-bank terlilit NPL yang  bersembunyi dari window dressing. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas antar bank didanai oleh uang yang berasal dari uang haram, dan bank-bank tertentu sebenarnya diselamatkan dari dana ilegal. Moral hazard.


Dampak dari skandal korupsi gigantik itu bukan hanya masalah uang; ini tentang dampaknya terhadap masyarakat. Pencucian uang sangat terkait dengan budaya korupsi dan hidup hedonisme dan money politk, termasuk toxin bagi penegak hukum. Kegagalan untuk meminta pertanggungjawaban kepada mastermind imemberikan pesan yang mengecewakan, di mana sebagian orang percaya bahwa uang dapat membeli impunitas, bahkan membeli kekuasaan.


Kenyataan pahit dalam industri perbankan dan keuangan, adalah mereka gagal menjadi agent of development. Mereka justru menjadi bagian dari rente perputaran uang haram, sehingga menyuburkan TPPU.  Skandal mega korupsi merupakan pengingat akan pentingnya memberantas aliran uang haram, karena konsekuensi dari menutup mata akan berdampak luas dan merugikan sistem keuangan dan masyarakat secara keseluruhan. Dan bisa memicu meluasnya rasa ketidak adilan sosial bagi masyarakat miskin. Ini bisa berdampak chaos politk dan sosial, distegrasi bangsa terancam.


Dengan adanya Kasus Skandal mega korupsi itu, sudah sangat mendesak pentingnya perubahan sistemik di sektor perbankan. Mengapa ? Ada kebutuhan untuk pengawasan peraturan yang lebih kuat, budaya perusahaan yang mengutamakan etika dibandingkan keuntungan, dan peningkatan perlindungan bagi pelapor. Pada akhirnya, financial knowledge berkaitan dengan operasi money laundry harus menjadi senjata paling ampuh melawan aliran dana korupsi dan pembelajaran dari skandal ini harus menjadi katalisator perubahan. Semoga.