Apakah negara kita dikelola lewat lobi?

 

Pengantar. 

Tulisan ini membedakan dua pola ideal-tipikal dalam pengelolaan negara: “negara intel” (intelligence-driven state) dan “negara lobi” (lobby-driven state). Keduanya tidak dimaksudkan sebagai kategori hitam-putih, melainkan spektrum yang membantu menjelaskan bagaimana informasi dikumpulkan, diproses, dan dipakai dalam pengambilan keputusan publik. 

Argumen utama esai ini adalah ketahanan kebijakan dan kualitas keputusan sangat ditentukan oleh kekuatan kelembagaan dalam memproduksi dan memverifikasi informasi. Negara yang bertumpu pada sistem intelijen profesional dan mekanisme analitik yang akuntabel cenderung lebih konsisten dan resilien. Sebaliknya, negara yang terlalu bergantung pada pengaruh pelobi berisiko mengalami distorsi kebijakan (policy capture) dan volatilitas arah strategis.

Pendahuluan

Dalam literatur ekonomi-politik, kualitas kebijakan publik berkorelasi erat dengan kualitas institusi dan arsitektur informasi yang menopangnya (North, 1990; Acemoglu & Robinson, 2012). Negara modern beroperasi dalam lingkungan yang kompleks—ditandai oleh asimetri informasi, kepentingan beragam, serta tekanan geopolitik. Karena itu, sumber dan tata kelola informasi menjadi krusial: apakah negara mengandalkan kapasitas internal (intelijen, birokrasi analitik) atau input eksternal (lobi, advokasi kepentingan) sebagai dasar keputusan.

Negara Intel (Intelligence-Driven State)

Yang dimaksud dengan “negara intel” adalah sebuah negara yang membangun kekuatannya dari dalam—dengan memusatkan pengumpulan dan pengolahan informasi pada kapasitas internal yang terlembagakan. Di dalamnya, badan intelijen, unit analisis kebijakan, dan birokrasi profesional bekerja secara terintegrasi, bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan.

Dalam sistem seperti ini, keputusan tidak ditentukan oleh figur, melainkan oleh prosedur yang impersonal dan terstandar. Kelembagaan menjadi pilar utama, memastikan bahwa arah kebijakan tidak bergantung pada siapa yang berkuasa, melainkan pada bagaimana sistem bekerja (North, 1990). Informasi diproses melalui siklus yang disiplin—mulai dari pengumpulan, verifikasi, analisis, hingga diseminasi—sehingga setiap keputusan memiliki basis data yang teruji (Lowenthal, 2017).

Lebih jauh, kekuatan negara intel juga terletak pada mekanisme akuntabilitas dan pengawasan. Lembaga intelijen tidak berjalan tanpa kendali, melainkan berada dalam kerangka pengawasan legislatif dan independen, untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan (Gill, 2016). Di atas semua itu, kebijakan yang dihasilkan bertumpu pada prinsip evidence-based policy, yaitu penggunaan data lintas sumber dan metode sebagai dasar pengambilan keputusan yang rasional dan terukur.

Konsekuensinya, negara dengan karakter seperti ini cenderung memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap guncangan eksternal. Keputusan yang diambil tidak mudah terombang-ambing oleh tekanan sesaat, melainkan didasarkan pada penilaian risiko yang komprehensif dan terstruktur (Waltz, 1979). Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kekuatan sejati negara intel bukan pada apa yang tampak di permukaan, tetapi pada kedalaman sistem yang bekerja di belakangnya.

Negara Lobi (Lobby-Driven State)

Yang dimaksud dengan “negara lobi” adalah kondisi ketika arus informasi yang membentuk kebijakan publik tidak lagi bersumber utama dari kapasitas internal negara, melainkan didominasi oleh input eksternal—khususnya dari pelobi dan kelompok kepentingan. Dalam batas tertentu, praktik lobi merupakan bagian yang sah dalam sistem demokrasi representatif, karena menjadi kanal bagi berbagai kepentingan untuk disuarakan (Baumgartner et al., 2009).

Namun persoalan muncul ketika akses dan pengaruh menjadi tidak seimbang. Dalam situasi seperti ini, proses kebijakan berisiko mengalami distorsi. Kelompok tertentu dapat melakukan policy capture, yaitu mengarahkan kebijakan demi kepentingan sempit mereka sendiri, bukan kepentingan publik yang lebih luas (Stigler, 1971; Olson, 1965). Pada saat yang sama, pemerintah dapat terjebak dalam asimetri informasi, bergantung pada data dan narasi yang disediakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil kebijakan.

Kondisi ini sering kali berjalan seiring dengan personalisasi kekuasaan, di mana keputusan tidak lagi bertumpu pada prosedur dan sistem, melainkan pada jaringan, kedekatan, dan pengaruh individu. Akibatnya, arah kebijakan menjadi mudah berubah—volatil, mengikuti dinamika tekanan dan negosiasi yang terus bergeser.

Dalam situasi ekstrem, dominasi lobi tidak hanya memengaruhi keputusan jangka pendek, tetapi juga mengaburkan kepentingan publik secara keseluruhan. Negara kehilangan kapasitasnya untuk merumuskan visi jangka panjang, karena kebijakan lebih banyak menjadi hasil kompromi kepentingan daripada perencanaan strategis yang terukur (Rodrik, 2000).

Dinamika Informasi dan Kualitas Keputusan

Perbedaan utama kedua model terletak pada rantai nilai informasi. Negara intel: data diperoleh melalui kanal beragam (intelijen, statistik resmi, riset independen), diverifikasi, lalu diolah menjadi intelijen kebijakan. Negara lobi: data banyak berasal dari pihak berkepentingan; verifikasi sering tidak memadai; risiko bias meningkat. Literatur kebijakan publik menekankan pentingnya triangulasi sumber dan standar analitik untuk meminimalkan bias (Dunn, 2018).

Risiko Distorsi dan Ketahanan

Negara yang dibangun di atas fondasi kelembagaan yang kuat pada dasarnya memiliki semacam buffer—penyangga institusional—yang membuatnya lebih tahan terhadap berbagai guncangan, baik yang berasal dari dinamika ekonomi seperti volatilitas harga komoditas, maupun tekanan geopolitik yang tidak menentu. Dalam sistem seperti ini, kebijakan tidak mudah berubah arah hanya karena tekanan sesaat, karena ia ditopang oleh prosedur, data, dan mekanisme pengambilan keputusan yang relatif stabil.

Sebaliknya, ketika negara semakin bergantung pada pengaruh lobi, ruang kebijakan menjadi lebih rentan. Arah keputusan cenderung terdorong ke kepentingan jangka pendek (short-termism), di mana kebijakan dirancang untuk mengakomodasi keuntungan kelompok tertentu, bukan kepentingan publik yang lebih luas. Dalam situasi yang lebih dalam, dapat terjadi regulatory capture, yaitu ketika regulator justru berada di bawah pengaruh industri yang seharusnya diawasi (Stigler, 1971).

Dampak akhirnya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan politik. Ketika publik mulai melihat bahwa kebijakan dapat “dibeli”, maka yang tergerus adalah kepercayaan terhadap negara itu sendiri. Erosi kepercayaan ini perlahan melemahkan legitimasi pemerintah, dan pada titik tertentu dapat mengganggu stabilitas jangka panjang yang justru ingin dijaga.

Ideologi, Legitimasi, dan Desain Institusi

Negara yang memiliki kerangka ideologis dan tujuan kebijakan yang jelas cenderung membangun institusi yang konsisten untuk mencapai tujuan tersebut (Acemoglu & Robinson, 2012). Ideologi di sini bukan sekadar doktrin, melainkan arah normatif yang menuntun desain kebijakan. Tanpa arah yang jelas, negara lebih rentan bergeser ke personalisasi kekuasaan dan pragmatisme jangka pendek, membuka ruang lebih besar bagi pengaruh lobi.

Implikasi Kebijakan

Penguatan kapasitas intelijen sipil dan analitik kebijakan memerlukan investasi yang signifikan, baik dalam pengolahan data, pengembangan metodologi, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas. Dengan demikian, interaksi dengan pelobi dapat terdokumentasi secara sistematis dan diawasi secara transparan (OECD, 2021).

Selain itu, perlu dibangun mekanisme checks and balances melalui sistem pengawasan legislatif dan partisipasi publik terhadap lembaga intelijen, guna mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. Kebijakan publik juga harus berbasis bukti (evidence-based policy), dengan standar minimal dalam penggunaan data, pelaksanaan uji dampak (impact assessment), serta evaluasi berkala.

Terakhir, diversifikasi sumber informasi menjadi penting, tidak hanya mengandalkan data resmi pemerintah, tetapi juga melibatkan kontribusi akademisi, think tank, dan lembaga riset independen sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif.

Kesimpulan

Dikotomi “negara intel” dan “negara lobi” membantu menjelaskan bagaimana negara memproduksi pengetahuan untuk bertindak. Bukan berarti negara harus meniadakan lobi—karena itu bagian dari proses demokratis—melainkan menempatkannya dalam kerangka yang transparan dan seimbang. Intinya, kekuatan negara modern terletak pada kualitas institusi dan tata kelola informasinya. Semakin kuat sistem yang mengelola informasi, semakin kecil ketergantungan pada figur dan tekanan sesaat—dan semakin tinggi ketahanan kebijakan terhadap guncangan.

Referensi

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown.  Baumgartner, F. R., Berry, J. M., Hojnacki, M., Kimball, D. C., & Leech, B. L. (2009). Lobbying and Policy Change: Who Wins, Who Loses, and Why. University of Chicago Press.  Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis (6th ed.). Routledge.  Gill, P. (2016). Intelligence Governance and Oversight. Routledge.  Lowenthal, M. M. (2017). Intelligence: From Secrets to Policy (7th ed.). CQ Press. North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.  OECD. (2021). Lobbying in the 21st Century: Transparency, Integrity and Access. OECD Publishing. Olson, M. (1965). The Logic of Collective Action. Harvard University Press.  Rodrik, D. (2000). “Institutions for High-Quality Growth: What They Are and How to Acquire Them.” Studies in Comparative International Development, 35(3).  Stigler, G. J. (1971). “The Theory of Economic Regulation.” The Bell Journal of Economics and Management Science, 2(1).  Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics. Addison-Wesley. 

Model Pertumbuhan AS Vs China

 

Pengantar.

Essay ini membahas perbandingan model pembangunan ekonomi China dan United States sebagaimana dianalisis oleh John Ross. Fokus utama terletak pada keberhasilan China dalam pengentasan kemiskinan secara masif serta penolakannya terhadap paradigma “trickle-down economics” yang dominan di Barat. 

Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat menunjukkan kecenderungan konsentrasi manfaat pada kelompok berpendapatan tinggi, yang berimplikasi pada meningkatnya ketimpangan dan ketidakpuasan sosial. Kajian ini menempatkan kedua model dalam kerangka ekonomi politik untuk memahami implikasi jangka panjang terhadap stabilitas sosial dan legitimasi sistem ekonomi.

1. Pendahuluan

Selama beberapa dekade terakhir, perdebatan mengenai efektivitas model pembangunan ekonomi semakin mengemuka, terutama dalam konteks perbandingan antara China dan Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak lagi cukup dinilai dari agregat output, tetapi juga dari distribusi manfaatnya. Dalam konteks ini, analisis John Ross menjadi relevan karena menyoroti perbedaan mendasar dalam pendekatan kedua negara terhadap pembangunan dan distribusi kesejahteraan.

2. Model Pembangunan China.

Sejak reformasi ekonomi tahun 1978, China telah menjalankan strategi pembangunan yang menggabungkan mekanisme pasar dengan intervensi negara yang kuat. Salah satu capaian paling signifikan adalah keberhasilan mengangkat sekitar 850 juta penduduk keluar dari kemiskinan ekstrem. Capaian ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga efektivitas kebijakan redistribusi dan pembangunan berbasis negara.

Berbeda dengan pendekatan laissez-faire, China secara aktif mengarahkan investasi ke sektor produktif, membangun infrastruktur skala besar, menjaga stabilitas harga dan lapangan kerja. Dalam kerangka ini, negara tidak berperan sebagai pengamat, melainkan sebagai aktor utama dalam orkestrasi pembangunan ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan tidak dibiarkan mengalir secara alami ke bawah, tetapi secara aktif didistribusikan melalui kebijakan publik.

3. Penolakan terhadap Paradigma “Trickle-Down”

Paradigma “trickle-down economics” berasumsi bahwa pertumbuhan yang dinikmati oleh kelompok atas pada akhirnya akan “menetes” ke lapisan masyarakat bawah melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan konsumsi. Namun, John Ross menilai bahwa China secara eksplisit menolak pendekatan ini.

Sebaliknya, China mengadopsi pendekatan, pro-poor growth  yaitu redistribusi melalui kebijakan fiskal dan investasi publik. Kontrol terhadap sektor strategis. Dengan demikian, distribusi hasil pembangunan tidak diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, tetapi menjadi bagian dari desain kebijakan.

4. Model Amerika Serikat.

Sebaliknya, di Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Sebagian besar manfaat pertumbuhan terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi, khususnya 10% teratas. 

Fenomena ini berkaitan dengan deregulasi sektor keuangan , globalisasi yang menguntungkan kapital besar dan stagnasi upah kelas menengah. Akibatnya, terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga sosial dan politik, termasuk meningkatnya polarisasi dan ketidakpuasan terhadap sistem.

5. Implikasi Ekonomi Politik

Perbedaan model ini memiliki implikasi yang luas:

5.1 Stabilitas Sosial

Model China, dengan distribusi yang lebih merata, cenderung menghasilkan stabilitas sosial yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketimpangan di Amerika Serikat berkontribusi pada meningkatnya ketegangan sosial.

5.2 Legitimasi Sistem

Keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas memperkuat legitimasi pemerintah di China. Di sisi lain, persepsi ketidakadilan ekonomi di Amerika Serikat dapat melemahkan kepercayaan terhadap institusi.

5.3 Daya Tahan Ekonomi

Distribusi pendapatan yang lebih merata dapat memperkuat konsumsi domestik dan ketahanan ekonomi. Sebaliknya, konsentrasi kekayaan dapat membatasi daya beli mayoritas populasi.

6. Diskusi Kritis

Untuk dapat mengadopsi model China, terdapat tantangan mendasar, yaitu dominasi negara dalam pengelolaan pasar yang berpotensi mengurangi transparansi. Oleh karena itu, jika Indonesia ingin meniru pendekatan tersebut, diperlukan kepemimpinan di seluruh level yang memiliki kompetensi tinggi dan integritas di atas rata-rata. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi menjadi prasyarat utama. Tanpa fondasi tersebut, model ini justru berisiko melahirkan state capture, di mana kekuasaan ekonomi dikuasai oleh kelompok tertentu.

Sebaliknya, untuk mengadopsi model United States, tantangan utamanya terletak pada ketergantungan yang tinggi terhadap mekanisme pasar dan demokratisasi di berbagai sektor. Dalam konteks ini, apabila Indonesia ingin meniru model tersebut, maka investasi pada sektor pendidikan dan riset harus menjadi prioritas. Tingkat literasi masyarakat perlu ditingkatkan melampaui rata-rata negara berkembang, sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas melalui sistem meritokrasi.

Dengan demikian, perdebatan tidak semata-mata terletak pada pemilihan satu model tertentu, melainkan pada pemahaman terhadap trade-off yang melekat pada masing-masing pendekatan

7. Kesimpulan

Analisis John Ross menegaskan bahwa perbedaan utama antara China dan Amerika Serikat terletak pada cara distribusi hasil pertumbuhan. China berhasil mencapai pertumbuhan inklusif melalui intervensi negara yang terarah, sementara Amerika Serikat menghadapi tantangan ketimpangan akibat dominasi paradigma “trickle-down”. Dalam konteks global yang semakin kompleks, keberhasilan suatu model tidak hanya ditentukan oleh tingkat pertumbuhan, tetapi oleh kemampuannya dalam menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

Penutup

Pertumbuhan ekonomi tanpa distribusi yang adil berpotensi menciptakan ketidakstabilan.Sebaliknya, pembangunan yang inklusif dapat menjadi fondasi bagi keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, perdebatan mengenai model pembangunan bukan sekadar akademis, tetapi menyangkut arah masa depan sistem ekonomi global.***

Referensi

World Bank (2020). Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune. Washington, DC: World Bank.John Ross (2017). China’s Great Road: Lessons for Marxist Theory and Socialist Practices. London: Praxis Press. International Monetary Fund (2023). People’s Republic of China: Article IV Consultation Report.  OECD (2015). In It Together: Why Less Inequality Benefits All. Paris: OECD Publishing.  Thomas Piketty (2014). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, MA: Harvard University Press. Congressional Budget Office (2022). Trends in the Distribution of Household Income in the United States. UNDP (2022). Human Development Report. National Bureau of Statistics of China (2023). China Statistical Yearbook. Stiglitz, J.E. (2012). The Price of Inequality. New York: W.W. Norton. Rodrik, D. (2018). Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy. Princeton: Princeton University Press. Milanovic, B. (2016). Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization. Harvard University Press.

Selat Hormuz tidak lagi penting..

 

Malam itu saat bertemu Peter, menjadi titik refleksi tentang bagaimana dunia sebenarnya bergerak—bukan melalui pidato resmi atau deklarasi politik, melainkan melalui jalur-jalur yang tidak selalu terlihat di permukaan. Pertemuan yang awalnya bersifat bisnis perlahan berubah menjadi pemahaman tentang bagaimana energi, logistik, dan geopolitik saling terhubung dalam satu sistem yang kompleks.

Keterlibatan di Asia Tengah sejak 2009 bertepatan dengan momentum penting ketika China mulai membangun jaringan pipa gas dari Turkmenistan menuju Xinjiang. Proyek ini bukan sekadar infrastruktur energi, melainkan strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan tradisional yang selama ini didominasi oleh jalur laut dan pengaruh negara-negara OPEC. Sejak saat itu, arah distribusi energi global mulai mengalami pergeseran fundamental.

Memasuki dekade berikutnya, terutama setelah 2010, arus energi tidak lagi bersifat linear. Kawasan Asia Tengah—yang selama ini dianggap periferal—mulai memainkan peran sentral. Kazakhstan muncul sebagai produsen minyak besar, Turkmenistan sebagai salah satu pemilik cadangan gas terbesar dunia, sementara Azerbaijan dan Uzbekistan memperkuat jaringan distribusi melalui akses ke Laut Kaspia dan pasar regional. Energi dari kawasan ini tidak hanya mengalir ke China, tetapi juga ke Eropa melalui Turki, serta ke pasar global melalui berbagai jalur alternatif.

Integrasi kawasan ini tidak terjadi secara kebetulan. Pembentukan Shanghai Cooperation Organisation pada tahun 2001 membuka ruang koordinasi antara China, Rusia, dan negara-negara Asia Tengah, yang kemudian diperluas dengan keterlibatan Iran. Dari sinilah terbentuk koridor energi Eurasia yang bersifat fleksibel dan tidak terikat pada satu mekanisme formal seperti OPEC. Sistem ini lebih menyerupai jaringan—adaptif, terdistribusi, dan sulit dikendalikan oleh satu kekuatan tunggal.

Perkembangan tersebut semakin diperkuat dengan terbentuknya Eurasian Economic Union pada tahun 2015. Dalam kerangka ini, Rusia mulai memposisikan energi bukan hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai instrumen negosiasi geopolitik. Hubungan dengan Eropa mengalami transformasi, di mana pasokan gas menjadi alat leverage yang signifikan. Kontrol terhadap wilayah strategis, termasuk Crimea akses ke Laut Hitam, menjadi bagian dari upaya mengamankan jalur distribusi energi tersebut.

Ketika ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China meningkat, kerentanan terhadap jalur laut yang didominasi Barat menjadi semakin jelas. Sebagai respons, China mempercepat pembangunan koridor darat melalui Asia Tengah, Rusia, hingga Eropa dalam kerangka Belt and Road Initiative. Jalur ini tidak hanya mempersingkat waktu distribusi, tetapi juga menciptakan alternatif terhadap choke point tradisional seperti Selat Malaka.

Dalam konteks yang sama, Iran—meskipun berada di bawah tekanan sanksi—tetap mampu mempertahankan aktivitas perdagangannya melalui jaringan darat menuju Turki dan Asia. Pelabuhan seperti Chabahar Port memainkan peran penting sebagai penghubung ke Asia Tengah dan Eurasia tanpa harus bergantung pada Selat Hormuz. Di sisi lain, Gwadar Port yang dikembangkan China menjadi pintu masuk alternatif ke energi Timur Tengah, menghubungkan jalur laut dengan koridor darat menuju China Barat.

Perubahan ini tidak hanya terjadi pada level fisik infrastruktur, tetapi juga pada sistem keuangan yang mendukungnya. Transaksi energi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dolar AS. Munculnya penggunaan yuan, serta berbagai mekanisme settlement bilateral, menunjukkan bahwa sistem pembayaran global mulai mengalami diversifikasi. Meskipun dolar masih dominan, arah perubahan menuju sistem yang lebih multipolar semakin terlihat.

Dalam realitas yang baru ini, hubungan perdagangan energi juga menjadi lebih kompleks. Misalnya, pasokan energi ke negara seperti Israel dapat melibatkan jalur tidak langsung melalui Azerbaijan dan Turkey, mencerminkan bagaimana jaringan distribusi global bekerja melampaui batas-batas formal.

Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa dunia tidak lagi dapat dipahami melalui kerangka sederhana antara blok Barat dan non-Barat. Sistem global telah berevolusi menjadi jaringan yang saling terhubung, di mana kekuatan tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan sumber daya, tetapi oleh kemampuan mengendalikan jalur distribusi dan akses.

Pada akhirnya, energi tidak lagi sekadar komoditas ekonomi. Ia telah menjadi instrumen strategis yang membentuk ulang keseimbangan global. Dalam sistem yang semakin kompleks ini, pertanyaan utamanya bukan lagi siapa yang memiliki sumber daya terbesar, melainkan siapa yang mampu mengendalikan arusnya—karena di situlah arah dunia ditentukan.

Kehormatan bangsa

 

Aku berjalan di antara lampu-lampu letih,

Jakarta menatapku dengan mata yang tak sempat bermimpi.

Asap naik dari jalanan,

bukan doa, hanya sisa-sisa hari yang terbakar.

Kereta melintas ke Bekasi,

membawa tubuh-tubuh yang kalah waktu,

tapi tak mau menyerah pada sunyi.

Aku bukan bagian dari mereka,

tapi juga bukan dari kota ini.

Aku hanya singgah,

menghitung hidup dalam detik yang terus digerus.

Jika esok tak lagi datang,

biarlah aku tetap berdiri,

seorang yang tak tunduk pada lelah,

meski dunia tak pernah benar-benar ramah.

Source MYdiary

Puisi “ Jakarta-Bekasi." 

Ale, Jakarta 1983.

***

Saat itu usia ku 20 tahun. Puisi itu lahir dari gejolak batin seorang anak rantau yang dalam kemiskian berbekal ijazah SMA sedang mencari arah dan jatidiri. Aku mulai merasakan realitas hidup yang digerus waktu. Hidup seolah menyempit menjadi sekadar hitungan detik, bukan lagi tentang makna. Aku melihat tubuh-tubuh manusia yang kalah oleh waktu. Selalu berlari, namun tak pernah benar-benar sampai. Seolah manusia terus tertinggal dari ritme kehidupan yang kian tak terkejar. Di sanalah aku memahami, bahwa hidup modern perlahan merampas kendali manusia atas waktunya sendiri.

Ke Jakarta aku datang. Di sini, pusat ambisi berkelindan dengan tekanan. Semangat kompetisi berdetak keras di setiap sudut. Bekasi, dulu terasa tenang. Tempat untuk pulang, namun bukan benar-benar tempat untuk hidup. Kereta pagi dan senja terus bergerak, membawa orang pergi dan kembali, seakan manusia direduksi menjadi sekadar fungsi ekonomi, bukan lagi individu yang utuh. Jakarta tak lagi memanusiakan. Ia hanya menggerakkan.

Lantas, di mana aku harus berada? Aku bukan bagian dari mereka, namun juga bukan milik kota ini. Aku berdiri di antara, ingin menjadi bagian dari sistem, namun enggan larut sepenuhnya di dalamnya. Barangkali inilah keterasingan modern. Hidup di tengah keramaian, namun tetap sendiri. Dan aku memilih untuk tidak tunduk pada lelah. Ini bukan optimisme yang naif. Ini adalah perlawanan diam, bukan melawan sistem secara frontal, melainkan menolak kehilangan martabat di dalamnya.

***

Di zaman sekarang, ada anggapan bahwa untuk bisa berkembang, kita harus berpihak kepada yang kuat.Padahal, itu bukan strategi. Itu adalah cerminan inferiority complex. Sikap mental yang tidak mandiri. Sikap yang lahir dari jiwa yang terbiasa bergantung. Orang-orang dahulu berjuang memerdekakan diri bukan sekadar untuk lepas dari penjajahan fisik, tetapi untuk membebaskan cara berpikir. Karena kemerdekaan sejati tidak berhenti pada tubuh, ia dimulai dari pikiran.

Pribadi yang merdeka adalah pribadi yang memiliki prinsip. Prinsip yang tidak bisa digadaikan, tidak bisa ditukar, dan tidak bisa dinegosiasikan. Prinsip itu bukan sekadar idealisme kosong. Ia adalah keyakinan tentang kebenaran yang harus dibela, dan kehormatan yang harus diperjuangkan. Dari situlah lahir kehidupan yang bermartabat, bukan karena apa yang dimiliki, tetapi karena nilai yang dijaga.

***

Indonesia dilahirkan oleh para pejuang yang “keras kepala”. Mereka yang memilih berdiri tegak demi kehormatan, dalam bingkai merdeka atau mati. Karena itu, sejak awal kita tidak pernah gamang di forum global. Kita duduk sejajar, dengan percaya diri, di meja yang sama. Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Prinsip itulah yang menjaga kita tidak tunduk pada zaman, dan tetap memiliki dignity sebagai bangsa. 

Namun hari ini, arah itu terasa bergeser. Kita memilih tunduk dalam skema ART dengan AS, membuka akses terhadap sumber daya kritis demi pasar dan modal AS. Namun itu belum cukup membuat kita terhina sebagai loyalis AS. Amerika Serikat, kembali mengancam dan menekan lewat  Section 301 dalam Trade Act 1974. Tujuanya mungkin agar kita patuh untuk memberikan akses udara untuk pesawat militer AS.

Secara formal, kita tetap ada sebagai bangsa. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita masih memiliki makna, dan martabat sebagai bangsa yang merdeka? Jangan sampai, pilihan-pilihan itu lahir bukan dari strategi, melainkan dari cara pandang yang menempatkan diri sebagai bangsa yang merasa kalah, dan karena itu rela kehilangan nilai dirinya sendiri.