Mari focus ke domestik, nasionalisme

 

Selama lebih dari tiga dekade setelah berakhirnya Perang Dingin, dunia bergerak dalam satu arus besar yang relatif seragam: globalisasi. Amerika Serikat bersama sekutu Barat membangun sebuah tatanan internasional berbasis perdagangan bebas, integrasi pasar keuangan, liberalisasi investasi, dan dominasi institusi multilateral seperti World Trade Organization, International Monetary Fund, dan World Bank. Sistem tersebut bukan hanya menciptakan keterhubungan ekonomi global, tetapi juga membangun legitimasi politik dan ideologis atas model kapitalisme liberal sebagai arsitektur utama dunia modern.

Dalam perspektif ekonomi politik internasional, fase ini sering disebut sebagai era hyper-globalization, yakni periode ketika arus modal, perdagangan, teknologi, dan produksi lintas negara berkembang jauh lebih cepat dibanding kemampuan negara-bangsa mengontrolnya (Rodrik, 2011). Produksi dipindahkan ke negara dengan biaya tenaga kerja murah. Supply chain global dibangun lintas benua. Sementara pasar keuangan berkembang menjadi jaringan likuiditas global yang bergerak hampir tanpa batas geografis.

Selama beberapa dekade, model tersebut memang menghasilkan pertumbuhan ekonomi dunia yang sangat besar. China tumbuh menjadi pusat manufaktur global. Negara-negara berkembang memperoleh investasi asing dan akses pasar internasional. Perusahaan multinasional berkembang menjadi aktor ekonomi lintas negara yang pengaruhnya sering kali melampaui kapasitas banyak negara berkembang.

Namun di balik pertumbuhan tersebut, muncul kontradiksi struktural yang perlahan membesar. Ekonom seperti Dani Rodrik menjelaskan bahwa globalisasi menciptakan apa yang disebut “globalization trilemma”, yaitu ketegangan antara demokrasi nasional, kedaulatan negara, dan integrasi ekonomi global. Ketiganya sulit dipertahankan secara bersamaan dalam tingkat maksimal (Rodrik, 2011). Ketika integrasi global terlalu dalam, ruang negara untuk melindungi kepentingan domestik menjadi semakin sempit.

Fenomena itu terlihat jelas di Amerika Serikat sendiri. Globalisasi yang semula dirancang untuk memperluas dominasi ekonomi AS justru memunculkan proses deindustrialisasi di banyak wilayah manufaktur domestik. Basis produksi berpindah ke Asia, terutama China. Kota-kota industri di Midwest mengalami stagnasi ekonomi, sementara keuntungan terbesar globalisasi justru terkonsentrasi pada sektor finansial dan teknologi.

Thomas Piketty (2014) dalam Capital in the Twenty-First Century menunjukkan bahwa globalisasi finansial mempercepat konsentrasi kekayaan pada kelompok pemilik modal. Ketimpangan meningkat karena pertumbuhan nilai aset finansial jauh lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan kelas pekerja. Dalam situasi seperti itu, pertumbuhan ekonomi memang tetap terjadi, tetapi distribusi manfaatnya menjadi semakin tidak merata.

Dari sinilah muncul gelombang baru economic nationalism. Donald Trump menjadi simbol paling nyata dari perubahan tersebut. Slogan “Make America Great Again” pada dasarnya mencerminkan kegelisahan sebagian masyarakat Amerika terhadap globalisasi yang dianggap menguntungkan perusahaan multinasional dan China, tetapi melemahkan industri domestik serta kelas pekerja Amerika sendiri.

Dalam logika nasionalisme ekonomi, tarif impor, perang dagang, reshoring industri, pembatasan teknologi, dan proteksionisme bukan lagi dianggap penyimpangan, melainkan instrumen untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi nasional. Pendekatan ini mengingatkan kembali pada tradisi pemikiran Friedrich List pada abad ke-19 yang menekankan pentingnya perlindungan industri nasional sebelum suatu negara benar-benar mampu bersaing di pasar global.

Namun konflik antara globalisme dan nasionalisme ekonomi sesungguhnya bukan hanya konflik perdagangan. Ia merupakan pertarungan antara dua paradigma besar tentang bagaimana ekonomi dunia harus diorganisir. Globalisme percaya bahwa integrasi ekonomi internasional menciptakan efisiensi dan stabilitas. Sementara nasionalisme ekonomi melihat bahwa ketergantungan global yang terlalu besar justru menciptakan kerentanan strategis. Pandemi COVID-19 memperlihatkan secara nyata bagaimana gangguan supply chain global dapat melumpuhkan banyak negara sekaligus.

Akibatnya, dunia mulai bergerak menuju industrial revival atau kebangkitan kembali orientasi produksi nasional. Amerika Serikat mulai membangun kembali industri strategis seperti semikonduktor melalui CHIPS Act. Uni Eropa berbicara tentang strategic autonomy. China mempercepat substitusi teknologi domestik melalui program Made in China 2025. India mendorong industrialisasi berbasis manufaktur nasional. Bahkan negara-negara berkembang mulai menyadari bahwa pertumbuhan berbasis ekspor bahan mentah semata tidak cukup untuk menciptakan ketahanan ekonomi jangka panjang.

Namun kebangkitan industri ini berbenturan dengan struktur financial globalization yang selama beberapa dekade mendominasi kapitalisme global. Giovanni Arrighi (1994) menjelaskan bahwa dalam fase akhir hegemoni suatu kekuatan besar, ekonomi cenderung mengalami financialization, yakni ketika akumulasi keuntungan lebih banyak diperoleh dari sektor keuangan dibanding sektor produksi riil. Dalam konteks Amerika modern, fenomena tersebut terlihat dari dominasi Wall Street dan ekspansi pasar aset finansial yang sangat besar dibanding pertumbuhan sektor manufaktur domestik.

Selama era globalisasi finansial, pertumbuhan ekonomi banyak digerakkan oleh ekspansi utang, quantitative easing, leverage keuangan, pasar obligasi, dan financial engineering.  Dalam sistem seperti ini, keuntungan terbesar sering kali berasal dari penguasaan aset dan likuiditas, bukan dari produksi barang nyata. Akibatnya, banyak negara mengalami financialization of economy—yakni kondisi ketika ekonomi lebih sibuk memperbesar valuasi aset dibanding memperkuat kapasitas produksi nasional.

Kontradiksi tersebut melahirkan gejala populisme politik dan polarisasi sosial di banyak negara maju. Wolfgang Streeck (2014) menyebut fenomena ini sebagai krisis kapitalisme demokratis, yaitu kondisi ketika sistem ekonomi global semakin sulit memenuhi kontrak sosial masyarakat domestik akibat dominasi pasar finansial global. Di tingkat global, perubahan ini juga menggerus legitimasi multilateralisme lama.

Institusi seperti WTO dibangun dengan asumsi bahwa negara-negara akan tunduk pada aturan perdagangan internasional yang relatif seragam. Namun ketika rivalitas geopolitik meningkat, institusi multilateral mulai dipandang tidak lagi netral. Amerika menuduh China memanfaatkan sistem perdagangan global sambil tetap mempertahankan intervensi negara terhadap industrinya. Sebaliknya, China melihat tatanan global lama terlalu didominasi kepentingan Barat. Akibatnya, dunia mulai bergerak menuju kompetisi multipolar baru.

Dalam dunia multipolar, tidak ada lagi satu kekuatan tunggal yang sepenuhnya mendominasi sistem internasional. Amerika tetap unggul secara finansial dan militer, tetapi China muncul sebagai kekuatan industri dan teknologi alternatif. Rusia memainkan pengaruh geopolitik energi dan militer. India tumbuh sebagai kekuatan manufaktur dan demografi baru. Timur Tengah mulai memperluas pengaruh melalui sovereign wealth fund dan kontrol jalur energi global.

John Mearsheimer (2018) menjelaskan bahwa dalam sistem multipolar, rivalitas antarnegara cenderung meningkat karena distribusi kekuatan menjadi lebih tersebar dan tidak stabil. Karena itu, fragmentasi global yang terjadi saat ini bukan sekadar konflik ekonomi, tetapi refleksi dari transisi hegemoni global yang lebih besar. Gejala tersebut mulai terlihat melalui diversifikasi sistem pembayaran internasional, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan, penguatan blok regional,  restrukturisasi supply chain,  dan meningkatnya kebijakan proteksi industri nasional. 

Dalam konteks ini, dunia sedang memasuki fase transisi yang sangat kompleks. Globalisasi lama belum sepenuhnya runtuh, tetapi fondasinya mulai mengalami erosi. Nasionalisme ekonomi bangkit, tetapi dunia tetap terlalu terintegrasi untuk sepenuhnya kembali tertutup. Financial globalization masih dominan, tetapi kebutuhan industrial revival semakin mendesak. Multilateralisme lama masih bertahan, tetapi kompetisi multipolar baru terus berkembang.

Karena itu, pertanyaan terbesar abad ke-21 mungkin bukan lagi siapa negara paling kuat, melainkan model pembangunan mana yang mampu menjaga keseimbangan antara integrasi global, kedaulatan nasional, kapasitas produksi riil, stabilitas sosial, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Sebab pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari besarnya PDB atau kekuatan militernya, tetapi dari kemampuannya membangun legitimasi sosial dan distribusi kesejahteraan yang cukup kuat untuk menopang stabilitas nasional di tengah dunia yang semakin terfragmentasi.

Referensi Akademis

Arrighi, Giovanni. The Long Twentieth Century. Verso, 1994.  Mearsheimer, John. The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities. Yale University Press, 2018. Piketty, Thomas. Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press, 2014. Rodrik, Dani. The Globalization Paradox. Oxford University Press, 2011. Streeck, Wolfgang. Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism. Verso, 2014.  List, Friedrich. The National System of Political Economy. 1841. 

Mengapa rupiah melemah

 

Pelemahan rupiah lebih tepat dibaca sebagai refleksi rapuhnya pengelolaan makroekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Dalam pendekatan stabilisasi nilai tukar modern, setidaknya terdapat tujuh pilar utama stabilisasi kurs. Namun dari keseluruhan instrumen tersebut, Bank Indonesia pada praktiknya hanya dapat langsung mengoptimalkan tiga area, yaitu Domestic Yield Stabilization, FX Hedging Ecosystem, dan Currency Diversification. Itu pun implementasinya masih terbatas dan belum cukup dalam untuk membentuk pasar keuangan yang benar-benar resilien.

Sementara empat pilar lainnya—seperti penguatan basis investor domestik, reformasi struktur devisa ekspor, asset recycling berbasis sovereign asset, serta pembiayaan produktif berbasis devisa—lebih banyak berada dalam domain kebijakan fiskal, industri, dan kementerian ekonomi. Persoalannya, instrumen-instrumen struktural tersebut belum berjalan optimal.

Setiap kali rupiah melemah, perhatian publik hampir selalu tertuju pada Bank Indonesia. Masyarakat menunggu intervensi pasar, kenaikan suku bunga, penjualan cadangan devisa, atau berbagai langkah stabilisasi lainnya. Dalam banyak kasus, langkah tersebut memang mampu meredam gejolak jangka pendek. Namun menyederhanakan pelemahan rupiah semata sebagai kegagalan bank sentral adalah cara pandang yang terlalu dangkal.

Dalam teori open economy macroeconomics, nilai tukar bukan hanya dipengaruhi instrumen moneter, melainkan merupakan refleksi dari keseluruhan struktur ekonomi: kondisi fiskal, perdagangan luar negeri, produktivitas industri, arus modal, hingga ekspektasi pasar terhadap keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Dornbusch, melalui teori overshooting exchange rate, menjelaskan bahwa mata uang negara berkembang cenderung mengalami volatilitas berlebihan ketika fundamental ekonomi dan ekspektasi pasar bergerak tidak seimbang. 

Masalah paling mendasar Indonesia saat ini adalah hubungan antara fiskal dan moneter. Ketika kebutuhan pembiayaan negara meningkat, pemerintah harus menerbitkan lebih banyak SBN. Dalam kondisi likuiditas domestik yang terbatas, bank dan investor cenderung membeli surat utang negara karena dianggap aman dan menawarkan imbal hasil menarik. Fenomena ini dikenal sebagai crowding out.

Dalam teori loanable funds, peningkatan kebutuhan pembiayaan pemerintah akan menyerap tabungan domestik sehingga biaya modal naik dan pembiayaan sektor swasta melemah. Akibatnya, likuiditas terserap ke instrumen negara, kredit produktif melambat, dan suku bunga bertahan tinggi. Pada titik inilah BI menghadapi dilema klasik: jika suku bunga diturunkan, rupiah berisiko semakin tertekan; jika dipertahankan tinggi, pertumbuhan ekonomi semakin melambat. Dengan kata lain, bank sentral akhirnya dipaksa menopang tekanan yang sebagian berasal dari ketidakseimbangan fiskal dan lemahnya struktur ekonomi produktif. 

Secara kuantitatif, klaim bahwa pelemahan rupiah bukan semata akibat spekulasi memiliki dasar yang cukup kuat per 7 Mei 2026. Rupiah sempat melemah hingga kisaran Rp17.400–17.445 per USD di pasar spot. Pada saat yang sama, Bank Indonesia memperketat pembelian valuta asing tanpa underlying transaction, dari sebelumnya maksimal USD100.000 menjadi USD50.000 per bulan, bahkan membuka ruang penurunan lebih lanjut hingga USD25.000. BI juga memperbesar fasilitas DNDF/forward untuk memperdalam pasar hedging domestik. Langkah ini menunjukkan tekanan terhadap pasar valas memang meningkat, meskipun BI menyatakan rupiah berada dalam kondisi undervalued. 

Dari sisi fiskal, tekanan terlihat dari pelebaran defisit dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara. Defisit fiskal 2025 diperkirakan mencapai sekitar 2,92% PDB, terbesar dalam dua dekade di luar masa pandemi. Dalam teori twin deficits hypothesis, pelebaran defisit fiskal sering diikuti pelebaran defisit transaksi berjalan karena meningkatnya kebutuhan pembiayaan eksternal. Ketika pasar melihat kombinasi tersebut, tekanan terhadap nilai tukar menjadi hampir tak terhindarkan. 

Reaksi investor asing karena itu menjadi sesuatu yang wajar dalam logika pasar. Reuters melaporkan bahwa investor asing melakukan net sell hampir Rp14 triliun di pasar saham Indonesia sepanjang 2025—arus keluar terbesar sejak 2020. Selain itu, asing juga melepas sekitar USD783 juta saham Indonesia hanya pada Januari 2026. Di pasar obligasi, investor asing tercatat menjual sekitar USD6,4 miliar obligasi Indonesia sepanjang 2025. 

Tekanan berlanjut pada awal 2026. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa hanya dalam satu pekan pada akhir Januari 2026, investor asing mencatat net outflow sekitar Rp12,55 triliun dari pasar keuangan domestik. Rinciannya terdiri dari net sell saham sekitar Rp12,4 triliun dan net sell SBN sekitar Rp2,77 triliun, meskipun terdapat net buy SRBI sekitar Rp2,61 triliun. Pada Maret 2026, Reuters juga mencatat Indonesia menjadi salah satu negara dengan outflow obligasi terbesar di Asia, mencapai sekitar USD1,8 miliar, dipicu kenaikan harga minyak, perang Iran, dan kekhawatiran terhadap pelebaran defisit fiskal Indonesia. 

Arus keluar modal ini berkorelasi langsung dengan tekanan terhadap rupiah. Ketika investor asing keluar, mereka menjual aset rupiah lalu mengonversinya ke USD. Permintaan dolar meningkat sementara suplai valas domestik melemah. Akibatnya rupiah tertekan, yield SBN naik, dan BI harus meningkatkan intervensi di pasar spot, DNDF, serta pasar obligasi. Tekanan tersebut diperparah oleh kombinasi sentimen negatif akibat peringatan MSCI, revisi outlook rating, kondisi global risk-off, serta ketidakpastian geopolitik dan suku bunga global. 

Dari sisi eksternal, current account Indonesia juga kembali masuk zona defisit. Pada 2024, defisit transaksi berjalan mencapai sekitar USD8,9 miliar atau 0,6% terhadap PDB, lebih lebar dibanding 2023 yang hanya sekitar 0,1% PDB. Untuk 2025–2026, Bank Indonesia memperkirakan current account deficit tetap berada di kisaran 0,1%–0,9% PDB. Ini menunjukkan kebutuhan devisa struktural meningkat di tengah melemahnya surplus komoditas dan tingginya pembayaran pendapatan primer ke luar negeri. 

Sektor riil juga mulai memberikan sinyal perlambatan. PMI Manufaktur Indonesia turun dari 53,8 pada Februari 2026 menjadi 50,1 pada Maret, lalu masuk zona kontraksi di level 49,0 pada April 2026. Penurunan PMI ini penting karena mencerminkan melambatnya aktivitas produksi, pesanan baru, dan ekspor manufaktur di tengah tekanan biaya dan ketidakpastian global. 

Karena itu, menjelaskan pelemahan rupiah semata sebagai akibat “spekulasi” jelas terlalu sederhana. Dalam praktik pasar keuangan, spekulasi biasanya hanya memperbesar tekanan yang memang sudah muncul dari fundamental. Dalam kasus Indonesia per Mei 2026, tekanan tersebut berasal dari kombinasi defisit fiskal yang melebar, current account yang kembali defisit, capital outflow, tingginya yield SBN, melemahnya PMI manufaktur, serta kondisi global risk-off akibat geopolitik dan ketidakpastian arah suku bunga dunia.

Kinerja APBN Q1 2026

 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 yang berada di kisaran 5,6% lebih memberi kesan bahwa fondasi ekonomi tetap kokoh di tengah ketidakpastian global. Secara statistik, angka ini sah, terukur, dan sesuai dengan target pertumbuhan. Namun, jika dibaca melalui kerangka yang lebih analitis, terutama identitas makroekonomi Y = C + I + G + (X − M), terlihat bahwa sumber pertumbuhan tersebut masih terkonsentrasi pada komponen jangka pendek—yakni konsumsi rumah tangga (C) dan belanja pemerintah (G).

Kontribusi terhadap PDB Q1 2026 (Sisi Pengeluaran)

Komponen	Share ke PDB (%)	Keterangan
Konsumsi Rumah Tangga (C)	54,36%	Motor utama pertumbuhan domestik
Investasi / PMTB (I)	28,29%	Kontributor kedua, mencerminkan pembentukan kapasitas ekonomi
Belanja Pemerintah (G)	6,72%	Meningkat karena front-loading APBN
Konsumsi LNPRT	1,40%	Relatif kecil dan stabil
Net Ekspor (X – M)	0,93%	Menurun, kontribusi eksternal terbatas

Struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 secara faktual masih sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Data menunjukkan bahwa kontribusi konsumsi mencapai 54,36% terhadap PDB, menjadikannya motor utama ekonomi nasional. Investasi atau PMTB berada di posisi kedua dengan kontribusi sekitar 28,29%, tapi belum menunjukkan dominasi dalam mendorong pertumbuhan jangka pendek. Sementara itu, belanja pemerintah meningkat cukup signifikan, dengan kontribusi naik dari 5,88% menjadi 6,72%, mengindikasikan adanya dorongan fiskal melalui percepatan belanja pada awal tahun. 

Komponen lain seperti konsumsi lembaga non-profit rumah tangga (LNPRT) relatif kecil dan stabil di kisaran 1,40%, sedangkan kontribusi sektor eksternal—yang tercermin dari ekspor neto—justru mengalami penurunan dari 2,56% menjadi hanya 0,93%, menunjukkan bahwa peran perdagangan luar negeri dalam menopang pertumbuhan semakin terbatas. Ketika konsumsi menjadi dominan dan ekspor melemah, maka pertumbuhan ekonomi menjadi lebih sensitif terhadap faktor musiman dan stimulus. Belanja pemerintah yang meningkat pada awal tahun juga memperkuat dorongan tersebut, tetapi sekaligus berkorelasi dengan munculnya defisit fiskal sejak Q1 akibat percepatan realisasi anggaran.

Kinerja APBN Kuartal I 2026

Indikator	Nilai Q1 2026
Pendapatan Negara	Rp 574,9 triliun
Belanja Negara	Rp 815 triliun
Defisit APBN	Rp 240,1 triliun
Defisit (% PDB)	0,93% PDB
Realisasi terhadap target defisit tahunan	±34,8%
Pertumbuhan Pendapatan (YoY)	+10,5%
Pertumbuhan Belanja (YoY)	+31,4%
Keseimbangan Primer	-Rp 95,8 triliun
Pembiayaan Anggaran	Rp 257,4 triliun

Pada kuartal pertama 2026, kinerja APBN menunjukkan tanda-tanda tekanan yang mulai muncul lebih awal dari biasanya. Data menunjukkan bahwa pendapatan negara mencapai sekitar Rp 574,9 triliun, sementara belanja negara melonjak hingga Rp 815 triliun. Ketimpangan ini menghasilkan defisit sebesar Rp 240,1 triliun atau setara 0,93% terhadap PDB. Secara angka, posisi ini masih berada dalam batas aman target tahunan, namun jika dilihat dari waktunya, defisit tersebut sudah menyerap sekitar sepertiga dari batas defisit APBN dalam satu kuartal pertama. Artinya pada akhir tahun berpotensi tembus 3% defisit APBN terhadap PDB.

Pendapatan memang meningkat sekitar 10,5% secara tahunan, tetapi belanja melonjak hingga lebih dari 30%. Kenaikan belanja ini tidak terlepas dari strategi pemerintah melakukan percepatan realisasi anggaran atau front-loading, dengan tujuan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di awal tahun. Belanja sosial, subsidi, dan berbagai program pemerintah didorong lebih awal untuk menopang konsumsi domestik. Namun, strategi ini memiliki konsekuensi fiskal yang nyata. Ketika belanja digunakan lebih cepat, ruang fiskal untuk kuartal berikutnya menjadi lebih terbatas. Pemerintah kehilangan fleksibilitas untuk merespons jika terjadi tekanan ekonomi di paruh kedua tahun.

Di sisi lain, indikator keseimbangan primer juga menunjukkan tekanan. Defisit primer tercatat sekitar Rp 95,8 triliun, yang berarti bahkan sebelum memperhitungkan pembayaran bunga utang, posisi fiskal sudah mengalami defisit. Ini menjadi sinyal penting bahwa tekanan fiskal tidak hanya bersifat siklikal, tetapi mulai menyentuh aspek struktural. Faktor eksternal juga memperkuat tekanan tersebut. Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan biaya utang, serta potensi peningkatan subsidi energi membuat beban belanja semakin berat.

Secara keseluruhan, defisit APBN pada kuartal pertama 2026 mencerminkan dua hal sekaligus. Di satu sisi, ia menunjukkan peran aktif fiskal dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, ia juga menjadi sinyal bahwa tekanan terhadap kesehatan fiskal mulai meningkat. 

Perkembangan Pinjol (Q1 2026)

(Estimasi berbasis tren OJK)

Indikator	Q1 2025	Q1 2026	YoY (%)
Outstanding Pinjaman	Rp 70 T	Rp 83 T	+18–20%
Penyaluran Pinjaman	Rp 140 T	Rp 165 T	+15–18%
Jumlah Peminjam Aktif	18 juta	21 juta	+15%
TWP90 (NPL Pinjol)	2,3%	2,6–2,8%	↑

Dinamika Uang Beredar (Q1 2026)

(Pendekatan analitis berbasis tren BI)

Komponen	Tren Q1 2026	Penjelasan
M0	↓ / stagnan	Basis uang terbatas (likuiditas primer ketat)
M1	↑	Transaksi meningkat, didorong konsumsi & kredit
M2	↓ / melambat	Tabungan terpakai (saving depletion)

Pada saat yang sama, peningkatan konsumsi juga tidak sepenuhnya berasal dari penguatan pendapatan riil. Data pinjaman online menunjukkan adanya ekspansi yang cukup agresif, dengan outstanding pinjaman tumbuh hingga 18–20% secara tahunan, disertai peningkatan jumlah peminjam dan sedikit kenaikan risiko kredit. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian konsumsi ditopang oleh leverage atau utang, bukan oleh peningkatan kapasitas ekonomi yang berkelanjutan.

Fenomena ini diperkuat oleh dinamika uang beredar. Di satu sisi, M1 meningkat, mencerminkan tingginya aktivitas transaksi dan konsumsi. Namun di sisi lain, M0 cenderung stagnan dan M2 menunjukkan perlambatan, yang mengindikasikan bahwa likuiditas dasar tidak bertambah secara signifikan, sementara tabungan masyarakat mulai tergerus. Kombinasi ini menggambarkan bahwa konsumsi tetap berjalan, tetapi sebagian dibiayai oleh penarikan simpanan dan ekspansi kredit.

Penutup.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama lebih bersifat demand-driven daripada productivity-driven. Konsumsi dan belanja pemerintah menjadi penggerak utama, sementara investasi dan ekspor belum memberikan dorongan yang cukup kuat. Di saat yang sama, pertumbuhan tersebut juga dibarengi dengan tekanan fiskal dan peningkatan leverage di sektor rumah tangga.  Ancaman PHK dan pengetatan likuiditias global baru akan terasas significant pada Q2 dan  menjadi ancaman serius sebagai akibat kenaikan harga BBM dan supply chain. Dalam kata lain  pertumbuhan ekonomi Q1 membuktikan bahwa pemerintah tidak melakukan pengelolaan fiskal secara prudential dan disiplin.