Sunday, April 11, 2021

Siapa penguasa dana di dunia?

 




Kemarin waktu saham Tencent jatuh 2,2%. Yuni terkejut. Karena pemegang saham pengendali menjual  2% sahamnya senilai US$ 14,7 miliar atau setara Rp 213,15 triliun (kurs Rp 14.500/US$) “ Ternyata pemengang saham pengendalinya bukan China. Tetapi Prosus.NV, perusahaan investasi terbesar di Belanda.? katanya terkejut.


“ Nah pemegang saham pengendali dari Prosus NV adalah The Vanguard Group, Inc.” Kata saya tersenyum.


“ Eh siapa lagi itu Vanguard Group? 


“ Perusahaan investasi dengan total pengelolaan asset secara global sekitar $ 6,2 triliun. Data tahun lalu. 


“ Wah, itu sama dengan 6 kali PDB kita.  12 kali PDB Malaysia.” Katanya terpesona. Dia mengangguk ngangguk. “ Nah gimana dengan Apple. Itu kan Marcap hampir USD 1 trilion atau sama dengan PDB kita. Siapa yang punya ? Lanjutnya


“ Saham pengendali Apple itu ada tiga, yaitu Vanguard Group Inc, BlackRock Inc, Berkshire Hathaway Inc. Tetapi yang terbesar dan pengendali tetap saja Vanguard Group Inc. “ Kata saya tersenyum.


“ Duh saya pikir tadi Warren Buffet dengan Berkshire Hathaway, yang kuasai Apple.”


“ Justru pemegang saham pengendali Berkshire Hathaway adalah Vanguard Group. “ Kata saya.


“ Eh alaah. Dia lagi lagi. Terus gimana Facebook.?


“ Ya facebook pemegang saham pengendalinya ada empat, yaitu Vanguard Group Inc, BlackRock Inc, FMR LLC, T. Rowe Price Associates Inc. Tetapi dari keempat itu, sebagai pengendali adalah Vanguard Group Inc. “ 


“ OMG. Kenapa semua raksasa dunia selalu Vanguard Group Inc sebagai pengendali. Terus, Microsoft gimana ?


“ Pemgang saham utamanya ada tiga, Vanguard Group Inc, BlackRock Inc, State Street Corp. Tetapi tetap saja pengendali adalah Vanguard Group Inc. “ Kata saya tersenyum.


“ Terus gimana dengan Alibaba?


“ Pemegang saham pengendalinya adalah Silver Lakes. Itupun terhubung dengan Vanguard Group Inc. “ kata saya tersenyum. 


***

Namanya besar seperti Bill Gate, Pony Ma, Masayoshi Son, Jack Ma, Mark Zuckerberg, Warren Buffet, adalah pemilik trust dari investor. Mereka dengan ide besar dan kerja besar, berhasil membuat investor utama kaya raya. Sementara investor tidak pernah tampil dipermukaan dan tidak  masuk daftar 100 orang terkaya di dunia.


“ Siapa saja pengelola asset raksasa di dunia ini? tanya Yuni.


“ Hanya 7 Group perusahaan. “


“ Jadi seperti langit ya. Ada 7 lapis. Siapa saja?


“ BlackRock, Fidelity Investment, JP Morgan, Bank of New York, State of street, UBS, Vanguard Group. Kalau ditotal seluruh asset mereka, itu sama dengan 2/3 PDB dunia"

“ OMG, jadi merekalah penguasa dunia sebenarnya.  AS dan China tidak ada arti dihadapan mereka. Itu sebabnya Uda sangat bijak menyikapi politik dimanapun. Ternyata bandul politik itu diatur oleh 7 raksasa itu ya.” Kata Yuni. Saya hanya tersenyum.

Thursday, April 8, 2021

Rakyat bukan aset tapi beban.

 




Waktu JF Kennedy ingin mencalonkan diri sebagai Capres AS. Ayahnya bertanya. “ Apa yang akan kamu tawarkan kepada rakyat? 

“ Meminta rakyat menerima tantangan “

“ Apa itu ?

“ Jangan tanya apa yang dilakukan oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa yang kamu bisa lakukan untuk negara ( Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.)

“ Tapi apa yang kamu berikan kepada rakyat ?

“ Rasa hormat bagi diri mereka sendiri. 


Riset terhadap tingkat ketergantungan rakyat kepada pemerintah berkorelasi dengan kekuatan ekonomi dan daya tahan bangsa itu, karena menyangkut mereka membayar pajak. Pajak yang dimaksud sebagai indikator adalah pajak penghasilan atau pajak langsung, bukan pajak tidak langsung sepeti PPN, PPB, cukai dan PpnBM, Pajak kendaraan. Data tahun 1962, 23,7 % dari populasi yang tidak bayar pajak. Sampai dengan tahun 1970 disaat era JF Kennedy dan Richard Milhous Nixon 12% yang tidak bayar pajak. Era inilah puncak kemandirian bangsa AS. Era partisipasi publik terhadap negara sangat dominan.





Sebagai Presiden ke-35 Amerika Serikat, Kennedy berperan penting dalam membawa negara keluar dari stagnasi setelah Perang Dunia Kedua. Reformasi ekonominya, dukungan kuat terhadap hak-hak sipil, dan komitmennya pada program eksplorasi ruang angkasa membuatnya mendapatkan popularitas yang cepat di negara ini. Tahun 1980an masih relatif rendah yang tidak bayar pajak. Namun pada tahun 2000 yang tidak bayar pajak 34%. Saat itulah pemerintah AS mulai berhutang keluar negeri untuk tutupi defisit APBN nya. Puncaknya tahun 2009 setelah krisis Lehman, yang tidak bayar mencapai 49,5.%. Kini diperkirakan yang tidak bayar pajak diatas 60%. Makanya ekonomi AS sangat renta. Mudah chaos soal hal sepele.


Saya membayangkan dalam Pilpres atau Pilkada ada calon pemimpin berani ngomong” Jangan berharap subsidi dari negara, tetapi berusahalah memberi subsidi kepada negara lewat produksi dan pajak.” Saya yakin, 90% tidak akan memilihnya. Data tahun 2019, persentase yang bayar pajak yaitu sebesar 12,3 juta atau 95% dari populasi 260 juta tidak bayar pajak. Yang bayar hanya 5%. Artinya 95% rakyat itu bukan asset tetapi beban atau ongkos bagi negara. Padahal 85% penerimaan negara dari pajak. Jadi benar benar pemerintah di Indonesia itu jadi sapi perahan rakyatnya. Yang lebih konyol  adalah udah engga bayar pajak, sok ngatur dan sok protes kepada pemerintah. Engga ada terimakasih nya. Engga tahu malu.


Orang indonesia itu sebagian besar sampai pada titik nadir semangat struggle nya. Jangan kaget partisipasi pemilu tertinggi di dunia adalah indonesia. Itu mengindikasikan tingkat harapan kepada pemerintah sangat tinggi.  Itu juga menunjukan tingkat ketergantungan kepada politik semakin besar. Itu juga menunjukan ada yang belum final tentang sistem politik. Padahal semakin tinggi ketergantungan rakyat kepada pemerintah, semakin rentan secara politik negara itu.  Karena semakin besar yang tidak bayar pajak. Semakin tinggi potensi chaos sosial. 


Solusinya bukan dalam hal ekonomi. Tetapi soal perubahan mindset atau mental rakyat Indonesia. Nah yang jadi masalah kita adalah tidak punya pemicu untuk terjadinya perubahan mental sebagai bangsa. Karena Pancasila tidak lagi sakral untuk jadi pendorong. Bahkan banyak orang tidak hapal Pancasila. RUU Haluan Idiologi Pancasila terpaksa ditarik dari DPR karena dapat penolakan dari Ormas NU dan Muhamadiyah. Termasuk semua partai berbasis islam menolak. Sementara agama sebagai pemicu perubahan mental malah dirusak oleh  jargon politik identitas yang menyalahkan semua yang tidak sesuai dari syariat Islam dan mengusung politik populis, sangat kotrandiktif dengan etos kerja yang harus ada sebagai modal membangun negara.


Kalau tokoh masyarakat dan elite politik tidak menyadari kerentanan kita sebagai bangsa, maka masa depan bukan lagi harapan tetapi ancaman. Semoga suatu saat muncul tokoh nasional yang bisa mengubah mindset bangsa ini. Tidak perlu banyak kata. Cukup dengan kalimat singkat bisa mengubah segalanya. Tentu kalau itu disampaikan oleh orang yang punya reputasi dan dedikasi kebangsaan yang tinggi. Kalau cuma tukang pidato bermain kata kata, ya hancurlah.

Saturday, April 3, 2021

Sjamsul Nursalim bebas.


 

Syafruddin Arsyad Temenggung ( SAT) memimpin BPPN saat Presiden Megawati Soekarnoputri berkuasa, ketika masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tengah memanas. BPPN sendiri dibentuk pada awal 1998. Berkat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002, BPPN bisa menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL). Inpres itu dasar hukumnya kuat. Yaitu Tap MPR. SKL itu diberikan setelah obligor menanda tangani Master Setlement and Acquisition and Agreement (MSAA) dengan pemerintah. Proses pengambilan keputusan selalu melibatkan KKSK ( Komite Kebijakan Sektor Keuangan), saat itu adalah Boediono, Dorodjatun Kuntjara-djakti dan Laksamana Sukardi. BPPN itu selesai di era Megawati.


Namun selepas menjabat BPPN, SAT mulai tersandung sejumlah kasus. Ini kental dengan aroma politik yang targetnya menghancurkan PDIP, khususya Megawati. Saat itu SBY bersama koalisi memang berniat menjadikan PDIP terpuruk jadi partai gurem. SAT tersangkut kasus penjualan aset Pabrik Gula Rajawali III di Gorontalo. Penjualan tanker VLCC Pertamina. Namun semua itu tidak terbukti bersalah. Yang konyolnya setelah lewat sidang, akhirnya kasus dihentikan. Karena tidak cukup bukti.


Pada tahun 2018, tahun menjelang Pemilu 2019, KPK menjadikan SAT sebagai tersangka. Alasannya? selaku Ketua BPPN periode 2002-204 bersama-sama dengan Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim telah melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) serta menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp4,58 triliun. Saat itu Jokowi bersikap santai saja. Silahkan diusut. 


Majelis hakim pada 24 September 2018 lalu memutuskan SAT  dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 13 tahun dan pidana denda Rp700 juta. Atas putusan PN Tipikor tersebut, SAT mengajukan banding hingga pada 2 Januari 2019, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan putusan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar. SAT lalu mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 13 Mei 2019, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim karena diduga bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan SAT selaku Ketua BPPN.


Namun pada 9 Juli 2019, MA mengabulkan kasasi SAT dan menyatakan dia terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana sehingga melepaskan SAT dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging). Jaksa eksekutor KPK pun mengeluarkan Syafruddin dari tahanan di rutan KPK pada 9 Juli 2019. Selanjutnya, pada 17 Desember 2019 KPK mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali kepada MA terhadap putusan Kasasi Syafruddin. Pada 16 Juli 2020, MA menolak permohonan PK KPK.  Dengan bebasnya SAT maka otomatis Sjamsul Nursalim, Itjih Nursalim, juga bebas. Secara kebetulan merekalah yang pertama kali dalam sejarah KPK mendapatkan SP3. 

Gimana substansi kasus ini? 

Sebetulnya kasusnya sederhana. Ada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002, BPPN bisa menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL). Atas dari Inpres itu, seluruh obligor BLBI dipaksa menyelesaikan kasus BLBI diluar pengadilan. Skemanya? Serahkan harta kamu, dan setelah itu utang dianggap lunas. Pengusaha selaku obligor tidak bisa menolak. Saat itu Sjamsul Nursalim mengajukan pelunasan utang BLBI atas proyek Tambak Udang PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM). Sjamsul Nursalim bersedia menyerahkan Dipasena kepada BPPN.  Tetapi oleh SAT permohonan itu tidak disetujui begitu saja. 


SAT mengusulkan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp 4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sehingga hasil restrukturisasinya adalah Rp 1,1 triliun dapat dikembalikan dan ditagihkan ke petani tambak sedangkan Rp 3,7 triliun tidak dilakukan proses restrukturisasi. Tapi penyerahan aset DIPASENA. ( Sebagai catatan: Era SBY, tahun 2007, PPA (PT Perusahaan Pengelola Aset) selaku wakil pemerintah melepas asset PT Dipasena Citra Darmaja lewat Tender.  Yang menang tender adalah Konsorsium Neptune yang terdiri dari PT Central Proteinaprima Tbk, PT Pertiwi Indonesia dan Blue Lion Group Pte Ltd,  Harga  Rp 688,125 milia. Tahun 2015 kasus penjualan Dipasena ini pernah dilaporkan ke KPK. Tetapi tidak diproses.)

Keputusan Surat Keterangan Lunas ( SKL) itu sudah atas persetujuan KKSK, yang saat itu ketuanya Boediono dan olen Menko Pererekonomian, keputusan mengeluarkan SKL itu dianggap sudah sesuai dengan Inpres. Jadi sesederhana itu kasusnya. Namun jadi ruwet karena ada unsur politiknya. Berharap kalau SAT kena, Sjamsul Nursalim kena maka target akhir adalah Megawati. Tetapi akhirnya keadilan menang.


Kesimpulan.

Semua proses penyelesaian BLBI diatur dengan ketat sesuai juklak dari UU dan TAP MPR sebagaimaa Inpres Nomor 8 Tahun 2002. Jadi tidak sulit untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan ada pelanggaran oleh Ketua BPPN atau KKSK. Sesuai keputusan MA bahwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana sehingga melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging). Apa artinya? Penyelesaian BLBI sehingga adanya MSAA dan SKL, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas, TAP MPR Nomor X tahun 2001, TAP MPR No. VI Tahun 2002.


Kalau dianggap salah maka sumber kesalahan adalah sistem itu sendiri. Siapa yang membuat sistem itu? Dia adalah DPR dan MPR. Ketika itu ketuanya adalah Amin Rais yang merupakan koalisi partai Islam. Kalau itu dianggap salah maka presiden dan MA serta KPK juga harus salah. Karena mereka juga adalah produk dari sistem itu. Jadi kesimpulannya, masalah BLBI adalah masalah kita bersama. Kesalahan kita bersama. Karena terlalu lama membiarkan Soeharto yang diktator berkuasa di Indonesia.


Wednesday, March 31, 2021

Faktor internal dan eksternal ekonomi.

 





Anda membeli SBN. Kupon katakanlah 10% pertahun. Jumlah SBN di tangan anda sebesar Rp. 1 miliar. Jangka waktu 10 tahun. Dari pendapatan tetap sebesar 10% SBN itu anda membuat rencana, yaitu membuat rumah kontrakan. Dalam 5 tahun anda mendapatkan kupon sebesar Rp. 500 juta. Setelah dipotong pajak 10%. Total pendatan bersih Rp. 450 juta. Karena uang kurang untuk bangun kotrakan, anda terpaksa jual Obligasi itu. Namun ketika anda jual harga jatuh. Katakanlah harga jual jadi 90% dari nominal/par.  Artinya anda rugi 10 % atau Rp. 100 juta. 


Apakah anda rugi ? Ya engga. Kan anda udah terima sebelumnya sebesar Rp. 450 juta. Total pengembalian SBN anda jadi Rp 900 juta+ Rp. 450 juta = Rp. 1,35 miliar. Masih untung kan. Sampai disini paham ya. Jangan sampai  berpikir kalau harga obligasi turun itu artinya negara engga bisa bayar.


Lantas apa yang menyebabkan harga obligasi jadi turun? 


Pertama naiknya suku bunga acuan. Apabila suku bunga meningkat maka harga obligasi akan turun. Dampaknya apabila harga obligasi turun maka imbal hasil akan naik. Loh kenapa ?karena sentimen negatif. Itu artinya inflasi meningkat. Pemerintah perlu naikan suku  bunga agar uang kesedot ke brankas perbankan dan akhirnya masuk bank central. Investor jual obligasi. Aksi jual inilah yang membuat harga obligasi turun. 


Kedua. Walau suku bunga tidak naik namun indikasi belanja konsumen meningkat, maka itu sudah cukup jadi barometer investor untuk lepas obligasi. Harga akan turun juga. 


Sebaliknya kalau suku bunga turun, harga obigasi akan naik. Imbal hasil akan turun. Loh kenapa ? Itu artinya resiko obliges jadi turun. Orang cenderung memburu obligasi di pasar untuk keamanan. Masa depan ekonomi bagus. Itupun dengan syarat bahwa bagusnya ekonomi itu bukan karena kebijakan moneter tetapi memang fundamental ekonomi semakin baik.  Contoh, SBN diburu orang di pasar karena suku bunga turun bekorelasi dengan fundamental kita sehat.


Kemarin Bursa saham Amerika Serikat (AS) dibuka terperosok ke zona merah pada perdagangan Selasa (30/3/2021), menyusul kembali melonjaknya imbal hasil (yield) obligasi acuan pemerintah AS. Loh kenapa bursa jatuh. Apa kaitannya? Kan harga obligasi jatuh. Seharusnya orang berpaling ke Saham ? karena laporan dari CB Consumer confidence AS Maret mengindikasikan akan naiknya konsumsi masyarakat AS dan mendorong laju inflasi. Ini indikasi akan ada kemungkinan naiknya suku bunga. Lebih baik jual obligasi yang ada dan tunggu seri  baru obligasi yang kuponya lebih tinggi. Kurang? investor juga jual portfolio saham untuk persiapan beli obligasi seri baru nanti. 


Dampaknya bukan hanya di AS, di Indonesia juga sama. Harga  SBN kita pada perdagangan Selasa (30/3/2021) ditutup melemah. Investor lepas SBN,  otomatis yield naik. Investor bersiap menanti lelang US treasury berikutnya. Kalau kupon ( bunga) naik ya, “ say goodbye SBN”. Itu sebabnya kurs rupiah melemah kemarin. Apakah hanya faktor eksternal saja? engga juga. Sampai hari ini atau penghujung kwartal pertama tidak ada sentimen positip kinerja ekonomi kita. Bahkan minggu lalu, SMI sudah mengatakan kemungkinan besar ekonomi akan kotraksi 0,1%. Jadi masih resesi boss. Dengar issue dalam waktu dekat akan ada reshuffle kabinet.


Sunday, March 28, 2021

Solusi untuk Waskita

 




Waskita Merugi.

Waskita mencatatkan rugi bersih Rp7,38 triliun pada 2020. Nilai itu berbalik dari laba bersih senilai Rp938,14 miliar pada 2019. Rugi per saham mencapai Rp543,58. Kalau kita  perhatikan harga saham per 26 maret 2021 Rp. 1,350. Maka sebesar hampir separuh harus hilang bayar kerugian. Itu kalau dihitung marcap Rp. 18,7 Triliun. Kalau dihitung neraca lebih buruk lagi. Equitas Waskita sebesar Rp. 16,58 triliun. Maka ekuitas hilang sebesar 45%. Ini akan mengakibatkan rasio keuangan Waskita memburuk, terutama Return on Equity, return on asset, return on investment. 


Yang jelas rasio debt to asset meningkat, dari 58% bisa lebih tinggi lagi. Sangat mengkawatirkan. Per akhir 2020, WSKT tercatat memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp 89,01 triliun. Liabilitas tersebut didominasi oleh liabilitas jangka pendek yaitu mencapai Rp 48,24 triliun. Sangat sulit bagi Waskita untuk keluar dari situasi keuangan yang begitu buruk. Upaya penyehatan keuangan lewat restruktur utang tidak mudah. Walau Pada 2021, WSKT menargetkan nilai kontrak baru senilai Rp26 triliun yang mana 80 persen ditargetkan berasal dari pasar eksternal dan hanya 20 persen dari proyek investasi. Itu terlalu ilusi untuk memperbaiki kinerja.


Sementara masalah serius Waskita, termasuk BUMN karya lainnya adalah adalah semakin sulitnya mendapatkan sumber pendanaan.  Karena stuktur permodalan tidak sehat. Bukan rahasia umum bila sebagian besar utang BUMN yang berkaitan dengan infrastruktur adalah utang EPC yang berbunga tinggi dan jangka pendek. Sementara aksi korporat lewat exit strategi pelepasan saham SPC anak perusahaan tidak efektif, bahkan bisa dikatakan gagal total. Karena bukan rahasia umum, struktur cost proyek BUMN itu sudah terlanjur mahal akibat utang dan rente yang terpaksa mengambil alih proyek mangkrak.


Proyek infrastruktur adalah andalan Jokowi. Seharusnya Menteri BUMN punya perhatian khusus menjaga BUMN karya dari masalah keuangan. Jangan mudah terjebak denga Window dressing dan laporan ABS. Masalah Waskita sudah diketahui sejak 2019. Seharusnya upaya restruktur hutang sudah dilakukan pada tahun itu. Caranya, pemerintah harus perbaiki struktur permodalan Waskita lewat PMN. Dengan demikian Waskita bisa sehat dan mudah lakukan restruktur hutang. Keadaan seperti sekarang ongkos recovery nya mahal sekali.


Saya belum tahu bagaimana solusi pemerintah mengatasi masalah ini. Kalau terus dibiarkan, seperti GIA, Waskita bisa insolvent. Ini akan jadi citra buruk bagi Pemerintah Jokowi. Karena hanya di era Jokowi BUMN karya bangkrut. Jadi harus cepat diperbaiki dengan solusi menyeluruh. Tentu setelah dilakukan full audit management. Terlambat maka ini bisa jadi teori domino. Satu jatuh yang lai akan ikut jatuh. Karena sumber masalah ada pada pemegang saham pengendali (pemerintah) yang tidak cepat responsnya. Pak Eric please bantu pak Jokowi. Dia presiden yang kami pilih dan cintai.


Belajar dari kasus Waskita.

Kalau berdasarkan Akuntasi, jelas Waskita tidak bisa lagi diselamatkan kecuali restruktur permodalan atau bubarkan diri alias pailit. Karena kondisi rasio DER sudah dalam posisi insolvent. Jadi penyelesaianya ada pada pemegang saham, bukan lagi pada kebijakan direksi atau sekedar ganti direksi.  Tapi ok lah, Itu urusan pemerintah sebagi pemegang saham pengendali. Yang jadi masalah kerugian Waskita juga adalah cermin buruk sistem pengawasan OJK terhadap Emiten. Dan tentu pasti kelemahan dari komisaris yang ditempatkan sebagai wakil pemerintah, yang tidak berbuat apa apa. Mengapa ?


Pada tahun 2019, Waskita masih mencatat laba hampir sebesar Rp, 1 triliun. Tapi kenapa tahun 2020 langsung terjun bebas kerugian sampai diatas Rp. 7 triliun. Mengapa OJK tidak mengetahui kejanggalan neraca Waskita. Apa di OJK tidak ada ahli keuangan atau akuntasi untuk bisa mendeteksi kejanggalan yang dilakukan. Yang lebih miris tahun 2021 bulan februari, OJK membiarkan influencer seperti Ustad YM mempengaruhi opini publik agar membeli saham Waskita. Lucunya menteri BUMN secara tidak langsung memanfaatkan YM untuk membeli saham BUMN. 


Lantas kalau begini, setelah berbagi skandal keuangan BUMN seperti Asabri, Jiwasraya, dan kini Waskita, dimanakah prinsip good governance pasar modal kita? Apakah omong kosong. Padahal kepercayaan investor kepada emiten itu sangat menentukan agar pasar modal kita efisien. Kalau BUMN saja bercitra buruk, siapa lagi yang kita percaya? Karena setiap pergerakan aset Emiten selalu diawasi oleh OJK. Bahkan rasio equity atas aksi korporate dalam investasi berjangka  panjang harus izin OJK. Singkatnya tidak ada yang tidak diketahui OJK. Sehingga kalau emiten masih listing, itu emiten baik baik saja. Publik percaya.


Apa yang menimpa Waskita ini bukan rahasia umum. Bahwa ini permainan window dressing. Mempercantik neraca agar keliatan indah dan tetap punya cara melakukan aksi korporat tarik uang dari pasar. Dan ketika sudah pada posisi tidak lagi bisa diangkat. Maka lempar handuk putih. Yang rugi pemegang saham. Negara dan rakyat ( investor retail). Pada posisi ini, biasanya pemerintah ditempatkan sebagai pecundang demi kepentingan pasar modal. OJK dan kementerian BUMN serta komisaris tidak disentuk untuk diminta tanggung jawab. Jawabanya sama seperti Anies” Saya tidak tahu soal lahan proyek DP 0.”


Kita sebagai rakyat yang ikut memilih Jokowi sebagai orang baik agar berprestasi baik harus mengelus dada. Kita memang pilih Jokowi tetapi secara sistem, presiden yang kita pilih tidak berdaya atas sistem yang ada. Entah kapan perubahan ini akan terjadi? Saya tetap berharap baik dan tidak kehilangan harapan. Kepada Tuhan saya berdoa, walau itu selemah lemahnya iman.


Solusi.

Solusinya focus restruktur permodalan. Waskita itu mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset.  Sehingga berpotensi gagal bayar utang. Kalau pemerintah tidak bisa keluarkan modal lagi, maka pemerintah memberikan izin Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau disebut juga sebagai Private Placement ( aturan OJK Nomor 38 /POJK.04/2014 ). Artinya hak membeli saham tanpa ditawarkan terlebih dahulu kepada pihak lain.


Waskita itu secara bisnis tidak salah. Mereka punya SDM bagus.  Punya pengalaman panjang sebagai kotraktor. Mereka juga BUMN yang dapat eklusifitas proyek sehingga market cenderung aman. Yang salah itu hanya management. Jadi banyak investor mau masuk sebagai pemegang saham secara private placement. Terutama kreditur. Mereka bisa masuk lewat private placement dengan terlebih dahulu deal dengan exit buyer yang mau bailout hutang jadi saham. Kalau private placement ini diwacanakan, pasti kreditur akan didatangi oleh exit buyer. Sehingga masalah utang selesai, modal jadi sehat lagi.


Namun langkah aksi korporat melalui private placement harus dilakukan secara transparance. Harus jelas agendanya. Harus jelas niat baik pemegang saham pendiri atau pengendali. Bahwa kepentingan perusahaan adalah segala galanya. Artinya pemerintah harus ikhlas delusi sahamnya dan reorganisasi dilakukan secara besar besaran. Hak menempat preskom dan direksi ada pada investor dan pemerintah. Sehingga itu  bisa dipahami oleh investor dan exit buyer. 


Contoh lain kasus solusi korporat.

Saya datang jam 2 sore ke apartement Wenny. Dia sudah hidangkan gado gado kesukaan saya.  Baru saja duduk mau makan. Terdengar bell dari luar. Dari CCTV nampak Wada dan James. “ Kamu undang mereka? “ Kata Wenny tekan tombol untuk buka pintu masuk Lift. 

“ Saya engga undang. Tapi mereka tahu hari sabtu saya di Shenzhen.” Kata saya. Wenny langsung lari ke kamar ganti bajunya. Tadi dia hanya pakai celana pendek putih dan kaus warna merah. Saya tersenyum aja. Dia kembali ke meja. “  James, ok lah. Tapi Wada, bikin weekend engga nyaman.”

“ Emang kenapa sih kamu engga suka dia ?

“ Dia ajarin kamu nakal. Ikut pergaulan setan” Kata Wenny merengut.

“ Ya biasa saja. Emang saya ikut jadi setan. Kan engga.” Kata saya santai.


Wada datang membawa Chiness Wine. Saya tahu itu mahal. Bisa diatas Rp 10 juta. Namun saya tidak begitu antusias.  

“ Bro, ini ada BUMN Thai. Mereka udah insolvent. Hutangnya USD 4 miliar. Pemerintah tidak mau bail out.  Sahamnya udah jatuh. Mereka tawarkan private placement kepada investor. “ Kata Wada ketika duduk di meja makan. Wenny diam saja.

“ Dengan siapa saja mereka berhutang?

“ Ada 36 bank. Tapi yang terbesar bank asing.”

“ Siapa bank asing itu ?

“ Kamu kenal dech. Makanya peluang ini saya bicarakan kepada kamu.”

“ OK’

“ Caranya, kamu bicara kepada lead konsorsium kreditur untuk restruktur hutang. Kita dirikan perusahaan SPAC ( Special Purpose Acquisition Company. Kita bisa gunakan skema asset protection untuk menjamin pelepasan saham dengan tujuan akuisisi perusahaan itu. Setelah uang ditangan, kita bisa bicara kepada konsorsium kreditur tentang program restruktur hutang. Jaminannya uang dari hasil IPO SPAC itu. 


“ Jadi neraca BUMN Thai clean tanpa hutang. Utang dialihkan kepada SPAC. SPAC sebagai investor dalam skema private placement “Kata saya memastikan.


“ Tepat. Sebenarnya kita bailout engga bayar pakai uang. Pakai janji doang. Tapi janji dengan jaminan cash.  Bagaimanapun BUMN ini engga mungkin rugi. Kalau sekarng mereka rugi dan akhirnya gagal bayar utang, itu karena mismanagement. Perbaiki menagement engga sulit amat. Gampanglah..”


“ Ya saya tahu itu. Terus.


“ Karena sudah dialihkan ke SPAC. Tugas kita perbaiki kinerja perusahaan agar saham bisa kembali rebound. Investor SPAC bisa dapat capital gain.” 


“Tapi tetap saja kita harus cashout untuk pembelian saham agar cukup sebagai pengendali.”


“ Saham udah murah. Itu nothing. Itu engga usah kamu pikirkan. Saya dan Steven yang keluar. Tugas kamu bicara aja dengan lead konsorsium kreditur. Selanjutnya James yang urus detailnya. Kalau kita dapat deal dengan konsorsium, kita bisa kendalikan RUPS“ Kata Wada. 


“ Nah bicaralah dengan mereka” Kata Wada setelah menyambungkan telp ke CEO lead konsorsium kreditur. Saya bicara sebentar. Tetapi itu hanya janji makan siang di Hong Kong. Wada memeluk saya. “ Saya kata apa. Segan dia sama kamu. Saya telp berkali kali dia ogah bicara. Gimana tuh cewek percaya sama kamu? Ceritakan dong” Kata Wada. Karena CEO nya memang perempuan. Saya senyum aja. 


“ Siapa wanita itu ? Wenny  berkerut kening.


“ Engga penting kamu tahu. Ini urusan pria. Sebaiknya tambah gado gado ini. Porsi saya belum ada. James engga perlu. Dia mau pulang. Makan sama keluarganya.” kata Wada. Wenny merengut dan pergi ke dapur ambil makanan untuk Wada.


Thursday, March 25, 2021

Masa depan ekonomi kita setelah Jokowi

 




Siapapun yang jadi presiden setelah Jokowi pasti enak. Mengapa ? Pertama. Cadangan devisa gede banget. Bahkan terbesar sepanjang sejarah republik.  Kedua. Infrastruktur jalan toll jawa sudah tersambung. Sumatera sudah 80% tuntas. KEK sudah terbangun disemua wilalah potensi seperti Kalimantan, Sulawesi, NTB, Papua, Maluku. Irigasi dan Bendungan sudah tuntas semua. Lahan estate food sudah tersedia dan sudah siap tanam. Ketiga. UU Cipta kerja yang memastikan kemudahan investasi sudah established lengkap dengan PP nya dan kelembagaan LPI sebagi financial resource. PDB tembus USD 1 trilion sehingga kita masuk anggota G20. Kita punya pusat pertumbuhan baru untuk mesin ekonomi. Yaitu, Nikel dan baterai yang merupakan trend ekonomi masa depan. 


Nah apa hebatnya ?


Pertama. Dengan devisa besar diatas 7 belanja valas, kita punya kebebasan melakukan kontrol devisa sebagai instrument memacu produksi dan konsumi. Produksi, peluang kita sebagai pemilik SDA bisa terus digerakan untuk memacu sektor real untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tanpa perlu takut inflasi akan terdongkrat 2 digit dan rupiah terjun bebas. Konsumi,  peluang pasar domestik dapat terus dikembangkan untuk menyerap sektor produksi.


Kedua, dengan sudah terhubungnya Jalan Toll jawa, maka jawa yang merupakan tempat populasi 60% penduduk Indonesia bisa menjadi mesin ekonomi menghela PDB jadi multi trilion dollar. Menjadi wilayah yang bisa bersaing dengan kekuatan regional ASEAN dalam menarik investasi. Sumatera akan jadi super curridor peluang investasi di Selat Malaka untuk sektor agro industri dan migas. Ingat, 1/3 perdagangan dunia melintasi Selat Malaka. Ini peluang yang tidak pernah habis. Sulawesi, Kalimantan, Papua, Maluku akan jadi magnit baru untuk industri nikel dan downstream.  Maklum wilayah indonesia timur berhadapan dengan kawasan pacific yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya. NTB akan jadi peluang baru sebagai tujuan wisata di samping Bali. 


Ketiga. Dengan adanya UU Cipta kerja, kemudahan investasi akan memacu arus investasi akibat tersedianya infrastruktur dan pusat ekonomi baru. Pengaruh bergandanya akan menarik new comer enterpreneur dari kalangan milenial. Mereka akan jadi generasi hebat yang berkembang seperti China tahun 1990an. Mereka akan jadi penentu indonesia emas tahun 2050. Mengapa ? Dengan PDB tembus diatas USD 1 trilion,  bersama LPI indonesia akan jadi peluang investasi bagi investor private equity  berkelas dunia. Apalagi secara nasional, ekonomi kita masih under capacity. Jadi masih sangat besar untuk bisa dikembangkan. Sementara China sudah hampir over capacity. Eropa dan AS sudah over capacity, Jepang sedang meradang menyelesaikan over capacity. Peluang kita besar sekali.


Namun di samping kelebihan dan peluang itu, kita juga punya kelemahan dan ancaman. Kelemahan kita adalah sumber daya manusia yang rendah. Itu bisa jadi ganjalan.  Harus ada keberanian untuk mengembangkan SDM lewat pendidikan luar sekolah dan program pelatihan. Harus ada upaya untuk meningkatkan dana riset sebesar sedikitnya 2 % dari PDB. Ancaman? kalau kita salah pilih presiden maka semua kekuatan dan peluang itu akan cepat sekali menjadikan kita sebagai negara gagal. 


Mengapa ? 


Rsio utang kita sudah diatas 30%. Punya warisan defisit fiskal dan neraca pembayaran. Kalau presidennya lebih kepada politik populis dan tidak kreatif mengelola sumber daya, maka defisit fiskal terus melebar dan akhirnya cadangan devisa tersedot sampai akhirnya rupiah terjun bebas. Kehancuran sistemik terjadi dan cepat sekali meluas. Hanya 5 tahun kita sudah jadi negara gagal yang paling buruk dalam sejarah dunia.


Tuhan sudah beri kita contoh seorang Jokowi sebagai presiden. Maka jadikanlah Jokowi sebagai referensi. Capres berlatar belakang Guberunur, harus punya track record sebagai kepala daerah yang hebat. Bukan hanya hebat habiskan APBD tetapi hebat membangun diluar APBD dengan melibatkan potensi dunia usaha sebagai sumber daya untuk terjadinya bisnis proses B2B.  Kalau dia politisi, pastikan dia punya track record fenomenal sebagai partai yang menciptakan kader terbanyak yang tidak korup dan terbanyak punya kepala daerah yang sukses. Kalau dia profesional pastikan dia clean dan punya karya hebat. Kalau dia pengusaha. Pastikan dia clean dari skandal bisnis rente dan usahanya sebagian besar berhubungan dengan industri kreatif yang perusahaannya bertumpu kepada profesionalitas dan kompetisi.  


Pada akhirnya penentu masa depan itu adalah kita sebagai rakyat.  Kemakmuran itu soal pilihan. Nasip kita ditentukan lima menit di bilik suara. Salah, maka kita berdosa kepada anak cucu kita.