Tuesday, February 16, 2021

Bitcoin Legal ?

 



Dulu sebelum jatuhnya wallstreet, pasar 144A SEC Act sangat populer di kalangan pemain pasar uang global. 144 A SEC Act adalah UU perdagangan surat berharga yang diatur oleh Amerika sebagai penjamin likuidiitas USD. Pasal 144Aa SEC ini memberikan kebebasan tidak menerapkan segala aturan yang diatur otoritas. Namun tdak berlaku bagi warga AS sebagai investor. Hanya untuk orang asing. Karena sistem pedagangan pasar uang tidak patuh kepada aturan negara. Aturan dibuat sesukanya diantara members. Hebatnya pasar 144A SEC itu didukung oleh lembaga keuangan papan atas. Mereka punya clearing house sendiri yang  terhubung dengan Euroclear di London, cleastream di Frankfurt dan DTC di NY. 


Data yang dipublikasikan oleh Ford Foundation melalui laporan Global Financial Integrity, total transaksi derivatif global tahun 2013 berdasarkan data dari BIS, nilai kontrak mencapai USD 693 Trilion. Sebagian besar transaksi itu dilakukan secara over-the-counter (OTC). Nilai kontrak itu sama saja dengan 10 kali dari GNP seluruh negara di dunia. Jumlah yang pantastik. Namun karena penerbitan surat itu tidak didukung underlying, maka itu hanya komitmen sesama pemain dalam  bentuk digital saja. Nah ketika mereka ingin cairkan profit dari rekening trading. Para pemain harus melewati standar kepatuhan yang ditetapkan oleh otoritas.  90% gagal cairkan rekening tersebut. Sehingga hanya jadi catatan  aset yang tidak likuid. 


Padahal selama proses transaksi via 144a SEC itu tidak gratis. Member harus bayar semua, seperti lawyer fee, broker fee, clearing fee, custodian fee, semua pakai uang benaran. Kebayangkan tekornya trader. Cobalah hitung berapa kerugian trader. Kalau perputaran aset sebesar USD 693 trilion. Total fee 1 % saja. Maka uang benaran ( real cash ) masuk ke kas instutisi pendukung sistem itu mencapai USD 6,9 Triliun.  Dahsyat kan. Apakah trader rugi ? Yang rugi paling gede adalah dana pensiun dan Asuransi dan investor retail yang menjadi penyedia cash untuk processing fee para trader. Kok mau ? karena imbalan janji pasti untung gede. Tapi  untung itu hanya berupa aset yang tidak likuid.


Sementara trader ( hedge fund player) gunakan aset yang tidak likuid itu untuk generate cash melalui skema hutang. Caranya? mereka mendirikan SPAC ( Special Propose Acquisition corporation)  Nah asset yang tidak likuid itu di call oleh trader. Didalam SPAC itu sudah underlying proyek.  Asset itu dijaminkan lewat penebitan surat utang yang dijual di pasar sekunder.  Uangnya dipakai untuk akuisisi. Setelah akuisisi SPAC lakukan exit melalui bursa utama atau refinancing perbankan. Pemilik aset hanya dapat fee sekitar 0,5% setahun. Kok mau? ya aset bodong.


Skema 144A Sec itu tidak ubahnya dengan bitcoin. Hanya bedanya Bitcoin tidak perlu clearing house. Karena sistem blockchain memungkinkan tanpa perlu clearing house. Itu terjadi P2P. Sama dengan 144 A Sec, yaitu tidak ada underying asset dibelakangnya. Jadi benar benar dasarnya hanya komitmen sesama pemain saja. Endingnya bisa ditebak. Pada akhirnya pemain hedge fund yang untung besar. Pengekor tekor. 


Makanya walau Bappebti membolehkan (Peraturan No 5/2019 ) tetapi dalam  aturan ini disebutkan bahwa cryptocurrency yang bisa diperdagangkan harus berbasis distributed ledger technology dan berbentuk aset kripto utility (utility crypto) atau kripto beragun aset (crypto backed asset). Artinya kalau ada penyelenggara cryptocurrency tidak bisa membuktikan asset maka itu dianggap ilegal. Namun terlepas kebijakan Bappeti, BI tetap melarang bitcoin cs sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia. Itu sesuai UU Mata uang. 


Nah bagi anda yang tetap ngotot terus terlibat dalam perdagangan cryptocurrency, itu hak anda. Free entry. Tapi harus juga dicatat, sebagaimana 144 A SEC, kalau free entry, maka itu juga free fall. Artinya bebas masuk, maka juga bebas jatuh. Kalau jatuh jangan mewek. Jangan ngeluh. Terima saja. lkhlaskan, orang pintar makan orang bodoh. Itu biasa saja.

Sunday, February 14, 2021

Utang BUMN yang mengkawatirkan

 



Selama Era Jokowi, BUMN menjadi lokomotif semua program strategis Jokowi terutama bidang infrastruktur ekonomi. Karena itu pertumbuhan BUMN sangat pesat sekali. Data BI, pada periode 2015-2019, total aset BUMN (termasuk BUMN Bank) tumbuh dari Rp 5.760 triliun menjadi Rp 8.734 triliun. Artinya Aset BUMN meningkat 10,3% per tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hebat memang.  Itu semua fakta yang bisa dirasakan oleh rakyat.  Berdasarkan statistik utang luar negeri (SULNI) tahun 2020, Bank Indonesia mencatat ULN BUMN mencapai US$ 57,6 miliar. Menggunakan kurs rupiah terhadap dolar di Rp 14.100/US$ maka nilainya mencapai hampir Rp 812,2 triliun. Dalam catatan Kementerian BUMN, sejak 2017 utang BUMN ( tidak termasuk lembaga keuangan dan bank) mencapai Rp942,9 triliun. Sementara pada 2018 meningkat menjadi Rp1.251,7 triliun dan di tahun 2019 utang perseroan meningkat menjadi Rp1.393 triliun. Dan pada 2020 mencapai Rp1.682 triliun. Artinya lebih separuh adalah utang luar negeri. Bahaya sekali.


Tahun 2020, rasio utang terhadap EBITDA ( Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)  BUMN sudah tembus 4,62 kali. Padahal lima tahun sebelumnya atau pada 2015 rasionya masih berada di angka 1,63 kali. Apa artinya?  kalau mengandalkan laba kotornya ( penghasilan yang diperoleh sebelum dikurangi dengan beban bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi), kemampuan BUMN membayar utang sangat rendah. Dalam ilmu keuangan rasio diatas 3X itu sudah berpotensi gagal bayar. Artinya selama ini gebyar pembangunan yang diandalkan Jokowi melalui BUMN bersumber dari hutang. Walau itu tidak berdampak langsung terhadap APBN, namun bagaimanapun kekuatan BUMN lokomotif BUMN itu sama dengan 40% dari PDB kita. Kalau ada masalah terhadap BUMN itu akan berdampak significant terhadap Ekonomi nasional dan tentu gagal bayar utang  BUMN akan berdampak sistemik.


Yang miris adalah penyumbang beban hutang terbesar justru datang dari BUMN strategis seperti PERTAMINA yang mencapai Rp. 224 triliun. DER Pertamina di angka 58,57%. Artinya lebih separuh aset Pertamina berupa utang. Makanya rasio ROI investasi Pertamina sangat tinggi yaitu 13,06%. Artinya Pertamina tidak efisien secara bisnis. Dalam laporan keuangan PLN kuartal I/2020 total utang PLN mencapai Rp 694,79 triliun yang terdiri dari utang jangka panjang sebesar Rp 537 triliun dan utang jangka pendek Rp 157,79 triliun. Debt to asset ratio hanya 41,37 persen dan debt to equity ratio 70,55 persen. Itu sudah lampu kuning. Kalau tidak ada revaluasi aset pada 2015 sehingga nilainya meningkat dari Rp603,7 triliun menjadi Rp1.314,37 triliun, debt to equity PLN per 2019 bisa mencapai 170 persen--yang berarti berbahaya. Apalagi tahun 2020. Tentu lebih nyungsep.


Waktu Pilpres dalam debat Capres, Jokowi mengatakan bahwa solusi mengatasi peningkatan kemampuan profesionalitas BUMN yaitu lewat pembentuk super holding. Persiapan super holding itu sudah dilakukan oleh Ibu Rini. Namun entah mengapa setelah terpilih jadi presiden, wacana pembentukan super holding dibatalkan oleh Erick Tohir. Saya bisa menerima kebijakan tersebut asalkan ada kebijakan yang lebih hebat. Tapi nyatanya menanti hampir dua tahun tidak ada rencana lebih hebat dar Erick. Langkah fenomenalnya adalah ganti direksi BUMN dan bagi baji jabatan komisaris kepada relawan dan kader partai.


Sementara masalah serius BUMN itu adalah semakin sulitnya mendapatkan sumber pendanaan. Karena stuktur permodalan tidak sehat. Bukan rahasia umum bila sebagian besar utang BUMN yang berkaitan dengan infrastruktur adalah utang EPC yang berbunga tinggi dan jangka pendek. Sementara aksi korporat lewat exit strategi pelepasan saham SPC anak perusahaan tidak efektif, bahkan bisa dikatakan gagal total. Karena bukan rahasia umum, struktur cost proyek BUMN itu sudah terlanjur mahal akibat utang dan rente yang terpaksa mengambil alih proyek mangkrak.


Kalau berharap penyelesaian hutang BUMN lewat LPI itu sangat beresiko menimbulkan skandal, bahkan mega skandal bagi pemerintah Jokowi. Mengapa? Sumber dana LPI itu pasti dana hedge fund. Atas perusahaan sakit tidak pernah selamat dari sumber dana hedge fund kecuali upaya hostile take over. Kasihan kalau BUMN pada akhirnya dipreteli dengan harga murah oleh Investor member SWF dari LPI. Masalah BUMN itu harus dilakukan oleh internal pemegang saham lewat kebijakan mendasar dan menyeluruh. Jadi bagaimana solusinya ?  Pemerintah  harus restruktur permodalan BUMN. Namun sebelum itu dilakukan, pemerintah harus mereformasi BUMN lewat langkah rasional dan profesional. Teknisnya?


Pemerintah membentuk Super Holding BUMN. Kemudian  Holding ini melepas saham ke publik. Hasil penjualan saham untuk memperbaiki rasio utang anak perusahaan. Sehingga anak perusahaan bisa sehat dan punya kemampuan leverage besar. Value Marcap Holding itu bisa dimanfaatkan oleh LPI sebagai sumber pendanaan lewat pasar uang. Namun agar saham super holding bagus ketika melantai, pemeritah harus lebih dulu upayakan menyehatkan BUMN yang rasio utang diatas ambang batas aman. Sumber dananya bisa dari APBN lewat pos PMN. Cara ini pemerintah bisa menerbitkan SUKUK khusus, yang kelak di-refinancing lewat IPO super holding. Bagaimanapun saham negara melalui Super Holding akan jadi Pemupukan aset Bruto Negara untuk memperkuat fundamental ekonomi. 


Jadi masalah utang BUMN bukan masalah besar. Sederhana saja penyelesaiannya. Yang diperlukan hanyalah Political will  pemerintah untuk melepaskan BUMN dari kepentingan politik oligarki. Semoga YMP sehat selalu.


Wednesday, February 10, 2021

Mengapa Tesla masuk ke China?

 


Apakah mungkin Tesla akan invest di Indonesia? Tanya teman. Saya tidak tahu apa dasar kebijakan bisnis Tesla sehingga memutuskan mau invest di Indonesia. Kalau alasan bahan baku baterai berupa nikel dan cobalt, itu hanya 30% bahan baku untuk baterai. Selebihnya adalah lithium yang didatangkan dari Afrika. Untuk memahami kebijakan bisnis global Tesla ada baiknya kita melihat contoh nyata yang dilakukan Tesla di China.  Tahun 2018 Tesla masuk ke China. Mereka bangun pabrik di Shanghai. Apa dasar keputusan bisnis Tesla masuk ke China? Mereka dapat keringan pajak, kemudahan perizinan termasuk dapatkan lahan.  Izin masuk ke pasar domestik China yang besar.  Dan yang lebih penting dari itu semua adalah Tesla dapatkan pinjaman dari bank di China dengan bunga murah dan syarat mudah.


Dengan dukungan pemerintah China tersebut maka wajar saja bila Tesla bisa sukses dan menempatkan Elon Mask orang terkaya di dunia. Dalam laporan pendapatan terbaru Tesla, China menyumbang sekitar seperlima dari total pendapatannya. Tesla China lebih dari sekedar cabang untuk merakit; tapi juga termasuk dalam program penelitian dan pengembangan, memungkinkan Tesla China menjadi pesaing utama bagi merek asing lainnya. Di bawah strategi ekonomi Xi, perusahaan asing akan memiliki peluang yang cukup bagus, tetapi mereka harus menyadari bahwa rencana akhir adalah semua teknologi canggih adalah China. Elon datang dan dia membuka peluang China menguasai tekhnologi EV.


Tetapi strategi China itu dilakukan dengan diam diam dan hati hati. Maklum hubungan antara China dan AS dalam situasi tidak harmonis. Sementara bisnis Elon Mask di AS masih cukup besar. Para eksekutif Tesla di China selalu bungkam bila diwawancari oleh Media Asing. Sehingga upaya transfer tekhnologi berjalan mulus dan keterlibatan supply chain local semakin besar. Ini langkah stategis dan nyata bagi China untuk pada akhirnya menjadi pemain utama dunia di bidang EV.


Apakah Elon Mask merasa dikerjai China? Tidak juga. Tesla hanya focus kepada market China saja. Mengapa? Sebelumnya Tesla masuk ke China. Mereka hanya ekspor dari AS ke China. Produk Tesla kalah bersaing dengan produk lokal. Pada 2015 Tesla hanya bisa menjual sekitar 3.700 mobil di China, dibandingkan dengan hampir 33.000 merek Zhidou Auto, pembuat hatchback listrik seukuran kereta golf. Pabrikan EV di China seperti BYD Auto Co dan BAIC Group, mendapat insentif sangat besar dari pemerintah, yang memungkinkan mereka menjual EV kelas menengah dengan harga setara dengan $ 20.000 atau kurang. Mengapa? 


Pemerintah China mendorong konsumen lokal membeli EV dengan berbagai insentif. Pemerintah daerah memberikan insentif pajak 0%  pembelian EV. Bebas biaya tol. Refund pembelian EV setelah mencapai target kilometer jarak tempuh sebagai kompensasi pengurangan karbon.  Beberapa kota besar juga telah menerapkan sistem yang menghukum pemilik kendaraan konvensional. Di Shanghai, misalnya, pelat nomor mobil bertenaga bensin baru harus dibeli melalui lelang, dengan harga saat ini sekitar $ 14.000, sedangkan pelat untuk kendaraan listrik gratis. Semetara produk impor tidak dapat fasilitas insentif apapun. 


Tesla tidak punya pilihan banyak, masuk ke China atau kehilangan peluang berkembang. Maklum China adalah pasar mobil listrik terbesar di dunia dengan margin yang sangat besar. Tahun 2020 terjual EV sekitar 1,2 juta, atau lebih dari 40% dari total  penjualan global. Apakah mudah bagi Tesla dapat kepercayaan dari pemerintah China? Tidak juga. Sebelum Tesla membangun pabrik, pada 2017 maret, Tencent Holdings Ltd., di bawah konglomerat Pony Ma yang dekat dengan elite partai komunis membeli 5% saham Tesla. Setelah itu Elon Mask semakin dekat dengan elit partai dan bisa memahami tujuan strategis China. Tahun 2018 Tesla masuk ke China secara penuh setelah Elon berhasil merebut cinta para elite partai. Pada akhirnya Elon bekerja untuk kepentingan China.


Belajar dari cerita masuknya Tesla ke China, kita bisa dapat  tahu tiga hal, yaitu


Pertama. Tesla masuk ke China atas dasar kondisi yang ditetapkan China. Namun kondisi itu bisa diterima Tesla karena China menyediakan insentif masuk ke pasar domestik yang disubsidi, sumber daya modal dan kemudahan mendapatkan lahan serta perizinan. Artinya Tesla hanya bawa tekhnology dan inovasi. Kedua. Tesla diwajibkan melakukan transfer tekhnologi dengan medirikan pusat riset di China dan keharusan membina mitra lokal untuk menjadi supply chain terintegrasi. Dengan kondisi ini pada akhirnya China menguasai tekhologi EV dan Tesla kerja untuk China. Ketiga. Tesla mendapat jaminan supply bahan baku nikel dan cobalt dari BUMN China yang beroperasi di Afrika dan Indonesia. Supply guarantee ini memungkinkan Tesla bisa merencanakan produksi dengan tepat dan cepat. 


Nah apa yang kita tawarkan atas keberadaan dari industri EV ini. Kalau hanya andalkan bahan baku nikel dan cobalt tanpa ada design kemandirian, kita hanya jadi penonton saja. Dapat nilai tambah hanya secuil. Itupun tidak mungkin asing mau invest tanpa ada insentif. Jangan sampai euforia minat investor baterai  dan EV itu hanya sekedar politik angin sorga. Karena tidak ada design yang secara bisnis membuat investor tertarik ambil resiko.  Yang ada malah stakeholder yang sibuk ambil peluang rente atas bahan baku nikel dan jual lahan. Kalau cara begini siapa yang mau bisnis di Indonesia?

Perspektif bisnis, kritik Jokowi.



Dalam acara hari pers , presiden berharap agar pers jangan ragu kritik pemerintah. Kritik yang keras dan pedas. Baru kali ini penyataan datang dari Presiden. Kalau berkaca kepada sistem demokrasi, pers yang hebat sama dengan demokrasi yang sehat. Namun sebagai kekuatan keempat dalam sistem demoraksi, peran pers tidak bisa menghindar dari kepentingan politik. 


Maklum semua tahu bahwa pers juga adalah bisnis yang tak bisa bergitu saja mengabaikan kepentingan politik dibalik kepemilikan saham dan hutang perusahaannya. Namun dengan adanya sosial media, Pers tidak bisa lagi seenaknya mengeluarkan berita. Ada koreksi langsung dari kekuatan ke lima yaitu warganet ( nitizen).


Lantas mengapa sampai Jokowi mengeluarkan statement jelas bernada“ kritiklah saya “. Saya menduga, bahwa Jokowi tidak puas dengan sistem kontrol dari kelembagaan yang ada dan tentu juga dari ring kekuasaannya. Dia juga tidak puas dengan kinerja oposisi yang tak melaksanakan tugasnya dengan benar. Oposan cenderung mempolitisir situasi tanpa memberikan kritik membangun. 


Sementara arus perubahan yang dicanangkan Jokowi itu sangat luar biasa. Suhu politik kadang bisa memanas seketika. Riaknya berdampak kemana.  Kalau tidak ada keterlibatan masyarakat langsung mengkritik, Jokowi akan terbenam dengan intrik yang diciptakan ring keuasaannya. Perubahan akan stuck. Jadi selagi budaya kritik membangun itu terus terjaga, maka sebagai Presiden terpilih secara langsung oleh rakyat, Jokowi punya kekuatan tawar dalam membuat keputusan yang sesuai keinginan rakyat, lepas dari kepentingan politik pragmatis.  Karena keinginan rakyat itu sederhana : pemeritahan yang bersih dan berwibawa. Untuk keadilan sosial bagi semua.


Kalau kita mencintai Jokowi dan berharap perubahan terus terjadi kearah lebih baik maka mari kita bantu Jokowi memberikan informasi apapun yang terjadi dan  dirasakan masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Yakinlah, itulah yang dibutuhkan Jokowi disaat dia berharap Anda memilihnya. Hukum tertinggi bagi Jokowi adalah kepentingan rakyat!


***

Negeri dibangun tanpa basis riset.

( Kritik kepada Presiden tentang industrialisasi)


Kalau inginkan negeri ini mejadi negara industri maka negara harus dikelola berbasis riset. Kebijakan pro riset. Lembaga riset harus menjadi lembaga berwibawa seperti Chinese Academy of science. Anggaran mereka setahun mencapai USD 275 miliar atau 2,1 % dari PDB. China bisa merebut kekuatan ekonomi dunia karena dukungan riset. Israel adalah negara yang dibangun dengan bertumpu kepada riset. Negara yang paling tinggi anggaran risetnya, yang mencapai 4,9% dari PDB. Makanya walau negara kecil dan sumber daya terbatas, Israel sangat berperanguh sebagai supply chain global dalam bidang IPTEK. 


Kelemahan Indonesia sejak era Orba, design pembangunan tidak bertumpu kepada riset. Kita lebih mengandalkan kepada SDA. Politik kita adalah politik feodal. Dimana segelintir orang tanpa kerja banyak dan memeras otak bisa kaya raya dari SDA. Kebijakan negara kepada politik feodalisme. Tidak ada design jangka panjang  penguasaan tekhnologi dan kemandirian. Sampai era reformasi, khususnya di era SBY, malah Indonesia masuk era deindustrialisasi.  Ketergantungan impor sangat tinggi. Riset semakin terabaikan. Banyak SDM hebat lulusan Universitas terbaik malah berkarir di luar negeri.


Era Jokowi, perubahan politik terhadap industrialisasi masih belum banyak berubah dibandingkan era sebelumnya.  Arus investasi yang masuk dalam mengolah bahan baku hanya sebatas value added terhadap penerimaan pajak dan tenaga kerja. Selebihnnya nilai tambah dikuasai oleh Asing. Itu bisa mencapai 90% kembali ke asing. Betapa tidak. Anggaran riset kita hanya USD 2 miliar atau 0,2% dari PDB. Engga usah bandingkan dengan negara G20. Dengan Malasyia saja kita kalah. Malaysia sebesar 1,3% dari PDB. Singapore negara seupil saja anggarannya risetnya  2,2% dari PDB atau Rp. 10 miliar atau lima kali dari kita.


Apa yang terjadi dari design pembangunan yang tidak berbasis riset itu? setiap geliat pembangunan pasti orientasinya rente. Stakeholder proyek adalah mereka yang biasa hidup dari rente. Siapa mereka? yang punya lahan. Punya konsesi ekonomi. Punya akses politik. Itu saja. Mereka tidak punya tekhnologi sendiri kecuali hanya sebatas proxy dari prinsipal asing. Akibatnya efisiensi nasional jadi rendah sekali. 


Contoh sederhana. Maju mundurnya Tesla dan ACTL dalam rencana investasi industri baterai di Indonesia, karena stakeholder minta terlalu banyak maunya tapi modalnya hanya omong kosong. Sementara asing datang membawa market, tekhnologi, modal yang mereka dapat dengan perjuangan panjang dan berlelah. Foxcom , produsen Apple mundur dari rencana relokasi industri ke Indonesia karena capek berhubungan dengan stakeholder. Mereka bangun di Vietnam dan perluas pabrik di China.


Saran saya kepada Jokowi. Pertama, arahkan design pembangunan berbasis riset. Tingkatkan anggaran riset. Setidaknya 1% dari PDB. Buat program secara terukur dengan libatkan semua kampus ambil bagian bersama sama dengan lembaga riset yang sudah ada seperti BPPT, LIPI dan lainnya.  


Kedua, berkaitan dengan pengolahan SDA untuk downstream industri, focus aja ke UU PMA. Tendang semua stakeholder yang modal omong kosong. Selagi mereka masih eksis sulit politik membangun berbasis riset bisa terlaksaa. Caranya ? Negara harus kuasai lahan untuk kawasan industri bagi PMA. Sumber daya alam harus dikuasai BUMN sebagai supply guarantee industri PMA. Jangan serahkan kepada swasta. Dengan begitu pajak bisa diamankan. 


Selanjutnya buat kebijakan alih tekhnologi. Namun untuk itu kita harus siap lembaga riset dan SDM yang hebat. Insya Allah dalam jangka panjang kita akan mandiri. Tentu asalkan design ini dilaksanakan konsisten. Maafkan saya pak Jokowi kalau kritik saya keras dan pedas.


***

Bersihkan Pertamina

( Kritik Ekonomi dan bisnis)


Pertamina itu adalah BUMN paling strategis dan politis. Karena ia menguasai SDA migas yang menjadi hak negara dan bertanggung jawab terhadap distribusi BBM secara adil kesuluruh wilayah Indonesia. Jumlah karyawanya 13.700. Lingkup operasi seluruh Indonesia. Artinya mengelola Pertamina tidak bisa main main. Kompetensi mereka harus benar benar qualified.  Sebagai bentuk kritik saya terhadap Pemerintah adalah menyoroti dua direktur pada Pertamina. Ini penting agar menjadi perhatian Jokowi. Yaitu direktur utama dan direktur SDM. Dua posisi ini penting sekali.


Dirut Pertamina.

Saat sekarang dirut Pertamina adalah Nicke Widyawati. Sebelumnya sejak 2014 hingga Juli 2017, Nicke sempat menjadi Direktur Perencanaan Korporat PLN. Setelah itu, dia digeser menjadi Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN hingga November 2017. Dia pernah diperiksa dua kali oleh KPK dalam kasus proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. Tahun 2019 diperiksa Kejagung.  Hasil pemeriksaan Nicke Widyawati tidak bertanggung jawab dalam kasus (PLTU) Riau 1.


Dalam kasus ini ini, KPK sudah menjerat Eni Maulani Saragih, Idrus Marham, dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo. Pada pengembangan sebelumnya, KPK juga sudah menjerat pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan.


Pertanyaan saya adalah apakah mungkin direktur Perencanaan tidak mengetahui kasus mega proyek yang melibatkan konglomerat kelas kakap? Tidak perlu orang pintar untuk mencurigainya. Pasti kekuatan besar di belakang Nicke. Siapa itu ?  Kemudian Nicke di depan DPR membatah ada gugatan dari Mozambiek soal long term SPA Gas alam cair. Padahal surat gugatan itu disampaikan ke menteri ESDM. Bagaimana mungkin Dirut tidak tahu ada gugatan itu dan tidak paham resiko business terkait good governance. Dan secara tidak langsung dia menepis kecurigaan Ahok atas SPA tersebut. DPR diam. 


Direktur SDM.

Februari 2021 Pertamina menempatkan M Erry Sugiharto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pertamina. Erry sebelumnya menjabat sebagai Direktur Human Capital & Legal PT Hutama Karya (Persero). Ia mengawali karier di perusahaan pelat merah yang bergerak dibidang konstruksi itu sejak 1999, hingga diangkat untuk mengisi posisi Direktur pada Juni 2020. 


Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin orang tidak punya latar belakang MIGAS menjadi direktur SDM PERTAMINA. Padahal kekuatan PERTAMINA itu disamping asset adalah sumber daya manusia. SDM yang hebatlah yang bisa memastikan Pertamina bisa efisien dan jauh dari KKN. Sebagai Preskom Ahok tidak berdaya menghadang RUPS itu. Sepertinya posisi Erry sudah diplot secara politik, yang seorang preskom tidak berdaya. Siapa yang direction itu? 


Pak Jokowi mohon agar masalah Pertamina ini dibenahi. Bersihkan direksi Pertamina dari orang bermasalah. Jauhkan semua intrik politik dalam menentukan direksi. Kalau engga, ini akan jadi mega scandal. Yang rusak bukan hanya Ahok tetapi juga  Bapak. Kami mencintai bapak dan berharap bapak kuat menghadapi tekanan politik dari orang terdekat bapak. Maafkan saya kalau kritik ini keras.


***

Pencemaran Udara.

( Kritik ke pemerintah soal lingkungan)


Sebelum tahun 2006 China mengalami masalah polusi udara sangat parah. Di Beijing dan kota kota besar. Pemandangan orang berjalan pakai masker sudah umum. Sumber polusi udara bukan hanya kendaraan. Tetapi dari asap pembangkit listrik yang menggunakan batubara sebagai fuel. China sadar. Penyebab utamanya karena tumbuhnya industri yang rakus energy listrik. Kalau tidak dihentikan pencemaran udara, maka pembangunan manusia akan gagal. Ongkos sosial akibat biaya kesehatan jauh lebih besar daripada manfaat industri.


Nah agar terjadi proses pembangunan berkelanjutan. Tahun 2006 China melakukan kebijakan strategis. Mengurangi sumber listrik dari batubara. Proses replace dari batubara ke gas , itu direncanakan dengan teliti. Apa rencana itu ? Membangun infrastruktur Gas secara menyeluruh. Maklum Gas itu membutuhkan infrastruktur agar bisa disimpan dengan aman dan distribusikan dengan mudah. Sejak itu pembangun infrastruktur dilaksanakan secara luas.


Saat ini, panjang pipa gas di China sudah 70.000 km. Pada 2020, panjang pipa gas China akan dibangun tambahannya hingga 100.000 km. China sudah mengoperasikan 18 terminal LNG dengan kapasitas 60 juta ton per hari. Jumlah ini akan naik menjadi 80 juta ton. Tahun 2030 gas akan menggeser batu bara sebagai sumber energi China. Kemudian di 2040, gas akan menjadi sumber energi nomor satu menggeser minyak. Bukan hanya pembangkit listrik tetapi juga untuk kendaraan.


Di Indonesia pembangunan program listrik nasional tidak belajar dari kesalahan China. Jumlah kapasitas pembangkit listrik terpasang dari PLTU Batubara mencapai 35.216 MW setara 49,67 persen dari total kapasitas nasional 70.900 MW. Kita tidak atau belum bisa keluar dari ketergantungan baru bara. Batu bara hingga Mei 2020 masih mendominasi stok pembangkit. Aturan program energi terbarukan hanya sebatas lipstick belaka. Porsinya masih sangat rendah. Apalagi saat sekarang PLN lebih focus kepada batubara daripada GAS. Alasannya tidak perlu infrastruktur ruwet seperti gas. Pembangun infrastruktur gas Pertamina juga stuck.


Pak Jokowi, program Gas untuk pembangkit harus kita diprioritaskan. Bayangin apa jadinya indonesia yang indah ini mewariskan udara yang tercemar bagi anak cucunya.  Sudah saatnya pemerintah focus membangun infrastruktur Gas agar bisa menjamin suplai gas untuk industri, PLN dan kendaraan. Tahap awal, hentikan segera pembangunan PLTU. Ubah jadi PLTGU semua.  Atau buat aturan mewajibkan seluruh produsen pembangkit swasta (IPP) untuk menetapkan porsi 15% penggunaan energi baru. Itu dulu, nanti akan berproses lebih tinggi porsinya.


Kita punya cadangan gas dan geothermal besar. Saran saya agar semua batubara tidak boleh lagi ekspor mentah. Harus di proses jadi liquid, syngas, olefin, metanol, dan etanol, avtur.  Sehingga kita bisa mewariskan udara yang bersih kepada generasi berikutnya. Kasihan anak cucu kita pak. Udara yang gratis pemberian Tuhan harus tercemar oleh kerakusan modal motif mengejar laba..


Kurang koordinasi antar kementrian

( Kritik management kabinet).


Pada periode kedua kekuasaan Jokowi, ada kebiasaan menteri yang cepat sekali membuat pernyataan yang menimbulkan kebingungan. Nanti setelah ribut,  sibuk klarifikasi. Padahal dalam era internet, klarifikasi itu tidak perlu lagi. Karena jejak digital tidak bisa terhapus. Semakin klarifikasi semakin orang tertawa. Saya ambil contoh sederhana saja. Dalam kasus rencana Tesla mau invest di Indonesia bangun industri baterai. Menko Maritim mengclaim bahwa sudah ada kotrak dengan investor. Padahal itu baru sebatas NDA atau masih sangat awal. Tahap saling menjajaki. Masih jauh untuk  masuk ke HoA dan Agreement.


Ketika ada berita Team Tesla gagal masuk ke Indonesia. Menteri Peridustrian beralasan bahwa mengikuti kebijakan dari Pemerintah Indonesia adanya larangan warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia. Eh kemudian Pertamina mengatakan bahwa Tesla tidak tertarik pada EV. Maunya ESS ( Energy Storage System). Itupun masih sebatas wacana. Anehnya Ketua BKPM bilang Tesla udah ajukan aplikasi izin PMA. Capek dech. Faktanya keenggananan Tesla masuk karena pemerintah gagal menerapkan environmental, social, and governance (ESG). Maklum Tesla sudah masuk ke bursa utama. Standar kepatuhan bursa mengharuskan Tesla mengikuti ESG. LG dan CATL juga sama.


Seharusnya Menko Maritim, engga perlu sibuk urusan soal tekhnis. Dia focus aja kepada kebijakan makro  agar keinginan investor bisa terpenuhi. Kebijakan makro itulah yang harus disampaikan. Tentu dasarnya adalah UU PMA. Kemudian menteri perindustrian, focus aja kepada kebijakan industri EV terintegrasi dengan dukungan insentif dari pemerintah. Tapi nyatanya hanya berfocus terhadap nikel sebagai bahan baku baterai untuk industri EV. Emangnya orang mau invest hanya karena nikel yang hanya 20% bahan baku EV.


Soal tekhnis itu urusan swasta atau BUMN yang akan deal dengan Tesla. Itupun kalau BUMN atau swasta ada uang. Anehnya meneg BUMN juga ikutan lebay dengan membentuk holding khusus Nikel, MIND ID. Engga tanggung tanggung yang terlibat  PLN, Pertamina, Antam. Antam, sektor hulu atau penyedia bahan baku baterai sementara produk tengah (intermediate) hingga ke hilir akan dikelola oleh Pertamina dan PLN. Yang jadi masalah adalah 60% produksi nikel harus diolah jadi baterai melalui holding ini. Dan itu mereka kerjasama dengan pihak asing. Karena engga mampu sendiri. Kan jadi panjang rentenya. Siapa yang mau bisnis begini?.


Saya tidak tahu. Mengapa sampai terjadi komunikasi yang cenderung pencitraan. Padahal Jokowi maunya kerja real dan menghasilkan kinerja nyata, yang bisa dirasakan oleh rakyat.


***

Ketidak adilan lahan dan rasio GINI

( Kritik soal keadilan sosial)


Awal Jokowi berkuasa tahun 2015, dia sudah tahu PR besar bangsa ini. Yaitu ketidak adilan lahan. 71 persen hutan Indonesia dikuasai perusahaan. Sebanyak 22 juta hektare tanah perkebunan dikuasai pihak swasta serta negara. Gini rasio pertanahan saat ini ( 2017) sudah 0,58. Artinya, hanya sekitar 1 persen penduduk yang menguasai 58 persen sumber daya agraria, tanah, dan ruang. 


Mengacu data Badan Pertanahan Nasional, 56 persen aset berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya 0,2 persen penduduk Indonesia. Bayangin aja, 25 grup usaha besar menguasai 5,1 juta hektar lahan kelapa sawit di Indonesia. Itu baru sawit, belum lagi tambang, HPH, HTI. Sebegitu besarnya sumber daya yang dikuasai korporat. Kerakusan korporat juga berperan besar terjadinya bisnis rente pada sektor migas. Akibatnya ketimpangan kaya dan miskin sangat lebar. Rasio GINI juga bersumber dari ketidak adilan mengakses sumber daya keuangan. Bahkan sebagian besar kredit bank BUMN diberikan kepada korporat.


Di era Jokowi, satu demi satu dibenahi. Tahun 2015 dilakukan moratorium pembukaan lahan sawit. Tahun 2016 Jokowi minta agar KPK dan BPK melakukan audit secara menyeluruh terhadap tambang. Apakah BPK dan KPK kerja ? KPK hanya menemukan ketidak patuhan penambang membayar iuran, royalti, jaminan reklamasi, dan pajak sebesar  Rp2,8 triliun. Itupun tidak ada hukum paksa bayar. Hanya jadi catatan piutang negara kepada korporat. Setelah itu diam. Kita engga pernah dengar pengusaha tambang ke OTT KPK atau dijadikan pesakitan oleh Kejaksanaan agung. Padahal sudah ada UU Tipikor.


Pada tahun 2019, Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) mencatat ada 10 ribu izin ( Tambang Umum dan kecil ). Tahukah anda?  yang punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kurang lebih 3-4 ribu. Bayangin, 10 ribu izin, yang bayar pajak kurang dari 4 ribu. Ke mana pergi sisanya?ya ke oknum PEMDA. Karena Pemda punya hak keluarkan izin tambang dibawah 100 hektar. Penambang kecil jumlahnya massive dan sulit dikendalikan patuh kepada lingkungan hidup. Mereka jadi sumber uang bagi Lurah, camat, dan Pemda, termasuk preman. Membuat tempat prostitusi jadi laris manis.


Masalah bangsa ini banyak sekali. Jokowi engga mungkin menjangkau semua. Dia hanya focus kepada yang bisa dia jangkau. Dan itu yang besar besar saja.  Seperti kasus Petral, tuntas. Kasus Impor gas sekarang sedang berproses. Tugas Ahok sebagai preskom Petamina untuk menuntaskan. Cara jenial menghentikan kerusakan hutan Kalimantan, adalah dengan memindahkan Ibukota Ke Kaltim. Dengan demikian masalah kerusakan alam kalimantan menjadi political will negara untuk dituntas secara menyeluruh. Itupun tidak mudah. Karena para pengusaha yang ada di ring kekuasaan presiden, Itu seperti racun. Yang diluar jadi virus. Sementara APBN masih bergantung 80% dari pajak korporat. 


Sulit memang. Apalagi negeri sebesar indonesia ini masih belum tuntas mendefinisikan idiologi pancasila dalam bentuk UU. RUU HIP ditolak oleh elite. Bayangin aja. Kalau persepsi Idiologi Pancasila tidak jelas, maka sulit hukum jadi panglima. Yang ada tetap saja politik jadi panglima.  Pembiaran menjadi permissive sebagai sebuah kompromi politik. Yang korban ya rakyat…


Saya percaya Jokowi dan saya paham betapa berat amanah dipundaknya. Saya juga tidak berharap banyak. Ibarat kerja, Jokowi melakukan mission impossible. Karenanya, sedikit saja ada perbaikan, itu sudah alhamdulillah..Mengapa ? itu artinya kita sedang berproses kearah lebih baik. Selanjutnya diperiode kedua ini, saya hanya berdoa semoga kita tidak kehilangan harapan untuk terus mendukung Jokowi melakukan perubahan dan membenahi bangsa ini. Tetap semangat YMP. You are not alone…


Monday, February 8, 2021

China dan ekspor paham komunis?

 




Ketika Dengxioping berkuasa. UUD China diamandemen, itu berkaitan dengan mengubah prinsip sosialis tertutup menjadi terbuka. Sehingga memungkinkan paham kapitalis masuk. UUD China melarang pemerintah mengkspor paham komunis keluar negeri. Kerjasama bilateral tidak berkaitan dengan geopolitik. Hanya sebatas geostrategis saja namun secara tekhnis negara tidak boleh terlibat langsung dalam investasi. Untuk kerjasama bilateral pun harus atas dasar untuk kepentingan domestik. Tidak ada kaitanya dengan hegemoni international. Harus bersifat B2B.


Dengan perubahan UUD ini, reformasi ekonomi Deng punya bentuk jelas, bahwa China menganut sistem ekonomi terbuka. Namun dikelola dengan metode Komunisme.  Mereka hanya menjadikan komunisme sebagai metodelogi mencapai tujuan. Bukan menerapkan ajarannya. Itu sebabnya China bisa kerjasama dengan semua negara yang berbeda paham dan idiologi.



Untuk menerapkan kerjasama ekonomi itu, China punya lembaga keuangan. Yang merupakan gabungan dari sumber daya keuangan China. Seperti China Development Bank  (CDB),  CIC ( China investment Corporation), Social Secutity Fund,  China Export and Credit Insurance Corporation (SINOSURE). Tetapi kekuatan utama ada pada  China Investment Corporation (CIC) didirikan pada tahun 2007 dengan modal disetor  $ 200 miliar.  CIC berinvestasi dalam jangka panjang di aset publik dan swasta di seluruh dunia. Dalam operasinya CIC memiliki tiga anak perusahaan: CIC International Ltd., CIC Capital Corporation, dan Central Huijin Investment Ltd. 



CIC International, anak perusahaan yang didirikan pada tahun 2011, berinvestasi di luar negeri dalam ekuitas pasar modal  dan surat berharga fixed income, hedge funds, private equity, real estate, and venture capital.  CIC Capital, didirikan pada tahun 2015, melakukan investasi langsung (aset alternatif tidak termasuk  pooled vehicles). Central Huijin, entitas yang awalnya bagian dari CIC tetapi kemudian dibuat terpisah, mengambil saham ekuitas di lembaga keuangan milik negara dan menjalankan hak sebagai pemegang saham, bila perlu, untuk mendorong perubahan guna memperkuat stabilitas dan kinerja mereka.


China juga menggandeng negara ASIA untuk bergabung dalam pembangunan infrastruktur. Tujuanya adalah menciptakan ASIA sebagai pusat pertumbuhan baru menyaingi Eropa dan AS. Mereka mendirikan The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Di era Jokowi, Indonesia salah satu pemegang saham AIIB. 


Skema Sovereign Wealth Fund China menggunakan BUMN nya  yang bergerak berbagai bidang sebagai mitra dengan BUMN negara lain. Kalau skema pinjaman, biasanya two step loan. Pinjaman diberikan kepada BUMN mereka dan kemudian BUMN itu memberikan pinjaman kepada mitranya di luar negeri. Namun pinjaman itu tidak diberikan dalam bentuk uang tapi inkind loan ( barang atau proyek). Jadi tetap saja BUMN mereka dapat proyek sebagai EPC dan pemegang saham pada konsorsium, tentu dapat bunga dari revenue proyek. Tujuan mendapatkan pasar tercipta dengan sendirinya.


Itu sebabnya China tidak masuk dalam daftar 5 negara yang terlibat dalam INA /LPI yang kita bentuk. Karena nuansanya politik.  UUD China melarang. Namun nanti setelah unit bisnis LPI terbentuk , China akan berpartisipasi lewat skema B2B. Sumber daya uang dan tekhnologi China besar sekali. Itu sudah dibuktikan dimana  investasi CIC  1,3 kali dari total investasi 7 SWF dunia.

Sunday, February 7, 2021

Mobil listrik dan baterai, kita dapat apa?

 



Kita sudah masuk abad kendaraan Listrik. Lambat laun kendaraan Bahan bakar fosil akan tinggal kenangan.  Energi listrik yang menggerakan kendaraan itu adalah baterai. Baterei listrik memiliki kemampuan untuk menyimpan daya listrik dan bisa diisi ulang (rechargeable). Ada dua jenis baterei listrik yang banyak dipakai saat ini yaitu Lithium-ion (Li-ion) dan Nickel Metal Hydride (NiMH).  Di Indonesia memang belum ditemukan cebakan bijih litium meskipun ada indikasi mineralisasinya yang berasosiasi dengan batuan granit pegmatit. Namun untuk nikel dan kobalt, Indonesia adalah salah satu negara dengan cadangan terbesar di dunia. Penyebarannya cukup merata di Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, dan Papua.


Baterei Li-ion menggunakan unsur logam litium dan kobalt sebagai elektroda, sementara itu NiMH memanfaatkan nikel. Itulah mengapa produk nikel sulfat dan cobalt sulfat kini jadi primadona seiring dengan prospek mobil listrik yang kian menarik. Di dunia ini produksi Baterai Lithium untuk Mobil Listrik Terkonsentrasi di 4 Negara. Yaitu Amerika Serikat, China, Korea Selatan dan Polandia. Nanti bulan maret akan berdiri Indonesia Battery Holding. Pemegang sahamnya terdiri dari Mining and Industry Indonesia (MIND ID), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. Masing masing menguasai saham 25%. Indonesia akan negara ke lima yang merajai pasar global akan baterai kendaraan.  Kita akan menggunakan tekhnologi dar China, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) dan Korea Selatan, LG Chem Ltd.


CATL China juga merupakan penguasa pasar domestik China. CATL China akan jadi offtaker market dari Indonesia Battery Holding. LG Chem juga akan bertindak sebagai offtaker market. Elon Musk berbincang dengan Presiden Joko Widodo pada akhir tahun lalu. Dalam pembicaraan itu Jokowi menjabarkan potensi kendaraan listrik di Indonesia. Tesla sudah memastikan untuk menjadikan Indonesia bagian supply chain industri kendaraan listrik. Jadi secara bisnis, praktis kita sudah aman dari pasar. 


Pembiayaan proyek ini juga sangat pantastis. Bayangin aja. Di Batang ( Semarang) diatas kawasan 4.300 hektar akan berdiri industri terpadu. Investasi raksasa. Konsorsium BUMN MIND ID dan LG Eenergy Solution Ltd (LG) akan menggelontorkan investasi sebesar Rp. 142 triliun. Sebagian besar dana dari LG. Sementara Produsen China’s Contemporary Amperex Technology ( CATL) berencana menginvestasikan 5 miliar dolar AS atau setara Rp 70,6 triliun, untuk pembangunan pabrik baterai lithium.  Dari Nindustri baterai ini, Antam akan dapat offtake market nikel. 


Ditengah gebyar investasi baterai ini. Apakah kita benar dapatkan nilai tambah secara ekonomi ? Mari kita berhitung.  Harga rata-rata baterai untuk satu mobil mencapai US$ 12.000 ( 30% dari harga kendaraan listrik )  atau setara dengan Rp 171,6 juta (kurs Rp 14.300/US$). Pada posisi tersebut, harga mobil listrik (bila tidak disubsidi)  berkisar USD 40.000  atau katakanlah Rp. 560 juta.  Battery membutuhkan 100 kg Nikel. Jika kita pakai harga sekarang 1 ton ore yang memiliki kandungan Nikel seberat 20 kg (kadar 2%), maka 1 baterai itu setara dengan 5 ton ore yang diekpor oleh perusahaan tambang. Jika 1 ton ore harganya $40 maka total pendapatan ekspor bahan mentah 5 ton sebesar $ 200.  Bandingkan  kalau kita olah jadi baterai yang harganya USD 12.000. Silahkan hitung nilai tambah antara nikel dan baterai. Akan lebih besar lagi bila kita mampu bangun sendiri kendaraan listrik yang harganya  USD 40.000.Tentu nilai tambah lebih tinggi lagi.


Keberadaan Mining and Industry Indonesia (MIND ID) bersama konsorsium membangun baterai adalah pilihan tepat agar kita mendapatkan nilai tambah. Political Will sudah benar dan tepat. Namun tantangan kedepan sangat besar. PR masih banyak untuk kita bisa mandiri menguasai tekhnologi. Apa itu? masalah SDM. Kita sangat lemah. Disamping itu anggaran riset juga sangat tidak masuk akal, Kalau semua tergantung asing, kita tidak lebih jadi mitra penyedia bahan baku untuk industri baterai dan kendaraan. Kita hanya dapat nilai tambah secuil dan kebagian sebagai buruh kasar, serta pajak saja.


Pada Generasi saya, Indonesia melimpah  Timah, Minyak dan gas, hasil hutan. Generasi  saya bertanggung jawab terhadap kegagalan negara mengolah  SDA bernilai tambah tinggi. Sampai kini tidak pernah mandiri dalam industri downstream Timah, MIGAS dan hasil hutan. Setelah SDA menyusut, begitu besar kerusakan lingkungan, kita tetap miskin. Itu karena kebijakan yang bodoh dan tolol. Semoga kini dan besok kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu. Semua terlekat di pundak generasi muda.