Sudah saatnya Prabowo bersikap realistis

 

Ada seorang teman mengatakan bahwa politik luar negeri Presiden Prabowo lemah—terutama sejak penandatanganan ART dan BoP. Saya menjawab, coba bayangkan jika kamu berada di posisinya sebagai RI-1. Saat pertama kali masuk Istana, kamu mendapati kondisi fiskal negara tidak sehat. Keseimbangan primer berada dalam posisi negatif—artinya penerimaan negara, setelah dikurangi belanja di luar pembayaran bunga dan utang, masih defisit. 

Secara teori, kamu bisa mengambil langkah tegas yaitu menaikkan pajak secara agresif dan memangkas belanja untuk menciptakan surplus. Namun kebijakan seperti itu tidak populis.  Sementara realitas politik berkata lain. Kamu terpilih melalui mekanisme demokrasi yang sangat dipengaruhi oleh pendekatan populisme. Dalam kondisi seperti itu, ruang untuk mengambil kebijakan yang keras dan tidak populer menjadi sangat terbatas. 

Idealnya, seorang pemimpin akan memprioritaskan pembangunan jangka Panjang. Memperbesar investasi di bidang pendidikan , membangun basis industri hulu untuk mengurangi ketergantungan impor, memperbaiki tata niaga domestik agar produksi dalam negeri terserap optimal, serta membangun kembali narasi Indonesia sebagai bangsa maritim yang menguasai jalur perdagangan global.Namun strategi seperti ini membutuhkan waktu panjang, konsistensi kebijakan, dan stabilitas politik.

Yang jadi masalah adalah siklus kekuasaan tidak memberi ruang yang cukup. Masa jabatan lima tahun, dalam praktiknya, hanya efektif sekitar tiga tahun. Dua tahun sisanya sering terserap oleh dinamika politik untuk mempertahankan kekuasaan atau mempersiapkan periode berikutnya. Di sinilah dilema itu muncul. Antara idealisme dan pragmatisme.

Sistem politik mendorong pemimpin untuk menjaga stabilitas jangka pendek sekaligus mempertahankan dukungan publik. Di sisi lain, agenda transformasi struktural justru menuntut pengorbanan jangka pendek yang tidak selalu populer. Akibatnya, kebijakan yang diambil sering kali bukan yang paling ideal secara ekonomi, melainkan yang paling mungkin secara politik. Dalam konteks ini, Prabowo menghadapi dilema yang klasik namun berat, yaitu kebutuhan akan likuiditas fiskal yang mendesak, tetapi pada saat yang sama tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari tuntutan populisme.

Solusi yang ditempuh kemudian bersifat adaptif—membangun instrumen di luar kerangka fiskal konvensional, seperti pembentukan special purpose vehicle (SPV) semacam Danantara, yang berfungsi sebagai jembatan untuk mengakses sumber pembiayaan alternatif melalui kemitraan dengan negara lain. Dengan cara ini, tekanan terhadap APBN dapat diredam, tanpa harus mengambil langkah fiskal yang terlalu keras dan berisiko secara politik.

Dengan pendekatan tersebut, Prabowo berupaya menjaga keseimbangan yang rapuh namun krusial. Stabilitas fiskal tetap dipertahankan agar credit rating Indonesia tidak tergerus, sehingga Surat Berharga Negara (SBN) tetap kredibel sebagai instrumen utama pembiayaan APBN. Di saat yang sama, pasar modal didorong untuk mengambil peran lebih besar sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi sektor riil—mengurangi ketergantungan langsung pada anggaran negara. Secara paralel, Indonesia tetap memainkan kartu klasiknya, yaitu menawarkan keunggulan sumber daya alam untuk menarik peningkatan investasi asing, khususnya dari China, sebagai bagian dari strategi menjaga arus FDI tetap masuk. 

Karena itu, usai dilantik, Prabowo langsung ke Beijing dan Moskow untuk mencari dukungan likuiditas demi stabilitas keuangan negara. Namun realitasnya tidak sederhana. China dan Rusia tidak memberikan pembiayaan politik langsung; dukungan hanya bisa melalui skema business-to-business (B2B), meski diinisiasi negara—model yang sudah digunakan sebelumnya. Masalahnya, bagi Prabowo, skema ini tidak cukup cepat dan fleksibel untuk menopang agenda ekonomi sekaligus menjaga program populis, termasuk melalui instrumen seperti Danantara.

Di sinilah tekanan waktu menjadi faktor kritis. Pasar tidak bisa diminta untuk menunggu. Sementara pemerintah masih mencari komitmen sustainable pembiayaan eksternal, pasar sudah lebih dulu bereaksi. Pada 2025, MSCI memberikan peringatan terkait praktik dan kualitas pasar modal Indonesia, yang kemudian diikuti oleh tekanan pada IHSG. Sentimen negatif ini tidak berdiri sendiri. Lembaga pemeringkat internasional juga mulai mengubah outlook terhadap surat utang Indonesia menjadi lebih berhati-hati. Dampaknya langsung terasa yield SBN naik, rupiah melemah, biaya pembiayaan negara meningkat.

Dalam dinamika ini, persoalan tidak lagi semata ekonomi, tetapi telah menjadi persoalan politik. Stabilitas ekonomi adalah fondasi kekuasaan. Ketika pasar kehilangan kepercayaan, dampaknya tidak berhenti pada angka, tetapi langsung menggerus legitimasi pemerintah.Artinya, yang terancam bukan hanya ekonomi, tetapi juga ruang gerak politik presiden. Dalam konteks itu, kebijakan luar negeri—termasuk ART dan BoP—tidak bisa dilihat sebagai pilihan lemah, melainkan sebagai cerminan keterbatasan ruang gerak dalam sistem yang sangat pragmatis.

Namun situasi menjadi jauh lebih kompleks ketika Amerika Serikat bersama Israel melakukan serangan terhadap Iran. Peristiwa ini segera mengguncang pasar global. Pasar uang dan pasar modal bereaksi cepat, terkoreksi oleh sentimen negatif akibat eskalasi konflik regional. Ketidakpastian meningkat, dan dalam kondisi seperti itu, investor global cenderung menarik diri dari aset berisiko—termasuk emerging markets seperti Indonesia.

Di saat yang sama, harga minyak dunia melonjak. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar isu energi, tetapi persoalan makro yang berlapis berupa potensi tekanan inflasi meningkat, subsidi energi berisiko membengkak dan ruang fiskal semakin tertekan. Kenaikan harga energi juga memperumit kebijakan moneter global. Inflasi yang terdorong oleh energi membuat bank sentral utama sulit menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Artinya, likuiditas global tetap ketat, dan biaya dana tetap tinggi.

Dalam situasi seperti ini, harapan terhadap dukungan finansial dari Amerika Serikat menjadi semakin tidak pasti. Bukan karena komitmen itu hilang, tetapi karena prioritas global berubah. Ketika konflik meningkat, arus modal global cenderung kembali ke pusat—bukan mengalir ke pinggiran. Akibatnya, Indonesia menghadapi tekanan ganda. Dari dalam, keterbatasan fiskal dan kebutuhan likuiditas dan dari luar, gejolak global yang mempersempit akses terhadap pembiayaan.

Dan di titik ini, strategi yang sebelumnya masih bisa dikelola secara bertahap dipaksa berhadapan dengan realitas yang jauh lebih keras. Waktu tidak lagi berpihak pada perencanaan, tetapi pada kemampuan bertahan di bawah tekanan. Pada akhirnya, pilihan yang tersisa menjadi semakin sempit. Solusinya hanya satu yaitu kembali kepada rakyat. Mengakui secara jujur bahwa kondisi negara sedang tidak baik-baik saja—bahwa ruang fiskal tertekan, ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal terlalu besar, dan fondasi ekonomi perlu diperbaiki secara menyeluruh. Dari titik itulah, reformasi harus dimulai. Bukan parsial, tetapi total—untuk keluar dari ketergantungan yang selama ini, secara perlahan, menggerus martabat sebagai bangsa.

Enough is enough.

Memang, jalan ini bukan jalan yang populer. Ongkos politiknya mahal. Ia menuntut keberanian untuk melawan arus, mengorbankan kenyamanan jangka pendek demi masa depan yang lebih kokoh. Namun justru di situlah letak nilai kepemimpinan. Sejarah tidak selalu mengingat mereka yang menjaga stabilitas sesaat, tetapi mereka yang berani mengambil keputusan besar di saat paling sulit. Jika jalan ini dipilih, maka Prabowo tidak hanya akan dikenang sebagai presiden, tetapi sebagai pemimpin yang memulai babak baru—sebuah reformasi jilid kedua yang lahir dari krisis, tetapi mengarah pada kemandirian.

AS menghadapi dilema dalam perang dengan Iran

 

Di panggung geopolitik global, ada momen ketika bahasa diplomasi perlahan berubah menjadi bahasa ancaman. Bukan lagi tentang perundingan, melainkan tentang ultimatum. Artikel terbaru dari The Telegraph menggambarkan dengan gamblang bahwa konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran kini telah memasuki fase tersebut—fase di mana perang tidak lagi sekadar alat tekanan, tetapi menjadi instrumen pemaksaan total.

Di tengah eskalasi ini, isu utama yang mengemuka bukanlah pertempuran di darat atau udara, melainkan sesuatu yang jauh lebih fundamental yaitu uranium. Logam berat yang selama ini menjadi simbol kedaulatan energi dan teknologi nuklir kini berubah menjadi pusat gravitasi konflik. Dalam narasi yang berkembang, tuntutan agar Iran menyerahkan uranium yang telah diperkaya bukan sekadar permintaan teknis. Ia adalah upaya untuk melucuti masa depan strategis sebuah negara—sebuah bentuk “denial capability” yang dalam literatur keamanan sering dikaitkan dengan upaya menghilangkan opsi strategis lawan secara permanen (Waltz, 1979; Mearsheimer, 2001).

Namun, tuntutan itu datang bukan dalam ruang hampa. Ia diiringi ancaman yang jauh lebih luas—penghancuran infrastruktur vital meliputi listrik, air, hingga fasilitas energi. Ini bukan lagi perang yang hanya menargetkan militer. Ini adalah perang terhadap sistem kehidupan itu sendiri. Dalam kerangka hukum dan etika perang modern, pendekatan seperti ini sering diperdebatkan karena beririsan dengan konsep collective punishment dan dual-use infrastructure targeting (ICRC, 2015).

Di sinilah mengkhawatirkan. Ia menunjukkan bahwa strategi yang digunakan bukanlah strategi tunggal, melainkan kombinasi dari dua pendekatan yang tampak kontradiktif namun sebenarnya saling melengkapi. Di satu sisi, ada narasi diplomasi: pembicaraan, peluang kesepakatan, bahkan kemungkinan munculnya “rezim baru” yang lebih rasional. Di sisi lain, ada realitas ancaman militer yang semakin konkret dan spesifik. Diplomasi berjalan, tetapi di bawah bayang-bayang kehancuran.

Pendekatan seperti ini bukan hal baru dalam sejarah geopolitik. Ia dikenal sebagai coercive diplomacy—penggunaan ancaman kekuatan untuk memaksa perubahan perilaku tanpa perang total (Schelling, 1966; George, 1991). Namun dalam konteks Iran, skala dan kedalamannya jauh lebih kompleks. Ini bukan hanya tentang menghentikan program nuklir. Ini adalah tentang mengendalikan arah politik, ekonomi, dan bahkan identitas strategis sebuah negara di kawasan yang sangat sensitif.

Lebih jauh lagi, konflik ini tidak bisa dilepaskan dari dimensi energi global. Iran bukan sekadar negara dengan ambisi nuklir; ia adalah bagian penting dari ekosistem energi dunia. Ancaman terhadap fasilitas ekspor minyak dan jalur distribusi seperti Selat Hormuz berarti ancaman langsung terhadap stabilitas pasar energi global. Sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati jalur ini, menjadikannya salah satu chokepoint paling kritis dalam sistem energi global (International Energy Agency, 2024; U.S. Energy Information Administration).

Dalam dunia yang masih sangat bergantung pada minyak, gangguan kecil saja bisa menciptakan efek domino yang luas—dari inflasi hingga krisis fiskal di negara-negara berkembang. Hal ini sejalan dengan temuan Bank for International Settlements dalam Annual Economic Report yang menunjukkan bahwa shock energi memiliki efek langsung terhadap inflasi global dan kondisi likuiditas keuangan.

Di titik ini, perang Iran tidak lagi bisa dipahami sebagai konflik regional. Ia telah menjadi simpul dari berbagai kepentingan global, meliputi keamanan nuklir, stabilitas energi, dan keseimbangan kekuatan dunia. Ketika harga minyak naik, ketika mata uang negara berkembang tertekan, ketika pasar keuangan bergejolak—semuanya adalah resonansi dari satu konflik yang tampaknya jauh, tetapi sebenarnya sangat dekat.

Namun, di balik tekanan terhadap Iran, terdapat dilema strategis yang tidak kalah besar bagi Amerika Serikat sendiri. Dalam setiap perang, selalu ada dua pertanyaan fundamental: bagaimana memulai, dan yang jauh lebih sulit—bagaimana mengakhiri.

Jika Amerika Serikat melanjutkan eskalasi hingga titik maksimal—menghancurkan infrastruktur Iran atau bahkan melakukan operasi darat—risikonya adalah perang berkepanjangan yang mahal secara politik, ekonomi, dan militer. Pengalaman di Irak dan Afghanistan menunjukkan bahwa superioritas militer tidak selalu menghasilkan stabilitas politik (RAND Corporation; Council on Foreign Relations).

Namun sebaliknya, jika Amerika Serikat memilih untuk keluar tanpa mencapai tujuan yang jelas—tanpa melucuti program nuklir Iran secara efektif, tanpa perubahan politik yang diharapkan—maka konsekuensinya bisa lebih halus tetapi jauh lebih dalam. Kredibilitas sebagai kekuatan adidaya akan tergerus. Sekutu-sekutu yang selama ini menggantungkan keamanan pada payung Amerika akan mulai mempertanyakan komitmen tersebut.

Dalam teori hubungan internasional, ini dikenal sebagai credibility dilemma—di mana kegagalan menindaklanjuti ancaman dapat merusak reputasi strategis sebuah negara (Fearon, 1994; Jervis, 1976). Dalam sistem aliansi global, persepsi sering kali lebih penting daripada fakta. Kekuatan bukan hanya tentang kemampuan militer, tetapi tentang keyakinan bahwa kekuatan itu akan digunakan secara efektif.

Jika keyakinan itu retak, maka efeknya bisa menjalar ke berbagai kawasan—dari Timur Tengah hingga Asia. Negara-negara sekutu mungkin mulai melakukan hedging strategy, mendiversifikasi aliansi, atau bahkan mengembangkan kemampuan pertahanan sendiri di luar payung Amerika (Rey, 2015; IMF Article IV Reports). Di sinilah dilema itu menjadi nyata.  Terlalu jauh melangkah berisiko tenggelam dalam perang, tetapi mundur tanpa hasil berisiko kehilangan pengaruh global.

Pada akhirnya, konflik ini memperlihatkan sesuatu yang lebih mendasar dari sekadar perebutan uranium. Ia adalah refleksi dari dunia yang sedang berubah—dunia di mana kekuatan besar tidak lagi memiliki ruang manuver yang bebas seperti sebelumnya. Setiap keputusan membawa konsekuensi yang tidak hanya bersifat lokal, tetapi sistemik.

Dan mungkin, di situlah letak ironi terbesar dari perang ini. Dalam upaya mempertahankan dominasi, kekuatan besar justru dihadapkan pada batas-batas baru yang tidak bisa lagi mereka kendalikan sepenuhnya. Uranium mungkin menjadi pusat konflik. Tetapi yang sedang dipertaruhkan sesungguhnya adalah kredibilitas, pengaruh, dan masa depan tatanan global itu sendiri.***

Referensi 

• Waltz, K. (1979). Theory of International Politics 
• Mearsheimer, J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics 
• Schelling, T. (1966). Arms and Influence 
• George, A. (1991). Forceful Persuasion 
• Jervis, R. (1976). Perception and Misperception in International Politics 
• Fearon, J. (1994). Domestic Political Audiences and the Escalation of International Disputes 
• Rey, H. (2015). Dilemma not Trilemma: The Global Financial Cycle 
• International Energy Agency Reports (Energy chokepoints) 
• U.S. Energy Information Administration (Hormuz data) 
• Bank for International Settlements Annual Economic Report 
• International Committee of the Red Cross (Law of armed conflict) 
• RAND Corporation, Council on Foreign Relations (post-war intervention studies) 

Trump, Partai Republik, erosi Hegemoni AS.

 

Pendahuluan

Analisis terhadap kebijakan luar negeri Donald Trump tidak dapat dilepaskan dari konteks ideologis dan historis Partai Republik sebagai institusi politik yang mengusungnya. Dalam literatur hubungan internasional, kebijakan luar negeri Amerika Serikat sering kali merupakan hasil interaksi antara preferensi individu pemimpin dan struktur ideologis partai (Dueck, 2015; Mead, 2001). Dalam konteks ini, Trump bukanlah anomali, melainkan artikulasi ekstrem dari tradisi lama Partai Republik yang menekankan supremasi militer, unilateralisme, serta nasionalisme ekonomi.

Seperti dijelaskan oleh Walter Russell Mead (2001), tradisi “Jacksonian” dalam politik Amerika—yang sering diasosiasikan dengan basis Republik—memandang dunia sebagai arena konflik yang harus dihadapi dengan kekuatan, bukan kompromi. Perspektif ini menjelaskan mengapa kebijakan Trump cenderung konfrontatif terhadap China, Iran, dan bahkan sekutu tradisional.

Tulisan ini menganalisis kebijakan tarif resiprokal dan eskalasi militer terhadap Iran sebagai bagian dari strategi “Make America Great Again”, yang mencerminkan upaya rekonstruksi hegemoni Amerika melalui instrumen ekonomi dan kekuatan militer.

Tarif Resiprokal.

Kebijakan tarif resiprokal yang diperkenalkan Trump mencerminkan pendekatan ekonomi koersif (economic coercion) dalam hubungan internasional. Menurut Baldwin (1985), instrumen ekonomi dapat digunakan sebagai alat kekuasaan untuk memaksa perubahan perilaku negara lain. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada asimetri ketergantungan.

Dalam kasus ini, kebijakan tarif tidak hanya menargetkan China, tetapi juga berdampak luas terhadap sekutu seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Alih-alih memperkuat posisi Amerika, kebijakan tersebut justru memicu resistensi global dan mempercepat diversifikasi ekonomi oleh negara-negara terdampak.

Respons China menjadi ilustrasi penting. Tanpa eskalasi retorik, China melakukan pembalasan terukur melalui penghentian impor komoditas strategis seperti kedelai dan gandum dari AS—yang secara langsung menekan basis domestik politik Partai Republik, khususnya sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan konsep “targeted retaliation” dalam perang dagang (Bown, 2018).

Selain itu, pelemahan indeks dolar (DXY) dan pergeseran likuiditas ke emas menunjukkan menurunnya kepercayaan pasar terhadap stabilitas kebijakan AS. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori “safe haven flows” (Caballero et al., 2008), di mana ketidakpastian geopolitik mendorong investor beralih ke aset non-fiat.

Ironisnya, pada saat yang sama, China mencatat surplus perdagangan tertinggi dalam sejarahnya pada akhir 2025, yang menunjukkan kegagalan kebijakan tarif dalam menekan kapasitas ekspor China. Hal ini menguatkan argumen bahwa dalam sistem ekonomi global yang terintegrasi, kebijakan proteksionis unilateral sering menghasilkan efek bumerang (Rodrik, 2011).

Militerisasi Konflik dan Eskalasi di Timur Tengah.

Ketika instrumen ekonomi gagal, kebijakan beralih ke dimensi militer—sebuah pola klasik dalam strategi kekuatan besar (Mearsheimer, 2001). Eskalasi konflik dengan Iran mencerminkan upaya untuk mengembalikan dominasi melalui kontrol keamanan kawasan, khususnya di Timur Tengah.

Secara strategis, kawasan ini tetap vital karena perannya dalam sistem energi global, terutama melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur sekitar 20% perdagangan minyak dunia (EIA, 2023). Dalam kerangka ini, konflik dengan Iran bukan hanya isu regional, melainkan memiliki implikasi sistemik terhadap ekonomi global.

Namun, asumsi bahwa tekanan militer akan menghasilkan kepatuhan cepat terbukti keliru. Respons Iran yang cepat dan terkoordinasi menunjukkan kapasitas negara tersebut dalam mengelola konflik asimetris (Cordesman, 2019). Bahkan setelah kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei, tidak terjadi fragmentasi kekuasaan, melainkan konsolidasi internal. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori “rally-around-the-flag effect” (Mueller, 1970), di mana ancaman eksternal justru memperkuat legitimasi domestik rezim.

Krisis Legitimasi Hegemoni Amerika

Salah satu implikasi paling signifikan dari eskalasi ini adalah erosi legitimasi Amerika sebagai penjamin stabilitas global. Dalam teori hegemoni, kekuatan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas material, tetapi juga oleh legitimasi dan kepercayaan (Ikenberry, 2011).

Ketika sekutu utama—Eropa, Jepang, dan negara Teluk—menolak keterlibatan langsung dalam konflik, hal ini menunjukkan melemahnya kepercayaan terhadap kepemimpinan AS. Bahkan, kerentanan negara-negara Teluk terhadap serangan rudal Iran mengungkap keterbatasan payung keamanan Amerika. Lebih jauh lagi, kegagalan membawa Iran ke meja perundingan melalui tekanan Dewan Keamanan PBB mencerminkan menurunnya efektivitas institusi internasional yang selama ini didominasi oleh AS. Dalam konteks ini, dunia bergerak menuju tatanan multipolar, di mana kekuatan lebih tersebar dan tidak lagi terpusat pada satu negara (Kupchan, 2012).

Kesimpulan.

Kebijakan Trump menunjukkan paradoks mendasar dalam strategi hegemoni. Bahwa upaya untuk memaksimalkan kekuatan justru dapat mempercepat erosi kekuasaan itu sendiri. Baik melalui instrumen ekonomi maupun militer, pendekatan unilateral tidak menghasilkan kepatuhan, melainkan resistensi dan adaptasi.

Pada akhirnya, satu-satunya jalan keluar adalah kembali ke meja perundingan—namun dalam posisi yang tidak lagi dominan. Hal ini menandai pergeseran penting dalam politik global, yaitu dari unipolaritas menuju sistem multipolar yang lebih kompleks dan sulit dikendalikan. Seperti dikemukakan oleh Susan Strange (1988), kekuasaan dalam sistem internasional tidak hanya tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang mampu membentuk struktur. Dalam konteks saat ini, Amerika tidak lagi menjadi satu-satunya arsitek struktur tersebut.

Referensi

Baldwin, D. A. (1985). Economic Statecraft. Princeton University Press.  Bown, C. P. (2018). Trade Wars and Retaliation. Peterson Institute. Caballero, R. J., Farhi, E., & Gourinchas, P. O. (2008). Financial crash, commodity prices, and global imbalances.  Cordesman, A. H. (2019). Iran’s Military Forces and Warfighting Capabilities. CSIS.  Dueck, C. (2015). The Obama Doctrine. Oxford University Press.   EIA (2023). World Oil Transit Chokepoints.  Ikenberry, G. J. (2011). Liberal Leviathan. Princeton University Press.  Kupchan, C. A. (2012). No One’s World. Oxford University Press.  Mead, W. R. (2001). Special Providence. Routledge.  Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics.  Mueller, J. (1970). Presidential popularity from Truman to Johnson. Rodrik, D. (2011). The Globalization Paradox.  Strange, S. (1988). States and Markets. 

Oknum TNI terduga pelaku kekerasan terhadap pegiat HAM

 

Kasus dugaan tindak kekerasan terhadap pegiat HAM yang melibatkan oknum anggota TNI dari BAIS (Badan Intelijen Strategis) tidak bisa dipandang sebagai peristiwa biasa. Ia memunculkan pertanyaan yang jauh lebih dalam: apakah ini sekadar tindakan individual, atau ada persoalan yang lebih bersifat institusional?

Secara prinsip, BAIS adalah bagian penting dari infrastruktur pertahanan negara. Fungsi utamanya bukan untuk berhadapan dengan rakyat sipil, melainkan menjaga kedaulatan dari ancaman—baik yang datang secara langsung maupun tidak langsung, dari dalam maupun luar negeri. Dalam kerangka ini, operasi intelijen bukanlah aktivitas liar, melainkan bagian dari sistem yang terstruktur dan terkoordinasi.

BAIS tidak berdiri sendiri. Ia berada dalam rantai komando TNI yang jelas—mulai dari Kepala BAIS, Panglima TNI, hingga Presiden sebagai panglima tertinggi. Artinya, setiap operasi pada dasarnya memiliki jalur komando dan mekanisme pertanggungjawaban. Inilah yang membuat dugaan keterlibatan aparat dalam tindakan kekerasan menjadi sangat sensitive. Karena ia menyentuh bukan hanya individu, tetapi kredibilitas sistem.

Namun di tengah kompleksitas dunia saat ini, pendekatan yang terlalu sederhana justru berisiko menyesatkan. Perang modern tidak selalu berbentuk konfrontasi terbuka. Ia bisa hadir dalam bentuk operasi asimetris, termasuk disinformasi, infiltrasi, hingga upaya mendiskreditkan institusi negara.

Dalam konteks ini, tidak tertutup kemungkinan adanya skenario kontra-intelijen—di mana pihak tertentu mencoba menyusup atau memanfaatkan struktur negara untuk menciptakan persepsi negatif terhadap TNI dan pemerintah. Targetnya bukan hanya institusi militer, tetapi juga legitimasi kepemimpinan nasional.

Di sisi lain, kemungkinan adanya dinamika politik internal juga tidak bisa sepenuhnya diabaikan. Dalam sejarah politik Indonesia, isu HAM sering kali menjadi titik sensitif yang memiliki resonansi internasional. Ketika isu ini muncul kembali, apalagi dikaitkan dengan figur atau institusi tertentu, dampaknya bisa meluas jauh melampaui peristiwa itu sendiri.

Apapun motif di balik kejadian ini—baik murni kriminal, infiltrasi, maupun intrik politik—yang menjadi kunci adalah bagaimana negara meresponsnya. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Proses pengungkapan harus dilakukan secara terbuka, kredibel, dan dapat diuji publik. Pembentukan tim independen pencari fakta menjadi penting untuk menjaga objektivitas. Proses hukum juga harus berjalan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi yang semakin liar. 

Mengapa ini penting? Karena dampaknya tidak hanya berhenti pada aspek hukum atau keamanan. Ia bisa menjalar ke aspek yang lebih luas: kualitas demokrasi dan persepsi risiko negara (country risk). Dalam dunia yang terhubung secara global, investor tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi. Mereka juga memperhatikan stabilitas institusi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ketika kepercayaan terhadap aspek-aspek ini terganggu, konsekuensinya bisa nyata berupa penurunan indeks demokrasi, meningkatnya persepsi risiko, hingga potensi penurunan peringkat investasi.

Pada akhirnya, kasus ini bukan sekadar soal benar atau salah satu pihak. Ini adalah ujian bagi negara—apakah mampu menjaga keseimbangan antara keamanan dan akuntabilitas, antara kekuatan dan kepercayaan. Karena dalam sistem modern, kekuatan tanpa kepercayaan bukanlah stabilitas. Ia justru awal dari kerentanan.

***

Ada satu kesalahpahaman yang terus berulang dalam diskursus publik bahwa  pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sering dianggap semata sebagai persoalan moral—sebuah isu etika, hukum, atau kemanusiaan yang berdiri sendiri. Padahal dalam lanskap ekonomi-politik modern, HAM adalah variabel yang terukur. Ia bukan hanya dinilai di ruang sidang atau forum aktivisme, tetapi juga dihitung oleh pasar—dalam bentuk risiko, premi, dan biaya. Harga itu tidak muncul dalam vonis hakim. Ia muncul di layar Bloomberg, dalam CDS spread, dan pada akhirnya—di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

HAM: Fondasi Institusi.

Dalam kerangka institutional economics, kualitas pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kualitas institusi—dan di dalamnya termasuk perlindungan hak sipil. Pemikir seperti Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku Why Nations Fail menegaskan bahwa negara dengan institusi inklusif—yang melindungi hak warga—memiliki fondasi lebih kuat untuk pertumbuhan jangka panjang.

Institusi yang kuat bukan hanya soal birokrasi yang efisien, tetapi juga perlindungan hukum, kebebasan sipil dan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi kekuasaan. Dengan kata lain, HAM bukan isu tambahan—ia adalah bagian inti dari arsitektur stabilitas ekonomi.

Civil Society.

Pelanggaran HAM, terutama terhadap pegiat atau masyarakat sipil, memiliki dampak sistemik.Ketika ruang kritik menyempit maka mekanisme kontrol publik melemah, transparansi menurun dan kebijakan menjadi sulit diprediksi. Dalam kerangka empiris, hal ini tercermin dalam indikator global seperti, voice and accountability dan rule of law. Yang diukur oleh World Bank melalui World Governance Indicators (WGI).

Penelitian oleh Geert Bekaert dkk. (2016) menunjukkan bahwa kualitas institusi memiliki korelasi kuat terhadap persepsi risiko negara, termasuk pada instrumen keuangan seperti CDS. Artinya, pelemahan HAM langsung terbaca oleh pasar sebagai peningkatan risiko.

CDS.

Dalam dunia keuangan, risiko tidak dibiarkan abstrak. Ia diberi harga. Salah satu indikator paling sensitif adalah Credit Default Swap (CDS)—instrumen yang mencerminkan probabilitas gagal bayar suatu negara. Penelitian oleh Francis Longstaff (2011) menunjukkan bahwa CDS dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik, termasuk stabilitas politik. Sementara Gabriel Cuadra & Sapriza (2008) menegaskan bahwa ketidakpastian politik meningkatkan risiko default dan biaya pinjaman negara.

Ketika sinyal negatif muncul—termasuk dari isu HAM maka investor meminta premi risiko lebih tinggi, CDS naik dan ujungnya yield obligasi pemerintah ikut terdorong naik. Di titik ini, pelanggaran HAM sudah berubah menjadi biaya finansial nyata.

Transmisi ke APBN.

Kenaikan CDS bukan sekadar angka di layar. Ia menjalar ke sistem fiskal. Laporan International Monetary Fund (Fiscal Monitor) secara konsisten menunjukkan bahwa peningkatan risiko negara akan menaikkan biaya pembiayaan utang, mempersempit ruang fiscal. Hal serupa juga ditegaskan oleh World Bank bahwa kualitas governance berkorelasi langsung dengan cost of borrowing negara berkembang. Dampaknya bunga utang meningkat, belanja negara menjadi lebih terbatas dan prioritas pembangunan tertekan

Rakyat yang Membayar

Dalam kerangka political economy, setiap tekanan fiskal pada akhirnya akan ditransmisikan ke masyarakat. Bentuknya bisa beragam pengurangan subsidi, kenaikan pajak, penurunan kualitas layanan publik. Biaya yang awalnya muncul sebagai “angka risiko” di pasar global, pada akhirnya menjadi beban nyata dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang sering tidak terlihat, yaitu pelanggaran HAM tidak berhenti pada korban langsung—ia merambat ke seluruh masyarakat.

HAM bukan hanya persoalan moral. Ia adalah fondasi stabilitas ekonomi. Ketika HAM dilanggar, pasar tidak berdebat—pasar menghitung. Dan ketika pasar menghitung risiko itu, rakyatlah yang pada akhirnya membayar harganya.