Dilema PPPK

 

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia melakukan reformasi besar dalam sistem kepegawaian melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini pada awalnya dipandang sebagai solusi atas persoalan klasik tenaga honorer yang selama puluhan tahun bekerja tanpa kepastian status, penghasilan layak, maupun perlindungan kerja yang memadai. Ribuan guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis akhirnya memperoleh status formal dalam sistem aparatur negara.

Namun di balik kebijakan tersebut, muncul persoalan baru yang memperlihatkan kompleksitas hubungan antara birokrasi, pelayanan publik, dan kapasitas fiskal negara. Ketika isu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) PPPK mulai muncul di berbagai daerah, publik mulai menyadari bahwa persoalan ini bukan sekadar soal kepegawaian, melainkan refleksi dari problem struktural ekonomi dan tata kelola fiskal Indonesia.

Sumber utama persoalan sebenarnya berasal dari desain hubungan keuangan pusat dan daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pemerintah menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD. Tujuan aturan ini sebenarnya cukup rasional, yakni mencegah APBD habis terserap untuk belanja rutin birokrasi sehingga daerah tetap memiliki ruang fiskal untuk pembangunan produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal.

Namun persoalan mendasarnya jauh lebih dalam. Sebagian besar daerah di Indonesia memang belum memiliki kemandirian fiskal yang kuat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil dibanding transfer dana dari pemerintah pusat. Akibatnya, banyak pemerintah daerah hidup dalam ketergantungan fiskal struktural.

Data berbagai kajian menunjukkan kondisi tersebut sangat serius. Berdasarkan kajian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada tahun 2019 hanya terdapat 8 provinsi dan 2 kota yang masuk kategori “mandiri” secara fiskal. Bahkan hanya satu daerah yang masuk kategori “sangat mandiri”, yaitu Kabupaten Badung di Bali. Sementara lebih dari 92% kabupaten/kota masih masuk kategori “belum mandiri” karena PAD mereka sangat kecil dibanding ketergantungan terhadap transfer pusat.

Data terbaru juga menunjukkan persoalan itu belum banyak berubah. Pada 2025 tercatat sekitar 493 dari 546 daerah di Indonesia masih bergantung pada dana transfer pusat dengan kapasitas fiskal yang lemah. Artinya, hanya sebagian kecil daerah yang benar-benar memiliki kemampuan membiayai pembangunan dan birokrasi secara mandiri.

Padahal sejak awal reformasi desentralisasi, persoalan ini sebenarnya sudah menjadi perdebatan panjang. Saya masih ingat pada tahun 2003, ketika pembahasan RUU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah berlangsung, saya sempat ikut dalam diskusi dengan Pokja. Waktu itu saya berargumen sederhana, kalau alokasi transfer daerah terlalu bertumpu pada ukuran ekonomi formal dan eksploitasi sumber daya alam, sementara manusia dan kualitas SDM tidak menjadi fondasi utama pembangunan, maka secara tidak sadar kita sedang menempatkan manusia hanya sebagai angka statistik, bukan sebagai aset peradaban.

Saya mengatakan saat itu, lihat Singapore. Hampir tidak memiliki sumber daya alam, tetapi mampu menjadi negara maju karena kualitas manusianya. Tuhan memiliki caranya sendiri mengelola bumi ini. Daerah yang miskin SDA belum tentu miskin masa depan. Mereka bisa bertahan dan tumbuh dari kekuatan lain missal pariwisata, budaya, jasa, perdagangan, pendidikan, industri padat karya, hingga ekonomi kreatif berbasis komunitas.  

Karena itu, persoalan utamanya sebenarnya bukan hanya soal pembagian transfer fiskal, tetapi bagaimana negara memberi kebebasan kepada daerah untuk tumbuh sesuai potensinya masing-masing. Daerah tidak bisa dipaksa seragam. Daerah yang kaya SDA mungkin cocok berkembang melalui industri ekstraktif. Tetapi daerah yang miskin SDA bisa tumbuh melalui SDM, logistik, wisata, industri kreatif, dan sektor jasa. Masalahnya, selama ini kebijakan fiskal terlalu fokus pada pembagian anggaran, tetapi kurang memberi ruang kebebasan ekonomi dan fleksibilitas kelembagaan bagi daerah untuk membangun model pertumbuhannya sendiri.

Dalam konteks itulah persoalan PPPK menjadi sangat sensitif. Ketika rekrutmen PPPK diperbesar, belanja pegawai otomatis melonjak dan menekan APBD daerah. Lalu ketika APBN pusat mulai tertekan oleh beban bunga dan pembayaran utang yang semakin besar, daerah justru diminta melakukan efisiensi melalui pembatasan maksimal 30% belanja pegawai.

Di sinilah paradoks fiskal nasional mulai terlihat. Selama ekonomi tumbuh dan penerimaan meningkat, sentralisasi fiskal dinikmati pusat. Tetapi ketika tekanan APBN membesar akibat utang dan kewajiban fiskal lainnya, beban penyesuaian justru mulai didorong ke daerah. Akibatnya daerah berada dalam posisi sulit: jika PPPK dipertahankan, APBD tertekan,  tetapi jika dikurangi, layanan publik terganggu dan pengangguran meningkat. 

Karena itu pemerintah pusat mulai membuka ruang relaksasi terhadap aturan batas belanja pegawai tersebut. Secara teknis, relaksasi dapat dilakukan melalui penambahan transfer pusat,  pengecualian belanja PPPK dari batas 30%, pemberian masa transisi fiskal lebih panjang, atau sebagian gaji PPPK ditopang melalui APBN pusat.  Dengan skema seperti itu, ancaman PHK massal memang dapat dikurangi dalam jangka pendek.

Namun pertanyaan besarnya tetap sama, dari mana sebenarnya sumber uang relaksasi itu berasal? Pada akhirnya, sumber pembiayaannya tetap berasal dari APBN pusat. Artinya, relaksasi fiskal tidak menciptakan uang baru, tetapi memindahkan tekanan fiskal dari daerah kepada pemerintah pusat. Dalam praktiknya, beban tersebut hanya dapat ditopang melalui peningkatan transfer pusat, pengurangan pos belanja lain,  atau penambahan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).  Di sinilah persoalan PPPK mulai terhubung langsung dengan struktur fiskal nasional dan pasar keuangan.

Semakin besar kebutuhan pembiayaan negara untuk menopang belanja rutin birokrasi, maka semakin besar pula kebutuhan penerbitan utang negara. Akibatnya ruang fiskal pemerintah semakin sempit karena APBN juga harus menghadapi tekanan pembayaran bunga utang, subsidi, belanja sosial, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan berbagai program prioritas politik lainnya. Dalam ekonomi publik, kondisi seperti ini dikenal sebagai fiscal rigidity, yaitu situasi ketika terlalu besar anggaran negara terserap untuk kewajiban rutin sehingga ruang pembangunan produktif menjadi semakin terbatas.

Masalahnya, utang negara idealnya digunakan untuk membiayai aset produktif yang menciptakan multiplier effect jangka panjang—seperti industrialisasi, pendidikan, teknologi, logistik, dan penguatan sektor riil. Tetapi ketika utang semakin besar digunakan untuk menopang konsumsi birokrasi rutin, maka kemampuan fiskal negara di masa depan akan semakin tertekan.

Persoalan ini pada akhirnya bukan sekadar soal PPPK, melainkan menyangkut masa depan desain NKRI itu sendiri. Sebab kalau daerah terus bergantung pada transfer pusat tanpa diberi ruang cukup membangun kekuatan ekonominya sendiri, maka desentralisasi hanya akan menjadi administratif, bukan ekonomi. Daerah memiliki otonomi di atas kertas, tetapi tidak memiliki kapasitas fiskal nyata untuk menopang pembangunan dan rakyatnya sendiri.

Karena itu, solusi jangka panjang persoalan PPPK bukan sekadar relaksasi anggaran atau penyesuaian jumlah pegawai. Yang jauh lebih penting adalah mereformasi hubungan ekonomi pusat dengan daerah. Pada akhirnya, kekuatan NKRI tidak ditentukan oleh besarnya APBN pusat semata, tetapi oleh seberapa kuat daerah mampu tumbuh sesuai karakternya masing-masing. Sebab negara yang sehat bukan hanya negara yang mampu membayar birokrasi hari ini, tetapi negara yang mampu menciptakan fondasi ekonomi produktif dan berkeadilan bagi seluruh wilayahnya dalam jangka panjang.

***

Salah satu contoh paling menarik dalam pembangunan ekonomi modern China adalah Provinsi Zhejiang. Secara sumber daya alam (SDA), Zhejiang sebenarnya bukan wilayah yang istimewa. Tidak memiliki cadangan minyak besar seperti Timur Tengah. Tidak kaya batu bara seperti Shanxi. Tidak memiliki tambang mineral raksasa seperti Mongolia Dalam. Bahkan lahan pertaniannya relatif terbatas dibanding provinsi-provinsi agraris besar di China.

Namun hari ini Zhejiang justru menjadi salah satu wilayah paling makmur dan dinamis di China. Kota-kota seperti Hangzhou, Ningbo, dan Wenzhou berkembang menjadi pusat industri manufaktur, perdagangan, teknologi digital, logistik, ekspor,  hingga ekonomi kreatif.  Bahkan Hangzhou menjadi markas Alibaba Group, salah satu perusahaan teknologi terbesar dunia.

Yang menarik, pertumbuhan Zhejiang bukan dibangun dari eksploitasi SDA besar-besaran, tetapi dari desentralisasi ekonomi dan kebebasan masyarakat lokal membangun model pertumbuhannya sendiri. Sejak era reformasi ekonomi Deng Xiaoping akhir 1970-an, pemerintah pusat China memberi ruang cukup luas bagi daerah seperti Zhejiang untuk berkembang secara fleksibel. 

Negara memang tetap mengontrol arah makro pembangunan, tetapi di tingkat mikro masyarakat lokal diberi ruang besar untuk berdagang, membangun usaha keluarga, membentuk koperasi,  membangun industri kecil,  dan mengembangkan jaringan produksi berbasis komunitas.  Akibatnya lahir apa yang sering disebut sebagai “Zhejiang Model”. Model ini bertumpu pada kewirausahaan rakyat, industri rumah tangga, UMKM ekspor, jaringan supply chain lokal, dan fleksibilitas ekonomi daerah. 

Contohnya kota Wenzhou. Kota ini dulu dikenal sebagai wilayah miskin dan minim SDA. Tetapi karena pemerintah memberi ruang kebebasan ekonomi lokal, masyarakatnya membangun ribuan usaha kecil pabrik sepatu, tekstil, alat listrik, komponen industri,  hingga perdagangan internasional. Lama-kelamaan tumbuh industrial cluster berbasis komunitas. Satu desa memproduksi satu jenis barang. Desa lain menjadi supplier komponen. Desa lain mengurus logistik dan perdagangan. Dari sinilah ekonomi lokal berkembang secara organik.

Yang menarik, banyak pertumbuhan Zhejiang justru lahir bukan dari BUMN besar, tetapi dari sektor swasta rakyat dan jaringan keluarga usaha kecil-menengah. Pemerintah daerah kemudian berperan sebagai penyedia infrastruktur, pembangun pelabuhan, penyedia logistik, pemberi akses pembiayaan, dan penghubung pasar global.  Artinya Pemerintah Pusat tidak terlalu masuk mengontrol produksi mikro rakyat, tetapi menciptakan ekosistem agar masyarakat bisa tumbuh. Hasilnya sangat besar.

Hari ini Zhejiang menjadi salah satu provinsi dengan pendapatan per kapita tertinggi di China, basis UMKM terkuat, ekspor manufaktur besar,  dan ekonomi digital paling maju.  Bahkan Zhejiang sering dijadikan contoh keberhasilan “inclusive industrialization”, yaitu industrialisasi yang tumbuh dari bawah melalui masyarakat lokal, bukan hanya proyek besar negara.

Pelajaran terpenting dari Zhejiang sebenarnya sederhana: kemajuan daerah tidak selalu ditentukan oleh kekayaan SDA. Daerah yang miskin SDA bisa tumbuh besar bila diberi ruang kebebasan ekonomi, memiliki SDM kuat, logistik baik, akses pasar, kepastian regulasi, dan ekosistem kewirausahaan yang hidup. Hal seperti ini tidak dipahami oleh Pemerintah kita saat memberikan izin kepada konglo untuk masuk ke daerah dan akhirnya meminggirkan ekonomi Daerah demi pendapatan pajak, PBH, untuk kas pusat.

Mari focus ke domestik, nasionalisme

 

Selama lebih dari tiga dekade setelah berakhirnya Perang Dingin, dunia bergerak dalam satu arus besar yang relatif seragam: globalisasi. Amerika Serikat bersama sekutu Barat membangun sebuah tatanan internasional berbasis perdagangan bebas, integrasi pasar keuangan, liberalisasi investasi, dan dominasi institusi multilateral seperti World Trade Organization, International Monetary Fund, dan World Bank. Sistem tersebut bukan hanya menciptakan keterhubungan ekonomi global, tetapi juga membangun legitimasi politik dan ideologis atas model kapitalisme liberal sebagai arsitektur utama dunia modern.

Dalam perspektif ekonomi politik internasional, fase ini sering disebut sebagai era hyper-globalization, yakni periode ketika arus modal, perdagangan, teknologi, dan produksi lintas negara berkembang jauh lebih cepat dibanding kemampuan negara-bangsa mengontrolnya (Rodrik, 2011). Produksi dipindahkan ke negara dengan biaya tenaga kerja murah. Supply chain global dibangun lintas benua. Sementara pasar keuangan berkembang menjadi jaringan likuiditas global yang bergerak hampir tanpa batas geografis.

Selama beberapa dekade, model tersebut memang menghasilkan pertumbuhan ekonomi dunia yang sangat besar. China tumbuh menjadi pusat manufaktur global. Negara-negara berkembang memperoleh investasi asing dan akses pasar internasional. Perusahaan multinasional berkembang menjadi aktor ekonomi lintas negara yang pengaruhnya sering kali melampaui kapasitas banyak negara berkembang.

Namun di balik pertumbuhan tersebut, muncul kontradiksi struktural yang perlahan membesar. Ekonom seperti Dani Rodrik menjelaskan bahwa globalisasi menciptakan apa yang disebut “globalization trilemma”, yaitu ketegangan antara demokrasi nasional, kedaulatan negara, dan integrasi ekonomi global. Ketiganya sulit dipertahankan secara bersamaan dalam tingkat maksimal (Rodrik, 2011). Ketika integrasi global terlalu dalam, ruang negara untuk melindungi kepentingan domestik menjadi semakin sempit.

Fenomena itu terlihat jelas di Amerika Serikat sendiri. Globalisasi yang semula dirancang untuk memperluas dominasi ekonomi AS justru memunculkan proses deindustrialisasi di banyak wilayah manufaktur domestik. Basis produksi berpindah ke Asia, terutama China. Kota-kota industri di Midwest mengalami stagnasi ekonomi, sementara keuntungan terbesar globalisasi justru terkonsentrasi pada sektor finansial dan teknologi.

Thomas Piketty (2014) dalam Capital in the Twenty-First Century menunjukkan bahwa globalisasi finansial mempercepat konsentrasi kekayaan pada kelompok pemilik modal. Ketimpangan meningkat karena pertumbuhan nilai aset finansial jauh lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan kelas pekerja. Dalam situasi seperti itu, pertumbuhan ekonomi memang tetap terjadi, tetapi distribusi manfaatnya menjadi semakin tidak merata.

Dari sinilah muncul gelombang baru economic nationalism. Donald Trump menjadi simbol paling nyata dari perubahan tersebut. Slogan “Make America Great Again” pada dasarnya mencerminkan kegelisahan sebagian masyarakat Amerika terhadap globalisasi yang dianggap menguntungkan perusahaan multinasional dan China, tetapi melemahkan industri domestik serta kelas pekerja Amerika sendiri.

Dalam logika nasionalisme ekonomi, tarif impor, perang dagang, reshoring industri, pembatasan teknologi, dan proteksionisme bukan lagi dianggap penyimpangan, melainkan instrumen untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi nasional. Pendekatan ini mengingatkan kembali pada tradisi pemikiran Friedrich List pada abad ke-19 yang menekankan pentingnya perlindungan industri nasional sebelum suatu negara benar-benar mampu bersaing di pasar global.

Namun konflik antara globalisme dan nasionalisme ekonomi sesungguhnya bukan hanya konflik perdagangan. Ia merupakan pertarungan antara dua paradigma besar tentang bagaimana ekonomi dunia harus diorganisir. Globalisme percaya bahwa integrasi ekonomi internasional menciptakan efisiensi dan stabilitas. Sementara nasionalisme ekonomi melihat bahwa ketergantungan global yang terlalu besar justru menciptakan kerentanan strategis. Pandemi COVID-19 memperlihatkan secara nyata bagaimana gangguan supply chain global dapat melumpuhkan banyak negara sekaligus.

Akibatnya, dunia mulai bergerak menuju industrial revival atau kebangkitan kembali orientasi produksi nasional. Amerika Serikat mulai membangun kembali industri strategis seperti semikonduktor melalui CHIPS Act. Uni Eropa berbicara tentang strategic autonomy. China mempercepat substitusi teknologi domestik melalui program Made in China 2025. India mendorong industrialisasi berbasis manufaktur nasional. Bahkan negara-negara berkembang mulai menyadari bahwa pertumbuhan berbasis ekspor bahan mentah semata tidak cukup untuk menciptakan ketahanan ekonomi jangka panjang.

Namun kebangkitan industri ini berbenturan dengan struktur financial globalization yang selama beberapa dekade mendominasi kapitalisme global. Giovanni Arrighi (1994) menjelaskan bahwa dalam fase akhir hegemoni suatu kekuatan besar, ekonomi cenderung mengalami financialization, yakni ketika akumulasi keuntungan lebih banyak diperoleh dari sektor keuangan dibanding sektor produksi riil. Dalam konteks Amerika modern, fenomena tersebut terlihat dari dominasi Wall Street dan ekspansi pasar aset finansial yang sangat besar dibanding pertumbuhan sektor manufaktur domestik.

Selama era globalisasi finansial, pertumbuhan ekonomi banyak digerakkan oleh ekspansi utang, quantitative easing, leverage keuangan, pasar obligasi, dan financial engineering.  Dalam sistem seperti ini, keuntungan terbesar sering kali berasal dari penguasaan aset dan likuiditas, bukan dari produksi barang nyata. Akibatnya, banyak negara mengalami financialization of economy—yakni kondisi ketika ekonomi lebih sibuk memperbesar valuasi aset dibanding memperkuat kapasitas produksi nasional.

Kontradiksi tersebut melahirkan gejala populisme politik dan polarisasi sosial di banyak negara maju. Wolfgang Streeck (2014) menyebut fenomena ini sebagai krisis kapitalisme demokratis, yaitu kondisi ketika sistem ekonomi global semakin sulit memenuhi kontrak sosial masyarakat domestik akibat dominasi pasar finansial global. Di tingkat global, perubahan ini juga menggerus legitimasi multilateralisme lama.

Institusi seperti WTO dibangun dengan asumsi bahwa negara-negara akan tunduk pada aturan perdagangan internasional yang relatif seragam. Namun ketika rivalitas geopolitik meningkat, institusi multilateral mulai dipandang tidak lagi netral. Amerika menuduh China memanfaatkan sistem perdagangan global sambil tetap mempertahankan intervensi negara terhadap industrinya. Sebaliknya, China melihat tatanan global lama terlalu didominasi kepentingan Barat. Akibatnya, dunia mulai bergerak menuju kompetisi multipolar baru.

Dalam dunia multipolar, tidak ada lagi satu kekuatan tunggal yang sepenuhnya mendominasi sistem internasional. Amerika tetap unggul secara finansial dan militer, tetapi China muncul sebagai kekuatan industri dan teknologi alternatif. Rusia memainkan pengaruh geopolitik energi dan militer. India tumbuh sebagai kekuatan manufaktur dan demografi baru. Timur Tengah mulai memperluas pengaruh melalui sovereign wealth fund dan kontrol jalur energi global.

John Mearsheimer (2018) menjelaskan bahwa dalam sistem multipolar, rivalitas antarnegara cenderung meningkat karena distribusi kekuatan menjadi lebih tersebar dan tidak stabil. Karena itu, fragmentasi global yang terjadi saat ini bukan sekadar konflik ekonomi, tetapi refleksi dari transisi hegemoni global yang lebih besar. Gejala tersebut mulai terlihat melalui diversifikasi sistem pembayaran internasional, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan, penguatan blok regional,  restrukturisasi supply chain,  dan meningkatnya kebijakan proteksi industri nasional. 

Dalam konteks ini, dunia sedang memasuki fase transisi yang sangat kompleks. Globalisasi lama belum sepenuhnya runtuh, tetapi fondasinya mulai mengalami erosi. Nasionalisme ekonomi bangkit, tetapi dunia tetap terlalu terintegrasi untuk sepenuhnya kembali tertutup. Financial globalization masih dominan, tetapi kebutuhan industrial revival semakin mendesak. Multilateralisme lama masih bertahan, tetapi kompetisi multipolar baru terus berkembang.

Karena itu, pertanyaan terbesar abad ke-21 mungkin bukan lagi siapa negara paling kuat, melainkan model pembangunan mana yang mampu menjaga keseimbangan antara integrasi global, kedaulatan nasional, kapasitas produksi riil, stabilitas sosial, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Sebab pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari besarnya PDB atau kekuatan militernya, tetapi dari kemampuannya membangun legitimasi sosial dan distribusi kesejahteraan yang cukup kuat untuk menopang stabilitas nasional di tengah dunia yang semakin terfragmentasi.

***

Perang dagang dan tekanan ekonomi Trump terhadap China ternyata tidak semudah menghadapi negara berkembang biasa. Karena yang sedang dia hadapi bukan hanya tarif, ekspor, atau kurs yuan. Tetapi sebuah sistem negara yang dibangun di atas kombinasi nasionalisme, kontrol negara, cadangan devisa besar, kapasitas industri, dan kepercayaan kolektif terhadap survival jangka panjang China.

“Great Wall of Confidence” adalah metafora. Tembok Besar China bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol daya tahan peradaban. Artikel itu ingin mengatakan bahwa Trump mungkin bisa mengguncang pasar, menekan tarif, membatasi teknologi, bahkan mengisolasi China dari sebagian sistem Barat. Tetapi menghancurkan rasa percaya diri strategis China jauh lebih sulit.

Mengapa?

Karena berbeda dengan banyak negara lain, legitimasi politik China tidak terutama dibangun dari demokrasi elektoral, tetapi dari kemampuan negara menjaga stabilitas, pertumbuhan, produksi, dan rasa bangga nasional. Selama masyarakat China masih percaya negara mampu menjaga pekerjaan, industri, dan masa depan teknologi mereka, maka tekanan eksternal justru sering memperkuat solidaritas internal. Ini berbeda dengan Barat yang ekonominya sangat sensitif terhadap siklus politik dan opini pasar jangka pendek.

Trump memahami bahwa inti kekuatan China bukan hanya ekspor murah. Tetapi supply chain industrial terbesar di dunia, tabungan domestik sangat besar, kontrol negara atas sistem keuangan,  kapasitas manufaktur mendalam,dan kemampuan negara mengarahkan modal untuk kepentingan strategis.  Karena itu perang dagang Trump sebenarnya bukan hanya soal tarif. Ini adalah perang kepercayaan (war of confidence).

AS mencoba membuat investor ragu terhadap China,  perusahaan global memindahkan supply chain, teknologi China terhambat,  dan masyarakat China kehilangan keyakinan pada masa depan ekonominya.  Tetapi China merespons dengan narasi berbeda,

“Kami pernah melewati perang saudara.” 

“Kami pernah melewati Revolusi Kebudayaan.” 

“Kami pernah miskin.” 

“Kami pernah diembargo.” 

“Kami bisa bertahan.” 

Itulah yang dimaksud “Great Wall of Confidence”.

Dan menariknya, dalam sistem modern, kepercayaan sering lebih penting daripada angka ekonomi itu sendiri. Karena ekonomi global berjalan bukan hanya oleh uang, tetapi oleh persepsi tentang siapa yang masih mampu bertahan paling lama.

Trump mungkin unggul dalam menciptakan tekanan jangka pendek lewat dolar, sanksi, tarif, dan dominasi pasar keuangan global. Tetapi China bermain dalam horizon yang lebih panjang: membangun keyakinan bahwa mereka bisa hidup bahkan jika Barat menutup pintu. Itulah sebabnya konflik AS–China tidak pernah benar-benar hanya soal perdagangan.

Ini adalah pertarungan dua model peradaban. Model kapitalisme finansial Barat yang bertumpu pada pasar dan dolar, melawan kapitalisme negara China yang bertumpu pada produksi, kontrol sosial, dan disiplin nasional.  Dan selama “tembok kepercayaan” itu belum runtuh, China akan tetap sulit dijatuhkan hanya dengan perang tarif.

Referensi Akademis

Arrighi, Giovanni. The Long Twentieth Century. Verso, 1994.  Mearsheimer, John. The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities. Yale University Press, 2018. Piketty, Thomas. Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press, 2014. Rodrik, Dani. The Globalization Paradox. Oxford University Press, 2011. Streeck, Wolfgang. Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism. Verso, 2014.  List, Friedrich. The National System of Political Economy. 1841. 

Mengapa rupiah melemah

 

Pelemahan rupiah lebih tepat dibaca sebagai refleksi rapuhnya pengelolaan makroekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Dalam pendekatan stabilisasi nilai tukar modern, setidaknya terdapat tujuh pilar utama stabilisasi kurs. Namun dari keseluruhan instrumen tersebut, Bank Indonesia pada praktiknya hanya dapat langsung mengoptimalkan tiga area, yaitu Domestic Yield Stabilization, FX Hedging Ecosystem, dan Currency Diversification. Itu pun implementasinya masih terbatas dan belum cukup dalam untuk membentuk pasar keuangan yang benar-benar resilien.

Sementara empat pilar lainnya—seperti penguatan basis investor domestik, reformasi struktur devisa ekspor, asset recycling berbasis sovereign asset, serta pembiayaan produktif berbasis devisa—lebih banyak berada dalam domain kebijakan fiskal, industri, dan kementerian ekonomi. Persoalannya, instrumen-instrumen struktural tersebut belum berjalan optimal.

Setiap kali rupiah melemah, perhatian publik hampir selalu tertuju pada Bank Indonesia. Masyarakat menunggu intervensi pasar, kenaikan suku bunga, penjualan cadangan devisa, atau berbagai langkah stabilisasi lainnya. Dalam banyak kasus, langkah tersebut memang mampu meredam gejolak jangka pendek. Namun menyederhanakan pelemahan rupiah semata sebagai kegagalan bank sentral adalah cara pandang yang terlalu dangkal.

Dalam teori open economy macroeconomics, nilai tukar bukan hanya dipengaruhi instrumen moneter, melainkan merupakan refleksi dari keseluruhan struktur ekonomi: kondisi fiskal, perdagangan luar negeri, produktivitas industri, arus modal, hingga ekspektasi pasar terhadap keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Dornbusch, melalui teori overshooting exchange rate, menjelaskan bahwa mata uang negara berkembang cenderung mengalami volatilitas berlebihan ketika fundamental ekonomi dan ekspektasi pasar bergerak tidak seimbang. 

Masalah paling mendasar Indonesia saat ini adalah hubungan antara fiskal dan moneter. Ketika kebutuhan pembiayaan negara meningkat, pemerintah harus menerbitkan lebih banyak SBN. Dalam kondisi likuiditas domestik yang terbatas, bank dan investor cenderung membeli surat utang negara karena dianggap aman dan menawarkan imbal hasil menarik. Fenomena ini dikenal sebagai crowding out.

Dalam teori loanable funds, peningkatan kebutuhan pembiayaan pemerintah akan menyerap tabungan domestik sehingga biaya modal naik dan pembiayaan sektor swasta melemah. Akibatnya, likuiditas terserap ke instrumen negara, kredit produktif melambat, dan suku bunga bertahan tinggi. Pada titik inilah BI menghadapi dilema klasik: jika suku bunga diturunkan, rupiah berisiko semakin tertekan; jika dipertahankan tinggi, pertumbuhan ekonomi semakin melambat. Dengan kata lain, bank sentral akhirnya dipaksa menopang tekanan yang sebagian berasal dari ketidakseimbangan fiskal dan lemahnya struktur ekonomi produktif. 

Secara kuantitatif, klaim bahwa pelemahan rupiah bukan semata akibat spekulasi memiliki dasar yang cukup kuat per 7 Mei 2026. Rupiah sempat melemah hingga kisaran Rp17.400–17.445 per USD di pasar spot. Pada saat yang sama, Bank Indonesia memperketat pembelian valuta asing tanpa underlying transaction, dari sebelumnya maksimal USD100.000 menjadi USD50.000 per bulan, bahkan membuka ruang penurunan lebih lanjut hingga USD25.000. BI juga memperbesar fasilitas DNDF/forward untuk memperdalam pasar hedging domestik. Langkah ini menunjukkan tekanan terhadap pasar valas memang meningkat, meskipun BI menyatakan rupiah berada dalam kondisi undervalued. 

Dari sisi fiskal, tekanan terlihat dari pelebaran defisit dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara. Defisit fiskal 2025 diperkirakan mencapai sekitar 2,92% PDB, terbesar dalam dua dekade di luar masa pandemi. Dalam teori twin deficits hypothesis, pelebaran defisit fiskal sering diikuti pelebaran defisit transaksi berjalan karena meningkatnya kebutuhan pembiayaan eksternal. Ketika pasar melihat kombinasi tersebut, tekanan terhadap nilai tukar menjadi hampir tak terhindarkan. 

Reaksi investor asing karena itu menjadi sesuatu yang wajar dalam logika pasar. Reuters melaporkan bahwa investor asing melakukan net sell hampir Rp14 triliun di pasar saham Indonesia sepanjang 2025—arus keluar terbesar sejak 2020. Selain itu, asing juga melepas sekitar USD783 juta saham Indonesia hanya pada Januari 2026. Di pasar obligasi, investor asing tercatat menjual sekitar USD6,4 miliar obligasi Indonesia sepanjang 2025. 

Tekanan berlanjut pada awal 2026. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa hanya dalam satu pekan pada akhir Januari 2026, investor asing mencatat net outflow sekitar Rp12,55 triliun dari pasar keuangan domestik. Rinciannya terdiri dari net sell saham sekitar Rp12,4 triliun dan net sell SBN sekitar Rp2,77 triliun, meskipun terdapat net buy SRBI sekitar Rp2,61 triliun. Pada Maret 2026, Reuters juga mencatat Indonesia menjadi salah satu negara dengan outflow obligasi terbesar di Asia, mencapai sekitar USD1,8 miliar, dipicu kenaikan harga minyak, perang Iran, dan kekhawatiran terhadap pelebaran defisit fiskal Indonesia. 

Arus keluar modal ini berkorelasi langsung dengan tekanan terhadap rupiah. Ketika investor asing keluar, mereka menjual aset rupiah lalu mengonversinya ke USD. Permintaan dolar meningkat sementara suplai valas domestik melemah. Akibatnya rupiah tertekan, yield SBN naik, dan BI harus meningkatkan intervensi di pasar spot, DNDF, serta pasar obligasi. Tekanan tersebut diperparah oleh kombinasi sentimen negatif akibat peringatan MSCI, revisi outlook rating, kondisi global risk-off, serta ketidakpastian geopolitik dan suku bunga global. 

Dari sisi eksternal, current account Indonesia juga kembali masuk zona defisit. Pada 2024, defisit transaksi berjalan mencapai sekitar USD8,9 miliar atau 0,6% terhadap PDB, lebih lebar dibanding 2023 yang hanya sekitar 0,1% PDB. Untuk 2025–2026, Bank Indonesia memperkirakan current account deficit tetap berada di kisaran 0,1%–0,9% PDB. Ini menunjukkan kebutuhan devisa struktural meningkat di tengah melemahnya surplus komoditas dan tingginya pembayaran pendapatan primer ke luar negeri. 

Sektor riil juga mulai memberikan sinyal perlambatan. PMI Manufaktur Indonesia turun dari 53,8 pada Februari 2026 menjadi 50,1 pada Maret, lalu masuk zona kontraksi di level 49,0 pada April 2026. Penurunan PMI ini penting karena mencerminkan melambatnya aktivitas produksi, pesanan baru, dan ekspor manufaktur di tengah tekanan biaya dan ketidakpastian global. 

Karena itu, menjelaskan pelemahan rupiah semata sebagai akibat “spekulasi” jelas terlalu sederhana. Dalam praktik pasar keuangan, spekulasi biasanya hanya memperbesar tekanan yang memang sudah muncul dari fundamental. Dalam kasus Indonesia per Mei 2026, tekanan tersebut berasal dari kombinasi defisit fiskal yang melebar, current account yang kembali defisit, capital outflow, tingginya yield SBN, melemahnya PMI manufaktur, serta kondisi global risk-off akibat geopolitik dan ketidakpastian arah suku bunga dunia.