ART, kembali ke era kolonial

 

Tidak ada pemimpin Indonesia yang tampak begitu terpesona oleh sosok Soekarno selain Prabowo. Cara berpakaian, gaya pidato yang penuh retorika, bahkan hasrat untuk tampil memukau di forum dunia—semuanya mengingatkan pada Bung Karno. Dalam satu kesempatan di forum internasional, bahkan di sidang PBB, Prabowo pernah menggebrak meja karena begitu bersemangat berbicara tentang keadilan global.

Jika kita membaca buku “The Paradox of Indonesia” yang ditulis Prabowo, kita juga akan menemukan gema yang mengingatkan pada tulisan Bung Karno yang terkenal,  “Indonesia Menggugat.” Tulisan itu adalah pledoi Soekarno di depan pengadilan kolonial Belanda pada tahun 1930, ketika ia dituduh menghasut rakyat melawan pemerintah kolonial.

Namun ada satu pertanyaan penting, apakah Prabowo benar-benar memahami konteks sejarah yang melahirkan tulisan Indonesia Menggugat? Dari mana Soekarno mendapatkan inspirasi dan keberanian untuk menulis analisis empiris yang hingga hari ini masih terasa relevan? Perlu dipahami bahwa Indonesia Menggugat bukan sekadar pidato pembelaan seorang aktivis politik. Ia adalah kritik tajam terhadap struktur ekonomi kolonial yang menindas bangsa-bangsa jajahan.

Soekarno memahami bahwa kemerdekaan tidak hanya berarti lepas dari penjajahan politik, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko dari kapitalisme. Untuk memahami akar pemikirannya, kita perlu melihat konteks global pada masa itu. Pada akhir dekade 1920-an, dunia merasa sedang berada di puncak kemajuan. Bursa saham Amerika melonjak. Industri berkembang pesat. Perdagangan internasional meluas. Kapitalisme modern tampak seperti mesin raksasa yang tidak mungkin berhenti. 

Namun pada Oktober 1929, mesin itu tiba-tiba runtuh. Pasar saham Wall Street jatuh. Bank-bank kolaps. Perusahaan tutup. Perdagangan global anjlok. Dunia memasuki masa yang kemudian dikenal sebagai Great Depression. Dalam beberapa tahun saja produksi industri dunia turun hampir 40%. Perdagangan global merosot lebih dari 60%. Jutaan orang kehilangan pekerjaan. Krisis ini tidak hanya menghantam Amerika dan Eropa. Ia merambat hingga ke negeri-negeri yang jauh dari pusat kapitalisme, termasuk Hindia Belanda, wilayah yang kelak menjadi Indonesia.

Ekonomi Hindia Belanda saat itu dibangun sebagai ekonomi ekstraktif. Tanah nusantara  berfungsi sebagai pemasok bahan mentah bagi industri Eropa. Komoditas utama yang diekspor antara lain, gula, karet, kopi. teh , tembakau. Selama harga dunia tinggi, sistem ini tampak berjalan baik. Namun ketika Great Depression terjadi, harga komoditas jatuh secara drastis. Harga gula anjlok. Harga karet runtuh. Perkebunan mengurangi produksi. Yang pertama merasakan dampaknya bukanlah pengusaha Belanda, melainkan buruh dan petani pribumi. Pendapatan mereka hilang. Lapangan kerja menyusut. Kemiskinan meluas. Di tengah situasi inilah muncul kesadaran baru di kalangan pemimpin pergerakan nasional bahwa penjajahan bukan sekadar persoalan politik, tetapi juga persoalan struktur ekonomi dunia.

Great Depression memperlihatkan secara telanjang rapuhnya sistem ekonomi kolonial. Ketika pasar dunia runtuh, rakyat Indonesia ikut tenggelam, padahal mereka tidak pernah menikmati keuntungan dari sistem global tersebut. Bagi Soekarno, peristiwa ini menjadi bukti bahwa kemerdekaan politik tidak dapat dipisahkan dari pembebasan ekonomi. Namun Soekarno bukan ekonom. Di sinilah peran Mohammad Hatta, ekonom lulusan Belanda, yang merumuskan solusi melalui gagasan ekonomi kerakyatan.

Krisis itu memberi pelajaran penting bagi para pendiri bangsa: sistem ekonomi global bisa runtuh kapan saja. Karena itu Indonesia tidak boleh bergantung sepenuhnya pada pasar luar negeri. Ekonomi harus memiliki fondasi domestik yang kuat—bukan sekadar pertumbuhan angka, tetapi kesejahteraan rakyat. Dari sinilah lahir konsep ekonomi Indonesia yang tidak sepenuhnya kapitalis dan tidak pula sosialis, melainkan menempatkan rakyat sebagai pusat. Prinsip ini kemudian dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Sayangnya, gagasan besar para pendiri bangsa sering kali berhadapan dengan kenyataan sejarah yang bergerak ke arah berbeda. Soekarno dan Hatta membayangkan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka secara politik sekaligus berdaulat secara ekonomi, dengan rakyat sebagai fondasi utama. Namun perjalanan sejarah menunjukkan bahwa idealisme itu harus berhadapan dengan tekanan geopolitik, kebutuhan pembangunan, serta dinamika ekonomi global yang tidak selalu berpihak pada negara berkembang.

Setelah jatuhnya Soekarno pada tahun 1966, arah kebijakan ekonomi Indonesia berubah secara signifikan. Pemerintahan baru menghadapi situasi ekonomi yang sangat berat: inflasi ratusan persen, produksi industri menurun, dan keuangan negara hampir runtuh. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah mengambil jalan yang dianggap paling realistis saat itu, yaitu membuka pintu bagi modal asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967.

Undang-undang ini menjadi titik balik penting dalam sejarah ekonomi Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, Indonesia secara resmi mengundang investasi asing dalam skala besar untuk masuk ke berbagai sektor strategis, mulai dari pertambangan, energi, hingga industri pengolahan. Dari satu sisi, kebijakan ini berhasil menghidupkan kembali ekonomi yang nyaris kolaps dan memulai periode pertumbuhan yang panjang pada dekade 1970-an hingga 1990-an. Namun di sisi lain, ia juga menandai pergeseran dari visi ekonomi yang sepenuhnya berakar pada kekuatan domestik menuju model pembangunan yang lebih terintegrasi dengan kapital global.

Perubahan besar berikutnya terjadi ketika krisis finansial Asia 1997–1998 melanda. Nilai rupiah runtuh, sistem perbankan terguncang, dan ekonomi nasional memasuki kontraksi terdalam dalam sejarah modern Indonesia. Dalam situasi darurat itu, pemerintah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Kesepakatan tersebut membawa paket reformasi struktural yang luas, yaitu  liberalisasi sektor keuangan, restrukturisasi perbankan, deregulasi perdagangan, serta berbagai kebijakan yang semakin membuka ekonomi Indonesia ke dalam arsitektur finansial global.

Sejak saat itu, ekonomi Indonesia menjadi bagian yang semakin dalam dari sistem ekonomi internasional. Arus modal, investasi, perdagangan, dan pasar keuangan global memainkan peran yang jauh lebih besar dalam menentukan arah perekonomian nasional. Integrasi ini membawa peluang sekaligus risiko. Di satu sisi, ia membuka akses pada teknologi, modal, dan pasar internasional, tentu ketergantungan  semakin besar kepada asing.

Kini, melalui berbagai kesepakatan perdagangan dan ekonomi baru—termasuk perjanjian yang dikenal sebagai Agreement on Reciprocal Tariff (ART)—Indonesia tampak memasuki fase akhir dari proses panjang integrasi ke dalam sistem ekonomi global. Pada fase ini, sebagian kedaulatan ekonomi nasional tidak lagi sepenuhnya berada di tangan negara, melainkan harus menyesuaikan diri dengan arsitektur perdagangan internasional yang didominasi oleh kekuatan ekonomi besar, terutama Amerika Serikat.

Pada akhirnya, sejarah Great Depression 1929 bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah pengingat bahwa tidak ada negara yang menjadi makmur karena terlalu bergantung pada kekuatan asing. Bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang menjadi pengikut hegemoni negara lain, melainkan bangsa yang mampu membangun sistemnya sendiri dengan berakar pada kekuatan rakyatnya. Inilah pelajaran yang dahulu dipahami dengan sangat baik oleh Soekarno dan Hatta. Sebuah nilai yang diperjuangkan dengan darah dan airmata. Namun oleh generasi setelahnya, nilai itu dijual demi kepentingan asing. Masa depan yang buruk memang. 

Profit taking dibalik Perang dan issue

 

Desember 2025 saya membaca Outlook 2026 dari laporan HFR yang beredar terbatas di kalangan tertentu. Untuk memudahkan memahami isinya, saya menggunakan AI untuk membuat ringkasan laporan tersebut. Saya sempat berkerut kening. Mengapa? Karena indikasi yang muncul dalam laporan itu tidak terlihat seperti dinamika pasar biasa. Ada sinyal risiko geopolitik yang secara implisit mengarah pada potensi gangguan pasokan energi global, khususnya di kawasan Teluk.

Saya kemudian menggunakan jaringan informasi yang saya miliki untuk mengonfirmasi data tersebut. Seorang teman di Hong Kong mengatakan ia tidak terlalu percaya pada kesimpulan laporan itu. Ia lebih memilih membaca Hedge Fund Trend Monitor dari Goldman Sachs, yang menurutnya lebih konservatif dalam membaca arah pasar.  

Namun tidak sampai sehari kemudian, Mia dari New York mengirimkan data tambahan dari sumber yang menurutnya sangat kredibel. Isinya membuat saya semakin yakin. Karena sumber informasi itu bersumber dari ring USA-1. Menurut informasi, perundingan dengan Iran di Jenewa berpotensi disabotase oleh Israel, sementara Amerika Serikat berada dalam posisi yang oleh sebagian analis disebut sebagai NATO (No Alternative to Objection)—situasi di mana Washington secara politik sulit menolak langkah Israel tanpa merusak struktur aliansinya sendiri.

Saya mulai menghitung ulang berbagai kemungkinan. Saya menyusun skenario probabilitas. Berapa peluang diplomasi berhasil, berapa kemungkinan eskalasi militer, dan apa dampaknya terhadap supply shock di pasar energi. Secara teknis, jika konflik terjadi di kawasan Teluk, risiko utamanya adalah gangguan jalur Selat Hormuz, yang setiap harinya dilewati sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Dalam kondisi seperti itu, pasar biasanya akan langsung melakukan repricing terhadap kontrak minyak masa depan.

Begitu hitungan itu selesai, saya langsung menghubungi Mia di New York dan Siau Leen di London. 

“Ambil posisi,” kata saya singkat.
“Beli kontrak futures crude oil.”

Secara teknis, kontrak futures minyak memungkinkan investor membeli minyak dengan harga yang disepakati hari ini untuk pengiriman di masa depan. Setiap kontrak standar di pasar WTI mewakili sekitar 1.000 barel minyak. Artinya, jika seseorang membeli 10.000 kontrak, ia sebenarnya sedang mengambil eksposur terhadap sekitar 10 juta barel minyak. Inilah yang membuat pasar futures sangat sensitif terhadap perubahan geopolitik.

Masuk Januari 2026, pasar minyak mulai menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Aktivitas hedging dan spekulasi oleh trader besar meningkat tajam. Sekitar 1,9 juta kontrak futures WTI Midland diperdagangkan di bursa ICE hanya dalam satu bulan. Pada 30 Januari 2026, bahkan terjadi rekor transaksi harian sekitar 257.569 kontrak.

Lonjakan aktivitas ini biasanya mencerminkan dua hal yaitu Hedging oleh perusahaan energi dan maskapai untuk melindungi diri dari kenaikan harga dan spekulasi oleh hedge fund dan trader institusional yang mencoba menangkap potensi kenaikan harga.Momentum itu terus berkembang. Pada akhir minggu ketiga Februari 2026, posisi net long spekulan di pasar futures crude oil mencapai sekitar 172.712 kontrak.

Dalam istilah teknis pasar, net long berarti jumlah kontrak beli jauh lebih besar daripada kontrak jual. Jika dihitung secara kasar: 172.712 kontrak × 1.000 barel = sekitar 172 juta barel minyak dalam eksposur spekulatif. Ini menunjukkan bahwa hedge fund secara kolektif telah mengambil posisi besar yang bertaruh pada kenaikan harga minyak.

Namun pasar tidak pernah berjalan lurus. Beberapa teman saya di Singapura dan Dubai justru mulai melepas posisi mereka. Mereka melihat perkembangan perundingan dengan Iran tampak berjalan mulus dan menganggap risiko perang mulai menurun. Saya justru mengambil posisi sebaliknya. Saya membeli kontrak yang mereka lepaskan. Dalam trading futures, ini disebut menambah eksposur ketika pasar masih ragu. Strateginya sederhana, yaitu jika probabilitas konflik meningkat, harga minyak akan melonjak lebih cepat daripada perkiraan pasar.

Masalahnya sederhana tetapi besar, siapa yang akan menanggung kerugian dari sekian banyak kontrak ini jika besok pagi dunia membaca berita bahwa kesepakatan dengan Iran benar-benar tercapai? Karena jika diplomasi berhasil, harga minyak bisa turun tajam dan semua posisi long itu berubah menjadi kerugian. Saya tidak terlalu memikirkan itu. Saya terus menambah posisi. Lalu datanglah tanggal 28 Februari, tepat menjelang akhir pekan. Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan terkoordinasi terhadap lebih dari seribu target di Iran. Saya hanya tersenyum.

Senin pagi waktu Asia masih relatif tenang. Perbedaan zona waktu membuat pasar Eropa dan Amerika belum sepenuhnya bereaksi. Namun pada hari Selasa, gelombang permintaan futures mulai meningkat tajam. Harga minyak yang sebelumnya berada di sekitar 65 dolar per barel kini sudah melonjak mendekati 80 dolar. Dalam pasar futures, kenaikan seperti ini berarti nilai kontrak yang sudah dimiliki langsung melonjak, bahkan sebelum minyak fisik benar-benar berpindah tangan.

Jika seseorang memegang 10.000 kontrak, kenaikan 15 dolar per barel berarti keuntungan kertas sekitar: 10.000 kontrak × 1.000 barel × $15 = 150 juta dolar. Dan jika eskalasi konflik terus berlangsung tanpa jeda diplomasi, pasar tahu satu hal, yaitu harga itu kemungkinan belum berhenti naik. Di situlah dunia finansial sering menunjukkan wajahnya yang paling sunyi. Ketika di satu tempat orang berbicara tentang perang, di tempat lain seseorang sedang menghitung pergerakan harga di layar perdagangan.

***

Ada seorang netizen yang mengirim email kepada saya terkait postingan tentang dialog saya dengan Robert dan Wong. Ia menanyakan bagaimana para pemain hedge fund dapat membaca risiko masa depan dan bahkan memperoleh keuntungan dari situasi yang penuh ketidakpastian. Demikian kira-kira inti pertanyaannya. Saya memilih menjawabnya lewat tulisan ini saja. Semoga yang bertanya juga sempat membaca penjelasan singkat ini.

Pada dasarnya, esensi hedge fund adalah mengelola risiko. Mengapa risiko itu ada? Karena dalam kehidupan ekonomi selalu ada ketidakpastian. Jika semua kondisi ekonomi stabil dan dapat diprediksi dengan mudah, sebenarnya tidak ada kebutuhan khusus terhadap hedge fund. Pasar akan berjalan normal. Bank, obligasi, dan saham sudah cukup.

Namun dunia nyata tidak pernah sesederhana itu. Ketidakpastian selalu hadir, baik karena perubahan suku bunga, krisis ekonomi, maupun konflik geopolitik. Dalam situasi seperti itulah hedge fund muncul sebagai pemain yang mencoba melindungi nilai aset sekaligus mencari peluang keuntungan dari perubahan tersebut.  Dengan kata lain, bisnis hedge fund memang hidup dari ketidakpastian. Sampai di sini logikanya sederhana.

Lalu muncul pertanyaan seperti yang disampaikan Robert dalam percakapan kami, apakah setiap kekacauan geopolitik memang sengaja dirancang agar menguntungkan para pemain finansial? Pertanyaan itu tidak sepenuhnya salah. Tetapi juga tidak sepenuhnya benar.

Mengapa?

Karena dinamika dunia tidak hanya ditentukan oleh kepentingan ekonomi semata. Ia juga dipengaruhi oleh budaya politik, perubahan mindset elite, tren kekuasaan global, dan gaya kepemimpinan para pemimpin dunia. Dalam konteks ini, keberadaan tokoh seperti Donald Trump bagi banyak pemain hedge fund justru dianggap menarik. 

Mengapa? Karena Trump cenderung menciptakan banyak kejutan kebijakan. Mulai dari tarif resiprokal, perang dagang dengan China, isu Greenland, tekanan politik terhadap Venezuela, hingga keterlibatan dalam konflik Iran bersama Israel. Semua kebijakan tersebut menghasilkan satu hal yang sama, yaitu ketidakpastian global. Dan dalam dunia finansial, ketidakpastian selalu menciptakan pergerakan modal.

Bagi kelompok sangat kaya—terutama kalangan old money—setiap peningkatan risiko geopolitik biasanya mendorong mereka memindahkan sebagian aset dari instrumen konvensional seperti saham atau deposito bank ke berbagai produk yang dirancang oleh hedge fund. Mengapa?

Karena ketika ketidakpastian meningkat, tujuan investor sering kali berubah. Mereka tidak lagi semata mencari keuntungan maksimal, tetapi mencari perlindungan nilai aset. Dalam kondisi seperti ini, produk hedge fund sering dipandang menarik karena mereka dirancang untuk mengelola risiko melalui strategi yang fleksibel dan kompleks, termasuk penggunaan derivatif, short selling, dan diversifikasi lintas aset.  Akibatnya, sebagian aliran dana global dapat bergeser dari sistem perbankan tradisional dan pasar modal ke sistem yang lebih privat—yang sering disebut sebagai shadow banking.

Sementara itu, kelas menengah yang memiliki tabungan biasanya tidak memiliki akses langsung ke hedge fund. Namun mereka sering menjadi follower pasar. Mereka mengikuti sentimen hedge fund melalui posisi short di pasar saham, perdagangan margin, atau spekulasi di pasar derivatif. Itulah sebabnya di banyak negara maju—seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, atau Hong Kong—sebagian aktivitas investor sangat bergantung pada trading leverage dan strategi short selling.

Situasi seperti ini membuat pasar keuangan terlihat sangat aktif. Institusi besar seperti sovereign wealth fund sering hadir sebagai penyedia likuiditas, sehingga dinamika pasar tetap berjalan. Namun di balik pergerakan yang tampak kompleks itu, sebagian besar momentum pasar sering kali dipicu oleh strategi para pemain hedge fund. 

Di sisi lain, sektor ekonomi riil kadang tidak ikut merasakan dinamika tersebut. Pertumbuhan ekonomi mungkin tetap terlihat dalam statistik, tetapi tidak selalu terasa di dapur rumah tangga masyarakat. Karena itu, ketidakpastian global memang sering menjadi bagian dari dinamika sistem. Tetapi ketidakpastian itu tidak akan berubah menjadi narasi yang mengkhawatirkan jika tidak ada massa investor yang ikut mengikuti arusnya.

Dan jika suatu saat ketakutan pasar benar-benar menjadi kenyataan—misalnya terjadi krisis besar—sering kali negara harus turun tangan melalui kebijakan penyelamatan atau bailout. Ironisnya, dalam banyak kasus, justru pada momen bailout itulah sebagian hendge fund kembali memperoleh keuntungan, terutama melalui kepemilikan surat utang negara atau instrumen keuangan yang diterbitkan untuk menstabilkan sistem. Di situlah paradoks dunia finansial modern.

Ketidakpastian menjadi sumber risiko bagi sebagian orang, tetapi bagi sebagian yang lain, ia justru menjadi sumber peluang. Dam setiap krisis kekuasaan negara semakin berkurang. Sampai akhirnya seperti sekarang. Negara tidak bisa hidup tanpa hutang. Dan tentu bandul masa depan ada pada pemain hedge fund. Jadi paham, mengapa Iran itu tidak sukai pemain hedge fund. Karena dia menolak system ini.  Dah gitu aja.

Mengapa Iran disalahkan.?

 

Apa salah Iran sehingga AS-Israel menyerang lebih dulu. Bukan sembarang serangan tetapi serangan dengan target melumpuhkan system pertahanan militer Iran dan sekaligus membunuh Ali Khamenei. Apa salah Iran?  sehingga kedekatan Trumps dengan Pangeran Arab, dan Presiden Indonesia yang keduanya representasi umat islam tidak berusaha mencegah serangan itu. Iran tidak hendak menguasai dunia. Tak pula hendak menyiarkan paham syiah nya. Iran hanya bersikap tentang keadilan yang seharusnya diterima oleh rakyat palestina atas tanah mereka. Apakah itu salah?

Dan ketika Iran membalas serangan itu dengan pantas terhadap seluruh wilayah Teluk yang bersinggungan dengan militer AS dan Israel, apakah itu salah bila karenanya menimbulkan kecemasaan bagi warga Israel dan warga teluk? Menimbulkan kerusakan yang significant. Dari sekian decade Iran berharap solidaritas Islam dengan menolak kehadiran pangkalah militer AS di Teluk. Tetapi tidak didengar. Dan kini apakah pantas iran disalahkan karena serangan balasan itu menyasar ke wilayah teluk?  

Perang sering tanpa definisi dan selalu karena alasan kerakusan. Makanya Iran tidak pernah memulai menyerang. Namun bila diserang maka kewajiban Iran membela diri. Bagi Iran perang berdimensi moral. Pantang menyerah. Lebih baik mati daripada menyerah kepada aggressor. Begitu islam nilai yang diyakin oleh Iran menjawab serangan dari AS-Israel. Dengan penuh kesabaran dan gagah berani dalam setiap luka akibat serangan Israel-AS, Iran memang menggetarkan nyali Israel dan AS. Mereka tidak membayagnkan begitu tangguhnya Iran.

Makanya ketika Trumps menawarkan melanjutan penyelesaian lewat diplomasi,  Iran tidak menolak. Mengapa ?  Inilah dasarnya. “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah.” (QS. Al-Anfal: 61). Ayat ini turun dalam konteks konflik. Artinya, bahkan di tengah ketegangan dan permusuhan, ketika ada peluang damai, maka jalan itu harus diambil. Bukan karena lemah. Bukan karena takut. Tetapi karena perdamaian membuka ruang kehidupan.

Allah juga mengingatkan, “Perdamaian itu lebih baik.” (QS. An-Nisa: 128). Kalimatnya singkat, tetapi tegas. Tidak dikatakan “lebih nyaman” atau “lebih mudah.” Yang dikatakan adalah “lebih baik.” Kebaikan kadang terasa pahit, karena ia menuntut pengendalian ego, menahan balas dendam, dan menunda kepuasan emosional. Bahkan dalam hukum qisas sekalipun, Allah membuka pintu maaf, “Barang siapa memaafkan dan berdamai, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.” (QS. Asy-Syura: 40). Di sini terlihat bahwa memaafkan bukan kelemahan. Ia adalah kekuatan moral yang dijanjikan ganjaran langsung dari Allah.

Mengutamakan perdamaian sering kali berarti menelan harga diri yang terluka. Berarti memilih stabilitas di atas kemenangan sesaat. Berarti menahan diri ketika mampu membalas. Tetapi justru di situlah derajat manusia diuji. Karena pada akhirnya, perang menghancurkan ruang hidup. Perdamaian membangun masa depan. Dan Allah tidak pernah memuliakan keangkuhan. Yang dimuliakan adalah kesabaran, keadilan, dan keberanian untuk memilih damai ketika jalan itu tersedia — walaupun terasa pahit.

Israel dan AS satu jiwa beda raga.

 

Mengapa Amerika Serikat hampir selalu terlibat membantu Israel dalam setiap eskalasi konflik di Timur Tengah? Jawabannya bukan sekadar retorika ideologis, melainkan kombinasi antara komitmen strategis, arsitektur hukum bilateral, dan kalkulasi geopolitik jangka panjang.  Secara formal, terdapat tiga pilar utama hubungan pertahanan AS–Israel:

Pertama, Memorandum of Understanding (MOU) bantuan militer 2019–2028 senilai USD 38 miliar. Ini merupakan komitmen bantuan militer terbesar yang pernah diberikan AS kepada negara lain dalam periode damai.

Kedua, U.S.–Israel Strategic Partnership Act (2014) yang mengukuhkan Israel sebagai “Major Strategic Partner”. Status ini memperdalam kerja sama pertahanan, intelijen, energi, siber, dan teknologi tinggi.

Ketiga, status Major Non-NATO Ally (MNNA), yang memberi Israel akses pada sistem persenjataan canggih, pre-positioned stockpile senjata AS di wilayahnya, serta integrasi sistem pertahanan.

Dengan struktur tersebut, walaupun tidak ada klausul otomatis seperti Pasal 5 NATO, secara politik dan historis hampir dapat dipastikan AS akan mendukung Israel dalam konflik besar. Dukungan itu bisa berbentuk pertahanan udara dan pencegatan rudal, dukungan intelijen real-time, logistik dan suplai senjata atau intervensi militer terbatas. Hal ini terlihat ketika AS ikut  dalan joint operation meyerang Iran pada 28 februari 2026. Sama dengan konflik tahun 2024–2025. Kehadiran kapal induk dan pasukan AS di kawasan berfungsi sebagai deterrence, bukan sekadar simbolik.

Akar konflik modern tidak dapat dilepaskan dari perubahan rezim di Iran tahun 1979. Sebelum Revolusi Islam, Iran di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi merupakan sekutu utama AS di kawasan. Bahkan terdapat kerja sama intelijen antara SAVAK (badan keamanan Iran era Shah) dan Mossad Israel. Ancaman utama Israel saat itu adalah blok Pan-Arab, bukan Iran. Revolusi yang dipimpin Ayatollah Khomeini mengubah lanskap total. Iran bertransformasi menjadi negara revolusioner anti-AS dan anti-Israel. Sejak saat itu, konflik bersifat ideologis sekaligus strategis.

Dalam dua dekade terakhir, Iran semakin masuk dalam orbit strategis Rusia dan China. Kemitraan energi, militer, dan sistem pembayaran alternatif mengurangi tekanan sanksi Barat. Dengan demikian, Iran bukan hanya aktor regional, tetapi bagian dari konfigurasi multipolar yang menantang hegemoni AS.

Bagi Washington, Iran tetap menjadi hambatan utama dalam upaya mempertahankan dominasi geopolitik di Timur Tengah. Bagi Israel, selama Iran memiliki kemampuan militer dan jaringan proksi regional, ancaman eksistensial tetap terbuka. Kedua pihak beroperasi dalam logika yang sama: survival. “To be or not to be” bukan metafora, melainkan paradigma keamanan.

Palestina bukan sekadar konflik lokal. Ia telah menjadi panggung di mana kepentingan global bertemu. AS mempertahankan kredibilitas keamanan Israel. Israel menjaga superioritas regional. Iran membangun jaringan proksi seperti Hizbullah di Lebanon dan mendukung kelompok di Gaza. Rusia dan China memanfaatkan krisis untuk memperluas pengaruh dan memperlemah posisi Barat. Konflik tersebut bukan semata soal wilayah, melainkan soal keseimbangan kekuatan global.

Jika kita bicara tentang kemungkinan keterlibatan Indonesia dalam skema Board of Peace (BoP) atau arsitektur perdamaian alternatif yang digagas era Trump, maka pertanyaannya bukan hanya moral, tetapi strategis. Trump dikenal dengan pendekatan transaksional. Perdamaian sebagai instrumen stabilitas geopolitik, bukan sebagai proyek normatif berbasis resolusi PBB.

Nah, jika Indonesia masuk dalam BoP memang dampak positif nya Indonesia dapat memposisikan diri sebagai mediator Global South. Meningkatkan leverage diplomasi di dunia Islam. Memperluas akses ekonomi dan investasi dari AS. Namun itu juga punya resiko. Ia berpotensi dianggap keluar dari kerangka PBB. Menimbulkan friksi dengan blok China–Rusia. Menggerus posisi non-blok Indonesia yang selama ini dijaga.

Mengapa ? Indonesia berada pada posisi dilematik. Negara Muslim terbesar, tetapi juga bagian dari arsitektur ekonomi global Barat. Terlalu condong ke satu kutub dapat mengganggu keseimbangan strategis. Apalagi kalau sampai Prabowo mau jadi penengah atas konflik.  Itu jelas useless. Karena sejak Indonesia bergabung dalam BoP, Indonesia bukan lagi negara bebas aktif. Tidak ada lagi kekuatan moral sebagai bangsa penegak keadilan seperti tertuang pada mukadimah UUD 45.

Penutup.

Konflik AS–Israel vs Iran bukan sekadar konflik bilateral. Ia adalah simpul dari pertarungan hegemoni global dalam era multipolar. Palestina menjadi episentrum simbolik. Iran menjadi node resistensi. Israel menjadi benteng keamanan Barat di kawasan. AS mempertahankan kredibilitas sistem unipolar yang mulai retak. Indonesia, jika masuk dalam desain BoP ala Trump, harus berhitung cermat. Apakah itu langkah memperkuat posisi strategis, atau justru mengorbankan prinsip bebas-aktif yang selama ini menjadi fondasi kebijakan luar negeri.

Mengapa kita terjajah oleh AS?

 

Ada anak muda bertanya kepada saya. Mengapa Indonesia keliatan sangat lemah yang sehingga terkesan sangat bodoh menerima perjanjian Agreement on reciprocal Tariff (ART). Tentu anak muda ini bertanya karena dia cerdas dan melek informasi. Dia jelaskan satu persatu pasal terkait dalam ART. Saya tersenyum dan bahagia. Karena generasi kini jauh lebih hebat dari generasi kami. Thanks untuk kebebasan informasi dan AI.

Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya tegaskan kepada dia bahwa Indonesia bukan negara lemah. Tetapi dalam sistem global berbasis dolar dan jaringan finansial Barat, ada beberapa titik kerentanan struktural yang bisa menjadi tekanan jika hubungan dengan AS memburuk. Mari kita uraikan secara objektif — tanpa dramatisasi, tanpa paranoia.

Pertama. Kerentanan Finansial.

Karena proses pembangunan yang kita pilih, akhirnya kita sampai pada situasi terjebak utang luar negeri. Walau investor terbesar di Indonesia adalah Singapore. Namun kreditur terbesar tetaplah Amerika. Utang luar negeri Indonesia berada di kisaran US$430 miliar. Strukturnya terdiri dari utang Pemerintah, Bank dan Korporasi. Dari sisi kreditur bilateral, Amerika Serikat memang tercatat sebagai salah satu pemberi pinjaman signifikan. Waau ada juga kreditur multilateral seperti World Bank,  ADB, Jepang dan negara Eropa namun mereka patuh dengan design AS. 

Sebagian besar utang valas di hedging bermata uang USD. Bayangkan, apa jadinya bila terjadi pengetatan likuiditas USD. Katakanlah, indoensia di kick out dari RepoLine the Fed. Kita engga punya resource lagi menahan kejatuhan USD.  Dampaknya Rupiah melemah. Beban utang meningkat dan cadangan devisa tergerus. Indonesia tidak bisa mengontrol kebijakan suku bunga AS. Itu titik rapuh pertama.

Kedua.  Kepemilikan Asing di Pasar Keuangan.

Disamping itu investor asing seperti Black Rock,Vanguard dan lain lain memegang porsi signifikan atas SBN (Surat Berharga Negara), Saham di BEI, Obligasi korporasi. Jika sentimen memburuk maka outflow capital bisa cepat, yield akan naik yang tentu biaya fiskal membengkak. Ekonomi cepat sekali runtuh. Kerentanan ini bukan unik Indonesia — tetapi nyata.

Ketiga. Kerentanan Sistem Pembayaran & Sanksi

AS mengontrol sistem dolar clearing sehingga ia punya senjata yang menakutkan seperti OFAC (sanctions regime) dan ini terkait dengan skses ke sistem keuangan global. Nah, jika negara masuk daftar sanksi atau secondary sanction maka Bank bisa dibatasi akses USD. Otomatis Perdagangan international terganggu karena Pembayaran internasional macet. Indonesia saat ini bukan target. Tetapi ada di dalam system itu. Itulah kekuatan finansial struktural AS.

Keempat. Kerentanan Perdagangan Strategis

Walaupun perdagangan Indonesia–AS hanya ±7–8% total perdagangan, ada sektor yang sensitive  yang menyerap Angkatan kerja luas seperti Tekstil & garmen, Alas kaki roduk  dan elektronik tertentu. AS adalah pasar penting untuk sektor-sektor ini. Jika tarif tinggi atau pembatasan diberlakukan maka lapangan kerja terdampak karena Industri padat karya terpukul. Ini bukan soal total perdagangan, tetapi struktur sektoral.

Kelima.  Kerentanan Teknologi & Digital

Arstektur digital Indonesia bergantung pada platform AS (Google, Meta, Microsoft, Amazon). Bergantung pada chip & software AS dan sistem cloud global. Dalam konteks teknologi, ekosistem digital Indonesia terhubung erat dengan perusahaan AS. Jika ada pembatasan teknologi (seperti pada Huawei atau Rusia), Indonesia punya keterbatasan substitusi cepat. Bayangkan bila system digital terblockir. Bukan hanya kita engga bisa pakai internet, system persenjataan modern dan komersial akan tumbang tanpa internet.

Keenam. Kerentanan Rating & Persepsi Pasar

Rating sovereign Indonesia dipengaruhi oleh stabilitas fiscal, tabilitas eksternal, hubungan geopolitik. Jika terjadi ketegangan geopolitik serius maka rating bisa turun yang berujung pada spread obligasi naik dan Pembiayaan negara makin mahal. Dalam dunia keuangan modern, reputasi adalah aset. AS punya peran besar meng influence Lembaga rating itu. Jatuh atau bangkit rating ditentukan oleh dukungan dari AS.

Keadaan 6 tersebut diatas bukan datang mendadak. Tetapi hasil dari proses Panjang sejak kita memilih berkiblat ke AS paska kejatuhan Soekarno. Semakin dalam ketergantungan kita setelah reformasi .Terutama sejak kita masuk ke pasar keuangan global atau pasar obligasi (SBN) lewat monetesisasi PDB. Walau SBN sebagian besar berasal IDR, namun yang menggerakan value market atau likuiditas tetaplah USD berupa global bond.

Semakin sulit kita keluar dari jebakan ketergantungan itu, karena tidak ada diversifikasi komoditas. Masih bergantung kepada komodistas alam dan pasar yang ada dibawah hegemoni AS, seperti jepang, Eropa. Kalaupun ada China dan Rusia, itu tidak significant. Selama struktur ini belum berubah, tekanan eksternal akan selalu terasa besar.

Apa arti dari itu semua? Tanpa ART pun kita sudah terjajah oleh system AS. Apalagi system politik kita demokrasi bebas. Dimana electoral tanpa dukungan AS, sulit kandidat akan menjadi pemenang. Mengapa ? setiap pergantian rezim, selalu fiscal kita dalam kondisi defisit primer. SBY berakhir dengan meninggalkan warisan defisit primer. Jokowi juga. Tanpa dukungan likuiditas dari AS, defisit sulit ditambal. Situasi ini membuat secara struktur kita tidak pernah bisa mandiri. Bahkan walau mitra dagang kita meluas ke China, itu tidak mempengaruhi struktur yang ada.

Solusi.

Amerika tidak menjajah kita. Justru kita sendiri minta dijajah. Dan ini terkait dengan mindset rezim yang lebih memilih jadi pecundang dalam menyelesaikan masalah. Tidak ada kekuatan moral politik untuk keluar dari situasi ini. Mengapa? Karena sejak reformasi  kualitas elite politik semakin rendah. Semakin kemari semakin pragmatis. Apalagi tokoh agama yang tadinya sebagai symbol kekuatan moral melakukan perubahan, justru terjebak dalam kehidupan hedonism yang sehingga ikatan patronisme semakin melemah.  

Jadi solusinya ada pada perubahan mindset untuk mandiri. Dan didukung oleh sikap politik keteladanan yang lebih utamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pragmatis. Itu yang sulit. Biasanya akan berujung kompromsi tanpa jeda seperti negara gagal seperti Venezuela, dan lain lain. Mandiri tetapi tidak  bisa bangkit.

Saya menatap anak muda itu dan berkata, “Jangan melihat satu perjanjian sebagai ukuran harga diri bangsa. Lihatlah apakah kita sedang membangun fondasi agar suatu hari bisa bernegosiasi dari posisi yang lebih kuat.”

Ia mengangguk.

Kedaulatan bukan hasil satu keputusan.
Ia adalah akumulasi kerja panjang sebuah bangsa. Dan pertanyaan kritis seperti yang ia ajukan—itulah tanda bahwa masa depan belum hilang. Kecuali kalau sikap kritis dibungkam.