Politik luar negeri Prabowo

 

Sebelum menjadi presiden, Prabowo Subianto pernah memberi kesan bahwa politik nonblok tidak lagi cukup efektif dalam dunia yang semakin keras. Dalam pandangan itu, negara tidak mungkin menjadi kuat jika hanya berdiri di tengah tanpa keberpihakan strategis yang jelas. Tetapi setelah menjadi presiden, realitas geopolitik ternyata jauh lebih rumit daripada sekadar memilih blok. Secara resmi, Indonesia tetap menyatakan diri sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif. 

Namun dalam praktiknya, arah diplomasi Prabowo tampak berusaha mencari ruang aman di tengah kompetisi besar antara Amerika Serikat, China, Rusia, dan Eropa. Di satu sisi, Prabowo berusaha merapat ke Washington. Kedekatannya dengan lingkaran politik Trump dimanfaatkan sebagai jalur komunikasi informal. Kunjungan ke Amerika Serikat dilakukan. Agreement on Reciprocal Trade atau ART ditandatangani. Indonesia juga masuk dalam orbit diplomasi baru yang dibangun Trump melalui Board of Peace.

Masalahnya, dalam diplomasi kekuatan besar, kedekatan politik tidak otomatis menghasilkan keuntungan strategis. Negara besar tidak bergerak berdasarkan sentimen personal, melainkan kepentingan struktural. Amerika Serikat tetap membaca Indonesia sebagai bagian dari kalkulasi Indo-Pasifik, bukan sebagai sekutu utama yang harus selalu diberi prioritas.

Dari sisi ekonomi, hasilnya belum terlihat menguntungkan secara proporsional. Amerika adalah pengendali mata uang cadangan dunia dan pusat pasar surat utang dolar. Namun kedekatan politik dengan Washington tidak serta-merta membuat risiko Indonesia turun di mata pasar. Lembaga rating tetap bekerja dengan logika fiskal, defisit, rasio pembayaran bunga, stabilitas politik, arus modal, dan kredibilitas kebijakan. Jika risiko dianggap meningkat, outlook tetap bisa ditekan, sekalipun hubungan politik dengan Gedung Putih sedang hangat.

Di sisi perdagangan, ironi itu bahkan lebih jelas. Amerika Serikat tetap melanjutkan penyelidikan dagang melalui mekanisme Section 301 terhadap Indonesia. Ini penting dicatat, karena Section 301 bukan instrumen diplomasi biasa. Ia adalah alat tekanan dagang yang memberi ruang bagi USTR untuk menilai apakah kebijakan negara mitra dianggap tidak adil, diskriminatif, atau membebani kepentingan perdagangan Amerika.

Artinya, sekalipun Indonesia berusaha mendekat ke Washington, sekalipun jalur komunikasi politik dibuka, sekalipun kerja sama perdagangan dibingkai sebagai sinyal kedekatan, Amerika tetap memakai instrumen hukumnya untuk menekan Indonesia jika kepentingan ekonominya dianggap terganggu. Dalam logika Washington, hubungan politik tidak membatalkan kepentingan dagang. Kedekatan tidak menghapus investigasi. Senyum diplomatik tidak otomatis menurunkan tarif, menghapus risiko, atau menghentikan tekanan struktural.

Di sinilah letak pelajarannya. Amerika Serikat tidak memperlakukan Indonesia sebagai mitra yang harus dilindungi dari tekanan pasar dan tekanan dagang. Amerika memperlakukan Indonesia sebagai negara mitra yang tetap harus dinegosiasikan, diuji, dan jika perlu ditekan. Maka terlalu naif jika Indonesia menganggap kedekatan politik dengan Washington akan otomatis berubah menjadi perlindungan ekonomi. Bahkan dalam kasus Section 301, pelaku usaha Indonesia masih harus menyiapkan pembelaan, membangun argumentasi hukum, menunjukkan bahwa tuduhan itu tidak berdasar, dan jika perlu menggugat proses USTR. Ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Amerika tidak pernah gratis. Selalu ada harga, selalu ada syarat, dan selalu ada mekanisme tekanan.

Di sisi energi, harapan untuk mendapatkan ruang pasokan minyak dari Rusia juga tidak mudah. Selama sanksi Barat terhadap Rusia masih menjadi bagian dari strategi geopolitik Amerika, ruang manuver Indonesia tetap terbatas. Artinya, hubungan dekat dengan Washington justru dapat mempersempit opsi diversifikasi energi jika tidak diimbangi dengan diplomasi yang sangat hati-hati.

Di kawasan ASEAN, sinyal yang lebih jelas terlihat justru datang dari Singapura. Amerika Serikat tetap menempatkan Singapura sebagai simpul strategis utama di Asia Tenggara. Kunjungan pejabat pertahanan tertinggi AS ke Singapura dalam forum Shangri-La Dialogue memperlihatkan posisi kota-negara itu sebagai hub militer, logistik, intelijen, dan diplomasi keamanan Amerika di kawasan.

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Lawrence Wong dan Menteri Pertahanan Chan Chun Sing, pembicaraan berkisar pada strategi Indo-Pasifik, dukungan latihan militer, rotasi aset Amerika, kerja sama keamanan kawasan, dan deterrence terhadap China. Pada saat yang sama, Singapura sudah berada dalam jalur modernisasi pertahanan yang sangat maju melalui akuisisi F-35. Pesawat pertama dijadwalkan tiba pada akhir 2026. Ini memperlihatkan bahwa Washington tidak hanya memberi Singapura perhatian diplomatik, tetapi juga akses teknologi pertahanan kelas atas.

Di sinilah ironi itu muncul. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Indonesia menguasai posisi geostrategis yang jauh lebih besar: Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, Laut Natuna, dan jalur laut vital yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Pasifik. Namun dalam arsitektur keamanan Amerika, Singapura tetap menjadi titik tumpu yang lebih siap, lebih dipercaya, dan lebih mudah diintegrasikan.

Padahal sebelumnya, Menteri Pertahanan Indonesia telah menandatangani dokumen dengan pihak Amerika terkait pembahasan akses pesawat militer AS ke wilayah udara Indonesia. Walaupun pemerintah kemudian menjelaskan bahwa itu belum merupakan komitmen formal, isu tersebut tetap menimbulkan pertanyaan besar. Jika Indonesia membuka ruang strategis bagi kepentingan militer Amerika, apa imbal balik yang diterima Indonesia?

Dalam diplomasi, akses adalah aset. Wilayah udara adalah aset. Jalur laut adalah aset. Posisi geografi adalah aset. Jika aset strategis itu diberikan tanpa desain tawar-menawar yang kuat, maka Indonesia hanya menjadi ruang lintasan, bukan pusat keputusan. Yang mendapatkan manfaat geopolitik bisa jadi justru pihak lain: Amerika memperoleh fleksibilitas operasi, Singapura memperoleh penguatan posisi sebagai hub keamanan, sementara Indonesia menanggung risiko politik tanpa keuntungan sepadan.

Karena itu, politik luar negeri transaksional hanya berguna jika Indonesia juga berani bersikap transaksional. Jika Amerika meminta akses pasar, akses udara, akses logistik, dukungan geopolitik, atau konsesi tarif, maka Indonesia harus bertanya: apa imbal balik konkretnya? Apakah yield surat utang turun? Apakah akses pasar diperluas? Apakah risiko tarif dikurangi? Apakah pasokan energi dijamin? Apakah teknologi pertahanan dibuka? Apakah posisi Indonesia di ASEAN diperkuat? Jika jawabannya tidak jelas, maka yang terjadi bukan diplomasi transaksional, melainkan diplomasi satu arah. Indonesia memberi sinyal kedekatan, tetapi tetap menghadapi investigasi dagang. Indonesia memberi ruang strategis, tetapi Singapura tetap menjadi titik tumpu utama AS. Indonesia membuka pintu, tetapi manfaat geopolitiknya belum tentu kembali ke Jakarta.

Mungkin karena itu Prabowo mencoba membuka kanal baru ke Eropa. Eropa sendiri sedang berada dalam posisi tidak nyaman terhadap gaya kebijakan luar negeri Amerika, terutama ketika Washington kembali membawa pendekatan unilateral dalam isu Timur Tengah, energi, tarif, dan keamanan global. Bagi Eropa, stabilitas energi, hukum internasional, kepastian rantai pasok, dan keteraturan perdagangan global adalah kepentingan vital. 

Di titik inilah Indonesia melihat peluang: mendekati Eropa bukan sebagai pengganti Amerika, tetapi sebagai penyeimbang. Namun mendekati Eropa juga tidak mudah. Eropa akan datang dengan syarat berbeda: standar ESG, tata kelola, kepastian hukum, transisi energi, perlindungan lingkungan, hak buruh, dan transparansi investasi. Jika Amerika lebih banyak menekan lewat tarif, keamanan, energi, dan akses pasar, maka Eropa menekan lewat regulasi, standar, dan reputasi. Keduanya tetap menuntut konsesi.

Itulah dilema politik luar negeri Prabowo. Ketika terlalu dekat dengan Amerika, Indonesia berisiko kehilangan ruang manuver terhadap Rusia, China, dan sebagian dunia Selatan. Ketika mendekati Eropa, Indonesia harus menghadapi standar tata kelola yang lebih ketat. Ketika menjaga hubungan dengan China, Indonesia tetap harus berhitung dengan sensitivitas Amerika. Ketika mendekati Rusia, Indonesia berhadapan dengan sanksi dan tekanan Barat.

Maka masalah utamanya bukan apakah Indonesia harus pro-Amerika, pro-China, pro-Rusia, atau pro-Eropa. Masalahnya adalah apakah Indonesia punya kapasitas untuk menukar posisi strategisnya dengan keuntungan yang konkret.

Politik bebas aktif pada masa lalu dibangun di atas moralitas anti-kolonial dan solidaritas negara berkembang. Tetapi dalam dunia sekarang, bebas aktif tidak cukup hanya menjadi slogan. Ia harus diterjemahkan menjadi kemampuan tawar-menawar. Indonesia harus mampu mengatakan: kami terbuka bekerja sama, tetapi setiap akses harus punya harga; setiap konsesi harus punya imbalan; setiap alignment harus memperkuat posisi nasional, bukan sekadar memperkuat posisi pihak lain.

Jika tidak, politik luar negeri hanya akan menjadi panggung simbolik. Presiden bertemu pemimpin besar. Dokumen ditandatangani. Pernyataan bersama dibacakan. Tetapi setelah itu, pasar tetap menekan rupiah, rating tetap mengukur risiko, investor tetap meminta yield tinggi, energi tetap mahal, tekanan dagang tetap berjalan, dan posisi geostrategis Indonesia tetap dimanfaatkan tanpa menghasilkan leverage yang memadai.

Dalam dunia multipolar, negara besar tidak memberi hadiah. Mereka hanya menghormati negara yang mampu menghitung nilai dirinya sendiri. Dan nilai Indonesia bukan kecil: pasar besar, penduduk besar, jalur laut strategis, komoditas penting, mineral kritis, energi, serta posisi sentral di ASEAN.

Yang dibutuhkan bukan sekadar keberanian berpihak. Yang dibutuhkan adalah kecerdasan menentukan harga dari setiap keberpihakan. Prabowo mungkin sedang mencoba mengubah politik luar negeri Indonesia dari diplomasi normatif menjadi diplomasi transaksional. Itu tidak salah. Dunia memang sedang bergerak ke arah itu. Tetapi diplomasi transaksional hanya menguntungkan jika negara tahu apa yang dijual, apa yang dipertahankan, dan apa yang harus diperoleh sebagai imbalan. Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi negara besar yang sibuk bertamu, tetapi keputusan strategis kawasan tetap Indonesia sebagai the second.

Asing dibalik jatuhnya IHSG dan Rupiah?

 

Kalau ada yang issue kan pelemahan IHSG dan Kurs Rupiah karena ulah asing yang tak ingin pemerintahan Prabowo sukses. Maunya tumbang. Mereka katakan itu dengan alasan sama seperti kejatuhan Soeharto akibat serangan Hedge Fund, Soros. Saya bisa pastikan yang tebarkan itu buzzer sampah dan pasti bukan pemain pasar. Hidup hanya dari view conten dan upah sebagai buzzer. Mengapa?

Krisis 1998, serangan spekulatif oleh hedge fund terhadap mata uang Asia, termasuk rupiah, itu  terjadi karena struktur pasar saat itu berbeda dengan sekarang. Pasar valuta asing belum sedalam sekarang. Transparansi data masih lemah. Cadangan devisa terbatas. Rezim nilai tukar di banyak negara Asia masih semi-fixed atau managed peg, sehingga spekulan bisa membaca titik lemah bank sentral,  jika bank sentral mempertahankan kurs terlalu lama dengan cadangan devisa terbatas, maka begitu cadangan menipis, mata uang akan jebol.

Dalam situasi seperti itu, hedge fund cukup mengambil posisi besar melawan mata uang tertentu. Mereka meminjam mata uang lokal, menjualnya ke dolar AS, lalu menunggu bank sentral kehabisan amunisi mempertahankan kurs. Ketika devaluasi terjadi, mereka membeli kembali mata uang lokal pada harga yang jauh lebih murah. Selisihnya menjadi keuntungan besar. Pola ini dikenal sebagai speculative attack.

Tetapi era sekarang berbeda. Pasar keuangan global sudah jauh lebih terbuka, lebih dalam, lebih cepat, dan lebih transparan. Data cadangan devisa, neraca berjalan, inflasi, suku bunga, utang luar negeri, posisi fiskal, arus modal, hingga kepemilikan asing dalam obligasi dan saham jauh lebih mudah diakses oleh pasar. Informasi tidak lagi dikuasai segelintir hedge fund. Ribuan bank, asset manager, sovereign fund, pension fund, family office, proprietary trader, algoritma, dan market maker membaca data yang sama secara real time.

Karena itu, anggapan bahwa hedge fund bisa seenak mengatur pasar” dan menjatuhkan rupiah seperti tahun 1998, itu benar benar bodoh.  Mengapa ? Untuk menggerakkan rupiah secara ekstrem, mereka harus berhadapan dengan pasar yang sangat besar dan sangat beragam. Ada eksportir, importir, bank domestik, bank global, Bank Indonesia, sovereign wealth fund, dana pensiun, perusahaan multinasional, trader komoditas, investor obligasi, investor saham, dan pelaku derivatif. Semua punya posisi, kepentingan, dan horizon waktu berbeda.

Kalau satu hedge fund mencoba menyerang rupiah tanpa dasar hitungan yang kuat, ia justru bisa dihajar pasar. Trader lain akan mengambil posisi berlawanan jika mereka melihat rupiah sudah terlalu murah. Bank Indonesia bisa masuk melalui intervensi spot, DNDF, operasi moneter, swap, dan pengelolaan likuiditas. Eksportir bisa menjual dolar. Investor obligasi bisa masuk jika yield dianggap menarik. Jadi pasar sekarang bukan meja kecil yang bisa dibalik oleh satu pemain besar.

Serangan hanya efektif jika ada kelemahan fundamental yang nyata. Misalnya cadangan devisa sangat tipis, defisit transaksi berjalan melebar, fiskal tidak disiplin, utang valas jangka pendek besar, inflasi tidak terkendali, kredibilitas bank sentral rendah, atau pemerintah memberi sinyal kebijakan yang membingungkan. Tanpa kelemahan fundamental semacam itu, serangan hedge fund akan sangat mahal dan berisiko gagal. Inilah perbedaan penting antara manipulasi dan repricing.

Jika rupiah melemah karena investor melihat risiko fiskal meningkat, defisit melebar, imbal hasil SBN naik, kebijakan tidak konsisten, atau prospek ekonomi melemah, itu bukan semata-mata serangan asing. Itu adalah repricing of risk. Pasar menilai ulang harga aset Indonesia berdasarkan risiko baru. Dalam konteks ini, rupiah melemah bukan karena satu pihak “menyerang”, tetapi karena banyak pelaku pasar secara bersamaan mengurangi eksposur terhadap rupiah.

Begitu pula dengan IHSG. Jika investor asing menjual saham Indonesia, itu belum tentu konspirasi. Bisa jadi mereka melihat valuasi terlalu mahal, laba emiten melambat, rupiah melemah, yield obligasi naik, risiko fiskal meningkat, atau pasar lain menawarkan return yang lebih menarik. Dalam pasar modern, modal bergerak berdasarkan perbandingan risiko dan imbal hasil. Uang tidak punya nasionalisme. Uang hanya mencari tempat yang paling aman, paling likuid, dan paling rasional secara return.

Karena itu, menyalahkan hedge fund atau asing setiap kali rupiah melemah adalah cara berpikir sampah. Narasi seperti itu mungkin nyaman secara politik, tetapi lemah secara analitis. Ia membuat pemerintah dan publik lupa memeriksa akar masalah,  apakah fiskal disiplin, apakah kebijakan konsisten, apakah cadangan devisa cukup, apakah defisit transaksi berjalan terkendali, apakah ekspor bernilai tambah naik, apakah investor percaya pada tata kelola ekonomi nasional.

Penutup.

Pada 1998, serangan spekulatif bisa berhasil karena pasar rapuh, informasi tidak simetris, cadangan devisa terbatas, sistem perbankan lemah, dan rezim kurs tidak kredibel. Hari ini, pasar jauh lebih kompleks. Untuk “menjatuhkan” rupiah, pelaku spekulatif harus melawan ribuan pelaku pasar lain, likuiditas global, instrumen bank sentral, dan data terbuka yang bisa dibaca semua orang. Itu bukan hanya sulit. Itu tindakan bodoh jika tidak didukung fundamental yang benar-benar lemah.

Maka kesimpulannya,  era sekarang bukan lagi era ketika hedge fund bisa dengan mudah menjatuhkan mata uang hanya dengan rumor dan posisi besar. Yang lebih berbahaya hari ini bukan serangan spekulan, melainkan hilangnya kepercayaan pasar akibat kesalahan kebijakan sendiri. Jika pemerintah tidak disiplin fiskal, sering mengubah kebijakan tanpa kajian akademik, meremehkan pelemahan kurs, dan gagal menjaga kredibilitas institusi, maka rupiah bisa melemah bukan karena diserang, tetapi karena ditinggalkan. Pasar modern tidak mudah dikendalikan oleh satu aktor. Tetapi pasar modern sangat cepat menghukum negara yang kehilangan disiplin.

DHE dan Peran DSI?

 

DHE sering dipahami secara sederhana sebagai hasil ekspor yang harus masuk ke rekening khusus di bank domestik. Tetapi dalam praktik perdagangan komoditas global, devisa hasil ekspor bukan hanya angka di invoice. Ia adalah hasil akhir dari rantai kontrak yang panjang.

Sebelum barang diekspor, sudah ada kontrak penjualan. Sebelum kontrak penjualan, sudah ada pembiayaan produksi. Sebelum pembiayaan produksi, sudah ada struktur kepemilikan proyek. Sebelum proyek berjalan, sudah ada perjanjian dengan kontraktor, trader, lender, pemegang teknologi, dan pembeli akhir. Semua itu membentuk cash waterfall, yaitu urutan siapa yang lebih dulu dibayar dari pendapatan komoditas.

Kalau struktur ini dikuasai oleh kontraktor dan jaringan afiliasinya, maka DHE yang masuk ke Indonesia hanyalah sisa dari arus kas yang sudah diatur sebelumnya. Dana memang bisa dipaksa masuk ke rekening domestik, tetapi sebagian besar nilai ekonomi strategisnya sudah terkunci dalam kontrak internasional.

Misalnya, eksportir dapat memiliki kewajiban membayar utang luar negeri, biaya sewa kapal, asuransi, jasa pemasaran, biaya teknologi, fee manajemen, atau kewajiban kepada trading arm di Singapura, Hong Kong, London, atau negara lain. Akibatnya, sekalipun DHE secara formal masuk ke Indonesia, tekanan untuk segera menggunakan kembali valas itu tetap tinggi. Valas masuk, tetapi tidak benar-benar menjadi cadangan strategis bangsa. Ia hanya mampir di sistem keuangan domestik.

Di sinilah letak kesalahan membaca masalah. Negara mengira dengan memonopoli ekspor, maka devisa otomatis aman. Padahal dalam rantai komoditas modern, ekspor hanyalah bagian paling terlihat dari seluruh sistem. Yang tidak terlihat tetapi menentukan adalah siapa yang membiayai produksi, siapa yang memberi jaminan pasar, siapa yang menguasai teknologi, siapa yang menentukan spesifikasi, siapa yang memegang kontrak jangka panjang, dan siapa yang memiliki akses kepada buyer global.

Model business SDA.

Dalam perdagangan sumber daya alam seperti CPO, ferro alloy, nikel, batubara, dan produk hilir mineral, arus barang memang berasal dari Indonesia. Bahan baku digali dari tanah Indonesia, ditanam di kebun Indonesia, diolah oleh tenaga kerja Indonesia, dan menanggung risiko sosial-lingkungan di Indonesia. Tetapi arus nilai tidak selalu tinggal di Indonesia. Justru sebagian nilai tambah besar sering berada di luar negeri, yaitu pada pembiayaan, teknologi proses, desain produk, brand, trading margin, kontrak buyer, asuransi, shipping, dan akses distribusi global.

Offtake agreement.

Dalam skema offtake agreement, misalnya, pihak asing atau trading house global dapat memperoleh pembiayaan murah dari bank internasional karena mereka memiliki dua hal: supply guarantee dan market guarantee. Supply guarantee berarti mereka punya jaminan pasokan dari produsen Indonesia melalui kontrak jangka panjang. Market guarantee berarti mereka punya akses pembeli global yang siap menyerap barang. Dengan dua jaminan ini, bank lebih percaya kepada trader asing daripada kepada produsen lokal.

Akibatnya, pihak asing bisa memperoleh trade finance, LC, prepayment, inventory financing, receivable financing, working capital, bahkan sindikasi bank. Sementara produsen Indonesia, yang justru menyediakan bahan baku, tenaga kerja, lahan, energi, dan menanggung risiko lingkungan, sering hanya menjadi supplier dengan posisi tawar lemah. Inilah ironi sumber daya alam Indonesia: yang punya barang tidak otomatis punya uang; yang punya kontrak dan akses pasar justru lebih mudah mendapat pembiayaan.

Contract Manufacturing (Maklon).

Dalam skema maklon, posisi Indonesia bisa lebih lemah lagi. Pabrik di Indonesia hanya memproses bahan baku atau semi-finished product berdasarkan spesifikasi principal. Teknologi inti, formula produksi, standar mutu, buyer, dan akses pasar tetap dikendalikan pihak luar. Indonesia menerima processing fee, tetapi nilai tambah tinggi berada di desain, teknologi, kualitas, brand, dan distribusi global. Secara fisik barang diolah di Indonesia, tetapi secara ekonomi nilai tambahnya tidak sepenuhnya tinggal di Indonesia.

Counter trade cash

Dalam skema counter trade cash, Indonesia juga bisa terjebak. Komoditas ditukar dengan mesin, peralatan, suku cadang, bahan bakar, jasa logistik, atau pembiayaan tunai tambahan dari mitra dagang luar negeri. Skema ini memang bisa membantu likuiditas jangka pendek, tetapi pada saat yang sama memperkuat ketergantungan kepada pemasok asing. Mesin impor, spare part impor, teknologi impor, jasa logistik asing, dan settlement luar negeri membuat rantai produksi tetap bergantung pada struktur global yang tidak dikendalikan Indonesia.

DHE Tidak Cukup Diamankan di Pelabuhan

Masalah devisa  hasil ekspor atau DHE Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan membuat pintu ekspor tunggal. Dalam bisnis komoditas modern, devisa tidak selalu bocor karena barang keluar tanpa pengawasan. Sering kali devisa tertahan di luar negeri karena sejak awal struktur pembiayaan, kontrak, dan settlement-nya memang dirancang berada di luar negeri.

Inilah yang sering luput dipahami. Barangnya memang berasal dari Indonesia. CPO berasal dari kebun Indonesia. Ferro alloy berasal dari tambang dan smelter di Indonesia. Batubara, nikel, mineral, dan berbagai komoditas lain juga lahir dari tanah Indonesia. Tetapi arus uangnya tidak otomatis kembali ke Indonesia. Dalam banyak kasus, uang ekspor lebih dulu masuk ke rekening offshore, escrow account, atau bank asing karena terkait dengan pembiayaan perdagangan, offtake agreement, prepayment, assignment of receivables, dan kewajiban pembayaran utang.

Artinya, DHE sering kali sudah “terkunci” sebelum kapal berangkat. Pihak asing bisa memperoleh dana murah dari bank internasional karena mereka memegang dua jaminan utama: supply guarantee dan market guarantee. Supply guarantee berarti mereka memiliki kontrak pasokan jangka panjang dari produsen Indonesia. Market guarantee berarti mereka memiliki jaringan buyer global yang siap menyerap barang. Dengan dua jaminan itu, bank asing lebih percaya membiayai trader, buyer, atau principal luar negeri dibanding produsen Indonesia sendiri.

Di sinilah paradoksnya. Indonesia punya barang, tetapi pihak asing punya kontrak. Indonesia punya kebun, tambang, tenaga kerja, dan risiko sosial-lingkungan, tetapi pihak asing menguasai pembiayaan, buyer, escrow, asuransi, shipping, teknologi, dan distribusi pasar. Akibatnya, pihak asing lebih mudah mendapatkan trade finance, LC, working capital, inventory financing, dan bank syndication. Sementara produsen Indonesia sering hanya menjadi supplier yang dibayar setelah semua kewajiban luar negeri dipotong.

Maka ketika ekspor terjadi, nilai ekspor yang terlihat besar belum tentu sama dengan devisa bersih yang masuk ke Indonesia. Dari nilai ekspor itu, lebih dulu dipotong repayment principal, bunga, trade finance fee, insurance, shipping, hedging cost, reserve account, dan kewajiban escrow lain. Yang pulang ke Indonesia sering hanya sisa bersih setelah seluruh struktur utang dan biaya luar negeri diselesaikan.

Inilah sebabnya DHE bisa tetap berada di luar negeri walaupun ekspor dicatat berasal dari Indonesia. Bukan semata karena eksportir nakal, tetapi karena struktur bisnisnya memang memberi prioritas kepada lender, trader, dan buyer asing. Dalam skema seperti ini, devisa bukan sekadar hasil perdagangan; devisa sudah menjadi bagian dari waterfall pembayaran utang.

Struktur pengelolaan SDA.

Sejak dekade 1990-an, pengelolaan sumber daya alam Indonesia banyak dibangun di atas pola contractor participation, bukan investor participation. Perbedaannya sangat mendasar.

Dalam contractor participation, negara secara hukum tetap disebut sebagai pemilik sumber daya alam. Namun dalam praktik bisnis, eksplorasi, produksi, pembiayaan, teknologi, pemasaran, dan jaringan pembeli dikendalikan oleh kontraktor. Negara menerima bagian melalui pajak, royalti, bagi hasil, dividen tertentu, atau kewajiban administratif. Akan tetapi negara tidak selalu menjadi pemegang kendali atas struktur bisnis dan arus kas global dari komoditas tersebut.

Sebaliknya, dalam investor participation, negara atau entitas nasional ikut masuk sebagai pemilik ekonomi yang aktif. Negara tidak hanya menjadi regulator dan penerima pajak, tetapi juga menjadi peserta modal, pemegang saham, pengendali offtake, pemilik infrastruktur logistik, pengelola treasury, dan pengatur arus kas ekspor. Dalam model ini, devisa tidak hanya “diminta pulang” setelah ekspor, tetapi sejak awal sudah dirancang agar menjadi bagian dari neraca nasional.

Inilah perbedaan besar antara sekadar menarik DHE ke dalam negeri dan membangun kedaulatan finansial atas sumber daya alam. Dan inilah akar masalahnya. 

Kesimpulan.

Kalau Danantara benar-benar ingin mengamankan Devisa Hasil Ekspor atau DHE, maka Danantara tidak cukup hanya menjadi lembaga investasi pasif. Danantara harus berani mengambil alih business model yang selama ini dikuasai oleh trader asing, principal luar negeri, dan jaringan offshore finance.

Masalah DHE Indonesia bukan semata-mata karena devisa tidak dipulangkan. Masalahnya adalah karena sejak awal arsitektur bisnis komoditas kita sudah dikendalikan dari luar negeri. Kontrak offtake berada di tangan trader asing. Pembiayaan datang dari bank internasional. Buyer global dikunci oleh jaringan principal luar negeri. Escrow account, settlement, asuransi, shipping, hedging, hingga assignment of receivables sering kali berada di luar yurisdiksi ekonomi Indonesia.

Akibatnya, Indonesia punya barang, tetapi tidak selalu punya kendali atas uangnya. Kita punya CPO, batubara, nikel, mineral, smelter, tenaga kerja, lahan, energi, dan risiko sosial-lingkungan. Namun pihak luar sering lebih dipercaya oleh bank karena mereka memegang dua hal yang paling penting dalam trade finance: supply guarantee dan market guarantee. Di sinilah Danantara harus masuk.

Danantara tidak boleh hanya menjadi Monopoli Ekspor. Danantara harus menjadi national commodity aggregator. Artinya, Danantara harus mampu mengagregasi pasokan komoditas nasional, mengunci kontrak jangka panjang, membangun akses langsung ke buyer global, menyediakan skema pembiayaan perdagangan, dan memastikan settlement devisa masuk ke sistem keuangan nasional.

Kalau Danantara bisa menjadi aggregator yang kredibel, maka investor asing dan bank internasional tidak lagi hanya percaya kepada trader asing di Singapura, Hong Kong, London, atau Dubai. Mereka akan mulai percaya kepada Danantara sebagai counterparty utama Indonesia. Tetapi kepercayaan itu tidak datang dari nama besar semata. Kepercayaan pasar lahir dari kapasitas operasional.

Danantara harus memiliki dukungan logistik, akses pelabuhan, gudang, shipping, warehousing, quality control, supply chain finance, sistem treasury, hedging, dan jaringan buyer global. Tanpa itu, Danantara hanya akan menjadi kotak institusi, bukan mesin ekonomi.

Dalam model baru ini, Danantara harus menjadi jembatan antara produsen nasional dan pasar global. Produsen lokal tetap memproduksi. BUMN dan swasta tetap mengelola aset. Tetapi kontrak, pembiayaan, dan settlement tidak boleh lagi dibiarkan tersebar di tangan mitra lokal yang hanya menjadi sleeping partners atau broker rente. Mitra lokal yang tidak memberi nilai tambah nyata harus dilibas dari rantai nilai. Mereka hanya memperpanjang biaya, memperlemah posisi tawar, dan membuat struktur DHE semakin bocor.

Yang dibutuhkan bukan perantara rente, tetapi platform nasional yang punya kapasitas nyata. Danantara harus menggantikan fungsi trader asing, bukan sekadar menjadi penonton di belakang mereka. Danantara harus bisa mengatakan kepada pasar global: pasokan ada di tangan kami, kualitas kami jamin, logistik kami kendalikan, buyer kami pegang, pembiayaan kami strukturkan, dan devisa kami settle melalui sistem nasional. Itulah inti pengamanan DHE.

Selama Indonesia hanya memaksa eksportir memulangkan devisa tanpa mengubah struktur kontrak dan pembiayaan, kebijakan DHE akan selalu bersifat administratif. Devisa bisa diparkir sementara, tetapi tidak benar-benar menjadi kekuatan neraca nasional. Sebab arus kasnya tetap mengikuti kontrak luar negeri, utang luar negeri, escrow luar negeri, dan prioritas pembayaran kepada lender asing. Danantara harus mengubah itu dari hulu.

Danantara harus menjadi pemilik arus kas, bukan hanya pemilik saham. Harus menjadi pengendali kontrak, bukan hanya penerima laporan. Harus menjadi arranger pembiayaan, bukan hanya penerima dividen. Harus menjadi offtaker nasional, bukan hanya investor pasif. Harus menjadi pusat settlement, bukan hanya etalase sovereign wealth fund.

Kalau Danantara mampu mengambil alih business model tersebut, maka DHE tidak lagi sekadar dipulangkan karena diwajibkan oleh aturan. DHE akan pulang karena sejak awal desain bisnisnya memang dibuat untuk memperkuat neraca nasional. Di situlah bedanya antara kebijakan administratif dan kedaulatan finansial.

Danantara akan efektif bukan karena ia punya mandat besar, tetapi karena ia mampu membangun kepercayaan pasar. Investor asing akan percaya jika Danantara memiliki kapasitas sebagai aggregator yang solid, transparan, profesional, dan didukung stakeholder secara luas: pemerintah, BUMN, swasta nasional, bank domestik, pelabuhan, asuransi, logistik, serta lembaga keuangan internasional.

Tanpa kapasitas itu, Danantara hanya akan menjadi nama besar dalam struktur kelembagaan baru. Tetapi dengan kapasitas itu, Danantara bisa menjadi alat koreksi sejarah: mengubah Indonesia dari sekadar supplier komoditas menjadi pengendali rantai nilai. Inilah pekerjaan besarnya. Bukan hanya mengamankan DHE, tetapi mengambil kembali kendali atas kontrak, pembiayaan, logistik, dan arus uang dari sumber daya alam Indonesia.