Tata kelola APBN ngawur, 11 juta PBI-JKN inaktif.

 

Pagi itu, ruang cuci darah kembali sunyi. Mesin-mesin berdengung seperti biasa, tapi satu kursi kosong—bukan karena pasien sembuh, melainkan karena namanya tak lagi ada di sistem. Ia penderita gagal ginjal. Sudah bertahun-tahun hidupnya bergantung pada dua hal: jadwal cuci darah dan kartu PBI BPJS. Tanpa keduanya, hidupnya berhenti di antara dua angka—kreatinin dan saldo tabungan yang tak pernah cukup. Hari itu, petugas hanya bisa berkata pelan, “Maaf, Pak… status PBI-nya nonaktif.”Bukan karena ia kaya. Bukan karena ia sembuh. Melainkan karena kesalahan data anggaran.

Di gedung parlemen yang berpendingin udara, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan fakta yang membuat dada siapa pun sesak. 120 ribu warga dengan penyakit kronis dan katastropik terhapus dari daftar PBI JKN. Mereka bukan angka. Mereka manusia. Di dalamnya ada 12.262 penderita gagal ginjal. 16.804 penderita kanker. 63.119 penderita penyakit jantung. 26.224 penderita stroke serta pasien sirosis hati, hemofilia, dan thalassemia—penyakit yang tidak bisa menunggu rapat anggaran berikutnya. Seorang ibu penderita kanker payudara sempat berhenti kemoterapi. Seorang ayah stroke pulang dari rumah sakit tanpa obat. Seorang remaja thalassemia menahan transfusi darah lebih lama dari seharusnya. 

Di atas kertas, barangkali ini hanya pemutakhiran data. Di APBN, mungkin hanya rekonsiliasi angka. Namun di rumah-rumah sempit dan kamar rawat, ini berarti hidup atau mati. Menkes pun akhirnya mengusulkan langkah darurat reaktivasi otomatis PBI JKN selama tiga bulan ke depan lewat SK Kementerian Sosial—agar layanan katastropik bisa kembali berjalan. Tiga bulan. Tiga bulan untuk bernapas. Tiga bulan untuk bertahan hidup. Solusi yang menyiratkan ketidak pastian. 

Bagi pasien kronis, ketidakpastian adalah hukuman paling kejam. Hari ini aktif, besok nonaktif. Hari ini bisa berobat, besok ditolak sistem. Di sinilah APBN gagal bukan sebagai angka, tapi sebagai pelindung manusia. Kesalahan ini bukan soal teknis semata. Ia cermin dari tata kelola anggaran yang lupa satu hal paling dasar, yaitu APBN bukan sekadar dokumen fiskal. Ia kontrak moral antara negara dan warganya. Ketika data keliru, yang menanggung bukan grafik—melainkan tubuh yang sakit, napas yang pendek, dan keluarga yang pasrah. Mereka tidak meminta istimewa. Mereka hanya ingin tetap hidup. Dan hidup, bagi mereka, bergantung pada satu hal sederhana namanya kembali tercantum di sistem negara.

***

Polemik penonaktifan 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang memicu ratusan pasien gagal ginjal tak bisa mencuci darah membuka satu fakta pahit tentang tata kelola anggaran di Indonesia. Uang banyak dikeluarkan, tetapi desain dan eksekusinya tidak mencerminkan kapasitas negara.   Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sendiri menyebut langkah mendadak itu “konyol” karena anggaran yang dikeluarkan tidak berkurang, namun masyarakat justru mengalami kekacauan layanan, sementara citra pemerintah rusak.  

Ini bukan sekadar persoalan administrasi atau media sosial. Ini adalah tanda bahaya dari tata kelola fiskal yang tak berbasis prinsip teknis akademis dan operasional yang matang. Mari saya jelaskan secara sederhana bagaimana seharusnya. 

1. Anggaran yang Besar Belum Tentu Efektif

Dalam kerangka teori ekonomi fiskal, besar kecilnya anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Yang terlebih penting adalah kualitas alokasi dan desain implementasinya. Apakah anggaran diarahkan kepada kebutuhan yang tepat (targeting)? Apakah mekanisme implementasi memberikan kepastian layanan berkelanjutan? Apakah pemutakhiran data dilakukan dengan transisi dan sosialisasi yang meminimalkan dampak sosial?

Dalam kasus PBI JKN, perubahan data dilakukan tanpa masa transisi yang memadai, sehingga peserta tidak sempat memahami statusnya. Praktik ini mengabaikan asas kontinuitas layanan—sebuah prinsip operasional penting dalam penyusunan program berbasis anggaran.  

2. APBN Bukan Sekadar Angka Buku Besar

Secara akademis, APBN harus dibangun atas tiga pilar utama, yaitu Pertama, stabilisasi ekonomi. Kedua. alokasi sumber daya yang efisien dan ketiga, distribusi yang adil dan inklusif. Dalam teori fiskal, anggaran untuk jaminan kesehatan nasional (JKN) bukan sekadar “item belanja” yang dipangkas sembarang. 

JKN adalah public good—layanan yang fundamental agar pasar tenaga kerja, produktivitas, dan konsumsi rumah tangga dapat berjalan. Namun, pemangkasan pasar pasien tanpa mitigasi risiko layanan justru mengganggu stabilitas sosial dan akses ke layanan kesehatan—berlawanan dengan kaidah alokasi fiskal yang sehat.  

3. Targeting Tanpa Dampak Sosial Tidak Memadai

Purbaya menekankan perlunya penentuan jumlah peserta yang tepat sasaran dan penyampaian masa transisi agar masyarakat mengerti perubahan tersebut. Ini sah secara teknis, tetapi APBN harus mengintegrasikan pendekatan data dengan realitas sosial sebelum kebijakan berubah, bukan setelah masalah sosial timbul.

Dalam konteks fiskal modern, pengambilan keputusan anggaran harus menggunakan model evidence-based budgeting. Micro-targeting social dan simulasi dampak social. Pemangkasan lebih 10% peserta secara kontan tanpa mitigasi dampak berarti ketidakpahaman terhadap risiko sosial yang melekat pada angka anggaran tersebut.  

4. Biaya Pemerintah Tidak Hanya Monetar

Pernyataan Menkeu bahwa “uang yang dikeluarkan tetap sama” justru memperlihatkan pandangan sempit terhadap biaya fiskal. Anggaran pemerintah tidak hanya berkutat pada nominal belanja, tetapi juga biaya reputasi, biaya social, biaya produktivitas jangka panjang

Publik yang tak bisa mengakses layanan kesehatan—terutama pasien gagal ginjal—menanggung biaya sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar daripada angka yang tercatat di laporan APBN. Ini adalah biaya yang tidak diinternalisasi dalam penyusunan anggaran, dan itu menunjukkan cacat tata kelola.  

5.  Integrasi Data, Layanan, dan Komunikasi

Kasus PBI JKN menunjukkan lemahnya integrasi antara data sosial ekonomi (siapa yang layak PBI), pelayanan kesehatan berkelanjutan dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Dalam kerangka akademik manajemen anggaran, social policy design harus menjadi bagian tak terpisahkan dari penyusunan APBN. 

Setiap perubahan angka anggaran yang berdampak pada kehidupan dasar rakyat memerlukan simulasi dampak langsung, masa transisi yang dihitung secara sistemik, dan komunikasi publik yang efektif. Tanpa itu, APBN menjadi dokumen akuntansi belaka, bukan instrumen pembangunan yang nyata.

Kesimpulan.

Jika polemik PBI-JKN dibaca sebagai kasus tunggal, maka ia mudah dianggap sekadar kesalahan administratif. Namun dalam perspektif tata kelola fiskal, peristiwa tersebut dapat menjadi indikasi masalah yang lebih luas pada desain dan implementasi anggaran publik.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kegagalan program sosial jarang berdiri sendiri. Ketika mekanisme targeting, integrasi data, dan koordinasi antar-lembaga lemah, risiko serupa dapat muncul pada berbagai pos belanja lain—termasuk program bantuan sosial, MBG, Koperasi Merah putih, maupun pembiayaan perumahan rakyat.

Dalam kerangka ekonomi publik, keberhasilan anggaran negara tidak ditentukan oleh besarnya alokasi dana semata, melainkan oleh kualitas desain kebijakan, ketepatan sasaran, kesinambungan layanan, serta kemampuan institusi untuk menerjemahkan angka anggaran menjadi hasil sosial yang terukur. Tanpa disiplin teknokratis tersebut, APBN berpotensi menjadi instrumen yang mengeluarkan belanja besar tetapi menghasilkan dampak kesejahteraan yang terbatas.

Karena itu, kebutuhan utama bukan sekadar peningkatan pagu anggaran, melainkan penguatan kapasitas perencanaan dan manajemen fiskal. Negara memerlukan kepemimpinan kebijakan yang mampu merancang anggaran berbasis bukti (evidence-based budgeting), melakukan simulasi dampak sosial sebelum perubahan kebijakan diterapkan, serta memastikan kesinambungan layanan publik bagi kelompok rentan.

Dalam perspektif tata kelola modern, APBN bukan sekadar dokumen akuntansi tahunan, melainkan kontrak sosial antara negara dan warga. Ketika desain anggaran berorientasi pada hasil—bukan hanya pada realisasi penyerapan—maka belanja publik dapat benar-benar menjadi instrumen stabilisasi ekonomi sekaligus alat pemerataan kesejahteraan. Tanpa perubahan pendekatan tersebut, risiko inefisiensi fiskal dan erosi kepercayaan publik akan terus berulang.

Referensi.

Musgrave, Richard A. & Musgrave, Peggy B. (1989). Public Finance in Theory and Practice. McGraw-Hill. Stiglitz, Joseph E. (2000). Economics of the Public Sector. W.W. Norton & Company. World Bank (2018). Improving Public Spending for Better Results in Health. OECD (2019). Budgeting and Public Expenditures in OECD Countries. Allen, Richard, Hemming, Richard & Potter, Barry (2013). The International Handbook of Public Financial Management. WHO (World Health Organization). Universal Health Coverage (UHC) Monitoring Reports. Savedoff, William et al. (2012). Universal Health Coverage: The Path to Better Health Outcomes. Lancet

China membangun desa.

 

Sejak lebih 1 dekade, China menjalankan sebuah agenda pembangunan yang secara politis berisiko tinggi namun secara struktural sangat menentukan, yaitu memperkecil kesenjangan pendapatan antara desa dan kota. Ini bukan pekerjaan kecil. Ini adalah proyek transformasi sosial-ekonomi berskala nasional yang menyentuh jutaan rumah tangga, struktur produksi, hingga legitimasi politik negara.

Yang menarik, agenda besar ini tidak dijalankan melalui program populis jangka pendek seperti bantuan tunai langsung, subsidi konsumsi, atau skema bantuan berbasis elektabilitas. China memilih jalan yang jauh lebih berat secara teknokratis dan politis, yaitu berupa revitalisasi pedesaan berbasis pertanian ekologis dan industrialisasi desa.

Alih-alih memompa daya beli secara artifisial, negara mengirim jutaan insinyur, teknisi, dan perencana ke desa-desa untuk membangun fondasi produksi. Infrastruktur pertanian diperkuat—mulai dari warehousing, fasilitas pemrosesan hasil pertanian, irigasi modern, perbaikan kualitas tanah dan air, hingga penciptaan ekosistem desa yang sehat secara lingkungan. Di saat yang sama, negara mendorong platform pemasaran dan marketplace agar petani tidak lagi menjadi pihak terlemah dalam rantai nilai.

Peran akademisi juga tidak bersifat simbolik. Lembaga riset dan universitas didorong secara agresif untuk menghasilkan inovasi benih, teknologi pertanian presisi, dan sistem produksi berdaya hasil tinggi. Dengan kata lain, China menempatkan ilmu pengetahuan sebagai instrumen utama pemerataan pendapatan, bukan sekadar pelengkap kebijakan.

Transformasi ini tidak bebas biaya sosial. Ketika pemerintah China mengerem ekspansi bisnis dan proyek-proyek perkotaan yang hanya mengejar pertumbuhan angka, lapangan kerja di kota menyusut. Banyak pekerja kehilangan pekerjaan, dan urban employment mengalami tekanan. Namun, tekanan ini bukan kegagalan kebijakan, melainkan konsekuensi yang disadari dari pergeseran paradigma: dari growth at all costs menuju pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Mega proyek di pedesaan—yang sebelumnya terpinggirkan—justru menciptakan daya tarik baru. Arus balik tenaga kerja dari kota ke desa mulai terjadi. Desa-desa yang tertinggal bertransformasi menjadi pusat ekonomi baru, dengan fungsi produksi, pemrosesan, dan distribusi yang terintegrasi. Dalam banyak kasus, desa secara gradual berubah menjadi kota—bukan melalui urban sprawl, tetapi melalui industrial upgrading di wilayah rural.

Hasilnya mulai terlihat secara empiris. Data resmi China menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antara penduduk perkotaan dan pedesaan terus menyempit. Rasio pendapatan perkotaan–pedesaan turun dari 2,56:1 pada 2020 menjadi 2,31:1 pada 2025, sebagaimana disampaikan oleh Han Wenxiu, Kepala Kantor Kelompok Pimpinan Pekerjaan Pedesaan Pusat.

Pada 2025, pendapatan per kapita yang dapat dibelanjakan petani mencapai 24.456 yuan, tumbuh sekitar 6 persen secara tahunan. Lebih penting dari angka itu sendiri adalah tren jangka panjangnya, yaitu peningkatan kualitas hidup dasar petani yang berlangsung konsisten, bukan lonjakan semu berbasis subsidi.

Kebijakan ini ditegaskan kembali dalam rilis tahunan “Dokumen Sentral No. 1”, yang menjadi panduan strategis utama China dalam modernisasi pertanian dan revitalisasi pedesaan menuju 2026. Pemerintah menempatkan pertumbuhan pendapatan petani sebagai prioritas inti, melalui pengembangan industri berbasis wilayah, stabilisasi lapangan kerja migran, dan pemanfaatan aset pedesaan secara produktif untuk diversifikasi sumber pendapatan.

Penutup

Model pembangunan China menunjukkan satu pelajaran penting dalam ekonomi politik pembangunan. Bahwa pemerataan pendapatan yang berkelanjutan tidak bisa dicapai lewat populisme fiskal, melainkan melalui transformasi struktur produksi. Jalan ini lambat, mahal, dan penuh risiko politik. Namun justru karena itu, hasilnya lebih tahan lama.

Ketika banyak negara memilih jalan pintas melalui distribusi bantuan konsumtif, China memilih membangun kapasitas produksi desa. Ketika populisme menjanjikan popularitas cepat, China mempertaruhkan legitimasi politiknya pada kerja sunyi yang hasilnya baru terlihat bertahun-tahun kemudian.

Dalam konteks global hari ini, revitalisasi pedesaan China bukan sekadar kebijakan domestik, melainkan eksperimen besar tentang bagaimana negara mengelola transisi menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan—tanpa bergantung pada ilusi populisme.

Buruknya tatakelola ekonomi ...

 

Keputusan Moody’s Investors Service menempatkan outlook Indonesia pada posisi negatif bukanlah sekadar penilaian teknis lembaga pemeringkat. Ia merupakan diagnosis institusional atas persoalan yang lebih dalam dan saling terkait: ketidakpastian kebijakan, lemahnya transparansi tata kelola utang, serta inkonsistensi sinyal dari pasar keuangan domestik—terutama pasar modal. Dalam metodologi pemeringkatan kredit, outlook negatif bukan vonis kebangkrutan. Ia adalah peringatan dini bahwa arah kebijakan dan kualitas institusi bergerak menjauh dari prinsip debt sustainability yang kredibel dan dapat diverifikasi.

Literatur keuangan publik menegaskan bahwa utang tidak berbahaya semata karena besarannya, melainkan karena ketidakjelasan bagaimana utang dikelola, dilunasi, dan dikomunikasikan. Reinhart dan Rogoff (2010) menunjukkan bahwa krisis utang hampir selalu didahului oleh kaburnya informasi fiskal dan praktik creative accounting. Dalam konteks ini, transparansi bukan pelengkap, melainkan fondasi kepercayaan.

Di Indonesia, sumber kekhawatiran utama bukan rasio utang terhadap PDB yang masih moderat, melainkan komposisi pembiayaan yang semakin kompleks dan sulit dibaca secara utuh. Perpaduan SBN, utang BUMN, penjaminan implisit, serta skema off-balance sheet memperlebar area abu-abu fiskal. Target defisit dan rasio utang kerap disampaikan, namun jalur kebijakan untuk mencapainya tidak selalu konsisten, terukur, dan berjangka menengah. Risiko kontinjensi—khususnya dari BUMN, proyek strategis, dan kewajiban implisit negara—belum sepenuhnya terefleksi dalam komunikasi fiskal resmi. Bagi lembaga pemeringkat, ini bukan sekadar isu akuntansi, melainkan isu kredibilitas tata kelola.

Masalah tersebut diperparah oleh pasar modal domestik yang memberi sinyal tidak konsisten dan kurang transparan sebagai warning dari MSCI. Dalam beberapa episode volatilitas, mekanisme harga tidak sepenuhnya mencerminkan price discovery yang sehat. Intervensi kebijakan, narasi penenang yang tidak diikuti keterbukaan data, serta praktik tata kelola emiten yang timpang menciptakan asimetri informasi antara investor dan otoritas. Akibatnya, pasar modal gagal berfungsi sebagai early warning system yang objektif, dan justru memperkuat persepsi bahwa risiko disembunyikan atau dikelola secara ad hoc. Bagi investor global, inkonsistensi ini dibaca sebagai kelemahan institusional, bukan sekadar dinamika pasar.

Kydland dan Prescott (1977) memperkenalkan konsep time inconsistency: kebijakan yang tampak rasional hari ini dapat menjadi tidak kredibel esok hari jika komitmen mudah diubah demi kepentingan jangka pendek. Dalam pengelolaan utang, masalah ini fatal. Moody’s membaca risiko ketika disiplin fiskal berhadapan dengan tekanan politik populis, sementara pasar modal tidak memberikan sinyal korektif yang jujur karena intervensi dan ketertutupan. 

Narasi optimisme fiskal yang tidak diimbangi detail teknokratis mendorong satu konsekuensi yang sederhana namun mahal. Kenaikan risk premium. Yield obligasi mencerminkan bukan hanya kondisi makro, tetapi juga kepercayaan pada proses pengambilan keputusan negara dan integritas pasar keuangannya.

Joseph Stiglitz (2002) menegaskan bahwa asimetri informasi antara negara dan pasar hampir selalu berujung pada kegagalan pasar. Dalam konteks Indonesia, problemnya bukan ketiadaan laporan, melainkan kurangnya granular disclosure atas risiko fiskal jangka menengah. Minimnya penjelasan keterkaitan kebijakan fiskal, moneter, dan pembiayaan utang, serta dominasi narasi politik—baik di fiskal maupun pasar modal—atas penjelasan teknokratis yang konsisten.

Outlook negatif Moody’s pada dasarnya menyampaikan satu pesan sederhana, yaitu pasar global membutuhkan kejelasan dan konsistensi, bukan sekadar keyakinan verbal atau stabilitas yang dikelola secara kosmetik. Negara dengan peringkat kredit kuat tidak selalu memiliki utang rendah. Jepang dan Amerika Serikat adalah contoh ekstrem. Namun keduanya memiliki kesamaan krusial yaitu aturan main yang konsisten, transparansi fiskal yang dapat diverifikasi, serta pasar keuangan yang relatif jujur dalam memberi sinyal risiko. Pasar bisa menerima defisit. Pasar bisa menerima utang tinggi. Pasar tidak bisa menerima ketidakpastian yang tidak dijelaskan—terutama bila pasar modal domestik ikut memperkeruh sinyal.

Penutup

Outlook negatif Moody’s seharusnya dibaca sebagai policy warning, bukan serangan reputasi. Ia menegaskan bahwa persoalan Indonesia bukan pada angka fiskal semata, melainkan pada kepercayaan terhadap tata kelola utang dan integritas pasar keuangan. Selama ketidakpastian kebijakan dibiarkan, transparansi fiskal diperlakukan sebagai beban politik, dan pasar modal tidak dibenahi agar konsisten serta transparan, biaya utang akan terus meningkat. Pada akhirnya, biaya itu dibayar publik—melalui pajak, inflasi, dan ruang fiskal yang menyempit. Dalam bahasa ekonomi politik, utang bisa dikelola, tetapi krisis kepercayaan tidak bisa ditunda.

Memahami trend pasar modal

 

Saya sedang menjalani pemeriksaan kesehatan rutin tiga bulanan. Dokternya sudah lama mengenal saya, sehingga percakapan kami sering melebar ke topik di luar medis.

“Pak, saya ingin mulai investasi di pasar modal,” katanya sambil menutup hasil rekam medis. “Saya sedang belajar. Apa saran Bapak untuk pemula seperti saya?” Dia tahu profile saya dari file di RS di Hong Kong, terutama tentang saya berhubungan dengan bursa. Maklum ini RS rujukan dari RS di Hong Kong untuk saya lakukan medical check up.

Saya tersenyum ringan.
“Mulailah dengan memahami tren bisnis emiten. Pahami siklus industrinya, regulasinya, dan arah kebijakan fiskal.”

Dokter itu mengangguk.
“Contohnya?”

“Saya mulai dari batubara dulu, ya.”

“Baik, Pak.”

“Batubara adalah sektor yang hidup dari harga global. Saat ini harga batubara sedang menurun karena permintaan dari China dan India melambat. Stok global juga relatif tinggi.”

Saya melanjutkan dengan tenang.

“Dalam bisnis komoditas, saat harga turun, margin langsung tertekan. Ketika margin turun, laba ikut turun. Investor memahami bahwa ini bukan soal kualitas manajemen perusahaan, tetapi fase siklus bisnis. Sebagai investor, Anda harus sensitif membaca siklus. Dunia sekarang sedang bergerak menuju transisi energi. Artinya, bukan berarti batubara buruk, tetapi Anda sebaiknya tidak berada di fase penurunan siklusnya.”

Dokter itu mengangguk pelan.
“Lalu sektor lain bagaimana, Pak?”

“Perbankan,” jawab saya. “Ini menarik, karena sangat dipengaruhi kebijakan fiskal dan moneter.”

“Bukankah bank terlihat sehat sekarang?”

“Betul. Secara laporan keuangan, bank terlihat kuat. CAR tinggi, laba stabil, dan NPL masih terkendali. Tetapi pasar selalu membaca masa depan. Suku bunga tinggi membuat pertumbuhan kredit melambat. Debitur menahan ekspansi.”

Saya menatapnya.

“Kredit macet tidak muncul saat ekonomi mulai melemah. Biasanya muncul setelahnya. Investor berpengalaman memahami pola itu. Karena itu, mereka sering keluar lebih awal sebelum NPL benar-benar meningkat.”

Dokter itu mencatat sesuatu di tablet. “Kalau properti, Pak?”

“Sektor properti sangat sensitif terhadap aturan Loan to Value dan suku bunga. Sekitar delapan puluh persen pembeli rumah atau apartemen menggunakan KPR.”

Saya berhenti sebentar.

“DP yang tinggi membuat calon pembeli menunda keputusan. Suku bunga tinggi membuat cicilan terasa menakutkan. Sekarang orang bukan takut tidak memiliki rumah, tetapi takut tidak mampu mencicil.”

“Developer terlihat stabil di laporan keuangan,” katanya.

“Benar. Namun cash flow mereka sering kali tertekan. Selain itu, bank juga cenderung menahan pembiayaan sektor properti.”

Dokter itu mengangguk lagi.
“Kalau otomotif, Pak?”

“Mobil dan motor adalah konsumsi berbasis utang,” jawab saya. “Saat bunga naik, konsumen menahan pembelian. Dealer menumpuk stok, margin tertekan, dan laba bisa turun lebih cepat dari ekspektasi.”

Saya menatapnya tenang.

“Penjualan kendaraan bisa ditunda enam bulan. Tetapi harga sahamnya bisa turun dalam enam hari.”

Ia tersenyum pahit.

“Jadi keempat sektor itu punya kesamaan?”

“Ya,” jawab saya. “Mereka bergantung pada ekspansi kredit dan kepercayaan konsumen. Saat likuiditas mengetat, sektor-sektor itu menjadi korban pertama. Jadi bukan karena perusahaan-perusahaan itu buruk, tetapi karena waktunya kurang tepat.”

Dokter itu terlihat berpikir.
“Kalau begitu, sektor apa yang relatif lebih aman saat ini, Pak?”

“Contohnya sektor infrastruktur data, utilitas, bisnis berbasis layanan, atau perusahaan yang tidak terlalu bergantung pada konsumsi berbasis utang.”

Ia tersenyum.
“Tidak terlalu sulit dipahami, ya, Pak.”

Saya tersenyum tipis.
“Memang terlihat sederhana. Tetapi investor harus disiplin dalam menilai valuasi.”

“Ya. Orang sering membicarakan valuasi,” katanya.

“Hanya saja,” jawab saya, “banyak orang keliru mengira valuasi hanya angka.”

Ia mengangkat alis.
“Bukankah memang angka? PER, PBV, ROE?”

“Itu alat ukur,” kata saya. “Bukan keputusan investasi.”

“Lalu apa yang harus diperhatikan terlebih dahulu?”

“Risiko,” jawab saya cepat. “Setelah itu baru laba. Di sinilah PER sering menyesatkan. PER relevan jika laba stabil. Namun jika laba bersifat siklikal, PER rendah justru bisa menipu. Saham bisa terlihat murah di puncak siklus dan mahal di dasar siklus. Itulah sebabnya saham komoditas sering terlihat murah tepat sebelum harganya jatuh.”

“Kalau PBV bagaimana, Pak?”

“PBV lebih jujur,” jawab saya. “Tetapi hanya jika Anda memahami kualitas aset perusahaan.”

“Dan ROE?” tanyanya lagi.

Saya tersenyum.
“Itu satu-satunya angka yang sulit dimanipulasi dalam jangka panjang. Jika PBV tinggi tetapi ROE rendah, biasanya itu hanya cerita. Jika PBV rendah tetapi ROE tinggi, itu sering menjadi peluang.”

Dokter itu mencondongkan badan.
“Jadi batas wajar harga saham itu di mana?”

“Batas wajar terjadi ketika pasar membayar sesuai kemampuan perusahaan menciptakan nilai, bukan sekadar berdasarkan harapan.”

“Dan kondisi sekarang bagaimana, Pak?”

“Suku bunga tinggi membuat semua harapan harus didiskon lebih besar,” jawab saya pelan.

Ia mengangguk.

“Itu sebabnya saham defensif terlihat mahal, tetapi tetap dibeli investor.”

“Karena mahal jika dibandingkan masa lalu,” kata saya, “tetapi masih wajar jika dibandingkan risiko hari ini.”

Ia tersenyum tipis.

“Berarti yang sering keliru bukan pasarnya, ya Pak?”

Saya tertawa kecil.
“Pasar jarang irasional dalam waktu lama. Yang sering irasional justru kita.”

Ia ikut tertawa, lalu berkata pelan, “Saya mulai mengerti sekarang. Valuasi bukan soal seberapa murah harga saham hari ini, tetapi seberapa mahal kesalahan yang bisa kita buat jika kita salah membaca masa depan.”

Saya mengangguk pelan ketika ia menunjukkan grafik kesehatan saya di layar monitor. Garis-garis stabil itu seperti peta perjalanan tubuh yang telah menempuh cukup banyak musim.

“Perfect, Pak,” katanya sambil tersenyum. “Boleh saya tahu apa resep Bapak tetap sehat di usia di atas enam puluh tahun?”

Saya tidak langsung menjawab. Pada usia seperti ini, setiap jawaban bukan lagi sekadar kalimat, tetapi hasil dari perjalanan panjang memahami kehilangan, ketahanan, dan makna bertahan hidup.

“Pandangilah wajah istrimu saat ia tidur,” kata saya akhirnya.

Ia tampak sedikit terkejut. Mungkin ia menunggu jawaban tentang olahraga, diet, atau disiplin medis. Saya melanjutkan dengan tenang.

“Di usia muda, kita sering mengukur nilai hidup dari apa yang kita capai. Jabatan, kekayaan, reputasi, atau pengakuan. Tetapi setelah melewati banyak siklus—naik dan turun, untung dan rugi, kehilangan dan menemukan kembali—kita mulai memahami bahwa hidup sebenarnya bukan tentang pencapaian, melainkan tentang siapa yang tetap tinggal bersama kita ketika semua pencapaian itu kehilangan makna.”

Saya memandang jendela ruang praktik yang memantulkan cahaya sore yang mulai redup. “Ketika kamu memandang pasanganmu tertidur, kamu melihat sesuatu yang tidak berubah oleh fluktuasi dunia. Kamu melihat seseorang yang telah melewati musim bersamamu—saat kamu kuat, saat kamu rapuh, saat kamu berhasil, dan saat kamu gagal. Di situlah kamu belajar tentang investasi kehidupan yang sesungguhnya.”

Saya berhenti sejenak.

“Dalam pasar keuangan, nilai selalu bergerak mengikuti siklus. Tetapi dalam hubungan manusia, ada nilai yang justru tumbuh karena waktu. Semakin lama kamu menjaganya, semakin stabil ia menenangkan jiwamu.”

Saya menarik napas perlahan.

“Kesehatan tubuh sering kali dianggap hasil dari disiplin fisik. Itu benar, tetapi tidak lengkap. Tubuh manusia sangat dipengaruhi oleh keadaan batin. Jiwa yang gelisah menciptakan tubuh yang rapuh. Jiwa yang tenang menciptakan tubuh yang tahan terhadap banyak hal.”

Saya menatapnya kembali.

“Di usia matang, kita mulai menyadari bahwa kesehatan bukan hanya soal bertahan hidup lebih lama. Kesehatan adalah kemampuan menikmati hidup tanpa terbebani oleh ketakutan yang tidak perlu. Dan ketenangan batin adalah fondasi dari kemampuan itu.”

Saya tersenyum tipis.

“Orang menghabiskan hidup mengejar aset yang nilainya naik turun. Padahal aset terbesar adalah kemampuan merasa cukup ketika hidup berjalan sederhana. Dan sering kali, rasa cukup itu lahir dari kehadiran seseorang yang membuat kita merasa pulang, bahkan ketika kita tidak berada di rumah.”

Dokter itu terdiam. Ia tidak lagi melihat grafik kesehatan saya. Ia terlihat seperti sedang membaca ulang hidupnya sendiri. Saya lalu menambahkan dengan suara yang hampir seperti bisikan, “Pada akhirnya, usia bukan sekadar angka. Usia adalah perjalanan menyadari bahwa banyak hal yang dulu kita anggap penting ternyata bisa hilang tanpa menghancurkan kita. Tetapi ada beberapa hal kecil, seperti wajah seseorang yang kita cintai saat tertidur, yang justru membuat kita tetap utuh.”

“ Mengapa pemain hedge fund semua terkesan sangat filosofis? Tanyanya. Saya diam aja. Kan engga mungkin saya jawab itu karena punya istri cerewet dan memaksa kita harus terus sabar.