Thursday, March 14, 2024

Harga harga naik...?

 




Saya nonton di Youtube rapat kerja antara DPR RI komisi VI dengan Menteri Perdagangan dan PT. RNI berserta jajarannya. Dari pembicaraan itu, saya sempat mengerutkan kening. Mengapa ? baik pemerintah maupun DPR hanya membahas akibat. Mereka berdebat soal akibat harga beras naik. Solusi yang disampaikan tidak terstruktur. DPR cenderung menyalahkan. Pemerintah cenderung membela diri. Padahal kalaulah Pemerintah dan DPR tahu dan mengerti masalah subtansi, tidak seharusnya mereka bicara omong kosong. Mengapa ?


Sumber masalah itu ada pada UU No. 18 Tahun 2012. UU ini mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara dan perseorangan. Ketahanan pangan tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Tugas negara adalah menyediakan pangan. Soal darimana pangan itu datang. APakah dari impor atau dari petani, itu tidak penting. Karena yang jadi target negara adalah konsumen. Artinya pemerintah telah melaksanakan UU No. 18/2012.


Nah kalau DPR mempertanyakan soal harga yang tidak terjangkau, itu mencereminkan lack knowledge mereka terhadap UU 18/2012. Atau memang UU itu atas dasar pesanan 9 naga dan DPR hanya setuju aja. So, Harga beras di pasar itu tidak bisa dipatok dengan HET dan HPP gabah. Mengapa ?  harga itu terkait dengan kurs rupiah yang melemah, suku bunga yang tinggi dan inflasi yang membuat melemahnya daya beli konsumen. Ini masalah free market  Itu tidak sesederhana HET dan HPP. Paham engga ? 


Terjadinya disparitas harga impor dengan harga dalam negeri, itu  bukan karena El Nino. Tapi karena kurs IDR dan cost of fund atau tepatnya inefisiensi ekonomi nasional. Itu bukan urusan Jokowi. Itu urusan BI, sebagai pengelola moneter, yang tugasnya menjaga inflasi agar tidak liar. Dan BI pun tidak bisa disalahkan. Kebiijakan soal suku bunga dan kurs itu terbukti efektif menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produksi para pengusaha kakap. Dan kalau karena itu rakyat menjerit karena harga harga naik, ya didoakan saja agar bersabar. Kalau mereka demo tinggal suruh preman bayaran untuk tandingi demo itu.


Inflasi beras dan lain lain termasuk kenaikan pajak, seakan membuka kotak pandora takhyul ekonomi,  yang selama ini disembunyikan lewat HOAX statistik. Bahwa regulasi dan UU terkait ekonomi kita itu memang liberal dan market oriented. Orang bokek tidak pantas mengeluh harga harga naik. Karena suka tidak suka mereka bagian dari warga negara yang memilih presiden dan DPR, yang akhirnya melahirkan aturan yang pro pasar. Kalau rakyat berpikir utopia seperti narasi kampanye Pemilu, ya itu salah mereka sendiri. Bego sendiri. Orang waras tahu kalau itu semua omong kosong. Tidak ada nafas Pancasila dalam UU ekonomi. 

Dalam hidup ini tidak ada orang lain yang akan menuntun anda kecuali memanfaatkan anda. Tidak ada makan siang gratis. Kalau anda masih percaya ada yang gratis, itu artinya anda lebih dungu dari monyet di hutan.  Kalau orang lain aman dan tidak mengeluhkan harga naik, itu bukan berarti mereka kaya. Tetapi karena mereka sadar berada di rumah besar kapitalisme.  Free entry free fall. Mereka focus meningkatkan income agar berapapun harga di pasar bisa dibayar.

Tuesday, March 5, 2024

Diamnya orang baik dan tumpulnya akal sehat.

 




Tahukah anda?. Venezuela adalah negara yang sangat kaya SDA Migasnya. Bahkan cadangan MIGAS nya lebih besar dari Timur Tengar dan Asia Tengah. Makanya Venezuela pernah menjadi salah satu negara paling makmur di Amerika Latin. Namun dalam satu dekade terakhir mengalami perubahan drastis. Itu bukan karena SDA nya habis. Tetapi karena chaos politik yang berdampak kepada chaos ekonomi. Lebih 50% rakyat kelaparan. Seorang ayah rela menyerahkan anak gadisinya ditiduri orang asing untuk sekilo gandum. Karena tidak ada lagi yang bernilai untuk dijual. Nilai mata uang lebih rendah dari tissue toilet. 


Ekonomi jatuh ketitik tanpa harapan. Kekurangan sumber daya penting seperti makanan, obat-obatan, dan listrik. Tahun 2023 saja lebih 7,7 juta orang jadi pengungsi di uar negeri seperti Brasil, Kolombia, Ekuador, dan Peru. Anak anak berjalan kaki melintasi Celah Darién yang berbahaya antara Kolombia dan Panama. Menurut UNICEF  jumlahnya tujuh kali lebih banyak dibandingkan jumlah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara Negara tempat mereka ngungsi juga bukan negara kaya. Akibatnya keberadaan mereka menimbulkan masalah sosial baru.


Tahun 2009 saya pernah berbisnis ke Caracas, ibu kota Venezuela. Jadi sedikitnya tahu tentang politik di sana. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa sampai rakyat tidak mampu bersatu memilih pemimpin yang qualified memperbaiki ekonomi ? Jawabnya adalah tidak adanya tokoh pemersatu. Sementara sistem politik memang sengaja by design membuat masyarakat terpolarisasi.  Andai polarisasi itu didasarkan kepada idiologi mensejahterakan. Itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah  adalah polarisasi itu terjadi karena faktor elektoral Pemilu. Karena memang setiap pemimpin yang tampil menawarkan populisme ditengah lautan rakyat miskin. Akibatnya yang menang ya bandit.


Setelah menang pemilu. para pemimpin baik di DPR maupun presiden tidak berusaha menjadi agent pemersatu. Tetapi justru mereka memelihara polarisasi. Setiap protes rakyat kepada pemerintah dibenturkan dengan masyarakat yang pro pemerintah. Setiap demo selalu dua kubu berada di tempat yang sama. Ini memancing benturan horisontal. Karenanya para akademisi dibalik group protes memilih menghindari Parlemen jalanan. Kaum oposisi di kriminalisasi. Dalam pemilu terakhir, yang berlangsung sengit, Presiden Nicolas Maduro menang besar dalam Pemilu Legislatif Venezuela. Partai sosialis yang ia pimpin memenangkan 67,7 persen suara.


Sementara Juan Guaido, Pemimpin oposisi Venezuela yang paling terkenal memang tidak dapat dukungan dalam Pemilu karena semua intititusi Pelaksana Pemilu dibawah kendali Maduro. Tetapi kekuatan masyarakat civil dari akademisi mendukungnya. International juga mendukungnya. Akal sehat mendukungnya. Nicolás Maduro sebagai presiden menggunakan popularitas dan kekuatan elektoralnya menghabisi karir Juan Guaido. Dia dituduh sebagai antek asing, antek AS. Dan terpaksa hengkang ke AS. Dia tidak akan kembali ke Venezuela.


" Dulu kakek saya " Kata sahabat saya Aliana di Caracas. " sangat membanggakan para pemimpin kiri Venezuela. Hampir semua kebutuhan kami disubsidi negara. Bahkan pengangguran dapat gaji. PNS dapat gaji sama dengan standar negara maju. Para buruh mendapatkan gaji diatas rata rata. Tapi berjalannya waktu, kami baru menyadari. Peradaban tidak bergerak ke depan bagi Venezuela. Tetapi bergerak mundur.  Negeri kami dihabisi oleh mindset korup.Bukan hanya pemimpin disemua lini yang korup tetapi juga semua rakyat Venezuela menikmati korupsi itu lewat Bansos yang tidak rasional dan subsidi yang meracuni kemandirian.  


Ramon sahabat saya di Panama mendengar itu mengerutkan kening. Dia geleng geleng kepala.  Mungkin dia tidak habis pikir. Bagaimana Aliena yang terpelajar mengeluhkan sesuatu yang sudah terjadi. Padahal dari dulu para cendikiawan dan akademis sudah mengingatkan. Bahwa tidak ada masa depan bagi Venezuela. Kemakmuran yang dijanjikan politisi itu hanya omong kosong. Karena saat mereka bicara, mereka sedang meniduri pelacur dan mulut bau Tequila dan mereka berpesta diatas tumpukan surat utang negara yang tidak terkendali. Walau ratio utang terhadap PDB Venezuela hanya 30%. Tetapi saat harga komoditas jatuh, cash flow macet. Kejatuhan ekonomi pun terjadi.


Padahal demokrasi dan Pemilu itu, kata Ramon,  sejatinya adalah proses pendidikan politik bagi semua orang. Agar setiap orang yang punya hak pilih melakukan perbaikan dan perubahan secara akal sehat. Bahwa apapun yang gratis dari pemerintah itu bagian dari korupsi dan destruktif terhadap hukum kausalitas. Dan ketika kaum cendekiawan yang tidak memihak di stigma partisan, itu artinya negara sudah kehilangan akal sehat, termasuk rakyatnya. Kehancuran adalah keniscayaan. Hanya masalah waktu. 


Dulu nasionalisme rakyat Venezuela sangat militan seperti militan kaum kiri. Tetapi kini mereka eksodus ke luar negeri. Nasionalisme yang meraka pahami selama ini ternyata menjadikan mereka pengungsi di negeri orang, menjadi stateless.. Ya dosa keturunan dari sikap orang tua mereka yang bodoh dan diamnya orang baik. Hanya akan melahirkan pemimpin bandit dan gerombolan gengster, demikian kata Ramon . 

Tuesday, February 27, 2024

Program makan siang gratis ?

 



Di China sejak tahun 2011 telah diterapkan makan siang gratis untuk 60 juta siswa dari keluarga miskin.Awalnya pemerintah menunjuk rekanan swasta sebagai kontraktor memasok makan siang gratis itu. Ternyata kualitas menu tidak semua sesuai dengan standar gizi. Lebih bersifat kenyang saja. Makanya setelah dua tahun. Program itu di-evaluasi. Yang terjadi penyakit obesitas meluas bagi anak anak usia pertumbuhan. Membuat mereka lazy dan lemah daya juangnya. Kemudian pemerintah ubah lagi skemanya. Anggaran disalurkan kepada sekolah langsung. Berharap sekolah bisa independent kelolanya. Tapi bukannya menyediakan menu sehat. Malah beli makanan cepat saji, yang murah meriah. Justru kontraproduktif untuk tujuan peningkatan gizi dan kesehatan.


Tahun 2019 atau 9 tahun berlangsung, rakyat China protes dan juga para akademis protes. Bukan mempermasalahkan niat baik program memberikan gizi kepada anak sekolah dari keluarga miskin.Tetapi program makan siang gratis itu telah mengakibatkan moral hazard.  Kurangnya transparansi dalam pilihan vendor dan pemasok. Proses yang tidak adil dan penuh dengan penyuapan dan korupsi, pejabat sekolah dan otoritas pendidikan setempat sering kali memberikan peluang kepada perusahaan untuk melakukan bisnis rahasia, sehingga menempatkan keuntungan pribadi di atas kepentingan publik. Misal sulit mengontrol susu dan daging yang sudah expired.


Maklum pengelolaannya pasti rumit dan cenderung koruptip. Padahal di China ancaman hukuman mati bagi koruptor. Soal anggaran China tidak berdampak kepada defisit anggaran. Karena dari APBN sangat kecil. Sebagian besar anggaran dari CSR swasta dan BUMN. Di Indonesia anggaran 100% dari APBN dan nelum ada hukuman mati bagi koruptor. BIsa kebayang gimana dampak moral hazard dari program ini. Disisi lain gimanapun program ini pasti berdampak kepada defisit APBN.  World Bank atau Bank Dunia turut memberikan pandangan mengenai program makan siang gratis yang kemungkinan akan dilaksanakan di Indonesia pada 2025. World Bank berharap pemerintah tetap memperhatikan batas defisit dalam APBN. Karena defisit berujung kepada utang.


***

Kemarin rapat kabinet membahas program makan siang gratis. Walau keputusan resmi KPU belum ada siapa pemenang Pilpres 2024. Sepertinya Pemerintah berpatokan dengan hasil quick count, dimana pemenangnya adalah paslon 2. Saya tidak akan membahas sikap Jokowi yang grasa grusu. Itu hak dia. Saya akan membahas soal Anggaran makan siang gratis dari program milik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diproyeksikan bakal tembus lebih dari Rp253,8 triliun per tahun.  Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya melaporkan terdapat sekitar 70,5 juta calon penerima makan siang gratis mulai dari bayi lima tahun (balita) hingga siswa sekolah menengah pertama (SMP). 


Kalau uang sebanyak Rp. 253,8 triliun itu dipakai pemerintah untuk memperbaiki tata niaga pertanian lewat membangun warehousing ecommerce  market place (WEMP), yang dilengkapi dengan ekosistem financial untuk menjamin likuiditas petani, gudang bertekhnologi menjamin kualitas penyimpanan, gudang yang terhubung secara online ke pasar retail tanpa perlu lewat pedagang yang bersifat rente. Maka tahun pertama akan terbangun 38  WEMP. Itu bisa langsung dirasakan rakyat terutama petani dan pasti membuat mereka makmur. Para importir dan pemburu rente pertanian akan keselek bakiak.


Tahun kedua, uang itu sebesar Rp. 253 triliun dipakai untuk membangun pusat logistik LNG, yang dilengkapi dengan storage di 38 provinsi. Sehingga kita tidak perlu ekspor Gas. PRodusi lapangan gas bisa diserap dalam negeri untuk industri petrokomia, pabrik pupuk. Sehingga harga pupuk bisa turun. Bahan bakar gas bisa juga turun. Ini akan berdampak kepada bisnis proses pertanian bisa kompetitif.  Meningkatkan imbal hasil petani.


Tahun ketiga uang sebanyak Rp, 253 triliun dipakai membangun pusat riset pertanian dan biotech yang dilengkapi dengan lahan percontohan sedikitnya 5000 hektar. Sehingga kita bisa percepat riset varietas unggul tanaman untuk bisa menghasilkan  produksi pertanian yang bermutu dengan tingkat produksi yang tinggi. Uang sebanyak itu lebih dari cukup kalau kita hanya berfocus kepada makanan pakok seperti beras, kedele , singkong, jagung. 


***

Masalah dalam pembangunan nasional itu sangat banyak dan rumit. Karena menyangkut sumber daya yang terbatas, yang harus dikelola dengan smart.  Makanya perlu dibuat daftar masalah dan kemudian dibuat skala prioritas. Masalah prioritas bangsa ini adalah soal rendahnya kualitas pendidikan dan rendahnya jumlah mereka yang lulus universitas. Inilah yang disebut dengan lingkaran kemiskinan. Orang miskin karena bodoh dan orang bodoh karena miskin. Muter begitu aja. Harus ada upaya memotong lingkaran itu. 


Menurut data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tahun 2022, hanya 6% dari 275 juta penduduk Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi. Rinciannya, 0,02% berpendidikan S3, 0,3% berpendidikan S2, dan tidak sampai 5% berpendidikan S1. Berdasarkan World Population Review, Dari 44 negara yang disurvei, Indonesia menjadi juru kunci alias berada di urutan paling bawah setelah Afrika Selatan.  Dari 277 juta populasi, hanya 11% penduduk Indonesia yang berhasil menyelesaikan jenjang perguruan tinggi (Tertiary), 26% lulusan SMA (Upper Secondary), dan 62,1% lulusan SD atau SMP (Below Upper Secondary). Inilah yang harus dijadikan prioritas. 


Kita tidak mungkin menjangkau semua. Tetapi kalau 5% saja lulusan perguruan tinggi bertambah, itu sudah sangat significant sebagai modal untuk melakukan perubahan dibidang sosial dan ekonomi. Dan itu perlu tataniaga  yang bisa memberikan lapangan kerja dan peluang usaha bagi mereka agar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Makanya kalau uang sebesar Rp. 253 triliun /tahun digunakan untuk perbaikan tata niaga, itu sangat significant menjadikan sumber daya ekonomi sebagai peluang bagi semua dan menilmbulkan gairah berkereasi dan berinonvasi…Dengan itu pada akhirnya kita engga perlu gunakan uang APBN. Artinya pertumbuhan sektor usaha yang meluas bagi new comer enterpreneur kaum terpelajar  akan jadi sumber dana CSR gerakan sedekah makan siang gratis bagi rakyat miskin… Semangat gotong royong dan itu yang diajarkan Tuhan. Ngerti engga ?

Sunday, February 18, 2024

Kemenangan bisnis dibalik Prabowo-Gibran

 



Zaman Soeharto, bagaimanapun kayanya seseorang tetap saja tidak ada pengaruh politiknya dihadapan Presiden. Kekuasaan bertumpu kepada ABC yaitu, ABRI, Birokrat dan Civil (Golkar). Setiap konglomerat pasti terhubung dengan ABC itu. Bisa saja jalur ABRI, atau Jalur Birokrat atau Jalur Golkar. Kalaupun secara personal para konglomerat itu dekat dengan Soeharto, namun Soeharto secara formal menjauh dari mereka dan lebih mengarahkan mereka dekat secara formal dengan ABC lewat jabatan komisaris. Jadi benar benar konglomerat hanya jadi pelayan ABC saja. Tidak ada posisi tawar konglomerat di hadapan ABC itu, apalagi dihadapan Soeharto.


Era reformasi terjadi demokratisasi ekonomi. UU Migas disahkan. Sehingga SDA Migas menjadi open source. Pertamina tidak lagi sebagai regulator. Sudah digantikan dengan SKK-MIGAS. UU Otonomi Daerah membuat kekuasaan tidak lagi centralistik. Sebagian diserahkan kepada daerah terutama hak otonomi atas tanah. UU BUMN sehingga privatisasi BUMN berlanjut seperti layaknya korporat yang berorientasi kepada laba semata. UU-BI Nomor 3 Tahun 2004 dan UU OJK No. 21 Tahun 201.  Antara BI dan OJK dipisahkan. UU Minerba. Dan puncaknya adalah disahkannya UU Cipta Kerja.


Hampir semua pengusaha konglomerat yang ada di era reformasi terhubung dengan konglomerat era Soeharto. Walau sebagian besar mereka tersangkut kasus BLBI namun terselamatkan oleh adanya MSAA. Sehingga memungkinkan mereka berinkarnasi lewat anak dan keluarganya. Tentu mereka lebih cepat berkembang dibandingkan newcomer.  Maklum dalam skema BPPN memungkinkan harga lelang asset 30% dari harga buku. Pembeli lelang adalah proxy dari obligor BLBI itu sendiri, dan dari sini mereka bisa leverage asset itu lewat perbankan lokal maupun luar negeri untuk mengembangkan bisnisnya.


Mereka juga cerdas. Menunggangi banyak kuda ( proxy). Munculnya OKB atau konglomerat baru di era reformasi, terafiliasi dengan mereka secara tidak langsung maupun langsung. Misal Kelompok Salim tersebar ke Para group milk CT, Medco, milik keluarga Arifin Panigoro. Group Cendana: BCA, 16% saham BCA milik Sigit dan ASTRA, 10% saham milik Nusamba Group. Indika group, Agus Lasmono. MNC group, Hari Tanoe. Humpus group, Darma Mangkuluhur. Media Group, Surya Paloh. Wilmar, Wiliam Kuok, wakil dari Robert Kuok mitra Sigit di GMP. Kalau diuraikan satu persatu, bisa seperti jaring laba laba. Rumit tetapi terstruktur. Praktis sebenarnya antara konglo lama dan yang baru sama saja. Orang nya itu itu aja.


Mereka juga adalah aktor  dibalik Pendirian partai. Partai Nasional Demokrat oleh Surya Paloh, Partai Gerindra oleh Hashim Djoyohadikusumo, Partai Perindo oleh Hari Tanoesoedibjo dan Partai Berkarya dengan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. PKB oleh Kirana. PAN oleh Soetrisno Bahir. PD oleh TSPC dan Salim.  Bahkan Golkar dalam Munas memberi peluang diakusisi oleh Pengusaha sebagai pengendali di DPP dan Dewan Pembina. Kalau ditotal  jumlah kursi di parlemen lebih dari 50% dikuasai oleh mereka. Hanya PKS, PDIP dan PPP yang tidak ada kaitannya dengan pengusaha. Tapi semakin besar kapitalisasi pengusaha dalam perekonomian semakin kuat bargain mereka dihadapan politik kekuasaan dan partai yang tidak terafiliasi dengan mereka sangat mudah dijadikan pecundang.


Dengan demikian mereka bisa memiliki titik masuk yang lebih terdiversifikasi untuk mengakses aktor-aktor negara, dan karenanya mengakses izin dan kontrak, yang memungkinkan mereka memperluas kerajaan bisnis mereka. Mereka juga melakukan internasionalisasi modal ekonomi mereka dengan cara yang lebih inovatif. Bukan rahasia umum sebagian besar holding tambang dan Perkebunan Sawit terdaftar di Singapore. Biasanya kepemilikan hoilding itu disamarkan atas nama offshore company dan menunjuk asset manager sebagai special assignee. Tentu semakin mudah menyembunyikan kaitan mereka dengan deforestasi dan metode konsesi yang tidak adil. 


Akibatnya, mereka bisa mendefinisikan ulang hubungan negara-bisnis. Meskipun sistem trias politik adalah diversifikasi kekuasaan, munculnya kelompok-kelompok seperti partai politik Islam, mereka para konglo itu dengan terampil berhasil menentukan bandul politik dalam situasi dimana pengaruh politik tidak dapat diprediksi atau pilihan politik penuh kontroversi. Hingga pada akhirnya menciptakan pola unik hubungan antara negara dan bisnis. Dengan demikian, demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah ruang politik baru di mana nilai-nilai kapital direstrukturisasi dan kemudian diubah oleh berbagai aktor agar sesuai dengan kepentingan mereka. 


Nah, dibalik Paslon Prabowo-Gibran tentu ada sederet konglo. Tentu mereka didukung sumber daya keuangan yang besar. Kekalahan versi quick count paslon AMIN dan GAMA sudah diprediksi dari awal. Mengapa sampai mereka tetap mau melanjutkan kontestasi pemilu? Itu juga peran pengusaha sebagai Aktor dibalik pancalonan mereka. Yang menjanjikan dana kampanye. Nyatanya baik paslon 1 maupun paslon 3 hanya dapat janji. Tanpa dana kampanye besar tidak mungkin bisa menghadapi Jokowi yang jelas mendukung kemenangan Prabowo Gibran. Kalau benar hasil perhitungan akhir KPU menempatkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang, yang menang adalah para konglomerat. 


Di masa depan peran Konglo semakin significant dalam politik nasional, apalagi dengan UU Cipta kerja hak otonomi daerah sudah dibonsai dan terbuka kemudahan mengakses semua sumber daya ekonomi nasional termasuk RS dan Lembaga Pendidkian. Uang sebagai raja. Selebihnya kacung.

Wednesday, February 14, 2024

Akhir cerita...


 

Jam 7 Felix minta bertemu di ruang Sauna dengan saya di Spa Ritz  Singapore jam 8 malam. Saya masuk ruang Sauna sudah ada dia dan koleganya yang juga banker first class. Mereka berdua tersenyum. “Anda tidak berubah sejak terakhir ketemu di Geneva. Apa kabar B? 


“ Kabar baik. “ Kata saya ambil tempat duduk disebelah Felix.


“ B, pada tahun 1986, Presiden AS Ronald Reagan bergurau bahwa sembilan kata yang paling menakutkan dalam bahasa Inggris adalah, “Saya dari Pemerintah, dan saya di sini untuk membantu.” Di Inggris, Margaret Thatcher percaya kekuasaan negara harus dilucuti secara UU,  sehingga memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk melakukan perubahan dan menyediakan barang dan jasa. Kita menikmati euforia pasar saat itu. " Kata Felix. Dia menatap kosong dan akhirnya wajahnya berubah kesal. 


Dia berdiri menghadap kami berdua. " Waktu telah berubah. Pemerintah tidak akan lagi menyerahkan inovasi dan ekonomi ke pasar. Itu hanya menguntungkan China. Tahun 2023 akan menjadi titik balik bagi doktrin baru yang saya sebut "pemerintahan katalis”. Tidak ada lagi free market. Yang ada adalah market regulated. Pemerintah akan kembali lead dalam menghela perubahan disegala sektor. Nah kita, harus kuasai Presiden terpilih. Agar agenda tahun 2023 bisa terlaksana. Pemerintah yang bekerja tapi kita yang mengarahkan.  


Saat sekarang focus kepada mempertahankan energy fosil dan pada waktu bersamaan mendorong pengolahan dan Industri downstream di negara penghasil tambang. Biarkan mereka menikmati nilai tambah dari smelting dan peluang peningkatan lapangan kerja. Ya, sebagai kompensasi kerusakan lingkungan dan hancurnya ekosistem kehidupan penduduk setempat. Dan lagi toh value added ada pada tekhnologi dan modal. Dan mereka tidak akan pernah punya tekhnologi dan modal. Kita kuasai tekhnologi  dan modal. Pada akhirnya kita yang akan dapatkan nilai tambah berlipat. “ Kata Felix. Saya menyimak paparan dari pemain hedge fund kelas dunia.


***

'Banyak bentuk pemerintahan telah dicoba, dan akan dicoba di dunia yang penuh dosa dan kesengsaraan ini. Tidak ada seorang pun yang berpretensi bahwa demokrasi itu sempurna atau serba bijaksana. Memang benar telah dikatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling buruk, kecuali semua bentuk lain yang telah dicoba dari waktu ke waktu.…’ Itu kata Winston S Churchill, 11 November 1947. Sampai kini ada kesepakatan yang hampir universal bahwa sistem demokrasi tidak berfungsi dengan baik—khususnya, sistem ini tidak memberikan hasil yang diinginkan masyarakat. 


Dalam demokrasi bahwa Mayoritas menentukan pemenang. Itu juga bias. Pemenang satu hal dan yang menentukan lain hal. Benar, pemenang itu adalah suara mayoritas. Tetapi pada akhirnya yang menentukan kemenangan itu adalah minoritas yang menguasai sumber daya keuangan. Ingat kata Boy Thohir. “ Kami yang mewakili 1/3 ekonomi Indonesia memilih paslon 2. “ Kalau anda mengatakan bahwa dalam demokrasi suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka itu artinya anda sedang berpikir utopia.  Demokrasi ini masalah dunia. Bukan ruang antara anda dan Tuhan. Tetapi ruang antara kami yang cerdas dan anda yang tolol. Siapa memakan siapa. Siapa losser dan siapa predator. 


Antara yang kalah dan menang berproses tidak di ruang hampa. Di dalamnya ada “permainan”, yang membuka peluang konsesus, transaksional bisik bisik-pun terjadi. PDIP kalah dalam Pilpres, tetapi mendapatkan kemenangan pada Pileg. Jokowi kehilangan akses politik parlementer kalau terbukti PSI gagal masuk parlemen. Walau sebesar apapun effort Jokowi ingin jadi king maker,  tidak lebih hanya menggolkan konsesus tersembunyi itu saja. Dia masuk perangkap permainan elite politik. Apalagi kalau suara Golkar  dalam Pileg peringkat 2, Value golkar sudah bubble price. Too expensive untuk diakuisisi oleh sekelas Jokowi.


Bagaimana dengan legitimasi terhadap Pemilu yang curang? Menganalisis semua jajak pendapat tentang persepsi penghitungan suara di AS antara tahun 2000 dan 2012, Sances dan Stewart (2015) menemukan “efek pemenang” yang konsisten dimana pendukung kandidat yang kalah (menang) kurang (lebih) percaya pada hasil pemilu. Daniller dan Mutz (2019) menemukan hasil serupa dengan menggunakan survei panel pada pemilu tahun 2008, 2012, dan 2016. Juga menggunakan survei panel; Sinclair dkk. (2018) dan Levy (2021) sama-sama menemukan “efek pemenang” yang signifikan pada pemilu 2016. Pemilu 2019 di Indonesia memakan korban mereka yang protes di depan gedung MK, tetapi tetap saja yang kalah mengakui dan Prabowo bersedia masuk Kabinet.


I think the decline of democracy is a mortal threat to the legitimacy and health of capitalism.” Kata Rebecca Henderson, Harvard Business School. Terkesan bias. Mengapa ? Demokrasi itu adalah Vehicle dari sistem kapitalisme. Pada kenyataannya semua ruang dan jasa publik harus bayar. Anda tidak ada uang, maka penduduk negara yang bukan WNI dan tidak ikut Pemilu lebih berhak dapatkan konsesi dan proteksi. Apa artinya? Demokrasi dibentuk untuk melanggengkan kekuasan global dari sistem kapitalisme itu. Semua negara harus membuat UU untuk meratifikasi ketentuan WTO yang berkaitan dengan perdagangan, investasi, financial, wisata. Harus meratifikasi sistem perbankannya sesuai dengan kuridor risk management dari Bank international for settlement.  


Siapapun presiden terpilih dan bagaimana proses pemilu itu terjadi, tidak penting lagi. Selagi  ada konsesus UU Cipta Kerja, UU Migas  tidak dibatalkan, silahkan terus berkuasa. Rezim yang terdiri dari partai dan presiden akan mudah dapatkan legitimasi dari modal. Legitimasi dari selain pemodal, tu sampah.Apa artinya? selagi sistem demokrasi diterapkan sesuai dengan kehendak kapitalisme, maka suara minoritas, bahkan mayoritas sekalipun yang kecewa tidak penting. Semua tahu, pemilu Singapore itu curang. Tahu juga kan pemilu di Turki juga curang.  Di AS juga sama saja. Eropa juga begitu. Lantas dimana demokrasi untuk transfarance, penegakan hukum dan kekuatan civil society? 


Jangan baper! Transfaransi itu tidak ditujukan kepada anda yang bokek. Transfaransi itu hanya ada pada mereka yang bermain di pasar modal dan pasar uang. Dan Civil society yang dimaksud bukan kalangan kampus dan terpelajar. Tetapi mereka yang menjadi members pemain bursa dan  yang menggerakan M2. Selebihnya sampah. Penegakan hukum itu bukan soal keadilan. Tetapi bagaimana UU yang meratifikasi WTO, BIS dan lainnya ditegakan. Lihat aja. Indonesia ngeyel soal Hilirisasi pro China, apakah China mampu melawan London Metal Echange yang menjatuhkan harga nikel sampai 50%. Itu artinya separuh sumber daya nikel kita lenyap olah kekuasaan bursa.


Negara demokrasi besar bukan karena SDA tetapi karena kemampuan mereka melakukan leverage sumber daya keuangan atau M2. Singapore negara liliput bagaikan dot dalam peta dibandingkan dengan wilayah Indonesia. Tetapi sebagian besar utang LN Indonesia berasal dari Singapore. Hampir semua sumber daya dari CPO, Batubara, Migas, bahkan nikel itu terhubung dengan Singapore. Nah Singapore itu terhubung dengan Financial center di Hong Kong, NY dan Boston. Paska Crisis Lehman, AS cepat melakukan transformasi dari negara fund provider menjadi loan provider. Setelah itu utang AS, Jepang, China dan Eropa meningkat pesat untuk membiayai APBN yang boros. Semakin besar debt to ratio semakin berkuasa mereka yang ada di Puncak piramida dari sistem kapitalisme global, yang jumlahnya hanya 12 orang.


Mungkin anda anggap saya terjebak dalam teori konspirasi. Tidak. itu pengalaman praktis saya dalam dunia hedge fund. Demokrasi yang tidak berjalan dengan kuridor pemodal adalah ancaman. “  which is why business leaders and institutional investors cannot afford to remain on the sidelines when such threats”  Ya lawan! Mengapa begitu perkasanya mereka? karena ini memang target dari end of history, seperti yang ditulis secara apik oleh Francis Fukuyama. Pengakuan diri akan superioritas terhadap mereka yang inferiorr karena kemiskinan dan kebodohan. Nah kalau eskalasi arus demokrasi mengabaikan ini, maka akan timbul paradox terhadap idealisme demokrasi, ya seperti nasip Venezuela dan Nikaragua dan lainnya. Bokek bareng.


***

Ada dua hal yang bisa cermati dari hasil Pemilu sekarang. 

Pertama. Bulan maret nanti pengumuman KPU akan keluar siapa yang resmi sebagai pemenang.  Soal ada yang tidak puas, itu tidak penting lagi.  Silahkan gugat ke MK. Namun pada bulan maret juga relaksasi perbankan COVID 19 dan restruktur kredit perbankan  dalam PEN juga berakhir. Nah ini berpotensi menimbulkan masalah bagi pasar. Kalau diperpanjang lagi oleh pemerintah seperti tahun 2022 dan 2023, pasti pasar akan bereaksi terutama kepada emiten yang punya utang besar di bank. Tsunami ekonomi akan berdampak sistemik.


Kedua. Agar pertumbuhan ekonomi bisa dipertahakan sesuai dengan fostur APBN 2024, maka mau tidak mau, BI harus turunkan suku bunga dan OJK buat aturan pelonggaran kredit. Ini akan berdampak inflasi. Wajar saja karena 2% dari PDB dikorbankan untuk bansos. Trade off nya rakyat harus bayar lewat kenaikan harga. Otherwise  fostur APBN tahun 2025 tidak punya ruang fiskal untuk nambah utang. Tanpa utang tidak bisa jalan ekonomi.


Masalah pada point pertama, satu satunya cara mengatasi dampak sistemik ketidak siapan bank menyelesaikan restruktur kredit adalah dengan menerbitkan surat utang dimana BI sendiri sebagai pembeli atau bahasa vulgarnya adalah cetak uang. Uang ini digunakan untuk relaksasi perbankan me-write off karedit macet. Tujuan investor dibalik kemenangan Pilpres tercapai. Toh semua kebagian. Rakyat kecl dapat bansos, PNS dan aparat yang membantu kemenangan Paslon 2 dapat cuan. Partai dapat dana mahar dari caleg dan paslon koalisi Pilpres. Semua happy kok.


Masalah pada point kedua, satu satunya cara adalah melakukan perubahan APBN atau atau APBN-P. Dengan memenggal dana Bansos. Sehingga bisa memberikan ruang fiskal untuk melakukan ekspansi fiskal. Otherwise, kenaikan inflasi akan sulit dikendalikan. Artinya uang harus didistribusikan ke sektor produksi yang punya trade off mendatangkan pajak bagi korporat dan orang kaya. 


Hanya dengan dua hal itu agar Prabowo dan Gibran  bisa melenggang ke istana dengan sambil bersiul dan joget gemoy. Masalahnya adalah dua hal itu perlu dukungan DPR. Maklum keduanya berkaitan dengan hak budget.  Nah kalau koalisi 03 dan 01 bersatu melakukan perlawanan terhadap kecurangan pemilu. maka dua hal itu akan stuck. Pembahasan APBN-P dan relaksasi kredit tidak bisa dilaksanakan. Chaos ekonomi lebih ditakutkan daripada chaos politik.


Pendapat saya pribadi. Mending damai sajalah. Anggap selesai ajalah. Kita kita harus amankan sumber daya  bisnis dan keuangan agar pesta bisa lanjut tanpa jeda. Rakyat udah beri mandat lewat pemilu. Toh kalau inflasi dan harga melambung kan yang korban rakyat kecil dan mereka udah biasa jadi kambing korban. 

 


Saturday, February 10, 2024

Yaman dan geostrategis

 




“ Houthi di Yaman itu apa pah? tanya Oma kemarin waktu temanin saya ke mall. Saya sudah tebak. Bahwa pasti dia akan bertanya soal ini. Karena pembicaraan di mejelis ta’lim soal perang Houthi, Yaman dengan AS dan inggris di laut merah memang paling sering dibahas. “ Houthi itu adalah nama klan yang ada di utara Yaman. Mereka menganut sekte Islam Syiah Zaydi, yang pernah memerintah Yaman sampai tahun 1962. Tahun 1990an mereka mendirikan gerakan politik guna membendung masuknya gerakan Wahabi dan Salafi yang ingin mendomanisasi wilayah utara Yaman.


Tapi mungkin karena kemiskinan dan merasa tidak diperlakukan adil oleh penguasa Suni yang mayoritas, pada 2014, milisi ini melakukan kudeta terhadap pemerintahan transisi Yaman pimpinan Abed Rabbo Mansour Hadi, hingga menyebabkan perang saudara. Koalisi Arab Saudi ambil bagian dalam konflik ini dengan membantu Hadi. Sementara Houthi dibantu oleh Iran. Tetapi tahun lalu perang ini berakhir damai berkat peran China sebagai mediator perjanjian normalisasi Saudi-Iran.


Mngapa Houthi bantu Palestina ? tanya Oma.  Memang pertanyaan yang membingungkan. Houthi dalam keadaan miskin dan tidak punya sumber daya militer untuk perang lawan Israel. Apalagi jarak Yaman -israel itu 1000 mil. Kelompok milisi Houthi Yaman membajak sebuah kapal kargo, Galaxy Leader yang sedang berlayar di Laut merah, itu sebenarnya gerakan spontan sebagai bentuk solidaritas Houthi kepada perlawanan rakyat palestina terhadap Israel. Tetapi disikapi oleh AS dengan berlebihan. AS dan Inggris mengirim pesawat tempurnya menyerang Yaman. Ya Perang terbuka jadinya.


Mengapa AS dan Inggris sampai terlibat langsung? tanya Oma lagi. Pertanyaan ini bisa mengarah kepada stigma AS adalah israel. Tetapi sebenarnya ini masalah geostrategis AS dan Eropa yang terancam dengan hegemoni politik China di Yaman terutama timur tengah.  Sejak China menjadi tuan rumah KTT Tiongkok-Arab dan KTT Dewan Kerjasama Tiongkok-Teluk, pengaruh China dikawasan ini semakin significant. Apalagi terkesan China ada dibalik gerakan Houthi. Jelas Yaman atau Houthi bukan tandingan AS. Serangan udara AS dan Inggris, sebenarnya cara AS untuk mendelegitimasi  perdamaian di Yaman, 


Mengapa China ingin mendominasi Yaman ? tanya oma. Sebagian besar perdagangan Tiongkok dengan Eropa melewati Teluk Aden dan Laut Merah, sementara China mengimpor minyak dari Timur Tengah dan Afrika transit melalui Bab el Mandeb dan Selat Hormuz. Dan ini bagian dari program Bell Road initiative China untuk menguasai jalur perdagangan global. Ya maklum. China penduduknya lebih 1 miiar. Mereka harus amankan akses terhadap sumber daya dan pasar.


Jadi perang itu karena masalah rebutan pengaruh antara AS dan China? kata Oma. Ya. Bagi Yaman yang ditakdirkan letak geographi nya sangat pital terhadap jalur perdagangan minyak timur tengah, wajar saja dia harus kelola geopolitiknya untuk kepentingan nasionalnya. Selama kekuasaan Suni di Yaman, keuntungan geopolitik ini tidak ada. Karena dominasi Arab Saudi bersama AS. Yaman tidak dapat apapun dan tetap miskin. Sama seperti Indonesia. Keuntungan geopolitik atas Selat Malaka hanya dinikmati Singapore sebagai satelite AS dan Eropa. Kita hanya dapat sampah doang.


Memang di era globalisasi yang serba terbuka dan mendunia, setiap negara harus smart mengelola geopolitiknya.  Bukan sekedar netral seperti Indonesia, yang akhirnya terjerat konvensi international yagn pro Kapitalisme Barat dan AS. Tetapi harus punya kekuatan tawar mengatur ritme permainan geostrategis kawasan untuk kepentingan nasional. Walau harus siap berperang sekalipun. Engga bisa hanya dibujuk dengan utang China atau AS. Setelah itu duduk manis menonton kapal dagang china dan AS hilir mudik di selat melaka menuju LCS.


Kan kita non blok ? Sergah Oma. 


Prinsip non blok Indonesia yang ada pada UUD 45 bukan berarti kita tidak memihak tetapi kita harus ambil bagian dalam penentuan geostrategis. Posisi geographi selat malaka dan LCS kan sangat strategis. Misal, kita bisa memaksa AS dan Eropa mengeluarkan dana replace pembangkit batubara ke energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon. Kita juga bisa memaksa  Eropa untuk lakukan transfer tekhnologi oleo chemical agar downstream CPO bisa diperluas di dalam negeri. Kita juga bisa paksa China untuk transfer tekhnologi Partikel nano nickle agar downstream nikel kita lebih besar nilai tambahnya. Memaksa China transfer riset biotekhnologi agar produksi pertanian kita melimpah. Tetapi sejak reformasi, belum ada presiden yang sehebat Soekarno dalam mengelola geopolitik