India setali dengan Indonesia...

 

Ekonomi India, paradox politik.

India sering dipuji sebagai calon raksasa ekonomi abad ke-21. Populasinya besar, pasar domestiknya luas, kelas menengahnya tumbuh, sektor digitalnya maju, dan posisinya semakin strategis dalam rivalitas Amerika Serikat dan China. Banyak analis menyebut India sebagai “the next China”, bahkan sebagai pusat pertumbuhan baru dunia. Tahun 2016 Lembaga Survei Kearney FDI Confidence Index , menempatkan India salah satu dari 10 negara yang paling dipercaya oleh investor. Tetapi di balik optimisme itu, ada masalah mendasar bahwa politik India justru membonsai potensi ekonominya sendiri. Tahun 2026 ini keluar dari 10 negara, Kearney FDI Confidence Index 

Membonsai berarti membuat sesuatu yang seharusnya tumbuh besar menjadi tetap kecil, indah di permukaan, tetapi dibatasi akarnya. Itulah ironi India. Secara demografi, India raksasa. Secara pasar, India sangat besar. Secara geopolitik, India semakin penting. Tetapi secara struktur ekonomi, India belum benar-benar menjadi mesin produksi global. Ia tumbuh tinggi, tetapi belum cukup dalam. Ia besar sebagai pasar, tetapi belum cukup kuat sebagai pabrik dunia.

India memang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi. IMF memperkirakan pertumbuhan riil India sekitar 6,5% pada 2026. Itu membuat India tetap menjadi salah satu ekonomi besar dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Namun angka pertumbuhan tidak boleh dibaca secara romantis. India tumbuh dari basis pendapatan per kapita yang masih rendah. World Bank mencatat GDP per kapita India pada 2024 masih sekitar US$2.700. Artinya, India memang besar secara agregat, tetapi mayoritas rakyatnya belum menikmati standar hidup negara industri maju.

Di sinilah letak persoalannya. Negara dengan penduduk sangat besar tidak cukup hanya tumbuh 6–7% di atas kertas. Ia harus menciptakan jutaan pekerjaan produktif setiap tahun. Ia harus memindahkan tenaga kerja dari sektor informal dan pertanian berproduktivitas rendah ke manufaktur, jasa modern, logistik, teknologi, dan industri bernilai tambah. Tanpa transformasi struktural itu, pertumbuhan hanya menjadi angka makro yang indah, tetapi tidak mengubah nasib mayoritas rakyat.

Masalah terbesar India adalah kegagalannya membangun basis manufaktur sedalam China. Manufacturing value added India pada 2024 hanya sekitar 12–13% dari GDP. Angka ini terlalu kecil untuk negara yang ingin menjadi pusat produksi dunia. India memang unggul dalam jasa teknologi, software, digital payment, dan back-office global. Tetapi jasa modern tidak cukup menyerap tenaga kerja besar yang berpendidikan rendah-menengah. Untuk negara sebesar India, manufaktur tetap penting karena manufaktur menciptakan pekerjaan massal, rantai pasok, keterampilan teknis, ekspor, dan disiplin produktivitas.

China memahami hal itu. Ia membangun pabrik, pelabuhan, kawasan industri, jaringan supplier, pendidikan vokasi, infrastruktur logistik, dan pembiayaan produksi. India sering terlalu sibuk dengan slogan. Make in India terdengar besar, tetapi realitasnya manufaktur belum menjadi tulang punggung ekonomi. India ingin menjadi alternatif China, tetapi belum membangun ekosistem industri yang seefisien China. Di sinilah politik masuk dan membonsai ekonomi.

Di bawah Narendra Modi, India membangun citra negara kuat. Negara hadir dengan proyek infrastruktur besar, digitalisasi layanan publik, sistem identitas Aadhaar, pembayaran digital, dan program kesejahteraan langsung. Capaian ini nyata. Infrastruktur membaik. Transfer bantuan lebih efisien. Kebocoran subsidi berkurang. Negara terlihat lebih mampu mengelola skala besar.

Namun negara kuat tidak selalu sama dengan ekonomi kuat. Negara yang terlalu dominan bisa mematikan energi ekonomi dari bawah. Ketika birokrasi, aparat pajak, regulasi, dan kekuasaan politik terlalu besar, dunia usaha tidak selalu merasa aman. Mereka bisa patuh, tetapi belum tentu berani ekspansi. Mereka bisa membayar pajak, tetapi belum tentu percaya kepada sistem. Mereka bisa ikut program pemerintah, tetapi belum tentu bebas berinovasi.

Model Modi sebagai “Vegetarian Stalinism” istilah itu provokatif, tetapi maksudnya jelas bahwa kritik terhadap negara yang terlalu tersentralisasi, birokratis, dan mengontrol ekonomi dari atas. India tidak kembali menjadi negara komunis brutal. Tetapi India menunjukkan gejala negara yang terlalu percaya bahwa pertumbuhan bisa diarahkan dengan komando politik, slogan nasionalisme, dan kontrol birokrasi. Dua kebijakan menjadi simbol masalah itu,  demonetisasi 2016 dan GST 2017.

Demonetisasi dimaksudkan sebagai perang melawan uang gelap. Namun bagi ekonomi informal, kebijakan itu seperti menarik oksigen dari paru-paru. India adalah negara dengan jutaan pedagang kecil, pekerja informal, pengusaha mikro, dan transaksi tunai. Ketika uang tunai bernilai besar ditarik mendadak, banyak usaha kecil terpukul. Negara ingin membersihkan ekonomi, tetapi caranya mengguncang fondasi ekonomi rakyat kecil.

GST secara konsep adalah reformasi yang benar. Pajak barang dan jasa terpadu dapat menyederhanakan sistem pajak nasional. Tetapi implementasinya rumit. Bagi perusahaan besar, compliance bisa diurus oleh konsultan, akuntan, dan sistem digital. Bagi UMKM, compliance adalah biaya hidup baru. Pajak yang seharusnya menyederhanakan justru terasa seperti beban administratif. Lagi-lagi, reformasi yang benar secara teori bisa menjadi alat pembonsai jika dijalankan tanpa memahami kapasitas pelaku ekonomi kecil.

Masalah berikutnya adalah hubungan negara dengan konglomerat besar. India semakin sering dikritik karena munculnya kedekatan antara kekuasaan politik, birokrasi, dan big business. Ketika negara terlalu dekat dengan segelintir konglomerat, pasar tidak lagi menjadi arena kompetisi sehat. Akses izin, proyek, pembiayaan, infrastruktur, dan regulasi bisa terkonsentrasi pada pemain besar. Akibatnya, perusahaan besar makin besar, sedangkan pengusaha kecil sulit naik kelas.

Inilah bentuk lain dari pembonsai ekonomi. Negara tidak membunuh pasar, tetapi membentuk pasar hanya untuk pohon-pohon besar yang dekat dengan istana. UMKM tetap hidup, tetapi kerdil. Startup tumbuh, tetapi bergantung pada akses modal dan regulasi. Investor masuk, tetapi memilih sektor yang mendapat restu politik. Ekonomi tampak dinamis di permukaan, tetapi kompetisi sejatinya menyempit.

India juga menghadapi masalah kepercayaan data. Investor global tidak hanya melihat pidato dan angka pertumbuhan. Mereka melihat kualitas statistik, kepastian hukum, pajak, perlindungan kontrak, independensi institusi, dan kredibilitas kebijakan. Ketika data ekonomi dipertanyakan, ketika GDP tinggi tetapi lapangan kerja tidak terasa, ketika pertumbuhan besar tetapi konsumsi bawah masih lemah, maka pasar mulai memberi diskon risiko.

Pada 2026, India bahkan mulai merombak metode perhitungan GDP agar lebih akurat, termasuk memperbaiki metode deflator dan basis data. Ini menunjukkan bahwa kritik terhadap kualitas data bukan isu kecil. Dalam ekonomi modern, data adalah fondasi kepercayaan. Tanpa data kredibel, kebijakan mudah berubah menjadi propaganda.

Namun kritik ini tidak berarti India gagal total. India tetap punya kekuatan besar. Pasarnya sangat luas. Diasporanya kuat. Sektor jasa teknologinya kompetitif. Infrastruktur membaik. FDI gross FY 2024–25 mencapai sekitar US$81 miliar. India juga diuntungkan oleh strategi global perusahaan multinasional yang ingin mengurangi ketergantungan pada China. Dalam geopolitk, India sedang berada di posisi tawar yang baik.

Tetapi posisi tawar geopolitik tidak otomatis menjadi transformasi ekonomi. Perusahaan global bisa membuka kantor, pusat jasa, atau pabrik perakitan. Tetapi industrialisasi sejati membutuhkan ekosistem lokal: supplier, mesin, komponen, logistik, tenaga kerja teknis, pembiayaan industri, standar kualitas, kepastian kontrak, dan budaya produksi. Tanpa itu, India hanya menjadi lokasi alternatif, bukan pusat produksi utama.

Politik membonsai ekonomi ketika negara lebih sibuk membangun citra daripada membangun kapasitas. Politik membonsai ekonomi ketika nasionalisme lebih kuat daripada produktivitas. Politik membonsai ekonomi ketika birokrasi lebih ditakuti daripada dipercaya. Politik membonsai ekonomi ketika konglomerat dekat kekuasaan lebih mudah tumbuh daripada pengusaha kecil. Politik membonsai ekonomi ketika bantuan sosial menjadi alat legitimasi, tetapi pekerjaan produktif tidak cukup diciptakan.

India hari ini berada dalam paradoks besar. Ia ingin menjadi kekuatan global, tetapi masih bergulat dengan ekonomi informal. Ia ingin menjadi pabrik dunia, tetapi manufakturnya belum cukup besar. Ia ingin menarik investor, tetapi birokrasi dan pajak sering menakutkan. Ia ingin membangun kelas menengah, tetapi pekerjaan formal berkualitas belum cukup tersedia. Ia ingin menyaingi China, tetapi politik domestiknya sering lebih sibuk mengatur daripada membebaskan energi produktif rakyatnya.

Pelajaran dari India penting bagi negara berkembang lain. Populasi besar bukan jaminan. Demokrasi besar bukan jaminan. Pemimpin kuat bukan jaminan. Infrastruktur besar bukan jaminan. Digitalisasi bukan jaminan. Yang menentukan adalah apakah negara mampu membangun institusi yang membuat rakyat produktif, pengusaha berani, investor percaya, UMKM naik kelas, dan industri tumbuh dari bawah.

Ekonomi tidak bisa dibesarkan hanya dengan komando. Ia harus diberi ruang. Negara boleh kuat, tetapi jangan mencekik. Negara boleh mengarahkan, tetapi jangan memonopoli. Negara boleh menertibkan, tetapi jangan menakut-nakuti. Negara boleh membangun konglomerat nasional, tetapi jangan mengorbankan kompetisi.

India seharusnya tumbuh seperti pohon besar. Akar kuat, batang kokoh, cabang luas, dan buah yang dinikmati banyak orang. Tetapi jika politik terlalu banyak memangkas akar, mengikat batang, dan mengatur cabang, maka ekonomi hanya akan menjadi bonsai: tampak indah dalam pot kekuasaan, tetapi tidak pernah menjadi hutan produktivitas. Itulah bahaya India hari ini. Bukan karena ia kekurangan potensi, tetapi karena potensinya terlalu sering diperkecil oleh politik.

Renungan terhadap Indonesia.

India adalah cermin penting bagi Indonesia. Ia negara demokrasi besar, berpenduduk raksasa, memiliki pasar domestik luas, kelas menengah yang tumbuh, dan posisi geopolitik yang semakin strategis. Dalam banyak hal, India sering dipuji sebagai calon kekuatan ekonomi baru dunia. Pertumbuhan GDP-nya tinggi, investasi asing masuk, sektor digital berkembang, dan infrastruktur diperluas secara agresif.

Namun di balik angka pertumbuhan itu, ada pelajaran yang tidak boleh diabaikan Indonesia. Pertumbuhan tinggi tidak otomatis berarti transformasi ekonomi berhasil. Pasar besar tidak otomatis melahirkan industri kuat. Negara kuat tidak otomatis menciptakan ekonomi produktif. Bahkan demokrasi besar pun dapat terjebak bila politik terlalu dominan mengatur arah ekonomi, birokrasi terlalu menekan dunia usaha, dan kebijakan terlalu dekat dengan kepentingan kelompok tertentu.

India memberi peringatan bahwa ekonomi bisa terlihat besar di permukaan, tetapi tetap rapuh di bawah bila basis manufakturnya tipis, lapangan kerja formal tidak cukup cepat tumbuh, UMKM tertekan oleh regulasi, dan pengambilan keputusan ekonomi terlalu tersentralisasi. Negara bisa membangun jalan, bandara, sistem digital, dan proyek besar, tetapi tanpa meritokrasi, transparansi, dan kepastian hukum, pertumbuhan akan kehilangan akar sosialnya.

Ada penyakit fundamental lain yang juga harus direnungkan Indonesia: ekonomi bisa tetap tumbuh, tetapi mata uang tetap melemah. Ini terjadi ketika pasar menilai bahwa pertumbuhan belum cukup kuat secara struktural. India diproyeksikan IMF tetap tumbuh tinggi, sekitar 6,5% pada 2026, tetapi rupee tetap berada di bawah tekanan. Pada Mei 2026, Reuters melaporkan rupee India sempat jatuh ke rekor terendah sekitar 96,96 per dolar AS setelah tekanan perang AS-Iran, kenaikan harga energi, dan keluarnya modal dari pasar berkembang. RBI bahkan harus melakukan intervensi untuk menahan pelemahan tersebut.

Indonesia mengalami gejala yang mirip. Ekonomi Indonesia tetap tumbuh sekitar 5%. IMF memproyeksikan pertumbuhan riil Indonesia 2026 sebesar 5,0%, dan Reuters mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% pada kuartal I 2026. Tetapi pada saat yang sama, rupiah juga berada di bawah tekanan. Reuters melaporkan rupiah sempat melemah ke sekitar Rp17.445 per dolar AS pada Mei 2026 ketika sentimen global memburuk akibat perang Iran dan tekanan harga energi.

Artinya, baik India maupun Indonesia sama-sama menghadapi paradoks: angka pertumbuhan masih positif, tetapi mata uang tidak otomatis kuat. Mengapa? Karena pasar tidak hanya melihat pertumbuhan headline. Pasar melihat kualitas pertumbuhan. Apakah pertumbuhan itu ditopang ekspor bernilai tambah atau hanya konsumsi domestik? Apakah manufaktur cukup kuat? Apakah defisit fiskal terkendali? Apakah impor energi tinggi? Apakah investasi masuk ke sektor produktif? Apakah data dipercaya? Apakah hukum dan kebijakan konsisten?

Jika pertumbuhan tidak disertai kenaikan produktivitas, ekspor kuat, industri dalam negeri yang dalam, dan kepercayaan institusi, maka mata uang tetap rentan. Investor global tidak membeli narasi pertumbuhan semata. Mereka membeli keyakinan bahwa pertumbuhan itu menghasilkan arus kas, devisa, dan stabilitas jangka panjang.

Penutup

Bagi Indonesia, pelajaran ini sangat relevan. Indonesia juga memiliki populasi besar, pasar domestik luas, sumber daya alam melimpah, dan ambisi menjadi negara maju. Tetapi semua potensi itu dapat mengecil bila ekonomi dikelola dengan logika politik jangka pendek. Bila proyek ditentukan oleh kedekatan kekuasaan, bukan kelayakan ekonomi. Bila jabatan ekonomi diberikan karena loyalitas, bukan kompetensi. Bila data dipoles untuk kepentingan citra, bukan dipakai sebagai dasar koreksi kebijakan. Bila hukum dan regulasi digunakan untuk mengatur lawan, bukan menciptakan kepastian bagi semua pelaku usaha.

Demokrasi ekonomi membutuhkan lebih dari sekadar pemilu. Ia membutuhkan institusi yang terbuka, proses anggaran yang transparan, kebijakan publik berbasis data, birokrasi yang profesional, pengawasan publik yang bebas, dan kompetisi usaha yang adil. Tanpa itu, demokrasi hanya menjadi prosedur politik, sementara ekonomi dikendalikan oleh oligarki, birokrasi, dan jaringan kepentingan.

Meritokrasi juga menjadi kunci. Negara tidak bisa naik kelas bila jabatan strategis diisi oleh orang yang hanya kuat secara politik, tetapi lemah secara teknis. Ekonomi modern membutuhkan kemampuan membaca pasar global, teknologi, industri, fiskal, moneter, logistik, energi, dan rantai pasok. Dalam dunia yang bergerak cepat, loyalitas politik tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah kompetensi, integritas, dan keberanian mengambil keputusan berdasarkan fakta.

Transparansi adalah fondasi berikutnya. Investor, pelaku usaha, dan rakyat membutuhkan data yang jujur. Angka pertumbuhan, utang, pengangguran, kemiskinan, investasi, defisit, dan produktivitas harus dibaca apa adanya. Negara yang takut pada data akan tersesat oleh propagandanya sendiri. Sebaliknya, negara yang berani membuka data akan lebih mudah memperbaiki diri.

India menunjukkan bahwa negara besar bisa tumbuh cepat, tetapi tetap terhambat bila politik membonsai ekonomi. Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan itu. Pertumbuhan harus dibangun dari bawah: UMKM yang naik kelas, industri yang produktif, pendidikan vokasi yang kuat, teknologi yang diterapkan, birokrasi yang melayani, dan pasar yang kompetitif.

Karena itu, renungan dari India bukan untuk merendahkan India, melainkan untuk mengingatkan Indonesia. Jangan sampai ekonomi besar hanya menjadi narasi politik. Jangan sampai pembangunan hanya menjadi proyek elite. Jangan sampai demokrasi hanya menjadi panggung elektoral, sementara pengelolaan ekonomi kehilangan prinsip demokrasi, meritokrasi, dan transparansi.

Indonesia hanya akan menjadi negara maju bila politik memberi ruang kepada ekonomi untuk tumbuh secara sehat. Negara harus kuat, tetapi tidak boleh mencekik. Pemerintah harus hadir, tetapi tidak boleh menggantikan pasar. Regulasi harus menertibkan, tetapi tidak boleh menakut-nakuti. Pembangunan harus dipimpin negara, tetapi tetap diawasi rakyat.

India adalah peringatan bahwa potensi besar dapat diperkecil oleh politik yang salah. Indonesia harus belajar dari sana: ekonomi tidak boleh dibonsai oleh kekuasaan. Ekonomi harus dibesarkan oleh institusi yang demokratis, meritokratis, dan transparan. Sebab pada akhirnya, mata uang bukan hanya cermin neraca perdagangan. Ia juga cermin kepercayaan terhadap kualitas pertumbuhan dan kualitas institusi negara.

Politik luar negeri Prabowo

 

Sebelum menjadi presiden, Prabowo Subianto pernah memberi kesan bahwa politik nonblok tidak lagi cukup efektif dalam dunia yang semakin keras. Dalam pandangan itu, negara tidak mungkin menjadi kuat jika hanya berdiri di tengah tanpa keberpihakan strategis yang jelas. Tetapi setelah menjadi presiden, realitas geopolitik ternyata jauh lebih rumit daripada sekadar memilih blok. Secara resmi, Indonesia tetap menyatakan diri sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif. 

Namun dalam praktiknya, arah diplomasi Prabowo tampak berusaha mencari ruang aman di tengah kompetisi besar antara Amerika Serikat, China, Rusia, dan Eropa. Di satu sisi, Prabowo berusaha merapat ke Washington. Kedekatannya dengan lingkaran politik Trump dimanfaatkan sebagai jalur komunikasi informal. Kunjungan ke Amerika Serikat dilakukan. Agreement on Reciprocal Trade atau ART ditandatangani. Indonesia juga masuk dalam orbit diplomasi baru yang dibangun Trump melalui Board of Peace.

Masalahnya, dalam diplomasi kekuatan besar, kedekatan politik tidak otomatis menghasilkan keuntungan strategis. Negara besar tidak bergerak berdasarkan sentimen personal, melainkan kepentingan struktural. Amerika Serikat tetap membaca Indonesia sebagai bagian dari kalkulasi Indo-Pasifik, bukan sebagai sekutu utama yang harus selalu diberi prioritas.

Dari sisi ekonomi, hasilnya belum terlihat menguntungkan secara proporsional. Amerika adalah pengendali mata uang cadangan dunia dan pusat pasar surat utang dolar. Namun kedekatan politik dengan Washington tidak serta-merta membuat risiko Indonesia turun di mata pasar. Lembaga rating tetap bekerja dengan logika fiskal, defisit, rasio pembayaran bunga, stabilitas politik, arus modal, dan kredibilitas kebijakan. Jika risiko dianggap meningkat, outlook tetap bisa ditekan, sekalipun hubungan politik dengan Gedung Putih sedang hangat.

Di sisi perdagangan, ironi itu bahkan lebih jelas. Amerika Serikat tetap melanjutkan penyelidikan dagang melalui mekanisme Section 301 terhadap Indonesia. Ini penting dicatat, karena Section 301 bukan instrumen diplomasi biasa. Ia adalah alat tekanan dagang yang memberi ruang bagi USTR untuk menilai apakah kebijakan negara mitra dianggap tidak adil, diskriminatif, atau membebani kepentingan perdagangan Amerika.

Artinya, sekalipun Indonesia berusaha mendekat ke Washington, sekalipun jalur komunikasi politik dibuka, sekalipun kerja sama perdagangan dibingkai sebagai sinyal kedekatan, Amerika tetap memakai instrumen hukumnya untuk menekan Indonesia jika kepentingan ekonominya dianggap terganggu. Dalam logika Washington, hubungan politik tidak membatalkan kepentingan dagang. Kedekatan tidak menghapus investigasi. Senyum diplomatik tidak otomatis menurunkan tarif, menghapus risiko, atau menghentikan tekanan struktural.

Di sinilah letak pelajarannya. Amerika Serikat tidak memperlakukan Indonesia sebagai mitra yang harus dilindungi dari tekanan pasar dan tekanan dagang. Amerika memperlakukan Indonesia sebagai negara mitra yang tetap harus dinegosiasikan, diuji, dan jika perlu ditekan. Maka terlalu naif jika Indonesia menganggap kedekatan politik dengan Washington akan otomatis berubah menjadi perlindungan ekonomi. Bahkan dalam kasus Section 301, pelaku usaha Indonesia masih harus menyiapkan pembelaan, membangun argumentasi hukum, menunjukkan bahwa tuduhan itu tidak berdasar, dan jika perlu menggugat proses USTR. Ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Amerika tidak pernah gratis. Selalu ada harga, selalu ada syarat, dan selalu ada mekanisme tekanan.

Di sisi energi, harapan untuk mendapatkan ruang pasokan minyak dari Rusia juga tidak mudah. Selama sanksi Barat terhadap Rusia masih menjadi bagian dari strategi geopolitik Amerika, ruang manuver Indonesia tetap terbatas. Artinya, hubungan dekat dengan Washington justru dapat mempersempit opsi diversifikasi energi jika tidak diimbangi dengan diplomasi yang sangat hati-hati.

Di kawasan ASEAN, sinyal yang lebih jelas terlihat justru datang dari Singapura. Amerika Serikat tetap menempatkan Singapura sebagai simpul strategis utama di Asia Tenggara. Kunjungan pejabat pertahanan tertinggi AS ke Singapura dalam forum Shangri-La Dialogue memperlihatkan posisi kota-negara itu sebagai hub militer, logistik, intelijen, dan diplomasi keamanan Amerika di kawasan.

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Lawrence Wong dan Menteri Pertahanan Chan Chun Sing, pembicaraan berkisar pada strategi Indo-Pasifik, dukungan latihan militer, rotasi aset Amerika, kerja sama keamanan kawasan, dan deterrence terhadap China. Pada saat yang sama, Singapura sudah berada dalam jalur modernisasi pertahanan yang sangat maju melalui akuisisi F-35. Pesawat pertama dijadwalkan tiba pada akhir 2026. Ini memperlihatkan bahwa Washington tidak hanya memberi Singapura perhatian diplomatik, tetapi juga akses teknologi pertahanan kelas atas.

Di sinilah ironi itu muncul. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Indonesia menguasai posisi geostrategis yang jauh lebih besar: Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, Laut Natuna, dan jalur laut vital yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Pasifik. Namun dalam arsitektur keamanan Amerika, Singapura tetap menjadi titik tumpu yang lebih siap, lebih dipercaya, dan lebih mudah diintegrasikan.

Padahal sebelumnya, Menteri Pertahanan Indonesia telah menandatangani dokumen dengan pihak Amerika terkait pembahasan akses pesawat militer AS ke wilayah udara Indonesia. Walaupun pemerintah kemudian menjelaskan bahwa itu belum merupakan komitmen formal, isu tersebut tetap menimbulkan pertanyaan besar. Jika Indonesia membuka ruang strategis bagi kepentingan militer Amerika, apa imbal balik yang diterima Indonesia?

Dalam diplomasi, akses adalah aset. Wilayah udara adalah aset. Jalur laut adalah aset. Posisi geografi adalah aset. Jika aset strategis itu diberikan tanpa desain tawar-menawar yang kuat, maka Indonesia hanya menjadi ruang lintasan, bukan pusat keputusan. Yang mendapatkan manfaat geopolitik bisa jadi justru pihak lain: Amerika memperoleh fleksibilitas operasi, Singapura memperoleh penguatan posisi sebagai hub keamanan, sementara Indonesia menanggung risiko politik tanpa keuntungan sepadan.

Karena itu, politik luar negeri transaksional hanya berguna jika Indonesia juga berani bersikap transaksional. Jika Amerika meminta akses pasar, akses udara, akses logistik, dukungan geopolitik, atau konsesi tarif, maka Indonesia harus bertanya: apa imbal balik konkretnya? Apakah yield surat utang turun? Apakah akses pasar diperluas? Apakah risiko tarif dikurangi? Apakah pasokan energi dijamin? Apakah teknologi pertahanan dibuka? Apakah posisi Indonesia di ASEAN diperkuat? Jika jawabannya tidak jelas, maka yang terjadi bukan diplomasi transaksional, melainkan diplomasi satu arah. Indonesia memberi sinyal kedekatan, tetapi tetap menghadapi investigasi dagang. Indonesia memberi ruang strategis, tetapi Singapura tetap menjadi titik tumpu utama AS. Indonesia membuka pintu, tetapi manfaat geopolitiknya belum tentu kembali ke Jakarta.

Mungkin karena itu Prabowo mencoba membuka kanal baru ke Eropa. Eropa sendiri sedang berada dalam posisi tidak nyaman terhadap gaya kebijakan luar negeri Amerika, terutama ketika Washington kembali membawa pendekatan unilateral dalam isu Timur Tengah, energi, tarif, dan keamanan global. Bagi Eropa, stabilitas energi, hukum internasional, kepastian rantai pasok, dan keteraturan perdagangan global adalah kepentingan vital. 

Di titik inilah Indonesia melihat peluang: mendekati Eropa bukan sebagai pengganti Amerika, tetapi sebagai penyeimbang. Namun mendekati Eropa juga tidak mudah. Eropa akan datang dengan syarat berbeda: standar ESG, tata kelola, kepastian hukum, transisi energi, perlindungan lingkungan, hak buruh, dan transparansi investasi. Jika Amerika lebih banyak menekan lewat tarif, keamanan, energi, dan akses pasar, maka Eropa menekan lewat regulasi, standar, dan reputasi. Keduanya tetap menuntut konsesi.

Itulah dilema politik luar negeri Prabowo. Ketika terlalu dekat dengan Amerika, Indonesia berisiko kehilangan ruang manuver terhadap Rusia, China, dan sebagian dunia Selatan. Ketika mendekati Eropa, Indonesia harus menghadapi standar tata kelola yang lebih ketat. Ketika menjaga hubungan dengan China, Indonesia tetap harus berhitung dengan sensitivitas Amerika. Ketika mendekati Rusia, Indonesia berhadapan dengan sanksi dan tekanan Barat.

Maka masalah utamanya bukan apakah Indonesia harus pro-Amerika, pro-China, pro-Rusia, atau pro-Eropa. Masalahnya adalah apakah Indonesia punya kapasitas untuk menukar posisi strategisnya dengan keuntungan yang konkret.

Politik bebas aktif pada masa lalu dibangun di atas moralitas anti-kolonial dan solidaritas negara berkembang. Tetapi dalam dunia sekarang, bebas aktif tidak cukup hanya menjadi slogan. Ia harus diterjemahkan menjadi kemampuan tawar-menawar. Indonesia harus mampu mengatakan: kami terbuka bekerja sama, tetapi setiap akses harus punya harga; setiap konsesi harus punya imbalan; setiap alignment harus memperkuat posisi nasional, bukan sekadar memperkuat posisi pihak lain.

Jika tidak, politik luar negeri hanya akan menjadi panggung simbolik. Presiden bertemu pemimpin besar. Dokumen ditandatangani. Pernyataan bersama dibacakan. Tetapi setelah itu, pasar tetap menekan rupiah, rating tetap mengukur risiko, investor tetap meminta yield tinggi, energi tetap mahal, tekanan dagang tetap berjalan, dan posisi geostrategis Indonesia tetap dimanfaatkan tanpa menghasilkan leverage yang memadai.

Dalam dunia multipolar, negara besar tidak memberi hadiah. Mereka hanya menghormati negara yang mampu menghitung nilai dirinya sendiri. Dan nilai Indonesia bukan kecil: pasar besar, penduduk besar, jalur laut strategis, komoditas penting, mineral kritis, energi, serta posisi sentral di ASEAN.

Yang dibutuhkan bukan sekadar keberanian berpihak. Yang dibutuhkan adalah kecerdasan menentukan harga dari setiap keberpihakan. Prabowo mungkin sedang mencoba mengubah politik luar negeri Indonesia dari diplomasi normatif menjadi diplomasi transaksional. Itu tidak salah. Dunia memang sedang bergerak ke arah itu. Tetapi diplomasi transaksional hanya menguntungkan jika negara tahu apa yang dijual, apa yang dipertahankan, dan apa yang harus diperoleh sebagai imbalan. Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi negara besar yang sibuk bertamu, tetapi keputusan strategis kawasan tetap Indonesia sebagai the second.

Asing dibalik jatuhnya IHSG dan Rupiah?

 

Kalau ada yang issue kan pelemahan IHSG dan Kurs Rupiah karena ulah asing yang tak ingin pemerintahan Prabowo sukses. Maunya tumbang. Mereka katakan itu dengan alasan sama seperti kejatuhan Soeharto akibat serangan Hedge Fund, Soros. Saya bisa pastikan yang tebarkan itu buzzer sampah dan pasti bukan pemain pasar. Hidup hanya dari view conten dan upah sebagai buzzer. Mengapa?

Krisis 1998, serangan spekulatif oleh hedge fund terhadap mata uang Asia, termasuk rupiah, itu  terjadi karena struktur pasar saat itu berbeda dengan sekarang. Pasar valuta asing belum sedalam sekarang. Transparansi data masih lemah. Cadangan devisa terbatas. Rezim nilai tukar di banyak negara Asia masih semi-fixed atau managed peg, sehingga spekulan bisa membaca titik lemah bank sentral,  jika bank sentral mempertahankan kurs terlalu lama dengan cadangan devisa terbatas, maka begitu cadangan menipis, mata uang akan jebol.

Dalam situasi seperti itu, hedge fund cukup mengambil posisi besar melawan mata uang tertentu. Mereka meminjam mata uang lokal, menjualnya ke dolar AS, lalu menunggu bank sentral kehabisan amunisi mempertahankan kurs. Ketika devaluasi terjadi, mereka membeli kembali mata uang lokal pada harga yang jauh lebih murah. Selisihnya menjadi keuntungan besar. Pola ini dikenal sebagai speculative attack.

Tetapi era sekarang berbeda. Pasar keuangan global sudah jauh lebih terbuka, lebih dalam, lebih cepat, dan lebih transparan. Data cadangan devisa, neraca berjalan, inflasi, suku bunga, utang luar negeri, posisi fiskal, arus modal, hingga kepemilikan asing dalam obligasi dan saham jauh lebih mudah diakses oleh pasar. Informasi tidak lagi dikuasai segelintir hedge fund. Ribuan bank, asset manager, sovereign fund, pension fund, family office, proprietary trader, algoritma, dan market maker membaca data yang sama secara real time.

Karena itu, anggapan bahwa hedge fund bisa seenak mengatur pasar” dan menjatuhkan rupiah seperti tahun 1998, itu benar benar bodoh.  Mengapa ? Untuk menggerakkan rupiah secara ekstrem, mereka harus berhadapan dengan pasar yang sangat besar dan sangat beragam. Ada eksportir, importir, bank domestik, bank global, Bank Indonesia, sovereign wealth fund, dana pensiun, perusahaan multinasional, trader komoditas, investor obligasi, investor saham, dan pelaku derivatif. Semua punya posisi, kepentingan, dan horizon waktu berbeda.

Kalau satu hedge fund mencoba menyerang rupiah tanpa dasar hitungan yang kuat, ia justru bisa dihajar pasar. Trader lain akan mengambil posisi berlawanan jika mereka melihat rupiah sudah terlalu murah. Bank Indonesia bisa masuk melalui intervensi spot, DNDF, operasi moneter, swap, dan pengelolaan likuiditas. Eksportir bisa menjual dolar. Investor obligasi bisa masuk jika yield dianggap menarik. Jadi pasar sekarang bukan meja kecil yang bisa dibalik oleh satu pemain besar.

Serangan hanya efektif jika ada kelemahan fundamental yang nyata. Misalnya cadangan devisa sangat tipis, defisit transaksi berjalan melebar, fiskal tidak disiplin, utang valas jangka pendek besar, inflasi tidak terkendali, kredibilitas bank sentral rendah, atau pemerintah memberi sinyal kebijakan yang membingungkan. Tanpa kelemahan fundamental semacam itu, serangan hedge fund akan sangat mahal dan berisiko gagal. Inilah perbedaan penting antara manipulasi dan repricing.

Jika rupiah melemah karena investor melihat risiko fiskal meningkat, defisit melebar, imbal hasil SBN naik, kebijakan tidak konsisten, atau prospek ekonomi melemah, itu bukan semata-mata serangan asing. Itu adalah repricing of risk. Pasar menilai ulang harga aset Indonesia berdasarkan risiko baru. Dalam konteks ini, rupiah melemah bukan karena satu pihak “menyerang”, tetapi karena banyak pelaku pasar secara bersamaan mengurangi eksposur terhadap rupiah.

Begitu pula dengan IHSG. Jika investor asing menjual saham Indonesia, itu belum tentu konspirasi. Bisa jadi mereka melihat valuasi terlalu mahal, laba emiten melambat, rupiah melemah, yield obligasi naik, risiko fiskal meningkat, atau pasar lain menawarkan return yang lebih menarik. Dalam pasar modern, modal bergerak berdasarkan perbandingan risiko dan imbal hasil. Uang tidak punya nasionalisme. Uang hanya mencari tempat yang paling aman, paling likuid, dan paling rasional secara return.

Karena itu, menyalahkan hedge fund atau asing setiap kali rupiah melemah adalah cara berpikir sampah. Narasi seperti itu mungkin nyaman secara politik, tetapi lemah secara analitis. Ia membuat pemerintah dan publik lupa memeriksa akar masalah,  apakah fiskal disiplin, apakah kebijakan konsisten, apakah cadangan devisa cukup, apakah defisit transaksi berjalan terkendali, apakah ekspor bernilai tambah naik, apakah investor percaya pada tata kelola ekonomi nasional.

Penutup.

Pada 1998, serangan spekulatif bisa berhasil karena pasar rapuh, informasi tidak simetris, cadangan devisa terbatas, sistem perbankan lemah, dan rezim kurs tidak kredibel. Hari ini, pasar jauh lebih kompleks. Untuk “menjatuhkan” rupiah, pelaku spekulatif harus melawan ribuan pelaku pasar lain, likuiditas global, instrumen bank sentral, dan data terbuka yang bisa dibaca semua orang. Itu bukan hanya sulit. Itu tindakan bodoh jika tidak didukung fundamental yang benar-benar lemah.

Maka kesimpulannya,  era sekarang bukan lagi era ketika hedge fund bisa dengan mudah menjatuhkan mata uang hanya dengan rumor dan posisi besar. Yang lebih berbahaya hari ini bukan serangan spekulan, melainkan hilangnya kepercayaan pasar akibat kesalahan kebijakan sendiri. Jika pemerintah tidak disiplin fiskal, sering mengubah kebijakan tanpa kajian akademik, meremehkan pelemahan kurs, dan gagal menjaga kredibilitas institusi, maka rupiah bisa melemah bukan karena diserang, tetapi karena ditinggalkan. Pasar modern tidak mudah dikendalikan oleh satu aktor. Tetapi pasar modern sangat cepat menghukum negara yang kehilangan disiplin.