Thursday, September 26, 2024

Estate food, manfaat dan resiko.

 



Tuhan menciptakan keaneka ragaman. Ekosistem terbentuk lewat keaneka ragaman itu. Hutan itu contoh sederhana dan fakta tentang bagaimana tanaman tumbuh dalam ekosistem yang apik. Matahari, tanah dan lingkungan.  Pohon tumbuh karena adanya proses photosintesa. Namun tanpa mikroba dalam tanah, tumbuhan mati. Mikroba secara langsung terkait dengan daur ulang nutrisi, khususnya karbon, nitrogen, fosfor, dan sulfur. Bakteri merupakan kelompok mikroorganisme utama yang menjaga tanah tetap sehat dan produktif. 


Bayangkanlah. Apa yang terjadi bila anda mengubah lingkungan, katakanlah hutan menjadi lahan tanaman sejenis atau monoculture. ? jelas ekosistem berubah. Mengganggu keseimbangan alami tanah. Dampaknya bisa saja paradox. Ya Namanya melawan alam. Apa saja paradox tersebut ? Akan terbentuk mikroba baru dengan kondisi ekosistem baru. Yang lama tidak mungkin bisa hidup lagi. Itu hukum alam.  Mikroba baru itu akan menjadi hama yang rakus tanpa ada fllter dari lingkungan sebagaimana halnya tanaman polikultur.


Karenanya agar tanaman monoculture itu bisa dikembangkan, tentu diperlukan banyak pestisida. Nah Industri pestisida di-monopoli negara maju. Tanaman monoculture berskala luas di negara berkembang pada akhirnya menguntungkan negara maju. Dalam jangka pendek memang masih feasible dalam hal cost and production. Namun dalam jangka panjang ketergantungan penggunaan pestisida terus meningkat. Dalam jangka Panjang tidak lagi efisien.


Tanaman monoculture memerangkap kelembapan dan menimbulkan erosi tanah. Jelas beresiko mengurangi kesuburan tanah.  Mau tidak mau untuk meningkatkan kesuburan lahan, terpaksa menggunakan pupuk kimia sebagai nutrisi tanaman. Semakin lama, semakin banyak pupuk kimia yang harus digunakan. Karena dari tahun ke tahun lahan tersebut rusak dan terkuras secara progresif. Lagi lagi yang diuntungkan adalah industry pupuk, yang bahan bakunya masih sebagian besar impor.


Sistem pada tanaman monoculture dalam skala luas tidak cukup untuk mempertahankan struktur tanah. Ini dapat menyebabkan erosi dan hilangnya penyerapan air. Karena alasan ini, tanah di sekitar tanaman monokultur sering kali tidak memiliki lapisan tanah atas yang signifikan, yang menyebabkan ketidak seimbangan dalam retensi air. Dampaknya kalau ingin terus pertahankan tanaman monoculture, penggunaan air akan sangat boros. Tentu merusak ekosistem sumber daya air.


***


Dari uraian diatas, kita sudah paham dampak buruk estate food monoculture. Namun sains bisa mengatasi dampak buruk itu. Yaitu lewat riset bibit tanaman yang sesuai dengan sistem tanaman monoculture, agar bisa tumbuh dan bertahan pada ekosistem baru tanpa merusak ekologi. Tentu memperhatikan kondisi lingkungan lahan pertanian, seperti cuaca, struktur tanah dan ketersedian air.


Karena bibit ini hasil dari laboratorium. Tentu merupakan rekayasa tekhnologi, yang membutuhkan SOP tanam yang ketat. Sedikit saja pelanggaran SOP akan fatal akibatnya. Bisa gagal total.  Nah ini membutuhkan SDM yang qualified mengelolanya dan tekhnologi modern untuk mengawasinya. Misal, penggunaan satelit yang terhubung dengan IT system agar data cepat diolah dan mudah di Analisa setiap ada penyimpangan. 


Terkait dengan program Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate di Merauke. Rencananya luas diatas 2 juta hektar dengan menebang hutang. Saya tidak baca detail program itu. Namun izinkan saya bertanya. Apakah bibit padi atau tebu yang akan ditanam  itu hasil dari laboratorium riset yang sesuai dengan ekologi di Marauke ? Kalau tidak, maka siap siap aja gagal sebagaimana sebelumnya di Kalimantan dan bencana ekologi yang menanti dimasa depan. Namun kalau iya, maka estate food adalah pilihan cerdas untuk meningkatkan produksi pangan nasional.


***


China baru buka pintu dari luar awal tahun 1980. Dan Ketika itu orang yakin China akan bermasalah dengan pangan. Maklum penduduknya banyak. Namun dari tahun ketahun, China aman saja dan tetap mandiri soal beras. Bahkan setelah tahun 2000-an tekhnologi pertanian China semakin maju pesat. Apa pasal? Ternyata sejak tahun 1930 China sudah memulai riset pertanian. Hanya terhenti selama 5 tahun saat revolusi kebudayaan. Namu kembali lanjut. Riset pertanian dilakukan dengan sangat disiplin dan passion hebat.


Memang untuk menghasilkan bibit unggul tumbuhan perlu waktu sedikitnya 12 tahun. Tidak sebentar dan pasti mahal. Mengharuskan pengelolaan kelembagaan yang terstruktur dan konsisten. Tahun 2002 China sudah menggunakan lab ruang angkasa untuk penelitian biotech. Sehingga proses eksperimen GEN tanamam bisa lebih cepat daripada di bumi. Bisa menghemat waktu 5 tahun. Kapasitas riset pertanian China mengalahkan AS yang sudah lead sekian decade.


Dalam riset Pertanian, China sudah menggunakan metode Clustered regularly interspaced short palindromic repeats, atau kalau dilafalkan crisper. Ini semacam rekayasa GEN melalui genetically modified organism.  Aturan edit Gonom sangat ketat dari pemerintah. Bibit tidak dihasilkan dengan mentransfer DNA dari spesies lain, namun dengan menginduksi mutasi yang dapat terjadi secara alami atau melalui pembiakan konvensional.


Kini tanaman padi, gandum, kentang, dan kacang kacang dan lain lain, bibitnya berasal dari rekayasa genetika. Petani China membudidayakan lebih banyak tanaman hasil rekayasa genetika dibandingkan petani di negara berkembang lainnya. Satu contoh, sebuah survei terhadap produsen pertanian di Tiongkok menunjukkan bahwa adopsi kapas Bacillus thuringiensis meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan kesehatan petani.


China memang masih impor gandum, kedelai, kacang kacangan, daging tapi itu belinya dari perusahaan China sendiri yang punya konsesi lahan di luar negeri. China memiliki 3,2 juta hektar kontrak lahan pertanian di luar negeri di 37 negara di Asia, Afrika, Eropa, AS dan Amerika Latin. Investasi tumbuh lebih dari sepuluh kali lipat dalam waktu kurang dari satu decade. Semua bertujuan untuk kepentingan domestik China. Maklum hanya 10% lahan di Chna yang bisa ditanami. Sementara jumlah penduduk terus bertambah diatas 1 miliar.


Penduduk memang bertambah. Kebutuhan pangan terus meningkat. Itu bukan resiko akan kekurangan pangan. Karena Tuhan beri kita akal agar menggunakan sains mengatasi sumber daya yang terbatas itu. Rakyat China beruntung karena setiap presiden punya visi sama soal pertanian. Apa itu? kemandirian lewat keunggulan riset dan sains. Tanpa harus merusak lingkungan.

Wednesday, September 25, 2024

Hukum tegak di Singapore, kita miring.


 


Iswaran, tadinya Menteri Perhubungan Singapore. Di usianya 62 tahun dia harus berhadapan dengan kasus korupsi yang membelitnya. Kalau dibandingkan dengan kasus korupsi di Indonesia, tentu ukurannya hanya secuil. Dan lagi tuduhannya hanya gratifikasi senilai S$403.000. Bandingkan dengan Indonesia yang jumlahnya miliaran usd. Gratifikasi dianggap angin lalu. Walau sifatnya bukan delik aduan, namun KPK jadi bebek lumpuh mengusut gratifikasi.


Bersamanya taipan properti Ong Beng Seng. Iswaran mendapatkan gratifikasi dalam bentuk barang mewah termasuk  tiket pertunjukan musikal dan pertandingan sepak bola di Inggris. Iswaran juga dapat pinjaman privat jet dari Ong. Baik Iswaran maupun Ong akan berhadapan dengan hukuman.  Rencana tanggal 3 oktober akan diputuskan oleh pengadilan. Iswaran adalah menteri pertama yang terlibat dalam penyelidikan korupsi sejak 1986 ketika Menteri Pembangunan Nasional saat itu, Teh Cheang Wan, diselidiki karena menerima suap.


Kasus ini muncul di saat Perdana Menteri Lawrence Wong bersiap untuk memimpin Partai Aksi Rakyat yang unggul dalam Pemilu bulan Mei kemarin. Dia berjanji akan menjamin reputasi bersih pemerintahannya. Maklum satu satunya asset terbesar dan sangat bernilai bagi Singapore adalah sebagai negara yang punya integritas tinggi dan menjunjung tinggi kejujuran. Reputasi ini dibangun tidak mudah dan tentu tidak murah. Sebagai negara jasa, kalau hukum lemah, Singapore akan hancur ditinggalkan komunitas bisnis. Karena memang Singapore tidak punya apa apa kecuali Trust.


Demi ekspor dan devisa, kita telah menebang hutan dan menggerus tanah dan bukit Kalimantan dan Sumatera untuk komoditas batubara.  Telah mengektraksi nikel di Sulawesi. Mengexploitasi sumur minyak dan Gas. Telah menjadikan jutaan lahan untuk kebun sawit. Namun nilai ekspor kita kalah dengan Singapore, yang tidak punya SDA.  Nilai ekspor Singapore 3 kali lebih besar dari Indonesia. Dan Singapore masuk daftar negara kreditur nomor 1 Indonesia. Itu berkat reputasi hebat Singapore sebagai negara yang menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.


Mengapa kita kalah jauh ekonominya dibandingkan dengan Singapore ? Kita memang kaya SDA, tapi elite dan penguasa kita miskin integritas dan kejujuran. Makanya dalam international trade, kita second class. Hanya ayam kampung yang berusaha jadi ayam merak. Namun selalu gagal karena kelakuan elite dan penguasa seperti monyet. Nah kalau ingin jadi negara punya martabat, pertama kali harus jadikan hukum sebagai panglima dan pastikan pemimpinnya amanah. Itu aja.

Friday, September 20, 2024

Mengelola negara tidak secara modern

 



Gedung pemerintah memang mentereng. Menteri dan kepala Daerah  berbaju parlente bagaikan professional kelas dunia. Presiden dilengkapi dengan fasilitas private jet. Semua nampak modern. Bahkan kita bangun ibu kota baru agar nampak supra modern. Namun sebenarnya negara ini tidak dikelola dengan mindset modern. Mengapa ? negara modern itu sangat mengutamakan validitas data. Itu penting dalam mengambil keputusan. Kita  mungkin memiliki semua alat canggih, tetapi jika kualitas data kita tidak bagus, kita tidak akan bisa mencapai tujuan. Karena dari data yang valid, kajian akademis yang analitis bisa dibuat untuk membuat kebijakan presisisi output nya. 


Bayangkanlah. Ada 52 juta penerima bantuan sosial (bansos) yang ditengarai fiktif. Dari kasus itu bisa dihitung berapa potensi kerugian negara, mengingat satu orang bisa menerima Rp600 ribu. Bukan saja soal uang tetapi kalau data orang miskin saja fiktif lantas bagaimana perencanaan mengentaskan kemiskinan bisa dibuat dengan benar? Keterlaluan kan.


Dana desa itu sangat besar. Ratusan triliun setiap tahun. Tapi tahukah anda, data desa pun ada fiktifnya. Mendadak muncul desa desa baru terdata tapi tidak berpenghuni yang dapat transferan dana desa. Bayangkan aja. Bagaimana kita bisa mengelola desa sebagai front line pembangunan, kalau data jumlah desa ada yang fiktif. Apalagi bicara data tentang potensi desa dan growth secara data. Itu jelas kejauhan.


Kita tahu pertanian itu penting. Penting untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah gelontorkan dana subsidi tidak sedikit. Tetapi tahukah anda. Data penerima pupuk subsidi pun banyak yang fiktif. Dan fiktf itu dibayar. Makanya jangan kaget, kalau anggaran pertanian besar hasilnya minimalis. Ya karena data engga jelas. Jangan kaget perencanaan pertanian amburadul. Data produksi melimpah, nyatanya tetap aja impor.


Bahkan data claim BPJS Kesehatan oleh Ruma Sakit pun banyak yang fiktif. Menurut KPK sekitar 10% pengeluaran BPJS Kesehatan atau sekitar Rp. 20 triliun ditilep karena menegement data yang fraud. Nah bagaimana kita bisa Kelola program kesehatan dengan baik secara nasional kalau menegement data amburadul.  Padahal anggaran Kesehatan itu 10% dari APBN. Engga kecil.


Anggaran Pemilu dihitung dari jumlah Daftar pemilih tetap. Data kependudukan dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil) tidak sama dengan data KPU. Padahal pendataan oleh Disdukcapil itu anggaranya dari negara dan begitu juga KPU. Bisa saja cara menghitung berbeda. Itu membuktikan menegement data amburadul dan boros. Hasilnya jelas tidak bisa presisi. Padahal data itu penting sekali. Maklum data penduduk adalah data pemilik negeri ini. Kalau data penduduk saja tidak jelas, memang tidak ada niat menjaga amanah.


Nah terakahir kita harus maklum bila system keamanan data pemerintah tidak secure. Karena memang pemerintah tidak peduli soal data. Sebelumnya Pusat Data Nasional dibobol dan kini data Dirjen Pajak pun dibobol. Padahal kunci menegement yang akuntable ada pada data. Kompetensi kepemimpinan bisa dilihat bagaimana dia peduli kepada system management data dan informasi. Keputusan dibuatnya bisa dikatakan 99% presisi kalau bedasarkan data valid. Kepemimpinannya efektif dan cepat melakukan eskalasi kinerja mencapai goal. 


Karena dengan system management data yang established dan solid itu, pemimpin puncak tidak perlu buang waktu sering turun ke bawah. Waktunya bisa lebih banyak berpikir soal strategis. Ya memang begitu kepeminpinan modern. Hampir semua Chairman MNC dan pengelola portfolio investasi berskala global mungkin tidak pernah menghadiri peresmian pabrik atau proyek. Namun mereka bisa efektif mengelola sumber daya walau tanpa bersentuhan langsung dengan lapangan. Presiden China jarang muncul ke publik namun kepemimpinannya terhadap lebih 1 miliar rakyat efektif sekali. Itu semua berkat sistem data teritegrasi dan real time. Dunia modern berkat sains punya solusi soal itu. 

Sunday, September 8, 2024

Fakta, yang kaya semakin kaya..

 



Tidak ada masalah dengan likuiditas dan pasokan barang. Berapapun likuiditas tersedia. Mau pinjam berapapun ada uang. Mau barang apapun tersedia di pasar. Tapi masalahnya, berani bayar bunga tinggi engga? Berani bayar harga naik engga? Sementara pertumbuhan ekonomi masih positif, IDR menguat,  Angka indicator ekonomi makro ekonomi cerah. Kalau katanya ekonomi kita tidak baik baik saja, salahnya dimana ? tanya teman. 


Sebagai masyarakat kelas atas yang hidup dari rente, kamu tentu akan bingung dengan situasi ekonomi sekarang. Apalagi DPK perbankan diatas Rp. 5 miliar untuk nasabah seperti kamu jumlahnya terus bertambah. Makanya setiap kritik terkesan anomaly. Jarak kamu dengan kelas bawah semakin jauh. Karena kini DPK perbankan dari nasabah dibawah Rp 100 juta, jumlahnya  terus berkurang. Dan itu tentu  membuat semakin jauh empati kamu. 


Coba cerahkan saya. Tapi jangan opini sabun. Berusahalah objectif berdasarkan data. Pinta teman. 


Mesin ekonomi suatu negara itu terdiri dari Belanja domestic, produksi dan investasi.  Nah perhatikan fakta dan data. Lebih 50% PDB kita disumbang oleh belanja domestic. Daya beli melemah dengan ditandai oleh lebih banyak barang daripada uang di pasar, itu artinya deplasi. Dalam 38 tahun terakhir situasi deplasi hanya terjadi pada pada 1999 saat kita dilanda Krismon dan, 2020 saat ada pandemi COVID. Kalau kini terjadi deflasi 4 bulan beruntun, itu artinya kita sedang dalam pusaran krisis. Itu dirasakan kelas bawah. Bukan kamu.


Kemudian sector produksi drop. Itu ditandai dengan kontraksi nya index PMI Manufaktur. Kontraksi dua bulan beruntun yakni pada Juli (49,3) dan Agustus. Posisi PMI Manufaktur saat ini juga merupakan yang terendah sejak Agustus 2021. Peran bank sebagai channeling fund stuck. Undisbursed loan perbankan mencapai Rp 2.152,19 triliun. Padahal sector produksi penyumbang kedua terbesar terhadap PDB. Kamu tidak akan merasakan. Karena yang merasakan rakyat kecil dengan adanya gelombang PHK dan pengurangan kapasitas produksi sehingga banyak supplier UKM yang jatuh bangkrut.


Investasi lebih banyak ke sector moneter. BI rakus banget serap dana di pasar lewat kenaikan suku bunga. Makanya devisa kita meningkat. IDR menguat. Bukan karena surplus NPI tetapi karena hutang. Menkeu juga kerek bunga SBN. Rebutan likuiditas dengan BI dan perbankan.  Makanya bunga perbankan juga naik. Sementara LDR perbankan sudah diatas 86%. Memang tidak dirasakan oleh kamu yang kelas Atas. Kamu justru happy dengan suku bunga tinggi. Bisa dapat pasif income dari bunga SBN, SRBI, SVBI dan deposito. Tetapi tidak berlaku  bagi kelas menengah dan bawah, yang income nya terpenggal karena angsuran KPR naik, harga harga naik.


Ah apa iya begitu. Kan PDB kita positif. Kata teman. Ya jangan melihat PDB dari luar. Tetapi lihat ke dalam PDB. Mari kita lihat data. Ya data BPS aja. Biar tidak terkesan oposisi. Kelas menengah di Indonesia turun kasta sejak masa krisis Pandemi Covid-19. Pada 2019 jumlah kelas menengah di Indonesia 57,33 juta orang atau setara 21,45% dari total penduduk. Lalu, pada 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang atau setara 17,13%. Artinya ada sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah yang turun kelas. 


Nah 9,48 juta itu menjadi aspiring middle class. Kelas yang mendekati miskin. Data membuktikan aspiring middle class bertambah, dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,20% dari total penduduk, menjadi 137,50 juta orang atau 49,22%. Sementara angka kelompok masyarakat rentan miskin ikut nambah juga. Dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56%, menjadi 67,69 juta orang atau 24,23%. 


Artinya, PDB itu merugikan kelas menengah dan bawah. Sementara kelas atas bertambah. Bukan jumlahnya bertambah tetapi hartanya yang bertambah. Lihat data DPK perbankan. Nasabah  yang memiliki tabungan di atas Rp5 miliar justru cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Juli 2016 hingga Juli 2019 tercatat mengalami kenaikan sebesar 29,7% dan pada Juli 2021 hingga Juli 2024 kembali bertumbuh bahkan lebih tinggi yakni sebesar 33,9%.


Apakah Jokowi tahu soal ini? Tanya teman. Justru Jokowi sudah ingatkan sejak tahun 2023. Dia ingatkan kepada BI dan Menkeu soal kekawatirannya dengan pertumbuhan ekonomi 5% tetapi likuiditas terganggu. Karena dampaknya bisa menekan daya beli dan produksi yang pada gilirannya ekspansi sector real melambat. Tetapi tidak ada team relawan Jokowi yang bantu ingatkan ini dan ring 1 nya juga tidak peduli. Euforia engga jelas. Sementara pihak luar yang mengingatkan malah dituduh membenci dan nyinyir. Kan kasihan Jokowi jadi keliatan dungu dia.


Emang salah? Kaya miskin itu kan soal pilihan dan lagi orang kaya emang mudah. Ada kerja keras, kerja kreatif, dan tentu struggle. Jangan salahkan pemerintah kalau ekonomi justru merugikan orang miskin. Kata teman. 


Saya katakan, setiap kebijakan ekonomi adalah juga kebijakan politik. Tentu tidak mungkin memuaskan semua orang. Tetapi tentu juga tidak boleh hanya memuaskan segelintir orang. Rakyat engga maksa keadilan ekonomi seperti paham komunisme. Rakyat hanya butuh keadilan sosial atau keadilan proporsional.  Nah kalau itu tidak bisa di delivery pemerintah, ya resikonya bukan ekonomi tetapi politik. Rakyat akan menggulungnya. Di mana mana ya begitu. Old story…


***

Dalam kendaraan di lampu merah dan dalam keadaan macet. Ada pedagang asongan. Saya panggil pedagang asongan itu. Saya beli kacang. Dia sempat bingung. Karena uang Rp 50.000 engga ada kembaliannya. “ Kamu ambil aja kembaliannya. “ Kata saya. “ Terimakasih pak” katanya dengan suara lambat. Masih kaget dan bengong dia.


“ Apa engga ada tempat lain ya dagang. Cara dagang seperti itu kan beresiko. “ kata Lina sambil nyetir..


“ Jangan bicara begitu. Kata saya menoleh kesamping “ Hidup seperti mereka itu tidak punya pilihan banyak. Beda dengan kamu. “ sambung saya.


“ Beda apanya ?


“ Kamu engga pernah mikir bayar angsuran KPR. Gaji dan bonus kamu setahun bisa beli rumah seharga Rp 3 miliar. Sementara mereka untuk rumah kelas RSS saja tidak sanggup. Kalaupun sanggup harus KPR. Itupun angsuran nya senen kemis. Terpaksa kurangi kebutuhan pokok. Bahkan tanah sereal untuk bertani pun digusur demi kebun besar dan real estate. “Kata saya.


“ Ya pak..”


“ Kamu engga pusing soal tempat usaha dan pabrik. Karena sumber daya perusahaan menjamin itu. Sementara mereka tidak punya tempat usaha yang established dan negara tidak menjamin mereka. Mereka tidak mengeluh. Apapun mereka kerjakan untuk survival. Tetapi udah kerjapun kena PHK. Kadang usaha kaki lima pun digusur pula. “ Kata saya.


“ Maafkan Lina pak” kata lina.


“ Saya hanya mengingatkan kamu. Keadaan sekarang tidak baik baik saja. Jurang sikaya dan si miskin semakin melebar. Kita tidak bisa menguranginya. Karena  begiitulah design politik dan ekonomi. Tetapi kita bisa membantu secara psikologis lewat empati. Dengan cara membeli dagangan mereka. Kalau belum bisa sejahterakan buruh diatas UMR, jangan beri upah di bawah UMR. Kurangi gaya hidup hedonis yang bisa memperuncing kecemburuan social. “ kata saya.


“ Lina akan ingat terus itu pak. Maafkan Lina.” Kata Lina. Saya belai kepalanya. “ kamu dirut, pada dirimu visi pemegang saham diamanahkan. Jaga itu. Paham ya sayang..” Kata saya. Lina berlinang airmata.

Sunday, September 1, 2024

Thematic Bond alternatif sumber pembiayaan

 



Dalam APBN ada yang disebut dengan mandatory spending.  Anggaran yang sudah ditetapkan oleh UU.  Siapapun presiden harus patuh. Engga bisa dikurangi sedikitpun. Engga bisa dialihkan sesukanya. Maklum, APBN itu milik rakyat,  bukan pemerintah. Apa saja anggaran itu ? alokasi belanja Pendidikan,  belanja Kesehatan,  dana desa; belanja pegawai, belanja infrastruktur, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa, pembayaran pinjaman  dan bunga, bantuan keuangan kepada partai politik. 


Total mandatory spending sangat besar. Sehingga praktis presiden tidak berdaya atau tidak leluasa kelola anggaran. Bayangkan saja. Dengan total R-APBN 2025 sebesar Rp. 3613,1 triliun, harus dikurangi Rp. 803,1 triliun untuk membayar utang dan Bunga sebesar Rp. 552,8 T. Dikurangi lagi untuk sektor pendidikan Rp. 723 triliun (20%), sektor kesehatan Rp. 197,8 triliun, dan dana desa sekitar Rp. 71 triliun. Sisanya tinggal Rp. 1.266,2 trilun atau 35% dari APBN. Itu belum termasuk mandatory spending lainnya. Makanya APBN defisit. Kalau tidak ada utang, ya pemerintah tidak bisa kerja.


Selama ini kita sering dengar bahwa pemerintah menarik utang itu untuk tujuan produktif, bukan konsumsi. Tetapi tidak jelas apa yang dimaksud dengan produktif. Karena nyatanya walau PDB meningkat, namun utang juga bertambah. Sementara tax ratio sebagai ujud produktifitas tidak meningkat. Kan semakin kabur retorika utang untuk produksi.  Jangan jangan itu hanya retorika politik sebagai alasan pemerintah menerbitkan SBN dan utang ke Lembaga multilateral. Mau bantah gimanapun, faktanya memang begitu.


Lantas bagaimana memastikan utang itu benar benar untuk produktif. Sebenarnya ada cara yang sudah lazim dalam skema investasi. Yaitu lewat penerbitan Thematic Bond  atau surat utang tematik. Apa sih bedanya dengan Bond atau SBN pada umumnya?  Sebelum saya jelaskan, ada baiknya kita pahami struktur APBN. Pada APBN itu ada pos pendapatan dan belanja.  Kita menganut cash basic atau program follow money. Artinya kita focus kepada pengeluaran aja. Sementara pendapatan menyesuaikan. Kalau ternyata pendapatan tidak tercapai, yang terjadi automatic adjustment dengan memperhatikan ambang batas defisit 3% terhadap PDB.


Defisit anggaran itu masuk dalam pos pembiayaan untuk berhutang. Nah, SBN dan utang di create untuk anggaran pembiayaan. Kita engga tahu pasti kemana utang itu disalurkan. Yang pasti uang hasil penjualan SBN dan utang itu dikelola langsung oleh Menteri keuangan dalam system perbendaharaan negara. Tentu sangat rumit dan politis untuk transfarance, apalagi mengetahui nya secara dedicated terhadap project yang katanya sector produktif.


Nah bagaimana dengan Thematic bond? Apa itu thematic bond? adalah surat berharga berpendapatan tetap yang diterbitkan untuk membiayai tema investasi tertentu, seperti proyek Pengembangan dan kemandirian Pangan, infrastruktur, renewel energy, fasilitas kredit UKM dan lain lain. Skema thematic bond ada dua jenis yaitu Use of Proceeds (UoP) dan  Key Performance Indicators (KPI) bonds. 


Skema UoP untuk proyek yang punya dampak langsung terhadap target yang diinginkan. Tentu banyak jenis program itu. Misal, kita ingin membangun daya tahan pangan lewat kemandirian. UoP Bond dipakai untuk membiayai pengadaan Warehousing ecommerce marke place di seluruh provinsi agar petani mendapat jaminan pasar dan likuiditas. Memperbaiki tata niaga dan supply chain pertanian dengan membangun agro industry, fertilizer dan alat mesin pertanian.  


Skema  KPI untuk proyek yang sudah established namun perlu berkelanjutan untuk tujuan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Banyak program untuk skema ini. Misal, mengembangkan program hilirisasi berskala industry dengan downstream yang luas. Potensi SDA mineral tambang kita sangat besar. Misal lagi, meningkatkan kualitas infrastruktur logistic berskala industry dan berkelas dunia. Potensi Indonesia sebagai hub logistic sangat besar. Maklum geopolitik kita bersinggungan dengan geostrategis asia pacific yang tumbuh pesat.


Thematic bond, ini bisa saja diterbitkan oleh Menkeu atau Badan pemerintah seperit INA, atau Pemda sendiri. Namun proses penerbitanya tidak lewat makanisme politik dengan DPR, sebagaimana SBN. Thematic bond harus diterbitkan lewat mekanisme pasar modal. Uji public sangat menentukan apakah bond itu marketable atau tidak. Setelah diterbitkan, masyarakat punya saluran untuk mengawasi langsung lewat system transparansi bursa. Dan tentu thematic bond akan jadi alternatif investasi yang secure..


Semakin baik kinerja bond, semakin punya nilai di market. High trust. Menjadi financial resource non budgeter. Tapi kalau kinerja Bond buruk, tentu akan di hukum oleh pasar itu sendiri. Value bond akan jatuh dan bisa jadi sampah di market. Jadi thematic bond itu sekaligus menguji sejauh mana pemerintah dikelola oleh orang  yang kompeten dan kredibel.

Thursday, August 22, 2024

Membangkang terhadap konstitusi

 



Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan alasan sederhana. Yaitu memberikan ruang kepada rakyat atau civil society untuk menggugat adanya UU yang dibuat oleh DPR bersama sama dengan pemerintah. Mengapa? Karena dalam  demokrasi yang sehat, civil society dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam system kekuasaan. Jadi MK ini semacam Check and balance penguasa ( pemerintah dan DPR) di hadapan pemilik kekuasaan (rakyat) secara langsung.


Mengapa ? rakyat kan patuh kepada negara. Patuh bayar pajak dan trust terhadap IDR / mata uang. Patuh kepada Presiden. Bukan karena pemerintah dan DPR, tetapi karena adanya konstitusi atau UUD. Nah, tidak semua rakyat paham apa itu UU. Namun mereka bisa merasakan  keberaaan UU itu. Apakah mensejahterakan atau malah diperlakukan tidak adil. Kalau dirasa tidak adil. Ya  mereka ajukan gugatan atau Yudicial review ke MK. Itulah indahnya demokrasi. Ada cara terpelajar menggugat rezim tanpa harus chaos.


So, MK itu sebagai cara mengantisipasi adanya demokrasi liberal, yang bisa membunuh demokrasi lewat proses demokrasi.  Artinya jangan sampai DPR dan Presiden sebagai Lembaga Demokrasi justru menjadi pembunuh demokrasi, hanya karena mereka bersekongkol atau oligarki. Itulah dasar awal ceritanya proses terbentuknya MK di Amerika serikat, dalam kasus Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796.  Dan kemudian diterapkan  oleh Indonesia dalam amandemen UUD 45.


Kini hampir semua negara demokrasi punya Mahkamah Konstitusi, terutama ketika negara itu melaksanakan konsep OECD dalam hal demokratisasi ekonomi lewat Standard Government Financial Statistic. Mengapa? Karena sejatinya investor sama juga dengan rakyat pada umumnya. Mereka tidak percaya kepada presiden dan DPR. Mereka hanya percaya kepada konstitusi ( UUD) yang umunya sangat ideal dan pro demokrasi atas dasar keadilan bagi semua. Makanya kasus penolakan DPR bersama pemerintah  terhadap keputusan MK itu dianggap pembangkangan terhadap konsititusi. Itu berdampak negatif terhadap kurs dan yield surat utang negara. Ujungnya bisa distrust terjadap IDR dan SBN. 


Makanya ketika MK meloloskan Gibran sebagai Cawapres, walau disikapi denga pahit dan marah. Namun Partai pengusung capres dari Ganjar dan Anies serta civil society tidak bisa berbuat banyak kecuali mematuhinya. Walau kemenangan paslon Pragib dinilai tidak bersih. Keputusan MK memenangkan mereka. Tetap dipatuhi walau berat. Kalaupun ada kecurigaan keputusan MK di-intervesi oleh ketua MK, diuji bukan oleh pihak lain, tetapi oleh MK sendiri melalui Mahkamah Kehormatan MK. Dan itu harus dipatuhi. Tidak bisa dibanding atau digugat oleh Lembaga lain atau MA. Begitu seharusnya. Tegaknya Konstitusi adalah jaminan berdirinya negara.


Saya yakin DPR dan President paham sekali soal keberadaan MK ini, yang lahir dari Rahim reformasi. Hanya saja selama ini mereka bisa seenaknya membangkang terhadap konstitusi dengan cara mempermainkan konstitusi lewat proses demokrasi yang legitimasi. Tapi mereka lupa. Civil society di Indonesia itu uniq dan lebih banyak sabarnya. Namun tentu ada batas kesabarannya. Sekali bergerak tanpa dikomando mereka melawan. Maka jadilah Gerakan moral yang massive. Kalau pemerintah dan DPR tidak patuh terhadap keputusan MK, maka yang  terjadi, terjadilah. Chaos nasional. Ini bukan hanya soal politik tetapi soal ekonomi dan trust market. TNI pasti akan melindungi rakyat dan moncong senjata akan diarahkan ke istana. Rezim pasti jatuh!