Monday, June 24, 2024

ESG dan daya saing.

 



ESG ( Environment Social Governance ) itu standar dari PE Firm yang dimotori oleh Hedge fund player. 90% Investor kelas dunia memandang ESG sebagai hal yang mendukung investasi – dan mayoritas mengatakan bahwa analisis ESG dapat membantu mengungkap peluang investasi yang menarik. Ini masalah sustainable. Walau beberapa emiten mencatatkan diri dengan tingginya rating ESG. BUMN tambang juga begitu. Misal Pertamina peringkat satu dunia dalam sub-industri Integrated Oil and Gas. Namun menimbulkan pertanyaan, mengapa aliran modal (FDI) dari investor global kepada emiten dan BUMN rendah. Kebanyakan sumber dana berasal dari pasar uang dalam negeri  dan perbankan domestik. 


Misal. PT Hengjaya Mineralindo di Morowali, Sulawesi Tengah yang mayoritas sahamnya dipegang oleh Hedge fund Hedonova yang berbasis di Paris. Januari lalu Hedonova terpaksa melepas sahamnya di tambang nikel Mineralindo itu. Mereka memilih hengkang. Bukan tidak menguntungkan. Tetapi dapat tekanan dari investor hedge fund. Saham mereka dibeli oleh Indo-Pacific Net-Zero Battery Materials Consortium (INBC), yang dikenal tidak peduli dengan ESG. HIt and run aja. Tidak sustain.


PT Adaro Minerals Tbk (ADMR) yang memiliki mega proyek fasilitas pemurnian atau smelter aluminium yang berlokasi di Kalimantan Utara. Fuel nya menggunakan batubara. Namun akhirnya   bulan Mey 2024, Hyundai sebagai investor dan juga off taker buyer  aluminum mengundurkan diri. “ Skema investasi tidak patuh kepada ESG. Ya sumber daya keuangan tertutup. Hyundai memilih mundur lah dari kemitraan dengan Adaro.” kata teman.  ADMR masih berusaha mencari investor alternatif dan itu sulit kecuali dapatkan fasilitas kredit dari bank dalam negeri yang memang standar ESG rendah. Namun dengan ketatnya likuiditas dan adanya aturan baru BI yang membatasi penjaminan hutang LN oleh perbankan. Itu semakin sulit.


Awalnya pembiayaan proyek Refinery Development Master Plan Balikpapan senilai USD 7,2 miliar diharapkan  dari Mubadala Petroleum, melalui Indonesia Investment Authority. " Dana terhambat karena faktor ESG. Engga ada investor mau beli bond mereka. " Kata teman. Daripada mangkrak, akhirnya Jokowi keluarkan Kepres dengan skema Proyek strategis nasional, masalah pendanaan bisa diatasi. Pembiayaan proyek berasal dari Pertamina sendiri dan didukung oleh perbankan dalam negeri yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Indonesia.


Saat sekarang penilaian investor institusi ( hedge fund institution) tidak melihat indikator formal. Walau rating daya saing Indonesia meningkat, mengalahkan Jepang dan Inggris, engga ada urusan. Kalau menurut mereka ESG rendah ya unqualified to investing. Mereka focus dengan cara mereka sendiri menilai kepatuhan ESG. Tidak akan diumumkan. Namun bisa dilihat dari sikap mereka dengan menolak berinvestasi di Indonesia. 


Itu juga alasan mengapa Apple, Google, dan Microsoft ogah invest di Indonesia.Karena dana mereka berasal dari Hedge fund player. Walau alasan Softbank mengundurkan diri dari proyek IKN karena  pertimbangan bisnis semata. Namun sebenarnya mereka kesulitan dapatkan investor lewat Product hedge Fund, vision fund. “ Kalau alasan bisnis, Masayoshi Son jago berkelit. Ya dia pemain.Tetapi kalau soal ESG, nyerah dia. Maklum investor Softbank terikat dengan ESG “ Kata teman.


Sebenarnya memenuhi standar ESG itu mudah aja. Yaitu turunkan Index korupsi. Dengan index korupsi turun itu menandakan pemerintah serius mengawal setiap investasi yang peduli kepada lingkungan, kehidupan sosial yang ramah dan tata kelola yang bermoral dan bermartabat. Gitu aja. Pemerintah yang bersih akan melahirkan dunia usaha yang juga bersih dan persaingan jadi sehat. 


Sunday, June 23, 2024

Family office?

 




Family office atau private wealth management advisory firms adalah perusahaan pengelolaan kekayaan privat dari para orang super kaya. Orang super kaya ini perlu kenyamanan dan family office menyediakan rasa aman dari gejolak politik, dan harta bisa di mobile untuk tujuan business value agar harta bisa terus berlipat ganda dari satu generasi ke generasi berikutnya. Family office menyediakan berbagai layanan terperinci mulai dari pembukuan, membayar para proxy, tempat penitipan aset dan perencanaan transfer kekayaan untuk bisnis atau filantropi.


Peningkatan kekayaan di seluruh dunia selama dua dekade terakhir telah menyebabkan pertumbuhan jumlah family office. Jasa mereka semakin meningkat selama bertahun-tahun karena kemampuan mereka untuk memusatkan dan menyederhanakan pengelolaan kekayaan keluarga yang kompleks sambil memastikan privasi, kontinuitas, dan personalisasi. Penyebaran keluarga secara geografis dan kebutuhan untuk menjaga kekayaan dalam keluarga juga berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah family office.


Saat sekarang family office yang punya reputasi global ada di  Beijing, Dubai, Geneva, Hong Kong, London,  Miami, New York, Singapore ,Sydney, Tokyo. Kalau sebut kota  itu, anda bisa tahu lah. Itu negara sebagai pusat kemajuan peradaban dan tempat tinggal orang super kaya di dunia dan markas bagi pusat rumah mode kelas dunia. Tempat parkir kendaraan super mewah dari Yacht, private jet, sedan luxury dan pusat riset.


Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Jokowi telah menyetujui pembentukan family office di Indonesia. Luhut mengatakan family office perlu dibentuk mengingat tingginya permintaan. Menurutnya, keluarga kaya di luar negeri tertarik menyimpan uangnya di Tanah Air, rencananya Bali akan jadi tempat family office.


Saya mengerutkan kening ketika membaca berita ini.  Mengapa ? karena sepertinya semua idea itu mudah diomongkan. Alias asal bunyi atau asbun. Seperti dulu waktu mau bangun IKN. “ Ah tidak perlu dana APBN. Investor asing siap tanamkan uangnya di IKN. Soft Bank siap uannya. US-IDFC sudah datang ketemu Presiden. Mereka juga siap uangnya. Kita akan jadikan IKN sebagai pusat pemerintah dan business berkelas dunia. “ Nyatanya investor asing hanya omong doang. Apakah memang asingnya PHP atau pejabat negara kita yang boongin presiden. Entahlah.  


Untuk menjadi negara yang punya family office.  ada 4 syarat


Pertama. Negara atau wilayah itu harus masuk 10 rating terbaik dalam hal ramah bisnis. Dan Indikator lainnya adalah tingkat korupsi yang rendah. Lah indonesia ranking 73 dari 190 negara dalam hal kemudahan bisnis. Pada tahun 2023, Skor IPK Indonesia adalah 34 poin. Indonesia berada di urutan keenam dari 10 negara ASEAN. Bagi orang super kaya, jangankan mau buka family office, ngelirik ke Indonesia aja udah nek.


Kedua. Sistem perpajakan negara itu sederhana dan tarif nya rendah. Maklum negara yang sudah ada family office itu tax ratio sudah diatas 10%. Kesadaran pajak tinggi dan itu karena didukung transparansi yang juga tinggi. Lah kita , tax ratio di bawah 10%. Kesadaran pajak rendah dan tarif masih tinggi. Kalau dibuat sederhana. Bisa bisa tax ratio makin terpuruk. Dan lagi engga ada orang kaya yang mau buka family office di negara yang pengelolaan pajak nya rumit.


Ketiga. Negara itu menjadi hub business berkelas dunia. Misal Hong Kong, singapore, Dubai, New York itu hub logistik dunia. Industri jasa logistik sudah sangat maju dan terintegrasi, yang ditandai dengan pelayanan yang cepat. Lah kita aja barang bisa numpuk bulanan di pelabuhan. Belum lagi uang siluman. Mana mungkin orang kaya mau buka family office.


Keempat. Sistem keuangannya sudah sangat likuid. Sedikitnya 50 bank kelas dunia punya kantor cabang penuh dan sedikitnya 100 manajer aset global teratas punya cabang penuh di negara tersebut. Bursa saham dan komoditi berkelas dunia. Lah kita, UU dan aturan membatasi beroperasinya bank asing di Indonesia dan keuangan inklusif belum luas. Likuiditas bursa dan moneter rendah sekali. Itu karena sistem keuangan yang masih bersifat rente dan IDR yang terus terdepresiasi dari tahun ketahun.


Kelihatannya family office ini juga akan jadi cerita halu seperti IKN. Visi rendah dan lack knowledge serta literasi global juga kurang. Makanya siapapun yang ngomong didengar dan langsung disetujui. Aneh memang dan tidak ada kewibawaan.

Wednesday, June 19, 2024

Data yang absurd

 




Pertama. Pemerintah selalu mengukur kinerja ekonomi berdasarkan angka PDB. Saya yakin ketika pemerintah membanggakan angka PDB pada waktu bersamaan orang awam bingung. Bertambah bingung ketika katanya PDB meningkat sementara mereka rakyat jelantah merasakan pendapatannya semakin tidak cukup akibat harga harga naik.  Bertambah bingung lagi bagi mereka yang kena korban PHK karena pabrik tempatnya kerja bangkrut. 


AS itu sangat objektif mengukur kinerja ekonomi. Mereka tidak lihat angkat PDB. Tetapi angka nonfarm payrolls, yaitu data tenaga kerja. Artinya semakin besar kebutuhan pekerja, maka pengangguran berkurang. Itu artinya mesin ekonomi bergerak. Ekspansi bisnis terjadi. Daya beli tumbuh. Misal laporan juni ini  angka nonfarm payrolls meningkat. Artinya disaat suku bunga tinggi, ekonomi AS rebound. Ngapain AS akan turunkan suku bunga. Walau pertumbuhan ekonomi AS hanya 1,6% kuartal 1 tahun ini, EGP aja.


Bandingkan dengan Indonesia dimana PDB kuartal 1 tahun 2024 diatas angka 5%. Indikator angkatan kerja di Indonesia tidak valid. Datanya telat 3 bulan, itupun tidak database. Masih survey manual. Beda dengan AS yang update day by day dilaporkan setiap bulan. Maklum data base kependudukan nya sudah online terintegrasi. Jadi pasti valid. 



Nah di Indonesia kita hanya bisa tahu data objektif dari kurs rupiah yang terus depresiasi. Artinya fundamental ekonomi kita tidak cukup kuat menghadapi goncangan faktor eksternal. Pertumbuhan kredit turun. Artinya ekspansi dunia usaha menurun. Tentu daya serap tenaga kerja berkurang, bahkan ada yang terpaksa PHK. Pembelian kendaraan turun. Itu artinya kelas menengah sudah mulai bokek. Engga bisa lagi bergaya. Harga pangan naik. Itu artinya memenggal income mereka yang bergaji dibawah Rp. 5 juta/bulan. Mulai pusing emak emak mikirin uang belanja. Porsi pengeluaran akan otomatis turun. Pasar domestik drop. Padahal kontribusi belanja domestik diatas 50% pada PDB.


Kedua. Pemerintah selalu ngeles kalau dikatakan utang kita sangat besar. “ Ah rasio utang terhadap PDB kita terendah dibandingkan negara lain. Kita kan masih dibawah 40%. Jauh dibawah pagu utang terhadap PDB yang ditentukan UU. Aman terkendali. “ begitu kira kira kata mereka. Udah seperti buzzer ngomongnya. 




Utang itu keniscayaan kalau anda ingin berkembang. Apapun itu termasuk masalah personal. Karena lewat utang itu anda bisa mengeskalasi pertumbuhan diatas kebutuhan sehingga anda bisa surplus untuk lebih besar lagi tumbuhnya. Tetapi itu dengan syarat bila kewajiban yang timbul ( bunga) dari adanya utang itu tidak lebih 10% dari pendapatan anda. Kalau lebih dari , itu sudah pasti utang bukannya alat berkembang malah mempercepat anda tumbang.


Mari kita lihat data negara yang utang terhadap PDB tinggi namun smart mengelola utang.  Singapore, walau utang terhadap PBD sebesar 167,9% namun singapore bayar bunga setiap tahunnya hanya 0,3% dari penerimaan pajaknya. Jadi engga ada arti. Mengapa ? Singapore melarang negara berhutang untuk belanja rutin. APBN Singapore selalu surplus. Jadi Singapore tidak berhutang karena bokek atau defisit.  Lantas untuk apa ? untuk meningkatkan daya tahan ekonomi dan sekaligus hedging terhadap risiko faktor eksternal. Maklum mereka negara jasa yang ekonominya bergantung kepada luar.


Jepang walau utang terhadap PDB 261% tetapi pembayaran bunga 0 koma terhadap PDB. Bank central rate hanya 0,1%/tahun. Artinya walau utang besar,  bayar bunga tidak significant. Sama dengan China. Walau utang terhadap PDB diatas 300% namun pembayaran bunga tidak significant. Karena didominasi oleh local government financing vehicle (LGFV) yang skemanya walau utang negara namun tidak dijamin negara. Sistem bagi hasil.


Nah Indonesia walau rasio utang terhadap PDB masih dikisaran 39%. Namun untuk pembayaran bunga dan cicilan utang terhadap penerimaan pajak itu mencapai 47,4% ( rata rata tahun 2015-2022). Artinya dari Rp 100 pendapatan pajak, Rp. 40 bayar bunga dan cicilan.  ini sudah masuk dengan jebakan utang yang bukannya berkembang tapi hanya masalah waktu akan tumbang. Mengapa ? karena udah tidak rasional. Hampir 50% pendapatan habis untuk bayar bunga dan cicilan. Pasti akan gali lubang tutup lubang. 


Mengelola negara dan personal sama saja. Bayangkan anda punya gaji bulanan, 50% habis bayar bunga dan cicilan utang. Saya yakin anda bisa stress. Engga ada lagi kenyamanan di rumah tangga. Bangun pagi udah berat banget. Lihat muka bini udah engga ada gairahnya. Mengelola perusahaan juga sama. Kalau hampir setengah dari pendapatan untuk bayar bunga dan cicilan utang. Ya, tinggal tunggu kapan masuk PKPU ( Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ). Kan engga mungkin gali lobang tutup lobang terus. Jadi ukurannya bukan dari rasio utang tetapi likuiditas. Dan likuiditas itu bagus kalau untuk bayar bunga dan cicilan di bawah 10% dari pendapatan.

Monday, June 3, 2024

Rupiah loyo...

 



Segala upaya telah dilakukan BI untuk kembalikan Rupiah ke batas psikologis yaitu Rp. 15.000/USD. Seperti meningkatkan penjualan instrumen SRBI dan SVBI dengan rate khusus ( High rate). Hot money memang. Valas yang didapat dari SRBI dan SVBI tidak dibelanjakan. Reserve repo sifatnya.  Hanya memperkuat Cadev. Sebelumnya sudah menaikan BI rate. Sampai segitunya menjaga rupiah agar tidak terpuruk dalam. Namun nyatanya tetap saja rupiah melewati batas psikologis. Kini sudah diatas Rp. 16.000 ( Rp. 16220/USD 3/06).


Selalu alasan pemerintah dikemukakan karena faktor eksternal. Seakan kalau kalau ada masalah pada ekonomi dan moneter kita, itu melulu karena faktor eksternal. Dan lucunya kalau ekonomi membaik, itu karena faktor internal, bukan karena faktor eksternal akibat kenaikan harga komoditas ekspor. Selama ini memang informasi selalu bias. Wajar saja. Namanya pencitraan politik. Lantas apa penyebab sebenarnya.? Saya akan sampaikan penyebab Rupiah loyo secara sederhana.


Pertama.  Rupiah loyo karena supply valas yang bersumber dari  aktivitas perdagangan dan aliran modal, investasi drop. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I 2024 defisit USD6,0 miliar. Walau BI berusaha menyerap likuiditas dari pasar lewat SRBI, SVBIi lebih dari Rp. 500 triliun, namun tetap aja tidak berdampak signifikan terhadap penguatan rupiah. Pasar tidak melihat kebijakan mendasar yang bisa memperbaiki NPI. Itu hanya skema pompom aja.


Kedua. Walau cadangan devisa pada akhir Maret 2024 tercatat tetap tinggi sebesar USD 140,4 miliar, atau setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor. Masih di atas pagu internasional yang 3,2 bulan impor. Namun Transaksi berjalan pada triwulan I 2024, defisit USD2,2 miliar atau 0,6 persen dari PDB, lebih tinggi dibandingkan dengan defisit USD1,1 miliar atau 0,3 persen dari PDB pada triwulan IV 2023.  Tren defisit ini diperkirakan akan terus melebar akibat beban pembayaran utang dan pasar komoditas global yang suram.


Ketiga. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03%. Pemerintah berusaha menangkis penyebab deflasi karena daya beli turun “ "Enggak lah (deflasi karena daya beli lemah), ini karena fluktuasi harga, ini memang karena ada perubahan harga komoditas yang kita hitung dari keranjang inflasi," kata Kepala BPS, Jakarta, Senin (3/6/2024). Deflasi terjadi karena fluktuasi harga yang sifatnya temporer. Bukan karena pasokan barang lebih banyak akibat kegiatan produksi meningkat dibandingkan uang beredar.


Deflasi pada bulan Mei tidak mengindikasikan tren harga akan terus turun dan ekonomi membaik. Berdasarkan BPS, misal harga beras, secara year to year harga eceran naik 11,75 persen. Artinya tren kenaikan harga terus berlangsung dari tahun ke tahun. Selain beras, jangan tanya. Mana ada yang turun. Tren nya naik semua. Apa artinya? keadaan ekonomi dalam negeri tidak baik baik saja.


Kesimpulan. 

Ketergantungan valas dari ekspor terutama komoditas SDA, sangat rentan terhadap faktor eksternal. Dengan adanya penguatan mata uang USD akibat suku bunga the fed tinggi, akan cenderung membuat harga komoditas turun di pasar global. Dan ini akan menekan daya tahan cadev, yang terpaksa mencari sumber valas lewat hutang. Sementara likuiditas pasar uang  global ketat. Ongkos moneter akan semakin mahal. Likuiditas perbankan juga ketat akibat suku bunga the fed, yang diikuti naiknya BI rate. Belum ada tanda akan turun. Dunia usaha sulit lakukan ekspansi, yang berikutnya IHSG akan terancam drop. Memang masa depan rupiah suram. Apalagi dibayangi dengan defisit APBN diatas 2%.  Harus ada solusi tapi apa ? ruang politik tidak tersedia untuk solusi.

Tuesday, May 28, 2024

Tapera bagian dari Ponzi ?

 



Polemik Tapera.

Tahun 2020 saya menulis di Blog tentang “ Tapera dan Semangat Gotong Royong” Saya secara pribadi  setuju atas UU No. 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Untuk melaksanakan UU tersebut dibentuklah BP-Tapera berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Ini memang idealismenya semangat gotong royong. Namun yang jadi masalah adalah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 itu kemudian sekarang diubah menjadi PP No.21/2024, yang sifatnya sudah wajib seperti BPJS-TK. Kalau memang gotong royong sebagai bagian dari semangat UU tidak seharusnya diwajibkan. Ini sudah sama seperti pajak. Jangan jangan ini seperti apa kata OECD bahwa dana sosial security sebagai bagian dari pajak. Menjadi bagian dari dasar meningkatkan rasio pajak. 

Karena jujur kalau dihitung 3% potongan dari gaji sesuai Peraturan Pemerintah untuk tabungan perumahan, entah sampai kapan pekerja UMR dapatkan rumah. Ambil contoh skema KPR-BPJS, yang memberikan fasilitas kredit perumahan sebesar maksimal 500 juta, Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMO) sampai dengan Rp 150 juta dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) sampai dengan 200 juta. Fasilitas ini kerjasama dengan 2 Bank Himbara, yakni BTN dan BNI serta BPD. Walau prosedur nya mudah, tetap sulit diakses oleh buruh yang tidak punya rekening tabungan di bank dan gaji dibawah Rp. 7 juta sebulan.


Yang jelas skema KPR-BPJS-TK sama saja dengan KPR Rumah Murah bersubsidi bunga atau program rumah murah DP 0% DKI. Padahal sesuai dengan PP No.55/2015 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 30% bisa digunakan untuk Manfaat Layanan Tambahan (MLT) seperti pengadaan rumah. Faktanya sampai dengan tahun 2023 akumulasi dana BPJS-TK yang diinvestasikan mencapai Rp708,98 Triliun. Uang itu 65% mengalir ke SBN. Sisanya pada saham, reksadana, deposito dan Investasi langsung.


Nah dengan adanya PP No.21/2024,  beban pungutan kepada pemberi kerja akan bertambah. Padahal pungutan sebelumnya sudah mencapai sekitar 20% dari upah pekerja, yaitu BPJS Kesehata  4% dari upah.. Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja untuk dana jaminan hari tua 3,7% dari upah, jaminan kecelakaan kerja 0,24-1,74% dari upah, jaminan kematian 0,3% dari upah, jaminan pensiun 2% dari upah, cadangan pesangon 8%. 


" Nambah dah lembaga Fund Raising selain BPJS-TK. Jangan jangan akumulasi dana BPJS Tenaga kerja sebesar itu udah engga ada. Atau sebagian udah jadi aset busuk berupa saham korporat yang dead duck dan sebagian lagi kena lock di SBN . Makanya pemerintah buat lagi skema baru lewat badan baru atau BP-Tepera dan karena itu lupa dech asset pekerja yang ada di BPJS-TK. Ya semacam ponzi.” Kata teman.


Saya tidak bisa paranoid seperti teman. Namun data Laporan periode Agustus-September 2020 saja, unrealized loss pada portofolio saham BPJS-TK diperkirakan Rp43 triliun. Apa itu unrealized loss. Kerugian karena jatuhnya nilai saham yang dikelola. Namun belum dicatat sebagai kerugian. Karena belum dijual ( Cut Loss). Sekarang tahun 2024, mungkin jumlah unrealized loss lebih besar akibat saham berjatuhan karena taper tantrum dan krisis global akibat era suku bunga tinggi.


Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebutkan peraturan terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan tren tabungan di bawah Rp100 juta. “Jelas pasti pengaruh. Jadi disposable income-nya (pendapatan yang siap dibelanjakan) kan akan turun. Seandainya bisa akses uang itu nanti pun masih nanti. Yang jelas konsumsi mereka sekarang akan terpengaruh,” kata Purbaya Yudhi Sadewa Ketua Dewan Komisioner LPS. Lengkaplah derita pekerja. Semua karena pemerintah perlu jual SBN dengan mudah. Konglomerat perlu dana mudah  dan murah lewat bursa dan Bank dapat likuiditas dengan bunga murah. ***


Skema Tapera.

Dalam skema ini ada tiga tahapan yaitu pengerahan dana, pemupukan dana, serta pemanfaatan dana.  Ada  empat  pihak yang terlibat dalam skema financing Tapera ini. Yaitu BP-Tapera, Bank Custodian, Manajer Investasi dan Peserta. Dengan 4 pihak terkait dalam skema Tapera itu, memang tujuan akumulasi dana Tapera itu untuk investasi pada surat berharga yang bisa mendatangkan yield. Aturan portofolio tentu mengacu kepada OJK. Karenanya akadnya adalah Syariah atau bagi hasil.Kalau untung ya Happy. Kalau rugi ya  wassalam. Mari saya jelaskan peran masing masing pihak.


BP-Tapera. BP Tapera hanya akan menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai regulator. Mereka berhak menentukan Pekerja Mandiri yang wajib jadi peserta Tapera. Mereka berhak menentukan lembaga yang akan bertugas sebagai bank kustodian dan manajer investasi. Mereka juga mengatur portofolio investasi. Walau Pekerja atau Pemberi Kerja adalah financial resource, namun mereka tidak punya posisi dalam komite Tapera.  Jadi sulit terjamin transparansi. 


Bank Custodian. Adalah bank atau lembaga pembiayaan. Tugas  mereka menerima setoran dana dari Peserta Tapera. Khusus untuk Pekerja Formal, yang setor pemberi kerja. Untuk Pekerja Mandiri ( Informal ) bisa disetor sendiri oleh peserta. Bank Kustodi mencatat dan membuat laporan atas jumlah simpanan yang masuk dari peserta. Dan melaksanakan perintah dari BP-Tapera.


Manager Investasi. Adalah perusahaan sekuritas yang tugasnya melaksanakan investasi pada surat berharga yang sudah ditentukan oleh BP-Tapera dan mengelola portofolio investasi,  bisa dalam bentuk saham, SBN dan Deposito. BP-Tapera bisa menunjuk lebih dari 1 manajer investasi.


Peserta. Dalam PP  25 /2020 dan PP No.21/2024, Peserta adalah yaitu Pegawai Formal dan Pekerja Mandiri ( informal). Kalau dalam PP No. 25 /2020 mengenai Pekerja Mandiri wewenang ada pada menteri Tenaga Kerja. Namun dalam PP 21/2024 diatur oleh BP-Tapera. Jadi khusus Pekerja Mandiri, PP memberikan mandat kepada BP-Tapera untuk mengatur. Mengapa ? Ini cuan gede banget. Bayangin aja data BPS per Februari 2023  sebanyak 83,34 juta orang. Kalaulah misal 50 % nya punya penghasilan Rp 5 juta. Kena 3%.  Tapera per orang Rp. 150.000/bulan. Kalikan dengan 50 juta. itu sama dengan Rp. 7,5 triliun atau setahun Rp. 90 triliun. Besar banget potensi penerimaan pooling fund.


Siapa saja Pekerja Mandiri itu ? Mereka itu mulai dari pekerja kontrak, pekerja rumah tangga, pekerja mandiri (petani dan nelayan), pekerja seni, juru parkir, pemandu wisata, Waitress cafe, Pemandu lagu Karaoke, Tukang pijat, tenaga pendidikan di pesantren, pedagang kaki lima, hingga pekerja kemitraan (ojek online) dan lain lain. Kalau penghasilan mereka sebulan kurang dari UMR ya tidak wajib. Kalau diatas UMR wajib. Karena dasarnya  PP maka yang tidak melaporkan atau mendaftarkan  penghasilannya, BP-Tapera pasti punya hak memberikan sanksi. Maklum mereka regulator. Inilah beda antara PP 21/2024 yang mengubah PP 25/2020. Jadi peran BP-Tapera setelah ada PP. No.21/2024 lebih efektif daripada sebelumnya pada PP 25/2020.


Kesimpulannya.

Skema pembiayaan tidak link dengan housing development program. Padahal dalam UUD 45, perumahan rakyat merupakan tanggung jawab negara. Selama ini untuk mengatasi masalah perumahan, Negara serahkan ke mekanisme pasar aja. Lucunya developer dan bank dapat  Insentif dari negara, namun komitmen sosial tidak tercapai. Mengapa? Dari tahun ke tahun harga rumah cepat naik. Karena bahan bangunan naik. Harga tanah juga naik. Belum lagi ongkos rente juga semakin gila. Sehingga pada akhirnya pasar kelas bawah tidak lagi bisa diserap pasar. Yang bisa dijangkau hanyalah pasar kelas menengah dan atas.  


Proses kredit kepemilikan rumah, renovasi rumah, dilakukan secara bankable lewat perbankan atau lembaga pembiayaan sesuai aturan BI dan OJK. Peserta akan dapat subsidi bunga. Itu aja fasilitasnya. Sebelum lunas, rumah itu tetap dijadikan jaminan ( collateral). Engga mampu angsur ya disita. Skema Tapera tidak mungkin bisa menjangkau mereka yang punya upah atau penghasilan UMR. Apalagi kenaikan harga rumah lebih cepat daripada kenaikan UMR. Hampir tidak mungkin mereka bisa melewati proses bankable KPR. Pada akhirnya Tapera itu hanya untuk tujuan menambahkan likuiditas murah bagi perbankan, korporat dan negara.

Sunday, May 26, 2024

Diktator bisnis semikonduktor

 



Sebelum tahun 1980 an, industri semikonduktor terintegrasi secara vertikal. Perusahaan semikonduktor memiliki dan mengoperasikan fasilitas fabrikasi wafer silikon mereka sendiri dan mengembangkan teknologi proses mereka sendiri untuk pembuatan chip mereka. Perusahaan perusahaan ini juga melakukan perakitan dan pengujian chip mereka sendiri. Tahun 1973 Indonesia pernah ada pabrik semikonduktor. Pabrik ini PMA, investasi dua perusahaan multinasional Amerika Serikat yaitu Fairchild Semiconductors dan National Semiconductors. 


Namun tahun 1985, PMA ini hengkang ke Malaysia. Sejak saat itu sampai kini, manufaktur semikonduktor Indonesia kalah dengan Malaysia. Bahkan Indonesia menjadi pengimpor semikonduktor. Setelah itu bisnis model semikonduktor berkembang.Tidak lagi terintegrasi. Terpecah pecah dalam bentuk global supply chain. Saat sekarang bisnis model terdiri dari Fabless (Chip Design), Foundry (Chip Fabrication), IDM (Chip Design & Fabrication), dan OSAT (Assembly & Test).


Fabless, khusus Chip design. Ini kekuatannya ada pada R&D dalam hal material dan sistem. Pemain utama dalam bidang ini sebagian besar perusahaan AS. Diantaranya adalah Qualcomm, Broadcom, Nvidia, AMD (Advanced Micro Devices) dan Media Tech ( Taiwan). Mereka tidak melakukan pabrikasi. Yang melakukan fabrikasi adalah  pihak lain yang mereka tunjuk sebagai outsourcing atau disebut Foundry. Mereka inilah diktator dalam bisnis semikonduktor. Karena ini bisnis high tech yang berkaitan dengan paten teknologi, tentu penentuan out sourcing sifatnya udah politik.


Dalam skema investasi. Para Foundry menentukan sendiri supply chain yang akan jadi basis produksi. Kualifikasi untuk jadi mitra mereka sangat ketat. Bahkan Foundry bukan hanya fabrikasi tetapi juga melakukan Chip Design & Fabrication sekaligus. Ya, design sesuai dengan hasil riset dari principal, Fabless. Saat sekarang ada 5 top player dunia dalam bidang Foundry, yaitu TSMC ( Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ), Samsung, United Microelectronics Corporation ( UMC ), GlobalFoundries, Semiconductor Manufacturing International Corporation ( China).


Para foundry juga menentukan siapa yang qualified jadi mitra outsourcing OSAT ( Outsourced Semiconductor Assembly and Test). Saat sekarang top player OSAT adalah Walton Advanced Engineering, Amkor, TSHT, Chipbond, Signetics, Powertech Technology Inc, JECT, Hana Micron, Unisem, ChipMOS, UTAC, TFME, ASE Group, KYEC, SPIL. Tidak ada nama perusahaan Indonesia di daftar itu. 


Microchip dibutuhkan hampir di mana-mana. Mereka adalah jantung dari perangkat yang kita gunakan sebagai manusia modern seperti untuk bekerja, hiburan, bepergian, dan banyak lagi. Tanpa microchip tidak mungkin ada smartphone, smart car, AI, Robot, Navigasi pesawat dan kapal, MRI dan lain lain. Begitu penting dan strategisnya teknologi ini. Makanya perkembangannya yang cepat terhambat oleh faktor geopolitik antara China dan AS. Belum lagi ini bisnis high risk tapi high yield. Sebagian besar dana investasi berasal dari hedge fund yang terikat dengan  ESG dan banyak lagi faktor lainnya. Memang sophisticated 


Kalau indonesia ingin menjadi bagian dari supply chain industri microchip, yang pertama dulu harus dilakukan adalah reformasi tata niaga dengan menghapus rente dan kemudian, kurangi korupsi lewat penegakan hukum dan tentu harus perkuat R&D.  Tanpa itu jangan kaget bila Singapore dan Malaysia tetap menjadi pilihan utama bagi Foundry.