Kebohongan dan kebingungan dalam narasi

 

Pernyataan optimistis bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menembus level 10.000 pada 2026—yang disampaikan Menteri Keuangan dan dilaporkan luas oleh media—perlu dibaca dengan hati-hati. Pernyataan tersebut menekankan kekuatan fundamental ekonomi, ekspektasi pertumbuhan laba emiten, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter sebagai penopang pasar.

Secara komunikatif, ini adalah narasi stabilisasi. Dalam situasi volatilitas—termasuk ketika terjadi trading halt—pesan seperti ini lazim digunakan untuk menenangkan pasar dan publik. Bahwa gejolak bersifat sementara dan fondasi ekonomi tetap kokoh. Namun, di pasar modal, narasi tidak berdiri sendiri. Ia selalu diuji oleh struktur, aturan, dan perilaku pelaku pasar.

Masalahnya bukan pada optimisme itu sendiri, melainkan pada ketegangan antara narasi dan realitas struktural—khususnya terkait free float efektif dan transparansi kepemilikan. Selama isu ini tidak diselesaikan secara tegas, kenaikan indeks berisiko ditafsirkan sebagai hasil distorsi likuiditas, bukan refleksi permintaan pasar yang sehat. Dalam konteks ini, optimisme IHSG berpotensi dibaca pasar global sebagai upaya membeli waktu (buying time), bukan bukti reformasi. Investor institusional internasional—termasuk penyedia indeks—lebih menilai kualitas pasar daripada target angka indeks.

Pergantian pimpinan otoritas pasar modal sering disederhanakan sebagai hasil tekanan politik. Namun pembacaan yang lebih masuk akal adalah dilema kebijakan. Reformasi struktural pasar modal membawa konsekuensi jangka pendek yang menyakitkan, sementara stabilisasi jangka pendek membutuhkan kompromi.

Fakta bahwa setelah pergantian kepemimpinan OJK dan BEI, kebijakan yang muncul justru memberi masa transisi tambahan bagi emiten untuk memenuhi ketentuan free float menunjukkan adanya resistensi struktural, bukan sekadar persoalan individu. Di titik ini, proses dialog dengan penyedia indeks global menjadi sulit, karena standar mereka relatif konsisten dan berbasis aturan, bukan negosiasi politis.

Ketika pasar modal terlalu lama ditopang oleh kebijakan stabilisasi, muncul risiko yang lebih serius: state capture—bukan dalam arti tuduhan kriminal, melainkan sebagai kondisi di mana kebijakan publik tersandera oleh kebutuhan menjaga stabilitas kelompok ekonomi tertentu. Dalam sistem keuangan yang terintegrasi, penurunan tajam harga saham berpotensi berdampak pada kualitas aset perbankan, stabilitas lembaga keuangan, dan nilai tukar.  Karena itu, menahan koreksi menjadi pilihan rasional jangka pendek. Namun pilihan ini datang dengan biaya: distorsi harga, penundaan penyesuaian, dan membesarnya risiko akumulatif.

Pasar modal selalu menjadi cermin bagaimana ekonomi dikelola. Ia sensitif terhadap transparansi, kepastian aturan, dan konsistensi kebijakan. Jika stabilitas dicapai terutama melalui narasi dan penundaan reformasi, maka pasar tidak sedang diperkuat—ia sedang dibius. Masalahnya bukan apakah koreksi akan terjadi, melainkan kapan dan seberapa besar. Semakin lama koreksi ditunda, semakin mahal biayanya, dan semakin panjang proses pemulihan ketika penyesuaian akhirnya tidak terelakkan.

Penutup

Optimisme adalah alat komunikasi yang sah. Tetapi optimisme tanpa reformasi struktural hanya menunda penilaian pasar. Dalam ekonomi, waktu yang dibeli tanpa perbaikan sering kali berubah menjadi utang risiko. IHSG bukan sekadar angka. Ia adalah refleksi dari kualitas tata kelola. Dan pada akhirnya, pasar global tidak menghukum narasi—mereka menghukum struktur yang rapuh.

Misteri kapital dan Moral Hazard

 

Pada mulanya, harta adalah sesuatu yang sederhana dan jujur: sebidang tanah, sekumpulan ternak, ladang yang bisa ditanami, air yang bisa diminum. Dari harta itu manusia hidup—menghidupi diri, keluarga, dan komunitasnya. Harta memiliki fungsi yang nyata. Ia ada karena disentuh, dirawat, dan dipakai. Nilainya melekat pada kegunaannya.

Namun manusia bertambah, kebutuhan meningkat, dan kompetisi tak terelakkan. Pada titik itu, harta perlahan kehilangan wujudnya. Ia tidak lagi semata tanah atau ternak, melainkan dokumen—selembar kertas yang dilegitimasi oleh negara. Bukan karena kertas itu bernilai, tetapi karena negara menyatakan ini sah.

Ketika dokumen itu dilampirkan dengan izin ini dan itu, ia menjelma menjadi aset finansial. Ketika disertai project feasibility study, proyeksi arus kas, dan asumsi pertumbuhan, ia berubah menjadi akses terhadap modal. Harta tidak lagi dijual, ia digadaikan. Bukan untuk dilepas, tetapi untuk direproduksi. Di sinilah kapital menemukan mukjizatnya.

Uang hasil gadai itu berputar dalam kegiatan ekonomi, menghasilkan laba, lalu digunakan untuk membeli harta lagi. Namun harta yang baru ini pun tidak lagi diukur dari harga perolehan, melainkan dari nilai masa depan yang diproyeksikan oleh analisis keuangan. Nilainya menjadi imajiner—bergantung pada asumsi, diskonto, dan narasi. Harta tidak lagi berakar pada apa yang ada, melainkan pada apa yang dipercaya akan ada.

Maka lahirlah selembar dokumen bernama saham. Negara membuka pintu selebar-lebarnya agar harta dalam bentuk dokumen ini berkembang tanpa batas melalui pasar modal dan pasar uang. Namun di titik inilah godaan terbesar muncul. Free float—yang seharusnya menjadi mekanisme keadilan dan keterbukaan pasar—kerap direkayasa secara administratif dan struktural. Saham dilepas ke publik dalam porsi minimal agar likuiditas tampak ada, sementara kendali tetap terkonsentrasi pada segelintir pihak.

Harga saham kemudian digerakkan, bukan oleh kinerja usaha yang riil, melainkan oleh pengaturan suplai, narasi pertumbuhan, dan transaksi berulang antar pihak terafiliasi. Ketika harga berhasil didorong naik, kapitalisasi pasar melonjak. Di atas kertas, perusahaan tampak besar, sehat, dan kredibel.

Saham yang sama lalu digunakan sebagai underlying untuk menerbitkan obligasi, melakukan REPO, atau menjadi dasar kelayakan memperoleh pinjaman dari perbankan. Kredit bank konvensional terus digali, bukan karena kekuatan arus kas, tetapi karena neraca yang tampak indah dan valuasi pasar yang dipoles. Tujuannya satu: agar harta terus berlipat—bukan lewat kerja dan produktivitas, melainkan lewat struktur dan rekayasa kepercayaan.

Di sinilah moral hazard bekerja secara sunyi. Risiko tidak lagi ditanggung oleh mereka yang mengendalikan, melainkan dipindahkan. Dipindahkan ke publik pemegang saham minoritas, ke sistem perbankan yang menyalurkan kredit berdasarkan nilai pasar semu, dan pada akhirnya ke negara sebagai penyangga terakhir stabilitas. Ketika harga jatuh, likuiditas mengering, atau utang gagal dibayar, kerugian tidak lagi bersifat privat. Ia menjadi masalah publik—ditanggung oleh investor ritel, lembaga keuangan, dan negara yang dipaksa hadir agar sistem tidak runtuh.

Negara sendiri tidak sepenuhnya berbeda. Untuk menjaga rasio utang terhadap PDB, pemerintah menaikkan PDB. Caranya dengan mengubah potensi menjadi aset. Sumber daya alam yang tadinya hanya berada di perut bumi diberi izin eksploitasi agar berubah menjadi nilai finansial. Jika itu belum cukup, aset negara direvaluasi. Angka PDB melonjak. Negara kembali “layak” berutang—meski APBN defisit dan beban akhirnya tetap jatuh ke rakyat. 

Di atas kertas, semuanya sah.Di neraca, semuanya tampak rasional. Namun mukjizat kapital ini menyimpan bahaya yang lebih dalam: korupsi jiwa. Karena ketika izin, konsesi, dan dokumen negara berubah menjadi jimat penarik modal, akses terhadap kekayaan tidak lagi ditentukan oleh kerja, inovasi, atau kebermanfaatan sosial, melainkan oleh kedekatan dengan meja perizinan. Mereka yang mampu membayar, menyuap, atau berkolusi akan selalu selangkah lebih maju. Yang lain tertinggal, bukan karena malas, tetapi karena tidak pernah diundang ke ruang legitimasi.

Maka yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin tersisih dari kompetisi. Ketidakadilan sumber daya lahir bukan dari kelangkaan, melainkan dari monopoli legitimasi. Di titik inilah ekonomi berjumpa dengan spiritualitas. Karena pada hakikatnya, harta adalah amanah. Ia bukan sekadar angka di neraca, melainkan titipan yang membawa konsekuensi moral. Pasar boleh bebas, tetapi tidak boleh tanpa batas. Kebebasan tanpa etika hanya akan melahirkan kecerdikan tanpa kebijaksanaan.

Keadilan bukan berarti menolak kapital, tetapi memastikan bahwa kapital tidak tumbuh dengan memindahkan risiko kepada mereka yang paling lemah. Etika pasar bukan untuk memperlambat pertumbuhan, melainkan untuk menjaga agar pertumbuhan tidak merusak martabat manusia. Ketika harta sepenuhnya terlepas dari kerja nyata, dari tanggung jawab sosial, dan dari kesadaran batin, kapital berhenti menjadi alat. Ia berubah menjadi tujuan. Dan saat itulah manusia—baik penguasa maupun pelaku pasar—kehilangan kompasnya.

Pasar yang sehat membutuhkan lebih dari regulasi. Ia membutuhkan kesadaran amanah: bahwa tidak semua yang sah itu adil, dan tidak semua yang legal itu bermoral. Di sanalah batas etika pasar seharusnya ditarik—bukan oleh angka, tetapi oleh nurani.

Free Float, MSCI, dan Dinamika Short di BEI

 

Sebagian pihak mempertanyakan objektivitas MSCI, dengan alasan struktur kepemilikannya yang mencakup manajer aset besar seperti BlackRock dan Vanguard. Secara faktual, memang terdapat keterkaitan kepemilikan dan klien institusional berskala global. Namun suka atau tidak, isu free float yang disorot MSCI bukan hoaks, bukan sekadar perdebatan metodologi indeks. Ia adalah stress test struktural atas likuiditas riil dan tradabilitas efektif pasar saham Indonesia.

MSCI menilai bukan hanya angka nominal free float, melainkan effective tradability—seberapa besar porsi saham yang benar-benar tersedia dan aktif diperdagangkan tanpa hambatan afiliasi, pembatasan ekonomi, atau konsentrasi kepemilikan. Dalam konteks ini, penilaian MSCI telah lama menjadi rule book bagi dana pasif dan investor institusional global. Fakta ini diakui luas oleh pelaku pasar.

Di Mana Peluang Dibaca Pasar Global.

Bahwa ada pihak yang memanfaatkan dinamika ini untuk mencari keuntungan adalah realitas pasar, bukan konspirasi. Terutama di emerging market seperti Indonesia, yang secara struktural memiliki kepemilikan saham terkonsentrasi, free float efektif rendah, dan market depth yang dangkal. 

Karakteristik ini membuat pasar rentan terhadap strategi event-driven dan global macro. Ketika MSCI mempertanyakan free float, pasar langsung mendiskon risiko forced selling—bukan karena keputusan sudah terjadi, melainkan karena probabilitasnya meningkat. Di titik ini, pelaku hedge fund membaca peluang.

Bagaimana Posisi Short Dibangun.

MSCI telah menyampaikan sinyal sejak Maret dan September 2025, di tengah euforia pasar dan penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pelaku hedge fund tidak menunggu keputusan resmi. Mereka price-in probability. Strategi yang lazim muncul antara lain adalah short exposure pada saham berisiko penurunan bobot indeks. Index/ETF proxy short untuk menangkap beta pasar. Long volatility (melalui opsi) karena free float tipis memperbesar price impact. Front-running passive flows, mengantisipasi potensi jual paksa dana indeks.

Dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, downside convexity pasar menjadi tinggi. Arus jual kecil dapat memicu penurunan harga yang tidak proporsional. Bagi strategi short, ini adalah playground yang ideal.

Artinya Apa ?

Dalam setiap episode kejatuhan bursa yang dipicu oleh risiko struktural dan sinyal global yang telah terbaca lebih awal, satu pihak hampir selalu berada di sisi yang benar dari perdagangan adalah pengelola  hedge fund atau trader tekhnikal. Bukan karena mereka “menjatuhkan pasar”, melainkan karena model bisnis mereka memang dirancang untuk memonetisasi dislokasi. 

Ketika pasar masih berada dalam euforia, hedge fund telah memperdagangkan probabilitas, bukan keputusan resmi, membangun short exposure pada titik likuiditas rapuh, memposisikan diri long volatility saat volatilitas masih murah, dan mendahului arus jual paksa dari dana pasif. Ketika koreksi akhirnya terjadi, kejatuhan harga bukan lagi risiko, melainkan realisasi skenario dasar.

Sebaliknya, pelaku domestik—terutama investor jangka panjang yang terikat regulasi dan narasi stabilisasi—baru bergerak setelah harga jatuh, sering kali sebagai buyer of last resort. Pada titik itu, distribusi keuntungan sudah selesai. Hedge fund menutup posisi dengan laba, sementara risiko berpindah ke institusi penyangga.

Ilusi Likuiditas dan Validasi Risiko.

Selama bertahun-tahun, pasar modal Indonesia hidup dari liquidity illusion—harga tampak stabil karena saham jarang berpindah tangan, bukan karena likuiditas dalam. Begitu narasi global menguji, likuiditas menghilang. Artinya, MSCI tidak menciptakan masalah. Ia memvalidasi risiko yang selama ini diabaikan.

Nah, upaya pemerintah menaikkan batas investasi dana pensiun dan asuransi dapat memberi bid jangka pendek, tetapi tidak mengubah fakta struktural. Tanpa perbaikan free float efektif, transparansi beneficial ownership, dan konsistensi governance, kebijakan tersebut berisiko menjadikan institusi domestik sebagai counter-cyclical buyer of last resort—menahan harga, bukan memperbaiki pasar.

Implikasi Pasar

Volatilitas akan bertahan selama ketidakpastian status indeks berlanjut. Short-covering rally mungkin terjadi jika ada klarifikasi kebijakan yang kuat, namun sustainability-nya dipertanyakan. Foreign risk premium sulit turun tanpa reformasi struktural. Arus institusional domestik berpotensi terserap untuk menutup outflows, bukan menciptakan re-rating.

Bottom Line

Isu MSCI adalah wake-up call, bukan plot tersembunyi. Pelaku hedge fund tidak menciptakan masalah; mereka sekadar mengeksekusi peluang yang dibuka oleh struktur pasar yang belum matang. Selama free float masih bersifat kosmetik dan likuiditas lebih banyak bersandar pada stabilitas harga ketimbang kedalaman transaksi, narasi global akan terus memiliki daya tekan. Dalam kondisi seperti itu, strategi short hampir selalu bergerak lebih cepat daripada kebijakan penyangga. Pasar yang kuat bukan pasar yang disangga ketika jatuh, melainkan pasar yang tidak mudah dijatuhkan sejak awal.

Dalam kerangka ini, mundurnya pimpinan Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat dibaca sebagai refleksi dilema kebijakan yang serius. Bukan semata persoalan personal atau administratif, melainkan kemungkinan penolakan terhadap pendekatan stabilisasi likuiditas jangka pendek—melalui keterlibatan entitas negara seperti Danantara serta perluasan peran asuransi dan dana pensiun—yang berisiko menunda, bahkan mengabaikan, perbaikan struktural pasar saham Indonesia.

Tanpa reformasi mendasar pada free float efektif, transparansi kepemilikan, dan disiplin tata kelola, intervensi likuiditas hanya akan menenangkan permukaan—sementara kerentanan sistemik tetap utuh di bawahnya.

Moral Hazard Pasar modal

 

Ketika harga saham Bank Central Asia (BBCA) tertekan dan manajemen merespons dengan rencana buyback senilai Rp5 triliun, publik ritel cenderung membacanya sebagai confidence signal. Sebuah pesan implisit bahwa manajemen percaya pada fundamental dan menilai saham berada di bawah nilai wajarnya. Namun pasar—terutama investor asing—membaca peristiwa yang sama dengan kacamata yang jauh lebih dingin. Dalam banyak siklus krisis keuangan, buyback justru kerap muncul bukan sebagai simbol kekuatan, melainkan sebagai respons terhadap narasi fundamental yang mulai retak, meski belum tercermin dalam laporan keuangan.

Di atas kertas, neraca BBCA tampak nyaris tanpa cela: Capital Adequacy Ratio tinggi, NPL gross rendah, laba konsisten, dan likuiditas kuat. Tetapi pasar modal tidak hidup dari laporan tahunan. Pasar hidup dari apa yang belum diakui di neraca.

Dalam sejarah pasar modal Indonesia, praktik kredit berbasis market capitalization (marcap) bukanlah hal baru. Skemanya sederhana namun sarat risiko: kredit diberikan dengan underlying saham. Selama harga saham naik—atau setidaknya dijaga tetap tinggi—risiko tampak kecil secara statistik.

Masalah muncul ketika IHSG atau sektor tertentu terkoreksi. Nilai jaminan turun. Kredit tersebut belum macet secara akuntansi, tetapi sudah rapuh secara ekonomi. Karena menurut PSAK, kredit masih diklasifikasikan performing dan dapat direstrukturisasi secara senyap. Risiko tidak menghilang—ia hanya ditunda. Investor asing memahami ini dengan sangat baik. Sikap mereka sederhana namun tegas, “Kami percaya banknya kuat. Kami hanya tidak yakin semua kreditnya benar-benar sehat.”

Keraguan itu bukan paranoia. Ia berakar pada kerangka Basel III yang mendorong bank bersikap sangat hati-hati dalam mengakui masalah lebih awal. Ironisnya, ketika sebuah bank terlihat terlalu stabil di tengah perlambatan ekonomi, pasar justru mulai curiga. Investor asing tidak menunggu laporan NPL melonjak, CKPN membengkak, atau ROA tergerus. Mereka membaca sinyal lebih dini. Apa sinyal itu? Perlambatan kredit produktif, dominasi kredit konsumsi dan pasar modal, serta tekanan likuiditas pada debitur non-riil. Ini bukan soal PSAK. Ini soal expected loss yang belum diakui. Karena itu, asing menjual sebelum krisis tercatat—bukan sesudahnya.

Secara teknis, buyback memang dapat menopang EPS, mengurangi free float, dan menenangkan investor ritel. Namun buyback bekerja pada harga, bukan pada risiko. Ia tidak membersihkan kredit berbasis marcap. Tidak meningkatkan kualitas debitur sektor riil. Tidak mengubah struktur pertumbuhan kredit. Dengan kata lain, buyback adalah analgesik pasar, bukan terapi struktural.

Kasus BBCA menjadi kontras yang tidak bisa diabaikan. Kita semua tahu BBCA adalah bank paling prudent, paling disiplin, dan sahamnya diperlakukan sebagai premium asset. Jika bank sekelas ini saja mulai ditinggalkan investor asing, maka kondisi bank lain—terutama bank-bank BUMN—patut dipertanyakan dengan jauh lebih serius. Di titik ini, persoalannya bukan lagi sentimen sesaat. Ini sinyal sistemik. Terlalu berbahaya untuk terus bermain-main dengan narasi. Too risky and too dangerous for the safety of the nation’s economic system.

Peringatan dari MSCI seharusnya disikapi dengan kedewasaan institusional. Jadikan ia titik awal untuk pembenahan yang jujur dan struktural, bukan alasan untuk merekayasa solusi instan—misalnya dengan mengubah undang-undang atau mengintervensi dana pensiun seperti BPJS Ketenagakerjaan demi menaikkan free float secara artifisial. Negara tidak boleh memaksa pasar. Intervensi semacam itu hanya menciptakan moral hazard, memperburuk perilaku spekulatif, dan pada akhirnya menghancurkan kepercayaan—bukan hanya pada pasar modal, tetapi pada negara itu sendiri.

Pasar modal yang sehat tidak lahir dari kosmetika harga. Ia lahir dari transparansi, disiplin pengakuan risiko, dan keberanian membersihkan distorsi kredit. Transparansi harus menjadi standar kepatuhan yang tidak bisa ditawar. Jika pasar modal kita sehat, sistem keuangan akan ikut sehat. Dan hanya dengan fondasi itu, mesin ekonomi dapat bergerak secara berkelanjutan—tanpa harus disangga oleh narasi yang rapuh. Enough is enough.

IHSG dan Kepercayaan yang Bocor

 

Ada masa ketika kenaikan indeks justru menuntut kehati-hatian. IHSG bergerak hijau, headline optimistis beredar, grafik tampak meyakinkan. Namun di balik layar, pasar terasa sempit—seperti aula besar yang hanya diisi oleh beberapa suara yang sama. Kenaikan ini bukan digerakkan oleh partisipasi luas, melainkan oleh konsentrasi. Sekitar sepuluh emiten besar menopang keseluruhan cerita. Secara teknis sah. Secara struktural, rapuh. Pasar yang sehat bergerak karena banyak tangan; pasar yang rapuh bergerak karena sedikit kendali. Masalahnya menjadi lebih serius ketika konsentrasi itu bertemu dengan ketidaktransparanan yang berlapis.

Lapisan pertama adalah free float yang terlihat, tapi tak benar-benar ada. Di prospektus, angkanya cukup. Di laporan, terlihat patuh. Namun di pasar, saham nyaris tak bergerak kecuali oleh tangan yang sama. Likuiditas ada di atas kertas, tetapi tidak hadir sebagai ruang transaksi publik yang hidup. Ia seperti kolam yang tampak luas, namun airnya hanya setinggi mata kaki—cukup untuk dilihat, tidak cukup untuk berenang.

Lapisan kedua adalah siapa yang sebenarnya bertransaksi. Volume tampak besar, tetapi berputar di lingkaran sempit. Afiliasi ke afiliasi. Crossing yang sah secara administratif, namun menutup mata publik dari siapa lawan transaksinya. Ini tidak selalu melanggar aturan, tetapi ia mengaburkan fungsi paling dasar pasar: price discovery. Harga terbentuk, tetapi bukan oleh interaksi luas antara pembeli dan penjual independen.

Lapisan ketiga adalah kepemilikan pengendali yang tidak sepenuhnya terbaca. Nama di layar satu, jaringan di belakangnya banyak. SPV, nominee, perjanjian privat. Semua legal. Namun ketika krisis datang, investor global tidak tahu siapa yang benar-benar memegang kendali. Pasar pun kehilangan satu hal yang paling ia butuhkan saat genting: kejelasan tanggung jawab.

Lapisan keempat adalah komunikasi regulator yang lebih banyak narasi daripada verifikasi. Rilis optimistis datang lebih cepat daripada data rinci. Penjelasan bersifat umum, bukan pengujian spesifik. Padahal pasar global tidak hidup dari janji, melainkan dari bukti yang bisa diuji ulang. Waktu berjalan, sementara ketidakpastian dibiarkan menggantung.

Lapisan kelima—dan yang paling berbahaya—adalah keyakinan bahwa reputasi bisa dinegosiasikan. Ada perasaan lama bahwa selama indeks naik dan headline positif, semuanya akan baik-baik saja. Padahal lembaga global tidak menilai cerita. Mereka menilai struktur. Di titik inilah pasar global mulai bereaksi. Bukan dengan pidato, melainkan dengan mekanisme. MSCI tidak bertindak sebagai aktor politik. Ia adalah mesin reputasi. Indeksnya dipakai oleh dana pasif dan aktif bernilai triliunan dolar. Peringatan sejak Oktober terkait free float dan akses pasar bukan intervensi—melainkan cermin. 

Namun ada satu realitas domestik yang sering diabaikan, dan justru membuat perbaikan struktural terasa menakutkan: kemiskinan literasi finansial dan keterbatasan kapasitas investor ritel. Selama ini, kenaikan indeks sangat bergantung pada investor institusi—asing maupun domestik—yang memiliki kapasitas modal besar, horizon investasi panjang, dan kemampuan menyerap likuiditas saat free float benar-benar dilepas ke pasar. Ketika free float dibuat transparan dan riil, konsekuensinya jelas: saham harus benar-benar beredar, likuiditas harus benar-benar diserap, dan harga harus benar-benar dibentuk oleh pasar. Di sinilah masalah muncul.

Investor ritel Indonesia—dengan literasi finansial yang masih rendah dan daya beli terbatas—tidak memiliki kapasitas untuk menggantikan peran investor institusi secara struktural. Mereka aktif, tetapi dangkal. Banyak, tetapi kecil. Responsif terhadap euforia, rapuh terhadap volatilitas. Akibatnya, ada ketakutan tersirat yang jarang diucapkan. Bahwa jika free float dilepas secara jujur dan transparan, IHSG justru berisiko turun dalam jangka pendek, karena permintaan institusional belum pulih, investor ritel tidak cukup kuat menyerap pasokan, dan harga harus menyesuaikan diri dengan likuiditas yang nyata. Inilah dilema yang sesungguhnya: pasar ingin tampak naik, tetapi takut menghadapi kenyataan.

Ironisnya, ketakutan domestik ini berkelindan dengan ketidakpastian global. Dunia takut. Geopolitik retak. Kebijakan global tidak lagi bisa diprediksi. Harga emas naik ke rekor. Namun emas yang diperdagangkan hari ini adalah emas kertas—klaim finansial yang diperdagangkan puluhan kali lipat dari emas fisik. Lebih dari 95 persen transaksi emas global diselesaikan dalam dolar AS. Maka lahirlah paradoks zaman ini: dunia lari ke emas karena takut, tetapi ketakutan itu justru berputar di dalam sistem dolar. Ketidakpastian tidak menghancurkan pusat sistem; ia justru menguatkannya.

Logika yang sama—dalam skala lebih kecil—terjadi di pasar saham Indonesia. Indeks bisa naik tanpa kepercayaan. Angka menenangkan, struktur tidak. Selama ini, pasar seolah memilih menunda transparansi demi menjaga ilusi stabilitas. Sejarah pasar selalu menunjukkan sebaliknya. Indeks bisa naik tanpa kepercayaan. Namun kepercayaan tidak pernah naik tanpa transparansi. Dan transparansi memang mahal. Ia menuntut kesiapan investor institusi, kedewasaan ritel, dan keberanian regulator untuk membiarkan pasar menyesuaikan diri—meski itu berarti kejatuhan IHSG. Ketika satu atau dua penopang retak, jatuhnya bukan bertahap. Ia seperti lantai yang tiba-tiba bolong.

Pasar bisa direkayasa naik. Namun kepercayaan selalu jatuh ke tempat yang sama: transparansi. Dan pada akhirnya, bukan pidato yang memutuskan, melainkan arus uang—yang tidak pernah berbohong.

Trump Riviera alasan mengungsikan penduduk Gaza ke Indonesia.

 

Bayangkan Anda tiba di pesisir Mediterania saat matahari mulai condong ke barat. Laut membentang tenang, biru pucat, hampir terlalu tenang untuk wilayah yang namanya selama puluhan tahun identik dengan konflik. Angin asin menyentuh kulit. Cahaya senja memantul di fasad bangunan putih berlapis kaca—arsitektur modern yang bersih, minimalis, nyaris Swiss dalam disiplin geometrinya.

Inilah Riviera yang dibayangkan. Bukan Riviera yang lahir dari sejarah panjang bangsawan Eropa, tetapi Riviera yang dirancang di ruang rapat—di atas peta, model 3D, dan proyeksi arus modal. Sebuah kota pantai dengan marina modern, promenade panjang untuk pejalan kaki, kafe berkonsep Mediterania–Levantine, dan hotel bertingkat rendah yang menghadap langsung ke laut. Tidak ada tembok tinggi. Tidak ada barak. Yang tampak hanya garis pantai yang “dibersihkan” dari masa lalu.

Di pagi hari, wisatawan akan berjalan menyusuri boardwalk. Kopi disajikan tanpa suara ledakan di kejauhan. Kapal pesiar kecil berlabuh rapi. Toko-toko menjual kerajinan lokal yang telah “dikurasi”—cukup eksotis untuk menarik minat, cukup netral untuk tidak mengganggu selera global. Di brosur, semua terlihat ringan, aman, dan penuh harapan.

Di siang hari, pantai menjadi pusat kehidupan. Payung-payung krem berjejer. Anak-anak bermain di pasir. Musik lembut mengalun dari beach club. Dari kejauhan, garis cakrawala Mediterania tampak sama seperti di Nice atau Tel Aviv. Perbedaan hanya pada nama.

Sore hari adalah saat Riviera menunjukkan ambisinya. Restoran fine dining mulai penuh. Anggur dari Eropa Selatan mengalir. Hidangan laut disajikan dengan presentasi yang presisi. Para tamu berbicara tentang investasi, startup, dan peluang baru—seolah kota ini selalu ada, seolah tidak ada lapisan sejarah di bawah lantai marmernya.

Malam tiba, dan lampu-lampu menyala. Kota terlihat indah dari udara—sebuah grid cahaya yang teratur. Dari balkon hotel, laut memantulkan bulan. Semuanya tampak normal. Terlalu normal. Namun Riviera ini bukan sekadar destinasi wisata. Ia adalah narasi. Sebuah kisah tentang bagaimana stabilitas bisa “didesain”, bagaimana konflik bisa “ditransformasikan” menjadi peluang, dan bagaimana tanah yang lama diperdebatkan dapat dipasarkan ulang sebagai pengalaman.

Bagi pengunjung, Riviera adalah pelarian. Bagi investor, ia adalah asset class. Bagi pembuat kebijakan, ia adalah solusi visual—mudah difoto, mudah dipresentasikan. Dan bagi sejarah, ia adalah lapisan baru. Riviera ini tidak meminta Anda untuk memahami masa lalu. Ia hanya mengundang Anda menikmati matahari, laut, dan kenyamanan. Selebihnya—politik, luka, dan ingatan—ditinggalkan di luar bingkai kamera.

***

Di sinilah ironi paling halus bekerja. Gaza pada dasarnya adalah kota pantai. Menghadap Mediterania, bersuhu musim semi hampir sepanjang tahun, dengan garis pantai yang secara geografis tidak kalah dari kota-kota Riviera lain di dunia. Secara alamiah, ia memang memiliki semua prasyarat fisik untuk menjadi surga wisata. Laut, cahaya, dan posisi strategis telah ada jauh sebelum konflik memberi Gaza reputasi lain.

Donald Trump datang dengan imajinasi itu. Ambisi untuk menciptakan “surga di bumi” di Palestina—tepatnya di Gaza—dibungkus dalam sebuah proyek yang disebut Trump Riviera. Sebuah kota pantai modern, bersih, aman, dan terintegrasi dengan arsitektur global: marina, resort, distrik komersial, dan zona investasi. Gaza diproyeksikan bukan sebagai ruang sejarah, tetapi sebagai produk.

Namun di sinilah paradoksnya mengeras. Riviera ini dirancang sebagai surga tanpa orang Palestina. Setidaknya, tanpa orang Palestina yang masih membawa mimpi tentang negara merdeka, kedaulatan, dan sejarah yang belum selesai. Penduduk asli Gaza dibayangkan akan “direlokasi”—dalam narasi resmi disebut sebagai solusi kemanusiaan—ke negara lain, termasuk Indonesia. Tanahnya tetap, pantainya tetap, tetapi manusianya dipindahkan. Riviera akan menjadi kota tanpa memori. Keindahan tanpa konteks. Stabilitas tanpa sejarah.

Dalam logika proyek ini, konflik tidak diselesaikan—ia dihapus. Aspirasi politik tidak dinegosiasikan—ia dipindahkan keluar peta. Dengan begitu, Riviera bisa berdiri sebagai “solusi visual” bagi masalah yang terlalu kompleks untuk diselesaikan secara politik. Inilah ironi paling sunyi dari pembangunan modern. Ketika perdamaian didefinisikan sebagai ketenangan yang steril, dan kemanusiaan direduksi menjadi manajemen populasi. Gaza tidak lagi dibaca sebagai tanah dengan rakyat, melainkan sebagai lokasi dengan potensi ekonomi. Yang mengganggu bukanlah kekerasan, melainkan ingatan.

Trump Riviera, dalam kerangka ini, bukan sekadar proyek properti atau pariwisata. Ia adalah eksperimen geopolitik. Apakah sebuah wilayah bisa “dinormalisasi” dengan menghilangkan subjek politiknya. Apakah pantai bisa dijadikan surga dengan mengorbankan hak untuk bermimpi merdeka. Riviera ini menjanjikan matahari, laut, dan stabilitas. Namun stabilitas yang dibangun di atas pengosongan makna selalu rapuh. Karena tanah mungkin bisa dibersihkan, bangunan bisa dirancang ulang, dan narasi bisa dikemas. Tetapi sejarah—seperti laut di depan Gaza—tidak pernah benar-benar bisa diusir.