Pemerintah tidak focus bangun industri

 

Bisnis sekarang sulit. Kata teman dengan senyum masam. Saya bisa maklum. Akibat perubahan keseimbangan teknologi dan  lingkungan, membuat pemain bisnis minerba harus menatap masa depan dengan kawatir. Trend penurunan harga international sudah berlangsung sejak tahun kemarin. Pemain industry dan manufaktur menghadapi tantangan terkait dengan logsitik rantai pasokan yang semakin mahal. Sementara daya beli  domestic dan international turun. 

Kita engga lihat visi pemerintah menghadapi tantangan ini. Hal yang sederhana aja terkait hambatan non tarif masih sulit berubah. Gimana mau kompit. Belum lagi kenaikan pajak ekspor CPO 10%. Tahun tahun kedepan suram. Lanjut teman.  Saya hanya bisa tersenyum getir mendengar pemerintah dengan percaya diri mengatakan Industri dan manufaktur Indonesia baik baik saja. Alasannya data Manufacturing Value Added (MVA) tahun 2023 dari  World Bank dan United Nations Statistics, menempatkan Indonesia masuk kelompok 12 besar negara manufaktur dunia. Di bawah China, Jepang, India, dan Korea Selatan. Tertinggi di ASEAN

Kelihatan sekali Menteri di kabinet tidak paham ekonomi makro. Data MVA tidak bisa dijadikan tolok ukur struktur industri manufaktur nasional yang kuat dari hulu ke hilir. Mengapa ?  MVA itu hanya menghitung output dikurangi input. Tidak memperhitungkan jumlah tenaga kerja yang terlibat dan jumlah manufaktur di Indonesia. Dengan data trend penurunan dari tahun ke tahun kontribusi industry dan manufaktur terhadap PDB, yang tentu  diiringi dengan gelombang PHK, itu fakta bahwa ada yang salah dalam design industry kita.  Mengapa?

Data MVA tinggi pada 2023 yang dibanggakan itu berasal dari sector minerba, khususnya smelting nikel. Secara global, Indonesia memproduksi sekitar 50% dari nikel dunia. Nickel Pig Iron (NPI) menyumbang 50% dari total produksi nikel primer dunia, dan Indonesia menguasai 74% produksi NPI global. Itu sebagian besar berasal dari skema bisnis counter trade off set. DHE hanya ada dalam catatan invoice. Devisa tetap di luar negeri. Data tahun 2024 jelas turun drastis akibat jatuhnya harga minerba di pasar dunia. Engga ada masa depan memang. Kita hanya jadi bancakan trader  selama ini, yang berdampak kepada kerusakan lingkungan

Sementara jumlah tenaga kerja terlibat pada sector minerba sebanyak 250.000. Itu hanya 1,3% dari total tenaga kerja sector industry dan manufaktur yang berjumlah 19,34 juta pada tahun 2023.  MVA tinggi itu obesitas ekonomi akibat dutch disease, terlalu mengeksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Pada waktu bersamaan mengabaikan sector Industri dan manufakur yang menyerap Angkatan kerja luas dan berbasis R&D yang sustainable.

Keadaan indstri kita sangat memprihatikan. Deindustrialisasi itu fakta.  Proses sudah berlangsung sejak 10 tahun lalu. Pada 2014, misalnya, distribusi industri pengolahan terhadap PDB angkanya masih 21,02%. Namun, pada 2019 tersisa 19,7%, dan pada 2023 kian merosot menjadi 18,67%. Bandingkan era Soeharto yang mencapai 30%. Itu berkorelasi dengan jumlah PHK. Tahun 2024 saja ada 250.000 orang kehilangan pekerjaan. Itu Data BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pencairan jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Data ini akan terus meningkat bila tidak ada perbaikan.

Kadang saya mikir dan bertanya tanya. Apakah Menteri di cabinet ini para mereka yang punya skill buzzer atau memang ahli ekonomi? Mengapa ? Setiap mereka ngeles atas keadaan ekonomi tidak baik baik saja,  selalu keliatan tolol argument nya. Menunjukan mereka engga punya kelas sebagai tekhorat, apalagi negarawan.   Pemilu sudah berakhir. Engga usah sibuk pencintraan. Daripada terus membela diri dengan data bias, lebih baik focus kerja bagaimana membangun ekosistem industry dan manufaktur yang tangguh dan lentur lewat supply chain domestic yang reliable. 

Karena kalau trend industry terus kontraksi, PHK berlanjut. Kalian berhadapan dengan 60% orang bokek. Engga akan sanggup politik koalisi dan aparat bersenjata  menghadapi people power. Satu aja peluru meletus menewaskan rakyat, IDR bisa tumbang dan surat utang default. Bubar dah. Kalian akan berhadapan dengan orang marah berbalut dendam. Sadar lah…sebenarnya kalian duduk diatas tungku .Jangan merasa nyaman. 

Perang terhadap oligarki

 

Bulan Mey Tahun 2023 di Café Kawasan Pacific Place, teman tersenyum sambil isap Cigar. “  Pada akhirnya UU Cipta Kerja dengan ongkos mahal, bisa jadi dasar untuk melegalkan lahan kebun sawit kita kita di lahan negara.  “ Kata teman. Saya paham. Penguasaan hutan untuk kebun sawit sudah berlangsung puluhan tahun. Membuat pengusaha kaya raya. Seperti dia ini banyak yang hidup mewah. Bahkan ada diantara mereka punya private jet. Punya rumah di Singapore, Perth, Spanyol, Amerika. Bisnis mereka memang create regulasi untuk melemahkan pemerintah dan membebaskan mereka menjarah SDA.

Yang dimaksud lahan negara itu adalah lahan hutan yang dijarah tanpa izin. Cara mereka menjarah tidak begitu saja. Tanpa keterlibatan elit pejabat, Kementrian dan Pemda, tidak mungkin mereka bisa leluasa. Apalagi setiap pembukaan hutan yang tidak berizin itu pasti ada sengketa dengan masyarakat adat yang hidup dari ekosistem hutan. Tanpa back up aparat tidak mungkin mereka bisa menang. Tentu kemenangan yang menimbulkan dendam dan kecewa rakyat tak berujung.  Kebanyakan rakyat dikriminalisasi.

Di penghujung kekuasaannya, Jokowi membentuk Satgas Tata kelola Sawit pada April 2023.   Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar panjaitan (LBP) ditunjuk sebagai Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Sawit. LBP bergerak cepat dengan meminta BPKP melakukan audit. Ditemukan adanya 3,3 juta hektare (ha) lahan sawit  berada dalam kawasan hutan alias ilegal. Tersebar di 23 provinsi.  Saya senang karena berharap Jokowi akan menindak penjarah hutan itu dan menyita lahan itu untuk negara. 

Tetapi saya terpaksa kecewa. Apa pasal? Satgas itu bukan untuk mengambil kembali lahan negara. Justru memutihkan ( melegalkan) lahan yang ilegal. Itu dibenarkan berkat UU UU Cipta Kerja.  Pada pasal 110A, perusahaan yang memiliki izin usaha sebelum UU CK disahkan dapat dilegalkan atau diputihkan area tanam sawitnya. Area operasi bisnisnya akan dianggap sebagai kawasan di luar hutan. Hal itu dengan catatan, jika korporasi memenuhi persyaratan yang diatur KLHK. Jika tidak, perusahaan dapat dikenai sanksi pembayaran secara administratif dan atau izin usahanya dicabut. 

Sementara itu, dalam Pasal 110B dijelaskan bahwa korporasi yang tidak punya izin usaha sebelum UU Cipta Kerja berlaku, tetapi sudah beroperasi di dalam kawasan hutan, maka mendapat kesempatan satu waktu daur sejak masa panen dan mesti membayar denda administratif yang disetor ke KLHK. Jadi tidak ada sanksi pidana menjarah lahan negara kecuali hanya denda. Mengapa? UU cipta kerja itu memang lahir dari konspirasi antara pengusaha dengan elit yang diwakili oleh Satgas bentukan Jokowi.

Merujuk data KLHK, ada 2.130 perusahaan yang teridentifikasi bakal dikenai sanksi sesuai Pasal 110A dan Pasal 110B UU Cipta Kerja. Apakah mereka patuh. Tidak semua. Dari total ribuan perusahaan Sawit, data per Maret 2024 hanya 365 korporasi yang mengajukan pemutihan. Namun yang sangat mengecewakan, data KPK menunjukkan hanya ada 155 perusahaan yang membayar PSDH-DR ( Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi). Jumlahnya cuma Rp648,8 miliar yang tidak sebanding dengan jumlah ratusan perusahaan yang ingin dilegalkan aktivitas bisnis sawitnya. 

Mereka berani ngeyel karena KPK tak bertaji. Dengar lah alasan KPK, Karena data lahan yang akan dikenakan sanksi itu belum rampung dianalisa.  Kan luas sekali. Engga bisa cepat. Sehingga tidak bisa dipaksa bayar. Apalagi saat itu sedang tahun politik menuju pemilu. “ jangan-jangan ada deal dengan pengusaha kebun. “ kata saya kepada teman “ Tentu terkait dengan biaya kampanye Pileg dan Pilpres. Bukan rahasia umum bila gubernur, bupati,  elite partai dan aparat punya deal dengan pengusaha untuk mensukseskan Pemilu. “ jawab teman.

Usai Pemilu, Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satgas Penertiban Hutan. Satgas ini  langsung di bawah koordinasi presiden. Struktur organisasi Satgas mencakup Pengarah yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Pelaksana yang diketuai oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung. Dibantu oleh Panglima TNI. Ini dalam rangka menegakan UUD 45 pasal 33.  Jadi engga bisa main main.

Satgas ini bukan hanya soal penguasaan lahan hutan untuk kebun Sawit tetapi juga termasuk aktifitas penambangan. Semua Perusahaan yang sudah mengajukan pemutihan ( legitimasi). Baik yang sudah disetujui dibatalkan. Dan yang belum disetujui permohonan ditolak! Nusron Wahid Menteri BPN menegaskan bawa tak ada istilah pemutihan bagi lahan sawit ilegal. Termasuk yang telah berproses di masa sebelumnya, tidak berlaku lagi. Bahkan HGU yang sudah habis masa berlakunya tidak diperpanjang lagi.

Keputusan Presiden Prabowo membentuk Satgas itu tidak datang mendadak. Tidak datang dari Menteri yang dipilihnya. Tetapi sudah direncanakan lama sebelum dia jadi presiden. Buktinya setelah dia menang pada pilpres tanggal 20 maret 2024. Tanggal 3 oktober saat Jokowi masih di Istana, Jaksa Agung menggeledah kantor Menteri Lingkungan Hidup. Menyita dokumen yang dianggap penting  termasuk penataan ulang kawasan hutan yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup. Sejak itu agenda nya jalan secara silent.

Rusaknya ekonomi dan politk di era Jokowi karena terjadi pembiaran penjarahan asset negara oleh Korporasi. Bertambah rumit, karena para elite di ring Istana, Senayan, Menteri, bahkan aparat hukum menikmati kemelimpahan uang dan harta dari dirty money korporasi. Bahkan politik kekuasaan dibiayai dari dirty money. Makanya korupsi bukan lagi sekedar uang tetapi sudah masuk katagori state capture. 

Dampaknya sangat luas. Hancurnya hutan lindung. Rusaknya lingkungan dan ekosistem. Pendapatan negara berupa pajak tidak significant. Sementara pengusaha korporasi semakin kaya. Dan negara semakin bokek. Setiap tahun terus defisit APBN, yang terpaksa harus berhutang. Power ekonomi pada APBN semakin melemah. Daya beli drop. PHK terus bertambah dari tahun ketahun. Kini kita berharap perang terjadap  oligari bisa dimenangkan Prabowo bersama TNI.

Mengapa China back up Pakistan

 

Sejak tahun 1858 India dikuasai oleh Inggris. Tahun 1947 inggris mengakhiri kolonialnya. Membelah wilayah India berdasarkan agama. Pakistan, muslim dan India, hindu. Pakistan terbagi dua. Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Belakangan tahun 1971 terjadi konflik antara Pakistan dan India. Pakistan Timur didukung India ingin memisahkan diri dari Pakistan. Yang akhirnya Pakistan Timur memerdekakan diri bernama Bangladesh. Ini kekalahan yang sangat memalukan bagi Pakistan.

Pakistan terus berseteru dengan India terkait dengan wilayah khasmir yang mayoritas muslim. Khasmir terbagi dua wilayah, yaitu Jammu dikuasai India dan Azad dikuasai Pakistan. Sementara di Khasmir sendiri ada kelompok militan Islam yang menginginkan merdeka atau otonomi khusus atau bergabung ke Pakistan. Menjadi rumit karena terkait dengan perbedaan budaya dan agama. Yang sulit dipersatukan.

Kelompok militant islam Khasmir berkali kali melakukan aksi terror terhadap India. Seperti pada 22 April kemarin, teroris menyerang wisatawan yang ada di khasmir wilayah India. Menewaskan 26 warga sipil. Aksi terror ini memicu India mengerahkan serangan udara, yang akhirnya menimbulkan perang udara terbuka antara Pakistan dan India. Walau India punya militer terbesar kedua di dunia setelah China dan anggaran militer terbesar ke lima di dunia. Namun perang udara kemarin dimenangkan oleh Pakistan.

Angkatan udara Pakistan (PAF) yang didukung jet tempur buatan China J-10 dan JF-17. Mampu menembak jatuh tiga jet Rafale, satu MiG-29, satu SU-30, dan satu pesawat pengintai Heron. Tidak ada pesawat PAF yang rusak. Semua unit kembali dengan selamat ke pangkalan. Walau India membantah claim kemenangan Pakistan itu. Namun Investor bursa tidak bisa dibohongi. Harga saham produsen pesawat tempur China, Chengdu Aircraft Corporation (CAC) melonjak lebih dari 17% pada hari rabu di Bursa Shenzhen. 

Sementara itu, saham Dassault Aviation Prancis — produsen jet tempur Rafale — anjlok di Bursa Paris. Investor meragukan keandalan Rafale. Sentimen investor dapat menjadi tanda kepercayaan pasar global terhadap kinerja jet JF-17 dan J-10C. Ini juga menandakan bahwa tekhologi modern alat perang China bukan lagi kaleng kaleng. Apalagi System pertahanan Udara Pakistan (HQ-9) buatan China dan Rudal hipersonik (PL1-5E) udara ke udara juga buatan China. Keduanya memang reliable dalam perang udara kemarin.

Kalau India menyerang Pakistan maka itu pasti China akan ada di belakang Pakistan. Itu hal yang pasti dan tidak sulit dipahami. China punya konflik perbatasan dengan India sejak tahun 1960an. Karena LAC ( Line of actual control) yang ditetapkan PBB tidak disepakati kedua belah pihak. Sejak itu berkali kali terjadi konflik terbuka di perbatasan dan sampai kini terus bertikai. Bagi China, wilayah Pakistan sangat penting secara geopolitik maupun geostrategis. Mengapa ?  Ada dua alasannya.

Pertama. Wilayah Pakistan berbatasan dengan Xinjiang salah satu provinsi China. Tentu beresiko bagi China kalau sampai Pakistan jatuh ke tangan India. China perlu memperkuat Kerjasama secara luas dengan Pakistan agar bisa meredam Gerakan islam radikal dari suku Uighur di Xinjiang. Disamping itu, bisa menahan pengaruh India di Kawasan Asia Selatan.

Kedua. Pelabuhan Gwadar terletak di Pakistan barat daya, provinsi Balochistan, dekat perbatasan Iran, dan sangat strategis karena menghadap Laut Arab. Dekat dengan Selat Hormuz, jalur penting perdagangan minyak global. China punya ambisi menjadikan Gwadar sebagai hub logistik. Tidak lagi tergantung dengan lalur Laut China Selatan (LCS) yang melintasi Selat Malaka. Sehingga kalau terjadi konflik dengan AS di LCS, China tetap bisa mengamankan jalur perdagangannya.  

Lewat proyek CPEC ( China Pakistan Economic Curridor) senilai USD 60 miliar, dibangun jalur logistic darat dari Gwadar ke Xinjiang. Di Gwadar juga dibangun Kawasan ekonomi strategis atau Gwadar industrial Estate sebagai Hub industry and manufacture China di jalur perdagangan baru China ke Timur tengah, Asia Tengah, Afrika dan Eropa. Karenanya tidak aneh bila China memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Pakistan. 

Kemungkinan perang meluas tidak akan terjadi. Karena baik India dan China anggota BRICS. Apalagi India dapat pinjaman lunak dari China. Tentu Rusia akan menggunakan kartunya untuk meredam India dan China akan gunakan pengaruhnya meredam Pakistan. Sabtu kemarin sudah ada gencatan senjata antara India dan Pakistan. Semoga usai. Karena memang perang ini mengancam dunia. Maklum baik India maupun Pakistan punya senjata Nuklir.

Premanisme dan investasi..?

 

Tahun 1997. Inggris menyerahkan Hong Kong ke China setelah 100 tahun akta sewa ditanda tangani. Tahun 1998, Pemerintah China minta kepada Kepolisian Hong Kong agar menghapus TRIAD.  Permintaan itu tidak mungkin terlaksana. Triad sudah ada di Hong Kong selama inggris berkuasa. Sudah membudaya dan berakar dalam masyarakat. Perintah Beijing itu mengundang polemic di media massa. 

Tahun 1999, Tentara Rakyat ( PLA) masuk ke Hong Kong. Hanya 9 hari misi tentara itu selesai. Hasilnya? 2/3 aparat polisi ditangkap dan ada juga yang terbunuh dalam operasi kilat.  Ribuan anggota TRIAD ditangkap, yang lari diburu sampai ke Kamboja.  Tahun 1999 juga Macao diserahkan oleh Portugal kepada China. Namun gangster yang ada di Macao sudah kabur duluan sebelum China masuk.

Setelah itu, China pastikan pemerintahan Hong Kong dan Macao berbeda setelah diambil alih oleh China. Tidak ada kekuatan tandingan kecuali negara. Yang berkuasa adalah hukum. “ Yang paling buruk adalah bila aparat hidup dari para criminal. Yang ditindas adalah rakyat. Legitimasi negara jadi dipertanyakan. Kewibawaan negara jadi rusak. “ kata teman di China.

Tapi ada yang lebih berbahaya. “ Dulu di Hong Kong. Triad itu berlindung dibalik Ormas kebudayaan dan keagamaan yang di-legitimasi oleh pemerintah koloni inggris. Mereka dimanfaatkan oleh elite politik untuk membungkam mereka yang kritis lewat pembunuhan, penculikan, intimidasi. Pemerintah colonial memang begitu. Mereka tidak membangun peradaban tetapi gerombolan penindasan.” Kata teman di China.

“ Kini di Hong Kong memang tidak ada lagi ada ormas. Karena Partai Komunis mengharamkan organisasi selain Partai. Tidak ada lagi TRIAD, karena Partai komunis tidak mau ada yang ditakuti kecuali Partai. “ kata teman di Hong Kong bersatire. Kalaupun ada kelompok kriminalitas itu hanya ada di kawasan kumuh. Itupun tidak ada yang bebas berbuat secara vulgar. Pedang hukum sangat tajam menebas mereka. Makanya di Hong Kong jam berapapun anda keluar rumah pasti aman.

Di daratan China, juga sama. Pada tahun awal reformasi. China membangun beberapa kawasan ekonomi khsusus, seperti Shenzhen. Pembangunan sangat pesat. Kota satelit dibangun guna mengurangi tekanan populasi Shenzhen. Dongguan dan kota satelit lainya tumbuh sebagai sebagai kota industry. Pada waktu bersamaan pusat prostitusi tumbuh seperti jamur dimusim hujan. Pemerintah China biarkan saja. Anggap itu sebagai magnit pembangunan pusat ekonomi baru yang kosmopolitan. Pemerintah focus membangun infrastruktur ekonomi aja.

Namun tahun 2013 konstitusi China menyatakan bahwa prostitusi illegal. Sosialisasi UU itu disampaikan kepada rakyat secara luas.  Tahun 2014. Tentara rakyat (PLA) menyerbu pusat prostitusi di seluruh China. Seminggu selesai. Kepala Polisi Dongguan yang juga wakil walikota, ditangkap dan diadili di depan regu tembak. Puluhan pengusaha ditangkap. Para gangster yang menjadi motor prostitusi itu dihukum mati. Para pekerja sex direhabilitasi dan diperkerjakan dalam program transformasi kota Dongguan sebagai Kawasan light industrial zone.

Pada tahun 2013 juga dicanangkan revitalisasi Desa. Pemerintah china kerahkan 3 juta kader partai ke seluruh desa. Sebenarnya mereka pasukan cadangan dari PLA. Lebih 1 juta preman kampung ditangkap. Desa dibersihkan dari premanisme. Termasuk aparat desa yang backing. Setahun selesai program itu. Para preman itu direhabilitasi. Mereka dipekerjakan dalam program penghijauan gurun di Mongolia. Setelah itu revitalisasi desa diimplentasikan secara luas lewat modernisasi dan smart farming.

Apa hikmah dari cara China tersebut diatas ? Idiologi! Itulah senjatanya. Seperti kata Presiden Prabowo dalam rapat cabinet kemarin. Kembali kepada UUD 45. Artinya pastikan tidak ada kekuatan selain negara. Atas nama konstitusi, tentara hanya loyal kepada presiden. Presiden menjadi Lembaga tak tertandingi. Sehingga proses pembangun bisa smooth. Setiap masalah diselesaikan dengan cepat. Tanpa perlu wacana dalam polemic omong kosong. Karena itu Foreign Direct Investment (FDI) China sangat tinggi. Karena investor tahu bahwa pemerintah lead dalam segala hal dan hukum tegak!

Mengapa LG batal investasi ekosistem baterai?

 

“Ale, kenapa LG engga jadi bangun supply  chain baterai terpadu di Indonesia ? tanya Aling. Ya memang ada berita tentang LG Energy Solution, batal bangun ekosistem baterai EV di Indonesia. Itu artinya peluang FDI ( foreign Direct Investment)  sebesar USD 7,7 miliar yang akan berperan meningkatkan PDB dan menyerap Angkatan kerja luas, gagal.! saya akan bahas dari sudut pandang praktisi bisnis. Bukan analisa pakar akademis dan politisi.

Sebenarnya rencana LG akan membangun supply chain terpadu baterai sudah dimulai tahun 2019. Mengapa mereka selalu menunda investasi? Karena sejak tahun 2001 China sedang focus melakukan riset baterai, Lithium Ferro Phosphate (LFP). Memang awalnya LFP dinilai memiliki kepadatan energi yang jauh lebih rendah dan kinerjanya buruk pada suhu rendah. Makanya Riset itu diketawain oleh Elon Musk. Tapi LG tidak mau gamebling dengan masa depan. Lebih baik wait see.  Karena perkembangan riset itu sangat significant dari tahun ke tahun.

Ternyata tahun 2018, konsorsium investor terbentuk dibawah start up BYD yang berencana memproduksi kendaraan listrik (EV) dengan tekhnologi LFP. Tahun 2020 BYD sukses meluncurkan Blade Battery. Yang lebih aman dan lebih murah dibandingkan baterai lithium nikel mangan kobalt (NMC) yang populer di Barat. Sukses ini tentu  mengubah peta kompetisi EV. Telah membawa Industri EV China ke garis depan dalam kompetisi global.

Situasi ini dimanfaatkan oleh LG menggandeng Huayou, player China di bidang riset dan pengembangan Baterai LFP. Mereka membangun pabrik baterai di Maroco, Afrika. Tujuannya untuk masuk ke pasar AS. Maklum AS dan Maroko ada perjanjian bilateral bebas pajak. Sementara untuk pasar domestic, Huayou sendiri sudah punya pabrik baterai dan supply chain terpadu di Provinsi Hubei berkerja sama dengan Xingfa Group.

Huayou akan menggantikan LG yang batal investasi di Indonesia. Mereka akan bangun industry Precursor (campuran oksida logam Nikel, Mangan, dan Kobalt). Ya supply chain Industri Baterai. Namun itu hanya perluasan smelter HPAL, yang sudah berproduksi nickel sulfate dan cobalt sulfate di Sulawesi dan rencana akan bangun juga di Halmahera, Teluk Weda.  Tentu nilai investasi Precursor tidak sebesar investasi ekosistem baterai, yang tadinya  rencana akan dibangun oleh LG.

Artinya bahwa adanya fenomena tekhnologi membuat value SDA jadi semakin rendah Value Added nya. Sebelum ditemukanya tekhnologi baterai LFP, harga baterai sangat mahal, tentu harga nickel juga jadi mahal. Dampaknya harga EV tidak marketable sebagai kendaraan ramah lingkungan. Karena mahal itu,  terpaksa negara mendukungnya lewat subsidi  yang besar agar terjangkau bagi konsumen dan energi ramah lingkungan bisa di promote. Jelas tidak sustain. Nah LFP adalah solusi. Mengapa ? 

Mari kita lihat hitungannya. Biaya produksi 1 baterai LFP sebesar 65% dari harga jualnya. Size nya beragam. Tergantung besaran energi KWH dan daya jarak tempuh kendaraan EV. Misal, Wuling itu baterainya kan 17 KWH untuk jarak tempuh 200KM, ya harga pasar baterai sekitar Rp. 26 juta. Biaya produksi baterai sekitar Rp. 16 juta. Gross Margin hanya 60%. Beda dengan bateri nikel yang marginnya tiga kali lipat.  Ya semakin rendah value added baterai semakin tinggi value added kendaraan listrik. Itulah pentingnya tekhnologi. 

Wah engga adil dong. Kata Aling. Bukan tidak adil. Justru itulah keadilan dunia. Penemu LFP itu adalah Wan Gang Phd, mantan periset di CATL German yang kemudian pulang ke China memimpin riset LFP dan akhirnya jadi Menteri Riset dan tekhnologi China. Tahun 2013 dia juga diangkat sebagai wakil ketua CPPCC, Lembaga yang secara konstitusi punya tugas memberikan nasehat kepada Kongres Rakyat ( DPR/MPR), yang menentukan kebijakan politik nasional. Kini 70% produksi global baterai LFP untuk EV ada di China termasuk  untuk Drone.

Walau China tidak punya SDA seperti Indonesia namun mereka punya SDM dan elite yang bermental pembaharu untuk meraih nilai tambah lewat sains. Makanya mereka jadi pemenang. Sementara kita, dari pemimpin sampai pengusaha mentalnya pedagang. Lahan tambang dikeruk begitu saja pakai ekskavator untuk masuk ke smelting dan kemudian outputnya di kapalkan ke China demi nilai tambah dan kejayaan China dalam industry supply chain global. Kita memang lemah dan bodoh. Itu karena kebijakan nasional lahir dari para pemburu rente dan state capture. 5 tahun lagi cadangan nickel habis. Yang tersisa hanyalah kubangan kerusakan lingkungan.

Menari di tengah badai ekonomi...

 

Saya nonton lewat channel Youtube. SMI melaporkan hasil rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Dari awal dia bicara saya perhatikan. 90% yang dia katakan adalah situasi ekonomi Global yang serba tidak pasti akibat kebijakan tarif resiprokal. Menyiratkan kekawatiran.  Saya tersenyum. Dia Menteri keuangan. Seharusnya dia tahu bahwa ekspor kita ke AS hanya 7% dari total ekspor . Tidak seperti Vietnam yang mencapai diatas 50% dari total ekspor dan 30% dari PDB. Artinya bagi Indonesia kebijakan tarif resiprokal AS itu dalam konteks ekonomi, bukan big deal!

Dan lagi, bukankah selama ini pemerintah selalu menepuk dada, bahwa ekonomi kita terbaik dibandingkan negara maju. Masih bisa tumbuh diatas 4%. Rasio utang jauh lebih rendah dibandingkan negara lain seperti ASEAN, Jepang dan Eropa. Akibat kebijakan Trump itu, ekonomi dunia terguncang.  Kata SMI. Tapi kalau baca Laporan dari IMF, akibat tarif itu hanya berdampak penurunan PDB  sekitar 0-2%. Engga big deal kalau dikaitkan dengan keadaan ekonomi global yang memang sejak COVID engga baik baik saja.

Saya perhatikan dari wajahnya di channel Youtube, memang terpancar kekawatiran.  Lantas apa yang dikawatirkan SMI? Selama ini Indonesia itu bisa mengeskalasi pertumbuhan ekonomi karena kebijakan ekspansif APBN yang diongkosi oleh utang.  Yang jadi masalah leverage PDB lewat APBN ekspansif itu semakin lama semakin rapuh. Karena sector produksi tidak memberikan sumbangan dalam bentuk peningkatan Tax Ratio. Kalah dibandingkan dengan  pertumbuhan utang, yang selama 10 tahun kekuasaan Jokowi meningkat pertahun 35%. Sedangkan Tax ratio dibawah 10%.  

Apa yang membuat SMI kawatir? Pertumbuhan utang itu kini harus berhadapan dengan cash out atau capital outflow yang besar. Tahun ini saja untuk bayar Bunga Rp. 497,3 triliun dan bayar utang sebesar Rp 800,33 Triliun. Sementara penerimaan pajak diperkirakan Rp. 2500 triliun. Artinya cashout lebih 50% dari penerimaan pajak. DSR udah lampu merah. Cash out atas utang  tidak bisa ditunda seperti anggaran kementrian. Ini mandatory spending atas dasar UU yang harus dibayar. Sementara pemerintah tidak ada tabungan untuk  bayar utang kecuali lewat berhutang lagi. 

Tahun ini sampai dengan maret, Pemerintah udah Tarik utang baru sebesar  Rp 250 triliun.  Itu 40,6% dari target APBN 2025. Yang jadi masalah dan mengkawatirkan setelah kebijakan tarif resiprokal, adalah cost of fund sudah mahal seiring melemahnya DXY. Akan semakin menyulitkan BI menstabilkan kurs rupiah. Kalau akhirnya IDR tumbang akibat kenaikan suku bunga the Fed dalam upaya menahan laju inflasi, struktur ekonomi berbasis hutang ini akan runtuh. Dampaknya akan sistemik. Tentu saya berdoa semoga Trump sadar dan diwaraskan Tuhan sehingga tarif ini kembali normal. Sehingga hal buruk tidak terjadi pada kita.

Saran saya, saatnya segera lakukan penyesuaian ( adjustment ) APBN dengan removed semua program ultra populis seperti MSB, 3 juta rumah murah, IKN, 80.000 koperasi merah putih. Dengan APBN ramping kita bisa flexible menghadapi badai. Kemudian saya sarankan kepada Presiden untuk segera lakukan rekonsiliasi nasional. Mengapa? Disaat badai datang, kita harus bersatu. Tidak ada cara terbaik mengatasi chaos ekonomi kecuali politik yang stabil. Jangan ditunda. Segera lakukan. Kalau tidak, NKRI akan pecah seperti dulu runtuhnya Unisoviet (USSR).