Monday, November 30, 2020

China bantu Freeport Indonesia.

 




Berkat tambang nikel dan tembaga, semua negara maju bergabung dalam konsorsium. Negara mana saja ? AS, China, Jepang, Prancis. Hebatnya mereka bergabung membawa tekhnologi dan uang untuk terjadinya kolaborasi dan partnership. Tentu mereka harus bermitra dengan PT. Aneka Tambang, PT. Inalum, PT PLN. Dalam pembangunan akan melibatkan BUMN kontruksi dengan nilai  lebih dari Rp. 100 triliun. Komitmen ini sudah settle pada tanggal 30 November. Jokowi sudah setuju untuk mempercepat perizinan, yaitu membangun pusat Industri pengolahan tembaga dan nikel di Weda Bay, Halmahera. Alasannya lebih dekat ke bahan baku. Jarak antara pelabuhan Freeport di Timika di pantai selatan Papua ke Halmahera hanya 2.660 kilometer,


Bagaimana sampai negara besar bersatu? berawal dari talik ulur antara FI dan Pemerintah. Pemerintah tetap memaksa FI agar mengolah hasil tambang di dalam negeri. Terserah dimana mau dibangun. Stop ekspor mentah. Setelah dua tahun dalam negosiasi yang rumit akhirnya disepakati. Dalam jangka pendek FI harus tambah kapasitas produksi smelter sedikitnya 30% ( 300.000 DMT) per tahun dari yang ada ( 1 juta DMT). Itu artinnya mitra FI yaitu PT Smelting ( Mitsubishi Material Corporation) di Gresik, Jawa Timur harus mau ekspansi. Namun itupun tidak mudah. Karena biaya logistik sangat mahal. Maklum jarak antara pelabuhan Freeport di Timika di pantai selatan Papua ke Gresik 4 ribu kilometer. Jadi secara bisnis ekspansi itu tidak menguntungkan.


Di saat yang tidak pasti itu, solusi datang dari Tsingshan Steel. Perusahaan China yang masuk dalam daftar 329 top fortune dengan karyawan 80.000. Mereka memang piawai dan berpengalaman dibidang peleburan tembaga. Mereka memiliki lebih 330 paten dan copyright dibidang tekhonologi smelter. Tsingshan Steel setuju membiayai ekspansi 300.000 DMT per tahun pada smelter PT Smelting ( Mitsubishi Material Corporation). Saat sekarang sedang dilakukan perhitungan detail antara Mitsubishi dan Tsingshan Steel. Yang jelas Tsingshan Steel siap menyelesaikan ekspansi smelter yang ada dalam 18 bulan dengan total investasi USD 250 juta. Itu dilakukan di Weda Bay-Halmahera. 


Masalah ekspansi FI teratasi. Pertanyaannya adalah Mengapa Tsingshan Steel exciting invest untuk smelter Freeport? karena FI membayar Tsingshan Steel  untuk biaya TC/RC ( upah pemurnian) 5 % diatas tarif intenational. Itu sama dengan besaran pajak yang FI bayar kalau mereka ekspor konsentrat. Namun bagaimanapun itulah cara cerdas pemerintah untuk mendapatkan nilai tambah dari SDA tambang kita. Tsingshan Steel juga akan dapat peluang mendapatkan nilai turunan dari bahan mineral tambang itu. Apa ? logam tanah jarang yang sangat bernilai untuk industri high tech.


Pada waktu bersamaan, Tsingshan bersama konsorsiumnya; Huayou, dan Zhenshi, Eramet Group (Prancis), PT. Aneka Tambang  telah sepakat merealisasikan pembangunan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) seluas 2000 hektar dengan investasi sebesar USD 7,5 miliar. IWIP untuk mengembangkan deposit bijih nikel dan 30kt/Ni Nickel Pig Iron.  Termasuk industri hilir, seperti nickel sulfate (NiS)4), NCM/NCA, precursor, sampai menghasilkan produk akhir berupa Li-ion baterai untuk kendaraan listrik. Juga pengolahan tembaga dan emas FI 100 % dilakukan di IWIP, tidak lagi di Jepang dan Spanyol.  Kelak Smelter Fi di Gresik juga pindah ke Weda Bay. Tahun 2023 Mega proyek ini sudah rampung. IWIP bakal menjadi kawasan industri terpadu pertama di dunia yang mengolah sumber daya mineral dari mulut tambang menjadi produk akhir.


Secara politik, keberadaan mega proyek ini mempersatukan China, Jepang. Prancis dan AS. Membuat Indonesia semakin diperhitungkan. Karena semua pihak akan menjaga Indonesia sebagai kawasan yang damai. Apapun politik akan kalah dengan bisnis, selagi bisnis melahirkan kolaborasi dan partnership. Saya yakin 10 tahun lagi Halmahera akan jadi kota hebat seperti Capetown di Afrika Selatan. Ya perjuangan sejak era SBY- sejak UU Minerba disahkan, baru sekarang kita mampu merealisasikan industri tambang secara terpadu. Dan hebatnya Jokowi, itu diarahkan tidak dibangun di Jawa tetapi di Indonesia timur.  Ya rakyat Indonesia timur berhak mendapatkan kemakmuran dari SDA mereka.


Thursday, November 19, 2020

Mengeringnya likuiditas rente bisnis.

 




Masalah kita sekarang ini, kata teman waktu ketemu saya  dua hari lalu di Thai Resto, adalah kita tidak punya stok pemimpin Nasional yang sekaliber Jokowi. Banyak yang mumpuni namun mudah ditebak mereka bagian dari masa lalu dan terhubung dengan bisnis rente. Sementara tahun 2024 kemungkinan PDIP akan lead lagi dalam pemilu. Yang membuat resah bukan rakyat, tetapi para elite politik yang sudah mulai kehilangan akses   politik terhadap financial resource. Tahun 2024 ini adalah pertarungan to be or not to be. Kalau PDIP menang lagi, habis mereka. Makanya walau tahun 2024 masih lama, namun pertarungan politik terus terjadi. Mengapa ?


Kamu bayangin aja. Tadinya Sertifikasi Halal , dana haji , itu financial resource bagi elite ormas islam. Itu engga kecil loh. Itu sumber daya keuangan puluhan triliun. Sekarang sertifikasi halal dan dana haji diambil alih negara. Kebayang dech, sebelumnya mereka hidup senang dari patron tetapi sekarang itu pahit banget hidup. Artinya kekuatan politik memang didesain untuk memotong sumber daya keuangan elite ormas islam.


Sekarang KPK tidak lagi jadi alat politik untuk menggoyang sistem pemerintahan Karena UU kPK yang baru praktis KPK dikendalikan Presiden. KPK diam bukan berarti engga kerja. Engga ada berita vulgar bukan berarti engga ada operasi. Operasi pencegahan berjalan efektif. Karena KPK bisa secara resmi melakukan penyadapan. Dewas selalu approved permintaan KPK untuk sadap. Tadinya hasil sadapan KPK memang berhasil melakukan OTT tetapi engga bisa jadikan alat pembuktian di pengadilan karena tidak ada izin. Akhirnya tidak efektif menjerat tersangka dengan hukuman yang berat. Ini juga jadi masalah. Sumber pendapatan elite Politik dari sistem birokrasi engga mudah lagi.


Gurita ekonomi dan Politik cendana itu masih sangat luas di Indonesia. Bambang Tri dicekal oleh kejaksaan. Ini operasi menyasar kemana mana. DPR sudah meratifikasi kerjasama dengan Swiss tahun ini untuk memburu money laundry. Saya dengar kabar beberapa pengusaha sudah mulai stress dengan sikap SMI menyentuh Bambang Tri itu. Kasus Jiwasraya itu keliatan sederhana. Tetapi sangat politis. Kasus Mayapada dan Bukopin itu juga langsung menyentuh ujung rahim elit senior partai. Beberapa eiite Partai tersangkut. Tetapi sengaja disandera secara politik.


Puncaknya adalah disahkannya UU Cipta Kerja. Disahkannya UU ini tidak mudah dan tidak ikhlas bagi anggota DPR. Ini yang dihantam adalah statusquo sistem birokrasi dan otonomi daerah yang selama ini sebagai sumber rente bagi elite partai. Tetapi karena segudang kasus elite yang di trade off  terpaksa UU ini disahkan DPR. Yang namanya engga ikhlas, tentu kapan saja bisa jadi masalah kalau ada kesempatan. Tetapi apa mau dikata. Itu sudah dikunci oleh PDIP. Ada PDIP man di jatung penegakan hukum; Kejaksaan agung, BIN, KPK , BPK. Mereka akan kawal itu dengan baik. Setiap gerakan, akan berujung kasus. Karena stok kasus di tangan mereka buaaanyak.


Jadi desain besar dari politik Jokowi periode kedua ini, adalah desain Politik PDIP. Apa tujuannya? agar politik tetaplah politik. Tidak tercemar oleh pengusaha rente. Proses politik adalah proses konstitusi tanpa tercemar politik identitas. Siapapun boleh tampil sebagai pemenang asalkan dia memang dicintai rakyat dan mampu. Ya seperti layaknya kerja profesional. Kedatangan MRS dengan segala riak, adalah trial and error sejauh mana pemerintah lead atas semua sumber daya. Tentu penyelesaian bijak akan bertumpu kepada rekonsiliasi. Bukan antara MRS dengan pemerintah. Tetapi antara sesama elite saja; Partai dan Ormas. Tentu rekonsiliasi untuk rakyat, bukan bagi bagi kavling sumber daya. Di sinilah peran TNI sebagai penyeimbang.

Sunday, November 8, 2020

Relawan Jokowi jadi Komisaris BUMN?

 


Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang N0 40 tahun 2007 tentang Pereroan Terbatas, Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Artinya, secara prinsip, peran Komisaris sebenarnya adalah melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi. Namun, komisaris secara individu tidak punya kekuatan yang berarti dalam mengawasi direksi. Dia baru punya kekuatan atau peran yang menentukan jika dilakukan secara kolektif yaitu yang disebut dengan Dewan Komisaris.


Peran yang dimiliki Dewan Komisaris yaitu mengawasi tindakan Dewan Direksi atau Direksi sehari-hari. Dewan Komisaris bertangung jawab atas pengawasan perseroan seperti diatur Pasal 108 ayat 1 yang mengatakan dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun mengenai usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi. Selanjutnya Pasal 108 ayat 2 menyatakan, pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana Pasal 1 dilakukan guna kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris juga wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya (lihat Pasal 116).


Ada hal yang menarik soal peran Dewan Komisaris ini, sebab dalam keadaan dan waktu tertentu Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan yang semestinya dilakukan Direksi atau Dewan Direksi. Hal ini diatur dalam Pasal 118 UUPT yang menyatakan “Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.” Keadaan tertentu yang dimaksud misalnya, terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan seluruh anggota direksi yang tentunya punya benturan kepentingan dengan perseroan, dalam kondisi demikian Dewan Komisaris yang bertindak mewakili Perseroan untuk melawan anggota Direksi tersebut. Atau dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan sementara, maka Dewan Komisaris lah yang menjalankan peran Direksi tersebut (lihat Pasal 99 Ayat 2 huruf b dan Pasal 107 huruf c UUPT).


Konsekuensinya segala hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap perusahaan dan pihak ketiga berlaku terhadap Dewan Komisaris yang menjalankan peran pengurusan tersebut (lihat Pasal 118 Ayat 2 UUPT). Selain itu, Pasal 121 menyebutkan dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris. Dan komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.


Artinya berdasarkan UU PT, memang tugas dan tanggung jawab Dewan komisari tidak sebatas pengawas dan hadir dalam RUPS. Tetapi dia juga harus memahami jalannya perusahaan secara utuh dan punya visi kuat untuk memastikan tugas direksi itu tidak menyimpang dari agenda perusahaan. Sehingga kalau terjadi masalah, dia bisa ambil alih kepengurusan secara solving problem dan total solution. 


Tadinya kita bisa berdamai ketika Komisaris BUMN itu titipan partai. Tetapi kini bukan hanya orang partai, malah relawan Jokowi juga jadi komisaris. Engga tanggung tanggung. Ada 17 orang yang jadi komisaris BUMN. Selagi mereka itu memang profesional tidak ada masalah. Yang jadi masalah gimana bila tidak profesional. Malah jadi beban direksi. Kalau komisaris dari profesional, Meneg BUMN bisa dengan mudah copot. Tetapi untuk titipan partai dan relawan, engga mudah dicopot. Suka tidak suka keberadaan mereka karena alasan politik. Itulah yang jadi dilema bila keberadaan komisaris  berhubungan dengan ring 1 presiden. 


Pada awal Jokowi berkuasa, kapasitas BUMN tidak begitu besar. Tetapi berlalunya waktu selama 5 tahun Jokowi berkuasa, kapasitas bisnis BUMN meningkat drastis. Itu ditandai dengan banyaknya penugasan BUMN terhadap pembangunan strategis yang dicanangkan Jokowi. Yang lebih rumit adalah pembiayaan pembangunan itu tidak berasal dari cadangan laba. Tetapi dari hutang dan dukungan pemerintah (APBN).  (lihat grafik di bawah ini). Pada Pada Juni 2020 total ULN BUMN Indonesia mencapai US$ 58,6 miliar (Rp 874,1 triliun) atau naik 22,9% (yoy) di banding posisi Juni tahun lalu yang mencapai US$ 47,7 miliar. Kenaikan ULN BUMN RI ini bahkan lebih tinggi dari kenaikan ULN industrinya maupun total ULN swasta. 


Kondisi tersebut sangat mengkawatirkan. Itu bisa jadi ledakan utang terancam default. Memang negara tidak tanggung jawab terhadap utang BUMN karena merupaka harta terpisah. Namun dampaknya sekali BUMN gagal bayar, itu bisa sistemik terhadap kepercayaan investor kepada dunia usaha di Indonesia. Akan meruntuhkan kepercayaan publik kepada pemerintahan Jokowi. Maklum walau akumulasi asset BUMN separuh PDB nasional namun sumbangannya terhadap PDB hanya 16% Itu sangat significant menggoncang ekonomi nasional.


Apa artinya ? Dengan beban hutang semakin besar, semakin besar juga beban biaya dan cash flow. Kapasitas bisnis sudah overload. Kalau tidak ada langkah exit strategi maka BUMN akan limbung. Untuk membawa BUMN berselancar di tengah tekanan utang dan biaya tetap itu, diperlukan visi hebat dari preskom untuk mengarahkan direksi agar berani membuat keputusan strategis. Mereka harus lebih hebat dalam hal visi global yang berkaitan dengan literasi keuangan. Bukan hanya kelas lokal tetapi global. Mereka juga harus paham tentang kolaborasi dan sinergi yang sehat kepada pihak yang qualified. Karena di saat sulit sangat diperlukan kolaborasi kepada strategis partners.  Kalau engga, akan terjebak bisnis dan management ilusi dari direksi, yang justru mempercepak limbung perusahaan.


Jadi peran Komisaris itu tidak hanya dewan pengawas dan duduk dapat gaji berserta fasilitas. Tidak. Walau UU PT memang begitu. Tetapi untuk kelas BUMN dimana Komisaris adalah juga wakil rakyat pemilik BUMN harus berperan lebih. Seperti Ahok sebagai preskom BUMN. Dia terlibat teknis pengawasan, bukan hanya terima laporan. Memberikan keberanian kepada direksi untuk membuat keputusan strategis dan membuat terobosan agar Pertamina lebih efisien dan efektif melaksanakan tugas pemegang saham. Dia engga takut dengan siapapun. Bahkan berani berbeda pendapat dengan Meneg BUMN kalau dia anggap tidak sesuai tujuan jangka panjang Pertamina.

Monday, November 2, 2020

Apa untung Indonesia kalau boikot Produk Perancis?

 


Secara politik  International, Perancis itu sangat kuat. Dia anggota NATO. Anggota tetap Dewan keamanan PBB. Bersanding sejajar dengan Tiongkok, AS, Rusia, Inggris. Apa artinya? Apapun keputusan PBB tergantung 5 negara itu. Salah satu anggota dewan keamanan menolak, batal keputusan PBB. Jadi kalau mau lawan Perancis mikir dulu dech. Artinya kalau sampai ada lagi serangan teroris di perancis, itu akan di hadapi dengan tindakan keras dan pasti seluruh Eropa termasuk AS akan bantu. Mereka punya konsesus, tidak akan pernah mau diancam oleh negara lain, apalagi oleh teroris.


Secara ekonomi, Walau penduduk perancis 66 juta orang. Namun Perancis adalah kekuatan ekonomi nomor 8 terbesar dunia. Perancis anggota G8 dan sangat menentukan arah kebijakan IMF dan Worldbank. PDB Perancis USD 2,5 triliun atau dua kali dari PDB Indonesia yang berpenduduk 260 juta. Pendapatan per penduduk USD 41,896.57 per tahun (2019) atau nomor 6 terbesar di dunia. Bandingkan dengan Indonesia USD 4,175 ( 2019). Bagaimana dengan keadilan sosial? rasio GINI Perancis hanya 0,30. Bandingkan dengan Indonesia 0,38. Artinya secara ekonomi dengan PDB perkapita 10 kali dari Indonesia, tingkat keadilan sosial Perancis lebih tinggi. Padahal mereka negara sekular.


Apakah ada pengaruh terhadap ekonomi Perancis bila kita boikot? Kalau kita boikot seperti Aqua dan susu SGM, yang pasti rugi kita. Karena 90% karyawannya adalah orang Indonesia termasuk supply chain. Apa MUI mau tanggung jawab terhadap karyawan yang kena PHK. Mikirlah sebelum bertindak. Hitung untung ruginya. Jangan amarah diperturutkan.  Sementara produk lain, kalau diboikot engga efektif. Karena itu produk high grade dan mahal. Orang kaya ogah untuk ikutan boikot. Karena engga ada produk substitusi barang Perancis yang bisa kita buat sendiri. Orang miskin pasti engga mampu dech. 


Perancis sudah masuk ke level industri high tech. Mau tahu? dukungan Perancis dibidang tekhnology itu besar sekali. Ambil contoh, dalam rangka transformasi digital pemerintah, diperlukan infrastruktur Government Cloud. Dua unit data center sebagai bagian dari Government Cloud akan dibangun. Biaya didapat dari hibah atau pinjaman lunak dari Korea dan Perancis. Pemeritah Prancis melalui Electricité de France (EDF) dan Agence Française de Développement (AFD) memberikan dukungan tekhologi untuk pembangunan sektor kelistrikan yang tangguh dan menghasilkan emisi karbon yang rendah di Indonesia. Program pembiayaan ditanggung oleh Perancis dalam bentuk hibah. Tiga IPP asal Prancis , Pace Energy, Equis Energy Indonesia, dan Akuo Energy Indonesia, terlibat dalam pembangunan pembangkit listrik dari energi terbarukan senilai USD 336,9 juta.


Saat ini, lebih dari 200 perusahaan Prancis yang beroperasi di Indonesia. Bagi Prancis, hubungan kedua negara tidak hanya sebatas perdagangan tetapi juga kerja sama transfer teknologi. Banyak perusahaan Prancis yang beroperasi di sini tidak hanya menjual produk tetapi juga membangun, menciptakan produk di sini, menjadi pusat produksi untuk pasar regional. 


Apakah kita rugi kalau boikot Perancis? banyak sekali ruginya. Contoh sederhana saja, Tahun 2019, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama dengan Atase Pendidikan Perancis mulai melakukan pemetaan kebutuhan riset kolaboratif bidang sains dan teknologi. Program ini antara lain adalah short course untuk calon guru besar, penelitian kolaboratif internasional, dan studi lanjut S-3 melalui Program 5000 Doktor. Semua atas biaya Pemerintah Perancis. Belum lagi yang lain. Jadi itu sebabnya pemerintah ogah ikutin kemauan MUI boikot produk perancis. 


Mengapa perlakuan kepada Yahudi berbeda dengan islam di Perancis dan negara Eropa lainnya? Yahudi dapat perlakuan istimewa.  Siapa penguasa dunia sebenarnya?


Mungkin kalau anda lihat di daftar orang terkaya di dunia nama orang ini tidak ada. Siapa? Gerald Hassell,  Brahmins, Frederick William McNabb III, Edward Johnson III, Joseph L. Hooley, Laurence Fink. David I. Fisher. Tetapi tahukah anda? Mereka adalah pemilik dari Mellon Bank. Apa itu Mellon bank? ia adalah operator bank central AS atau the Fed. Yang menjadi mesin uang AS dan tempat terakhir AS berhutang. Nah Mellon bank itu terhubung dengan  the fed system. Apa itu? Clearstream dan Euroclear. Kedua lembaga clearing pasar uang ini ada di Eropa. Ia pensuplai modal ke seluruh dunia. Penggerak pasar 144A. Nah, siapa mereka itu semua? mereka adalah dinasti keluarga Yahudi.


Nah mari kita lihat kehebatan mereka. Semua tahu kan apa itu Goldman Sachs, Chase Jp Morgan, Citigroup, UBS. itu lembaga keuangan terbesar di dunia. SBN kita di-underwrite oleh mereka agar bisa laku di pasar uang global. Goldman dimiliki oleh Brahmins. Chase Jp Morgan, Citigroup dimiliki oleh Frederick William McNabb III. Dia juga pemegang saham dari Goldman. Ada juga Laurence Fink, dia pemegang saham pengedali dari Wells Fargo. Mungkin anda semua kenal Warren Buffet. Nah boss nya warren buffet itu adalah Laurence Fink. Warren buffet hanya proxy. Sementara raksasa Facebook dan Microsoft sahamnya dikendalikan oleh Warren buffet. Kebayangkan kayanya Yahudi.


Kehebatan Laurence Fink, bukan hanya dibidang financial dan investment banker. 90 % tambang emas dan berlian di seluruh  dunia, termasuk Freeport McMoran  pasti terhubung dengan BlackRock. Itu sebabnya engga sulit bagi Inalum masuk ke pasar  uang global 144A untuk akuisisi Freeport. Karena Laurence Fink adalah salah satu pendiri dari pasar dan clearing 144A. Kalau anda seorang trader dan member dari portal 144 A Euroclear dan Clearstream, maka anda akan tahu. Putaran aset yang mereka drive itu 3 kali dari PDB AS. Jadi China, Inggris dan apalagi Indonesia, nothing. 


Dan ketika para korporat itu stress engga bisa bayar utang, the fed bailout. Ketika AS butuh uang the fed kasih pinjam. Ketika Rupiah dihajar oleh pasar, hampir mencapai Rp 17.000. Siapa yang bantu? the fed lewat fasilitas repo line sebesar USD 60 miliar.  Nah siapa sebetulnya penguasa dunia.? Ya yahudi. Walau kaya raya, tapi tidak ingin dikenal orang kaya. Hidup mereka sederhana. Jauh dari publikasi. Jadi daripada ngiri dengan Yahudi yang diperlakukan istimewa daripada islam, mengapa tidak tiru cara kerja mereka.

Thursday, October 29, 2020

Keuangan syariah raksasa yang tidur ?




Jokowi pada acara membuka festival ekonomi syariah Indonesia (ISEF) tahun ini, mengatakan bahwa Industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang 'tidur'. Saat ini pemerintah memiliki concern besar untuk membangkitkan raksasa ini. Langkah-langkah konkret yang dimaksud, lanjutnya, harus segera dieksekusi dalam mengembangkan ekonomi dan industri keuangan syariah raksasa tersebut. Sejalan dengan itu, pemerintah juga tengah menyiapkan bank syariah terbesar di Indonesia dengan meleburkan tiga BUMN Syariah, yakni PT BRI Syariah Tbk, PT BNI Syariah, dan PT Bank Mandiri Syariah.


Secara financial memang konsep bank syariah itu sangat ideal. Kalau ditinjau dari skema, sebetulnya konsep bank syariah itu sudah dikembangkan sangat maju dalam industri keuangan modern, seperti leasing,  venture capital. Hanya perbedaanya ada pada akad. Pada skema leasing dalam konsep syariah disebut dengan murabahah ( akad jual beli). Sementara pada skema venture capital disebut dengan mudharabah  ( akad bagi hasil). Mengapa konsep syariah ini tidak berkembang luas seperti konsep keuangan modern? karena pemahaman sempit terhadap bunga dan risk management. Bunga diartikan sebagai perbuatan dosa ( haram). Tidak dilihat sebagai yield bagi hasil atas dasar suka sama suka. Dan tidak bisa lepas dari rambu rambu risk management perbankan modern.


Apakah risk management dan rambu rambu kesehatan bank ? Yaitu harus menjamin setiap dana yang ditempatkan di bank akan aman dari segala resiko yang timbul. Maka pola 5 C ( character , capacity, capital, conditional of economic , Colateral ) yang dipakai oleh bank konvensional sebagai dasar penilaian kelayakan pemberian dana ( mudharabah dan lainnya ) juga diterapkan oleh bank syariah. Apabila bank Syariah tidak mengikuti SOP yang ditetapkan oleh Bank Central maka dia terkena sangsi pemenuhan rasio keuangan sepeti Reserved Requirement ( cadangan wajib Giro minimum ) , CAR dan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Central, Ini akan mengakibatkan Bank Syariah tidak efisien. Kalau tidak efisien maka Bank Syariah jadi mahal jasanya. Maka satu satunya jalan adalah mengikuti ketentuan dari Bank Cenral dengan memastikan kualitas mudharabah kelancarannya sama sepeti hutang piutang.


Dewan Syarian Nasional Majelis Ulama Indonesia yang di dalam keputusan Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 mentolelir dengan diperbolehkannya jaminan dalam mudharabah pada perbankan Syari'ah. Namun sifatnya terbatas , yang masih dalam kerangka mudharabah sebagai bentuk kerjasama dan tidak ada kaitannya dengan hutang piutang. Namun yang jadi persoalan di Indonesia bahwa keberadaan jaminan itu masuk wilayah hukum positip. Dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Bank Syariah, tidak mengatur secara khusus tentang jaminan di dalam mudharabah. Yang nampaknya tidak membedakan jaminan perbankan konvensional dengan jaminan di dalam mudharabah ( Pasal 1 ayat (23) jo Pasal 12. Ini berimplikasi pada akad perjanjian mudharabah yang harus sesuai dengan Hukum Perdata di Indonesia tentang status hukum jaminan ( yang tentu sesuai dengan hutang piutang karena dalam hukum Perdata, kerjasama tidak dikenal jaminan ).


Apakah skema ini dibenarkan menurut Islam ( mudharabah ) dalam konteks yang berlaku di Indonesia ? Banyak sekali analisa fikih soal boleh atau tidaknya jaminan itu.. Tapi saya tidak mau masuk dalam pembahasan soal dalil yang dijadikan rujukan oleh ulama dalam mengambil sikap soal status jaminan dalam perbankan syariah. Yang pasti tidak mudah bagi bank syariah untuk menjual jasa mudharabah kepada nasabahnya. Karena keharusan tersedianya jaminan itu. Maka yang lebih mudah bagi Bank Syariah adalah memberikan jasa layanan seperti jual beli yang dimodifikasi dalam berbagai bentuk , misalnya bai' as-salam, bai' al-istishna, murabahah, namun ini lebih bersifat konsumtif (pembelian rumah, kendaraan ) ,yang lebih mudah “diamankan” dibandingkan kegiatan produksi dalam skema mudharabah. Namun apakah skema itu lebih murah dibandingkan perbankan konvensional ? oh belum tentu. Tergantung dari management bank itu sendiri. Bisa saja Bank syariah lebih mahal dibandingkan bank konvensional. Karena biaya operasional bank yang tanggung kan nasabah.


Artinya, dengan pemahaman sempit itu, kadang bank syariah atau lembaga pembiayaan syariah terjebak dengan cost fund yang mahal, dan risk management yang  rumit, akhirnya terjebak pula dengan system keuangan modern, yaitu mengharuskan adanya jaminan Walau akadnya bukan collateral tetapi hak (amanah)  menguasai aset sepihak oleh bank. Akibatnya secara esensi tidak ada bedanya dengan bank umum. Apalagi perbankan syariah harus patuh dengan standar Bank international for settlement dalam kuridor risk management compliance. Kalau sekarang industri keuangan syariah tumbuh sangat pesat, itu bukan berarti peran bank syariah efektif menebarkan kemakmuran. Karena sebagian besar dana syariah yang di pooling dari publik disalurkan dalam skema murabahah. Jadi engga lebih sebagai broker atau pedagang barang dengan system angsuran. Artinya orietasinya lebih kepada konsumsi, bukan produksi.


Jadi apa permasalahannya kalau ingin mengebangkan keuangan syariah seperti harapan  Presiden? Ya Industri keuangan syariah harus lebih besar di skema mudharabah. Mereka harus punya kekuatan lebih dalam hal project assessment. Harus bertumpu kepada kekuatan analis project agar bisa dibuat skema yang aman dan tidak memberatkan nasabah. Ya seperti kehebatan Industri keuangan berbasis venture capital dan global financial market yang unsecure ( Tanpa collateral). Coba dipelajari bagaimana menerapkan CDS dalam system syariah. Sehingga bisa melepaskan diri dari keharusan pinjaman pakai collateral secara langsung. Atau pelajari skema preferred stock, yang walau hutang tapi pembayaran bunga dari deviden. Artinya kalau untung, bunga bayar. Kalau rugi ya engga.


Bagaimana dengan potensi Bank Wakaf?

Pemerintah melihat potensi zakat yang begitu besar. Dan ini kalau di kelola dengan skema produksi maka dana zakat tidak akan habis tetapi akan terus berkembang. Potensi hebat islam itu dalam berbagi bukan hanya zakat tetapi juga sedekah dan wakaf atau sedekah berupa harta tanah atau bangunan untuk kegiatan amal. Kalau inipun di manfaatkan lewat skema keuangan untuk pembiayaan sektor real maka akan menghasilkan asset yang raksasa. Mengapa ? Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf tanah saja di atas Rp 370 triliun, sementara wakaf tunai Rp 180 triliun. Ini belum termasuk menghitung potensi wakaf tanah yang masih belum muncul, yang bisa mencapai Rp 2.000 triliun. Hebat kan.


Lantas bagaimana ini bisa jadi potensi real ? Jokowi menerima usulan dari Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) untuk membentuk  Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Dan OJK memberikan persetujuan dengan nama Bank Wakaf.  Nah, bagaimana struktur bank Wakaf ini? Ada tiga yaitu donatur, pesantren dan masyarakat produktif. Badan hukumnya adalah koperasi. Jadi bank wakaf bukanlah bank yang menerima simpanan. Skema permodalan dari Bank Wakaf Mikro ini juga terbilang unik. Nantinya, 1 LKMS akan menerima dana dari Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) , juga kemungkinan dana Desa, sekitar Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar. Dana tersebut tidak akan disalurkan semuanya menjadi pembiayaan, melainkan sebagian akan diletakkan dalam bentuk deposito di bank umum syariah.


Bagaimana kalau orang tidak memberikan donasi berupa uang tetapi wakaf tanah? tidak mengapa. welcome! Bank wakaf mengelola tanah itu menjadi bernilai uang. Bagaimana caranya ? bank wakaf akan menjadi manager investasi dengan mempertemukan orang yang punya uang dengan pemberi wakaf tanah itu. Dari kegiatan kerjasama ini bisa menghasilkan berbagai proyek. BIsa saja apartement, kawasan industri, dll. Dari hasil proyek ini , pendapatan bagian tanah wakaf akan menjadi sumber dana donasi bagi Bank Wakaf membiayai program pemberdayaan umat. 


Skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp3 juta dan margin bagi hasil setara 3 persen per tahun.  Bagaimana risk managemen dari Bank Wakaf ini?  Maklum karena bank wakaf menerapkan bagi hasil dan tanpa agunan. Maka risk management nya ada pada trust dari nasabah. Gimana nasabah dapatkan trust tersebut ? Dia harus mengikuti program pelatihan yang di tunjuk oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Dari pelatihan ini dia akan dapat sertifikasi untuk layak dapatkan pinjaman modal dari Bank Wakaf. 


Jadi sebetulnya ini adalah jenis skema pembiayaan venture. Secara bisnis dimana pengelola dana jadi angel atas nasabah. Dan dalam jangka panjang bila nasabah itu sukses maka bagi hasil yang diberikannya akan memperkuat dana Bank wakaf untuk membantu yang lain. Ya semacam dana bergulir, namun diterapkan secara modern dengan SOP dari Otoritas Jasa Keuangan. Maka potensi asset tidur, kewirausahaan dan komunitas islam bisa menjadi potensi ekonomi yang dahsyat untuk menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang berbasis gotong royong. Itulah Jokowi, orang yang katanya anti islam tetapi berjuang secara nyata menjadikan islam kuat bukan dengan retorika tetapi by design dan system untuk menjadi kuat dan terhormat.

Sunday, October 25, 2020

Blok Wabu, harta karun emas di Papua




Blok Wabu adalah wilayah tambang Emas yang luasnya 10.700 hektar. Bersebelahan dengan Desa Bilogai dan Sugapa. Daerah dengan ketinggian 2.000 sampai 2.950 meter di atas permukaan laut. Terletak 45 kilometer dari utara Tembagapura Papua. Sebuah batuan intrusi berukuran 12 x 2 kilometer menerobos batuan sedimen di sekitar punggungan Wabu. Terobosan ini di antaranya memiliki komposisi bervariasi dari diorite, syenodiorit dan monsodiorit –kandungan yang biasa terdapat di tambang emas. Dalam perjanjian kontrak karya generasi pertama, Freeport wajib melepaskan wilayahnya secara bertahap. Blok Wabu adalah salah satu kekayaan tersembunyi. Papua, kepulauan berbentuk burung itu, memang menyimpan potensi kekayaan mineral.

Namun, beratnya medan yang berada di tengah pulau dan jauh dari laut, sehingga secara ekonomi sulit dikembangkan. Kalaupun dikelola membutuhkan tekhnologi dan biaya yang besar untuk di exploitasi. Itu sebabnya sejak Freeport menguasai blok itu, praktis tidak begitu dimanfaatkan. Sumber daya raksasa itu terpendam saja. Tahun 2015 dalam putara negosiasi perpanjangan KK, Jokowi minta terlebih dahulu Freeport memenuhi klausal KK , yaitu menciutkan wilayah tambangnya. Salah satu yang dilepaskan oleh Freeport adalah Blok Wabu. Oleh Jokowi, pelepasan Blok Wabu itu langsung diterima. Setelah diterima tanpa seremonial gembyar itu, didiamkan saja. Proses divestasi lewat akuisisi jalan terus.


Konon katanya terjadi tekanan dari beberapa pengusaha lokal ingin mengelola blok Wabu itu, salah satunya melalui hak pengeolaan oleh Pemda Papua, sehingga mudah diambil alih seperti kasus Blok Emas yang ada di NTB ( Newmont ). Namun oleh Jokowi engga diladenin. Bulan septermber 2020, Jokowi meminta kepada Eric Thohir agar Blok Wabu itu diserahkan kepada PT. Aneka Tambang  (ANTM) untuk di kelola. Hampir semua pengusaha tambang  dunia terkejut. Karena engga pernah terbayangkan akan tetap dikelola oleh negara. Yang selama ini melobi negara , keselek bakiak.


Cadangan Blok Wabu sebesar 4,3 juta ton bijih emas berkadar emas (Au) 2,47 gram per ton. Potensi cadangan emas bernilai hingga US$ 14 miliar atau sekitar Rp 207,2 triliun (asumsi kurs Rp 14.800 per US$). Bila margin tambang emas mencapai 30%, artinya Antam bisa memperoleh keuntungan hingga Rp 62,16 triliun selama mengelola tambang emas di Papua ini.Yang jadi masalah adalah apakah ANTM mampu mengelola blok tersebut? Ini tantangan bagi insinyur Indonesia. Kami sebagai rakyat hanya bisa mendoakan. Jangan sampai kita dengar blok Wabu ini di PI ( participant interest ) alias diijon ke asing.  Sementara kalian duduk manis makan rente.  Gua akan teriak kencang kalau ini terjadi. Udahan begonya ya.