Wednesday, June 19, 2024

Data yang absurd

 




Pertama. Pemerintah selalu mengukur kinerja ekonomi berdasarkan angka PDB. Saya yakin ketika pemerintah membanggakan angka PDB pada waktu bersamaan orang awam bingung. Bertambah bingung ketika katanya PDB meningkat sementara mereka rakyat jelantah merasakan pendapatannya semakin tidak cukup akibat harga harga naik.  Bertambah bingung lagi bagi mereka yang kena korban PHK karena pabrik tempatnya kerja bangkrut. 


AS itu sangat objektif mengukur kinerja ekonomi. Mereka tidak lihat angkat PDB. Tetapi angka nonfarm payrolls, yaitu data tenaga kerja. Artinya semakin besar kebutuhan pekerja, maka pengangguran berkurang. Itu artinya mesin ekonomi bergerak. Ekspansi bisnis terjadi. Daya beli tumbuh. Misal laporan juni ini  angka nonfarm payrolls meningkat. Artinya disaat suku bunga tinggi, ekonomi AS rebound. Ngapain AS akan turunkan suku bunga. Walau pertumbuhan ekonomi AS hanya 1,6% kuartal 1 tahun ini, EGP aja.


Bandingkan dengan Indonesia dimana PDB kuartal 1 tahun 2024 diatas angka 5%. Indikator angkatan kerja di Indonesia tidak valid. Datanya telat 3 bulan, itupun tidak database. Masih survey manual. Beda dengan AS yang update day by day dilaporkan setiap bulan. Maklum data base kependudukan nya sudah online terintegrasi. Jadi pasti valid. 



Nah di Indonesia kita hanya bisa tahu data objektif dari kurs rupiah yang terus depresiasi. Artinya fundamental ekonomi kita tidak cukup kuat menghadapi goncangan faktor eksternal. Pertumbuhan kredit turun. Artinya ekspansi dunia usaha menurun. Tentu daya serap tenaga kerja berkurang, bahkan ada yang terpaksa PHK. Pembelian kendaraan turun. Itu artinya kelas menengah sudah mulai bokek. Engga bisa lagi bergaya. Harga pangan naik. Itu artinya memenggal income mereka yang bergaji dibawah Rp. 5 juta/bulan. Mulai pusing emak emak mikirin uang belanja. Porsi pengeluaran akan otomatis turun. Pasar domestik drop. Padahal kontribusi belanja domestik diatas 50% pada PDB.


Kedua. Pemerintah selalu ngeles kalau dikatakan utang kita sangat besar. “ Ah rasio utang terhadap PDB kita terendah dibandingkan negara lain. Kita kan masih dibawah 40%. Jauh dibawah pagu utang terhadap PDB yang ditentukan UU. Aman terkendali. “ begitu kira kira kata mereka. Udah seperti buzzer ngomongnya. 




Utang itu keniscayaan kalau anda ingin berkembang. Apapun itu termasuk masalah personal. Karena lewat utang itu anda bisa mengeskalasi pertumbuhan diatas kebutuhan sehingga anda bisa surplus untuk lebih besar lagi tumbuhnya. Tetapi itu dengan syarat bila kewajiban yang timbul ( bunga) dari adanya utang itu tidak lebih 10% dari pendapatan anda. Kalau lebih dari , itu sudah pasti utang bukannya alat berkembang malah mempercepat anda tumbang.


Mari kita lihat data negara yang utang terhadap PDB tinggi namun smart mengelola utang.  Singapore, walau utang terhadap PBD sebesar 167,9% namun singapore bayar bunga setiap tahunnya hanya 0,3% dari penerimaan pajaknya. Jadi engga ada arti. Mengapa ? Singapore melarang negara berhutang untuk belanja rutin. APBN Singapore selalu surplus. Jadi Singapore tidak berhutang karena bokek atau defisit.  Lantas untuk apa ? untuk meningkatkan daya tahan ekonomi dan sekaligus hedging terhadap risiko faktor eksternal. Maklum mereka negara jasa yang ekonominya bergantung kepada luar.


Jepang walau utang terhadap PDB 261% tetapi pembayaran bunga 0 koma terhadap PDB. Bank central rate hanya 0,1%/tahun. Artinya walau utang besar,  bayar bunga tidak significant. Sama dengan China. Walau utang terhadap PDB diatas 300% namun pembayaran bunga tidak significant. Karena didominasi oleh local government financing vehicle (LGFV) yang skemanya walau utang negara namun tidak dijamin negara. Sistem bagi hasil.


Nah Indonesia walau rasio utang terhadap PDB masih dikisaran 39%. Namun untuk pembayaran bunga dan cicilan utang terhadap penerimaan pajak itu mencapai 47,4% ( rata rata tahun 2015-2022). Artinya dari Rp 100 pendapatan pajak, Rp. 40 bayar bunga dan cicilan.  ini sudah masuk dengan jebakan utang yang bukannya berkembang tapi hanya masalah waktu akan tumbang. Mengapa ? karena udah tidak rasional. Hampir 50% pendapatan habis untuk bayar bunga dan cicilan. Pasti akan gali lubang tutup lubang. 


Mengelola negara dan personal sama saja. Bayangkan anda punya gaji bulanan, 50% habis bayar bunga dan cicilan utang. Saya yakin anda bisa stress. Engga ada lagi kenyamanan di rumah tangga. Bangun pagi udah berat banget. Lihat muka bini udah engga ada gairahnya. Mengelola perusahaan juga sama. Kalau hampir setengah dari pendapatan untuk bayar bunga dan cicilan utang. Ya, tinggal tunggu kapan masuk PKPU ( Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ). Kan engga mungkin gali lobang tutup lobang terus. Jadi ukurannya bukan dari rasio utang tetapi likuiditas. Dan likuiditas itu bagus kalau untuk bayar bunga dan cicilan di bawah 10% dari pendapatan.

Monday, June 3, 2024

Rupiah loyo...

 



Segala upaya telah dilakukan BI untuk kembalikan Rupiah ke batas psikologis yaitu Rp. 15.000/USD. Seperti meningkatkan penjualan instrumen SRBI dan SVBI dengan rate khusus ( High rate). Hot money memang. Valas yang didapat dari SRBI dan SVBI tidak dibelanjakan. Reserve repo sifatnya.  Hanya memperkuat Cadev. Sebelumnya sudah menaikan BI rate. Sampai segitunya menjaga rupiah agar tidak terpuruk dalam. Namun nyatanya tetap saja rupiah melewati batas psikologis. Kini sudah diatas Rp. 16.000 ( Rp. 16220/USD 3/06).


Selalu alasan pemerintah dikemukakan karena faktor eksternal. Seakan kalau kalau ada masalah pada ekonomi dan moneter kita, itu melulu karena faktor eksternal. Dan lucunya kalau ekonomi membaik, itu karena faktor internal, bukan karena faktor eksternal akibat kenaikan harga komoditas ekspor. Selama ini memang informasi selalu bias. Wajar saja. Namanya pencitraan politik. Lantas apa penyebab sebenarnya.? Saya akan sampaikan penyebab Rupiah loyo secara sederhana.


Pertama.  Rupiah loyo karena supply valas yang bersumber dari  aktivitas perdagangan dan aliran modal, investasi drop. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I 2024 defisit USD6,0 miliar. Walau BI berusaha menyerap likuiditas dari pasar lewat SRBI, SVBIi lebih dari Rp. 500 triliun, namun tetap aja tidak berdampak signifikan terhadap penguatan rupiah. Pasar tidak melihat kebijakan mendasar yang bisa memperbaiki NPI. Itu hanya skema pompom aja.


Kedua. Walau cadangan devisa pada akhir Maret 2024 tercatat tetap tinggi sebesar USD 140,4 miliar, atau setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor. Masih di atas pagu internasional yang 3,2 bulan impor. Namun Transaksi berjalan pada triwulan I 2024, defisit USD2,2 miliar atau 0,6 persen dari PDB, lebih tinggi dibandingkan dengan defisit USD1,1 miliar atau 0,3 persen dari PDB pada triwulan IV 2023.  Tren defisit ini diperkirakan akan terus melebar akibat beban pembayaran utang dan pasar komoditas global yang suram.


Ketiga. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03%. Pemerintah berusaha menangkis penyebab deflasi karena daya beli turun “ "Enggak lah (deflasi karena daya beli lemah), ini karena fluktuasi harga, ini memang karena ada perubahan harga komoditas yang kita hitung dari keranjang inflasi," kata Kepala BPS, Jakarta, Senin (3/6/2024). Deflasi terjadi karena fluktuasi harga yang sifatnya temporer. Bukan karena pasokan barang lebih banyak akibat kegiatan produksi meningkat dibandingkan uang beredar.


Deflasi pada bulan Mei tidak mengindikasikan tren harga akan terus turun dan ekonomi membaik. Berdasarkan BPS, misal harga beras, secara year to year harga eceran naik 11,75 persen. Artinya tren kenaikan harga terus berlangsung dari tahun ke tahun. Selain beras, jangan tanya. Mana ada yang turun. Tren nya naik semua. Apa artinya? keadaan ekonomi dalam negeri tidak baik baik saja.


Kesimpulan. 

Ketergantungan valas dari ekspor terutama komoditas SDA, sangat rentan terhadap faktor eksternal. Dengan adanya penguatan mata uang USD akibat suku bunga the fed tinggi, akan cenderung membuat harga komoditas turun di pasar global. Dan ini akan menekan daya tahan cadev, yang terpaksa mencari sumber valas lewat hutang. Sementara likuiditas pasar uang  global ketat. Ongkos moneter akan semakin mahal. Likuiditas perbankan juga ketat akibat suku bunga the fed, yang diikuti naiknya BI rate. Belum ada tanda akan turun. Dunia usaha sulit lakukan ekspansi, yang berikutnya IHSG akan terancam drop. Memang masa depan rupiah suram. Apalagi dibayangi dengan defisit APBN diatas 2%.  Harus ada solusi tapi apa ? ruang politik tidak tersedia untuk solusi.