RUU Perampasan Asset

 

Korupsi dan kejahatan terorganisasi tidak hanya bertujuan memperoleh uang. Tujuan akhirnya adalah mengubah uang hasil kejahatan menjadi kekayaan yang tampak sah: tanah, rumah, saham, perusahaan, deposito, kendaraan, barang mewah, ataupun aset yang disimpan atas nama keluarga dan perusahaan cangkang. Karena itu, memenjarakan pelaku saja tidak selalu cukup.

Seseorang dapat dipidana, tetapi kekayaan hasil kejahatannya tetap dinikmati keluarga atau jaringannya. Bahkan ada pelaku yang meninggal, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau sengaja menggunakan pihak lain agar aset tidak dapat dijangkau oleh proses pidana biasa. Di sinilah UU Perampasan Aset diperlukan.

Indonesia membutuhkan instrumen hukum yang memungkinkan negara menelusuri, membekukan, menyita, dan pada akhirnya merampas aset yang benar-benar berasal dari tindak pidana. Kebutuhan itu sejalan dengan agenda pemulihan aset dalam Konvensi PBB Antikorupsi atau UNCAC. Konvensi tersebut juga mengenal perampasan tanpa putusan pidana dalam keadaan tertentu, misalnya ketika pelaku meninggal, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan.

RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025–2026 dan hingga Juni 2026 masih menjadi bahan pembahasan di DPR. Dalam pembahasannya, anggota DPR sendiri menekankan perlunya prosedur yang jelas, terukur, bertanggung jawab, serta perlindungan bagi pemilik sah dan pihak ketiga.

Namun kekuatan negara untuk merampas aset tidak boleh berdiri sendirian. Ia harus dipasangkan dengan hukum pembuktian yang tegas, terutama mekanisme pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang. Bukan pembuktian terbalik mutlak yang memaksa setiap orang membuktikan dirinya tidak bersalah. Bukan pula mekanisme yang membolehkan aparat merampas harta hanya karena pemiliknya tidak mampu menjelaskan asal-usul kekayaannya secara spontan.

Pembuktian terbalik harus dirancang justru untuk menjaga keseimbangan antara dua kepentingan, hak negara memulihkan hasil kejahatan dan hak warga negara untuk tidak kehilangan harta secara sewenang-wenang.

Perampasan Aset Bukan Penghukuman Berdasarkan Kecurigaan.

Hak milik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Negara memang dapat membatasi atau mengambil harta seseorang melalui hukum, tetapi tindakan itu harus dilakukan berdasarkan alasan yang sah, prosedur yang adil, dan pemeriksaan oleh pengadilan yang independen. Seseorang tidak boleh kehilangan rumah, tanah, tabungan, atau perusahaannya hanya karena namanya dikaitkan dengan tersangka.

Hubungan keluarga bukan bukti kejahatan. Pertemanan bukan bukti kepemilikan semu. Kekayaan yang besar juga tidak dengan sendirinya merupakan bukti tindak pidana. Negara tetap harus menunjukkan hubungan yang masuk akal antara aset dan kejahatan yang diduga melahirkannya.

Karena itu, sebelum beban pembuktian beralih kepada pemilik aset, jaksa harus terlebih dahulu menyampaikan bukti permulaan yang kuat atau membangun perkara prima facie. Jaksa harus menunjukkan, antara lain adanya tindak pidana asal atau aktivitas kriminal yang dapat diidentifikasi; ketidakwajaran antara penghasilan sah dan pertumbuhan kekayaan; hubungan transaksi antara aset dan pihak yang diduga melakukan kejahatan; seperti penggunaan nominee, perusahaan cangkang, rekening perantara, atau transaksi yang dirancang untuk menyembunyikan pemilik sebenarnya; alasan objektif mengapa aset tersebut patut diduga sebagai hasil atau sarana kejahatan.

Barulah setelah ambang awal itu dipenuhi, pihak yang menguasai aset diminta menjelaskan asal-usulnya. Inilah pembuktian terbalik yang berimbang. Negara tidak boleh berkata, “Buktikan bahwa harta Anda halal, kalau tidak kami rampas.”

Negara seharusnya berkata “Kami mempunyai bukti yang menunjukkan harta ini terkait dengan tindak pidana. Anda diberi kesempatan penuh untuk membantah dan menunjukkan sumber yang sah.”

Perbedaannya sangat mendasar. Kalimat pertama melahirkan negara yang curiga kepada semua orang. Kalimat kedua melahirkan proses hukum yang memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk membuktikan dalilnya.

Mengapa Pembuktian Terbalik Diperlukan? 

Kejahatan keuangan modern hampir selalu dibangun dengan ketimpangan informasi. Aparat hanya melihat permukaan transaksi. Pelaku dan pemilik manfaat sebenarnya mengetahui seluruh struktur di baliknya. Sebuah rumah dapat terdaftar atas nama saudara. Saham dapat dimiliki perusahaan di yurisdiksi lain. Uang dapat dipindahkan melalui trust, nominee, asuransi, perdagangan semu, pinjaman antarperusahaan, atau invoice palsu.

Dalam keadaan seperti itu, tidak masuk akal apabila negara diwajibkan mengetahui seluruh informasi yang sengaja disembunyikan oleh pihak yang menguasainya. Pemilik asetlah yang biasanya paling mudah menunjukkan: sumber pendapatannya; dokumen pembelian; kontrak pinjaman; laporan pajak; bukti warisan; laporan keuangan perusahaan; beneficial ownership; atau dasar hukum perpindahan aset. Pembuktian terbalik diperlukan untuk menutup ruang manipulasi informasi tersebut.

Namun perlu ditegaskan, yang dibalik bukan beban untuk membuktikan seluruh kesalahan pidana seseorang. Yang dapat dialihkan secara terbatas adalah kewajiban menjelaskan asal-usul dan dasar penguasaan aset, setelah negara lebih dahulu menghadirkan bukti yang cukup. Sistem seperti ini berbeda dari memaksa terdakwa membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan kejahatan.

Dalam UU Tipikor Indonesia sendiri telah dikenal gagasan pembuktian terbalik yang bersifat berimbang, terdakwa diberi beban untuk menjelaskan kekayaan tertentu, tetapi jaksa tetap berkewajiban membuktikan tindak pidananya. Literatur Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa pembalikan beban pembuktian tidak boleh menghilangkan kewajiban penuntut umum.

Pembuktian Terbalik Justru Dapat Melindungi Tersangka.

Pada pandangan pertama, pembuktian terbalik tampak bertentangan dengan HAM. Kekhawatiran itu benar apabila pembuktiannya dirancang secara mutlak. Namun jika dirancang secara terbatas dan berimbang, mekanisme tersebut justru dapat memperjelas hak pemilik aset. Tanpa aturan yang terang, aparat dapat membekukan aset melalui interpretasi yang luas, sementara pihak yang dirugikan tidak mengetahui kapan, bagaimana, dan dengan standar apa dia dapat memperoleh kembali hartanya.

Dengan mekanisme pembuktian terbalik yang dikodifikasi secara ketat, undang-undang dapat memastikan bahwa pemilik aset memiliki:hak memperoleh seluruh dasar permohonan penyitaan; hak mengetahui aset mana yang dipersoalkan; hak mengakses bukti yang digunakan negara; hak didampingi advokat; waktu yang layak untuk menyiapkan dokumen; hak menghadirkan ahli dan saksi; hak membuktikan sumber kekayaan yang sah; hak mengajukan keberatan dan banding; hak menuntut ganti rugi jika tindakan negara terbukti tidak sah.

Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan pada 2026 bahwa tersangka adalah subjek hukum yang harus memperoleh informasi dan dokumen yang diperlukan untuk menyiapkan pembelaan secara efektif. Hal itu merupakan bagian dari due process of law dan asas praduga tak bersalah.

Jadi, perlindungan HAM tidak cukup hanya dengan menulis frasa “praduga tak bersalah” dalam undang-undang. Perlindungan itu harus diterjemahkan menjadi prosedur yang dapat digunakan secara nyata oleh orang yang asetnya dibekukan atau hendak dirampas.

Tidak Boleh Ada Pembuktian Terbalik Mutlak.

Indonesia harus menghindari pembuktian terbalik mutlak. Dalam model mutlak, seseorang dapat kehilangan hartanya semata-mata karena tidak berhasil membuktikan sumber yang sah. Model demikian berbahaya, terutama dalam masyarakat yang administrasi kepemilikannya belum sepenuhnya tertib. 

Tidak semua warga menyimpan dokumen transaksi selama puluhan tahun. Tanah keluarga mungkin berasal dari warisan yang belum dibagi secara formal. Usaha kecil sering tumbuh dari transaksi tunai. Sebagian kekayaan diperoleh ketika sistem administrasi pajak dan perbankan belum sebaik sekarang. Ketidakmampuan menunjukkan dokumen tidak selalu berarti aset berasal dari kejahatan.

Karena itu, kegagalan seseorang memberikan penjelasan tidak boleh menjadi satu-satunya dasar perampasan. Hakim tetap harus menilai keseluruhan bukti, konteks sosial, sejarah kepemilikan, kewajaran transaksi, serta bukti yang diajukan negara. Beban akhirnya tetap berada pada negara untuk meyakinkan pengadilan bahwa aset tersebut lebih mungkin berasal dari tindak pidana daripada sumber yang sah.

Untuk perkara pidana yang menentukan kesalahan dan hukuman badan, standar pembuktian harus tetap tinggi,  kesalahan harus dibuktikan oleh penuntut umum, bukan oleh terdakwa.

Pisahkan Orang dari Aset

RUU Perampasan Aset perlu membedakan dua perkara yang sering tercampur:

Pertama, perkara terhadap orang.

Dalam perkara pidana, negara menuduh seseorang melakukan tindak pidana. Konsekuensinya dapat berupa penjara, denda, atau hukuman lainnya. Asas praduga tak bersalah berlaku penuh. Penuntut umum wajib membuktikan seluruh unsur tindak pidana.

Kedua, perkara terhadap aset.

Dalam perkara ini, yang dipersoalkan adalah status suatu harta: apakah berasal dari kejahatan, digunakan untuk kejahatan, atau dimaksudkan untuk membiayai kejahatan.

Pemisahan itu penting karena seseorang dapat dibebaskan dari perkara pidana karena bukti kesalahannya tidak mencukupi, tetapi terdapat bukti kuat bahwa suatu aset bukan berasal dari sumber yang sah. Sebaliknya, seseorang dapat dipidana, tetapi aset milik pasangan, anak, mitra usaha, atau kreditur yang beritikad baik tidak boleh otomatis dirampas. Perampasan aset tidak boleh berubah menjadi hukuman kolektif terhadap keluarga.

DPR telah menyoroti pentingnya perlindungan harta bersama dan hak pihak ketiga dalam pembahasan RUU tersebut. Mekanisme pemisahan harta dan pembuktian kepemilikan harus dirumuskan dengan rinci agar aset pasangan, ahli waris, kreditur, atau pembeli beritikad baik tidak ikut dirampas.

Hak Pihak Ketiga Harus Dilindungi.

Seseorang dapat membeli rumah tanpa mengetahui bahwa penjual memperolehnya dari hasil kejahatan. Bank dapat memegang hak tanggungan berdasarkan kredit yang diberikan secara sah. Pasangan dapat mempunyai bagian dalam harta bersama yang berasal dari pendapatannya sendiri. Pemegang saham minoritas dapat berinvestasi tanpa mengetahui perusahaan dikendalikan oleh pelaku kejahatan. Mereka tidak boleh diperlakukan sama dengan nominee yang sengaja dipakai untuk menyembunyikan aset.

Karena itu, UU Perampasan Aset harus memberi ruang bagi pihak ketiga untuk membuktikan bahwa: ia memperoleh aset dengan iktikad baik; ia memberikan nilai yang wajar; ia tidak mengetahui dan secara wajar tidak seharusnya mengetahui hubungan aset dengan tindak pidana; ia tidak membantu menyamarkan pemilik manfaat; ia mempunyai hak kebendaan atau hak tagih yang sah.
 

Apabila hal tersebut terbukti, hak pihak ketiga harus dilindungi atau setidaknya diperhitungkan sebelum negara merampas aset.

Hakim, Bukan Aparat, yang Menentukan.

Penyidik boleh menelusuri. Jaksa boleh meminta pembekuan. Lembaga keuangan boleh menahan transaksi untuk jangka waktu tertentu. Namun perampasan permanen harus diputuskan oleh pengadilan. Tidak boleh ada lembaga eksekutif yang sekaligus menuduh, menyita, menilai bukti, dan mengambil alih kepemilikan secara final.

Setiap tindakan pembekuan juga harus dibatasi waktu. Jaksa wajib kembali ke pengadilan untuk meminta perpanjangan dan menunjukkan perkembangan penyidikan. Jika negara tidak mampu membangun perkara dalam batas waktu yang wajar, aset harus dilepaskan. Tanpa batas waktu, pembekuan dapat menjadi hukuman tanpa putusan. Sebuah perusahaan bisa mati karena rekeningnya diblokir. Pekerja kehilangan gaji. Kredit macet. Usaha berhenti. Reputasi hancur.

Walaupun bertahun-tahun kemudian pengadilan menyatakan aset itu sah, kerugian yang terjadi mungkin tidak dapat dipulihkan. Karena itu, hukum harus menyediakan kompensasi apabila penyitaan dilakukan tanpa dasar yang memadai, dengan kelalaian berat, atau melalui penyalahgunaan kewenangan.

Aset yang Dirampas Harus Transparan.

UU Perampasan Aset akan kehilangan legitimasi apabila barang hasil rampasan justru masuk ke jaringan korupsi baru. Masyarakat harus dapat mengetahui: aset apa yang disita; nilai pada saat penyitaan; siapa yang mengelola; biaya pemeliharaan; apakah aset dilelang atau digunakan negara; harga penjualan; penerima hasil lelang; dan ke mana hasil akhirnya disalurkan.

Pengelolaan aset harus diaudit dan dapat diperiksa publik, dengan pengecualian terbatas untuk informasi yang memang berkaitan dengan penyidikan. Jangan sampai negara mengambil aset atas nama pemberantasan korupsi, tetapi aset itu kemudian dijual murah kepada orang dalam, rusak karena tidak dikelola, atau digunakan tanpa pertanggungjawaban.

Perampasan aset bukan hanya proses mengambil. Ia juga proses menjaga, menilai, mengelola, menjual, dan mengembalikan nilainya kepada masyarakat. Rumusan Ideal: Pembuktian Terbalik Terbatas dan Berimbang. Model yang ideal dapat dibangun dalam tahapan berikut.

Pertama, negara mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan bukti awal yang konkret mengenai hubungan antara aset dan tindak pidana.

Kedua, hakim menilai apakah bukti awal tersebut cukup untuk memulai perkara dan, bila mendesak, membekukan aset sementara.

Ketiga, pemilik aset menerima pemberitahuan lengkap dan diberikan kesempatan yang memadai untuk menunjukkan sumber kekayaan yang sah.

Keempat, apabila pemilik dapat memberikan penjelasan yang masuk akal dan didukung bukti, negara wajib membantahnya. Negara tidak boleh sekadar menolak penjelasan tersebut tanpa alasan.

Kelima, hakim menilai seluruh bukti secara independen. Kegagalan menjelaskan satu transaksi dapat menjadi petunjuk, tetapi bukan satu-satunya bukti.

Keenam, perampasan hanya dilakukan terhadap bagian aset yang terbukti berhubungan dengan tindak pidana. Harta yang sah harus dipisahkan dan dikembalikan.

Ketujuh, tersedia upaya hukum, perlindungan pihak ketiga, mekanisme kompensasi, dan pengawasan atas pengelolaan hasil rampasan.

Dengan sistem itu, pembuktian terbalik tidak menjadi alat untuk menghapus praduga tak bersalah. Ia menjadi sarana untuk menyeimbangkan ketimpangan informasi tanpa menghapus kewajiban negara.

Negara Hukum Tidak Boleh Lemah, tetapi Juga Tidak Boleh Lapar.

Negara yang tidak mampu merampas hasil kejahatan akan selalu kalah dari koruptor dan sindikat. Pelaku mungkin masuk penjara beberapa tahun, tetapi keluarganya tetap hidup dari kekayaan yang dicuri. Setelah bebas, dia kembali menikmati hasil kejahatannya. Dalam keadaan demikian, pidana berubah menjadi biaya bisnis. Namun negara yang terlalu mudah merampas aset juga berbahaya.

Hari ini instrumen itu mungkin digunakan terhadap koruptor. Besok dapat digunakan terhadap lawan politik. Pengusaha yang tidak disukai. Aktivis. Pejabat yang berbeda kepentingan. Atau warga biasa yang tidak mempunyai kemampuan membela diri.

Karena itu, ukuran keberhasilan UU Perampasan Aset bukan berapa banyak harta yang dapat diambil negara. Ukuran yang lebih penting adalah apakah negara mampu mengambil hasil kejahatan tanpa merampas keadilan.

UU Perampasan Aset harus disertai pengaturan pembuktian terbalik yang terbatas, berimbang, dan tunduk pada pengawasan hakim. Jaksa tetap harus membangun bukti awal. Tersangka dan pemilik aset harus memperoleh kesempatan nyata untuk membela haknya. Pihak ketiga yang beritikad baik harus dilindungi. Penyitaan harus dibatasi waktu. Perampasan permanen hanya boleh lahir dari putusan pengadilan.

Pemberantasan kejahatan tidak boleh dilakukan dengan cara yang menyerupai kejahatan itu sendiri. Negara memang harus mempunyai tangan yang kuat untuk mengambil kembali hasil korupsi. Namun tangan itu harus tetap dikendalikan oleh hukum. Sebab dalam negara demokratis, kekuasaan untuk merampas tidak pernah boleh berdiri di atas kecurigaan semata. Ia harus berdiri di atas bukti, diuji melalui peradilan, dan dibatasi oleh penghormatan terhadap martabat manusia.