Diplomasi utang kerata cepat.

 

Debt-trap diplomacy (DTD), adalah sebuah neologisme , istilah ini pertama kali diciptakan oleh akademisi India Brahma Chellaney pada tahun 2017 untuk menyatakan bahwa negara kreditur memberi pinjaman kepada suatu negara dengan syarat longgar. Dengan tujuan untuk kepentingan geopolitiknya. Syarat longgar itu memberi celah terjadinya teknik korupsi dan ketidaktransparan, yang bertujuan menghilangkan hak kontrol negara penghutang terhadap kepentingan nasionalnya. Siapapun yang akan berkuasa. Kekuatan geopolitiknya sudah tergadaikan atau diserahkan kepada negara kreditur.

Malaysia terjebak utang dengan China. Mahathir berang dan akan membongkar praktek korupsi atas hutang itu. Mengapa? karena awalnya itu proyek B2B. Tidak ada jaminan negara. Tetapi belakangan berubah jadi B2G. Mengharuskan malaysia tanggung jawab. “ Itu urusan anda dengan hukum anda. Kami hanya memberi hutang dan anda tetap harus bayar. “ Demikian sikap China. Mantan PM Malaysia, Najib akhirnya masuk penjara tetapi utang ke China tetap harus bayar, Kesalahan rezim masa lalu adalah kesalahan kolektif. 

Akhirnya Malaysia dan China masuk putaran perundingan diplomasi utang. China tidak memaksakan kehendak. “ Engga bisa bayar utang. Ya serahkan aja proyek itu untuk kami kelola. “ kata China. Kini China punya Hub Logistik di dekat Kuantan dan Malaka. Semakin sulit malaysia untuk bergain terhadap kepentingan geopolitik dan geostrategis China. Srilangka juga begitu. Ketika Srilangka tidak mampu membayar pinjaman, pelabuhan Hambantota diambil alih China untuk dikelola secara BOT 100 tahun.

Kasus kereta Cepat Jakarta Bandung. Awalnya B2B, tetapi akhirnya melibatkan jaminan negara. China tidak memaksakan kehendak untuk bayar atau pemerintah berikan jaminan asalkan Indonesia masuk dalam diplomasi hutang secara luas.  Trade off nya china akan menambah utang lewat project expansi kereta cepat dari Bandung ke Surabaya.  Secara bisnis tidak ada infrastruktur publik bisa untung, itu akan terus jadi beban APBN. Kelak kalau negara tidak sanggup bayar, ya proyek itu China sendiri yang kelola. Tentu BOT minimal 90 tahun. Maka geopolitik Indonesia atas jawa sudah dikontrol China.

Saya tahu bahwa sudah ada kelonggaran dari China atas bunga utang Kereta cepat dan syarat penjaminan bisa melalui PT (Persero) SMI. Walau tidak lagi lewat APBN (sovereign guarantee ) namun sebenarnya sama saja. Karena SMI itu pemegang saham 100% milik negara. Trade off nya harus pemerintah sediakan. Tentu  ini harus dilaporkan ke DPR dan BPK pasti audit. Belum tentu DPR setuju. Kalau engga setuju maka kasusnya akan sama dengan Najib, ex PM Malasyia. Jadi kasus hukum dan utang tetap harus dibayar.