Indonesia itu secara sistem memang menganut ekonomi liberal khususnya dalam hal financial. APBN kita terbuka karena sumber dananya dari publik. Moneter kita juga terbuka. Karena kita menerapkan kurs mengambang. Pasar modal kita juga sangat terbuka. Kebebasan by design itu bagus. Tentu dengan sarat. Kita harus siap telanjang. Nah apa jadinya kalau telanjang, keliatan tidak seksi. Ya sama saja dengan di KTV. PL telanjang di konteskan depan tamu. Walau wajah cantik. Tapi body low grade, kulit kasar, ya di rejeck oleh tamu. Tamu tidak beli make up. Tetapi beli isi.
Indonesia itu dari luar keliatan bagus dan seksi. Semua tersedia. SDA nya nampak menggairahkan. Tetapi kalau investor sudah masuk ke data. Telanjangi semua. Langsung bicara, engga deh. Paling bagus bicaranya “ Entar aja dech”. Apa pasal. Persepsi index korupsi kita buruk banget. Benar, berita media pembongkaran kasus korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi yang tidak terbongkar lebih besar lagi. Data analisa berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) tidak bisa dibohongi.
“ B, kami mau masuk all out. Tetapi business process Indonesia sangat buruk. Semua lini korup. Bagaimana kita mau bangun bisnis terintegrasi berkaitan dengan CPO. Akibat korup itu, tidak ada kepastian hukum. Bulan ini buat aturan, bulan depan aturan itu diubah. Mending wait and see ajalah. “ Kata teman saya yang juga investor global. Saya berusaha bujuk dia agar ikut investasi di KEK untuk downstream CPO. Saya mau bujuk gimana lagi. Dia berlaku seperti tamu di ruang KTV. Engga bisa dibohongi dengan retorika.
Jokowi susah payah bangun 25 KEK di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 buah berada di luar Pulau Jawa. Tetapi sepi peminat. Apa pasal? karena KEK dibangun hanya dengan mindset rente. Dari Pemda sampai Kementerian hanya menghabiskan anggaran pembebasan tanah. Mana mikir mereka bagaimana KEK itu bisa mendatangkan investor. Terbukti, banyak KEK dibangun tanpa memperhatikan lokasi. Hanya cari tanah murah agar bisa dibebaskan dengan harga mahal untuk dapatkan rente lebih besar, Ya siapa mau invest di sana.
Dampaknya luas sekali. Bayangkan saja. RPJM 2015-2019 kebutuhan dana infrastruktur ditaksir Rp 5.519 triliun. Dari sejumlah itu APBN hanya mampu sediakan 40,14 persen atau Rp2.215 triliun. Sisanya dari investor. Investor swasta dan asing tidak significant masuk. Yang ada hanya BUMN. Nah BUMN itu bukan biayai pakai dana investor asing atau market, tetapi mereka keruk kredit dari bank dalam negeri. Dan konyolnya sebagian besar dari bank plat merah. Makanya jangan kaget semua BUMN Karya terjebak hutang yang mendekati insolvent. Kini tahun 2020-2024, BUMN karya udah lewati semua ambang batas rasio hutang. Jadi terpaksa exit lewat INA, kan konyol.
Begitu besarnya anggaran Infrastruktur digelontorkan oleh pemerintah. Tentu seharusnya berdampak kepada pertumbuhan industri dan manufaktor. Setidaknya terjadi transformasi dari ekonomi berbasis komoditi tradisional menjadi industri. Nyatanya tidak. Kalau anda lihat data statistik ( BPS). Pertumbuhan industri dan manufaktur sejak tahun 2015 terus menurun sumbangannya terhadap PDB. Tidak bisa melewati kinerja tahun 2014 yang 23%. Padahal begitu besar pengorbanan sumber daya untuk memacu industri dan manufakur. Hasilnya menyedihkan.
Sejak awal Jokowi berkuasa sampai kini, index korupsi tidak berubah significant. Tahun 2014 Index CPI 34 dan kini ( tahun 2022) 38. Artinya kinerja Aparat hukum seperti OJK. KPK, Polri, tidak optimal. Anggaran segitu gedenya untuk biaya perang terhadap korupsi seakan useless. Kalau kita masih akan terus menerapkan ekonomi terbuka, harus ada upaya memperbaiki index CPI. Kalau engga? nasip kita akan sama dengan Venezuela. Kaya SDA tapi jadi negara gagal. Karena mana ada investor bego dan mau dibujuk dengan retorika doang.
***
Bank Dunia meramalkan sebagian besar negara di dunia akan mengalami resesi tahun ini kecuali Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu yang paling resilien di tengah berbagai risiko global yang mengalami peningkatan. Dalam laporan Global Economic Prospect (GEP) Juni 2022, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di tingkat 5,1 persen untuk tahun 2022 atau hanya turun 0,1 poin persentase (pp) dari proyeksi sebelumnya.
Kabar gembira tentunya. Tetapi yang harus dicatat bahwa tahun depan tidak secerah tahun ini. Mengapa? Saat ini, risiko perekonomian global telah bergeser dari krisis pandemi ke potensi krisis energi, pangan, dan keuangan. Saat sekarang memang masalah energi dan pangan masih bisa ditahan oleh pemerintah lewat kebijakan kompensasi APBN. Tetapi sampai berapa lama pemerintah bisa menahannya? 3 bulan saja dana kompensasi BBM sudah diatas Rp. 200 triliun untuk Pertamina dan PLN.
Memang Pemerintah Indonesia akan terus menjaga agar kinerja ekonomi domestik terus menguat meski di tengah berbagai tantangan global. Menjaganya seperti apa ? Sudah hampir satu semester upaya mengatasi Migor saja belum nampak. Yang ada hanya retorika. Belum lagi belum ada upaya serius mengatasi eskalasi kerugian Pertamina dan PLN. Saya dengar dari teman. Pertamina dan PLN udah bleeding sementara dana kompesasi tidak kunjung cair.
Yang jelas kini kurs non-deliverable forward (NDF) rupiah terhadap Dolar AS semakin melemah. Padahal ekonomi AS sedang dibadai inflasi. Andaikan Ekonomoi AS sehat, saya engga bisa bayangkan apa yang terjadi terhadap Rupiah. Artinya dalam keadaan AS sakit saja kita tetap kalah. Itu artinya kita lebih sakit dari AS. Hanya saja kita pandai menutupi rasa sakit itu. Namun tetap saja tidak menyembuhkan. Masalahnya sampai kapan mau pura pura sehat.
Yang menyedihkan lagi adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia secara global pada 2021 berada di peringkat 96 dari 180 negara. Masih di bawah IPK Global yaitu 43. Korupsi Indonesia setara dengan Argentina, Brazil, Turki, Serbia dan Lesotho. Padahal era SBY, diawal kekuasaanya tahun 2004 Index Korupsi skor 20. Di akhir kekuasaanya tahun 2014 jadi 34 atau naik 14 poin selama 10 tahun kekuasaannya. Sementara sekarang. Di Asean saja kita kalah dengan Timor Leste. Mohon kepada Pimpinan para Partai, kalian harus bertanggung jawab terhadap situasi ini. Kalau Index korupsi tidak berubah, maka perubahan yang ada menyimpan masalah besar dikemudian hari.
No comments:
Post a Comment