Kadang saya yang awan bertanya kepada diri sendiri. Apakah Prabowo paham apa yang dia katakan. Ataukan dia sudah seperti Robot bicara sesuai pesanan Jokowi. Kalau benar Jokowi yang mengarahkan. Saya kembali bertanya kepada diri sendiri. Apakah Jokowi serendah itu dari segi nasionalisme dan intelektual sehingga membiarkan sistem pertahanan nasional lemah. Kalau memang Jokowi serendah itu, mengapa semua kelembagaan yang lahir dari sistem demokrasi membiarkan sikap Jokowi itu. Atau seperti kata teman ahli teori konspirasi “ bila suatu negara sudah ditelan oleh kekuatan global yang bermain, bangsa itu tidak akan menyadari kalau sebenarnya mereka sedang digiring dalam lubang kehancuran secara spirit sebagai bangsa. “ kata teman.
Apakah mungkin ada kekuatan Global yang bermain terhadap NKRI? mungkin saja. Yang namanya Neokolonialisme itu sudah diperingatkan oleh Soekarno dulu saat usia Republik masih balita. Ya penjajahan dalam bentuk baru. Bukan lagi penjajahan langsung, tetapi penjajahan tidak langsung lewat kebudayaan, ekonomi, politik dan tentu sistem pertahanan. Tujuannya agar kita kehilangan prinsip berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Terbukti kita sangat tidak peduli dengan Sains. Karena tanpa sains kita tidak akan pernah berdaulat dan mandiri dalam arti sesungguhnya sebagai bangsa.
Saat Prabowo diangkat Jadi Menteri Pertahanan oleh Jokowi, saya berharap visi Pertahanan akan menampakan cirinya yang terimplementasi dalam program pembangunan Industri pertahanan sesuai amanah UU No 16/2012. Maklum kalau mendengar pidato Prabowo yang selalu mengagung Soekarno dan menyebut dirinya sebagai Soekarno muda, dan semangatnya siap mengorbankan nyawa untuk kejayaan negeri ini, wajar saya senang dengan Jokowi menunjuknya sebagai Menhan. Tetapi apa yang terjadi? Prabowo justru memasukan pasal Pertahanan dalam UU Ciptakerja. Saya terhenyak. Mengapa kata dan perbuatan berbeda? siapa sih dia sebenarnya?
Dalam Pasal 74 UU Cipta Kerja.menyebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan diubah. Dengan begitu industri pertahanan kita secara strategis tidak lagi bersifat rahasia. Karena sudah di-liberalisasi. Dalam UU 16/2012 sebelumnya dinyatakan jika industri alat utama hanya bisa dikuasai BUMN yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara, swasta hanya diizinkan di industri komponen utama atau penunjang industri alat utama. UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan industri pertahanan, salah satunya Pasal 11, menyebutkan bukan hanya BUMN bisa mengelola industri pertahanan, tetapi bisa juga swasta. Semua karena alasan bisnis. Sesama makelar jaga rahasia. Apalagi fee alutista kan gede banget.
Peran KKIP ( Komite Kebijakan Industri Pertahanan) jadi mandul, tidak lagi berperan menjaga idealisme sistem pertahanan. Semua tergantung pasar dan ekonomi semata. Itu sebab makanya anggaran Pertahanan melonjak sangat drastis di era Prabowo jadi menteri pertahanan. Tidak lagi peduli tentang visi strategis pembelian alutsista yang harus mendukung langsung transfer tekhnologi bagi kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Jangan kaget bila Era SBY Pesawat tempur bekas yang pernah ditawarkan oleh QATAR untuk dihibahkan kepada Idnonesia, oleh Prabowo justru mau dibeli. Sistem pertahanan kita sudah jadi bisnis.
Padahal sebelumnya, Delapan BUMN yang bisnisnya bergerak di sektor industri pertahanan ini adalah PT Pindad (Persero), PAL Indonesia (Persero), Dirgantara Indonesia, Nusantara Turbin dan Propulsi, LEN Industri (Persero), Inti (Persero), Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta Dahana (Persero). Delapan BUMN tersebut juga telah menjadi pemain global industri pertahanan. Produk-produk industri pertahanan di antaranya berstandar internasional dan tersertifikasi secara global. Klien dan konsumen mereka juga di antaranya datang dari luar negeri. Meski masih belum bisa dikatakan menjadi bagian dari rantai pasok industri pertahanan global. Kini mereka hanya dapat secuil dari anggaran pengadaan alutsista 2020-2024 yang mencapai US$25 miliar yang berasal dari pinjaman luar negeri. Sebagian besar impor.
Kalau kita masih percaya dengan retorika siap mati demi NKRi dan NKRI harus kuat sistem pertahanan agar kekayaan kita bisa dikawal, itu artinya akal kita sudah ditelan oleh pemain drama yang jago mem-branding dirinya lebih jenderal dari Jenderal, lebih nasionalisme. Yakinlah, kita sedang tidak baik baik saja. Sistem pertahanan kita sedang mengarah kepada pelemahan yang membuat kita tidak akan pernah mandiri dari segi ekonomi, politik dan kebudayaan. Menurut saya, biarkan Jokowi dan Prabowo bersama partai koalisinya yang ditelan oleh konspirasi global, tetapi jangan kita sebagai rakyat. Makanya mari akhiri kekuasaan yang ingin melanjutkan program neokolonialsme ini. Tentukan sikap saat Pemilu nanti. Jangan pilih paslon yang mengusung keberlanjutan tanpa ada keinginan untuk memperbaikinya dan mengubahnya.
No comments:
Post a Comment