Jokowi sadar bahwa dia tidak mungkin jadi Ketua Umum Golkar. Karena sesuai AD/ART diharuskan kader dan pernah duduk di DPP sedikinya 5 tahun. Tapi Jokowi akan menempatkan proxy nya sebagai Ketua Umum. Pilihan jatuh kepada Bahlil Lahadalia atau LBP. Namun belakangan nama LBP dicoret ganti dengan Agus Gumiwang. Keduanya menteri, Skenario nya. Harus melalui Munaslub Golkar sebelum jadwal Munas desember 2024. Artinya jadwal Munaslub harus saat Jokowi masih sebagai presiden. Sehingga mudah bagi Jokowi menggerakan sumber daya negara untuk menempatkan Bahlil atau Agus sebagai Ketua Umum.
Tahun 2023 sebelum Pemilu, Bahll pernah mengatakan kepada Yorris Raweray yang juga tokoh Golkar, bahwa dia sudah dapat ticket dari Jokowi untuk jadi Ketua Umum Golkar. Yorris tidak tanggapi serius. Karena focus kepada Pemilu 2024. Baru baru ini LBP yang juga fungsionaris Golkar mengatakan Golkar tidak bisa di intervensi pihak luar. Bisa jadi arah perkataan itu terhadap Jokowi, yang masih orang luar bagi Golkar. Atau bisa jadi LBP berambisi juga jadi Ketum Golkar. Tentu dukungan bukan dari Jokowi tetapi oleh internal Golkar sendiri.
Agung Laksono yang juga tokoh kunci Golkar mengingatkan Bahlil bahwa Munas Golkar tetap desember 2024. Erwin Aksa Wakil Ketum Golkar mengatakan bahwa tidak ada alasan Golkar akan mengadakan Munaslub. Dan lagi prestasi Airlangga sebagai Ketua umum dinilai sukses. Suara Golkar bertambah dalam Pileg. Tidak ada masalah internal yang menggoyang Golkar sehingga harus diadakan Munaslub. Ini sinyal keras bahwa Golkar tidak lagi mudah diobok obok Jokowi.
Dengar kabar “ Kata teman. “ memang ada perseteruan antara Bahlil dan LBP. Maklum Bahlil itu dapat kuasa dari Jokowi untuk mempercepat investasi bukan hanya tambang tetapi juga sawit. Kemudian dapat kuasa lagi mencabut izin tambang. Terus dapat kuasa lagi memberikan tax allowance kepada pemegang IUP. Kekuasan yang begitu besar terhadap SDA membuat dia punya akses sumber daya keuangan. Ya maklum aja. Ibarat Gula, Bahlil itu didatangi oleh banyak semut. Semua tidak ada yang gratis kalau mau aman dari pedang Bahlil.
Bayangin aja. Lanjut teman. Otoritas Menteri ESDM, Menteri Pertanian dan Menteri keuangan diserahkan kepada Bahlil. Siapa yang engga kesel. Kalau kerjaannya benar ya engga ada masalah. Masalahnya kan bermasalah. Bisa jadi kekuasaan yang begitu besar kepada Bahlil sejak tahun 2020 tak terpisahkan dari upaya Jokowi untuk menempatkan Bahlil sebagai Ketua Umun Golkar. Maklum Munaslub Golkar hanya mungkin apabila dapat persetujuan DPD se Indonesia. Dan ini perlu uang besar membeli suara DPD termasuk DPP. Tapi dengan posisi Golkar pemenang Pileg nomor dua sekarang, value Golkar itu sudah mahal banget. Berat..
Saya tidak tahu kebenaran kata kata teman itu. Yang pasti kasus Bahlil itu sudah ditangani KPK dan beberapa pihak sudah laporkan kasus Bahlil ke pihak berwajib. Kalau LBP merasa gusar wajar saja. Kan teman temannya banyak pengusaha. Tentu mereka mengeluh ke dia. Bukan rahasia umum banyak juga pengusaha yang lapor ke DPR soal tingkah Bahlil itu. Dampak seperti ini tidak dipikirkan oleh Bahlil dan Jokowi. Yang justru membuat ruang Jokowi semakin sempit dan ditinggalkan oleh teman teman elite Politik. Dan posisi Airlangga semakin kokoh. Kasus hukumnya nya yang masih outstanding pasti banyak yang bela dia. “ Kalau mau makan, bareng bareng lah. Jangan makan sendirian” Kata teman.Ya business as usual lah. Semua about just business.
Jokowi perlu tempat berteduh setelah tidak lagi sebagai President. Dan itu tentu Golkar tempat yang nyaman. Dan lagi keinginan Jokowi itu bukan mendadak. Tetapi dipersiapkan sejak usai Pemilu 2019. Semua pertinggi partai Golkar mengamini rencana Jokowi itu. Dalam perjalanan menuju Pemilu 2024 semua baik baik saja. Semua masih komit. Tetapi setelah usai Pemilu. Hasil quick count PraGib unggul dan Golkar peringkat dua. Keadaan berubah. Para elite Golkar tidak lagi sepenuhnya jinak kepada Jokowi. Dalam politik tidak ada teman abadi . Yang ada hanya kepentingan. Sama dengan bisnis.
No comments:
Post a Comment