Thematic Bond alternatif sumber pembiayaan

 

Dalam APBN ada yang disebut dengan mandatory spending.  Anggaran yang sudah ditetapkan oleh UU.  Siapapun presiden harus patuh. Engga bisa dikurangi sedikitpun. Engga bisa dialihkan sesukanya. Maklum, APBN itu milik rakyat,  bukan pemerintah. Apa saja anggaran itu ? alokasi belanja Pendidikan,  belanja Kesehatan,  dana desa; belanja pegawai, belanja infrastruktur, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa, pembayaran pinjaman  dan bunga, bantuan keuangan kepada partai politik. 

Total mandatory spending sangat besar. Sehingga praktis presiden tidak berdaya atau tidak leluasa kelola anggaran. Bayangkan saja. Dengan total R-APBN 2025 sebesar Rp. 3613,1 triliun, harus dikurangi Rp. 803,1 triliun untuk membayar utang dan Bunga sebesar Rp. 552,8 T. Dikurangi lagi untuk sektor pendidikan Rp. 723 triliun (20%), sektor kesehatan Rp. 197,8 triliun, dan dana desa sekitar Rp. 71 triliun. Sisanya tinggal Rp. 1.266,2 trilun atau 35% dari APBN. Itu belum termasuk mandatory spending lainnya. Makanya APBN defisit. Kalau tidak ada utang, ya pemerintah tidak bisa kerja.

Selama ini kita sering dengar bahwa pemerintah menarik utang itu untuk tujuan produktif, bukan konsumsi. Tetapi tidak jelas apa yang dimaksud dengan produktif. Karena nyatanya walau PDB meningkat, namun utang juga bertambah. Sementara tax ratio sebagai ujud produktifitas tidak meningkat. Kan semakin kabur retorika utang untuk produksi.  Jangan jangan itu hanya retorika politik sebagai alasan pemerintah menerbitkan SBN dan utang ke Lembaga multilateral. Mau bantah gimanapun, faktanya memang begitu.

Lantas bagaimana memastikan utang itu benar benar untuk produktif. Sebenarnya ada cara yang sudah lazim dalam skema investasi. Yaitu lewat penerbitan Thematic Bond  atau surat utang tematik. Apa sih bedanya dengan Bond atau SBN pada umumnya?  Sebelum saya jelaskan, ada baiknya kita pahami struktur APBN. Pada APBN itu ada pos pendapatan dan belanja.  Kita menganut cash basic atau program follow money. Artinya kita focus kepada pengeluaran aja. Sementara pendapatan menyesuaikan. Kalau ternyata pendapatan tidak tercapai, yang terjadi automatic adjustment dengan memperhatikan ambang batas defisit 3% terhadap PDB.

Defisit anggaran itu masuk dalam pos pembiayaan untuk berhutang. Nah, SBN dan utang di create untuk anggaran pembiayaan. Kita engga tahu pasti kemana utang itu disalurkan. Yang pasti uang hasil penjualan SBN dan utang itu dikelola langsung oleh Menteri keuangan dalam system perbendaharaan negara. Tentu sangat rumit dan politis untuk transfarance, apalagi mengetahui nya secara dedicated terhadap project yang katanya sector produktif.

Nah bagaimana dengan Thematic bond? Apa itu thematic bond? adalah surat berharga berpendapatan tetap yang diterbitkan untuk membiayai tema investasi tertentu, seperti proyek Pengembangan dan kemandirian Pangan, infrastruktur, renewel energy, fasilitas kredit UKM dan lain lain. Skema thematic bond ada dua jenis yaitu Use of Proceeds (UoP) dan  Key Performance Indicators (KPI) bonds. 

Skema UoP untuk proyek yang punya dampak langsung terhadap target yang diinginkan. Tentu banyak jenis program itu. Misal, kita ingin membangun daya tahan pangan lewat kemandirian. UoP Bond dipakai untuk membiayai pengadaan Warehousing ecommerce marke place di seluruh provinsi agar petani mendapat jaminan pasar dan likuiditas. Memperbaiki tata niaga dan supply chain pertanian dengan membangun agro industry, fertilizer dan alat mesin pertanian.  

Skema  KPI untuk proyek yang sudah established namun perlu berkelanjutan untuk tujuan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Banyak program untuk skema ini. Misal, mengembangkan program hilirisasi berskala industry dengan downstream yang luas. Potensi SDA mineral tambang kita sangat besar. Misal lagi, meningkatkan kualitas infrastruktur logistic berskala industry dan berkelas dunia. Potensi Indonesia sebagai hub logistic sangat besar. Maklum geopolitik kita bersinggungan dengan geostrategis asia pacific yang tumbuh pesat.

Thematic bond, ini bisa saja diterbitkan oleh Menkeu atau Badan pemerintah seperit INA, atau Pemda sendiri. Namun proses penerbitanya tidak lewat makanisme politik dengan DPR, sebagaimana SBN. Thematic bond harus diterbitkan lewat mekanisme pasar modal. Uji public sangat menentukan apakah bond itu marketable atau tidak. Setelah diterbitkan, masyarakat punya saluran untuk mengawasi langsung lewat system transparansi bursa. Dan tentu thematic bond akan jadi alternatif investasi yang secure..

Semakin baik kinerja bond, semakin punya nilai di market. High trust. Menjadi financial resource non budgeter. Tapi kalau kinerja Bond buruk, tentu akan di hukum oleh pasar itu sendiri. Value bond akan jatuh dan bisa jadi sampah di market. Jadi thematic bond itu sekaligus menguji sejauh mana pemerintah dikelola oleh orang  yang kompeten dan kredibel.