Terjajah ...

 

Ira minta ketemu saya. Katanya ada relasinya yang mau dia kenalkan. Sebagai sahabat sejak tahun 90an. Ira banyak sekali membantu terutama kenalkan saya dengan elite dan kalangan akademis. Biasanya kalau dia yang atur pertemuan, dia sendiri yang tentukan tempatnya. Saat ini saya harus meluncur ke SCBD. Di cafe sambil bersantai. Ternyata relasinya itu adalah Adi. 25 tahun lalu saya pernah ke rumahnya. Ayahnya perwira TNI. Saat itu dia masih kuliah di PTN. 

“ Kejutan kan. “ kata Ira tersenyum meliat Adi menyalami saya sambil mencium punggung tangan saya namun langsung saya rangkul. 

“ Ayahnya mentor saya. Terutama dalam memaknai berbangsa dan berbakti kepada negara. “ Kata saya kepada Ira. Adi senyum aja. Saya tahu Ayahnya meninggal beberapa tahun lalu saat saya sedang di luar negeri. Namun saya minta Awi dan Yuni datang ke rumah duka dan mengirim bunga.

” Saya masih ingat nasehat ayahnya. “ Lanjut saya. Keliatan Adi siap menyimak. Sama sepeti dulu saya menyimak ketika ayahnya bicara. “ Tidak ada dikotomi sipil dan militer dalam bela negara. Di era Soekarno tidak ada istilah TNI. Yang ada ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kalau ada Angkatan bersenjata tentu ada Angkatan yang tidak bersenjata. Medan perang setelah kemerdekeaan, bukan hanya perang militer tetapi juga perang pemikiran dan ekonomi. Jadi semua anak bangsa harus punya mindset bela negara dan merasa berada dalam suasana perang. Mengapa ? karena kolonialism itu tidak pernah padam. Hanya berubah ujud menjadi neokolonialism”  Kata saya. 

“Sayangnya era Soekarno tidak ada pembangunan ekonomi. Dia jatuh karena gagal mengelola ekonomi.” Kata Ira tersenyum.

“ Gagal itu kalau sudah dilaksanakan. " Sanggah saya dengan tersenyum.

Ira mengerutkan kening.

" Kita baru merdeka secara legitimasi lewat PBB tahun 1949. Masih ada pengaruh Belanda dalam system RIS. Masih perlu perjuangan politik untuk persatuan Indonesia. Tahun 1950 kita kembali kepada NKRI. Itupun tidak mudah dapat pengakuan international. Tahun 1955 kita sukses melakukan Pemilu petama kali.  System negara kesatuan established. Namun setelah itu terjadi pemberontakan PRRI/Permesta. Nah barulah tahun 1960an kita punya design pembangunan. Namanya Pola Pembangunan Semesta Berencana.  Walau kita masih disibuk kan dengan pemberontakan DII/TII, rebut Irian Jaya, Konflik dengan Malaysia, namun saat itu kita sudah mulai bangun Smelter Baja, Krakatau Steel. Tahun 1965 Soekarno dijatuhkan. Ya praktis belum berbuat significant“ Argumen saya kepada ira. 

" Apa esensi dari Pola Pembangunan Semesta Berencana itu? tanya Adi.

“ Percis sama dengan design pembangunan China yang dicanangkan Mao tahun 1949. Apa itu ? desain pembangunan berbasis kepada Manifesto Politik, Sosialisme, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Nasional.  Beda dengan era Soeharto dimana manipol dihapus diganti dengan P4 dan era reformasi berubah lagi, yaitu berbasis kepada ekonomi semata atau ekonomi liberal” kata saya

Ira terdiam sambil menatap Adi. Sepertinya dia tidak tertarik dengan celoteh tentang Soekarno. “ Ale, kamu kan banyak bisnis di China. Adi mau tanya soal bagaimana China membangun industrinya. “ Kata ira.

Saya tatap Adi dengan tersenyum.

“ Kemajuan China terutama industrialisasi nya sangat teruji dan lentur. Kemarin dalam trade war, mata dunia terbuka. Betapa hebatnya China dan AS harus menerima kalah dengan damai. Gimana awalnya China membangun industrinya? Tanya Adi.

“ China itu awalnya membangun industri hulu substitusi impor hanya untuk pasar domestik. Seperti baja, aluminium, semen, kaca, dan bahan konstruksi, kimia, tenun, alat berat , bahan baku  pharma atau API, telekomunikasi, alutsista termasuk dirgantara. Ya samalah dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana ala Soekarno. Yaitu By design dibawah kepemimpinan pusat. Tapi kita  berubah setelah Soekarno jatuh. Walau ekonomi era Soeharto terpimpin namun karena terjebak IGGI dia tidak bisa sepenuhnya  kendalikan asing. Sementara China membangunnya  berkelanjutan. Siapapun presidennya. Itu berlangsung sejak tahun 1950 era Mao sampai berakhir era Dengxiaoping atau tahun 1990an.

Tahun 90an mulai mengalir FDI dengan deras. Mengapa? karena industri hulu tersedia di  dalam negeri dan dilarang ekspor. Negara menjual dengan harga subsidi, ya otomatis industri hilir tumbuh cepat sekali. Terutama datang  dari investor asing yang punya branded dan market global. Mereka berinvestasi mendirikan manufaktur di China dengan tujuan memanfaatkan harga bahan baku yang disubsidi dan upah murah. Keberadaan manufaktur asing itu cepat sekali direspons pengusaha China. Mereka jadi pemasok dengan harga murah. Pemerintah china juga merespons dengan memberikan insentif kepada PMA atas dasar TKDN. 

By the time lambat laun usaha supply chain industry berkembang pesat. Umumnya mereka kelas UKM. Belum terorganisir dengan baik. Ya usaha spontanitas saja. Makanya jangan kaget mereka berproduksi dengan meniru produk merek asing. Itupun bukan inisiatif mereka. Tapi karena ada demand dari pengusaha maklon atau contract manufacturing dari Asia, Eropa dan AS. Lagi lagi alasannya karena bahan baku murah dan upah murah.  Makanya kualitas rendah. Ya business as usual.  “ kata saya 

“ Bagaimana bisa cepat sekali terjadi transformasi dari mindset tukang jahit, tukang tiru, suplier , akhirnya menjadi produsen supply chain global ? Tanya Adi.

“ Masuk tahun 2000an. Supply Chain industry itu  sudah dikelola dengan standar internasional. Kualitas sudah lebih baik dan penguasaan jenis produk juga sudah beragam dan sophisticated. Awal tahun 2000 AS mengubah arah ekonominya dari low technologi ke high tech dan berfocus kepada design. Peluang ini dimanfaatkan China dengan smart.  Membangun industri yang ditinggalkan AS. Tahun itu juga ilmu ekonomi tentang supply chain dan resource global (SRG) yang berbasis bahan baku SDA   bertransformasi menjadi Global Supply Chain Management.  “ Kata saya.

“ Oh saya ingat. Tahun 2000an Ale kan sempat ikut program short course Global Supply Chain Management. di Cambridge dan Erasmus Belanda” Kata ira. Saya senyum aja. 

“ Terus, apa itu Global Supply Chain Management atau GSCM? Tanya ira.

“ Tidak lagi sederhana prosesnya.  Ini meliputi integrasi teknologi, peningkatan proses produksi lewat R&D, penguasaan logistic dan penyesuaian strategi untuk memenuhi tantangan dan peluang di pasar global.” Kata saya.

“ Bisa jelaskan  secara konkrit  ? tanya Adi.

“ Baik saya jelaskan secara sederhana. “ Kata saya seraya seruput kopi. “ SRG itu sama dengan supplier biasa. Kalau suplier kita harus tunduk dengan ketentuan sepihak dan berjuang dapatkan PO dari pembeli. Kapan saja kita bisa ditendang oleh pembeli. Tetapi kalau GSCM, kita bagian dari proses produksi itu sendiri. Antara pembeli dan penjual terikat dalam ekosistem. Contoh China butuh Steel Cold Rolled Coils (CRC) dan Stainless Steel Hot Rolled Coils (HRC). Itu karena mereka kuasai market end user CRC dan HRC dalam skala global. Mereka juga kuasai sumber daya nikel” Kata saya

“ Kenapa smelter mau saja produksi CRC dan HRC” Tanya Adi.

“ Karena GSCM jamin pasokan Nikel, yang  bukan dari satu sumber saja tapi dari seluruh dunia. Smelter juga tahu bahwa GSCM akan jamin sustainable karena GSCM kuasai tekhonologi proses produksinya, termasuk modal “ Kata saya.

“ Gimana dengan modal ? tanya Adi lagi. Ini pertanyaan yang sangat antusias diketahui anak muda.

“ Ya bukan masalah. Lembaga keuangan tidak ragu menjadi financil resource GSCM. “ jawab saya singkat.

“ Kok mau? 

“ Ya secure. Semua terkunci dalam satu ekosistem yaitu market, tehnologi dan sumber daya. Beragam produk China di produksi  lewat GSCM. Dari upstream, midstream sampai downstream . “ kata saya.

Setelah mereka paham yang saya maksud. Maka sampailah kepada jawaban pertanyaan Adi “ Nah bagitulah cara China mengembangkan industrinya. Berawal dari industry substitusi, berkembang menjadi industry kreatif, dan terus bertransformasi menjadi supply chain global. Dan setelah itu China focus kepada produk branded. Sampai kini. Kita bisa lihat merek mendunia seperti Huawei, Xiaomi, DJI, Lenovo, BYD, OPPO, Vivo, Realme, OnePlus, ZTE dan lain lain. “ Kata saya seraya seruput kopi.

“ Nah bagaimana dengan Indonesia? Tanya saya. Mereka terdiam. “  Di Indonesia bisnis dan industry masih dengan standar SRG. Dari sejak era Pak Harto sampai sekarang,  pemainnya hanya itu itu aja. Dan lucunya mereka kuasai dari hulu sampai hilir. Dampaknya jelas tidak efisien dan menciptakan rente. “ Kata saya tersenyum.

“ Bayangkan. “ Lanjut saya. “ Kita produsen CPO tetapi ekosistem financial dikuasai Singapore dan market dikuasai Malaysia. Rakyat sebagai konsumen migor jadi korban. Kita punya nikel tapi market, tekhnologi, financial tergantung kepada asing.  Makanya industri di Indonesia tidak tumbuh. Karena kita tidak punya pola pembanguan semesta berencana yang berbasis kepada Manipol kemandirian dan berkpribadian. " Lanjut saya. Mereka terhenyak.

Kita memilih liberalism namun lucunya walau kita suka kebebasan  namun no enough smart to choice.  Padahal free of choice itu hanya untuk peradaban bagi masyarakat yang mayoritas smart, bukan bagi masyarakat yang mayoritas tidak tamat SMA seperti Indonesia dan China. 

Apa sebenarnya masalah negeri kita ini? Tanya Ira. 

Daripada jawab pertanyaannya, lebih baik senyum aja.  Karena kita tidak pernah curiga dengan negara lain. Dan tidak setuju dengan neokolonialisme. Akhirnya kita sangat bergantung kepada asing. Beda dengan China. Dari awal mereka tidak pernah percaya dengan Barat dan AS. Dan sejak awal mereka membangun dengan mindset perang. Seluruh rakyat adalah angkatan perang dan Manipol jadi dinding tebal menghadang segala pengaruh yang ingin menguasai China secara langsung ataupun tidak langsung. China punya  dignity dan respect sebagai bangsa. Itu juga alasan mereka memerangi korupsi dengan hukuman mati dan law enforcement tanpa pandang bulu, 

Mindset Korup..

 

Saya dan Awi meeting dengan teman. Kami didampingi Kumar, Lawyer dari Singapore.  Hanya berlangsung 1 jam meeting di kantor teman. Kami kembali ke Safe house“ Apa pendapat kamu ? tanya saya kepada Kumar setelah  sampai di safehouse 

“ Bisnis yang ditawarkan teman kamu itu tidak qualified kalau mengacu kepada standar Anti Bribery Management System, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, UN Global Compact, Good Corporate Governance. Model bisnis  dia itu merusak reputasi PE yang committed dengan ESG.. Pasti engga comply untuk global bond 144aSec. Saya yakin kalau benar Ray Dalio mengundurkan diri sebagai penasihat Danantara kemungkinan karena alasan yang sama dengan opini saya terhadap teman kamu itu “ Kata Kumar. Dia Singaporean namun etnis india. Saya senyum aja.

Kamu tahu, lanjut Kumar. Dari tadi teman kamu itu  hanya bicara bagaimana semua bisnis process ditentukan oleh akses kepada kekuasaan. Padahal itu terkait dengan konsesi SDA. Seharusnya yang jadi standar adalah kapatuhan terhadap lingkungan, social dan moral. Bukan lobi politik dengan dirty money.  Karena dampak exploitasi SDA berlebihan akan menimbulkan  praktek ekonomi ekstraksi. Hasilnya hanyalah kerusakan lingkungan dan lingkaran kemiskinan yang merantai.

“ Engga habis pikir saya. “ Kumar geleng gelengkan kepala . “ Teman kamu itu  tanpa risih mengenakan jam tangan Richard Mille RM 56-02 Sapphire di tengah populasi Indonasia yang lebih 50% miskin. Jumlah orang miskin di Indonesai sama dengan 28 kali penduduk Singapore. Sangat massive itu. “ Lanjutnya dengan social logik. 

“ Itu juga cermin ketidak adilan global dari system kapitalisme global. Bayangkan saja. Menurut World Ultra Wealth Report 2023 oleh Altrata, total kekayaan individu dengan kekayaan bersih antara $5 juta - $30 juta secara global mencapai sekitar $45 triliun. Jika ditambah kekayaan di atas $30 juta, itu mencapai sekitar $36 triliun, Maka total kekayaan bersih di atas $5 juta secara global adalah sekitar $81 triliun.  Itu sama dengan 40 kali lebih PDB Indonesia. Sementara  mereka dibandingkan dengan populasi dunia hanya 1% saja. “ kata saya berargumen. Bahwa kemiskinan dan GINI rasio yang lebar itu karena mindset rakus.

“ Harga jam tangannya itu seharga 100 rumah murah untuk orang miskin. Sementara orang miskin sampai mati tidak akan punya peluang dapatkan rumah yang layak. Saya yakin pada dirinya tidak ada ruang empati yang tulus kepada orang miskin.  Itulah yang mengerikan dari ekonomi ekstraksi. Yaitu lahirnya budaya hedonism dan individualism. Tentu hilangnya empati orang terpelajar, pengusaha, elite, dan penguasa kepada kaum miskin. “ kata Kumar. 

“ Ah Kumar. “ Kata Awi mengibaskan tangan. “ Pemerintah Indonesia peduli kepada orang miskin. Kita sedang membangun jaringan koperasi desa Merah Putih. Itu program yang memberikan akses keadilan orang desa terhadap sumber daya bisnis.” Sambung Awi. Saya tahu, itu hanya satire Awi saja agar Kumar terprovokasi untuk bicara lebih lanjut.

“ Cara berpikir dengan program seperti itu lahir dari persepsi yang terdistorsi akibat mindset korup. “ kata Kumar dengan tatapan serius. “ Tidak pernah ada koperasi di dunia ini yang sukses lewat system Top Down. China era Mao sudah terapkan itu. Hasilnya ? korupsi massive dari level Top sampai bawah. Malah rakyat kelaparan dimana mana. Indonesia juga pernah terapkan itu di era Soeharto. Apa ada sekarang  koperasi sehebat korporat. Malah sebagian besar KUD itu tenggelam seiring jatuhnya Soeharto. “ Lanjut Kumar. 

Saya setuju dengan argumen Kumar, kata saya. Kemarin dalam rapat kerja dengan DPR. Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menyebut bahwa rentenir dan tengkulak mendapatkan keuntungan besar dalam proses distribusi produk pertanian dari desa ke kota, yaitu mencapaiRp. 300 triliun/tahun.. Atas dasar itulah dibentuk Koperasi Desa Merah Putih.  Saya engga habis mikir  mendengar alasan Menteri itu. 

“ Mengapa? Tanya Kumar mengerutkan kening.

Rentenir dan tengkulak itu ada karena tata niaga tidak mendukung terciptanya ekosistem bisnis yang berpihak kepada petani. Berpihaknya kepada pengusaha. Contoh. Petani singkong. Rentenir dan Tengkulak itu bersandar kepada Pedagang besar singkong, Pedagang bersandar kepada pabrik gaplek dan tapioka. Akibatnya harga pembelian kepada petani ditekan serendah mungkin dan petani tidak punya bargain.

Jadi tataniaga itulah yang diubah. Ubahlah lewat UU dan Aturan yang menyatu dengan reformasi agraria. Tentu bukan hanya aturan sekedar aturan. Tetapi juga dilengkapi dengan infrastruktur system stockist dalam bentuk warehousing ecommerce market place. Dengan itu ekosistem bisnis terbentuk,  yang tentu akan mengundang perbankan terlibat. Sederhana kan. Ya business as usual.  

Koperasi Desa Merah Putih itu bagus saja. Tapi keberadaanya bukan Top-Down. Tetapi bottom up. Artinya kalau memang masyarakat mau berkumpul dalam bentuk koperasi ya fasilitasi. Kalau engga mau, ya tetap lindungi lewat tata niaga yang ada. Artinya UKM tidak selalu koperasi. Siapapun punya ruang sama dalam system asalkan mereka punya semangat kreatifitas dan kerja keras serta efisien dalam bisnis process.

Jangan sampai karena adanya Koperasi Desa Merah Putih malah menciptakan rente baru lewat monopoli. Akhirnya yang dapat cuan pengusaha besar.  Koperasi hanya jadi proxy doang untuk mengalirnya kredit perbankan kepada pengusahan besar. Noh contoh yang ada pada koperasi kebun dan tambak. Yang teken kredit koperasi tetapi duitnya masuk rekening korporat sebagai pembina dan undertaker.  Dari 100% Bumdes, hanya 75% yang aktif itupun hidup segan mati engga. 25% udah tewas semua. Berapa ratus trilun dana desa liau begitu aja.  Demikian kata saya. Awi tersenyum. 

“The world says, You have needs…satisfy them. You have as much right as the rich and the mighty. Don't hesitate to satisfy your needs; indeed, expand your needs and demand more. This is the worldly doctrine of today. And they believe that this is freedom. The result for the rich is isolation and suicide, for the poor, envy and murder.” Kata Kumar. “ Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed” Lanjut Kumar.

" Gua baru ngeh. Kenapa lebih 10 tahun Kumar jadi  lawyer lue. Ternyata alasan spiritual. " Kata Awi dalam bahasa indonesia. Kumar senyum aja. Ya dia hindu yang taat.

Pemerintah tidak focus bangun industri

 

Bisnis sekarang sulit. Kata teman dengan senyum masam. Saya bisa maklum. Akibat perubahan keseimbangan teknologi dan  lingkungan, membuat pemain bisnis minerba harus menatap masa depan dengan kawatir. Trend penurunan harga international sudah berlangsung sejak tahun kemarin. Pemain industry dan manufaktur menghadapi tantangan terkait dengan logsitik rantai pasokan yang semakin mahal. Sementara daya beli  domestic dan international turun. 

Kita engga lihat visi pemerintah menghadapi tantangan ini. Hal yang sederhana aja terkait hambatan non tarif masih sulit berubah. Gimana mau kompit. Belum lagi kenaikan pajak ekspor CPO 10%. Tahun tahun kedepan suram. Lanjut teman.  Saya hanya bisa tersenyum getir mendengar pemerintah dengan percaya diri mengatakan Industri dan manufaktur Indonesia baik baik saja. Alasannya data Manufacturing Value Added (MVA) tahun 2023 dari  World Bank dan United Nations Statistics, menempatkan Indonesia masuk kelompok 12 besar negara manufaktur dunia. Di bawah China, Jepang, India, dan Korea Selatan. Tertinggi di ASEAN

Kelihatan sekali Menteri di kabinet tidak paham ekonomi makro. Data MVA tidak bisa dijadikan tolok ukur struktur industri manufaktur nasional yang kuat dari hulu ke hilir. Mengapa ?  MVA itu hanya menghitung output dikurangi input. Tidak memperhitungkan jumlah tenaga kerja yang terlibat dan jumlah manufaktur di Indonesia. Dengan data trend penurunan dari tahun ke tahun kontribusi industry dan manufaktur terhadap PDB, yang tentu  diiringi dengan gelombang PHK, itu fakta bahwa ada yang salah dalam design industry kita.  Mengapa?

Data MVA tinggi pada 2023 yang dibanggakan itu berasal dari sector minerba, khususnya smelting nikel. Secara global, Indonesia memproduksi sekitar 50% dari nikel dunia. Nickel Pig Iron (NPI) menyumbang 50% dari total produksi nikel primer dunia, dan Indonesia menguasai 74% produksi NPI global. Itu sebagian besar berasal dari skema bisnis counter trade off set. DHE hanya ada dalam catatan invoice. Devisa tetap di luar negeri. Data tahun 2024 jelas turun drastis akibat jatuhnya harga minerba di pasar dunia. Engga ada masa depan memang. Kita hanya jadi bancakan trader  selama ini, yang berdampak kepada kerusakan lingkungan

Sementara jumlah tenaga kerja terlibat pada sector minerba sebanyak 250.000. Itu hanya 1,3% dari total tenaga kerja sector industry dan manufaktur yang berjumlah 19,34 juta pada tahun 2023.  MVA tinggi itu obesitas ekonomi akibat dutch disease, terlalu mengeksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Pada waktu bersamaan mengabaikan sector Industri dan manufakur yang menyerap Angkatan kerja luas dan berbasis R&D yang sustainable.

Keadaan indstri kita sangat memprihatikan. Deindustrialisasi itu fakta.  Proses sudah berlangsung sejak 10 tahun lalu. Pada 2014, misalnya, distribusi industri pengolahan terhadap PDB angkanya masih 21,02%. Namun, pada 2019 tersisa 19,7%, dan pada 2023 kian merosot menjadi 18,67%. Bandingkan era Soeharto yang mencapai 30%. Itu berkorelasi dengan jumlah PHK. Tahun 2024 saja ada 250.000 orang kehilangan pekerjaan. Itu Data BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pencairan jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Data ini akan terus meningkat bila tidak ada perbaikan.

Kadang saya mikir dan bertanya tanya. Apakah Menteri di cabinet ini para mereka yang punya skill buzzer atau memang ahli ekonomi? Mengapa ? Setiap mereka ngeles atas keadaan ekonomi tidak baik baik saja,  selalu keliatan tolol argument nya. Menunjukan mereka engga punya kelas sebagai tekhorat, apalagi negarawan.   Pemilu sudah berakhir. Engga usah sibuk pencintraan. Daripada terus membela diri dengan data bias, lebih baik focus kerja bagaimana membangun ekosistem industry dan manufaktur yang tangguh dan lentur lewat supply chain domestic yang reliable. 

Karena kalau trend industry terus kontraksi, PHK berlanjut. Kalian berhadapan dengan 60% orang bokek. Engga akan sanggup politik koalisi dan aparat bersenjata  menghadapi people power. Satu aja peluru meletus menewaskan rakyat, IDR bisa tumbang dan surat utang default. Bubar dah. Kalian akan berhadapan dengan orang marah berbalut dendam. Sadar lah…sebenarnya kalian duduk diatas tungku .Jangan merasa nyaman. 

Perang terhadap oligarki

 

Bulan Mey Tahun 2023 di Café Kawasan Pacific Place, teman tersenyum sambil isap Cigar. “  Pada akhirnya UU Cipta Kerja dengan ongkos mahal, bisa jadi dasar untuk melegalkan lahan kebun sawit kita kita di lahan negara.  “ Kata teman. Saya paham. Penguasaan hutan untuk kebun sawit sudah berlangsung puluhan tahun. Membuat pengusaha kaya raya. Seperti dia ini banyak yang hidup mewah. Bahkan ada diantara mereka punya private jet. Punya rumah di Singapore, Perth, Spanyol, Amerika. Bisnis mereka memang create regulasi untuk melemahkan pemerintah dan membebaskan mereka menjarah SDA.

Yang dimaksud lahan negara itu adalah lahan hutan yang dijarah tanpa izin. Cara mereka menjarah tidak begitu saja. Tanpa keterlibatan elit pejabat, Kementrian dan Pemda, tidak mungkin mereka bisa leluasa. Apalagi setiap pembukaan hutan yang tidak berizin itu pasti ada sengketa dengan masyarakat adat yang hidup dari ekosistem hutan. Tanpa back up aparat tidak mungkin mereka bisa menang. Tentu kemenangan yang menimbulkan dendam dan kecewa rakyat tak berujung.  Kebanyakan rakyat dikriminalisasi.

Di penghujung kekuasaannya, Jokowi membentuk Satgas Tata kelola Sawit pada April 2023.   Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar panjaitan (LBP) ditunjuk sebagai Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Sawit. LBP bergerak cepat dengan meminta BPKP melakukan audit. Ditemukan adanya 3,3 juta hektare (ha) lahan sawit  berada dalam kawasan hutan alias ilegal. Tersebar di 23 provinsi.  Saya senang karena berharap Jokowi akan menindak penjarah hutan itu dan menyita lahan itu untuk negara. 

Tetapi saya terpaksa kecewa. Apa pasal? Satgas itu bukan untuk mengambil kembali lahan negara. Justru memutihkan ( melegalkan) lahan yang ilegal. Itu dibenarkan berkat UU UU Cipta Kerja.  Pada pasal 110A, perusahaan yang memiliki izin usaha sebelum UU CK disahkan dapat dilegalkan atau diputihkan area tanam sawitnya. Area operasi bisnisnya akan dianggap sebagai kawasan di luar hutan. Hal itu dengan catatan, jika korporasi memenuhi persyaratan yang diatur KLHK. Jika tidak, perusahaan dapat dikenai sanksi pembayaran secara administratif dan atau izin usahanya dicabut. 

Sementara itu, dalam Pasal 110B dijelaskan bahwa korporasi yang tidak punya izin usaha sebelum UU Cipta Kerja berlaku, tetapi sudah beroperasi di dalam kawasan hutan, maka mendapat kesempatan satu waktu daur sejak masa panen dan mesti membayar denda administratif yang disetor ke KLHK. Jadi tidak ada sanksi pidana menjarah lahan negara kecuali hanya denda. Mengapa? UU cipta kerja itu memang lahir dari konspirasi antara pengusaha dengan elit yang diwakili oleh Satgas bentukan Jokowi.

Merujuk data KLHK, ada 2.130 perusahaan yang teridentifikasi bakal dikenai sanksi sesuai Pasal 110A dan Pasal 110B UU Cipta Kerja. Apakah mereka patuh. Tidak semua. Dari total ribuan perusahaan Sawit, data per Maret 2024 hanya 365 korporasi yang mengajukan pemutihan. Namun yang sangat mengecewakan, data KPK menunjukkan hanya ada 155 perusahaan yang membayar PSDH-DR ( Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi). Jumlahnya cuma Rp648,8 miliar yang tidak sebanding dengan jumlah ratusan perusahaan yang ingin dilegalkan aktivitas bisnis sawitnya. 

Mereka berani ngeyel karena KPK tak bertaji. Dengar lah alasan KPK, Karena data lahan yang akan dikenakan sanksi itu belum rampung dianalisa.  Kan luas sekali. Engga bisa cepat. Sehingga tidak bisa dipaksa bayar. Apalagi saat itu sedang tahun politik menuju pemilu. “ jangan-jangan ada deal dengan pengusaha kebun. “ kata saya kepada teman “ Tentu terkait dengan biaya kampanye Pileg dan Pilpres. Bukan rahasia umum bila gubernur, bupati,  elite partai dan aparat punya deal dengan pengusaha untuk mensukseskan Pemilu. “ jawab teman.

Usai Pemilu, Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satgas Penertiban Hutan. Satgas ini  langsung di bawah koordinasi presiden. Struktur organisasi Satgas mencakup Pengarah yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Pelaksana yang diketuai oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung. Dibantu oleh Panglima TNI. Ini dalam rangka menegakan UUD 45 pasal 33.  Jadi engga bisa main main.

Satgas ini bukan hanya soal penguasaan lahan hutan untuk kebun Sawit tetapi juga termasuk aktifitas penambangan. Semua Perusahaan yang sudah mengajukan pemutihan ( legitimasi). Baik yang sudah disetujui dibatalkan. Dan yang belum disetujui permohonan ditolak! Nusron Wahid Menteri BPN menegaskan bawa tak ada istilah pemutihan bagi lahan sawit ilegal. Termasuk yang telah berproses di masa sebelumnya, tidak berlaku lagi. Bahkan HGU yang sudah habis masa berlakunya tidak diperpanjang lagi.

Keputusan Presiden Prabowo membentuk Satgas itu tidak datang mendadak. Tidak datang dari Menteri yang dipilihnya. Tetapi sudah direncanakan lama sebelum dia jadi presiden. Buktinya setelah dia menang pada pilpres tanggal 20 maret 2024. Tanggal 3 oktober saat Jokowi masih di Istana, Jaksa Agung menggeledah kantor Menteri Lingkungan Hidup. Menyita dokumen yang dianggap penting  termasuk penataan ulang kawasan hutan yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup. Sejak itu agenda nya jalan secara silent.

Rusaknya ekonomi dan politk di era Jokowi karena terjadi pembiaran penjarahan asset negara oleh Korporasi. Bertambah rumit, karena para elite di ring Istana, Senayan, Menteri, bahkan aparat hukum menikmati kemelimpahan uang dan harta dari dirty money korporasi. Bahkan politik kekuasaan dibiayai dari dirty money. Makanya korupsi bukan lagi sekedar uang tetapi sudah masuk katagori state capture. 

Dampaknya sangat luas. Hancurnya hutan lindung. Rusaknya lingkungan dan ekosistem. Pendapatan negara berupa pajak tidak significant. Sementara pengusaha korporasi semakin kaya. Dan negara semakin bokek. Setiap tahun terus defisit APBN, yang terpaksa harus berhutang. Power ekonomi pada APBN semakin melemah. Daya beli drop. PHK terus bertambah dari tahun ketahun. Kini kita berharap perang terjadap  oligari bisa dimenangkan Prabowo bersama TNI.