Apakah kurs akan terus menguat dan IHSG naik ...

 

Secara angka, premium CDS Indonesia saat ini belum berada pada level krisis. Indonesia 5-year CDS tercatat sekitar 94–102 basis poin pada awal Juni 2026. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan periode gejolak 2018, ketika CDS Indonesia sempat berada di sekitar 144 bps, dan jauh lebih rendah dibandingkan masa pandemi 2020 maupun krisis global 2008, ketika persepsi risiko melonjak jauh lebih ekstrem. Dengan membaca data ini secara statis, seolah-olah tidak ada alasan fundamental yang cukup kuat untuk menjelaskan pelemahan rupiah dan memburuknya IHSG. 

Namun pasar tidak hanya membaca level CDS hari ini. Investor global membaca arah risikonya. Dari Januari 2026 sampai Juni 2026, premium CDS Indonesia bergerak naik, dari sekitar 68 bps ke kisaran 100 bps. Artinya, walaupun belum berada pada level krisis, pasar mulai menaikkan harga risiko terhadap Indonesia. Kenaikan ini adalah sinyal bahwa investor melihat ada perubahan persepsi terhadap kualitas pengelolaan fiskal, arah kebijakan, dan kredibilitas pemerintah dalam menjaga kesinambungan utang.

Di sinilah persoalan sebenarnya. Investor global tidak semata-mata keluar karena angka CDS absolut sudah tinggi. Mereka keluar karena membaca kombinasi antara outlook negatif, pelebaran risiko fiskal, dan meningkatnya keraguan terhadap disiplin anggaran. Moody’s dan Fitch sama-sama memberi sinyal kehati-hatian terhadap Indonesia, terutama terkait tekanan belanja, basis penerimaan yang sempit, risiko defisit, dan kredibilitas kebijakan.

Dasar kekhawatiran itu rasional. Belanja negara meningkat jauh lebih agresif dibandingkan kemampuan penerimaan pajak. Program-program populis yang besar secara politik, tetapi lemah dari sisi produktivitas fiskal, membuat pasar mempertanyakan apakah APBN masih dikelola secara prudent. Investor tidak menunggu krisis terjadi. Mereka bergerak lebih dulu ketika melihat arah kebijakan berpotensi memperlebar defisit, menambah kebutuhan pembiayaan, dan menaikkan beban bunga di masa depan.

Karena itu, tekanan terhadap rupiah dan IHSG bukan semata-mata akibat risiko kredit hari ini, melainkan akibat keraguan terhadap keberlanjutan fiskal ke depan. Ketika keyakinan itu melemah, investor asing memilih mengurangi eksposur pada saham, melepas rupiah, dan berpindah ke valuta asing atau aset yang dianggap lebih aman.

Kenaikan BI Rate memang memberi efek jangka pendek. Setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga 50 bps menjadi 5,25% pada Mei 2026, lalu kembali menaikkan 25 bps menjadi 5,50% pada Juni 2026, tekanan terhadap rupiah sempat mereda. BI bahkan perlu melakukan komunikasi langsung dengan investor asing untuk menjelaskan alasan kenaikan suku bunga tersebut.

Langkah itu juga membantu memperbaiki sentimen bursa dalam jangka pendek. Tekanan politik kepada puluhan emiten untuk melakukan buyback saham ikut memberi bantalan teknikal terhadap IHSG. Indeks dapat naik secara signifikan, tetapi perbaikan itu lebih bersifat artifisial daripada fundamental. Ia memperbaiki harga, tetapi belum tentu memperbaiki kepercayaan.

Masalahnya, kenaikan suku bunga dan upaya menaikkan yield aset rupiah memiliki ongkos mahal. Yield SBN ikut terdorong naik karena pasar menuntut imbal hasil lebih tinggi untuk menahan risiko. Pemerintah dan BI bahkan secara eksplisit berupaya membuat aset rupiah lebih menarik agar investor portofolio kembali masuk. Dalam jangka pendek, strategi ini bisa menahan rupiah. Tetapi dalam jangka menengah, ongkos refinancing SBN menjadi lebih mahal. Beban bunga APBN akan meningkat, dan ruang fiskal untuk belanja produktif semakin sempit.

Dengan kata lain, stabilisasi melalui suku bunga adalah obat yang pahit. Ia bisa meredakan gejala, tetapi tidak menyembuhkan sumber penyakit. Sumber penyakitnya ada pada kredibilitas fiskal. Kalau belanja terus naik, sementara penerimaan pajak tidak tumbuh sepadan, maka pasar akan tetap melihat Indonesia sebagai negara yang sedang memperbesar risiko pembiayaan masa depan.

Padahal, jika membaca level CDS secara absolut, Indonesia belum berada pada posisi yang memaksa kenaikan suku bunga agresif. Yang seharusnya dilakukan adalah restrukturisasi APBN. Pemerintah perlu berani memotong belanja populis yang tidak produktif, termasuk subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, ekspansi MBG yang terlalu cepat, dan program-program besar seperti KDMP yang belum jelas daya ungkit ekonominya.

Pemotongan belanja semacam itu akan jauh lebih kredibel di mata investor dibandingkan sekadar menaikkan suku bunga atau memaksa buyback saham. Pasar akan membaca bahwa pemerintah bersedia membayar harga politik demi menjaga kesinambungan fiskal. Itulah sinyal yang lebih kuat daripada intervensi moneter.

Jika APBN direstrukturisasi, rupiah akan menguat secara lebih sehat karena pasar melihat risiko fiskal menurun. IHSG juga dapat pulih secara natural karena investor kembali percaya pada fundamental, bukan karena tekanan politik atau rekayasa likuiditas jangka pendek. Sebaliknya, tanpa restrukturisasi APBN, penguatan rupiah dan kenaikan IHSG hanya akan menjadi jeda sementara. Begitu stimulus berhenti, keraguan pasar akan kembali muncul.

Kesimpulannya, persoalan Indonesia bukan CDS yang sudah berada pada level krisis. Persoalannya adalah tren persepsi risiko yang memburuk. CDS belum tinggi, tetapi arahnya naik. Rating masih investment grade, tetapi outlook memburuk. Rupiah bisa ditahan dengan suku bunga, tetapi ongkos fiskalnya mahal. IHSG bisa diangkat dengan buyback, tetapi kepercayaan asing tidak bisa dipaksa.

Pasar tidak sedang menghukum Indonesia karena hari ini bangkrut. Pasar sedang memperingatkan bahwa tanpa disiplin fiskal, Indonesia bisa berjalan menuju risiko yang lebih mahal. Dan dalam pasar keuangan global, peringatan sering datang lebih dulu daripada krisis.

***

Bagi teman-teman DDB yang sudah membaca cerpen “Belajar Jadi Trader”, penguatan rupiah dan kenaikan IHSG hari ini seharusnya tidak terlalu mengejutkan. Sebab dalam logika trader hedge fund, kenaikan BI Rate justru merupakan sinyal yang ditunggu.

Mengapa?

Karena kenaikan BI Rate biasanya akan mendorong naiknya yield SBN. Bagi orang awam, kenaikan yield SBN terdengar teknis, jauh, dan tidak langsung terasa. Karena itu, secara politik, dampaknya tidak segera merusak citra Presiden. Publik lebih mudah marah ketika rupiah melemah, BBM naik, atau harga kebutuhan pokok melonjak. Tetapi ketika yield SBN naik, tidak banyak yang memahami bahwa di sanalah risiko fiskal sedang membesar.

Padahal, risiko kenaikan yield SBN bisa jauh lebih berbahaya daripada sekadar pelemahan kurs. Rupiah yang melemah memang menyakitkan karena memicu inflasi impor dan tekanan psikologis pasar. Tetapi yield SBN yang naik akan langsung memukul APBN. Setiap penerbitan utang baru dan refinancing utang lama harus dibayar dengan bunga yang lebih mahal.

Akibatnya, ruang fiskal menyempit. Semakin besar porsi APBN untuk membayar bunga utang, semakin kecil ruang negara untuk membiayai kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur produktif, dan perlindungan sosial. Dengan kata lain, kenaikan yield SBN adalah pisau yang tidak berisik, tetapi pelan-pelan memotong kemampuan negara menjalankan fungsi sosialnya.

Tunggu dulu. Penguatan rupiah hari ini masih tipis. Tetapi pasar sudah membaca sesuatu yang lebih dalam: Presiden takut citranya jatuh jika rupiah terus tertekan. Di titik inilah permainan trader dimulai.

Trade akan dibuat floating. Posisi tidak ditutup cepat. Tekanan dibiarkan datang bergelombang. Ketika rupiah kembali tertekan, pemerintah akan panik secara politik. Lalu tekanan akan diarahkan kepada BI agar kembali menaikkan suku bunga. Setiap kenaikan BI Rate akan mendorong ekspektasi yield SBN naik lagi. Pelan tetapi pasti, yield bisa bergerak menuju level yang semakin mahal.

Hari ini yield SBN sudah berada di kisaran tinggi, mendekati 7,5% sampai 7,8% menurut tenor dan sumber pasar. Dalam waktu singkat, kenaikannya sangat besar. Untuk trader derivatif, pergerakan seperti ini bukan sekadar angka. Itu adalah peluang. Bayangkan kontrak opsi derivatif dengan nilai nosional Rp1.000 triliun. Jika struktur posisinya benar, pergerakan yield sekecil apa pun bisa menghasilkan revenue puluhan triliun. Modal yang dipasang bisa sangat kecil dibandingkan nilai eksposurnya. Misalnya modal Rp10 miliar, tetapi eksposur sintetisnya bisa berlipat-lipat melalui leverage dan struktur derivatif.

Di situlah orang awam tidak melihat permainannya. Mereka hanya melihat rupiah menguat dan IHSG naik. Mereka merasa pasar membaik. Padahal di balik layar, yang sedang diperjualbelikan bukan hanya saham dan valuta asing, tetapi juga ketakutan pemerintah terhadap citra politiknya sendiri.

Inilah ironi pasar keuangan. Yang tampak di permukaan adalah stabilisasi. Tetapi yang terjadi di bawahnya bisa saja akumulasi risiko. Rupiah boleh menguat sementara. IHSG boleh rebound. Tetapi jika semua itu dibayar dengan yield SBN yang semakin mahal, maka yang sebenarnya terjadi bukan pemulihan, melainkan pemindahan risiko dari pasar ke APBN.

Dan pada akhirnya, APBN itu bukan milik Presiden. APBN adalah milik rakyat. Kalau bunga utang naik, rakyat yang kehilangan ruang kesejahteraan. Kalau ruang fiskal menyempit, rakyat yang kehilangan subsidi, layanan publik, pekerjaan, dan masa depan. Trader boleh menang dari volatilitas. Pemerintah boleh merasa citranya terselamatkan sesaat. Tetapi negara membayar dengan beban yang lebih panjang. Maka jangan hanya melihat rupiah hari ini. Jangan hanya melihat IHSG hari ini. Lihat yield SBN. Di sanalah pasar sedang menulis pesan yang paling jujur: stabilitas yang dibeli dengan bunga mahal bukanlah stabilitas. Itu hanya jeda sebelum tagihan berikutnya datang.

Senja kala bisnis di Indonesia..

 

Sore itu saya bertemu Herman dan David di sebuah private room kecil di Jakarta.  Herman datang lebih dulu. Wajahnya terlihat muram. Ia meletakkan iPad di meja, lalu membuka grafik saham beberapa emiten CPO yang listing di Singapura. Hampir semua merah.

“Lihat ini,” katanya. “Saham CPO yang listing di Singapore rontok. Investor asing mulai keluar.”

Saya melirik layar.

“Wajar,” kata saya.

“Wajar bagaimana? Perusahaan itu punya kebun, punya pabrik, punya ekspor.”

“Justru karena ekspornya yang jadi masalah,” jawab saya. “Kalau aturan ekspor berubah dan DSI memonopoli pintu keluar, market langsung membaca risiko. Bukan hanya risiko harga, tetapi risiko kontrol. Investor paling takut kalau revenue perusahaan tidak lagi ditentukan oleh pasar, tetapi oleh meja birokrasi.”

Tak lama kemudian David masuk. Ia pemilik jaringan bisnis ritel dan juga punya relasi dekat dengan industri pakan ternak. Wajahnya seperti orang yang baru pulang dari rapat buruk.

“Maaf terlambat,” katanya. “Tadi meeting dengan beberapa supplier. Semua mulai defensif.” Ia duduk, lalu mengambil air putih.

Herman menunjuk layar. “Kamu lihat saham CPO?”

David mengangguk. “Sudah. Fund di Singapore mulai mark down exposure. Mereka bilang kalau ekspor harus lewat satu pintu, pricing power perusahaan turun. Risiko working capital naik. Cash flow jadi tidak predictable.”

Saya tersenyum tipis. “Pasar itu tidak butuh marah. Cukup ragu, harga langsung jatuh.”

Herman menatap saya. “Tapi maksud pemerintah kan ingin menertibkan ekspor, supaya tidak bocor.”

“Niatan bisa baik,” jawab saya. “Tapi pasar tidak membeli niat. Pasar membeli mekanisme. Kalau mekanismenya membuat transaksi lambat, biaya naik, pembayaran tertahan, dokumen tergantung pihak ketiga, dan eksportir kehilangan kebebasan kontrak, maka investor akan menghukum.”

David mengangguk. “Betul. Di lapangan, masalahnya bukan slogan. Masalahnya eksekusi. Buyer luar negeri tidak mau menunggu drama domestik. Kalau Indonesia ribet, mereka pindah ke Malaysia, Thailand, Afrika, atau Amerika Latin. Supply chain global tidak punya kewajiban sabar kepada kita.”

Herman menggeser layar. “Outlet modern juga mulai ekspansi ke luar negeri. Kenapa mereka tidak fokus di dalam negeri?”

David tertawa pendek. “Karena di dalam negeri margin makin tidak pasti. Regulasi berubah cepat. Biaya logistik naik. Daya beli tidak merata. Kalau mereka punya cash, brand, dan sistem distribusi, lebih masuk akal buka kaki di luar. Vietnam, Filipina, Malaysia, bahkan Timur Tengah. Di sana mereka bisa diversify risk.”

“Jadi mereka lari?” tanya Herman.

“Bukan lari,” jawab saya. “Mereka hedge. Pengusaha besar tidak selalu menentang negara. Tapi mereka tidak mau seluruh nasibnya digantung pada kebijakan yang berubah-ubah. Kalau aturan domestik makin tidak predictable, mereka pindahkan ekspansi ke tempat yang lebih bisa dihitung.”

David menambahkan, “Di board meeting bahasanya halus: regional expansion. Tapi substansinya risk diversification.”

Herman terdiam. Ia lalu membuka catatan lain. “Pabrik pakan ternak juga mulai gelisah. Mereka bilang bahan baku makin mahal karena impor jagung dan bongkil kedelai lewat PT Berdikari.”

David langsung menarik napas panjang. “Nah, itu yang paling bikin mereka marah.”

Saya menoleh kepadanya. “Ceritakan.”

David meletakkan gelasnya. “Pabrik pakan itu hidup dari kepastian bahan baku. Mereka punya PPC, planning production control. Jagung, soybean meal, vitamin premix, tepung ikan, semua harus masuk tepat waktu. Kalau bahan baku telat, line produksi berhenti. Kalau harga bahan baku naik, margin hancur. Kalau impor dikendalikan satu pihak, pabrik kehilangan fleksibilitas.”

Herman bertanya, “Tapi kalau BUMN yang impor, bukankah harusnya lebih tertib?”

David tersenyum sinis. “Tertib di atas kertas. Di lapangan, importir lama tetap bekerja. Kapal, dokumen, supplier, surveyor, broker, semua tetap orang yang sama. Bedanya sekarang ada pintu tambahan yang harus dilewati. Dan setiap pintu tambahan berarti waktu, biaya, dan risiko.”

Saya menyambung, “Dalam industri pakan, keterlambatan bukan sekadar administratif. Itu bisa menghentikan produksi. Kalau jagung dan bungkil kedelai mahal, harga pakan naik. Kalau pakan naik, peternak ayam dan telur tertekan. Kalau peternak tertekan, harga pangan rakyat naik. Jadi ini bukan soal satu pabrik. Ini soal rantai pangan.”

David mengangguk. “Beberapa teman saya mulai hitung ulang. Mereka bilang, kalau bahan baku terus mahal dan tidak pasti, lebih baik shutdown pabrik sementara. Mending impor pakan jadi. Risiko produksi hilang. Tenaga kerja dikurangi. Working capital ditekan.”

Herman terkejut. “Shutdown? Mereka tidak rugi?”

Saya tertawa pelan. “Herman, kamu masih melihat pengusaha seperti pemilik warung. Kalau warung tutup, pemiliknya langsung rugi. Konglomerat tidak begitu. Mereka sudah lama exit lewat struktur utang.”

Herman menatap saya. “Maksudnya?”

“Begini,” kata saya. “Banyak pabrik besar itu dibangun dengan kredit bank. Terutama bank BUMN. Selama ekspansi, mereka ambil utang. Aset pabrik diagunkan. Working capital dibiayai bank. Mereka sudah menarik value lewat proyek, kontraktor terafiliasi, fee distribusi, trading margin, dividen lama, management fee, dan transaksi antarperusahaan. Ketika keadaan tidak menarik lagi, mereka bisa berhenti ekspansi, kurangi produksi, bahkan shutdown. Yang pertama tekor bukan mereka. Yang pertama panik adalah bank.”

David tersenyum pahit. “Karena cash flow berhenti.”

“Ya,” jawab saya. “Kalau pabrik berhenti, revenue turun. Kalau revenue turun, debt service terganggu. Kalau debt service terganggu, bank harus restrukturisasi. Kalau kredit macet, bank yang menanggung NPL. Kalau banknya BUMN, pada akhirnya risiko itu kembali ke negara.”

Herman menggeleng. “Jadi pengusahanya aman?”

“Tidak selalu aman. Tapi mereka punya pilihan lebih banyak daripada buruh, supplier kecil, dan bank. Mereka bisa pindahkan ekspansi ke luar negeri. Bisa impor barang jadi. Bisa jual aset. Bisa restrukturisasi. Bisa minta haircut. Bisa jadikan masalahnya sebagai isu sistemik. Kalau bank merasa eksposurnya terlalu besar untuk dibiarkan gagal, bank akan ikut mencari jalan selamat.”

David berkata, “Too big to fail versi lokal.”

“Betul,” kata saya. “Bedanya, waktu untung disebut keberhasilan swasta. Waktu rugi disebut masalah nasional.”

Ruangan hening sebentar.

Herman memandang grafik saham CPO lagi. “Jadi efeknya berantai?”

“Sangat berantai,” jawab saya. “CPO kena karena ekspor dikontrol. Sahamnya jatuh karena investor takut cash flow terganggu. Ritel modern ekspansi ke luar karena mencari yurisdiksi yang lebih predictable. Pabrik pakan berpikir shutdown karena bahan baku mahal dan tidak pasti. Peternak kena karena pakan naik. Konsumen kena karena harga pangan naik. Bank kena karena kredit korporasi terganggu. APBN kena kalau bank BUMN perlu dukungan atau ekonomi melambat.”

David menambahkan, “Dan investor melihat semua itu sebagai satu hal: policy risk.”

Saya mengangguk. “Benar. Ini bukan sekadar isu CPO, jagung, atau pakan. Ini soal kepastian kebijakan. Kalau negara ingin mengontrol rantai pasok, harus punya kapasitas eksekusi. Kalau tidak, kontrol berubah menjadi bottleneck.”

Herman bertanya, “Tapi pemerintah merasa sedang menertibkan oligarki.”

“Menertibkan oligarki itu harus lewat hukum, data, audit, pajak, dan persaingan sehat,” jawab saya. “Bukan dengan membuat simpul baru yang justru menambah rente. Kalau pintu ekspor dimonopoli, kalau impor bahan baku dikunci, kalau izin jadi alat tawar, maka oligarki lama tidak hilang. Dia hanya pindah meja.”

David menatap saya. “Dan yang kecil tetap mati duluan.”

“Selalu,” jawab saya. “Dalam setiap aturan yang tidak efisien, pemain besar masih bisa bertahan. Mereka punya bank, lawyer, koneksi, holding luar negeri, dan cadangan cash. Yang kecil tidak punya. Supplier kecil, peternak, buruh, transporter, distributor kecil—mereka yang pertama kehabisan napas.”

Herman menghela napas. “Jadi kalau para bos berhenti ekspansi dan malas produksi, yang rugi negara?”

“Negara, bank, pekerja, supplier, dan konsumen,” jawab saya. “Boss besar rugi juga, tapi tidak eksistensial. Mereka sudah mengambil posisi sebelum badai. Mereka tidak perlu marah. Mereka cukup berhenti. Dalam ekonomi, kadang mogok paling mahal bukan buruh mogok kerja, tapi konglomerat mogok ekspansi.”

David tertawa getir. “Mogok investasi.”

“Ya,” kata saya. “Mereka tidak perlu demo. Tidak perlu bikin pernyataan politik. Mereka cukup tahan capex. Tahan produksi. Tahan pembelian bahan baku. Alihkan ekspansi ke luar negeri. Impor barang jadi. Simpan cash di valas. Lalu ekonomi domestik melambat sendiri.”

Herman memandang keluar jendela. Hujan mulai turun lagi.

“Lalu apa yang seharusnya dilakukan?”

“Kalau ingin kontrol SDA, bangun sistem yang lebih efisien daripada pasar lama,” jawab saya. “Bukan sekadar mengambil alih pintu. Pemerintah harus memastikan dokumen cepat, pricing transparan, pembiayaan jelas, logistik lancar, dispute mechanism kuat, dan tidak ada rente baru. Kalau tidak, pasar akan membaca kontrol sebagai risiko.”

David menambahkan, “Dan untuk bahan baku pangan, jangan main-main dengan timing. Pabrik pakan tidak bisa menunggu rapat direksi. Ayam makan setiap hari. Mesin produksi punya jadwal. Kapal punya demurrage. Gudang punya batas stok. Kalau bahan baku terlambat, kerugian langsung jalan.”

Saya mengangguk. “Ekonomi riil tidak hidup dari pidato. Ia hidup dari barang yang datang tepat waktu, harga yang masuk akal, dan uang yang berputar lancar.”

Herman menutup iPad-nya. “Jadi saham CPO rontok itu hanya gejala?”

“Ya. Gejala dari sesuatu yang lebih dalam: pasar mulai menghitung ulang risiko Indonesia. Kalau policy risk naik, valuasi turun. Kalau valuasi turun, cost of capital naik. Kalau cost of capital naik, ekspansi berhenti. Kalau ekspansi berhenti, ekonomi melambat. Kalau ekonomi melambat, pajak turun. Kalau pajak turun, APBN makin berat.”

David berkata pelan, “Dan bank BUMN menunggu tagihan datang.”

Saya tersenyum tipis. “Bank selalu tampak kuat sampai debiturnya berhenti percaya pada masa depan.”

Herman menatap saya. “Kesimpulannya?”

Saya mengambil gelas teh yang sudah dingin. “Kalau negara ingin mengatur pasar, ia harus lebih disiplin daripada pasar. Kalau negara hanya menambah pintu, menambah izin, menambah ketidakpastian, maka pengusaha tidak perlu melawan. Mereka cukup berhenti bergerak.”

Saya berhenti sebentar. “Dan ketika orang yang menguasai produksi berhenti bergerak, yang runtuh bukan hanya harga saham. Yang runtuh adalah denyut ekonomi di bawahnya.”

David mengangguk. “Pabrik tutup, buruh pulang, supplier menunggu pembayaran, bank minta restrukturisasi, dan pemerintah baru sadar bahwa produksi jauh lebih sulit daripada membuat aturan.”

Saya menatap mereka berdua dan berkata pelan, “Dalam ekonomi, negara boleh menguasai pintu. Tapi kalau pintu itu membuat orang malas masuk dan malas keluar, jangan heran kalau rumahnya perlahan kosong.”