Resiko sosial dibalik Pinjol dan Hutang luar negeri BUMN.

 

Di China, periode 2016–2022 ditandai dengan kebijakan crackdown besar-besaran terhadap industri peer-to-peer (P2P) lending. Pemerintah menutup lebih dari 5.000 platform, dan pada 2022 praktik P2P secara efektif dihentikan. Setelah itu, industri pembiayaan digital ditempatkan di bawah regulasi yang jauh lebih ketat. Beberapa kebijakan kunci yang diterapkan antara lain, larangan pemberian pinjaman kepada mahasiswa, pembatasan suku bunga maksimal tidak melebihi 4 kali Loan Prime Rate (LPR)—yang secara efektif berada di kisaran ±12–15% per tahun.

Kewajiban bagi penyelenggara Pinjol untuk menanggung sebagian risiko kredit (minimal sekitar 30% dalam skema joint lending).  Di sisi lain, praktik penagihan yang bersifat intimidatif dilarang. Dengan demikian, struktur industri diarahkan menuju prinsip risk-sharing,  high return must be accompanied by high risk on the lender side, bukan semata dibebankan kepada peminjam.

Berbeda dengan itu, di Indonesia, utang pinjaman online (pinjol) mencapai Rp 100,69 triliun per Februari 2026, tumbuh 25,75% secara tahunan. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan tekanan pada Debt Service Ratio (DSR) rumah tangga, yakni semakin besar proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk membayar kewajiban utang.

Dengan batas bunga pinjol yang dapat mencapai sekitar 36% per tahun, beban pembayaran menjadi signifikan. Secara ekonomi, kondisi ini memiliki beberapa implikasi penurunan konsumsi riil, melemahnya kemampuan menabung dan peningkatan risiko gagal bayar. Dalam jangka panjang, tekanan ini berpotensi berkembang menjadi kerentanan sosial, terutama jika tidak diimbangi dengan penguatan regulasi dan perlindungan konsumen.

Di China, BUMN non  keuangan diatur ketat hutang luar negeri. Alasannya soal pelayanan publik  yang tidak bisa diintervensi asing lewat hutang. Sementara di Indonesia, Per 31 Desember 2025, utang luar negeri BUMN non-keuangan tercatat meningkat fantatis 26,16% (Y2Y). Ini sejak Danantara menjadi super holding. Resiko jelas. Struktur pendapatan BUMN yang mayoritas berbasis rupiah menciptakan risiko nilai tukar (currency mismatch).

Dalam kondisi pelemahan rupiah, beban utang dalam valuta asing akan meningkat secara signifikan. Dampaknya dapat muncul dalam dua bentuk, yaitu penyesuaian tarif layanan publik (listrik, BBM, transportasi), atau  peningkatan beban fiskal melalui subsidi APBN. Kedua opsi tersebut memiliki konsekuensi yang tidak ringan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

Masalah menjadi lebih kompleks ketika kedua tekanan ini—rumah tangga dan BUMN—terjadi secara simultan. Di satu sisi, kenaikan pinjol menekan daya beli masyarakat. Di sisi lain, tekanan utang BUMN mendorong kebutuhan penyesuaian tarif atau tambahan subsidi. Hal ini menempatkan pemerintah dalam dilema kebijakan. Menaikkan tarif akan berisiko memicu gejolak social. Menahan tarif akan mempersempit ruang fiskal dan berpotensi meningkatkan yield SBN 

Situasi inilah yang kemudian dibaca oleh pelaku pasar. Ketidakpastian arah kebijakan, ditambah tekanan likuiditas di berbagai lapisan ekonomi, mendorong pelaku usaha untuk mengambil posisi wait and see. Optimisme jangka panjang mungkin tetap ada, namun dalam jangka pendek, kehati-hatian menjadi dominan. Konsekuensinya, investasi sektor riil berpotensi tertahan, yang pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Fenomena kenaikan utang pinjol dan utang luar negeri BUMN bukanlah dua peristiwa yang terpisah. Keduanya mencerminkan tekanan likuiditas yang semakin meluas dalam sistem ekonomi. Pengalaman China menunjukkan bahwa pengendalian yang tegas terhadap pembiayaan berisiko tinggi dan Utang luar negeri BUMN non keuangan dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Itulah yang tidak dipahami oleh elite politik Indonesia.