Dalam perspektif pasar keuangan, kebijakan publik tidak dipandang semata sebagai keputusan politik, melainkan sebagai produk dari kerangka akademis dan teknokratis—yang berbasis pada data, model ekonomi, serta konsistensi kebijakan jangka panjang. Pendekatan ini sejalan dengan literatur ekonomi modern yang menekankan pentingnya kredibilitas dan policy framework yang dapat diprediksi dalam menjaga stabilitas makroekonomi (Kydland & Prescott, 1977; Barro & Gordon, 1983).
Ketika pemerintah mengambil kebijakan yang menyimpang dari pendekatan tersebut, maka muncul apa yang dikenal sebagai policy uncertainty (ketidakpastian kebijakan). Dalam literatur empiris, ketidakpastian kebijakan ini telah terbukti memiliki dampak signifikan terhadap keputusan investasi dan alokasi modal (Baker, Bloom, & Davis, 2016). Investor cenderung menunda investasi, menaikkan risk premium, atau bahkan menarik dana dari pasar yang dianggap tidak memiliki kepastian arah kebijakan.
Oleh karena itu, policy uncertainty menjadi salah satu risiko yang paling dihindari oleh investor. Berbeda dengan risiko pasar atau risiko kredit yang masih dapat dimodelkan secara probabilistik, ketidakpastian kebijakan bersifat non-linear dan sulit dimitigasi dengan model konvensional, karena variabel utamanya—kebijakan pemerintah—tidak memiliki pola yang stabil dan dapat berubah secara diskresioner.
Mari kita lihat beberapa contoh kebijakan yang dipersepsikan pasar sebagai belum sepenuhnya berbasis pendekatan teknokratis:
1. Program MBG (Makan Bergizi Gratis)
Secara normatif, program ini memiliki tujuan sosial yang jelas dan positif, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak dan kaum miskin. Namun, dalam perspektif ekonomi makro, terdapat beberapa catatan penting.
Pertama, skala anggaran yang besar belum sepenuhnya diimbangi dengan mekanisme targeting yang presisi, khususnya berbasis means-tested system (penentuan penerima manfaat berdasarkan tingkat kesejahteraan). Kedua, dalam implementasi program berskala nasional, terdapat risiko inefisiensi dan leakage yang tinggi apabila tidak didukung oleh sistem data mikro yang kuat.
Dalam literatur ekonomi publik, program sosial yang efektif idealnya berbasis data mikro (by name, by address), memiliki analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis) yang terukur serta mampu menunjukkan dampak terhadap produktivitas jangka panjang (Mankiw, 2019; World Bank, 2018). Tanpa fondasi tersebut, pasar cenderung melihat program ini sebagai ekspansi fiskal berskala besar dengan ketidakjelasan multiplier effect (Bloom, 2009; Baker, Bloom, & Davis, 2016)
2. Koperasi Desa Merah Putih
Secara konseptual, penguatan ekonomi desa melalui koperasi merupakan pendekatan yang relevan dalam pembangunan inklusif. Namun, perhatian pasar terletak pada pendekatan implementasinya. Program ini dipersepsikan bersifat top-down, bukan berbasis inisiatif ekonomi local. Tidak didahului oleh pembentukan kapasitas produksi, akses pasar, dan ekosistem usaha, berisiko menjadi entitas administratif, bukan unit bisnis yang berkelanjutan
Dalam teori ekonomi pembangunan, koperasi yang berhasil umumnya tumbuh secara organik, melalui kebutuhan riil pelaku ekonomi, bukan melalui ekspansi struktural yang dipaksakan dalam waktu singkat (Ostrom, 1990; Rodrik, 2004). Tanpa fondasi tersebut, pasar menilai bahwa struktur kelembagaan dibangun tanpa basis ekonomi yang memadai, sehingga berisiko dalam menciptakan nilai tambah jangka panjang.
3. Kompensasi BBM.
Kompensasi BBM sering digunakan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosial, terutama dalam menghadapi tekanan harga energi. Namun, dalam perspektif teknokratis, kebijakan ini cenderung bersifat reaktif, bukan solusi yang bersifat struktural. Kebijakan kompensasi tidak secara langsung menyentuh akar permasalahan, yaitu ketergantungan terhadap impor energi, serta inefisiensi dalam sistem distribusi dan tata kelola energi domestik. Dalam jangka panjang, pendekatan ini berpotensi membebani APBN, terutama ketika volatilitas harga energi global meningkat.
Dalam literatur ekonomi publik dan energi, subsidi energi yang efektif seharusnya memenuhi prinsip targeted (tepat sasaran), temporary (bersifat sementara), serta diarahkan untuk mendukung transisi struktural, seperti efisiensi energi dan diversifikasi sumber energi (IEA, 2021; Coady et al., IMF, 2015).
Apabila subsidi diberikan secara luas dan berkelanjutan tanpa mekanisme yang tepat, maka akan menimbulkan distorsi harga, yang mengaburkan sinyal pasar, serta moral hazard, di mana konsumsi energi menjadi tidak efisien karena harga tidak mencerminkan biaya sebenarnya.
Dalam perspektif pasar, kondisi ini meningkatkan ketidakpastian terhadap arah kebijakan energi dan fiskal, karena kebijakan yang bersifat jangka pendek tidak memberikan kejelasan terhadap strategi jangka panjang dalam pengelolaan energi nasional.
4. Danantara.
Dalam praktik global, sovereign wealth fund (SWF) memiliki variasi mandat dan sumber pendanaan. Namun demikian, terdapat standar umum yang menjadi rujukan, seperti Santiago Principles, yang menekankan beberapa hal utama: tujuan yang jelas (umumnya untuk stabilisasi atau pengelolaan surplus dari hasil ekspor), pemisahan yang tegas dari APBN, tata kelola yang independen, serta akuntabilitas yang kuat.
Secara klasik, SWF dibiayai oleh surplus fiskal, pendapatan dari komoditas (resource-based revenue), atau kelebihan cadangan devisa. Pendekatan ini memastikan bahwa dana yang dikelola bersifat ring-fenced, terpisah dari kebutuhan pembiayaan rutin negara, sehingga SWF dapat beroperasi sebagai entitas investasi jangka panjang yang independen dari siklus fiskal.
Sementara itu, dalam desain seperti Danantara, sumber dana berasal dari laba BUMN yang dikategorikan sebagai PNBP, kemudian dialokasikan ke dalam skema SWF. Struktur ini berpotensi mengaburkan batas antara APBN dan SWF, sehingga fungsi SWF bergeser menjadi instrumen kebijakan fiskal (quasi-fiscal), bukan entitas investasi yang sepenuhnya berdiri sendiri.
Implikasinya cukup signifikan. Pertama, fleksibilitas fiskal dapat berkurang, karena laba BUMN yang seharusnya digunakan untuk memperkuat neraca perusahaan atau disalurkan sebagai dividen untuk mendukung prioritas APBN, dialihkan ke portofolio investasi yang memiliki risiko lebih tinggi. Kedua, karena sumber dana berasal dari penerimaan negara, muncul potensi tekanan untuk mencapai target return dalam jangka pendek. Hal ini dapat menciptakan insentif politis yang mendorong pengambilan risiko yang berlebihan.
Dalam perspektif akademis, desain seperti ini dinilai tidak memenuhi prinsip ring-fencing, yaitu pemisahan yang jelas antara dana investasi dan siklus fiskal negara. Akibatnya, independensi pengelolaan berpotensi terkompromikan, dan risiko tata kelola menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan praktik terbaik SWF secara global.
Belum lagi masuknya bank Himbara dalam portfolio Danantara bisa mengurangi professional dan prudential bank. Misal bank diarahkan mendukung proyek/portofolio tertentu, atau menjadi co-investor / lender. Maka muncul risiko underpricing of risk (penilaian risiko lebih longgar), kredit tidak sepenuhnya berbasis risk-return komersial. Apalagi ada dukungan implisit negara/SWF terhadap proyek yang dibiayai bank tersebut. Dampaknya disiplin pasar melemah dan risiko dipindahkan ke neraca bank. Ya moral hazard. Dari sudut pandang literatur dan praktik terbaik, desain seperti Danantara ini meningkatkan risiko tata kelola dan persepsi pasar, yang pada akhirnya tercermin pada biaya modal dan arus dana.
Keempat contoh di atas memiliki pola yang sama yaitu skala besar , implementasi cepat namun tidak sepenuhnya berbasis desain teknokratis yang matang. Akibatnya, pasar membaca arah kebijakan sulit diprediksi. Prioritas fiskal tidak jelas. Risiko efisiensi dan sustainability tinggi. Artinya? Pasar tidak menolak intervensi pemerintah. Yang ditolak adalah intervensi yang tidak berbasis kerangka yang bisa diukur, diuji, dan diprediksi.
Penutup.
Dalam sistem keuangan modern, harga aset tidak hanya ditentukan oleh data ekonomi saat ini, tetapi oleh ekspektasi terhadap masa depan. Di sinilah peran kebijakan menjadi krusial. Pasar tidak sekadar membaca angka, tetapi menilai apakah arah kebijakan pemerintah konsisten, dapat diprediksi, dan berbasis kerangka akademis yang jelas.
Penurunan IHSG dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah sering kali langsung dikaitkan dengan pelemahan fundamental ekonomi. Namun nyatanya kinerja perbankan masih solid, pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, dan indikator makro relatif stabil. Artinya, yang sedang terjadi bukanlah krisis fundamental, melainkan krisis kepercayaan (trust) akibat dari policy uncertainty.
No comments:
Post a Comment