Penggunaan SAL agar Defisit tidak diatas 3%

 

Pengantar.

Dalam postur APBN/RAPBN 2026, pendapatan negara dipatok Rp3.147,7 triliun, belanja negara Rp3.786,5 triliun, sehingga defisit direncanakan Rp638,8 triliun atau 2,48% PDB. Asumsi makro yang relevan untuk minyak adalah ICP US$70/barel, kurs Rp16.500/US$, lifting minyak 610 ribu bph, dan lifting gas 984 ribu boepd. Di sisi belanja, subsidi energi 2026 direncanakan sekitar Rp210,1 triliun, terdiri dari subsidi BBM/LPG 3 kg sekitar Rp105,5 triliun dan subsidi listrik sekitar Rp104,6 triliun. 

Ambang batas defisit menurut UU

Batas kumulatif defisit APBN dan APBD menurut regulasi adalah maksimal 3% dari PDB. Dengan baseline defisit 2026 sebesar 2,48% PDB, ruang fiskal menuju ambang 3% hanya sekitar 0,52% PDB. Jika PDB implisit dihitung dari angka APBN 2026, nominal PDB sekitar Rp25.758,4 triliun; berarti batas 3% kira-kira Rp772,8 triliun. Jadi ruang aman dari baseline ke batas UU hanya sekitar Rp133,9 triliun. 

Sensitivitas APBN terhadap kenaikan harga minyak

Menteri Keuangan menyampaikan bahwa setiap kenaikan ICP US$1/barel menambah penerimaan negara sekitar Rp3,5 triliun, tetapi menambah belanja sekitar Rp10,3 triliun. Artinya, secara neto, defisit membesar sekitar Rp6,8 triliun untuk setiap kenaikan US$1/barel. 

Secara mekanis, dengan ruang fiskal Rp133,9 triliun, APBN 2026 hanya punya bantalan sekitar US$19,7/barel di atas asumsi ICP US$70. Jadi, dalam hitungan statis, rata-rata ICP tahunan sekitar US$89,7/barel sudah mendekati batas legal 3%.  Mengapa risiko nyata bisa muncul lebih cepat dari hitungan statis.? Hitungan itu masih ceteris paribus. Dalam kenyataan, harga minyak tinggi biasanya datang bersama pelemahan rupiah, perlambatan pertumbuhan, tekanan inflasi, dan biaya bunga yang lebih mahal.

Itu sebabnya simulasi pemerintah lebih konservatif, yaitu bila harga minyak rata-rata US$86/barel, defisit diproyeksikan 3,18% PDB; pada US$97/barel, defisit bisa 3,53% PDB; dan pada US$115/barel, defisit dapat menembus 4% PDB. Jadi, secara praktik, batas UU bisa terlanggar bahkan sebelum ICP mencapai level yang secara hitungan statis terlihat “masih aman”. 

Besaran penyesuaian.

Dengan PDB implisit APBN 2026, jika defisit naik ke 3,18%, maka konsolidasi fiskal yang dibutuhkan untuk kembali ke 3,0% sekitar Rp46,4 triliun. Jika defisit naik ke 3,53%, kebutuhan penyesuaiannya sekitar Rp136,5 triliun. Jika skenario buruk membuat defisit mencapai 4,0%, maka kebutuhan koreksinya sekitar Rp257,6 triliun. Ini angka penting, karena menunjukkan bahwa solusi tidak bisa hanya simbolik; harus ada paket penyesuaian yang cukup besar dan cepat. 

Solusi agar defisit tidak melewati ambang UU

Solusi paling realistis bukan satu kebijakan tunggal, tetapi kombinasi beberapa tuas fiskal.

Pertama, reprioritisasi belanja cepat. Pemotongan belanja program tertentu seperti MBG dan membatalkan PNBP deviden BUMN untuk Danantara, bukan langsung membiarkan defisit menembus 3%. Secara fiskal, ini paling cepat dieksekusi sebagai bentuk upaya survival. Selanjutnya,  focus perjalanan dinas, belanja barang non-prioritas, proyek yang belum kontraktual, dan capex yang bisa digeser tanpa menekan layanan publik inti. Untuk menutup skenario 3,18%, penghematan minimal sekitar Rp46 triliun sudah cukup; untuk skenario 3,53%, angka realistisnya mendekati Rp140 triliun. 

Kedua, ubah subsidi energi dari berbasis komoditas ke berbasis penerima. Nota Keuangan 2026 sendiri sudah menekankan transformasi subsidi BBM, LPG 3 kg, dan listrik agar lebih tepat sasaran. Ini sangat krusial, karena ketika harga minyak naik, kebocoran subsidi menjadi pengali defisit. Dengan subsidi energi 2026 sekitar Rp210,1 triliun, efisiensi 10% saja sudah memberi ruang sekitar Rp21 triliun. Efisiensi 15% memberi sekitar Rp31,5 triliun. Secara politik memang sulit, tetapi secara fiskal ini salah satu tuas terbesar. 

Ketiga, gunakan windfall taxation yang sangat temporer dan terarah. Pemerintah sudah membuka opsi pajak/tarif tambahan pada komoditas yang menikmati windfall saat krisis, seperti sawit, nikel, emas, dan tembaga. Secara desain, instrumen ini lebih baik bersifat otomatis, sementara, dan berbasis harga acuan internasional agar tidak merusak investasi jangka panjang. Instrumen ini cocok sebagai penyangga ketika shock minyak bersifat eksternal dan temporer. 

Keempat, jangan jadikan seluruh shock diserap APBN. Bila harga minyak tinggi berlangsung lama, sebagian penyesuaian perlu diteruskan ke harga non-subsidi dan tariff adjustment pelanggan non-subsidi, seperti yang juga tersirat dalam kebijakan subsidi listrik 2026. Tanpa pass-through terbatas, seluruh tekanan akan berhenti di APBN. Pendekatannya harus bertahap dan selektif agar inflasi tetap terjaga. 

Kelima, pertahankan kurs dan yield SBN agar second-round effect tidak memperburuk defisit. Dalam simulasi pemerintah, kenaikan harga minyak tidak berdampak sendirian; ia ikut melemahkan rupiah dan menekan pertumbuhan. Karena itu, koordinasi BI–Kemenkeu penting: stabilisasi rupiah, front-loading pembiayaan saat pasar kondusif, dan pengelolaan tenor utang akan mengurangi pelebaran defisit dari sisi non-subsidi. Ini bukan mengganti solusi fiskal, tetapi menahan efek rambatnya. 

SAL sebagai solusi

Pemerintah tampaknya tidak memilih jalur yang sulit— yaitu reformasi subsidi, reprioritisasi belanja, atau optimalisasi penerimaan— untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah batas 3% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003. Sebaliknya, pemerintah memilih jalan yang lebih cepat, yaitu enggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebagai penyangga defisit.

Secara konsep, langkah ini bisa dipahami. SAL memang dirancang sebagai shock absorber fiskal—alat untuk meredam lonjakan defisit jangka pendek tanpa harus menambah utang secara agresif yang berpotensi mengguncang pasar obligasi. Namun di sinilah muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah penggunaan SAL dalam skala besar benar-benar bebas risiko?

Perlu diingat, sebagian dana SAL tidak berada dalam bentuk kas idle. Ia ditempatkan di sistem perbankan—melalui skema penempatan dana pemerintah—untuk menjaga likuiditas dan stabilitas pasar uang. Ketika pemerintah menarik SAL untuk menutup defisit, secara teknis terjadi penarikan likuiditas dari perbankan. Penurunan dana murah (low-cost funding) di bank berpotensi kenaikan cost of fund. 

Jika dilakukan dalam skala besar dan cepat, dampaknya bisa menjalar atau sistemik. Likuiditas bank mengetat. Suku bunga pasar uang naik. Yield obligasi berpotensi ikut terdorong naik. Ironisnya, tujuan awal menggunakan SAL adalah untuk menghindari tekanan di pasar obligasi. Namun jika tidak dikelola hati-hati, efek likuiditas ini justru bisa menciptakan tekanan baru.

Menggunakan SAL memang menghindari penambahan utang baru, tekanan langsung ke pasar SBN. Tetapi di sisi lain, ada trade-off berupa mengurangi buffer likuiditas sistem keuangan. Mempersempit ruang respons jika shock berikutnya datang. Meningkatkan ketergantungan pada solusi jangka pendek. Artinya, SAL menyelesaikan masalah hari ini— tetapi bisa memperbesar risiko untuk besok.

Secara prinsip, SAL adalah alat stabilisasi, bukan alat pembiayaan permanen, Ia hanya berfungsi sebagai embatan waktu, bukan fondasi kebijakan. Jika pemerintah hanya mengandalkan SAL tanpa reformasi struktural, maka subsidi tetap tidak efisien. Belanja tetap tidak optimal. Penerimaan tetap tidak berkembang. Dan pada akhirnya, SAL akan habis— sementara masalah fiskal tetap ada.

Karena itu, penggunaan SAL seharusnya tidak berdiri sendiri. Ia harus menjadi bagian dari strategi yang lebih besar tentang reformasi subsidi agar tepat sasaran. Reprioritisasi belanja berbasis produktivitas dan penciptaan sumber penerimaan baru yang berkelanjutan. Tanpa itu, SAL hanya menjadi penunda masalah.

Penutup

Dalam manajemen fiskal, ada tiga hal yang sering disalahpahami bahwa utang memberi ruang, SAL memberi waktu, tetapi hanya reform yang memberi keberlanjutan. Jika waktu yang diberikan SAL tidak digunakan untuk memperbaiki struktur, maka yang tersisa bukan lagi ruang manuver— melainkan keterbatasan pilihan. Dan dalam ekonomi, keterbatasan pilihan adalah bentuk lain dari krisis.