Ada seorang teman mengatakan bahwa politik luar negeri Presiden Prabowo lemah—terutama sejak penandatanganan ART dan BoP. Saya menjawab, coba bayangkan jika kamu berada di posisinya sebagai RI-1. Saat pertama kali masuk Istana, kamu mendapati kondisi fiskal negara tidak sehat. Keseimbangan primer berada dalam posisi negatif—artinya penerimaan negara, setelah dikurangi belanja di luar pembayaran bunga dan utang, masih defisit.
Secara teori, kamu bisa mengambil langkah tegas yaitu menaikkan pajak secara agresif dan memangkas belanja untuk menciptakan surplus. Namun kebijakan seperti itu tidak populis. Sementara realitas politik berkata lain. Kamu terpilih melalui mekanisme demokrasi yang sangat dipengaruhi oleh pendekatan populisme. Dalam kondisi seperti itu, ruang untuk mengambil kebijakan yang keras dan tidak populer menjadi sangat terbatas.
Idealnya, seorang pemimpin akan memprioritaskan pembangunan jangka Panjang. Memperbesar investasi di bidang pendidikan , membangun basis industri hulu untuk mengurangi ketergantungan impor, memperbaiki tata niaga domestik agar produksi dalam negeri terserap optimal, serta membangun kembali narasi Indonesia sebagai bangsa maritim yang menguasai jalur perdagangan global.Namun strategi seperti ini membutuhkan waktu panjang, konsistensi kebijakan, dan stabilitas politik.
Yang jadi masalah adalah siklus kekuasaan tidak memberi ruang yang cukup. Masa jabatan lima tahun, dalam praktiknya, hanya efektif sekitar tiga tahun. Dua tahun sisanya sering terserap oleh dinamika politik untuk mempertahankan kekuasaan atau mempersiapkan periode berikutnya. Di sinilah dilema itu muncul. Antara idealisme dan pragmatisme.
Sistem politik mendorong pemimpin untuk menjaga stabilitas jangka pendek sekaligus mempertahankan dukungan publik. Di sisi lain, agenda transformasi struktural justru menuntut pengorbanan jangka pendek yang tidak selalu populer. Akibatnya, kebijakan yang diambil sering kali bukan yang paling ideal secara ekonomi, melainkan yang paling mungkin secara politik. Dalam konteks ini, Prabowo menghadapi dilema yang klasik namun berat, yaitu kebutuhan akan likuiditas fiskal yang mendesak, tetapi pada saat yang sama tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari tuntutan populisme.
Solusi yang ditempuh kemudian bersifat adaptif—membangun instrumen di luar kerangka fiskal konvensional, seperti pembentukan special purpose vehicle (SPV) semacam Danantara, yang berfungsi sebagai jembatan untuk mengakses sumber pembiayaan alternatif melalui kemitraan dengan negara lain. Dengan cara ini, tekanan terhadap APBN dapat diredam, tanpa harus mengambil langkah fiskal yang terlalu keras dan berisiko secara politik.
Dengan pendekatan tersebut, Prabowo berupaya menjaga keseimbangan yang rapuh namun krusial. Stabilitas fiskal tetap dipertahankan agar credit rating Indonesia tidak tergerus, sehingga Surat Berharga Negara (SBN) tetap kredibel sebagai instrumen utama pembiayaan APBN. Di saat yang sama, pasar modal didorong untuk mengambil peran lebih besar sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi sektor riil—mengurangi ketergantungan langsung pada anggaran negara. Secara paralel, Indonesia tetap memainkan kartu klasiknya, yaitu menawarkan keunggulan sumber daya alam untuk menarik peningkatan investasi asing, khususnya dari China, sebagai bagian dari strategi menjaga arus FDI tetap masuk.
Karena itu, usai dilantik, Prabowo langsung ke Beijing dan Moskow untuk mencari dukungan likuiditas demi stabilitas keuangan negara. Namun realitasnya tidak sederhana. China dan Rusia tidak memberikan pembiayaan politik langsung; dukungan hanya bisa melalui skema business-to-business (B2B), meski diinisiasi negara—model yang sudah digunakan sebelumnya. Masalahnya, bagi Prabowo, skema ini tidak cukup cepat dan fleksibel untuk menopang agenda ekonomi sekaligus menjaga program populis, termasuk melalui instrumen seperti Danantara.
Di sinilah tekanan waktu menjadi faktor kritis. Pasar tidak bisa diminta untuk menunggu. Sementara pemerintah masih mencari komitmen sustainable pembiayaan eksternal, pasar sudah lebih dulu bereaksi. Pada 2025, MSCI memberikan peringatan terkait praktik dan kualitas pasar modal Indonesia, yang kemudian diikuti oleh tekanan pada IHSG. Sentimen negatif ini tidak berdiri sendiri. Lembaga pemeringkat internasional juga mulai mengubah outlook terhadap surat utang Indonesia menjadi lebih berhati-hati. Dampaknya langsung terasa yield SBN naik, rupiah melemah, biaya pembiayaan negara meningkat.
Dalam dinamika ini, persoalan tidak lagi semata ekonomi, tetapi telah menjadi persoalan politik. Stabilitas ekonomi adalah fondasi kekuasaan. Ketika pasar kehilangan kepercayaan, dampaknya tidak berhenti pada angka, tetapi langsung menggerus legitimasi pemerintah.Artinya, yang terancam bukan hanya ekonomi, tetapi juga ruang gerak politik presiden. Dalam konteks itu, kebijakan luar negeri—termasuk ART dan BoP—tidak bisa dilihat sebagai pilihan lemah, melainkan sebagai cerminan keterbatasan ruang gerak dalam sistem yang sangat pragmatis.
Namun situasi menjadi jauh lebih kompleks ketika Amerika Serikat bersama Israel melakukan serangan terhadap Iran. Peristiwa ini segera mengguncang pasar global. Pasar uang dan pasar modal bereaksi cepat, terkoreksi oleh sentimen negatif akibat eskalasi konflik regional. Ketidakpastian meningkat, dan dalam kondisi seperti itu, investor global cenderung menarik diri dari aset berisiko—termasuk emerging markets seperti Indonesia.
Di saat yang sama, harga minyak dunia melonjak. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar isu energi, tetapi persoalan makro yang berlapis berupa potensi tekanan inflasi meningkat, subsidi energi berisiko membengkak dan ruang fiskal semakin tertekan. Kenaikan harga energi juga memperumit kebijakan moneter global. Inflasi yang terdorong oleh energi membuat bank sentral utama sulit menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Artinya, likuiditas global tetap ketat, dan biaya dana tetap tinggi.
Dalam situasi seperti ini, harapan terhadap dukungan finansial dari Amerika Serikat menjadi semakin tidak pasti. Bukan karena komitmen itu hilang, tetapi karena prioritas global berubah. Ketika konflik meningkat, arus modal global cenderung kembali ke pusat—bukan mengalir ke pinggiran. Akibatnya, Indonesia menghadapi tekanan ganda. Dari dalam, keterbatasan fiskal dan kebutuhan likuiditas dan dari luar, gejolak global yang mempersempit akses terhadap pembiayaan.
Dan di titik ini, strategi yang sebelumnya masih bisa dikelola secara bertahap dipaksa berhadapan dengan realitas yang jauh lebih keras. Waktu tidak lagi berpihak pada perencanaan, tetapi pada kemampuan bertahan di bawah tekanan. Pada akhirnya, pilihan yang tersisa menjadi semakin sempit. Solusinya hanya satu yaitu kembali kepada rakyat. Mengakui secara jujur bahwa kondisi negara sedang tidak baik-baik saja—bahwa ruang fiskal tertekan, ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal terlalu besar, dan fondasi ekonomi perlu diperbaiki secara menyeluruh. Dari titik itulah, reformasi harus dimulai. Bukan parsial, tetapi total—untuk keluar dari ketergantungan yang selama ini, secara perlahan, menggerus martabat sebagai bangsa.
Enough is enough.
Memang, jalan ini bukan jalan yang populer. Ongkos politiknya mahal. Ia menuntut keberanian untuk melawan arus, mengorbankan kenyamanan jangka pendek demi masa depan yang lebih kokoh. Namun justru di situlah letak nilai kepemimpinan. Sejarah tidak selalu mengingat mereka yang menjaga stabilitas sesaat, tetapi mereka yang berani mengambil keputusan besar di saat paling sulit. Jika jalan ini dipilih, maka Prabowo tidak hanya akan dikenang sebagai presiden, tetapi sebagai pemimpin yang memulai babak baru—sebuah reformasi jilid kedua yang lahir dari krisis, tetapi mengarah pada kemandirian.
No comments:
Post a Comment