Masalah Hutang negara di tengah pandemi.

Cara kerja Menteri keuangan menurut saya sangat jenius. Mengapa ? Tidak ada yang tahu pasti kapan pandemi ini akan berakhir. Dia tahu bahwa disaat pandemi, suku bunga pasti akan naik, karena tingkat resiko juga tinggi. Likuiditas juga rendah. Bayangkan kalau tapering the Fed benar terjadi, akan semakin sulit dapatkan dana dan bunga akan jauh lebih tinggi. Makanya sejak tahu 2020 Menteri Keuangan berusaha menarik pinjaman diatas defisit. Salah? Tidak. Itu dasar hukumnya jelas yaitu, PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus. Total pinjaman tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.225,9 triliun, sementara defisit  Rp 947,70 triliun.  Jadi kita ada kelebihan dana sebagai sikap jaga jaga. 

Sementara pembiayaan valas lebih diarahkan kepada sumber dana multilateral, seperti World Bank. Maklum vaksin dan alat kesehatan masih impor. Jauh lebih baik hutang dengan Bank Dunia  berbunga murah dan lunak daripada menguras cadangan devisa. Penggunannya sesuai amanah Perpu yaitu program vaksinasi gratis untuk menjangkau seluruh penduduk dewasa Indonesia. Pembiayaan ini untuk membantu sistem kesehatan Indonesia menjadi lebih tangguh, termasuk surveilans genomik untuk varian baru.

“ Tapi kamu lihat. Indikator rasio utang terhdap APBN kita jatuh semua dan bahkan mengkawatirkan sekali.  Bahkan BPK memperingatkan, tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga telah melampaui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan negara, yang dikhawatirkan pemerintah tidak mampu untuk membayarnya.” Kata teman.

“ Di tengah situasi pandemi ini tidak bisa menjadikan referensi IMF dan atau International Debt Relief (IDR) sebagai indikator layak atau tidak layak. World Bank International Debt Statistics (2021) menyebutkan kira kira 70% negara-negara berpenghasilan menengah ke atas ( tidak termasuk Indonesia, yang masuk menengah bawah). Menarik hutang untuk bayar utang. Artinya mereka sudah tidak mampu bayar utang dari pendapatan negara.  Semua indikator seperti rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan, rasio utang terhadap penerimaan. Semua sudah terlewati jauh dari ambang batas IMF. Itu sudah  terjadi sebelum ada pandemi. Dan mereka baik baik saja.” 

“ Loh kenapa begitu ? Kata teman.

“ Utang itu diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selagi produksi terus terjadi dan konsumsi domestik terjaga dengan baik, daya tahan ekonomi tetap terjaga aman. Nanti setelah proses recovery dimulai, masalah utang itu akan tercover oleh pertumbuhan ekonomi. Saat sekarang, tidak ada negara yang benar benar tumbuh ekonominya selain China dan Vietnam. Sabar aja sampai pandemi berlalu”

“ Mengapa tidak lakukan penjadwalan utang.  Bukankah World bank ada program penjadwalan hutang atau pilih opsi debt SWAP.” 

“ Walau penjadwalan hutang itu adalah fasilitas World Bank, namun tetap saja tidak populer. Mengapa ? karena negara yang masuk katagori boleh ikut program pejadwalan adalah negara yang dianggap gagal. Artinya kalaupun dapat penjadwalan pastilah ada program penyesuaian. Dan itu jelas sangat politik. Itu sama saja  menyerahkan kedaulatan negara kepada kreditur. Engga sehat. Sama seperti dulu 1998 ketika kita di bawah pengawasan IMF.  Mengenai debt to SWAP, juga tidak mudah. Karena butuh audit lingkungan yang rumit dan lama. Selama proses itu kita jadi bulan bulanan LSM sebagai negara lemah dan tidak becus. Enggalah. Indonesia sangat jauh untuk dianggap negara lemah sehingga perlu debt to SWAP.”

“ Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu kawatir dengan utang? 

“ Yang paling tahu kondisi utang itu mengkawatirkan atau tidak ya kreditur. Mana ada kreditur bego. Nah, menurut Standard and Poor's (S&P), Sovereign Credit Rating Indonesia pada investment grade BBB. Selain itu, Lembaga pemeringkat global asal Jepang, Rating and Investment Information, Inc. (R&I) juga mempertahankan peringkat Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB+/outlook stabil (Investment Grade) pada 22 April 2021.  Itu artinya negara masih punya magnit besar menarik sumber daya keuangan. Karenanya proses menuju recovery selama pandemi bisa terus berlangsung sampai kita bisa melwati batas resesi untuk bangkit lagi. Tentu dengan syarat utama adalah utang harus dikelola dengan baik. Ya patokannya UU. 

Saya tidak melihat pemerintah melanggar PERPU 1/2020. Rasio utang kita masih dikisaran 44% dari PDB. Itu di bawah pagu rasio utang berdasarkan UU Keuangan Negara yaitu 60%. Kalau dibandingkan dengan negara lain kita masih lebih baik, Debt rasio mereka seperti Singapura di 150%, Malaysia 62%, Filipina 54%. Apalagi dibandingkan dengan AS 78%, Jepang 256%. Kita akan baik baik saja.”

Mafia Alutsista ?

 

Membeli mesin perang, apakah itu senjata mesin, pesawat tempur, roket, rudal, kapal perang, tidak seperti membeli perangkat yang ada di pasar. Mengapa? karena industri mesin perang itu pasarnya hanya pemerintah. Dan Industri berdiri dengan izin ketat dari pemerintah. Bukan sekedar izin, tetapi juga menentukan jenis tekhologi, produk sampai kepada pasar. Jadi wajar saja, kalau pengadaan mesin perang itu berkaitan dengan politik, dan kalau kita bicara politik maka di dunia sekarang ini yang menguasai tekhnologi mesin perang adalah AS dan Eropa Barat, Rusia, China, India. 

Kalau kita bagi dua zona penguasaan tekhologi mesin perang maka itu hanya ada zona Barat dan AS, Zone Rusia dan China. Setiap negara berusaha untuk mendapatkan tekhnologi dari tiga zona. Apakah bertujuan mengembangkan sendiri terkhologi atau membangun sendiri industri atau membeli jadi. Tetap saja harus punya jaringan politik ke salah satu zona itu.  Misal, Iran sukses membangun industri mesin perang. Itu berkat tekhnologi dari Rusia dan China. India berhasil membangun industri mesin perang, itu berkat dukungan tekhnologi dari Rusia dan Eropa. Negara manapun yang mendapatkan dukungan membuat mesin perang dari prinsipal,  tidak bisa jual tanpa izin dari prinsipal ( pemilik tehknologi)

***

Saya mengikuti perkembangan issue seputar pengadaan Alutsista TNI, yang sampai ada istilah “ mafia”. Saya tidak mau sembarangan  ikut dalam polemik soal Alutsista. Karena tidak semua rumor itu seperti kenyataan. Mengapa ? pengadaan alutsista itu tidak semudah mendapatkan barang pada umumnya.  Dimanapun industri alat perang seperti senjata mesin, pesawat tempur, roket, rudal, kapal perang, dll adalah special business dan terkait politik.

Mengapa? karena industri mesin perang itu pasarnya hanya pemerintah. Dan Industri berdiri dengan izin ketat dari pemerintah. Bukan sekedar izin, tetapi juga menentukan jenis tekhologi, produk sampai kepada pasar. Jadi wajar saja, kalau pengadaan mesin perang itu berkaitan dengan politik, dan kalau kita bicara politik maka di dunia sekarang ini yang menguasai tekhnologi mesin perang adalah AS dan Eropa Barat, Rusia, China, India. Tanpa keberpihakan dengan salah satu negara tersebut, sulit untuk dapatkan alutsista.

Tentu tidak mudah bagi TNI membuat persiapan dan perencanaan pengadaan alutsista. Setiap rencana terbentur dengan kebijakan politik luar negeri yang tak memihak kepada negara manapun dan anggaran yang terbatas.  Itu sebabnya, kalau anda ikut tender alutsista, yang diutamakan adalah dukungan dari vendor. Dukungan ini tidak mudah. Tidak ada jaminan perusahaan besar dapat dukungan.  Lobi kepada vendor lebih kepada lobi personal. Lobi ini benar benar kerja intelijen. Rumit. Anda harus melewati banyak channel untuk sampai bisa deal dengan vendor.  Anda mungkin kaget kok pemerintah beli kapal perang  bekas dari Italia? kan rugi. Itu bukan soal untung rugi tetapi akses mendapatkan sparepart. Italia itu adalah anggota NATO, dan NATO merupakan produsen alutsista terbesar di dunia. Jadi pertimbangan beli kapal  bekas itu adalah bagian dari lobi mendapatkan alutsista, termasuk sparepart.  Artinya, untuk apa  beli  baru tetapi tidak bisa dapat akses sparepart. Tidak bisa akses ke vendor.

Kebanyakan tidak bisa deal langsung tetapi melalui beberapa perantara yang punya special connection dengan vendor. Dalam proses ini ada berbagai fee yang harus dibayar, yang tidak mungkin resmi. Mengapa ? baik pemerintah dari pihak vendor dan pemerintah kita seakan tidak tahu menahu. Itu sebabnya rekanan yang ketangkap KPK, tidak bisa diusut jadi terpidana. Kasusnya hilang begitu saja. Karena tidak ada satupun pihak yang mau jadi saksi. Megapa ? Mau mati? Ya takutlah. Bisnis senjata itu antara mati dan hidup setipis rambut dibelah tujuh. 

Jadi kalau ingin pengadaan alutsista itu transparans yang pertama kali dilakukan adalah tentukan arah politik luar  negeri. Tentukan kita berpihak kepada siapa ? China atau Rusia atau AS ( NATO). Pilih aja salah satu. Nah selanjutnya pemerintah bisa beli alat perang seperti beli mobil di showroom. Semua transparan dan kebetulan sekarang alutsista memang overproduction. Murah. Kalau engga mau mengubah UUD 45 politik luar negeri bebas aktif , maka terima sajalah situasi pengadaan alutsista yang ada. Atau perkuat riset alat perang agar kita mandiri? Mungkinkah? Lah peniti aja masih impor dari China. Dah gitu saja.

Bahaya Taper Tantrum

 

Dalam hal sistem moneter, AS itu negara adidaya. Itu harus diakui. Karena suka tidak suka bahwa mata uang dolar sudah menjadi mata uang dunia. Kalau bicara economy recovery  AS ya, tidak bisa dilepaskan dari recovery dunia. Sebelumnya semua tahu, AS mengalami krisis financial sejak tahun 2008. Setelah itu terus menghadapi goncangan, terutama  semakin menciutnya dunia usaha akibat ekpansi produk China yang mengalahkan produksi domestik AS.  Kemudian berlanjut dengan perang dagang China-AS yang berdampak luas kepada negara  mitra dagang AS lainnya. Dollar semakin tertekan dan defisit anggaran AS juga semakin melebar. 

Atas dasar itulah AS mengeluarkan senjata ampuhnya dalam menyelamatkan ekonominya. Yaitu dengan mencetak uang secara tidak langsung. Gimana caranya? Yaitu melalui skema QE ( Quantitative Easing ) Pemerintah AS menerbitkan surat utang ( US treasury). Surat utang ini tidak dijual kepada publik. Tetapi dijual kepada The Fed ( bank Central). Darimana the Fed dapatkan uang? ya the fed cetak uang. Nah uang inilah yang dipompa ke sektor perbankan agar perbankan ada darah untuk mendorong dunia usaha melakukan ekspansi. Kalau dunia usaha ekspansi, maka angkatan kerja terserap dan otomatis konsumsi meningkat. Ekonomi pulih.

Tapi bukan itu saja. Uang yang dipompa oleh the Fed juga dipakai untuk  menstabilkan mata uang dollar di negara manapun. The fed mengeluarkan berbagai fitur kepada negara yang mempunyai cadangan dolar tinggi agar bisa mengamankan kursnya. Misal, Bank Indonesia dapatkan fasilitan REPO line dari The fed senilai USD60 miliar. ini akan memperkuat second line of defense BI teradap gejolak Rupiah. Kebijakan suku bunga the fed akan mempengaruhi aliran modal. Kalau suku bunga rendah, maka uang akan mengalir ke luar AS untuk masuk ke pasar modal dan pasar uang di negara lain. Karena spread yang lebar itu menguntungkan daripada simpan di AS. 

Nah apa jadinya kalau the Fed membuat kebijakan menaikkan suku bunga? Itu artinya sinyal perbaikan ekonomi AS sedang berlangsung dengan ditandai inflasi naik. Tentu dollar akan pulang kampung. Ini berhaya bagi negara lain yang likuiditasnya tergantung kepada dollar. Likuiditas mengering akan membuat index pasar modal jatuh. Pasar obligasi juga kering. Ekspasi bisnis dan investasi lewat hutang sudah semakin sulit.  Rupiah akan dihajar pasar. Terjadi aksi jual obligasi Valas kita dipasar dan harga akan semakin jatuh. Tetapi bisa saja suku bunga tidak naik tetapi the fed mengurangi pembelian surat utang. Ini sangat berhaya. Karena kebijakannya adalah melawan hantu, yaitu inflasi. 

Solusi bagi pemerintah mengantisipasi dampak mengeringnya likuiditas adalah  Bank Indonesia (BI) harus menaikkan suku bunga acuan, yang saat ini sudah mencapai level terendah dalam sejarah yaitu 3,5%. Dan Menteri kabinet harus pastikan konsumsi domestik terjaga, baik dari sisi permitaan maupun supply. Yang utama adalah jaga kebutuhan pokok ( Pangan dan energi). Dan Pak Buwas itu tugasnya sangat penting menjaga sembako aman. Pertamina harus mulai perpanjang kontrak forward future atau stok BBM sebanyak mugkin. Berdasarkan pengalaman sebelumnya tahun 1998, 2008, kita selalu bisa berselancar digelombang krisis. Sekali ini saya yakin kita lebih dewasa menghadapinya dan ketahanan fundametal ekonomi kita juga lentur.  Kita akan baik baik saja. Asalkan berhenti rakus.

Reformasi Pajak.

 

Pemerintah sudah mengajukan RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sudah masuk Prolegnas DPR sejak Maret 2021 lalu. Tepatnya, saat Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan IV 2020-2021. Kalau RUU ini rampung pembahasannya dan disahkan DPR, maka  ini merupaka reformasi besar besaran dalam sistem perpajakan. Mengapa? UU 6 tahun 1983 pendekatannya adalah kekuasaan, dan tidak ada unsur demokrasinya. Pada saat itu sumber daya dikuasai negara dan 80% pendapatan negara bukan pajak.

Dengan adanya reformasi dan perubahan paradigma strategi pembangunan yang bertumpu kepada demokratisasi maka seharusnya UU pajak juga berubah. Apalagi sekarang 80% penerimaan negara dari pajak. Tanpa dunia usaha, tidak ada pajak , tidak ada pendapatan negara. Semakin berkembang dunia usaha semakin besar potensi penerimaan negara. Artinya pertumbuhan dunia usaha sangat menentukan kelangsungan APBN. Jadi tidak bisa lagi pajak pendekatannya kepada kekuasaan. Dimana penguasa berhak memungut pajak tanpa peduli bagaimana kebijakan pajak juga harus memacu pertumbuhan dunia usaha.

Dalam RUU itu kita akan menerapkan sistem GST (Goods and Services Tax) sebagai ganti dari Pajak Pertambahan Nilai  (Value Added Tax) yang dikenakan pada barang dan jasa atau layanan publik. PPN pertama kali dikenalkan di Indonesia pada 1 Juli 1984 bertepatan dengan diberlakukan UU PPN pertama nomor 8 Tahun 1983. Nah tujuan dari RUU ini adalah untuk menghilangkan pajak atas pajak, atau pajak berganda, yang mengalir dari tingkat manufaktur ke tingkat konsumsi.

Contoh sederhana sebelum ada GST, penerapanya sebagai berikut : Misalnya Pabrik, Bahan baku produksi Rp 1000. PPN 10% = 100

Barang jadi Rp. 1500. PPN 10% =150

Tarif pajak efektif = 150-100= Rp. 50.

Harga jual disriburor kepada pengecer Rp. Rp. 1750. 

PPN 10%=175

Pajak  efektif dibayar Rp. 175-150 = 25

Pengecer jual dengan harga Rp 1900. 

PPN 10% = 190

Pajak efektif yang dibayar pengecer adalah Rp. 190- 175= 15

Perhatikan,  total PPN yang mengalir dari produsen ke pengecer akan menjadi Rp. 100 + Rp.50 + Rp. 25 + Rp. 15 = Rp. 190. Kalau dihitung dari bahan baku maka PPN itu mencapai 19%. Mengapa? pajak dibayarkan atas nilai barang dan margin pada setiap tahap proses produksi. Ini akan diterjemahkan ke dalam jumlah yang lebih tinggi dari total pajak yang dibayarkan, yang dibawa ke konsumen akhir dalam bentuk biaya yang lebih tinggi untuk barang dan jasa. Oleh karena itu, penerapan sistem GST merupakan langkah yang digunakan untuk mengurangi inflasi dalam jangka panjang, karena harga barang akan lebih rendah.

Konsekwensinya, PPN akan beragam tarifnya namun cakupannya luas. Ya semua barang dan jasa kena pajak.  Karena beragam, maka lebih mudah pemerintah membuat kebijakan atas dasar keadilan. Contoh sederhana. Sembako walau masuk obyek pajak, bisa saja tarifnya 0%. Karena tidak dihasilkan dari proses industri. Tetapi sembako yang dihasilkan estate food, tentu kena pajak tidak 0%. Karena mereka sudah dapat insentif luas lahan. Lembaga pendidikan yang dikelola tradisional bisa saja pajaknya 0%, tapi lembaga pendidikan yang dikelola secara modern ya kena pajak PPN.

Reformasi pajak juga mengubah struktur pajak penghasilan, baik orang pribadi maupun badan usaha. Mengapa ? karena pada saat sekarang banyak orang kaya atau badan usaha yang tidak memberikan dampak luas bagi tersedianya angkatan kerja. Tentu pribadi atau badan usaha seperti itu beda dengan orang yang kaya atau badan usaha yang membangun usaha yang melibatkan angkatan kerja. Tentu tarif ada yang ditambahkan, dan ada yang kurangi. Jadi engga sama lagi tarif seperti sebelumnya. Unsur keadilan terbentuk dan mendorong orang untuk masuk ke sektor real.

Reformasi pajak juga mendidik masyarakat untuk menjaga lingkungan udara agar bersih. Makanya dikenakan juga tarif pajak Karbon.  Jadi pabrik atau kendaraan yang membuat emisi karbon diatas ambang yang ditetapkan, kena pajak.  Sehingga mendorong berkembangnya energy akrab lingkungan dan kendaraan listrik. 

Nah diharapkan dengan adanya RUU KUP ini kita bisa meningkatkan rasio pajak. Karena saat UU ini diterapkan, akan ada tax amnesty atau pengampunan pajak. Saya yakin akan banyak WP yang ikut. Karena orang merasa diperlakukan adil  dan membayar pajak secara proporsional terhadap perannya dalam pembangunan nasional.

Jokowi dikerjain BUMN.

 

Saya tidak berpolitik namun sebagai rakyat saya tidak ingin dibodohi oleh politik. Dukungan saya kepada Jokowi atas dasar rasionalitas. Bukan emosional. Mengapa? pertama, dia bekerja atas dasar rasional. Ruang fiskal APBN itu kecil sekali. Engga mungkin bisa optimal dipakai untuk membangun. Kalau dipaksakan, maka fundamental APBN akan rapuh. Ini akan berdampak kepada hutang yang tak bermanfaat. Makanya dia gunakan skema B2B lewat BUMN. Dengan skema B2B, APBN tetap kokoh. Di masa kini pembangunan tetap berjalan. Di masa depan ada harapan mendatangkan pajak dan nilai. Total asset BUMN itu mencapai Rp. 8400 Triliun. Itu sama dengan 2/3 dari PDB. Besar sekali sumber daya BUMN itu. Bila BUMN sukses dikelola dengan baik. Tentu besar sekali dampak perubahan terhadap perekonomian nasional. 

Proyek BRI.

Apa sih BRI ( Belt Road Initiative) itu ? jalur perdagangan dan ekonomi baru yang menghubungkan Asia hingga Eropa dan terdiri dari sekitar 60 negara yang melalui jalur sutra. BRI pertama kali diinisiasi oleh presiden Tiongkok, Xi Jinping pada September 2013 dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dunia serta menciptakan sebuah jalur perdagangan baru yang memiliki peluang bisnis yang lebih besar bagi Tiongkok. 

BRI mengacu pada Silk Economic Road atau rute perdagangan yang melalui jalur sutra berbasis daratan dari Tiongkok, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah hingga Eropa. Koneksi tersebut juga akan didukung dengan jalur rel, jalan raya, dan jaringan pipa baru. Sedangkan, BRI mengacu pada 21st Century Maritime Silk Road atau sebuah jalur sutra berbasis laut yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah dan Eropa.

Saya mengikuti perkembangan BRI itu yang awalnya disebut OBOR.  Indonesia menghadiri pertemuan KTT BRI pada bulan Mei tahun 2017. Pada saat itu Jokowi sendiri memimpin delegasi Indonesia. KTT juga dimanfaatkan Jokowi untuk mendapatkan sebanyak mungkin investor yang mau terlibat dalam proyek BRI.  Syarat yang ditetapkan Jokowi tidak banyak. Hanya lima saja.  Dintaranya adalah Pertama, investor China harus menggunakan tenaga kerja asal Indonesia. Kedua, perusahaan yang berinvestasi harus memproduksi barang yang bernilai tambah (added value). Ketiga, perusahaan asal China wajib melakukan transfer teknologi kepada para pekerja lokal. Keempat, Pemerintah Indonesia memprioritaskan konsep investasi melalui business to business (B2B) bukan government to government (G to G). Kelima, jenis usaha yang dibangun harus ramah lingkungan.  Kemudian 29 April 2019 kembali KTT BRI diadakan untuk kedua kalinya di Beijing. Tapi kali ini Jokowi tidak datang. Delegasi Indonesia diwakili oleh Wapres JK.

Proyek BRI itu sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Adapun proyek tersebut meliputi hal sebagai berikut : Pertma. Proyek di Sumatera Utara. Terdiri dari Pelabuhan hub dan kawasan industri internasional Kuala Tanjung. Kawasan industri Sei Mangkei. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sei Mangkei berkapasitas 250 megawatt (Mw). Kemitraan strategis (strategic partnership) Bandara Internasional Kualanamu. 

Kedua. Proyek di Kalimantan Utara, yang terdiri dari, Kawasan industri dan pelabuhan internasional Tanah Kuning. Zona ekonomi terpadu Indonesia Strategis Industri (ISI) Tanah Kuning. Taman indsutri ASK Gezhouba Tanah Kuning, Mangkupadi. Infrastruktur kawasan industri dan fasilitas publik Tanah Kuning Kawasan Industri. Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning. SEB-KPP-state grid integrated solution: Mentarang Induk & Kabama Induk HEP’s. Kayan hydro energy, Kabupaten Bulungan. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sembakung, Distrik Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan. PLTU batubara berkapasitas 1.000 Mw Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), Tanah Kuning, Mangkup. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Idehei & Gezhouba, Sungai Kayan dan Sungai Bahau. PT Prime Steel Indonesia, Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Dimetyl Ether (DME), Tanah Kuning, Mangkupadi, Kabupaten Bulungan. Proyek kluster alumunium PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), Tanah Kuning. Ketiga. Proyek di Sulawesi Utara. Kawasan pariwisata Likupang, Tanjung Pulisan, Minahasa Utara 2. Kawasan industri Bitung. Keempat. Proyek di Bali: Taman teknologi Pulau Kura-Kura.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan delapan proyek di luar empat koridor prioritas tersebut, meliputi: Coal Fired Power Plant (CFPP) berkapasitas 2x350 Mw di Celukan Bawang, Bali. Pembangkit listrik skala menengah di berbagai lokasi di Pulau Jawa. Mine mouth Coal Fired Power Plant (CFPP) Kalselteng 3 berkapasitas 2x100 Mw dan Kalselteng 4 berkapasitas 2x100 Mw, Kalimantan Tengah. Pembangunan gedung Signature Tower. Kawasan ekonomi khusus Indonesia-China di Jonggol, Jawa Barat. Kawasan industri terpadu Ketapang. Pengentasan kemiskinan dan penanaman kembali kelapa sawit. Kolaborasi internasional Meikarta Indonesia-China.

Kegagalan BUMN 

“ Sepertinya, Indonesia kehilangan harapan atas proyek strategis BRI.” Kata teman saya.  Itu mengacu kepada beberapa proyek yang belum ada keterlibatan China. Mometum keberadaan proyek BRI di awal kekuasaan Jokowi tidak dimanfaatkan secara optimal oleh BUMN. Padahal harapan Jokowi keberadaan BRI itu bisa sebagai pintu masuk investasi China dalam skema B2B untuk proyek infrastruktur yang sangat diperlukan oleh Indonesia. 

Menurut saya, kesalahan terbesar gagalnya proyek BRI itu lebih kepada kegagalan kementrian untuk memanfaatkan skema pembiayaan yang ditetapkan Jokowi.  Engga percaya? proyek dengan skema soft loan diluar ketentuan Jokowi malah semua selesai dibangun. Data  terakhir yang dirilis Bank Indonesia melalui Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) April 2019, menunjukkan  status terakhir posisi utang luar  negeri pada Februari 2019 dari Pemerintah China sebesar 17,7 Miliar USD atau setara dengan 248,4 Triliun dengan kurs 14.000. Lebih spesifik di kelola Pemerintah sebesar 22,8 Triliun dan BUMN sebesar 225,6 Triliun. Itu setara dengan 42% total anggaran BRI untuk Indonesia.

Indonesia juga diketahui telah menerima pinjaman senilai US$ 4,42 miliar  atau setara Rp 63 triliun pada periode yang sama melalui skema Official Development Assistance (ODA), serta pinjaman melalui skema Other Official Flows (OOF) sebesar US$ 29,96 miliar atau setara Rp 427 triliun. Indonesia termasuk 10 negara penerima pinjaman terbesar dari Tiongkok melalui dua skema tersebut.  Kan konyol.

Jadi yang dapat saya simpulkan bahwa proyek BRI dalam skema B2B engga jalan. Sementara G2G atau soft loan, lancar. Memang hutang itu lebih mudah daripada B2B. Karena tidak dikontrol oleh mitra dari China. Mudah dibancaki. Tetapi yang menanggung resiko Mark up adalah negara dan itu berdampak kepada tekanan neraca pembayaran berupa cicilan dan bunga. Justru skema soft loan dari China paling banyak dilakukan oleh BUMN. Yang menyedihkan lagi adalah soft loan itu pada proyek (PLTU) yang tidak ramah lingkungan. Sebagian besar melindungi penambang batubara dari kebangkrutan. Melindungi bisnis rente. Dan tidak ada dampak peningkatan neraca perdagangan seperti pembangunan KEK dan pelabuhan untuk relokasi Indusri dari China. 

Apa artinya? Mental korup. Rakyat dengan tulus mendukung Jokowi. Kadang kasihan dengan Jokowi yang kerja keras siang malam. Tetapi jajarannya tidak semua amanah. Semoga belum terlambat. Masih ada 3 tahun lagi. Semoga 58% anggaran BRI kita bisa semua B2B. Kalau pejabat tidak mampu negosiasi dan tidak bisa profesional memenuhi stadar kepatuhan proyek B2B, sebaiknya mundur sajalah.

***

Tahun April 2020, PLN mengajukan reprofiling utang ( Penjadwalan  tahun depan) kepada perbankan. Total hutang itu per akhir kuartal I 2019 mencapai Rp394,18 triliun. Hutang itu ke bank lokal maupun asing. Bank Asing diantaranya adalah DBS Group, Korea Development Bank, MUFG Financial Group, Oversea-Chinese banking Corp, Sumitomo Mitsui Financial, United Overseas Bank, Bank of China dan Cathay United Bank. 

Tapi tahun yang sama bulan desember 2020, PLN malah tarik lagi pinjaman sebesar Rp, 7 triliun darii Citibank, DBS Bank, JPMorgan, KfW IPEX Bank, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), OCBC, Standard Chartered Bank, dan SMBC. Pinjaman tersebut dijamin oleh Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) yang merupakan Grup Bank Dunia. Dan ini tentu masuk sovereign Guarantee. Artinya kalau engga bisa bayar ya negara harus bailout. Saya tidak tahu, apakah tahun ini akan lakukan reprofiling lagi atau pemerintah Bailout.

Padahal tahun 2015, Jokowi terbang ke Beijing bersama team ekonomi. Disepakati Dana infrastruktur dari China sebesar USD 50 miliar. Anggaran itu diberikan melalui dua bank besar, yakni China Development Bank (CDB) dan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Masing-masing, CDB memberikan USD 30 miliar dan USD 20 miliar dari ICBC. Tetapi dalam pelaksananya, dana sebesar itu lebih banyak diusulkan oleh BUMN dalam bentuk pinjaman. Yang  rakus terima pinjam itu adalah PLN dan Antam. Masih ada sisa anggaran belum dicairkan dan China lebih cenderung B2B. 

Sebagai rakyat jelantah, saya sedih. Karena begitu lelah presiden menarik investor tetapi dalam implementasinya para pejabat lebih focus dapatkan skema hutang, dan itu pada akhirnya minta negara jamin. Kalau semua pada akhirnya pemegang saham yang menyelesaikan soal permodalan dan keuangan, lantas untuk apa tuan tuan direksi dan komisaris dibayar mahal? Dan bergaya seperti orang hebat dan peduli? 

Dari awal saya mendukung Jokowi karena kebijakannya pada proyek infrastruktur adalah lebih kepada B2B. Ini menuntut kualifikasi direksi dan komisaris BUMN berkelas dunia. Maklum  B2B itu kemitraan international. Mereka harus paham hukum international dengan segala proses negosiasi yang rumit. Tapi nyatanya dari laporan yang ada, dari lima tahun berjalan, malah skema hutang diperbesar. Dan  periode kedua ini, cara cara hutang tetap dijadikan prioritas mereka.

Yang saya kawatir adalah dampak sistemik atas perbankan dalam negeri. Karena semua  bank dalam negeri terutama Bank BUMN berdarah darah menghadapi cash flow BUMN yang tersendat. Kalau tidak ada restruktur cepat dari segi permodalan, itu akan menimbulkan NPL berskala gigantik. Dampak sistemik tak bisa dihindari. Sementara penundaan hutang luar negeri akan berdampak pada tekanan neraca pembayaran kalau pemerintah terpaksa bailout. Ini berdampak kepada ketahanan APBN yang akan semakin besar defisit. 

Saran saya:

Pertama, pemerintah perlu membentuk team hutang BUMN segera. Adakan evaluasi penyeluruh. Yang masuk katagori PSO , ya silahkan cepat bailout. Selesai masalahnya. Yang tidak masuk PSO, segera restruktur lewat spin out asset dalam kuridor B2B dengan kreditur. Kalau kreditur tidak mau, cari investor yang berminat untuk refinacing. Saya yakin akan banyak investor yang berminat bila tender terbuka. Dengan demikian neraca BUMN sehat lagi. Kembali seperti arahan Jokowi.

Kedua, lakukan rasionalisasi secara luas. Contoh TELKOM, sebaiknya lebih baik kurangi karyawan sampai 90%. Sisanya arahkan ke outsourcing. Bisnis infrastruktur tidak perlu karyawan banyak. Bisa pakai robot  atau Artificial intelligence (AI). PLN juga sama. Lakukan pengurangan karyawan. Rasio karyawan PLN terhadap modal tinggi sekali. Kalah sama malaysia.  Pekerjaan pelayanan lebih baik oursourcing kan. Jadi biaya variable, bukan biaya tetap. Ini akan membuat BUMN jadi lentur terhadap goncangan.

n

Ketiga, harus biasakan peyelesaian masalah secara terstruktur dan komprehensif. Jangan lagi dengan cara menunda masalah seperti divest dan merger. itu sama saja bohongi rakyat sebagai pemegang saham. itu hanya menunda masalah, bukan menyelesaikan masalah.

Keempat, anda semua dijajaran pejabat sekarang adalah orang berjasa menjadikan Jokowi sebagai Presiden. Cintailah beliau dengan tulus sebagaimana beliau mencintai rakyat. Jujurlah dan berilah kinerja dengan solusi terbaik atas setiap perintah beliau. Jangan ABS. Udah capek rakyat puluhan tahun begitu aja terus

***

Saya mendukung Jokowi bukan karena kultus Individu. Saya dukung karena saya tahu, Jokowi berniat baik untuk Indonesia lebih baik. Kalau dalam perjalanannya saya kadang mengkritik Pemerintah, itu karena tanggung jawab saya kepada Tuhan yang telah memilih Jokowi sebagai Presiden.  Saya tidak ingin terjebak dalam politik suka tidak suka. Atau Kadrun vs Cebong. Engga. Saya focus kepada akal sehat. Mengapa? Sumber masalah terbesar Jokowi bukanlah di luar ring dia. Tetapi di dalam ring kekuasaan dia sendiri. Mereka inilah yang bertanggung jawab paling besar terhadap kegagalan program Jokowi dan tentu berjasa paling besar kalau sukses.

Suka tidak suka. Jokowi itu bekerja atas dasar sistem negara yang tidak mungkin dia ubah kecuali laksanakan dengan patuh. Dalam sistem kekuasaan itu, tidak semua pihak punya niat baik seperti Jokowi. Karenanya mencintai Jokowi adalah juga mengkritik dia. Mengingatkan dia apa yang salah dan harus dibenahi dan apa yang harus ditingkatkan. 

Kalau tidak ada kritik, terus memuji maka kita sama saja membiarkan Jokowi dimangsa predator yang ada di lingkaran kekuasaannya, yang pada waktu bersamaan mereka hembuskan kesalahan kepada pihak di luar kekuasaan. Adanya ancaman pihiak luar. Padahal ancaman itu dari mereka sendiri yang memegang sumber daya negara secara luas. Saya tidak mau begitu.  Kalau karena kritik saya itu,orang tidak suka, ya bukan urusan saya.  Saya menulis karena Tuhan, bukan karena berharap like atau dapat donasi dari iklan atau apalah.

Perang dan bisnis.

 

Karel wanita Hongaria itu sahabat saya dan bermitra dalam bisnis tambang emas. Dia datang ke Hong Kong dari Eropa. Saya menjemput dia di Park lane hotel untuk makan siang. Kami jalan kaki menuju restoran Jepang di Time Square building. Saat jalan ke Time Square itu dia melihat banyak wanita Indonesia yang berkerja di Hongkong sedang duduk di bawah jembatan layang Victoria park. “ Siapa mereka ? 

“ Mereka pekerja migran dari Indonesia.”

“ Oh. Mengapa negara kaya seperti Indonesia tidak bisa menyediakan pekerjaan yang nyaman buat mereka? 

“ Itulah politik. Mau gimana lagi.” 

Dia tersenyum. Waktu makan siang. Dia berkata” saya tertarik alasan kamu tentang pekerja migra wanita Indonesia yang ada di Hong Kong, karena alasan politik. Dan selalu dibalik alasan politik itu adalah bisnis. Sama halnya dengan nasip kaum yahudi yang jadi korban politik para elite etnitnya sendiri, juga karena bisnis sebenarnya.

“ Kenapa kamu simpulkan begitu ? 

Karen terdiam sebentar seraya menikmati makan siangnya. Akhirnya dia cerita. Tapi saya tidak tahu apakah benar cerita itu. Begini ceritanya…

***

Tahun 1815 antara Inggris dan Perancis perang. Perang ini dikenal dalam sejarah bernama perang Waterloo. Hebatnya kedua negara ini untuk membiayai perang mereka berhutang kepada Keluarga Rothschild. Lucunya kepada Jacob Mayer Rothschild pemilik bank de Rothschild Frères, Napoleon menjanjikan akan mendukung gerakan zeonis. Inggris juga berjanji hal yang sama kepada Nathan Mayer Rothschild. Artinya apapun yang terjadi yang menang perang  adalah keluarga Rothschild. Siapapun yang kalah jadi pecundang dihadapan keluarga Rothschild.

Tapi keluarga Rothschild berusaha bagaimana mendapatkan keuntungan berlipat akibat perang itu. Mereka gunakan informasi hoax untuk mempengaruhi bursa London ( London Stock Exchange/ LSE). Cara hoax nya benar benar keren. Mereka punya infrasruktur untuk mengetahui berita terkini tentang apa yang terjadi dalam perang Waterloo. Setelah mereka tahu bahwa Perancis kalah. Maka mereka menjual semua surat utang Inggris di LSE. Oleh para broker disikapi dengan sentimen negatif. “ Oh ini karena inggris kalah perang”. 

Panik tercipta meluas. Akibatnya publik ramai ramai menjual surat utang Inggris. Bukan hanya surat utang yang diobral harga murah, saham sampai komoditi emas juga diobral harga murah. Pada hari itu semua harga jatuh. Ketika harga pada titik terendah, Rothschild membeli semua itu dengan cepat. Keesokan paginya dapat kabar bahwa Inggris menang perang. Otomatis harga obligasi, saham dan emas kembali rebound. Dalam semalam, keluarga Rothschild untuk 20 kali lipat. Saat itu rakyat inggris tidak ada yang marah kepada Rothschild. Berita kemenangan inggris lebih penting daripada kerugian di bursa.

Tetapi yang lebih hebat adalah Inggris semakin terpuruk karena hutang kepada keluarga Rothschild. Semakin lemah posisi tawar para elite kerajaan kepada keluarga Rothschild. Dan Perancis ? semakin menyembah kepada keluarga Rothschild karena kalah perang dan hutang tak terbayar. Proyek zeonis relokasi orang Yahudi ke Palestina semakin terbuka lebar. Tapi  karena orang Yahudi di Eropa tidak mau dipaksa hijrah, Rothschild biayai kampanye anti semit. Lagi lagi gunakan berita hoax tentang prilaku buruk kaum Yahudi. Apa tujuannya? agar orang yahudi bisa dipaksa pindah ke Palestina dan bayar kepada mereka yang dapat konsesi bisnis.

Berkat hoax anti semit dari keluarga rothschild maka seluruh Eropa berjangkit wabah anti Yahudi. Sementara Jerman melindungi Yahudi. Lucunya kebencian orang Yahudi kepada Dinasti Ottoman juga karena hoax. Berita bahwa Dinasti Ottoman tidak mau menjual tanah Palestina kepada Yahudi karena agama. Sehingga menciptakan sentimen agama dikalangan Yahudi. Tahun 1914,  meletuslah perang dunia pertama. Jerman bersama Turki dan koalisi berhadapan dengan inggris, Perancis dan koalisi. Lagi lagi perang dunia pertama itu pihak inggris,Perancis ,  Jerman, AS  berhutang kepada keluarga Rothschild.

Ketika perang dunia pertama berlangsung, Jerman nyaris bangkrut. Itu dimanfaatkan oleh Rothschild mendukung kaum republikan membujuk Kaisar Jerman untuk mengakhiri perang. 11 November 1918 gencatan senjata ditanda tangani. Padahal ketika itu Jerman sedang diatas angin. Karena itu rakyat jerman marah. Meletuslah revolusi Jerman. Monarki jerman tumbang tapi ekonomi bangkrut. Rothschild mendukung gerakan Hitler untuk tampil berkuasa. Yang pada waktu bersamaan Rothschild bersama sahabatnya Rockefeller perintahkan JP Morgan memberikan pinjaman ke Jerman untuk perbaikan ekonomi.

Dalam perang dunia kedua, Hitler melakukan pembantaian Yahudi. Kisah pengkhiantan Yahudi pada perang dunia pertama sebagai dasar kampanye politik Hitler itu bukanlah alasan utama  Holocaust. Sebenarnya adalah ide dari Rothschild kepada Hilter agar memaksa orang Yahudi pindah ke Palestina. Dan akhirnya perang dunia kedua usai, Jerman kalah. Inggris dan Perancis dipihak yang menang.  Namun tersandera hutag kepada keluarga Rothscild. Karena itu berdirilah negara Israel. 

Dan sejarah mencatatt setelah itu, bisnis minyak jadi booming sekian decade. Rothschild melalui sahabatnya di AS yaitu Rockefeller menguasai investasi Migas di timur tengah dan tentu mereka menjadi sumber konflik regional yang tak berkesudahan. All war is based on Deception, and mostly… it's all business.”

Sumber : my diary.