Resiko ekonomi dibalik Pilkada Langsung dan KUHP.

 

Pendahuluan

DPR telah mengesahkan KUHP baru yang berlaku efektif tahun 2026. Pada saat hampir bersamaan, muncul wacana RUU Pilkada yang mengarah pada pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD, bukan pemilihan langsung oleh rakyat. Di sisi fiskal, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa target penerimaan pajak tidak tercapai, sehingga risiko pelebaran defisit APBN meningkat dan kebutuhan penarikan utang baru menjadi tak terelakkan.

Saya melihat satu masalah struktural, bahwa kerja politik DPR dan kerja kabinet tidak sinkron. Dalam literatur ekonomi politik, ketidaksinkronan antara desain institusi politik dan kebutuhan makroekonomi sering menjadi pemicu krisis kepercayaan (Rodrik, 2000; Acemoglu & Robinson, 2012). Presiden tampak dikelilingi oleh pendukung yang lebih fokus pada konsolidasi kekuasaan jangka pendek ketimbang memberikan informasi strategis yang akurat. Akibatnya, kebijakan yang lahir justru meningkatkan risiko politik dan ekonomi secara simultan.

RUU Pilkada.

Argumen pendukung Pilkada melalui DPRD umumnya menekankan efisiensi biaya dan stabilitas politik. Namun, riset menunjukkan bahwa kompetisi politik yang sehat berkorelasi positif dengan kualitas kebijakan publik dan kepastian investasi (Besley & Persson, 2011). IMF secara konsisten menekankan bahwa institusi yang akuntabel dan inklusif adalah fondasi stabilitas makroekonomi jangka panjang. Dalam IMF Staff Discussion Note: “Institutions and Economic Performance” (2016), IMF menyimpulkan bahwa pelemahan mekanisme akuntabilitas politik meningkatkan policy uncertainty dan menurunkan investasi jangka panjang.

Mengembalikan Pilkada ke DPRD mengandung beberapa risiko. Diantaranya adalah mengurangi akuntabilitas vertikal kepala daerah kepada publik, memperkuat elite capture di tingkat local dan meningkatkan ketidakpastian kebijakan daerah. Nah, bagi pasar keuangan, ini bukan isu normatif, melainkan risk signal. Seperti dicatat oleh North (1990), institusi politik yang tidak memberi ruang koreksi akan menaikkan transaction cost ekonomi.

KUHP Baru dan Persepsi Kepastian Hukum.

Reformasi hukum pidana pada prinsipnya penting. Namun, waktu dan konteks politik menentukan bagaimana pasar menafsirkan kebijakan tersebut. IMF dalam World Economic Outlook (2023) menegaskan bahwa rule of law dan predictability of enforcement merupakan komponen utama country risk premium. Hukum yang memberikan ruang tafsir luas tanpa checks and balances yang kuat akan dipersepsikan sebagai sumber ketidakpastian.

Jika KUHAP baru dipersepsikan memperluas diskresi aparat, dan berjalan bersamaan dengan pembatasan ruang kritik politik, maka pasar tidak melihatnya sebagai reformasi prosedural, tetapi sebagai bagian dari institutional tightening. Literatur menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum berkorelasi langsung dengan naiknya biaya modal (Pastor & Veronesi, 2012).

Politik, Fiskal, dan Premi Risiko Negara.

Di sinilah kontradiksi utama muncul. Saat penerimaan pajak melemah dan kebutuhan pembiayaan meningkat, teori fiskal modern menyarankan negara untuk memperkuat kredibilitas institusional, bukan melemahkannya (IMF Fiscal Monitor, 2022). IMF berulang kali menekankan bahwa, “Strong institutions lower sovereign borrowing costs even at high debt levels.” (IMF, Global Financial Stability Report, 2022).

Itulah sebabnya negara-negara dengan debt-to-GDP ratio tinggi—seperti Jepang, AS, atau Prancis, tetap menikmati yield obligasi rendah. Pasar percaya bahwa kebijakan dapat dikoreksi, hukum ditegakkan konsisten, dan kekuasaan dibatasi oleh institusi. Sebaliknya, ketika sinyal politik menunjukkan pelemahan demokrasi dan akuntabilitas, pasar akan menuntut risk premium lebih tinggi. Setiap kenaikan kecil yield SBN berarti tambahan puluhan triliun rupiah beban APBN per tahun, sebagaimana ditunjukkan dalam simulasi beban bunga oleh IMF untuk emerging markets.

Penutup

Masalah Indonesia hari ini bukan semata pilihan desain Pilkada atau substansi KUHP. Masalah utamanya adalah ketiadaan sinkronisasi antara strategi politik dan kebutuhan fiskal. Literatur ekonomi politik dan pengalaman IMF menunjukkan pola yang konsisten. Bahwa demokrasi yang terbuka akan mengurangi risiko kebijakan dan tentu biaya utang lebih murah. Demokrasi yang menyempit akan mengarah kepada ketidakpastian politik yang berdampak biaya utang naik.

Stabilitas yang dibangun melalui pembatasan kritik adalah stabilitas semu. Ia mungkin meredam gejolak jangka pendek, tetapi menanam ketidakpastian jangka panjang yang mahal secara fiskal. Pertanyaannya bukan apakah kritik nyaman atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah negara siap membayar harga ekonomi dari pelemahan demokrasi? Jika tidak, maka menjaga ruang kritik, kompetisi politik yang sehat, dan supremasi hukum bukan sekadar agenda normatif. Ia adalah strategi fiskal. Dalam dunia keuangan modern, seperti dicatat IMF, kepercayaan adalah aset publik paling mahal, dan institusi demokratis adalah jaminannya.

Kenaikan tarif keluaran batubara?

 

Dalam teori kebijakan publik, pajak seharusnya bekerja sebagai alat stabilisasi. Ketika siklus ekonomi naik, negara menarik lebih banyak; ketika siklus turun, negara melonggarkan beban. Prinsip ini dikenal luas dalam literatur ekonomi sebagai countercyclical fiscal policy, sebuah fondasi yang sejak Keynes hingga Stiglitz dianggap prasyarat stabilitas. Namun dalam praktik kebijakan sumber daya di Indonesia, logika itu justru sering dibalik.

Ketika harga batubara jatuh, negara justru menambah beban melalui pajak ekspor. Kebijakan ini tampak teknokratis di atas kertas, tetapi secara ekonomi-politik mengandung kontradiksi mendasar. Alih-alih meredam gejolak, ia justru mempercepat tekanan likuiditas. Di titik inilah kebijakan fiskal berubah dari instrumen stabilisasi menjadi mekanisme seleksi.

Dalam literatur ekonomi politik sumber daya, situasi semacam ini kerap disebut sebagai policy-induced distress—kondisi ketika tekanan bukan berasal dari pasar semata, melainkan diproduksi oleh desain kebijakan itu sendiri. Harga batubara global memang sedang terkoreksi pasca-boom 2022, seiring normalisasi energi dunia dan pelemahan permintaan Tiongkok. Namun koreksi harga adalah siklus alamiah komoditas. Yang tidak alamiah adalah menambah beban fiskal justru saat margin menyempit.

Sebagian besar perusahaan tambang Indonesia tumbuh dalam rezim pembiayaan berbasis utang. Modelnya klasik: leverage tinggi, tenor pendek, dan eksposur dolar. Ketika harga tinggi, struktur ini tampak sehat. Namun ketika harga kembali ke rata-rata historis, arus kas langsung tertekan. Di titik ini, tambahan pajak ekspor bekerja seperti pemberat terakhir. Bukan hanya menggerus laba, tetapi mempercepat gagal bayar. Dalam bahasa keuangan, ini bukan sekadar penurunan profitabilitas, melainkan degradasi debt service coverage ratio. Begitu rasio itu runtuh, pintu restrukturisasi terbuka. Dan di sanalah politik mulai bekerja.

Krisis jarang datang sebagai kejadian alamiah. Ia sering diciptakan melalui kombinasi kebijakan, waktu, dan narasi. Ketika tekanan fiskal meningkat, negara lalu tampil sebagai penyelamat: membuka ruang restrukturisasi, memberikan relaksasi, atau meluncurkan stimulus. Dalam literatur ekonomi politik, pola ini dikenal sebagai crisis-mediated intervention—krisis menjadi justifikasi intervensi. 

Masalahnya, intervensi semacam ini tidak netral. Ia menciptakan pemenang dan pecundang. Perusahaan dengan akses politik, jaringan perbankan kuat, dan hubungan kekuasaan yang baik akan bertahan. Yang lain tersingkir. Aset berpindah tangan. Konsolidasi terjadi. Pasar mengecil, kekuasaan terkonsentrasi. Joseph Schumpeter pernah menyebut kehancuran sebagai “kreatif”. Namun kehancuran yang lahir dari rekayasa kebijakan bukanlah kreativitas pasar, melainkan seleksi politik. Dalam konteks ini, pajak ekspor bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan alat penyaring struktur industri.

Lebih jauh, kebijakan semacam ini mengirim sinyal yang keliru kepada investor jangka panjang. Literatur investasi sumber daya menekankan pentingnya policy credibility. Ketika aturan berubah mengikuti tekanan fiskal jangka pendek, risiko negara meningkat. Biaya modal naik. Premi risiko melebar. Akhirnya, negara justru makin bergantung pada stimulus dan intervensi.

Ironisnya, semua ini sering dibungkus dengan bahasa stabilitas dan keberlanjutan. Padahal, keberlanjutan sejati justru lahir dari kebijakan kontra-siklus: pajak dinaikkan saat harga tinggi, dan dilonggarkan saat harga jatuh. Negara-negara produsen yang matang—Norwegia, Chile, bahkan sebagian yurisdiksi Kanada—membangun sovereign buffer untuk tujuan itu. Mereka memahami bahwa volatilitas komoditas bukan musuh, tetapi realitas yang harus dikelola.

Dalam konteks Indonesia, tambahan pajak ekspor di tengah harga jatuh justru menciptakan ilusi stabilitas. Ia memberi kesan negara tetap mengendalikan fiskal, padahal sesungguhnya memindahkan tekanan ke sektor riil. Di tahap berikutnya, ketika perusahaan gagal bayar, negara kembali hadir sebagai penolong. Lingkaran ini berulang.

Di sinilah letak persoalan yang lebih dalam: kebijakan tidak lagi diarahkan untuk menstabilkan ekonomi, tetapi untuk mengelola krisis agar tetap terkendali secara politik. Dalam istilah ilmu politik, ini mendekati managed instability—ketidakstabilan yang dikelola agar tetap berada dalam batas yang bisa dikontrol. Akibatnya, publik hanya melihat ujung cerita, bahwa perusahaan kesulitan, pemerintah turun tangan. Yang tak terlihat adalah sebab awalnya—kebijakan yang justru mempercepat tekanan.

Pajak seharusnya menjadi instrumen keadilan dan stabilitas, bukan alat eksperimentasi fiskal. Jika negara terus memanfaatkan tekanan siklus sebagai pintu masuk intervensi, maka yang sedang dibangun bukan ketahanan ekonomi, melainkan ketergantungan struktural. Dan pada titik itu, krisis bukan lagi kecelakaan. Ia menjadi desain.

Makan Gratis, Anggaran Tidak Gratis.

 

Di atas kertas, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tampak seperti kebijakan yang sulit ditolak. Siapa yang tidak ingin anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang lebih baik? Pemerintah pun menempatkan MBG sebagai kebijakan prioritas, bahkan memasukkannya ke dalam fungsi pendidikan. Namun di balik niat baik itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apakah MBG benar-benar bagian dari anggaran pendidikan, atau sekadar ditempatkan di sana demi kepentingan fiskal? Pertanyaan ini penting, bukan untuk menolak programnya, melainkan untuk memahami logika anggaran negara yang sedang bekerja di balik layar (OECD, Budgeting and Public Finance, 2019).

Alokasi Pendidikan 20 Persen.

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 secara tegas mewajibkan negara mengalokasikan minimal 20 persen APBN untuk pendidikan. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Namun pengalaman dua dekade terakhir menunjukkan satu fakta penting.  Bahwa memenuhi angka 20 persen tidak otomatis berarti meningkatkan kualitas pendidikan. 

Mengapa? Anggaran pendidikan di Indonesia bersifat sangat luas dan tersebar lintas kementerian—sebuah praktik yang secara internasional dikenal sebagai functional budgeting (IMF, Government Finance Statistics Manual, 2014). Di sinilah ruang tafsir muncul. Ketika definisi “pendidikan” menjadi elastis, maka isi anggarannya pun ikut lentur.

MBG: Wajib atau Pilihan Politik?

Dalam sistem keuangan negara, istilah mandatory spending memiliki makna hukum yang jelas. Sebuah belanja hanya disebut wajib jika ditetapkan secara eksplisit dalam undang-undang, lengkap dengan persentase atau formula alokasinya (Allen & Tommasi, Managing Public Expenditure, 2001).

Sampai hari ini, MBG tidak memiliki dasar undang-undang khusus yang menetapkannya sebagai belanja wajib. Ia lahir dari kebijakan presiden dan keputusan anggaran tahunan. Artinya, secara hukum fiskal, MBG adalah kebijakan diskresioner, bukan mandat konstitusi (Schick, The Federal Budget, 2009). Ini bukan soal benar atau salah, melainkan soal kejujuran kategorisasi.

Program Sosial Masuk ke Anggaran Pendidikan

Pemerintah memasukkan MBG ke dalam fungsi pendidikan dengan alasan yang terdengar masuk akal, anak yang bergizi lebih sehat, lebih siap belajar, dan lebih produktif di masa depan. Argumen ini sejalan dengan literatur ekonomi pembangunan tentang hubungan gizi dan kualitas sumber daya manusia (World Bank, Human Capital Project, 2018).

Masalahnya, belanja pendidikan secara substansial berbeda dengan belanja sosial. Pendidikan berfokus pada kualitas guru, kurikulum, riset, dan proses pembelajaran (Hanushek & Woessmann, 2015). Ini terkait dengan investasi SDM jangka panjang. Output nya value human development. Tidak ada negara yang bisa melompat keluar dari kubangan kemiskinan tanpa peningkatan value human. Sementara MBG adalah intervensi gizi—penting, tetapi bukan pedagogi.

Nah, ketika MBG dimasukkan ke fungsi pendidikan, yang terjadi bukanlah penambahan kapasitas pendidikan, melainkan pergeseran komposisi anggaran di dalamnya (UNESCO, Global Education Monitoring Report, 2016).

Benarkah Anggaran Pendidikan “Dipakai” untuk MBG?

Di ruang publik beredar klaim bahwa hingga 40 persen anggaran pendidikan digunakan untuk MBG. Secara matematis, angka ini tidak sepenuhnya akurat jika dibandingkan dengan total anggaran pendidikan nasional. Namun secara fiskal, ada fakta yang tak bisa diabaikan. Pertumbuhan tambahan anggaran pendidikan dalam beberapa tahun terakhir sebagian besar mengalir ke MBG, sementara pos lain seperti peningkatan kualitas guru dan riset relatif stagnan (World Bank, Indonesia Public Expenditure Review, 2022).

Inilah yang membentuk persepsi publik. Bukan karena seluruh anggaran pendidikan diambil, tetapi karena setiap tambahan ruang fiskal di sektor pendidikan nyaris habis di MBG. Dalam bahasa fiskal, ini disebut marginal allocation dominance (IMF, Fiscal Monitor, 2023).

Mengapa Ini Terjadi?

Untuk memahami MBG secara utuh, kita harus melihat konteks yang lebih besar. APBN sedang berada di bawah tekanan struktural. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menghadapi kenaikan pembayaran bunga akibat naiknya yield global (BIS, Quarterly Review, 2023), jatuh tempo surat utang dalam jumlah besar, kebutuhan refinancing yang tinggi, dan ruang defisit yang semakin sempit.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah jarang melakukan pemotongan anggaran secara terbuka. Praktik yang lebih lazim—dan diakui dalam literatur keuangan publik—adalah reklasifikasi dan reposisi belanja (Alesina & Perotti, 1995). Nah, program sosial yang populer, bermuatan moral, dan sulit ditolak publik sering menjadi “wadah aman” untuk menjaga stabilitas narasi fiskal. MBG memenuhi semua kriteria itu.

Risiko yang Tidak Terlihat

Praktik ini membawa sejumlah risiko jangka menengah: Pertama, tujuan pendidikan bisa terdistorsi, karena investasi jangka panjang pada guru dan riset terpinggirkan (Hanushek, 2013). Kedua, akuntabilitas anggaran menjadi kabur, karena publik sulit menilai dampak riil belanja pendidikan (OECD, Budget Transparency Toolkit, 2018). Ketiga, kepercayaan publik terancam, jika masyarakat merasa ada jarak antara label kebijakan dan realitas fiskal (Fukuyama, Political Order and Political Decay, 2014).

Penutup.

Masalah utama MBG bukan pada programnya. Memberi makan bergizi pada anak adalah tujuan mulia. Masalahnya ada pada cara negara menjelaskannya. APBN bukan sekadar tabel angka. Ia adalah kontrak kepercayaan antara negara dan warganya (Stiglitz, Freefall, 2010). Ketika negara memilih jalan pintas narasi ketimbang kejujuran fiskal, yang tergerus bukan hanya anggaran, tetapi legitimasi. 

Kejujuran memang mahal. Ia tidak selalu populer. Tetapi dalam kebijakan publik, kejujuran adalah satu-satunya mata uang yang nilainya tidak pernah terdepresiasi. Dan pada akhirnya, seorang pemimpin tidak akan dinilai dari seberapa rapi ia mengemas kebijakan, melainkan dari seberapa jujur ia menjelaskan kenyataan.

2026 ekonomi masuk fase bahaya.

 

Saya bukan ekonom. Namun untuk memahami bahwa ekonomi Indonesia sedang menghadapi masalah fundamental, seseorang tidak perlu gelar akademik—cukup kejujuran membaca data dan konsistensi kebijakan. Pemerintah boleh saja menyalahkan perlambatan ekonomi 2024–2025 sebagai warisan kebijakan masa lalu. Namun hingga hari ini, sulit menemukan kebijakan terstruktur dan koheren yang benar-benar ditujukan untuk memperbaiki fondasi ekonomi. 

Yang tampak justru sebaliknya. Narasi stabilitas dikumandangkan bersamaan dengan peningkatan utang, pembiayaan fiskal yang makin agresif, dan keterlibatan bank sentral di pasar sekunder agar surat utang negara tetap terserap. Dalam literatur ekonomi, ini bukan stabilitas. Ini fiscal dominance, dan ia selalu rapuh. Sebagaimana diingatkan oleh Sargent & Wallace (1981) dan diperkuat oleh BIS (2023), ketika kebijakan moneter dipaksa menyesuaikan kebutuhan fiskal, stabilitas hanya bersifat sementara. Ia adalah bom waktu, bukan jangkar kepercayaan.

Tahun 2026 berpotensi menjadi fase ujian nyata bagi ekonomi Indonesia. Bukan karena satu guncangan besar, melainkan karena akumulasi risiko fiskal dan moneter yang selama ini dikelola secara taktis, bukan struktural. Ekonomi tidak runtuh. Namun ruang geraknya semakin sempit. Dalam konteks ini, target pertumbuhan di atas 6%, apalagi mendekati 8%, lebih menyerupai retorika pemasaran kebijakan ketimbang proyeksi ekonomi berbasis data. Literatur pertumbuhan (Rodrik, 2013; Easterly, 2001) konsisten menunjukkan bahwa tanpa transformasi struktural, lonjakan pertumbuhan berkelanjutan adalah ilusi.

Ada empat isu kunci yang menjelaskan mengapa. Mari saya jelaskan secara sederhana. 

Pertama. Fondasi fiskal Indonesia masih bertumpu pada dua mesin lama yaitu komoditas dan konsumsi domestik. Masalahnya, keduanya melemah bersamaan. Harga nikel, CPO, dan batu bara tidak lagi memberi windfall seperti periode 2021–2022. Normalisasi harga global, kelebihan pasokan, dan perlambatan permintaan Tiongkok menekan basis penerimaan negara. IMF (2024) dan World Bank (2023) secara eksplisit mencatat bahwa ketergantungan fiskal pada komoditas meningkatkan volatilitas anggaran negara berkembang.

Di sisi lain, belanja negara bersifat rigid: subsidi energi dan pangan, kewajiban bunga utang yang meningkat seiring suku bunga global, belanja sosial, serta proyek strategis dengan biaya politik tinggi untuk dihentikan. Akibatnya, risiko fiskal 2026 bukan berupa lonjakan defisit, melainkan menyempitnya fleksibilitas anggaran. Ini sebuah kondisi yang dalam literatur fiskal disebut fiscal rigidity trap (Alesina et al., 2019). Pemerintah terjebak dilema klasik. Menahan belanja dampaknya pertumbuhan melemah. Meningkatkan belanja  dampaknya tekanan pembiayaan ( hutang) meningkat. Dalam kondisi seperti ini, wacana pertumbuhan 8% bukan optimism, melainkan penyangkalan realitas.

Kedua. Era suku bunga tinggi global belum benar-benar berakhir. The Fed dan ECB masih berhati-hati karena inflasi struktural—khususnya jasa dan upah belum sepenuhnya jinak (BIS Annual Report, 2024). Bagi Indonesia, implikasinya jelas ada pada tekanan menjaga stabilitas nilai tukar tetap tinggi, suku bunga domestik tidak bisa dilonggarkan agresif, biaya dana bagi dunia usaha tetap mahal. Stabilitas moneter memang terjaga, tetapi dengan harga yang mahal berupa perlambatan kredit dan investasi. Ini sejalan dengan literatur monetary trade-off in emerging markets (Rey, 2015) dimana stabilitas eksternal sering dibayar dengan melemahnya transmisi kredit domestik.

Ketiga. Dunia usaha merespons dengan rasional melalui menunda ekspansi. Perbankan semakin selektif. Likuiditas tersedia, tetapi tidak produktif. Salah satu indikator paling jujur dari kondisi ini adalah tingginya undisbursed loan—kredit yang disetujui tetapi tidak dicairkan. Fenomena ini bukan sekadar isu teknis perbankan. Ia mencerminkan ketidakselarasan antara regulasi kehati-hatian Basel III, dan profil risiko sektor riil Indonesia. Literatur pasca-krisis global (Borio, 2014) menunjukkan bahwa over-tightening prudensial dalam fase perlambatan dapat mendorong ekonomi ke low credit–low growth equilibrium. Jika tren ini berlanjut hingga 2026, maka investasi stagnan, penciptaan lapangan kerja melemah, UMKM kehabisan napas, PHK berpotensi meluas.

Keempat. Tekanan akhirnya turun ke rumah tangga. Inflasi barang dan jasa sekunder—pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan—terus naik, sementara kenaikan upah nominal tertinggal. Data BPS dan kajian ILO (2023) menunjukkan pelemahan upah riil di banyak negara berkembang pascapandemi, termasuk Indonesia. Dalam jangka pendek, ini terlihat sebagai kehati-hatian konsumsi. Dalam jangka menengah, literatur ekonomi politik (Stiglitz, 2012) mengingatkan bahwa pelemahan kelas menengah adalah risiko sosial dan politik seperti kasus Nepal,  Bangladesh, Chilie.

Penutup.

Tantangan ekonomi 2026 bukan soal optimisme atau pesimisme. Ia soal kejujuran membaca struktur. Indonesia tidak menghadapi krisis seperti 1998 atau 2008. Tetapi justru di situlah bahayanya. Perlambatan struktural sering diabaikan karena tidak memicu kepanikan. Padahal sejarah ekonomi menunjukkan bahwa stagnasi berkepanjangan jauh lebih berbahaya daripada krisis terbuka (Japan’s Lost Decades menjadi contoh klasik).

Tanpa diversifikasi basis pajak, reformasi pembiayaan sektor riil, koreksi relasi fiskal–moneter, dan perlindungan nyata terhadap daya beli, stabilitas akan berubah menjadi stagnasi. Dan stagnasi, di mana pun dalam sejarah, selalu membuka pintu bagi risiko yang lebih besar—fiskal, moneter, dan sosial. Tahun 2026 akan lebih sulit. Bukan karena Indonesia miskin sumber daya, melainkan karena waktu untuk berbenah semakin sempit, sementara pemerintah masih sibuk berbicara, bukan bekerja.

Jual listrik ke Singapore, bego!

 

Di tengah euforia transisi energi dan jargon green economy, Indonesia kembali berada di persimpangan lama, apakah kita sedang membangun masa depan, atau sekadar mengulang pola lama, menjual sumber daya murah, lalu membeli kembali nilai tambahnya dengan harga mahal?

Saya mengerutkan kening kala mendengar reencana ekspor listrik tenaga surya ke Singapura. Para influencer pemerintah menyebar narasi kebanggaan atas rencana itu. Kalau dulu kita impor BBM dari Singapore, kini kita ekspor listrik ke Singapore. Game changer kata mereka, Terdengar modern, visioner, dan “ramah lingkungan”. Namun narasi itu samakin menunjukan ketidak tahuan pemerintah atas bagaimana sebenarnya bisnis green energy itu. Atau miskin literasi bisnis. Kalau itu tidak benar, maka dapat dipastikan memang otak bandit atau state capture.

Mengapa? Mari saya jelaskan secara sederhana.  Engga perlu jadi professor atau PHD untuk tahu.

Dalam desain bisnis yang beredar, Indonesia diposisikan sebagai penyedia lahan, matahari, dan infrastruktur dasar untuk pembangkit listrik tenaga surya skala raksasa. Listrik kemudian dikirim melalui kabel bawah laut menuju Singapura. Nah ini bukan karena Singapore tidak mampu membangun PLTS. Tetapi memang Singapore tidak punya lahan luas. Pesisir pantai sudah padat. Satu satunya harapan adalah memakai lahan yang ada di Indonesia untuk PLTS. Ya money talk.  Singapore memiliki pusat keuangan, industri, dan pasar karbon kelas dunia.

Apakah bisnis PLTS itu high profit ? tidak. Ekspor listrik adalah bisnis utilitas ber-margin tipis. Tingkat pengembalian (IRR) proyek surya umumnya hanya 6–10 persen, dengan masa kontrak 25–30 tahun dan harga yang dikunci sejak awal. Makanya Singapore minta orang Indonesia yang bangun PLTS. Karena kitab ego.  Sementara  Singapura dengan impor listrik dari Indonesia mereka memperoleh akses listrik hijau yang dapat dikonversi menjadi green premium: untuk data center, industri teknologi, perdagangan karbon, hingga reputasi ESG global. Itu value added nya ribuan kali daripada PLTS. Mengapa ? 

Perhatikan. Dalam ekonomi hijau, listrik bukan satu-satunya produk. Ada aset lain yang sering luput dari perhatian publik, yaitu Renewable Energy Certificate (REC), hak penghitungan emisi (carbon attribute), kredit karbon lintas batas, klaim net-zero korporasi. Itu menjadi hak Singapore sebagai user. Nilainya sering kali setara atau bahkan lebih tinggi dari harga listrik itu sendiri. Artinya, matahari Indonesia membantu perusahaan asing menurunkan emisi di laporan keberlanjutan mereka—tanpa kompensasi setara bagi negara asal sumber energi. Paham kan kalau saya katakan kebijakan ini tolol.

Nah pertanya berikutnya. Mengapa banyak orang pintar di pemerintah tetapi bodoh? Ini bukan soal pintar atau bodoh. Tetapi soal mindset. Sejarah ekonomi Indonesia menunjukkan pola yang berulang, yaitu ekspor bahan mentah, minim hilirisasi, dan  nilai tambah dinikmati pihak luar. Dalam versi baru, pola itu tampil lebih sopan dan ramah lingkungan. Tidak lagi batu bara, melainkan sinar matahari. Tidak lagi tambang, melainkan panel surya. Namun esensinya serupa. Indonesia menjadi ladang produksi, negara lain menjadi pusat akumulasi nilai. 

Inilah yang oleh banyak ekonom disebut sebagai green extractivism—ekstraksi nilai atas nama keberlanjutan. Jika listrik surya hanya diekspor sebagai komoditas, maka tidak tercipta ekosistem industri, tidak lahir pusat teknologi, tidak tumbuh klaster manufaktur hijau, tidak terbentuk pasar karbon domestik yang kuat.

Apalagi kontrak ekspor listrik lintas negara umumnya bersifat jangka panjang dan mengikat. Harga dikunci ketika teknologi masih mahal. Padahal, tren global menunjukkan biaya energi surya terus turun drastic. Akibatnya?  Indonesia bisa terjebak menjual listrik murah selama puluhan tahun, sementara teknologi, efisiensi, dan nilai tambah melonjak di negara pembeli. Ini bukan sekadar kesalahan bisnis, tapi kesalahan strategis antar-generasi.

So, bagaimana seharusnya? Ya pakai mindset bisnis. Caranya ?  Energi surya seharusnya menjadi input strategis, bukan barang dagangan utama. Nilai terbesar justru muncul bila listrik murah digunakan untuk produksi hidrogen hijau dan ammonia, pusat data dan AI, industri baterai dan kendaraan listrik, pengolahan mineral beremisi rendah, perdagangan karbon berbasis bursa domestic/ Dalam skema ini, listrik menjadi pengungkit industrialisasi, bukan tujuan akhir. Itu cerdas namanya. Apakah cara itu bisa diterapkan di Indonesia ? Sementara modal bangun PLTS juga dari Singapore atas nama perusahaan local yang menjadi proxy Singapore. I dont think so..

Penutup

Transisi energi seharusnya menjadi jalan menuju kedaulatan ekonomi baru. Namun tanpa desain kebijakan yang cermat, ia justru berpotensi menjadi bentuk baru ketergantungan. Energi surya bukan sekadar kilowatt-jam. Ia adalah aset geopolitik, instrumen industri, dan simbol masa depan. Dan masa depan—seperti sejarah—tidak seharusnya dijual murah. Negara yang kuat bukan negara yang menutup diri, melainkan yang tahu apa yang dijual, kepada siapa, dan dengan syarat apa. Jika tidak hati-hati, kita akan mengulangi pola lama, dulu menjual minyak, kayu, dan nikel; kini menjual matahari. Tolol!