China kuat dan bermartabat karena berani membunuh koruptor

 

Zhu Rongji lahir di Changsha, Tiongkok, tahun 1928. Ia bukan pendiri Partai Komunis Tiongkok, juga bukan berasal dari keluarga elite politik partai. Namun ia lahir dari keluarga bangsawan terpelajar, sebuah latar yang membentuk wataknya: disiplin, rasional, dan tidak mudah tunduk pada slogan. Justru karena latar intelektual inilah, Zhu menjadi korban Revolusi Kebudayaan (1966–1976). 

Ia dikeluarkan dari Partai Komunis dan dipaksa mengikuti program re-education—kamp kerja dan “brainwashing” ideologis. Bagi Zhu, ini bukan sekadar hukuman politik, melainkan pelajaran pahit tentang betapa rapuhnya negara jika rasionalitas dikalahkan oleh fanatisme massa. Ketika Deng Xiaoping memulai era reformasi dan membuka kembali pintu bagi teknokrat, Zhu Rongji dipanggil ke Beijing. Ia direhabilitasi dan kembali ke lingkar kekuasaan.

Zhu dikenal sebagai ekonom otodidak. Sejak awal 1980-an hingga 1990-an, Milton Friedman—ikon ekonomi liberal dan bapak monetarisme—beberapa kali bertemu dengan Zhu Rongji. Keduanya saling menghormati, bahkan saling mengagumi kecerdasan satu sama lain.  Friedman melihat Zhu sebagai teknokrat langka dari negara sosialis; Zhu melihat Friedman sebagai pemikir pasar paling konsisten di abad ke-20. 

Zhu bukan follower. Ia tidak anti pasar, tetapi menolak pasar tanpa disiplin negara. Bagi Zhu, kebebasan pasar hanya efektif jika negara menjaga stabilitas mata uang, korupsi ditekan secara ekstrem, dan kebebasan ekonomi diarahkan untuk penciptaan lapangan kerja dan stabilitas sosial. Dalam banyak diskusi, Zhu mampu mematahkan argumen Friedman dengan satu premis sederhana, bahwa teori pasar bebas bekerja di negara dengan institusi matang—Tiongkok saat itu belum sampai ke sana.

Setelah peristiwa Tiananmen Square 1989, peta kekuasaan Tiongkok berubah drastis. Zhao Ziyang dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Partai karena dianggap terlalu lunak dan bersimpati pada demonstran. Di dalam Partai, terjadi perbedaan tajam antara Zhao dan Jiang Zemin. Bagi Zhao, problem utama adalah kurangnya demokrasi. Bagi Jiang Zemin, problem sejatinya adalah korupsi sistemik dan lemahnya disiplin partai.

Jiang Zemin akhirnya menggantikan Zhao sebagai Sekretaris Jenderal Partai, dengan Zhu Rongji sebagai penasihat ekonomi kunci. Di sinilah fondasi aliansi politik–teknokratik terbentuk. Jiang menguasai struktur politik, Zhu mengendalikan arah ekonomi. Pada 1993, Jiang Zemin diangkat menjadi Presiden Tiongkok. Namun butuh waktu hampir lima tahun baginya untuk sepenuhnya menyingkirkan jaringan loyalis Zhao Ziyang di dalam partai dan birokrasi. 

Baru pada 1998, dalam periode kedua kekuasaannya, Jiang menunjuk Zhu Rongji sebagai Perdana Menteri, dengan mandat luas atas kebijakan ekonomi. Pidato pelantikan Zhu langsung mengguncang negeri “Saya telah menyiapkan seratus peti mati. Sembilan puluh sembilan untuk para koruptor, dan satu untuk saya sendiri jika saya gagal.” Pidato ini menjadi fenomenal—bukan karena retorika, melainkan karena ia benar-benar menepatinya.

Dalam tahun-tahun berikutnya, ribuan pejabat—dari tingkat rendah hingga tinggi—dihukum berat, termasuk hukuman mati bagi koruptor kelas berat. Zhu tidak melihat hukuman mati sebagai balas dendam, melainkan sebagai instrumen deterrence ekstrem dalam fase pembangunan kritis.  Dalam kerangka berpikirnya, Tiongkok belum cukup kaya untuk bersikap lunak. Negara sedang membangun fondasi state capitalism. BUMN harus direstrukturisasi. Sistem perbankan harus dibersihkan, dan Tiongkok harus siap masuk WTO (2001). Sedikit saja toleransi terhadap korupsi, menurut Zhu, bisa menggagalkan seluruh proyek nasional. Hasilnya nyata. Tiongkok berhasil melewati krisis Asia 1997–1998 tanpa runtuh—bahkan keluar sebagai pemenang jangka panjang.

Zhu Rongji adalah alumnus Tsinghua University, jurusan Electrical Engineering. Ia bukan ekonom akademik, tetapi dikenal luas sebagai technocratic policy economist—perancang sistem ekonomi negara. Desain ekonomi Tiongkok hingga hari ini—disiplin fiskal, kontrol sektor strategis, reformasi BUMN, dan pasar yang dikendalikan negara—masih membawa jejak pemikirannya. Banyak ekonom sepakat, bahwa tanpa periode “terapi kejut” ala Zhu Rongji, kebangkitan ekonomi Tiongkok pasca-2000 tidak akan secepat dan sekuat itu.

Penutup

Zhu Rongji bukan pemimpin yang populer. Ia keras, tidak kompromistis, dan sering ditakuti. Namun dalam sejarah ekonomi modern, ia dikenang sebagai sosok yang memahami satu hal mendasar. Bahwa pasar tanpa disiplin negara melahirkan kekacauan. Disiplin tanpa pasar melahirkan stagnasi. Keseimbangan keduanya membutuhkan keberanian ekstrem. Dan keberanian itulah yang menjadikan Zhu Rongji salah satu teknokrat paling menentukan dalam sejarah Tiongkok modern. China hebat dan bermartabat karena berani membunuh koruptor. Itu yang sulit diterapkan oleh negara berkembang lainnya. 

Indonesia beresiko jadi negara gagal.

Dalam pidato perayaan Natal 2025, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi “bangsa terkaya urutan keempat di dunia”. Sejumlah media arus utama mengutip pernyataan itu secara literal, tanpa klarifikasi metodologis, sehingga berubah menjadi narasi popular. Indonesia akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia.

Sebenarnya, klaim tersebut  merujuk pada proyeksi Goldman Sachs (2022) yang memperkirakan bahwa pada tahun 2050, Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar keempat dunia berdasarkan GDP nominal, di bawah Tiongkok, Amerika Serikat dan India. Proyeksi jangka sangat panjang hingga 2075 bahkan menunjukkan posisi Indonesia tetap di urutan keempat, dengan India melampaui AS.

Prediksi ini konsisten dengan laporan PwC – The World in 2050 (2017), meski PwC menggunakan GDP Purchasing Power Parity (PPP). Dalam skenario PwC, Indonesia juga berada di peringkat keempat pada 2050—namun setelah Tiongkok, India, dan AS. Poin krusial, yang diprediksi adalah skala ekonomi, bukan kekayaan nasional per kapita, apalagi kesejahteraan rakyat.

Secara politis, pernyataan ini efektif menenangkan dan membangkitkan optimisme. Namun secara akademis, klaim tersebut problematik. Ia mencampuradukkan skala ekonomi (GDP) dengan kemakmuran (wealth & welfare), dua konsep yang dalam literatur ekonomi pembangunan justru harus dipisahkan dengan tegas. 

Literatur ekonomi arus utama telah lama mengkritik penggunaan GDP sebagai proksi kesejahteraan. Joseph E. Stiglitz, bersama Amartya Sen dan Jean-Paul Fitoussi, dalam laporan monumental Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (2009), menegaskan bahwa “What we measure affects what we do. If we measure the wrong thing, we will do the wrong thing.”

Artinya,  ya GDP mengukur nilai tambah ekonomi, Namun untuk menjadi negara kaya ada prasyarat ketat yang harus dipenuhi, yaitu distribusi pendapatan, kualitas hidup, keamanan sosial, dan keberlanjutan ekologis. Tanpa memenuhi syarat tersebut, negara dengan GDP besar bisa tetap memiliki kemiskinan struktural, ketimpangan ekstrem dan institusi rapuh. Yang justru berpotensi menjadi negara gagal akibat system yang korup.

GDP nominal Indonesia saat ini (2025) berada di kisaran USD 1,4 triliun. Goldman Sachs memproyeksikan, USD 6,3 triliun pada 2050 dan USD 13,7 triliun pada 2075. Untuk mencapai USD 6,3 triliun dalam 25 tahun, Indonesia membutuhkan pertumbuhan rata-rata sekitar 6% per tahun. Faktanya selama 1 dekade kita tidak pernah mencapai pertumbuhan 6%. 

Satu dekade terakhir. Rata rata pertumbuhan ekonomi 4,9%. Menurut World Bank, pertumbuhan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan keberhasilan kebijakan. Faktor utama pendorongnya adalah jumlah penduduk besar, bonus demografi hingga awal 2040-an, ekspansi konsumsi domestik. Dalam istilah sederhana,  bahkan tanpa reformasi mendalam, GDP Indonesia cenderung tetap membesar—selama tidak ada guncangan besar seperti pandemi global atau perang dunia.

Justru selama satu dekade terakhir arah perekonomian nasional berada di jalur yang semakin rapuh, bahkan mendekati risiko kebangkrutan struktural. Sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan sinyal yang konsisten hingga tahun 2025.

Pertama, rata-rata tabungan masyarakat terus menurun. Fenomena ini menandakan bahwa banyak rumah tangga—terutama kelas menengah—menguras tabungan bukan untuk investasi atau ekspansi usaha, melainkan semata-mata untuk mempertahankan konsumsi dasar. Dalam literatur ekonomi, kondisi ini mencerminkan melemahnya financial resilience rumah tangga dan menyempitnya ruang akumulasi modal domestik.

Kedua, pertumbuhan kredit melambat secara tajam. Secara kasat mata, sektor perbankan tampak likuid dan stabil. Namun, likuiditas tersebut tidak sepenuhnya mengalir ke sektor riil. Penyaluran kredit tersendat akibat regulasi perbankan yang semakin ketat—terutama pasca penerapan standar Basel III—yang mendorong bank bersikap sangat berhati-hati. Akibatnya, banyak kredit disetujui secara administratif, tetapi tidak dicairkan secara penuh, sehingga gagal mendorong aktivitas produksi dan penciptaan lapangan kerja.

Ketiga, Surat Berharga Negara (SBN) terus meningkat hingga 2025. Dengan tingkat imbal hasil yang relatif tinggi dan risiko rendah, SBN menjadi instrumen parkir dana yang menarik bagi kelas menengah dan institusi keuangan. Bersamaan dengan itu, emas juga kembali menjadi pilihan lindung nilai. Konsekuensinya, semakin besar porsi dana nasional yang berputar di instrumen keuangan pasif, bukan di sektor produktif yang menghasilkan nilai tambah nyata.

Kombinasi dari ketiga gejala ini menunjukkan masalah yang lebih dalam. Melemahnya mesin pertumbuhan domestik. Daya beli rumah tangga tertekan, investasi sektor riil tersendat, sementara respons institusional—termasuk institusi demokrasi—terlihat rapuh dan lamban dalam merespons perubahan struktural tersebut. Padahal, daya beli domestik dan investasi produktif adalah dua mesin utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ketika keduanya melemah secara bersamaan, pertumbuhan yang tersisa hanya bersifat semu—bertumpu pada ekspansi fiskal dan instrumen keuangan, bukan pada kekuatan ekonomi riil.

Di sinilah peringatan keras muncul. IMF dan World Bank secara konsisten mengingatkan tentang risiko middle-income trap, yakni kondisi ketika negara gagal bertransformasi dari ekonomi berbasis tenaga kerja murah dan SDA menuju ekonomi berbasis produktivitas dan inovasi. Dani Rodrik (Harvard University) dalam Industrial Policy for the Twenty-First Century menekankan, “Growth miracles are not about growth per se, but about structural transformation.”

Tanpa industrialisasi bernilai tambah tinggi. Tanpa upgrading teknologi. Tanpa reformasi institusi dan distribusi hasil pertumbuhan. PDB besar justru mempercepat konsentrasi kekayaan yang memperkuat oligarki ekonomi dan memicu ketegangan sosial-politik. Sejarah Amerika Latin dan Afrika Sub-Sahara adalah contoh klasik. PDB tumbuh, negara melemah.

Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, menawarkan kerangka yang jauh lebih manusiawi. Dalam Development as Freedom (1999), ia menegaskan bahwa pembangunan bukan soal akumulasi kekayaan, melainkan perluasan kapabilitas manusia terhadap akses pendidikan, kesehatan, partisipasi ekonomi, dan kebebasan dari kemiskinan dan ketakutan. Dalam kerangka Sen, sebuah negara bisa menjadi “ekonomi besar” namun tetap gagal secara moral jika mayoritas penduduknya tidak memiliki pilihan hidup yang bermartabat.

Negara dengan PDB besar namun bergantung kepada SDA, populasi besar yang tidak berkualitas, institusi lemah, berisiko tinggi jatuh ke dalam fragile state dynamics. Bukan karena miskin, tetapi karena pertumbuhan yang timpang. World Bank menyebut fenomena ini sebagai resource-led growth without inclusion. Indonesia tidak kebal terhadap risiko ini.

Militer Venezuela lemah...

 

Dalam katalog militer global, Venezuela sering disebut sebagai negara dengan sistem persenjataan paling modern di Amerika Latin. Nama-nama besar terpampang seperti S-300VM, Buk-M2E, jet tempur generasi lanjut, radar terintegrasi, hingga sistem komando yang diklaim setara negara maju. Di atas kertas, Venezuela tampak siap menghadapi ancaman eksternal. Namun sejarah militer modern berulang kali menunjukkan satu pelajaran pahit. Senjata tidak pernah bertempur sendirian.

Krisis terbaru yang memunculkan komentar sinis dari Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth. Membuka tabir perbedaan antara kapabilitas nominal dan kapabilitas nyata. Hegseth menyebut bahwa sistem pertahanan udara Venezuela yang didominasi teknologi Rusia tidak berfungsi sebagaimana mestinya ketika menghadapi operasi militer Amerika Serikat. Bukan Alutsista buatan Rusia tidak bekerja. Tetapi tentara Venezuela tidak terlatih menggunakannya. Maklum di era modern sekarang. Senjata sudah menggunakan system electronic.Artinya profesionalisme manusia jauh lebih menentukan daripada kecanggihan alat.

***

Masalah utama militer Venezuela bukan kekurangan senjata, melainkan kekurangan profesionalisme operasional. Dalam bahasa kasar yang beredar di kalangan analis regional, “Dari sepuluh tentara Venezuela, sembilan tidak benar-benar mengerti cara mengoperasikan sistemnya. Yang satu mengerti, tapi tidak terlatih secara konsisten.” Pernyataan ini mungkin hiperbolik, namun secara struktural mendekati kenyataan.

1. Kompleksitas teknologi tanpa ekosistem

Sistem seperti S-300 atau Buk bukan sekadar peluncur rudal. Ia membutuhkan operator radar terlatih. Integrasi komando dan kontrol (C2). Pemeliharaan presisi. Latihan rutin skenario tempur nyata. Tanpa ekosistem ini, sistem pertahanan udara berubah menjadi monumen mahal.

2. Krisis ekonomi dan sanksi

Krisis fiskal Venezuela menghantam jam terbang latihan, ketersediaan suku cadang, insentif profesional prajurit. Militer yang tidak dilatih secara berkelanjutan akan kehilangan refleks tempur. Dalam perang modern, detik dan disiplin lebih menentukan daripada jumlah peluncur.

Dalam karya klasik The Soldier and the State, Samuel P. Huntington menegaskan bahwa profesionalisme militer berdiri di atas tiga pilar. Pertama. Kompetensi teknis. Kedua. Kohesi institusional. Ketiga. Etos pengabdian yang terpisah dari politik partisan. Venezuela gagal di ketiganya. Militer menjadi alat politik rezim, sarana distribusi patronase, bukan institusi profesional yang netral dan terlatih. Akibatnya, kemampuan teknis menurun, disiplin melemah, dan rantai komando menjadi rapuh.

Untuk memahami perbedaan antara senjata dan profesionalisme, Pakistan adalah studi banding yang relevan. Pakistan bukan negara kaya. Banyak peralatannya tidak selalu paling mutakhir. Namun militernya terinstitusionalisasi kuat, pelatihan berlapis dan berkelanjutan, doktrin operasi jelas dan diuji. Pakistan bertempur dalam konflik nyata, menghadapi ancaman eksistensial, dan menjadikan profesionalisme sebagai kebutuhan, bukan simbol.

Sementara  Venezuela yang membeli senjata untuk simbol kedaulatan. Pakistan membangun tentara untuk bertahan hidup. Dalam ilmu strategi, ancaman nyata melahirkan profesionalisme, sementara ancaman imajiner melahirkan parade. Bagi banyak rezim, termasuk Venezuela, senjata modern berfungsi sebagai alat legitimasi internal, simbol perlawanan terhadap hegemoni AS, ornamen geopolitik. Namun senjata yang dibeli tanpa reformasi institusi hanya menciptakan ilusi keamanan. Dalam istilah ekonomi politik pertahanan. “ hard power tanpa human capital adalah aset macet.

Kasus Venezuela memberi pelajaran pahit bagi negara berkembang. Modernisasi militer tanpa profesionalisasi adalah jebakan mahal. Politik simbolik melemahkan kesiapan tempur nyata. Kekuatan besar tidak takut pada senjata—mereka takut pada tentara profesional. Inilah mengapa Amerika Serikat lebih menghormati militer Pakistan dibanding militer Venezuela, meski secara politik Pakistan jauh lebih rumit.

Penutup

Feature ini menegaskan satu kebenaran lama yang sering dilupakan. Yang menentukan hasil konflik bukanlah senjata, melainkan manusia yang mengoperasikannya. Venezuela memiliki senjata modern, tetapi kehilangan disiplin, latihan, profesionalisme.  Dalam dunia militer modern, senjata bisa dibeli, tetapi profesionalisme harus dibangun—bertahun-tahun, dengan harga politik dan disiplin yang mahal. Dan di situlah banyak negara gagal. Terutama bila Militer juga terlibat dalam kerja sipil, tidak focus kepada profesionalitas.

RI jadi negara paling bahagia,,

 

Sebagian besar survei flourishing bertumpu pada self-reported well-being: responden ditanya apakah mereka merasa puas, bersyukur, atau bahagia dengan hidupnya. Sebagian besar orang indonesia akan menjawab " Bahagia dan bersyukur ". Orang indonesia memang begitu. Mereka malu mengatakan dia tidak happy. Bahkan dalam kondisi terburuk pun mereka masih berkata. "Untung masih bisa bernapas dan hidup, " Artinya, persepsi tidak selalu sejalan dengan kondisi objektif. 

Dalam masyarakat dengan literasi rendah, ekspektasi hidup yang ditekan, dan budaya adaptif terhadap kesulitan, jawaban “bahagia” sering kali mencerminkan mekanisme bertahan (coping mechanism), bukan kesejahteraan nyata. Mengukur kebahagiaan tanpa menimbang daya beli, keamanan kerja, dan akses layanan publik berisiko menghasilkan kesimpulan menyesatkan.

Di tengah dunia yang dilanda perang, krisis pangan, inflasi, dan fragmentasi geopolitik, muncul narasi optimistis tentang global flourishin. Bahwa dunia sedang bertumbuh, lebih sejahtera, dan makin inklusif. Di Indonesia, narasi itu diterjemahkan lebih jauh. Indonesia disebut sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia. Namun pertanyaannya sederhana. Bahagia menurut siapa, dan bahagia yang seperti apa? Karena jika kebahagiaan diukur tanpa melihat struktur ekonomi dan realitas sosial, yang muncul bukan flourishing, melainkan sekadar flouring—ditaburi tepung di permukaan, putih dan rapi, tetapi rapuh di dalam.

Mari kita lihat fakta-fakta yang jarang disandingkan dengan indeks kebahagiaan.

Rakyat kecandunan Judol.

Menurut data aparat dan laporan media nasional, sekitar 8,8 juta orang Indonesia terlibat judi online pada 2024. Yang mengejutkan, di dalamnya terdapat puluhan ribu anak di bawah usia 10 tahun. Judi online bukan sekadar hiburan; ia adalah indikator tekanan ekonomi, keputusasaan, dan rendahnya literasi keuangan. Apakah masyarakat yang secara massal mencari jalan pintas lewat judi digital bisa disebut masyarakat yang bahagia? Atau justru masyarakat yang sedang mencari pelarian?

Rakyat terjebak Pinjol.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat lebih dari 15 juta akun pinjaman online (pinjol) aktif di Indonesia. Pinjol sering dipromosikan sebagai inklusi keuangan. Namun di lapangan, ia juga menjadi mekanisme bertahan hidup bagi kelompok yang penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan dasar. Lebih jauh, tingkat kredit macet (TWP90/NPL) pinjol terus meningkat, menandakan banyak rumah tangga gagal membayar utang jangka pendek. Utang yang gagal bayar bukan tanda kebahagiaan; ia adalah tanda ekonomi rumah tangga yang rapuh.

Kemiskinan: Angka vs Realitas.

Secara statistik resmi nasional, angka kemiskinan memang menurun. Namun jika menggunakan standar internasional Bank Dunia—misalnya garis kemiskinan USD 3,65 PPP per hari untuk negara berpendapatan menengah ke atas—maka lebih dari separuh penduduk Indonesia berada dalam kategori miskin atau rentan miskin.

Artinya, jutaan orang hidup sedikit di atas garis kemiskinan resmi, sangat mudah jatuh miskin ketika harga pangan naik, sakit, kehilangan pekerjaan, atau terjerat utang. Apakah kondisi hidup yang rapuh dan penuh ketidakpastian ini bisa disebut bahagia?

Index perceraian.

Data statistik resmi menunjukkan ratusan ribu kasus perceraian setiap tahunnya, seperti sekitar 466.359 kasus perceraian pada 2024 menurut laporan statistik nasional atau 1,4/1000 orang.  Ini mengindikasikan bahwa konflik rumah tangga dan disfungsi keluarga bukan fenomena kecil di Indonesia saat ini. Mengapa? Sebagian besar perceraian karena factor ekonomi dan tidak punya akses kejaminan social dan pekerjaan yang layak. 

Kebahagiaan Ilusi.

Indeks kebahagiaan sering mengukur persepsi: rasa syukur, budaya ramah, kemampuan beradaptasi. Semua itu bernilai. Namun kebahagiaan tanpa daya beli, tanpa keadilan hukum, dan tanpa mobilitas sosial adalah kebahagiaan semu. Judi online masif bukan tanda optimisme, melainkan ketidakpercayaan pada masa depan. Pinjol yang meledak bukan bukti kesejahteraan, melainkan kesenjangan antara upah dan biaya hidup. Kemiskinan struktural yang luas bukan sekadar statistik, melainkan pengalaman hidup sehari-hari.

Bangsa yang sehat bukan bangsa yang paling sering tersenyum di survei, tetapi bangsa yang warganya produktif, institusinya adil, ekonominya memberi harapan, dan masa depannya bisa direncanakan.

Index World Happiness tahun 2025.

Survey dari survei flourishing terkesan satire. Kalau dipercaya dan bangga, itu karena kita memang miskin literasi. Padahal sudah ada Index tentang kebahagian yang benar dan objective  dikeluarkan oleh World Happines index. Indonesia urutan ke 83. Bangsa yang terbelakang untuk bisa dikatakan bahagia.

Penutup.

Dunia boleh berbicara tentang global flourishing. Indonesia perlu bertanya lebih jujur. Apakah kita benar-benar bertumbuh, atau hanya pandai menormalisasi ketimpangan dengan narasi kebahagiaan? Sebab kebahagiaan sejati tidak lahir dari statistik yang dipoles, melainkan dari kehidupan yang bermartabat. Tidak terjebak Judol, tidak dikejar pinjol dan walau tidak kaya namun cukup untuk beribadah terasa nyaman. Tanpa itu, kita hanya menabur tepung di atas retakan—hingga suatu hari, retakan itu tak lagi bisa disembunyikan.

Maduro jago lawan rakyat, keok lawan asing.

 

Amerika Serikat melancarkan serangan militer ke Venezuela pada Sabtu (waktu setempat). Dalam operasi semalam yang disebut “dramatis”, serangan AS menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah Caracas. Trump memuji operasi tersebut sebagai “serangan yang belum pernah dilihat orang sejak Perang Dunia Kedua”. Namun, menurut laporan New York Times, sedikitnya 40 orang tewas dalam serangan itu, termasuk warga sipil dan tantara. 

“Dengan Maduro berada dalam tahanan AS, kami akan menjalankan negara ini sampai saatnya kami dapat melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana,” kata Trump dalam konferensi pers di resor Mar-a-Lago, Florida. Ia menambahkan, “Kami tidak bisa mengambil risiko pihak lain mengambil alih Venezuela tanpa memikirkan kepentingan rakyat Venezuela.”

Beberapa media melaporkan bahwa sebuah pesawat yang membawa Maduro dan istrinya, Cilia Flores, mendarat di wilayah utara New York pada Sabtu malam. Pesawat Boeing 757 putih tersebut dilaporkan tiba di Pangkalan Garda Nasional Udara Stewart sekitar pukul 16.30 waktu setempat. Dari sana, Maduro diperkirakan akan diterbangkan dengan helikopter ke Kota New York untuk diproses hukum dan ditahan di Metropolitan Detention Center.

Pejabat yang dikutip NBC News menyebut Maduro dijadwalkan hadir di pengadilan pada Senin malam. Intervensi militer AS ini menuai kecaman luas. Politisi Partai Demokrat di Capitol Hill serta sejumlah pemimpin dunia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk imperialisme Amerika yang paling berbahaya sejak invasi Irak pada 2003.

Maduro, mantan sopir bus berusia 63 tahun yang ditunjuk langsung oleh Hugo Chávez sebelum wafat untuk menjadi penggantinya pada 2013, selama ini menuduh AS berupaya merebut cadangan minyak Venezuela—yang terbesar di dunia. Kini ia jadi pecundang yang menyedihkan.

“Kami akan mengerahkan perusahaan-perusahaan minyak Amerika yang sangat besar, yang terbesar di dunia, untuk masuk, menginvestasikan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur minyak yang rusak parah, dan mulai menghasilkan pendapatan bagi negara itu,” kata Trump. Ia juga memperingatkan kepada Elite Politik Venezuela yang bersumpah akan melawan bahwa AS siap melancarkan “serangan kedua yang jauh lebih besar” jika dianggap perlu.

***

Mengapa begitu mudah AS menangkap Presiden Venezuela? Hanya beberapa  jam setelah serangan. Di mana militer yang selama ini dibanggakan Maduro ? Jawabnya semua mereka lemah dan tak berdaya. Karena semua institusi Venezuela sudah rapuh termasuk militernya. Selama ini polisi dan militer hanya sibuk berperang dengan oposisi dan menteror rakyat nya sendiri lewat pembatasan media dan berpendapat. Yang korup bukan hanya politisi tetapi juga tentara dan polisi termasuk hakim. 

Bagaiman dengan rakyat ? mengapa mereka diam saja. Dalam situasi rezim yang sudah keterlaluan korupnya. Rakyat sudah muak. Tidak lagi bersuara apalagi mau berperang bela pemerintah. Mereka mungkin hanya tersenyum dan berkata " Bueno pues, ahí está el resultado. Se pusieron a jugarle vivo a los gringos… ¿no que eran tan arrechos?"  Bahkan pendukung setia dan para buzzer serta oportunis di ring satu presiden udah duluan kabur sebelum AS menyerang. Tragis memang. 

***

Dalam banyak rezim otoriter termasuk Venezuela dalam dua dekade terakhir. Militer dan aparat keamanan lebih sering digunakan untuk menekan oposisi. Mengintimidasi rakyat. Mengontrol media dan kebebasan berpendapat. Doktrin pertahanan bergeser dari  external defense ke regime survival. Akibatnya tentara tidak lagi melihat diri mereka sebagai pelindung bangsa. Tetapi sebagai alat kekuasaan elite. Ketika ancaman eksternal datang, pertanyaannya bukan, “Bagaimana mempertahankan negara?” Melainkan, “Untuk siapa saya harus mati?”

Di Venezuela, sebagaimana dicatat oleh banyak laporan internasional. Korupsi tidak hanya terjadi di level politisi. Tetapi juga menyentuh militer, polisi, dan aparat hukum. Dampaknya fatal. Promosi bukan berdasarkan merit, tapi loyalitas. Logistik militer bocor. Moral pasukan runtuh. Rantai komando rapuh. Dalam kondisi seperti ini, militer tampak besar di atas kertas, tetapi kosong di lapangan.

Ini hukum sosial paling keras dan pelajaran paling tragis. Rakyat tidak akan mempertaruhkan nyawa untuk negara yang selama ini menindas mereka. Jika media dibungkam, demonstrasi dipukul, hak sipil dilanggar dan pengadilan tidak adil. Maka ketika negara diserang. Tidak ada mobilisasi sipil. Tidak ada perlawanan rakyat. Tidak ada intelligence dari bawah. Bahkan pendukung rezim sendiri sering lebih dulu menyelamatkan diri. Ini bukan pengkhianatan—ini insting bertahan hidup.

Dalam banyak kasus modern (Irak 2003, Afghanistan 2021, Libya 2011). Aparat masih ada. Senjata masih ada. Bendera masih berkibar.Tetapi Negara kehilangan jiwa. Tidak ada yang mau mempertahankan simbol kekuasaan. Karena itu, kekuasaan bisa runtuh sangat cepat, bahkan tanpa pertempuran besar.

Penutup.

Pelajaran utamanya bukan tentang Venezuela atau AS. Pelajarannya adalah, bahwa ancaman terbesar bagi sebuah negara bukan datang dari luar, melainkan ketika negara memusuhi rakyatnya sendiri. Jika aparat lebih takut pada kritik rakyat daripada ancaman asing. Hukum dipakai untuk membungkam, bukan melindungi. Militer dan polisi dijadikan alat politik. Maka, ya negara tampak kuat. Tapi sebenarnya sangat rapuh. 

Amerika Serikat tidak “mudah masuk” ke negara mana pun. Yang sering terjadi adalah negara itu sudah tidak lagi punya siapa pun yang mau membelanya. Dan ketika negara kehilangan kepercayaan rakyat, integritas institusi, kehormatan aparat, maka serangan dari luar hanyalah pemicu, bukan penyebab runtuhnya kekuasaan.