Sikap Elon Musk dan Cryptocurrency.?

 

Pada awalnya saya tertarik menggunakan Bitcoin sebagai alat pengiriman uang. Mengapa ? karena dia menggunakan tekhnologi blockchains. Bitcoin merupakan jaringan pembayaran peer-to-peer desentralisasi pertama yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara. Jadi bitcoin sebagai cara mengirim uang tentu berbeda dengan Cryptocurrency ( mata uang crypto). Karena sudah menjadikan tekhnologi blockchain sebagai sarana perdagangan crypto. Kemudian komoditi ini berkembang pesat sebagai alat investasi baru. 

Komoditas crypto yang ada itu diantaranya adalah Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, Bitcoin. Selain nama-nama mata uang tersebut, masih ada lebih dari 1000 cryptocurrency yang kini beredar di seluruh dunia. Cara kerja bisnis ini sederhana saja. Katakanlah anda berniat melepas coin di market crypto atau istilahnya ICO (Initial Coin Offering ). Investor akan membeli coin tersebut dengan uang real atau uang crypto. Tapi umumnya lebih diutamakan uang beneran. Uang itu digunakan untuk menambang coin emas itu. Mengapa ? agar bisa melayani permintaan pasar. 

Semakin luas permintaan pasar semakin tinggi kenaikan harga coin. Kenaikan ini dasarnya adalah hukum permintaan dan penawaran. Katakanlah anda mengeluarkan coin 1 juta unit. Semakin banyak yang meminta, semakin berkurang coin tersedia dan semakin tinggi harganya. Nah yang seperti anda yang melakukan ICO itu banyak, yang disebut dengan jaringan penambang.  Itu hanya konsesus sesama pemain, tidak berlaku bagi si Udin pedagang sempak.  Dan konsesus itu tidak 100% solid. 

Bukan rahasia umum saat ICO skema Pump diterapkan oleh sesama pemegang dominan crypto, yaitu adanya claim ask palsu agar  mendorong bid dan harga naik terus. Tentu laba juga palsu. Ketika pasar bereaksi positif dan massive, ya barulah mereka jual pada harga tertinggi. Keren ya cara cari uang mudah. Tentu tidak semua orang yang melakukan ICO itu sukses. Bisa saja bangkrut. Seperti kasus Cointed GmbH, di Austria, dll. Kalau itu terjadi? investor tidak bisa nuntut siapapun.  Karena memang tidak ada proteksi dan standar kepatuhan underlying secara legal dari negara atas ICO itu. 

Disamping itu menambang coin juga engga mudah. Butuh investasi besar berupa server dengar processor raksasa. Itu sangat rakus energy. Menurut penelitian Cambridge University konsumsi listrik untuk penambangan Bitcoin selama setahun setara dengan konsumsi listrik masyarakat Argentina dalam setahun.  Padahal penambangan itu bukan real dalam arti ada tambang emasnya. Itu hanya fiksi belaka dalam jaringan ilusi. Namun untuk menggerakan pasarnya membutuhkan investasi uang beneran tidak sedikit.  Menyerap energy listrik yang besar, yang sebagian besar masih menggunakan bahan bakar fosil seperti batubara, gas dan minyak. 

Jadi dalam kasus Tesla yang punya motto “inovasi tekhnologi akrab lingkungan dan hemat energy,  adalah sangat paradox ketika Elon Musk mengkampanyekan uang crypto. Namun kemarin Elon Musk mengatakan dia menganulir penggunaan uang crypto bagi pembeli kendaraan EV produksinya. Otomatis karena itu harga crypto yang tadinya terlanjur naik karena omongannya,  akhirnya tumbang.

Polemik Uang Crypto VS Uang Fiat.

Pendukung crytocurrency selalu berargumen bahwa uang fiat tidak adil dan cenderung lebih ditentukan oleh negara sebagai regulator.  Apalagi ada inflasi yang nilainya bisa jatuh dari waktu ke waktu. Sementara uang crypto tidak diatur negara, dan masuk ranah private atau istilahnya peer to peer dan aman dari inflasi. Harga terus naik. Menurut saya, kalau memahami mata uang fiat seperti pemikiran uang crypto sebagaimana pemikiran uang dinar dirham, jelas salah besar. Itu tidak appel to apple. Mengapa? 

Uang fiat itu disamping sebagai alat tukar untuk transaksi yang disepakati umum, juga sebagai alat untuk mendistribusikan modal agar terjadi proses produksi/jasa real. Nah agar proses distribusi modal ke sektor produksi real terjadi , maka diperlukan perangsang. Apa itu? Ya inflasi. Sehingga orang berinvestasi real pada hari ini, dimasa depan dia tidak rugi. Nilainya naik. Walau kenaikan itu memenggal pendapatan publik, namun dengan adanya inflasi itu,  barang dan jasa tercipta dan uang diperlukan sebagai alat tukar. Sementara pada uang crypto, misi mendistribusikan modal untuk sektor produksi real tidak ada. Itu hanya  permainan ilusi.

Rencana MIND ID IPO.

 

BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID, atau Mining Industry Indonesia, yang beranggotakan PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero) dan PT Timah Tbk. Kalau dilihat kinerja portfolio saham holding MIND ID, berdasarkan angka ( 2020) pendapatan sebesar Rp66,6 triliun, terdiri dari tiga kontributor berasal dari komoditas emas sebesar 29,1%, batubara 25,9%, dan timah 21,5%. Sedangkan aluminium berkontribusi 9,8%, feronikel 7%, bijih nikel 2,9% dan lain-lain sebesar 3,7%. 

Rencana Mind ID adalah memisahkan PT Inalum sebagai holding opertion menjadi anak perusahaan tersendiri. Sehingga MIND ID akan menjadi holding murni. Rencana tahun ini pemisahan itu selesai. Selanjutnya di tahun depan IPO Inalum Operating ditargetkan bisa tercapai. Kemudian setahun setelahnya MIND ID bakal melakukan IPO. Walau DPR mempertanyakan rencana IPO MIND ID, khususnya untuk apa uang IPO itu? Namun apa yang sudah direncanakan itu sudah tepat. Mengapa ? value portfolio MIND di neraca atas saham Inalum akan meningkat dan giliranya akan meningkatkan value saham Mind ketika IPO. Smart.

Untuk apa uang IPO MIND ID? sebetulnya kalau anggota DPR paham struktur permodal korporat, pertanyaan itu tidak perlu ada. Mengapa? Anak perusahaan dibebani hutang besar. Cobalah lihat Hutang Inalum dalam bentuk global bond untuk pembelian saham Freeport. Itu besar sekali. Dengan holding melakukan IPO,  uang hasil IPO itu bisa memperbaiki struktur keuangan anak perusahaan, seperti meningkatkan modal Anak perusahaan untuk membayar hutang. Otomasti saham pemerintah lewat MIND ID akan meningkat di anak perusahaan. Sehingga neraca anak perusahaan jadi sehat. Setelah itu anak perusahaa bisa menarik dana lagi dari pasar untuk melakukan ekspansi bisnis sesuai dengan strategi pertumbuhan usaha. 

Ya, daripada bunga masuk ke kreditur, kan lebih baik holding lunasi sehingga laba Inalum akan meningkat, dan pada gilirannya akan meningkatkan Deviden bagi Mind ID. Dan lagi  pelusan hutang itu didapat dari peningkatan nilai saham Mind ID.  Artinya secara tidak langsung yang bayar hutang Inalum adalah market sendiri.

Langkah strategis pemerintah mendorong IPO terhadap BUMN strategis adalah langkah tepat. Kementerian BUMN menargetkan setidaknya ada 14 BUMN yang dapat melantai di bursa dalam kurun beberapa tahun ke depan. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain,  Pertamina International Shipping, Pertamina Geothermal Energy (PGE), Pertamina Hulu, Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Pertamina Hilir, Indonesia Healthcare Corporation, dan Bio Farma Vaksin.  Selanjutnya,  EDC and Payment Gateway Himbara, Pupuk Kalimantan Timur, PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel), Telkom Data Center, Inalum Operating, MIND ID, dan Logam Mulia. 

Saya tidak bisa membayangkan betapa raksasanya value Super Holding BUMN kalau terjadi dibentuk. Karena akumulasi nilai saham pada BUMN strategis yang sudah IPO itu sangat tinggi. Marcap pasti besar sekali. Ini akan jadi sumber daya keuangan raksasa bagi negara dalam mengeskalasi pertumbuhan ekonomi mendatang. Apalagi dengan adanya IPO maka spread ownership  BUMN terjadi. Otomatis transparansi pasti tercipta. Demokratisasi ekonomi terjadi sesuai hukum pasar dan ekosistem bisnis.

Hukum pasar, hukum paling brutal

 

Yuni nampak murung. Aku tahu sebabnya. Itu karena larangan mudik. Banyak orang kecewa karena larangan mudik. Tapi pada akhirnya orang juga tidak bisa protes terlalu banyak. Tujuan pemerintah demi kebaikan rakyat. Bukan bertujuan politik. “ Tingkat kematian karena Covid 19 hanya 2%. Tetapi sumber daya diserap 100%. Artinya 100% orang dipaksa percaya kepada 2%.” Katanya mengeluh. Aku bisa terima keluhannya. Dunia modern sekarang memang dibentuk oleh persepsi.  Ada yang dipaksakan , ada karena kesadaran, dan ada juga motive saling ketergantungan.

Pasar obligasi dunia pada tahun 2021 mencapai USD 119 trilion. USD 46 trilion berasal dari Amerika Serikat.  Padahal PDB Dunia hanya USD 88 trilion.  Apa artinya?  tingkat hutang dunia melebihi PDB dunia. Tapi apakah karena itu pasar obligasi menyusut? Tidak. Dari tahun ke tahun terus meningkat. Bahkan bond berkarakterik unsecure ( tidak ada collateral)  lebih banyak diterbitkan daripada bond secure ( bersifat sovereign guarantee). Bond atau obligasi tidak lagi mencerminkan nilai real tapi sudah menjadi komoditas. Yang harganya dipengaruhi oleh demand and supply. Itu hanya trust atas dasar persepsi saja.

AS sejak menerbitkan Bond tidak pernah menggunakan kas tabungannya untuk membayar obligasi itu ketika jatuh tempo. Selalu dibayar pakai bond lagi. Karena itu orang tahu bahwa berinvestasi di obligasi , likuiditasnya dijamin oleh pasar, bukan oleh pemerintah sebagai penerbit bond. Termasuk Indonesia. SBN kita yang merupakan 85% utang negara, likuiditas dijamin oleh pasar. Dan pemerintah layaknya menjadi bond provider dan publik sebagai cash provider. Suka tidak suka, nyatanya Obligasi pemerintah selalu dibeli orang dan dinanti orang terbitnya.

“ Dari skema ini apakah publik dirugikan? atau pemerintah culas.” tanya Yuni. Bagi saya tidak ada investasi yang bisa berlanjut kalau ada yang dirugikan.  Tidak mungkin orang mau beli SBN kalau pemerintah culas. Apa yang terjadi dalam pasar obligasi adalah ketergantungan atas dasar mutual simbiosis. Orang kaya tidak bisa dipaksa untuk belanja barang produksi dan investasi real. Mereka bebas menggunakan uangnya. Kalau tidak ada pasar uang dan modal, kemana orang kaya akan mengamankan uangnya dan sekaligus meningkatkan uangnya.  

Apalagi akumulasi kelebihan dana itu menumpuk di Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, penyedia reksadana dan bank. Kalau tidak ada pasar obligasi maka nilai akumulasi dana itu akan delusi dan kemitmen kepada publik jadi terganggu. Sistem keuangan akan runtuh secara sistemtik. Jadi berhutang bagi negara adalah juga bagian dari strategi menjaga keseimbangan ekonomi, yang pada waktu bersamaan pemerintah bisa gunakan hutang itu untuk mendistribusikan kemakmuran orang kaya kepada orang miskin lewat program pembangunan.

“ Tapi kesannya tidak adil “ Kata Yuni. Bagi saya, keadilan itu justrunya adanya kebebasan orang untuk memilih kaya atau miskin. Ini soal pilihan yang setiap pilihan ada kelebihan dan kekurangannya. Ada orang memilih bekerja keras berproduksi, mengembangkan skill dan bisnis, berinovasi, berkreasi tiada henti, berhutang, bermitra, dengan itu dia kaya. Tapi ada orang yang memang tidak mau melewati proses jadi orang kaya. Mereka  maunya yang mudah saja. Ya mereka memilih jalan datar saja. Ya hasilnya apa adanya. Kalau boleh dikelompok mereka itulah termasuk miskin. 

Namun kemiskinan itu akan jadi paradox bagi orang kaya kalau tidak ada jaring pengaman. Saat itulah negara harus hadir menjaga momentum lewat ekspansi fiskal. Begitulah sistem terbangun. Dimana kelebihan dana diserap lewat hutang dan orang kaya terbantu, orang miskin tertolong. Ya gotong royong.

“ Apa jadinya kalau tidak ada hutang. Mungkinkah terlaksana? Kata Yuni. Pertanyaan itu harus bisa juga menjawab, apakah semua orang bisa dipaksa berproduksi seperti era Komunis China di tangan Mao. Yang memang tidak ada hutang. Tapi apa hasilnya? rakyat hanya jadi mesin produksi. Ketidak adilan sosial terjadi karena sama rata sama rasa. Itu bukan kehidupan. Itu perbudakan.  

“ Artinya uang yang kita pegang tidak ubahnya dengan obligasi. Tidak ada jaminan. Dan orang dipaksa percaya. “ Kata Yuni lagi. Bagi saya bukan dipaksa. Tetapi tepatnya adalah keniscayaan dari sebuah sistem yang diterima oleh semua orang. Faktanya berapapun kita pegang uang, barang dan jasa selalu ada  untuk dipertukarkan. Itu artinya sistem berjalan konsisten. Dari konsisten itu lahirlah kepercayaan. Dari kepercayaan itulah uang bernila untuk dipertukarkan dipasar komoditas maupun pasar uang. 

Samahalnya harga saham di Bursa, itu marcap tidak mencerminkan nilai buku dari emiten. Tetapi karena ada permintaan dan penawaran, harga terbentuk dan sistem bekerja, likuiditas tercipta.  Selagi likuiditas terjaga, bandul pasar akan terus bergerak. Kehidupan ekonomi akan terus berdetak menggerakan semua sumber daya.

“ Bagamana bila terjadi distorsi? tanya Yuni. Pasar adalah hukum sunatullah yang paling brutal namun kalau direnungkan, itulah keadilan Tuhan. Orang lemah dimangsa orang kuat. Orang bodoh dimakan orang pintar. Distorsi adalah koreksi alam untuk terjadinya proses seleksi. Hanya yang terbaik yang menang dan yang kalah didoasi, dah gitu aja.

Siapa penguasa dana di dunia?

 

Kemarin waktu saham Tencent jatuh 2,2%. Yuni terkejut. Karena pemegang saham pengendali menjual  2% sahamnya senilai US$ 14,7 miliar atau setara Rp 213,15 triliun (kurs Rp 14.500/US$) “ Ternyata pemengang saham pengendalinya bukan China. Tetapi Prosus.NV, perusahaan investasi terbesar di Belanda.? katanya terkejut.

“ Nah pemegang saham pengendali dari Prosus NV adalah The Vanguard Group, Inc.” Kata saya tersenyum.

“ Eh siapa lagi itu Vanguard Group? 

“ Perusahaan investasi dengan total pengelolaan asset secara global sekitar $ 6,2 triliun. Data tahun lalu. 

“ Wah, itu sama dengan 6 kali PDB kita.  12 kali PDB Malaysia.” Katanya terpesona. Dia mengangguk ngangguk. “ Nah gimana dengan Apple. Itu kan Marcap hampir USD 1 trilion atau sama dengan PDB kita. Siapa yang punya ? Lanjutnya

“ Saham pengendali Apple itu ada tiga, yaitu Vanguard Group Inc, BlackRock Inc, Berkshire Hathaway Inc. Tetapi yang terbesar dan pengendali tetap saja Vanguard Group Inc. “ Kata saya tersenyum.

“ Duh saya pikir tadi Warren Buffet dengan Berkshire Hathaway, yang kuasai Apple.”

“ Justru pemegang saham pengendali Berkshire Hathaway adalah Vanguard Group. “ Kata saya.

“ Eh alaah. Dia lagi lagi. Terus gimana Facebook.?

“ Ya facebook pemegang saham pengendalinya ada empat, yaitu Vanguard Group Inc, BlackRock Inc, FMR LLC, T. Rowe Price Associates Inc. Tetapi dari keempat itu, sebagai pengendali adalah Vanguard Group Inc. “ 

“ OMG. Kenapa semua raksasa dunia selalu Vanguard Group Inc sebagai pengendali. Terus, Microsoft gimana ?

“ Pemgang saham utamanya ada tiga, Vanguard Group Inc, BlackRock Inc, State Street Corp. Tetapi tetap saja pengendali adalah Vanguard Group Inc. “ Kata saya tersenyum.

“ Terus gimana dengan Alibaba?

“ Pemegang saham pengendalinya adalah Silver Lakes. Itupun terhubung dengan Vanguard Group Inc. “ kata saya tersenyum. 

***

Namanya besar seperti Bill Gate, Pony Ma, Masayoshi Son, Jack Ma, Mark Zuckerberg, Warren Buffet, adalah pemilik trust dari investor. Mereka dengan ide besar dan kerja besar, berhasil membuat investor utama kaya raya. Sementara investor tidak pernah tampil dipermukaan dan tidak  masuk daftar 100 orang terkaya di dunia.

“ Siapa saja pengelola asset raksasa di dunia ini? tanya Yuni.

“ Hanya 7 Group perusahaan. “

“ Jadi seperti langit ya. Ada 7 lapis. Siapa saja?

“ BlackRock, Fidelity Investment, JP Morgan, Bank of New York, State of street, UBS, Vanguard Group. Kalau ditotal seluruh asset mereka, itu sama dengan 2/3 PDB dunia"

“ OMG, jadi merekalah penguasa dunia sebenarnya.  AS dan China tidak ada arti dihadapan mereka. Itu sebabnya Uda sangat bijak menyikapi politik dimanapun. Ternyata bandul politik itu diatur oleh 7 raksasa itu ya.” Kata Yuni. Saya hanya tersenyum.

Rakyat bukan aset tapi beban.

 

Waktu JF Kennedy ingin mencalonkan diri sebagai Capres AS. Ayahnya bertanya. “ Apa yang akan kamu tawarkan kepada rakyat? 

“ Meminta rakyat menerima tantangan “

“ Apa itu ?

“ Jangan tanya apa yang dilakukan oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa yang kamu bisa lakukan untuk negara ( Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.)

“ Tapi apa yang kamu berikan kepada rakyat ?

“ Rasa hormat bagi diri mereka sendiri. 

Riset terhadap tingkat ketergantungan rakyat kepada pemerintah berkorelasi dengan kekuatan ekonomi dan daya tahan bangsa itu, karena menyangkut mereka membayar pajak. Pajak yang dimaksud sebagai indikator adalah pajak penghasilan atau pajak langsung, bukan pajak tidak langsung sepeti PPN, PPB, cukai dan PpnBM, Pajak kendaraan. Data tahun 1962, 23,7 % dari populasi yang tidak bayar pajak. Sampai dengan tahun 1970 disaat era JF Kennedy dan Richard Milhous Nixon,  12% yang tidak bayar pajak. Era inilah puncak kemandirian bangsa AS. Era partisipasi publik terhadap negara sangat dominan.

Sebagai Presiden ke-35 Amerika Serikat, Kennedy berperan penting dalam membawa negara keluar dari stagnasi setelah Perang Dunia Kedua. Reformasi ekonominya, dukungan kuat terhadap hak-hak sipil, dan komitmennya pada program eksplorasi ruang angkasa membuatnya mendapatkan popularitas yang cepat di negara ini. Tahun 1980an masih relatif rendah yang tidak bayar pajak. Namun pada tahun 2000 yang tidak bayar pajak 34%. Saat itulah pemerintah AS mulai berhutang keluar negeri untuk tutupi defisit APBN nya. Puncaknya tahun 2009 setelah krisis Lehman, yang tidak bayar mencapai 49,5.%. Kini diperkirakan yang tidak bayar pajak diatas 60%. Makanya ekonomi AS sangat renta. Mudah chaos soal hal sepele.

Saya membayangkan dalam Pilpres atau Pilkada ada calon pemimpin berani ngomong” Jangan berharap subsidi dari negara, tetapi berusahalah memberi subsidi kepada negara lewat produksi dan pajak.” Saya yakin, 90% tidak akan memilihnya. Data tahun 2019, persentase yang bayar pajak yaitu sebesar 12,3 juta atau 95% dari populasi 260 juta tidak bayar pajak. Yang bayar hanya 5%. Artinya 95% rakyat itu bukan asset tetapi beban atau ongkos bagi negara. Padahal 85% penerimaan negara dari pajak. Jadi benar benar pemerintah di Indonesia itu jadi sapi perahan rakyatnya. Yang lebih konyol  adalah udah engga bayar pajak, sok ngatur dan sok protes kepada pemerintah. Engga ada terimakasih nya. Engga tahu malu.

Orang indonesia itu sebagian besar sampai pada titik nadir semangat struggle nya. Jangan kaget partisipasi pemilu tertinggi di dunia adalah indonesia. Itu mengindikasikan tingkat harapan kepada pemerintah sangat tinggi.  Itu juga menunjukan tingkat ketergantungan kepada politik semakin besar. Itu juga menunjukan ada yang belum final tentang sistem politik. Padahal semakin tinggi ketergantungan rakyat kepada pemerintah, semakin rentan secara politik negara itu.  Karena semakin besar yang tidak bayar pajak. Semakin tinggi potensi chaos sosial. 

Solusinya bukan dalam hal ekonomi. Tetapi soal perubahan mindset atau mental rakyat Indonesia. Nah yang jadi masalah kita adalah tidak punya pemicu untuk terjadinya perubahan mental sebagai bangsa. Karena Pancasila tidak lagi sakral untuk jadi pendorong. Bahkan banyak orang tidak hapal Pancasila. RUU Haluan Idiologi Pancasila terpaksa ditarik dari DPR karena dapat penolakan dari Ormas NU dan Muhamadiyah. Termasuk semua partai berbasis islam menolak. Sementara agama sebagai pemicu perubahan mental malah dirusak oleh  jargon politik identitas yang menyalahkan semua yang tidak sesuai dari syariat Islam dan mengusung politik populis, sangat kotrandiktif dengan etos kerja yang harus ada sebagai modal membangun negara.

Kalau tokoh masyarakat dan elite politik tidak menyadari kerentanan kita sebagai bangsa, maka masa depan bukan lagi harapan tetapi ancaman. Semoga suatu saat muncul tokoh nasional yang bisa mengubah mindset bangsa ini. Tidak perlu banyak kata. Cukup dengan kalimat singkat bisa mengubah segalanya. Tentu kalau itu disampaikan oleh orang yang punya reputasi dan dedikasi kebangsaan yang tinggi. Kalau cuma tukang pidato bermain kata kata, ya hancurlah.

Sjamsul Nursalim bebas.

 

Syafruddin Arsyad Temenggung ( SAT) memimpin BPPN saat Presiden Megawati Soekarnoputri berkuasa, ketika masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tengah memanas. BPPN sendiri dibentuk pada awal 1998. Berkat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002, BPPN bisa menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL). Inpres itu dasar hukumnya kuat. Yaitu Tap MPR. SKL itu diberikan setelah obligor menanda tangani Master Setlement and Acquisition and Agreement (MSAA) dengan pemerintah. Proses pengambilan keputusan selalu melibatkan KKSK ( Komite Kebijakan Sektor Keuangan), saat itu adalah Boediono, Dorodjatun Kuntjara-djakti dan Laksamana Sukardi. BPPN itu selesai di era Megawati.

Namun selepas menjabat BPPN, SAT mulai tersandung sejumlah kasus. Ini kental dengan aroma politik yang targetnya menghancurkan PDIP, khususya Megawati. Saat itu SBY bersama koalisi memang berniat menjadikan PDIP terpuruk jadi partai gurem. SAT tersangkut kasus penjualan aset Pabrik Gula Rajawali III di Gorontalo. Penjualan tanker VLCC Pertamina. Namun semua itu tidak terbukti bersalah. Yang konyolnya setelah lewat sidang, akhirnya kasus dihentikan. Karena tidak cukup bukti.

Pada tahun 2018, tahun menjelang Pemilu 2019, KPK menjadikan SAT sebagai tersangka. Alasannya? selaku Ketua BPPN periode 2002-204 bersama-sama dengan Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim telah melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) serta menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp4,58 triliun. Saat itu Jokowi bersikap santai saja. Silahkan diusut. 

Majelis hakim pada 24 September 2018 lalu memutuskan SAT  dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 13 tahun dan pidana denda Rp700 juta. Atas putusan PN Tipikor tersebut, SAT mengajukan banding hingga pada 2 Januari 2019, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan putusan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar. SAT lalu mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 13 Mei 2019, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim karena diduga bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan SAT selaku Ketua BPPN.

Namun pada 9 Juli 2019, MA mengabulkan kasasi SAT dan menyatakan dia terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana sehingga melepaskan SAT dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging). Jaksa eksekutor KPK pun mengeluarkan Syafruddin dari tahanan di rutan KPK pada 9 Juli 2019. Selanjutnya, pada 17 Desember 2019 KPK mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali kepada MA terhadap putusan Kasasi Syafruddin. Pada 16 Juli 2020, MA menolak permohonan PK KPK.  Dengan bebasnya SAT maka otomatis Sjamsul Nursalim, Itjih Nursalim, juga bebas. Secara kebetulan merekalah yang pertama kali dalam sejarah KPK mendapatkan SP3. 

Gimana substansi kasus ini? 

Sebetulnya kasusnya sederhana. Ada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002, BPPN bisa menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL). Atas dari Inpres itu, seluruh obligor BLBI dipaksa menyelesaikan kasus BLBI diluar pengadilan. Skemanya? Serahkan harta kamu, dan setelah itu utang dianggap lunas. Pengusaha selaku obligor tidak bisa menolak. Saat itu Sjamsul Nursalim mengajukan pelunasan utang BLBI atas proyek Tambak Udang PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM). Sjamsul Nursalim bersedia menyerahkan Dipasena kepada BPPN.  Tetapi oleh SAT permohonan itu tidak disetujui begitu saja. 

SAT mengusulkan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp 4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sehingga hasil restrukturisasinya adalah Rp 1,1 triliun dapat dikembalikan dan ditagihkan ke petani tambak sedangkan Rp 3,7 triliun tidak dilakukan proses restrukturisasi. Tapi penyerahan aset DIPASENA. ( Sebagai catatan: Era SBY, tahun 2007, PPA (PT Perusahaan Pengelola Aset) selaku wakil pemerintah melepas asset PT Dipasena Citra Darmaja lewat Tender.  Yang menang tender adalah Konsorsium Neptune yang terdiri dari PT Central Proteinaprima Tbk, PT Pertiwi Indonesia dan Blue Lion Group Pte Ltd,  Harga  Rp 688,125 milia. Tahun 2015 kasus penjualan Dipasena ini pernah dilaporkan ke KPK. Tetapi tidak diproses.)

Keputusan Surat Keterangan Lunas ( SKL) itu sudah atas persetujuan KKSK, yang saat itu ketuanya Boediono dan olen Menko Pererekonomian, keputusan mengeluarkan SKL itu dianggap sudah sesuai dengan Inpres. Jadi sesederhana itu kasusnya. Namun jadi ruwet karena ada unsur politiknya. Berharap kalau SAT kena, Sjamsul Nursalim kena maka target akhir adalah Megawati. Tetapi akhirnya keadilan menang.

Kesimpulan.

Semua proses penyelesaian BLBI diatur dengan ketat sesuai juklak dari UU dan TAP MPR sebagaimaa Inpres Nomor 8 Tahun 2002. Jadi tidak sulit untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan ada pelanggaran oleh Ketua BPPN atau KKSK. Sesuai keputusan MA bahwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana sehingga melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging). Apa artinya? Penyelesaian BLBI sehingga adanya MSAA dan SKL, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas, TAP MPR Nomor X tahun 2001, TAP MPR No. VI Tahun 2002.

Kalau dianggap salah maka sumber kesalahan adalah sistem itu sendiri. Siapa yang membuat sistem itu? Dia adalah DPR dan MPR. Ketika itu ketuanya adalah Amin Rais yang merupakan koalisi partai Islam. Kalau itu dianggap salah maka presiden dan MA serta KPK juga harus salah. Karena mereka juga adalah produk dari sistem itu. Jadi kesimpulannya, masalah BLBI adalah masalah kita bersama. Kesalahan kita bersama. Karena terlalu lama membiarkan Soeharto yang diktator berkuasa di Indonesia.