Dalam ekonomi modern, kekuatan sebuah negara tidak lagi ditentukan semata oleh luas wilayah, jumlah penduduk, atau besarnya sumber daya alam. Kekuatan sejati ditentukan oleh kemampuan mengubah pengetahuan menjadi teknologi, produktivitas, dan inovasi. Karena itu negara-negara maju menempatkan riset dan pengembangan (Research and Development / R&D) sebagai inti strategi pembangunan nasional.
Data World Bank menunjukkan Korea Selatan mengalokasikan hampir 5% PDB untuk R&D. Jepang sekitar 3,5%, Taiwan di atas 3%, bahkan China sudah melampaui 2% PDB. Sementara Indonesia masih berada di kisaran sekitar 0,2–0,3% PDB. Angka ini menunjukkan bahwa investasi Indonesia terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi masih sangat rendah dibanding negara industri Asia lainnya.
Ironisnya, dalam situasi kompleksitas ekonomi Indonesia masih rendah dan ketergantungan terhadap impor teknologi masih sangat besar, perhatian negara justru lebih besar diarahkan kepada program konsumsi jangka pendek seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dibanding pembangunan ekosistem riset nasional.
Tentu program pangan dan gizi penting. Tidak ada bangsa maju dengan rakyat kelaparan. Namun persoalannya terletak pada prioritas dan arah pembangunan jangka panjang. Ketika anggaran negara sangat terbatas, sementara dana riset tetap kecil, laboratorium terbengkalai, kualitas universitas stagnan, dan peneliti hidup tanpa dukungan memadai, maka pilihan politik yang terlalu menekankan konsumsi dibanding penguatan sains menunjukkan satu hal, negara belum benar-benar menjadikan ilmu pengetahuan sebagai fondasi peradaban.
Padahal bangsa yang besar bukan dibangun dari banyaknya bantuan konsumsi, melainkan dari kemampuan rakyatnya menciptakan teknologi, inovasi, industri, dan pengetahuan baru. Karena makanan dapat mengenyangkan perut satu generasi. Tetapi sains membangun kekuatan sebuah bangsa untuk puluhan bahkan ratusan tahun.
***
Selama beberapa dekade, pembangunan di banyak negara berkembang—termasuk Indonesia—sering diukur dari angka pertumbuhan ekonomi semata. Selama investasi masuk, ekspor naik, gedung berdiri, jalan tol dibangun, dan PDB tumbuh, maka pembangunan dianggap berhasil. Namun pertanyaan mendasarnya jarang diajukan: pertumbuhan seperti apa yang sebenarnya sedang dibangun? Dan untuk siapa pembangunan itu bekerja?
Di sinilah pentingnya sains sebagai fondasi pembangunan modern. Tanpa basis sains, pembangunan mudah berubah menjadi sekadar eksploitasi sumber daya alam dan akumulasi rente jangka pendek. Ia mungkin menghasilkan pertumbuhan statistik, tetapi gagal membangun peradaban yang adil, produktif, dan berkelanjutan.
Data Economic Complexity Index (ECI) dari Harvard Growth Lab menunjukkan Indonesia masih berada pada tingkat kompleksitas ekonomi relatif rendah dibanding negara industri maju Asia. Struktur ekspor Indonesia masih didominasi komoditas primer dan produk antara, batu bara, CPO, nikel, gas, mineral mentah atau semi-hilir, sementara teknologi inti, mesin industri, bahan baku strategis, dan supply chain bernilai tambah tinggi masih bergantung pada luar negeri.
Artinya, pembangunan ekonomi Indonesia belum benar-benar bertumpu pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi domestik. Yang berkembang lebih cepat justru ekonomi ekstraktif. Negara mengekspor sumber daya alam dalam skala besar, tetapi tetap mengimpor teknologi, pengetahuan, dan bahkan sebagian besar struktur industrinya sendiri.
Dalam teori Raul Prebisch dan Hans Singer, negara yang bergantung pada ekspor komoditas akan cenderung mengalami deterioration of terms of trade dalam jangka panjang. Nilai tambah terbesar tidak dinikmati negara penghasil bahan mentah, tetapi negara yang menguasai teknologi, manufaktur lanjutan, sistem keuangan, dan inovasi industri.
Karena itu pembangunan tanpa basis sains pada akhirnya hanya menciptakan ilusi pertumbuhan. Secara statistik ekonomi terlihat besar, tetapi kualitas kemandirian nasional tetap rapuh. Devisa mengalir keluar melalui impor teknologi, pembayaran utang, repatriasi keuntungan, dan ketergantungan terhadap modal asing. Tidak heran bila Posisi Investasi Internasional Bersih (Net IIP) Indonesia tetap negatif meskipun eksploitasi SDA terus meningkat.
Masalahnya tidak berhenti pada ekonomi. Pembangunan yang memunggungi sains juga cenderung merusak lingkungan. Mengapa? Karena tanpa pendekatan ilmiah, eksploitasi sumber daya alam lebih mudah didorong oleh kepentingan rente jangka pendek dibanding keberlanjutan ekologis. Hutan ditebang tanpa pemulihan ekosistem. Tambang dibuka tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan. Sungai tercemar, tanah rusak, dan masyarakat lokal kehilangan ruang hidupnya. Dalam model pembangunan seperti ini, alam diperlakukan sekadar objek ekstraksi, bukan bagian dari keseimbangan peradaban.
Ironisnya, kerusakan lingkungan justru paling besar dirasakan kelompok masyarakat bawah, petani, nelayan, masyarakat adat, dan pekerja informal. Artinya, pembangunan tanpa sains pada akhirnya juga gagal melahirkan keadilan sosial. Lebih jauh lagi, pembangunan yang anti-sains cenderung melemahkan demokrasi.
Mengapa?
Karena ketika negara tidak bertumpu pada meritokrasi, riset, dan rasionalitas kebijakan, maka ruang publik lebih mudah dipenuhi propaganda, pencitraan, populisme, dan manipulasi informasi. Keputusan strategis tidak lagi diambil berdasarkan data dan penelitian ilmiah, tetapi berdasarkan kepentingan politik jangka pendek dan tekanan oligarki ekonomi.
Joseph Stiglitz menyebut fenomena ini sebagai policy capture, yaitu ketika kebijakan negara lebih melindungi kepentingan pemilik modal besar dibanding kepentingan publik. Sementara Acemoglu dan Robinson menyebutnya sebagai extractive institutions—institusi yang memungkinkan elite mengekstraksi keuntungan dari mayoritas masyarakat. Dalam sistem seperti itu, sains menjadi ancaman. Karena sains menuntut transparansi, rasionalitas, evaluasi berbasis data, dan keberanian mengoreksi kekuasaan.
Tidak mengherankan bila banyak negara yang gagal melakukan transformasi ekonomi biasanya juga memiliki kualitas pendidikan rendah, investasi riset minim, budaya anti kritik, dan ketergantungan tinggi pada ekonomi rente. Sebaliknya, negara yang berhasil melakukan lompatan peradaban hampir selalu menempatkan sains sebagai inti pembangunan. Jepang pasca perang, Korea Selatan, Taiwan, hingga China modern. Mereka memahami bahwa kekuatan sebuah negara modern bukan terletak pada banyaknya sumber daya alam, tetapi pada kemampuan manusia mengolah pengetahuan menjadi produktivitas.
Karena itu pembangunan sejati sebenarnya bukan soal membangun gedung paling tinggi atau mengejar pertumbuhan tercepat. Pembangunan sejati adalah membangun masyarakat yang berpikir kritis, melek sains, produktif, mandiri, dan mampu menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan demokrasi. Tanpa itu, pertumbuhan hanya akan menjadi angka. Kaya di atas kertas, tetapi rapuh di dalam struktur.
No comments:
Post a Comment