Politik luar negeri Prabowo

 

Sebelum menjadi presiden, Prabowo Subianto pernah memberi kesan bahwa politik nonblok tidak lagi cukup efektif dalam dunia yang semakin keras. Dalam pandangan itu, negara tidak mungkin menjadi kuat jika hanya berdiri di tengah tanpa keberpihakan strategis yang jelas. Tetapi setelah menjadi presiden, realitas geopolitik ternyata jauh lebih rumit daripada sekadar memilih blok. Secara resmi, Indonesia tetap menyatakan diri sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif. 

Namun dalam praktiknya, arah diplomasi Prabowo tampak berusaha mencari ruang aman di tengah kompetisi besar antara Amerika Serikat, China, Rusia, dan Eropa. Di satu sisi, Prabowo berusaha merapat ke Washington. Kedekatannya dengan lingkaran politik Trump dimanfaatkan sebagai jalur komunikasi informal. Kunjungan ke Amerika Serikat dilakukan. Agreement on Reciprocal Trade atau ART ditandatangani. Indonesia juga masuk dalam orbit diplomasi baru yang dibangun Trump melalui Board of Peace.

Masalahnya, dalam diplomasi kekuatan besar, kedekatan politik tidak otomatis menghasilkan keuntungan strategis. Negara besar tidak bergerak berdasarkan sentimen personal, melainkan kepentingan struktural. Amerika Serikat tetap membaca Indonesia sebagai bagian dari kalkulasi Indo-Pasifik, bukan sebagai sekutu utama yang harus selalu diberi prioritas.

Dari sisi ekonomi, hasilnya belum terlihat menguntungkan secara proporsional. Amerika adalah pengendali mata uang cadangan dunia dan pusat pasar surat utang dolar. Namun kedekatan politik dengan Washington tidak serta-merta membuat risiko Indonesia turun di mata pasar. Lembaga rating tetap bekerja dengan logika fiskal, defisit, rasio pembayaran bunga, stabilitas politik, arus modal, dan kredibilitas kebijakan. Jika risiko dianggap meningkat, outlook tetap bisa ditekan, sekalipun hubungan politik dengan Gedung Putih sedang hangat.

Di sisi perdagangan, ironi itu bahkan lebih jelas. Amerika Serikat tetap melanjutkan penyelidikan dagang melalui mekanisme Section 301 terhadap Indonesia. Ini penting dicatat, karena Section 301 bukan instrumen diplomasi biasa. Ia adalah alat tekanan dagang yang memberi ruang bagi USTR untuk menilai apakah kebijakan negara mitra dianggap tidak adil, diskriminatif, atau membebani kepentingan perdagangan Amerika.

Artinya, sekalipun Indonesia berusaha mendekat ke Washington, sekalipun jalur komunikasi politik dibuka, sekalipun kerja sama perdagangan dibingkai sebagai sinyal kedekatan, Amerika tetap memakai instrumen hukumnya untuk menekan Indonesia jika kepentingan ekonominya dianggap terganggu. Dalam logika Washington, hubungan politik tidak membatalkan kepentingan dagang. Kedekatan tidak menghapus investigasi. Senyum diplomatik tidak otomatis menurunkan tarif, menghapus risiko, atau menghentikan tekanan struktural.

Di sinilah letak pelajarannya. Amerika Serikat tidak memperlakukan Indonesia sebagai mitra yang harus dilindungi dari tekanan pasar dan tekanan dagang. Amerika memperlakukan Indonesia sebagai negara mitra yang tetap harus dinegosiasikan, diuji, dan jika perlu ditekan. Maka terlalu naif jika Indonesia menganggap kedekatan politik dengan Washington akan otomatis berubah menjadi perlindungan ekonomi.

Bahkan dalam kasus Section 301, pelaku usaha Indonesia masih harus menyiapkan pembelaan, membangun argumentasi hukum, menunjukkan bahwa tuduhan itu tidak berdasar, dan jika perlu menggugat proses USTR. Ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Amerika tidak pernah gratis. Selalu ada harga, selalu ada syarat, dan selalu ada mekanisme tekanan.

Di sisi energi, harapan untuk mendapatkan ruang pasokan minyak dari Rusia juga tidak mudah. Selama sanksi Barat terhadap Rusia masih menjadi bagian dari strategi geopolitik Amerika, ruang manuver Indonesia tetap terbatas. Artinya, hubungan dekat dengan Washington justru dapat mempersempit opsi diversifikasi energi jika tidak diimbangi dengan diplomasi yang sangat hati-hati.

Di kawasan ASEAN, sinyal yang lebih jelas terlihat justru datang dari Singapura. Amerika Serikat tetap menempatkan Singapura sebagai simpul strategis utama di Asia Tenggara. Kunjungan pejabat pertahanan tertinggi AS ke Singapura dalam forum Shangri-La Dialogue memperlihatkan posisi kota-negara itu sebagai hub militer, logistik, intelijen, dan diplomasi keamanan Amerika di kawasan.

Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Lawrence Wong dan Menteri Pertahanan Chan Chun Sing, pembicaraan berkisar pada strategi Indo-Pasifik, dukungan latihan militer, rotasi aset Amerika, kerja sama keamanan kawasan, dan deterrence terhadap China. Pada saat yang sama, Singapura sudah berada dalam jalur modernisasi pertahanan yang sangat maju melalui akuisisi F-35. Pesawat pertama dijadwalkan tiba pada akhir 2026. Ini memperlihatkan bahwa Washington tidak hanya memberi Singapura perhatian diplomatik, tetapi juga akses teknologi pertahanan kelas atas.

Di sinilah ironi itu muncul. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Indonesia menguasai posisi geostrategis yang jauh lebih besar: Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, Laut Natuna, dan jalur laut vital yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Pasifik. Namun dalam arsitektur keamanan Amerika, Singapura tetap menjadi titik tumpu yang lebih siap, lebih dipercaya, dan lebih mudah diintegrasikan.

Padahal sebelumnya, Menteri Pertahanan Indonesia telah menandatangani dokumen dengan pihak Amerika terkait pembahasan akses pesawat militer AS ke wilayah udara Indonesia. Walaupun pemerintah kemudian menjelaskan bahwa itu belum merupakan komitmen formal, isu tersebut tetap menimbulkan pertanyaan besar. Jika Indonesia membuka ruang strategis bagi kepentingan militer Amerika, apa imbal balik yang diterima Indonesia?

Dalam diplomasi, akses adalah aset. Wilayah udara adalah aset. Jalur laut adalah aset. Posisi geografi adalah aset. Jika aset strategis itu diberikan tanpa desain tawar-menawar yang kuat, maka Indonesia hanya menjadi ruang lintasan, bukan pusat keputusan. Yang mendapatkan manfaat geopolitik bisa jadi justru pihak lain: Amerika memperoleh fleksibilitas operasi, Singapura memperoleh penguatan posisi sebagai hub keamanan, sementara Indonesia menanggung risiko politik tanpa keuntungan sepadan.

Karena itu, politik luar negeri transaksional hanya berguna jika Indonesia juga berani bersikap transaksional. Jika Amerika meminta akses pasar, akses udara, akses logistik, dukungan geopolitik, atau konsesi tarif, maka Indonesia harus bertanya: apa imbal balik konkretnya? Apakah yield surat utang turun? Apakah akses pasar diperluas? Apakah risiko tarif dikurangi? Apakah pasokan energi dijamin? Apakah teknologi pertahanan dibuka? Apakah posisi Indonesia di ASEAN diperkuat?

Jika jawabannya tidak jelas, maka yang terjadi bukan diplomasi transaksional, melainkan diplomasi satu arah. Indonesia memberi sinyal kedekatan, tetapi tetap menghadapi investigasi dagang. Indonesia memberi ruang strategis, tetapi Singapura tetap menjadi titik tumpu utama AS. Indonesia membuka pintu, tetapi manfaat geopolitiknya belum tentu kembali ke Jakarta.

Mungkin karena itu Prabowo mencoba membuka kanal baru ke Eropa. Eropa sendiri sedang berada dalam posisi tidak nyaman terhadap gaya kebijakan luar negeri Amerika, terutama ketika Washington kembali membawa pendekatan unilateral dalam isu Timur Tengah, energi, tarif, dan keamanan global. Bagi Eropa, stabilitas energi, hukum internasional, kepastian rantai pasok, dan keteraturan perdagangan global adalah kepentingan vital. Di titik inilah Indonesia melihat peluang: mendekati Eropa bukan sebagai pengganti Amerika, tetapi sebagai penyeimbang.

Namun mendekati Eropa juga tidak mudah. Eropa akan datang dengan syarat berbeda: standar ESG, tata kelola, kepastian hukum, transisi energi, perlindungan lingkungan, hak buruh, dan transparansi investasi. Jika Amerika lebih banyak menekan lewat tarif, keamanan, energi, dan akses pasar, maka Eropa menekan lewat regulasi, standar, dan reputasi. Keduanya tetap menuntut konsesi.

Itulah dilema politik luar negeri Prabowo. Ketika terlalu dekat dengan Amerika, Indonesia berisiko kehilangan ruang manuver terhadap Rusia, China, dan sebagian dunia Selatan. Ketika mendekati Eropa, Indonesia harus menghadapi standar tata kelola yang lebih ketat. Ketika menjaga hubungan dengan China, Indonesia tetap harus berhitung dengan sensitivitas Amerika. Ketika mendekati Rusia, Indonesia berhadapan dengan sanksi dan tekanan Barat.

Maka masalah utamanya bukan apakah Indonesia harus pro-Amerika, pro-China, pro-Rusia, atau pro-Eropa. Masalahnya adalah apakah Indonesia punya kapasitas untuk menukar posisi strategisnya dengan keuntungan yang konkret.

Politik bebas aktif pada masa lalu dibangun di atas moralitas anti-kolonial dan solidaritas negara berkembang. Tetapi dalam dunia sekarang, bebas aktif tidak cukup hanya menjadi slogan. Ia harus diterjemahkan menjadi kemampuan tawar-menawar. Indonesia harus mampu mengatakan: kami terbuka bekerja sama, tetapi setiap akses harus punya harga; setiap konsesi harus punya imbalan; setiap alignment harus memperkuat posisi nasional, bukan sekadar memperkuat posisi pihak lain.

Jika tidak, politik luar negeri hanya akan menjadi panggung simbolik. Presiden bertemu pemimpin besar. Dokumen ditandatangani. Pernyataan bersama dibacakan. Tetapi setelah itu, pasar tetap menekan rupiah, rating tetap mengukur risiko, investor tetap meminta yield tinggi, energi tetap mahal, tekanan dagang tetap berjalan, dan posisi geostrategis Indonesia tetap dimanfaatkan tanpa menghasilkan leverage yang memadai.

Dalam dunia multipolar, negara besar tidak memberi hadiah. Mereka hanya menghormati negara yang mampu menghitung nilai dirinya sendiri. Dan nilai Indonesia bukan kecil: pasar besar, penduduk besar, jalur laut strategis, komoditas penting, mineral kritis, energi, serta posisi sentral di ASEAN.

Yang dibutuhkan bukan sekadar keberanian berpihak. Yang dibutuhkan adalah kecerdasan menentukan harga dari setiap keberpihakan. Prabowo mungkin sedang mencoba mengubah politik luar negeri Indonesia dari diplomasi normatif menjadi diplomasi transaksional. Itu tidak salah. Dunia memang sedang bergerak ke arah itu. Tetapi diplomasi transaksional hanya menguntungkan jika negara tahu apa yang dijual, apa yang dipertahankan, dan apa yang harus diperoleh sebagai imbalan. Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi negara besar yang sibuk bertamu, tetapi keputusan strategis kawasan tetap Indonesia sebagai the second.