India setali dengan Indonesia...

 

Ekonomi India, paradox politik.

India sering dipuji sebagai calon raksasa ekonomi abad ke-21. Populasinya besar, pasar domestiknya luas, kelas menengahnya tumbuh, sektor digitalnya maju, dan posisinya semakin strategis dalam rivalitas Amerika Serikat dan China. Banyak analis menyebut India sebagai “the next China”, bahkan sebagai pusat pertumbuhan baru dunia. Tahun 2016 Lembaga Survei Kearney FDI Confidence Index , menempatkan India salah satu dari 10 negara yang paling dipercaya oleh investor. Tetapi di balik optimisme itu, ada masalah mendasar bahwa politik India justru membonsai potensi ekonominya sendiri. Tahun 2026 ini keluar dari 10 negara, Kearney FDI Confidence Index 

Membonsai berarti membuat sesuatu yang seharusnya tumbuh besar menjadi tetap kecil, indah di permukaan, tetapi dibatasi akarnya. Itulah ironi India. Secara demografi, India raksasa. Secara pasar, India sangat besar. Secara geopolitik, India semakin penting. Tetapi secara struktur ekonomi, India belum benar-benar menjadi mesin produksi global. Ia tumbuh tinggi, tetapi belum cukup dalam. Ia besar sebagai pasar, tetapi belum cukup kuat sebagai pabrik dunia.

India memang mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi. IMF memperkirakan pertumbuhan riil India sekitar 6,5% pada 2026. Itu membuat India tetap menjadi salah satu ekonomi besar dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Namun angka pertumbuhan tidak boleh dibaca secara romantis. India tumbuh dari basis pendapatan per kapita yang masih rendah. World Bank mencatat GDP per kapita India pada 2024 masih sekitar US$2.700. Artinya, India memang besar secara agregat, tetapi mayoritas rakyatnya belum menikmati standar hidup negara industri maju.

Di sinilah letak persoalannya. Negara dengan penduduk sangat besar tidak cukup hanya tumbuh 6–7% di atas kertas. Ia harus menciptakan jutaan pekerjaan produktif setiap tahun. Ia harus memindahkan tenaga kerja dari sektor informal dan pertanian berproduktivitas rendah ke manufaktur, jasa modern, logistik, teknologi, dan industri bernilai tambah. Tanpa transformasi struktural itu, pertumbuhan hanya menjadi angka makro yang indah, tetapi tidak mengubah nasib mayoritas rakyat.

Masalah terbesar India adalah kegagalannya membangun basis manufaktur sedalam China. Manufacturing value added India pada 2024 hanya sekitar 12–13% dari GDP. Angka ini terlalu kecil untuk negara yang ingin menjadi pusat produksi dunia. India memang unggul dalam jasa teknologi, software, digital payment, dan back-office global. Tetapi jasa modern tidak cukup menyerap tenaga kerja besar yang berpendidikan rendah-menengah. Untuk negara sebesar India, manufaktur tetap penting karena manufaktur menciptakan pekerjaan massal, rantai pasok, keterampilan teknis, ekspor, dan disiplin produktivitas.

China memahami hal itu. Ia membangun pabrik, pelabuhan, kawasan industri, jaringan supplier, pendidikan vokasi, infrastruktur logistik, dan pembiayaan produksi. India sering terlalu sibuk dengan slogan. Make in India terdengar besar, tetapi realitasnya manufaktur belum menjadi tulang punggung ekonomi. India ingin menjadi alternatif China, tetapi belum membangun ekosistem industri yang seefisien China. Di sinilah politik masuk dan membonsai ekonomi.

Di bawah Narendra Modi, India membangun citra negara kuat. Negara hadir dengan proyek infrastruktur besar, digitalisasi layanan publik, sistem identitas Aadhaar, pembayaran digital, dan program kesejahteraan langsung. Capaian ini nyata. Infrastruktur membaik. Transfer bantuan lebih efisien. Kebocoran subsidi berkurang. Negara terlihat lebih mampu mengelola skala besar.

Namun negara kuat tidak selalu sama dengan ekonomi kuat. Negara yang terlalu dominan bisa mematikan energi ekonomi dari bawah. Ketika birokrasi, aparat pajak, regulasi, dan kekuasaan politik terlalu besar, dunia usaha tidak selalu merasa aman. Mereka bisa patuh, tetapi belum tentu berani ekspansi. Mereka bisa membayar pajak, tetapi belum tentu percaya kepada sistem. Mereka bisa ikut program pemerintah, tetapi belum tentu bebas berinovasi.

Model Modi sebagai “Vegetarian Stalinism” istilah itu provokatif, tetapi maksudnya jelas bahwa kritik terhadap negara yang terlalu tersentralisasi, birokratis, dan mengontrol ekonomi dari atas. India tidak kembali menjadi negara komunis brutal. Tetapi India menunjukkan gejala negara yang terlalu percaya bahwa pertumbuhan bisa diarahkan dengan komando politik, slogan nasionalisme, dan kontrol birokrasi. Dua kebijakan menjadi simbol masalah itu,  demonetisasi 2016 dan GST 2017.

Demonetisasi dimaksudkan sebagai perang melawan uang gelap. Namun bagi ekonomi informal, kebijakan itu seperti menarik oksigen dari paru-paru. India adalah negara dengan jutaan pedagang kecil, pekerja informal, pengusaha mikro, dan transaksi tunai. Ketika uang tunai bernilai besar ditarik mendadak, banyak usaha kecil terpukul. Negara ingin membersihkan ekonomi, tetapi caranya mengguncang fondasi ekonomi rakyat kecil.

GST secara konsep adalah reformasi yang benar. Pajak barang dan jasa terpadu dapat menyederhanakan sistem pajak nasional. Tetapi implementasinya rumit. Bagi perusahaan besar, compliance bisa diurus oleh konsultan, akuntan, dan sistem digital. Bagi UMKM, compliance adalah biaya hidup baru. Pajak yang seharusnya menyederhanakan justru terasa seperti beban administratif. Lagi-lagi, reformasi yang benar secara teori bisa menjadi alat pembonsai jika dijalankan tanpa memahami kapasitas pelaku ekonomi kecil.

Masalah berikutnya adalah hubungan negara dengan konglomerat besar. India semakin sering dikritik karena munculnya kedekatan antara kekuasaan politik, birokrasi, dan big business. Ketika negara terlalu dekat dengan segelintir konglomerat, pasar tidak lagi menjadi arena kompetisi sehat. Akses izin, proyek, pembiayaan, infrastruktur, dan regulasi bisa terkonsentrasi pada pemain besar. Akibatnya, perusahaan besar makin besar, sedangkan pengusaha kecil sulit naik kelas.

Inilah bentuk lain dari pembonsai ekonomi. Negara tidak membunuh pasar, tetapi membentuk pasar hanya untuk pohon-pohon besar yang dekat dengan istana. UMKM tetap hidup, tetapi kerdil. Startup tumbuh, tetapi bergantung pada akses modal dan regulasi. Investor masuk, tetapi memilih sektor yang mendapat restu politik. Ekonomi tampak dinamis di permukaan, tetapi kompetisi sejatinya menyempit.

India juga menghadapi masalah kepercayaan data. Investor global tidak hanya melihat pidato dan angka pertumbuhan. Mereka melihat kualitas statistik, kepastian hukum, pajak, perlindungan kontrak, independensi institusi, dan kredibilitas kebijakan. Ketika data ekonomi dipertanyakan, ketika GDP tinggi tetapi lapangan kerja tidak terasa, ketika pertumbuhan besar tetapi konsumsi bawah masih lemah, maka pasar mulai memberi diskon risiko.

Pada 2026, India bahkan mulai merombak metode perhitungan GDP agar lebih akurat, termasuk memperbaiki metode deflator dan basis data. Ini menunjukkan bahwa kritik terhadap kualitas data bukan isu kecil. Dalam ekonomi modern, data adalah fondasi kepercayaan. Tanpa data kredibel, kebijakan mudah berubah menjadi propaganda.

Namun kritik ini tidak berarti India gagal total. India tetap punya kekuatan besar. Pasarnya sangat luas. Diasporanya kuat. Sektor jasa teknologinya kompetitif. Infrastruktur membaik. FDI gross FY 2024–25 mencapai sekitar US$81 miliar. India juga diuntungkan oleh strategi global perusahaan multinasional yang ingin mengurangi ketergantungan pada China. Dalam geopolitk, India sedang berada di posisi tawar yang baik.

Tetapi posisi tawar geopolitik tidak otomatis menjadi transformasi ekonomi. Perusahaan global bisa membuka kantor, pusat jasa, atau pabrik perakitan. Tetapi industrialisasi sejati membutuhkan ekosistem lokal: supplier, mesin, komponen, logistik, tenaga kerja teknis, pembiayaan industri, standar kualitas, kepastian kontrak, dan budaya produksi. Tanpa itu, India hanya menjadi lokasi alternatif, bukan pusat produksi utama.

Politik membonsai ekonomi ketika negara lebih sibuk membangun citra daripada membangun kapasitas. Politik membonsai ekonomi ketika nasionalisme lebih kuat daripada produktivitas. Politik membonsai ekonomi ketika birokrasi lebih ditakuti daripada dipercaya. Politik membonsai ekonomi ketika konglomerat dekat kekuasaan lebih mudah tumbuh daripada pengusaha kecil. Politik membonsai ekonomi ketika bantuan sosial menjadi alat legitimasi, tetapi pekerjaan produktif tidak cukup diciptakan.

India hari ini berada dalam paradoks besar. Ia ingin menjadi kekuatan global, tetapi masih bergulat dengan ekonomi informal. Ia ingin menjadi pabrik dunia, tetapi manufakturnya belum cukup besar. Ia ingin menarik investor, tetapi birokrasi dan pajak sering menakutkan. Ia ingin membangun kelas menengah, tetapi pekerjaan formal berkualitas belum cukup tersedia. Ia ingin menyaingi China, tetapi politik domestiknya sering lebih sibuk mengatur daripada membebaskan energi produktif rakyatnya.

Pelajaran dari India penting bagi negara berkembang lain. Populasi besar bukan jaminan. Demokrasi besar bukan jaminan. Pemimpin kuat bukan jaminan. Infrastruktur besar bukan jaminan. Digitalisasi bukan jaminan. Yang menentukan adalah apakah negara mampu membangun institusi yang membuat rakyat produktif, pengusaha berani, investor percaya, UMKM naik kelas, dan industri tumbuh dari bawah.

Ekonomi tidak bisa dibesarkan hanya dengan komando. Ia harus diberi ruang. Negara boleh kuat, tetapi jangan mencekik. Negara boleh mengarahkan, tetapi jangan memonopoli. Negara boleh menertibkan, tetapi jangan menakut-nakuti. Negara boleh membangun konglomerat nasional, tetapi jangan mengorbankan kompetisi.

India seharusnya tumbuh seperti pohon besar. Akar kuat, batang kokoh, cabang luas, dan buah yang dinikmati banyak orang. Tetapi jika politik terlalu banyak memangkas akar, mengikat batang, dan mengatur cabang, maka ekonomi hanya akan menjadi bonsai: tampak indah dalam pot kekuasaan, tetapi tidak pernah menjadi hutan produktivitas. Itulah bahaya India hari ini. Bukan karena ia kekurangan potensi, tetapi karena potensinya terlalu sering diperkecil oleh politik.

Renungan terhadap Indonesia.

India adalah cermin penting bagi Indonesia. Ia negara demokrasi besar, berpenduduk raksasa, memiliki pasar domestik luas, kelas menengah yang tumbuh, dan posisi geopolitik yang semakin strategis. Dalam banyak hal, India sering dipuji sebagai calon kekuatan ekonomi baru dunia. Pertumbuhan GDP-nya tinggi, investasi asing masuk, sektor digital berkembang, dan infrastruktur diperluas secara agresif.

Namun di balik angka pertumbuhan itu, ada pelajaran yang tidak boleh diabaikan Indonesia. Pertumbuhan tinggi tidak otomatis berarti transformasi ekonomi berhasil. Pasar besar tidak otomatis melahirkan industri kuat. Negara kuat tidak otomatis menciptakan ekonomi produktif. Bahkan demokrasi besar pun dapat terjebak bila politik terlalu dominan mengatur arah ekonomi, birokrasi terlalu menekan dunia usaha, dan kebijakan terlalu dekat dengan kepentingan kelompok tertentu.

India memberi peringatan bahwa ekonomi bisa terlihat besar di permukaan, tetapi tetap rapuh di bawah bila basis manufakturnya tipis, lapangan kerja formal tidak cukup cepat tumbuh, UMKM tertekan oleh regulasi, dan pengambilan keputusan ekonomi terlalu tersentralisasi. Negara bisa membangun jalan, bandara, sistem digital, dan proyek besar, tetapi tanpa meritokrasi, transparansi, dan kepastian hukum, pertumbuhan akan kehilangan akar sosialnya.

Ada penyakit fundamental lain yang juga harus direnungkan Indonesia: ekonomi bisa tetap tumbuh, tetapi mata uang tetap melemah. Ini terjadi ketika pasar menilai bahwa pertumbuhan belum cukup kuat secara struktural. India diproyeksikan IMF tetap tumbuh tinggi, sekitar 6,5% pada 2026, tetapi rupee tetap berada di bawah tekanan. Pada Mei 2026, Reuters melaporkan rupee India sempat jatuh ke rekor terendah sekitar 96,96 per dolar AS setelah tekanan perang AS-Iran, kenaikan harga energi, dan keluarnya modal dari pasar berkembang. RBI bahkan harus melakukan intervensi untuk menahan pelemahan tersebut.

Indonesia mengalami gejala yang mirip. Ekonomi Indonesia tetap tumbuh sekitar 5%. IMF memproyeksikan pertumbuhan riil Indonesia 2026 sebesar 5,0%, dan Reuters mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% pada kuartal I 2026. Tetapi pada saat yang sama, rupiah juga berada di bawah tekanan. Reuters melaporkan rupiah sempat melemah ke sekitar Rp17.445 per dolar AS pada Mei 2026 ketika sentimen global memburuk akibat perang Iran dan tekanan harga energi.

Artinya, baik India maupun Indonesia sama-sama menghadapi paradoks: angka pertumbuhan masih positif, tetapi mata uang tidak otomatis kuat. Mengapa? Karena pasar tidak hanya melihat pertumbuhan headline. Pasar melihat kualitas pertumbuhan. Apakah pertumbuhan itu ditopang ekspor bernilai tambah atau hanya konsumsi domestik? Apakah manufaktur cukup kuat? Apakah defisit fiskal terkendali? Apakah impor energi tinggi? Apakah investasi masuk ke sektor produktif? Apakah data dipercaya? Apakah hukum dan kebijakan konsisten?

Jika pertumbuhan tidak disertai kenaikan produktivitas, ekspor kuat, industri dalam negeri yang dalam, dan kepercayaan institusi, maka mata uang tetap rentan. Investor global tidak membeli narasi pertumbuhan semata. Mereka membeli keyakinan bahwa pertumbuhan itu menghasilkan arus kas, devisa, dan stabilitas jangka panjang.

Penutup

Bagi Indonesia, pelajaran ini sangat relevan. Indonesia juga memiliki populasi besar, pasar domestik luas, sumber daya alam melimpah, dan ambisi menjadi negara maju. Tetapi semua potensi itu dapat mengecil bila ekonomi dikelola dengan logika politik jangka pendek. Bila proyek ditentukan oleh kedekatan kekuasaan, bukan kelayakan ekonomi. Bila jabatan ekonomi diberikan karena loyalitas, bukan kompetensi. Bila data dipoles untuk kepentingan citra, bukan dipakai sebagai dasar koreksi kebijakan. Bila hukum dan regulasi digunakan untuk mengatur lawan, bukan menciptakan kepastian bagi semua pelaku usaha.

Demokrasi ekonomi membutuhkan lebih dari sekadar pemilu. Ia membutuhkan institusi yang terbuka, proses anggaran yang transparan, kebijakan publik berbasis data, birokrasi yang profesional, pengawasan publik yang bebas, dan kompetisi usaha yang adil. Tanpa itu, demokrasi hanya menjadi prosedur politik, sementara ekonomi dikendalikan oleh oligarki, birokrasi, dan jaringan kepentingan.

Meritokrasi juga menjadi kunci. Negara tidak bisa naik kelas bila jabatan strategis diisi oleh orang yang hanya kuat secara politik, tetapi lemah secara teknis. Ekonomi modern membutuhkan kemampuan membaca pasar global, teknologi, industri, fiskal, moneter, logistik, energi, dan rantai pasok. Dalam dunia yang bergerak cepat, loyalitas politik tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah kompetensi, integritas, dan keberanian mengambil keputusan berdasarkan fakta.

Transparansi adalah fondasi berikutnya. Investor, pelaku usaha, dan rakyat membutuhkan data yang jujur. Angka pertumbuhan, utang, pengangguran, kemiskinan, investasi, defisit, dan produktivitas harus dibaca apa adanya. Negara yang takut pada data akan tersesat oleh propagandanya sendiri. Sebaliknya, negara yang berani membuka data akan lebih mudah memperbaiki diri.

India menunjukkan bahwa negara besar bisa tumbuh cepat, tetapi tetap terhambat bila politik membonsai ekonomi. Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan itu. Pertumbuhan harus dibangun dari bawah: UMKM yang naik kelas, industri yang produktif, pendidikan vokasi yang kuat, teknologi yang diterapkan, birokrasi yang melayani, dan pasar yang kompetitif.

Karena itu, renungan dari India bukan untuk merendahkan India, melainkan untuk mengingatkan Indonesia. Jangan sampai ekonomi besar hanya menjadi narasi politik. Jangan sampai pembangunan hanya menjadi proyek elite. Jangan sampai demokrasi hanya menjadi panggung elektoral, sementara pengelolaan ekonomi kehilangan prinsip demokrasi, meritokrasi, dan transparansi.

Indonesia hanya akan menjadi negara maju bila politik memberi ruang kepada ekonomi untuk tumbuh secara sehat. Negara harus kuat, tetapi tidak boleh mencekik. Pemerintah harus hadir, tetapi tidak boleh menggantikan pasar. Regulasi harus menertibkan, tetapi tidak boleh menakut-nakuti. Pembangunan harus dipimpin negara, tetapi tetap diawasi rakyat.

India adalah peringatan bahwa potensi besar dapat diperkecil oleh politik yang salah. Indonesia harus belajar dari sana: ekonomi tidak boleh dibonsai oleh kekuasaan. Ekonomi harus dibesarkan oleh institusi yang demokratis, meritokratis, dan transparan. Sebab pada akhirnya, mata uang bukan hanya cermin neraca perdagangan. Ia juga cermin kepercayaan terhadap kualitas pertumbuhan dan kualitas institusi negara.