Kurs rupiah melemah ,derita petani

 

Salah satu persoalan mendasar pertanian Indonesia hari ini adalah tingginya biaya produksi di tingkat petani. Ketika harga pangan naik, banyak orang mengira petani otomatis menjadi lebih sejahtera. Padahal kenyataannya sering berbanding terbalik. Harga hasil panen memang bisa naik, tetapi biaya input produksi naik jauh lebih cepat. Akibatnya margin keuntungan petani tetap tipis, bahkan semakin tertekan.Masalah ini tidak berdiri sendiri. Salah satu penyebab utamanya adalah ketergantungan pertanian nasional terhadap pupuk kimia dan pestisida berbasis impor.

Dalam beberapa dekade terakhir, sistem pertanian Indonesia berkembang dengan pendekatan yang sangat bergantung pada input kimia. Pupuk sintetis, pestisida, herbisida, hingga berbagai bahan pengendali hama menjadi komponen utama untuk menjaga produktivitas lahan. Pada tahap tertentu pendekatan ini memang berhasil meningkatkan produksi pangan. Namun di sisi lain, ia menciptakan ketergantungan struktural yang besar terhadap industri bahan baku global.

Banyak bahan baku pupuk dan pestisida masih berasal dari luar negeri. Indonesia masih mengimpor ammonia, fosfat, potassium, sulfur, serta bahan aktif pestisida  dari negara seperti China, Rusia, Kanada, Belarus, dan India. Akibatnya, sektor pertanian nasional menjadi sangat sensitif terhadap kurs dolar, harga energi global,  dan gangguan rantai pasok dunia. 

Ketika rupiah melemah hingga mendekati Rp17.500 per USD, tekanan terhadap biaya produksi pertanian meningkat sangat besar. Jika sebelumnya kurs berada di kisaran Rp15.000/USD lalu melemah menjadi Rp17.500/USD, maka secara teoritis terjadi kenaikan biaya impor sekitar 16.7% Artinya, tanpa kenaikan harga global sekalipun, biaya impor berbasis dolar sudah naik sekitar 16–17% hanya akibat pelemahan kurs.

Dalam praktiknya dampak riil bisa lebih tinggi karena biaya shipping naik, harga energi global meningkat, dan supplier luar negeri ikut menaikkan harga akibat risiko pasar berkembang. Karena itu pelemahan rupiah langsung diterjemahkan menjadi kenaikan harga pupuk, kenaikan harga pestisida, kenaikan ongkos distribusi, serta kenaikan biaya tanam petani. 

Data tren harga pupuk domestik menunjukkan kenaikan yang cukup tajam dalam lima tahun terakhir.. Pestisida mengalami tekanan yang sama. Banyak bahan aktif herbisida, fungisida, dan insektisida Indonesia masih berasal dari impor. Ketika dolar naik ke Rp17.500 harga pestisida ikut melonjak, petani mengurangi dosis penggunaan, dan produktivitas pertanian mulai terganggu. Bisa bayangkan bila kurs terus melemah dipastikan petani akan jatuh miksin dan tidak mampu lagi produksi.

Ironisnya, Indonesia sebenarnya memiliki cadangan gas alam yang cukup besar. Gas bumi merupakan bahan baku utama industri pupuk urea dan ammonia. Secara teori, kondisi ini seharusnya menjadi keunggulan strategis nasional. Namun di sinilah muncul dilema struktural lain. Sebagian besar LNG Indonesia selama puluhan tahun telah terikat dalam kontrak ekspor jangka panjang (offtake agreement) dengan pembeli luar negeri seperti Jepang, Korea Selatan, dan China. Kontrak-kontrak tersebut dibuat untuk menjaga kepastian investasi dan penerimaan devisa negara.

Akibatnya, ketika kebutuhan gas domestik untuk industri pupuk meningkat, pemerintah sering menghadapi keterbatasan pasokan gas murah di dalam negeri. Industri pupuk nasional akhirnya harus bersaing dengan pasar ekspor atau membeli gas dengan harga lebih tinggi. Padahal sekitar 70–71% biaya produksi pupuk urea berasal dari gas bumi. Karena itu ketika harga gas naik atau pasokan domestik terganggu, industri pupuk nasional langsung mengalami tekanan besar.

Dalam beberapa kasus, mahalnya gas bahkan membuat kapasitas produksi pupuk nasional tidak optimal. PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh pernah mengalami gangguan produksi akibat keterbatasan pasokan gas. Kondisi ini menyebabkan produksi turun, impor pupuk meningkat, dan harga pupuk domestik semakin mahal.  Dilema ini memperlihatkan persoalan mendasar dalam struktur ekonomi Indonesia, negara masih terlalu berorientasi pada ekspor komoditas mentah dibanding membangun nilai tambah domestik jangka panjang.

Padahal jika gas digunakan lebih besar untuk industri pupuk, petrokimia, ammonia, dan industrial downstream,  maka multiplier effect terhadap ekonomi domestik bisa jauh lebih besar biaya produksi pangan turun, produktivitas pertanian meningkat, industri berkembang, lapangan kerja bertambah, dan ketahanan pangan menjadi lebih kuat.  Namun untuk mencapai itu diperlukan keberanian restrukturisasi kebijakan energi, industrial policy jangka panjang, pembangunan infrastruktur gas domestik,  serta penguatan kapasitas teknologi dan engineering nasional. 

Masalahnya kembali lagi kepada kualitas pendidikan dan investasi terhadap ilmu pengetahuan. Negara-negara dengan sistem pertanian maju tidak hanya membangun produksi pangan, tetapi juga membangun science ecosystem di belakangnya. Mereka mengembangkan riset benih, teknologi tanah, pupuk biologis, precision agriculture, integrated pest management,  dan industrialisasi teknologi pertanian. Artinya, pertanian modern sesungguhnya bukan hanya soal sawah dan pupuk, tetapi soal penguasaan ilmu pengetahuan.

Jika pendidikan pertanian lemah dan investasi R&D rendah, maka negara akan terus bergantung pada teknologi dan bahan baku asing. Akibatnya sektor pertanian sulit naik kelas dan petani terus berada dalam lingkaran biaya produksi tinggi. Yang lebih berbahaya, ketergantungan terhadap input impor membuat ketahanan pangan nasional menjadi sangat rapuh. Krisis geopolitik, perang, pelemahan kurs, atau gangguan perdagangan global dapat langsung memukul biaya produksi pangan domestik.

Pada akhirnya yang menanggung beban terbesar adalah petani kecil, masyarakat berpendapatan rendah, dan kelas menengah yang harus membeli pangan dengan harga semakin mahal.  Karena itu solusi pertanian Indonesia tidak cukup hanya melalui subsidi pupuk jangka pendek. Yang lebih penting adalah transformasi sistem pertanian menuju model yang lebih berbasis sains, riset, dan kemandirian teknologi.

Selama pertanian Indonesia masih bergantung pada input impor, bahan baku berbasis dolar, dan gas nasional yang lebih banyak diarahkan untuk ekspor komoditas mentah,  maka setiap pelemahan rupiah akan langsung diterjemahkan menjadi kenaikan biaya produksi, kenaikan harga pangan,  dan tekanan ekonomi terhadap petani maupun masyarakat luas.