Tuesday, September 13, 2022

Siapa hackers terkuat di dunia

 




Hackers terbesar dan tercanggih di dunia ini adalah pemerintah China. Di China ada aplikasi pembayaran pajak secara online. Semua pribadi dan perusahaan harus menggunakan aplikasi ini, Sekali mereka  download maka otomatis mereka terhubung dengan hacker tercanggih milik negara. Hape mereka sudah terekam semua oleh pemerintah. Di kantor semua databased perusahaan sudah terekam oleh pemerintah. Mau lari kemana?. Engga bisa. Karena aplikasi itu terhubung dengan ID/ izin usaha, rekening bank. 


China melarang email dan sosial media asing. Hanya boleh gunakan email dan sosial media, WeChat. Tetapi pelarangan itu tidak dalam bentuk UU. Orang asing di China bisa gunakan aplikasi Gmail, facebook dan lainnya. Tetapi ketika mereka mengirim email ke bank, instansi pemerintah seperti imigrasi, kantor polisi, kantor Pemda, kantor kementrian, notaris, lawyer dan  lain lain harus menggunakan WeChat. Kalau gunakan aplikasi selain WeChat, pasti tidak akan dilayani. Bahkan kalau di hape atau komputer anda ada aplikasi Gmail ya ke block otomatis untuk akses ke aplikasi pelayanan publik. 


Kalau pemerintah China jago dalam hal hackers , tentu mereka juga jago dalam hal melindungi diri dari hackers pihak lain. Mereka punya standar sekuriti bukan hanya pada software tetapi juga sampai level network. Maklum di China, jaringan telekomunikasi dan IT seperti Fiber optic, Satelite, Network access point, Gateway  internet dan Datacenter ( big data)  lainnya di miliki negara. Tida boleh swasta memiliki. Sistem jaringan ini dkendalikan oleh militer. Dengan kekuatan dan penguasaan negara terhadap jaringan IT, ya mereka kendalikan semua aplikasi IT, termasuk sekuritinya.


“ Amnesty International memberi peringkat 11 aplikasi perpesanan teratas pada penggunaan enkripsi dan perlindungan privasi pengguna pada skala 0 hingga 100. Facebook menerima peringkat tertinggi 73. WeChat menerima peringkat nol.  Karena memang tidak ada keamanan privasi. Pemerintah China juga punya pasukan militer khusus yang  kerjaannya menciptakan virus dan menjadi hackers. Mereka mendirikan perusahaan anti virus di London dan AS. Beroperasi secara komersial. Tetapi itu semua bagian dari operasi spionase. “ Kata teman.


Mengapa China segitunya melengkapi dirinya dalam hal IT. Karena mereka negara besar. Mereka sadar saat mereka masuk dalam era digital, mereka tidak bisa menutup dirinya. Tetapi mereka juga tidak mau jadi konyol dan bego karena ulah hacker dan membiarkan dengan bebas asing atau pihak lain mengintip privasi warganya. Sama halnya saat mereka masuk sistem kapitalisme. Mereka harus membuka diri tetapi mereka juga tidak mau konyol dan bego oleh kebebasan pasar sehingga keterbatasan modal rakyat membuat mereka jadi pencundang.


“ B, ini masalah nation interest. “ kata pajabat CHina ketika saya tanya soal fenomena IT. “ Kalau negara tidak hadir secara smart dan canggih, itu sama saja pemerintah menyerahkan rakyat dan negara kepada kekuatan pihak luar. Sekali itu terjadi, pemerntah lemah. Kalau lemah ya semua kebijakan jadi bahan tertawaan. Pemerintah yang lemah satu hal, tapi pemerintah yang diketawain orang lain, itu udah no hope. Lebih buruk dari monyet.” Lanjutnya.


***


Kalau inginkan negeri ini mejadi negara maju maka negara harus dikelola berbasis riset. Kebijakan pro riset. Lembaga riset harus menjadi lembaga berwibawa seperti Chinese Academy of science. Anggaran mereka setahun mencapai USD 275 miliar atau 2,1 % dari PDB. China bisa merebut kekuatan ekonomi dunia karena dukungan riset. Israel adalah negara yang dibangun dengan bertumpu kepada riset. Negara yang paling tinggi anggaran risetnya, yang mencapai 4,9% dari PDB. Makanya walau negara kecil dan sumber daya terbatas, Israel sangat berperanguh sebagai supply chain global dalam bidang IPTEK. 


Kelemahan Indonesia sejak era Orba, design pembangunan tidak bertumpu kepada riset. Kita lebih mengandalkan kepada SDA. Politik kita adalah politik feodal. Dimana segelintir orang tanpa kerja banyak dan memeras otak bisa kaya raya dari SDA. Kebijakan negara kepada politik feodalisme. Tidak ada design jangka panjang  penguasaan tekhnologi dan kemandirian. Sampai era reformasi, khususnya di era SBY, malah Indonesia masuk era deindustrialisasi.  Ketergantungan impor sangat tinggi. Riset semakin terabaikan. Banyak SDM hebat lulusan Universitas terbaik malah berkarir di luar negeri.


Era Jokowi, perubahan politik terhadap industrialisasi masih belum banyak berubah dibandingkan era sebelumnya. Arus investasi yang masuk dalam mengolah bahan baku hanya sebatas value added terhadap penerimaan pajak dan tenaga kerja. Selebihnnya nilai tambah dikuasai oleh Asing. Itu bisa mencapai 90% kembali ke asing. Betapa tidak. Anggaran riset kita hanya USD 2 miliar atau 0,2% dari PDB. Engga usah bandingkan dengan negara G20. Dengan Malasyia saja kita kalah. Malaysia sebesar 1,3% dari PDB. Singapore negara seupil saja anggarannya risetnya 2,2% dari PDB atau Rp. 10 miliar atau lima kali dari kita.


Waktu Jokowi mencanangkan bahwa Indonesia siap masuk 4G. Saya mengkritisi pentingnya negara menguasai infrastruktur IT. Tetapi yang digalakan adalah aplikasi. Unicorn dan datacorn digalakan. Di dukung luar biasa. Padahal aplikasi itu memungkinkan orang membuka data pribadinya. Termasuk beragam program pemerintah harus via online seperti Lindung COVID dan lain lain. Tidak ada kekuatan infrastruktur negara mengawal privasi data pribadi itu. Pemerintah hanya membuat UU ITE. 


Padahal dalam siber crime, UU ITE itu diketawain. UU ITE hanya menjangkau HOAX, tetapi hackers? justru dianggap remeh. Karena memang negara tidak peduli kalau data pribadi warganya di hack. Pejabat hanya berkata “ kita akan buru dan penjarakan. Itu melanggar UU ITE” Tapi tidak ada by design untuk melindungi warga dari hackers. 


“ Jadi warga negara RI di era digital ini sebaiknya hati hati. Jangan terlalu percaya negara akan melindungi anda. Lah melindungi diri sendiri aja dari hackers pemerintah engga bisa, apalagi mau lindungi warganya” kata teman.


***


Hacker itu akan selalu ada dan dimana saja.Umunya motif mereka macam macam. Ada yang motifnya hanya iseng saja. Ya kalau berhasil hack, mereka puas. Ada motif nya  untuk cari uang dengan cara salah. Ada motif nya untuk karena uang. Hacker mencuri data dan dijual kepada orang lain. Ada motif nya untuk tujuan politik dan kadang dipakai untuk balas dendam kepada lawan politik. Bisa saja menjadi alat revolusi melawan rezim atau memenangkan seseorang yang tidak qualified sebagai pemimpin, seperti yang terjadi di AS saat pilpres terpilihnya Donald Trumps.


Operasi penangkapan pelaku hacker jelas tidak mudah. Tidak semudah menangkap pelaku hoax. Karena mereka punya banyak cara untuk mengaburkan posisi mereka. Mereka bisa saja ada di negara A, sementara terlacak berada di negara B. Atau sebaliknya. Di negara manapun, operasi penangkapan pelaku hakcer membutuhkan ongkos yang tidak mudah. Sangat sophisticated. 


Indonesia dan juga di belahan negara lain, umumnya aplikasi yang menarik dan gratis, itu sangat digemari. Contoh ebook, games dan design , email, belanja, sosial media dan lain lain. Sekali anda download maka suka tidak suka, anda sudah membuka diri anda untuk di hack. Kerugian yang bisa pasti anda hadapi adalah pertama, kemungkinan data pribadi anda di hack. Jadi berhati hatilah dengan PIN atau password. Gunakan proteksi dengan SMS atau wajah sebagai alat kontrol terhadap kemungkinan di hack. 


Kedua, kemungkinan akun sosial media anda digunakan hacker secara tidak langsung sebagai alamat melakukan operasi. Setelah dia ketahui PIN dan password anda, maka tanpa anda sadari, dia gunakan itu untuk meng hack orang lain. Jadi tanpa anda sadari akun anda di pakai untuk mencuri data atau kegiatan kriminal. Kalau kena patroli siber, maka yang terlacak adalah akun anda. Hacker sendiri aman saja. Entah dimana dia berada, nobody know. Jadi sebisa mungin sign up aplikasi sosial media via komputer dengan kontrol password yang kuat.


Mengapa aplikasi gratis mudah dimanfaatkan oleh hacker ? karena umumnya aplikasi gratis atau open source itu mudah kena virus. Ini istilahnya  masuk lewat pintu belakang. Hacker masuk dengan memancing anda dengan malware seperti download suatu situs atau mengirim spam agar anda buka email tersebut. Sekali anda terpancing, maka anda sudah kena trap di hack.  Jadi saran saya. Jangan mudah terpancing terhadap tawaran download gratis atau klik email yang tidak jelas.


Makanya setiap orang atau pemerintah atau lembaga atau perusahaan, kalau kena hack, sebaiknya focus dengan memperkuat sistem perlindungan diri. Agar terhindari dari hack. Kecuali  anda atau pemerintah atau perusahan mengelola akses IT dengan cara bego, tentu lebih focus cari siapa pelaku hack..

Sunday, September 4, 2022

Masalah BBM ?

 



Refinery

Setelah lebih 10 tahun tertunda rencana Pertamina membangun kilang minyak, akhirnya barulah di era Jokowi Pertamina mampu merealisasikannya. Diperkirakan tahun depan proyek kilang ini selesai. Sebenarnya Proyek  ini adalah peningkatan kapasitas kilang dari yang sudah ada sebelumnya 260.000 barel perhari menjadi 360.000 barel perhari. Pembangunan proyek ini dilakukan oleh Konsorsium, terdiri dari SK Engineering & Construction Co.Ltd, sebagai pemimpin konsorsium, dengan aggota Hyundai Engineering Co.Ltd. , PT Rekayasa Industri dan PT PP (Persero) Tbk 


Sepengetahuan saya standar dunia biaya bangun kilang itu sebesar USD 25,000 per barel. Memang ada yang mencapai lebih dari USD 90,000 per barel seperti kilang Shell Pearl GTL Plant di Qatar. Itu pengecualian. Namun standar dunia kini mencapai USD 30,000. Total investment cost proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) mencapai US$ 9 miliar atau USD 90,000 perbarel. Namun dalam perjalananya bisa ditekan menjadi USD 7 miliar atau USD 70,000 per barel. Itupun dengan cara memasang regenerator Residual Fluid Catalytic Cracking yang memungkinkan Pertamina bisa menghasilkan lebih banyak jenis BBM. Menurut saya tetap saja lebih mahal dari standar dunia. Tapi bagaimanapun ini langkah berani Pertamina untuk kemandirian produksi BBM.


Awalnya pembiayaan proyek ini diharapkan dari perusahaan minyak asal Uni Emirat Arab (UEA), Mubadala Petroleum. melalui Indonesia Investment Authority (INA). Tetapi engga jelas. Akhirnya Jokowi keluarkan Kepres dengan skema Proyek strategis national, masalah pendanaan bisa diatasi.  Pembiayan proyek berasal dari Pertamina  sendiri dan didukung oleh perbankan dalam negeri yang terdiri dari  Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Indonesia. Skema financing yang diterapkan semacam ekosistem financial yang memungkinkan terjadinya sustainable financing.


Bagi saya yang menarik dari skema pembiayaan ini adalah focus Pertamina kepada pembangunan kilang BBM, sementara nafta dikirim ke Chandra Asri dan lainnya untuk diolah jadi Petrokimia. Saat sekarang harga nafta USD 900/ ton atau Rp 13.500/ liter.  Sehingga Pertamina bisa tingkatkan efisiensi produksi BBM. Apa yang terjadi? kita bisa mengurangi ketergantungan impor BBM dan juga impor Petrokimia. Setidaknya dengan adanya proyek kilang RDMP ini, kita masih tergantung  impor BBM sebesar 50% dari kebutuhan dalam negeri yang setiap tahun meningkat terus. 


Masih perlu kerja keras lagi untuk mencapai kemandirian BBM. Makanya penting sekali subsidi dikurangi dan penugasan Pertamina bukan hanya kepentingan politik tetapi juga harus focus kepada bisnis. Sehingga skema pembiayaan bisa diperluas untuk mempercepat peningkatan kapasitas kilang dan kemandirian bisa tercapai. 


Harga keekonomian BBM

Akan  lebih  adil (fair) untuk mengetahui keekonomian harga BBM apabila memperhitungkan semua biaya sesuai pasar global. Konsumsi BBM saat ini 1,6 juta bph, namun produksi minyak mentah yang diolah jadi BBM kurang dari 750 ribuan bph. Dari total produksi itu, kita hanya dapat sekitar 480 ribuan bph karena sebagian digunakan sebagai cost recovery, dikembalikan ke kontraktor sebagai bagi hasil.


Harap dicatat. Walau kita punya lapangan minyak yang dikerjakan oleh Pertamina dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), tetap saja hitungannya dengan harga market international ketika masuk refinery kita. Ada komponen biaya lain yang sama seperti negara lain, salah satunya adalah harga minyak global,  biaya pengolahan/ pengilangan,  biaya distribusi serta transportasi, termasuk penyimpanan dan lain-lain. Selain itu, ada pajak dan margin badan usaha. 


Kalau patokan harga ICP ( Kalau dibandingkan WTI, ICP lebih mahal karena kualitasnya di atas Brent ) bulan Juli yaitu usd 107/barel. Maka harga minyak mentah per liter = ( USD 107xRp 15000) : 159 liter= Rp 10.100/ liter. Biaya refinery termasuk residu,  distribusi,  margin sebesar Rp 1600 / liter. Jadi harga siap dijual Rp 11.700/ liter. Harga keekonomian BBM 1 ton bbm adalah Rp 11.700.000 atau Rp. 11.700 per liter. Harga keekonomian  turun naik tergantung  harga ICP.


Gimana harga BBM  kalau kita olah dari crude yang kita hasilkan sendiri ? Kita dapat gratis Crude karena udah diperhitungkan dalam gross split ata cost recovery. Jadi hanya keluar ongkos biaya refiney sebesar USD 5/barel atau hanya Rp472 per liter (5 dolar x Rp15.000 : 159 liter). Tambah biaya distribusi dan margin Rp. 1600/liter. Jadi harga jual ya Rp. 2072/liter. Tetapi hitungan ini tidak bisa dijadikan patokan. Karena sejak adanya amandemen UUD 45, maka pasal 33 tidak lagi seperti aslinya, tapi diatur dalam UU Migas  No. 22/2001. 


Harga BBM berdasarkan MOPS

Gimana hitungannya kalau kita abaikan hitungan refiney. Mari kita hitung harga  jual BBM rata semua jenis oktan berdasarkan  MOPS. Formulanya: Harga MOPS ditambah 35% dari harga MOPS untuk : Biaya Distribusi, Biaya Pemasaran, Marjin Keuntungan Perusahaan Minyak, Marjin Keuntungan Penjual Bensin, Alpha. Ditambah lagi PPN  11%.  Misal, saat sekarang bulan september harga MOPS = USD 448/ton atau Rp. 6720/liter. Kalau biaya Distribusi, Biaya Pemasaran, Marjin Keuntungan Perusahaan Minyak, Marjin Keuntungan Penjual Bensin, Alpha yaitu Rp.2352 /liter. Jadi total nya Rp. 9.072. PPN 11% atau Rp. 997 per liter  Total harganya jual Rp. 10.000/liter.


Subsidi BBM?

Penyusunan APBN itu dasarnya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Dalam lampiran IV perpres itu ada alokasi subsidi BBM sebesar Rp. 14,6 triliun. Kantor menteri keuangan tetap bersikukuh bahwa dana kompensasi itu diberikan untuk subsidi sebesar Rp 208,9 triliun dengan rincian subsidi BBM dan LPG Rp 149,6 triliun dan subsidi listrik Rp 59,6 triliun. Sementara untuk kompensasi yang harus dibayarkan Rp 293,5 triliun dengan rincian kompensasi BBM Rp 252,5 triliun dan kompensasi listrik Rp 41,0 triliun. 


Nah Dana alokasi Rp. 502 triliun itu sudah disetujui DPR dan sesuai dengan Pasal 23 UUD, APBN disusun oleh pemerintah dan DPR. Itu terus kita lakukan dan untuk APBN 2022 diatur di UU Nomor 6 Tahun 2021. Lalu bilamana ada perubahan APBN diatur di Pasal 27 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, dimintakan persetujuan DPR. Jadi atas persetujuan DPR, Perpres yang diteken Jokowi engga dianggap. Jadi kalau ada rumor oligarki demi cuan, engga salah dong.  


Kalau dilihat penerima terbesar dana kompensasi adalah Pertamina dan PLN, maka jangan jangan ini masalah inefisiensi di PLN dan Pertamina. Mereka perlu bailout pemerintah. Curiga ? boleh dong. Mengapa ? Pertama, tidak ada transfaransi soal selisih cost dan harga jual. Karena kalau dihitung berdasarkan harga dari lifting Crude oil maupun harga MOPS tidak ketemu angka subsidi. Kedua, semua tahu kok, bukan rahasia umum kalau Pertamina dan PLN itu tidak pernah efisien.


Regulasi soal subsidi.

Sesuai amanah UUD 45 pasal 23. APBN disusun oleh pemerintah dan DPR.  Itu tidak bisa diterjemahkan bahwa perubahan APBN hanya cukup ada deal antara DPR dan Pemerintah. Kalau berkaitan dengan angka ya tidak ada masalah diatur dengan UU. Tetapi berkaitan dengan program, harus ada UU khusus sebagai payung. Misal pemerintah mengeluarkan subsidi. Ya harus ada UU tentang subsidi. Apa programnya? Tujuan jangka pandek dan jangka panjang. Harus jelas  kajian akademisnya dan didukung oleh stakeholder.


Semangat konstitusi UUD 45 saat diamandemen dan UU Migas no 22/2001 adalah demokratisasi ekonomi. Peran negara hanya sebagai regulator, mediator, dinamisator kegiatan produksi dan konsumsi. Tujuannya agar terjadinya kebebasan produksi dan konsumsi. Keadilan secara proporsional. Ya focus aja kesana. Seperti  bangun insfrastrutkur ekonomi agar distribusi barang jasa lancar dan ongkos logistik murah. Perbaikin sarana angkutan umum agar orang beralih ke angkutan publik daripada angkutan pribadi.


Dalam UU Migas pada tahun 2001. BBM bersubsidi tidak diwajibkan bagi semua golongan masyarakat tertentu. Yang wajib itu adalah angkutan umum. Bukan kendaraan pribadi. Mengapa ? Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara" dan selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat (2) menyatakan "Bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.


Jadi kalau berdasarkan UU Migas itu jelas tidak ada dasar hukumnya subsidi. Mengapa ? Apa iya semua pemilik kendaraaan   pribadi termasuk fakir miskin seperti UUD 45? berhak atas subsidi. Kalau mereka merasa keberatan BBM naik, itu karena kebijakan sektor produksi industri otomatif terlalu memanjakan korporate dengan adanya pelonggaran kredit, sehingga orang terjebak kepada kredit konsumsi yang berongkos mahal. Coba kalau mereka memang capable berkonsumsi, mereka tidak peduli harga BBM naik.


Bagaimana dengan dana kompensasi terhadap Pertamina dan PLN? itu juga blunder. Karena PLN dan Pertamina itu korprat. Berlaku UU PT. Terpisah dari negara. Pemerintah tidak boleh masuk ke sektor tekhnis berkaitan dengan business process. Kalau dibiarkan, ni membuka peluang korupsi sangat gigantik. Sulit kontrol. Jadi ? Pemerintah hanya boleh menyentuh kebijakan makro saja yang bisa mempengaruhi sektor produksi dan konsumsi bagi semua.


Selama ini subsidi tak sesuai dengan semangat konstitusi. Dan masyarakat turut menikmati subsidi itu. Karena elite gagal melaksanakan kebijakan produksi dan konsumsi agar orang tidak bokek. Anehnya lagi  yang protes kenaikan BBM adalah golongan menengah, yang katanya engga kere. Jadi kebijakan subsidi BBM itu sudah moral hazard. Rakus ! Harus ada kemauan meluruskan ini sesuai amanah konstitusi. Kalau engga, sampai kapanpun masalah subsidi BBM akan terus jadi masalah

Saturday, August 27, 2022

Mahfud MD dan Komaruddin S.

 



Tidak perlu sekolah tinggi untuk tahu  bahwa masalah FS ini tidak sederhana. Mengapa ? Mahfud MD itu menteri di kabinet pemerintahan Jokowi. Dia orang kepercayaan Jokowi. Tapi perhatikanlah. Sebagai Menko Polhukam, dia tidak leluasa menggunakan instrument kekuasannya terhadap Polri. Dia terpaksa gunakan kekuatan Media massa untuk memaksa Polri mau terbuka. Mudah? engga juga. Bahkan Presiden RI yang dipilih langsung oleh rakyat, butuh empat kali ngomong baru didengar dan dilaksanakan.  Itupun setelah semua rakyat bersuara keras lewat media massa. Saya rasa hanya Jokowi Presiden di dunia ini yang diperlakukan begitu oleh aparatnya.


Anda perhatikan. Mengapa di DPR pak Mahfud tidak bicara banyak. Hanya bicara apa yang sudah dia sampaikan kepada Media massa. Itupun tidak sulit untuk mengetahui alasanya. Apa pasal? Karena dalam konteks kasus ini, Mahfud  tidak begitu percaya kepada Anggota DPR. Kalau DPR minta agar pak Mahfud membuka apa saja yang belum disampaikan kepada media massa. Itu bisa saja jebakan pasal kebohongan publik. Jelas saja pak Mahfud tidak mau.  Karena informasi yang dia terima itu sebagian besar informasi intelijent, yang tidak mungkin bisa divalidasi.


Apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud, itu disebut dengan Politik Hukum. Dia mengkontruksi hukum melalaui teater panggung politik. Itu cara terindah dalam sistem demokrasi untuk melakukan perubahan terhadap sistem yang sudah terlanjur brengsek. Kekuasaan dibenturkan dengan kekuatan ke empat yaitu media massa. Dari proses ini dia bisa mendorong terjadinya perubahan dan menjebol lingkaran konpirasi atas obstruction of justice yang melibatkan 97  perwira polisi.  Itu engga mudah loh. 


" Anda bayangkan. Seorang Mahfud yang jelas Menko Polhukam masih menggunakan Politik Hukum untuk mendapatkan kebenaran sebagaimana perintah Presiden. Nah apalagi seorang Komaruddin Simanjuntak. Dia hanya lawyer keluarga Josua.  Dia tahu yang dia hadapi tidak sederhana. Lawannya berat. Engga percaya? Seorang FS yang sudah mengaku membunuh, masih berani banding atas pemecatan tidak hormatnya. Apa artinya ? Bahwa di belakang dia ada kekuatan besar dan  dia mungkin sangat yakin kekuasaan itu lebih besar dari kekuasaan Presiden RI." Kata teman.


" Mengapa Komaruddin bicara melebar kemana mana.Soal Taspen lah. Soal dana Pemilu lah. Soal Judi dan lainnya. Mengapa ? tanya saya


“ Itu dia bicara tentang contoh kasus yang pernah dia hadapi dan informasi yang bisa dia pertanggung jawabkan kebenarannya. Narasi itu hanya ingin meyakinkan kepada publik bahwa tidak mudah mendapatkan kebenaran di republik ini.  Apalagi keadilan. Kemanapun melapor, akan tabrak tembok tebal. Dan lagi dia tidak bicara kalau tidak ditanya wartawan. Ya itu dia sampaikan sekedar memperkuat argumen bahwa hukum itu sedang dipermainkan.” Kata teman.


Tampa dukungan luas rakyat ewat media massa, tidak mungkin perintah Jokowi bisa dilaksanakan dengan baik. Bisa saja keputusan pengadilan justru meringankan FS dan lainnya. Dan ini akan jadi bad legacy bagi Jokowi. Akan sulit mendapatkan simpati rakyat bila Jokowi mengendorse calon Presiden. Dan saya percaya bahwa apa yang terjadi dalam kasus FS dan POLRI sebenarnya Jokowi sedang melakukan perang mental. Benar benar perang mental. Tembakannya kemana mana. Dan sekarang semua elite politik deaduck. Tiarap. Berusaha cari selamat. Maka saat itulah jalan Jokowi melakukan perubahan politik. Setidaknya dia bisa jadi kingmaker secara tidak langsung dan rakyat mendukungnya. 


***


Saat mendengar RDP antara POLRI dan DPR komisi 3, ada hal yang esensi baik di pihak POLRI maupun DPR,  tida ada sikap  berani jujur. Apa itu ? Bahwa tanpa ada keberanian keluarga Yosua menunjuk pengacara untuk dapatkan keadilan, kasus ini akan berujung kepada skenario awal yang sudah legimate yaitu polisi tembak polisi. Walau tanggal 13 juli Polri sudah membentuk tim khusus namun Pengacara keluaga Yosua tidak percaya bahwa tim khusus akan bekerja obyektif.


Sampai tanggal 17 juli, sikap semua lembaga negara seperti Kompolnas, Komnas HAM dan pengacara PeCe masih yakin dengan skenario pembunuhan Yosua karena kasus tembak menembak sesama ajudan  yang dipicu oleh pelecehan seksual terhadap PeCe. Bahkan mereka ikut jadi juru bicara Polri. Belum lagi pernyataan pengacara Komarudin di media sosial disikapi oleh influencer Sosmed yang menuduh Pengacara Yosua cari panggung dihadapan mereka yang masih mempermasalahkan kasus KM50. Tapi Komarudin dkk, tetap jalan terus.


Akhirnya tanggal 18 juli, pengacara keluarga Yosua membuat laporan ke Bareskrim tentang kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua. Mereka minta agar FS di non antifkan sebagai kadiv Propan. Minta juga diadakan autopsi ulang. Pada situasi ini suara Warganet semakin gaduh. Semua berpihak kepada Yosua. Mengapa ? karena TKP sudah rusak. CCTV di rumah dinas rusak. Mayat sudah dipeti diantar Polisi ke keluarga dihalangi untuk diliat oleh keluarga. Hape Yosua tidak ada.


Akhirnya tanggal 19 juli, Listyo memutuskan untuk menonaktifkan Ferdy Sambo dari jabatan Kadiv Propam Polri untuk membuat proses penyidikan dugaan penembakan terhadap Brigadir J semakin terang. Walau FS non aktif, dia tetap pegang jabatan Propan. Karena itu kasus masih sangat lambat. FS bersama teamnya mampu menghalangi proses penyidikan. Tekanan dari nitizen semakin kencang. Pak Jokowi angkat bicara dan minta agar kasus ini jangan ditutupi.


Tanggal 4 agustus, barulah FS dicopot dari jabatannya sebagai Kadiv Propan dan digeser ke Yanma. Artinya dia tetap sebagai Pati Mabes Polrii. Bersamanya juga terjaring 25 personel Polri yang diangap melanggar etik. Tanggal 9 agustus, barulah FS dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan berenca. Namun dia tetap sebagai Pati POLRi. Belum dipecat. Tanggal 19 agustus PeCE istri FS ditetapkan sebagai tersangka. Nah baru kemarin FS dipecat sebagai Pati POLRI namun dia naik banding. Perjuangan belum selesai.


Warganet tidak membenci POLRI, justru sikap kritis Warganet semata mata betapa mereka sangat mencintai POLRi sebagai mana mereka sangat mencintai republik ini. Namun bukan cinta buta, bukan cinta partisan, tetapi cinta untuk kebenaran, keadilan. Karena hanya dengan kebenaran dibela dan keadilan tegak, NKRI ini akan tetap utuh. Itulah beda antara warganet dengan Anggota DPR komisi 3.


***


Berdasarkan UU UU No. 2/2022., kedudukan Polri berada dibawah Presiden dan proses pemilihan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) adalah diangkat oleh Presiden atas saran Komisi Kepolisian Nasional dan setelah mendapat persetujuan DPR. POLRI lembaga mandiri, independen dan bebas dari intervensi. Jadi POLRI itu lembaga negara yang sangat powerful


“ Bagaimana ada institusi yang begitu powerful. Sedangkan presiden saja masih harus tunduk dengan DPR dan MA.” kata teman waktu kami diskusi di Cafe Hotel Sahid tahun 2002.


Dia uraikan philosofis dari Kepolisian itu. “ UU itu menempatkan Kepolisian baik sebagai fungsi maupun sebagai organ berada pada domain negara. Nah baik dan buruk akan berdampak kepada citra negara hukum. Jadi kuncinya ada pada pada kekuatan fungsi KOMPOLNAS. Anggota Kompolnas harus terdiri dari 2/3 anggota masyarakat terpilih dan 1/3 nya lagi dari pemerintah.


Waktu itu walau UU kepolisian sudah disahkan, namun aturan mengenai Kompolnas belum ada. Lembaga ini kemudian dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Februari 2005. Peraturan ini lalu dicabut dan diganti dengan Perpres Nomor 17 Tahun 2011 yang masih berlaku hingga saat ini. Itu  amanah Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu Kompolnas. Itu useless.  Mengapa ?


Kompolnas  tidak punya hak melakukan audit dan investigasi atas penyimpangan tugas POLRI. Tidak punya hak membentuk peradilan etik bagi anggota POLRI. Tidak berhak memberhentikan KAPOLRI. Jadi apa tugas Kompolnas ? hanya lembaga pengawas ekternal yang menjadi mitra POLRI. Memberikan rekomendasi kepada POLRI. Dan itupun tidak ada kewajiban POLRI untuk patuhi. Apa yang terjadi setelah adanya Perpres tentang Kompolnas?

POLRI itu benar benar lembaga super body. Walau anggota Kompolnas ada perwakilan dari Pemerintah, Mendagri dan Menko Polhukam, namun macan ompong. Tempat orang makan gaji buta sebesar Rp. 25 juta sebulan dan fasilitas pejabat negara. Mengapa ? ya karena Partai inginkan POLRI itu jadi sumber dayanya untuk mengontrol kekuasaan dan gebuk oposan. Dan tentu menggunakan aparat Polisi untuk proses mencapai tujuan politik pragmatis.


Nah hebatnya Jokowi, dia tahu tidak bisa berbuat banyak terhadap POLRI, maka dia gunakan KOMPOLNAS jadi pemimpin orkestra para nitizen untuk mengalunkan musik yang mendorong terjadinya proses reformasi di kepolisian dan sekaligus peradilan. Ingat! Tanpa ada law enforcement maka tidak ada kepastian hukum. Maka negeri ini akan bubar dengan sendirinya atau terjajah oleh atas nama oligarki politik dan ekonomi.


Thursday, August 11, 2022

Bisnis Judi Online



Saya punya sahabat bandar kasino. Bahkan saya pernah ( dark era) punya bisnis memberikan pinjaman kepada pejudi. Saya tahu banyak soal judi. 10 pejudi, 11 adalah pecundang. Pengalaman saya dulu waktu jual janket, semua mereka yang terjebak judi, bukan hanya bangkrut tetapi juga rumah tangga hancur. Mereka mudah sekali kianat kepada orang yang dicintainya. Mudah sekali terjebak prostitusi dan sex bebas, termasuk narkoba. Ya panik dalam setiap waktu akibat ambisi yang tak sudah.


Ada gubernur yang sering saya lihat weekend nongkrong di meja judi di Singapore. “ Liat aja, engga lama lagi, itu orang masuk bui dan rumah tangga bubar” kata saya kepada Yuni di Marina Bay Sands. Benarlah, setahun kemudian, Gubernur itu kena cokot KPK. Mengapa? udah keterlaluan rakus rampok uang APBD. Saya tahu percis. Karena pemilik casino sands itu adalah sahabat saya. Tahu berapa dia dapat cuan setiap hari dari wahana judi itu.


Saya punya teman pengusaha mengelola judi online. Dia tahu resiko hukum. Karena judi itu ilegal di Indonesia. Jadi dia gunakan proxy. Dia rekrut jago IT. DNS server judinya terdaftar di luar negeri dan rekening penerimaan uang judi di offshore bank. Jadi dia hanya monitor secara online berapa uang mengalir ke rekening itu. Dengan cara itu dia bisa rekrut pejudi Indonesia. Kalau diblokir pemerintah ya buka lagi. Mudah aja ngubah address DNS nya.


“ Indonesia itu sorga bagi bandar. Karena aturan transaksi online sangat longgar. Bahkan bank digital tawarkan fitur kemudahan itu. Debit card dan credit card engga ada batasan untuk dipakai judi. Kalau ketangkep aparat. Semua mudah diatur. Hukum pembuktian juga lemah. ” Kata teman.


Tahukah anda, yang paling takut judi itu adalah bandar sendiri. Dari mereka saya tahu bahwa semua permainan itu diatur. Apalagi judi online lewat aplikasi. Semua sudah di design dalam program komputer. Bandar sudah atur berapa persen kalah dan berapa persen menang. Pasti lebih banyak yang kalah dan bandar pasti menang. Lucunya, orang yang sudah terjerat judi itu tidak sadar. Bahwa dia sedang dibantai dan dibegoin oleh provider judi online.


Walau saya kenal dengan bandar judi dan komunitas judi namun saya tidak pernah berjudi. Mindset saya paling menolak berjudi. Mindset itu sudah tertanam sejak kecil. Itu sama seperti orang yang tidak merokok. Apapun godaan tidak pernah bisa mengajak saya berjudi. Mengapa ? saya tahu bahwa judi itu perbuatan yang paling bego dan dungu. Dalam judi itu akal sehat hilang dan orang hidup dalam ilusi yang membusuki jiwanya. Etos kerja akan rusak. Apa jadinya bangsa ini bila generasinya terjebak judi online? hancur pastinya.


***


Kasusnya sederhana saja, Yaitu polisi tembak polisi. Yang jadi pelaku utama ada Kadiv Propan FS. Tapi tahukah anda dampak dari kasus sederhana ini? 56 orang dari tingkat perwira tinggi sampai bintara kena jaring Itsus (Inspektorat Khusus). Ini engga sedikit loh. Dan itu semua mereka ada di pusat dan Polda Metropolitan. Mereka sebenarnya sebagian besar adalah elite POLRI, yang berpengalamam urus kasus besar. Mereka sebagian besar lulusan Akpol. Dan memang tongkat estapet kepemimpnian Polri di masa depan ada pada mereka.


Dari 56 orang itu, 31 sudah terbukti melakukan pelanggaran etik. Kemungkinan besar dari 31 orang itu akan ada yang kena jerat pidana. “ Kalaulah hanya sekedar kasus polisi tembak polisi, tidak mungkin sampai sebegitu besarnya yang kena jaring itsus. Dan kalaupun FS yang jadi biang mengatur perkara sehingga jadi ruwet berlarut larut, tidak akan sebanyak itu yang kena jaring. Tetapi ini jelas bagian dari agenda nasional Jokowi untuk bersihkan Polri” Kata Teman.


Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak menilai polisi sebenarnya sudah mengetahui motif pembunuhan Brigadir J tersebut. "Ada yang beri informasi ke saya. Ini kaitannya dengan judi dan tata kelola sabu-sabu. Ada bisnis di antara mereka," ungkap Kamaruddin. Saya tidak tahu sejauh mana kebenaran informasi ini. “Ya kalau (Irjen Ferdy Sambo) sudah jadi tersangka tentu motifnya sudah dimiliki oleh penyidik," kata Kamaruddin Simanjuntak, Selasa (9/8/2022).


Terlepas soal kebenaran sinyalemen Komarudin tersebut. Judi online dan Pinjaman online di Indonesia sangat besar merugikan rakyat kecil. Kedua hal ini putaran uangnya tidak sedikit. Dan tidak sedikit rakyat kecil yang jadi korban. Engga percaya ? Yang sudah dilakukan pemblokiran oleh Kemenkoinfo ada 552.645 konten terkait perjudian online di berbagai platform digital Indonesia. Proses pemblokiran tersebut dilakukan selama empat tahun terakhir, yakni 2018 hingga 31 Juli 2022. Kalau satu situs saja omzet nya Rp. 1 miliar maka 552.645 situs itu total putaran dananya sebanyak Rp, 552 triliun, Bayangin aja hilangnya potensi ekonomi rakyat akibat judi itu. 


Tapi apakah mereka pengelola dari 552.645  situs itu masuk bui kena jerat pidana? Entahlah. Dengan begitu besarnya putaran dana judi online itu, maka wajarlah kalau bisnis ini terkait dengan aparat hukum dan politisi, serta pengusaha kakap. Dimana ada cuan, disitu mereka kumpul dan berbagi. Padahal kalau pemerintah tahu cara blokir tentu punya kemampuan siber untuk melacak pemilik akun itu, setidaknya tracking siapa saja yang main. Nyatanya judi online terus exist. Engga sulit mengaksesnya sampai sekarang. Padahal jelas dalam KUHP judi itu adalah perbuatan pidana. 


Bukan hanya di Indonesia, Di China juga masalah judi dan game serta pinjol itu sudah mengkwatirkan pemerinath China. Itu sebabnya Financial Ant, Jack Ma dapat masalah dan gagal IPO karena tidak mau membuang aplikasi yang bisa diakses untuk fasilitas berjudi.  Bahkan pemerintah China membatas jam game non judi yang bisa di akses anak anak. Itupun Pemerintah juga membatasi usia untuk bisa mengakses game online non judi. Karena pemborosan waktu sama rusaknya dengan judi online bagi orang dewasa.


"Memang tidak mudah menghapusnya. Seperti situs pinjaman online yang terus bermetamorfosis menjadi nama-nama baru dan situs-situs baru, begitu juga judi online.  Tapi kalau pemerintah mau dan ada niat baik,  juga engga sulit menghapusnya. Di China fitur bank digital tidak bisa mengakses semua transakasi online yang berkaitan dengan judi dan pinjol. Debit Card dan Credit Card juga tidak bisa divalidasi untuk transaksi online judi maupun game. Itu tertuang dalam UU reformasi IT. Atas dasar itu Cina kini terus fokus pada penyelidikan dan akan menghancurkan jaringan organisasi kriminal offshore yang terlibat dalam merekrut penjudi online Cina. ” Kata teman saya di China.


KAPOLRi sudah perintahkan kepada seluruh POLDA untuk  cepat membrantas Judi online itu. Ya, POLRI punya tugas besar dan serius  untuk membersihkan dunia digital dari sampah-sampah yang dapat merusak generasi emas Indonesia. Dan itu bukan hanya POLRI, elite politik dan pejabat terkait juga mau membersihkan diri, termasuk kalau bisa, pengusaha yang terlibat ambil aja. Suruh mutih di prodeo selama 10 tahun. Mengapa? Daya rusak mereka lebih jahat dari teroris. Jadi sudah serharusnya pemerintah dan DPR membuat RUU tetang bank digital dan CC maupun Debit card yang illegal digunakan untuk mengakses situs judi dan game.


Thursday, August 4, 2022

Tensi China-AS terhadap ekonomi Global

 



Masalah ketegangan AS dan China paska kedatangan Pelocy ke Taiwan, jangan dianggap enteng. Ini lebih serius daripada ancaman resesi global. Maklum China dan AS adalah pusat pertumbuhan dunia. Perekonomian AS dan China menyumbang sekitar 40 % dari PDB global. Di sisi lain, AS mengambil 13,5% dari impor dunia, sementara China menyumbang 10,3%. Dan lagi pusat perdagangan global telah berpindah dari Atlantik ke Pasifik, yang mencerminkan kenaikan Asia dan penurunan Eropa. AS dan China sama-sama kekuatan Pasifik, sehingga ketegangan mereka akan berdampak luas sekali secara ekonomi global. 


Tentu kedua negara ini bersiap menahan belanja dan focus kepada pertahanan domestik. Makanya resiko terhadap kurs kita semakin besar. Secara ekonomi kedua negara ini saling sandera. Dari segi tekhnologi 5G. AS jago dalam hal design namun China jago dalam hal manufaktur. Sebenarnya kedua negara ini saling melengkapi. Namun konyolnya, tidak digunakan peluang itu untuk kolaborasi, tapi malah AS gunakan Taiwan sebagai proxy untuk pusat produksi semikonduktor canggih, yang membantu menjaga ekonomi digital tetap berjalan dan sangat penting bagi AS di masa depan.


***


Sebenarnya kemajuan China sekarang berkat kebijakan tatanan dunia baru yang digagas AS paska perang dingin. Selama setengah abad, hubungan Tiongkok-Amerika berkembang pesat . Pada saat itu, ekonomi AS tumbuh 18 kali lipat, sementara China tumbuh dengan pesat. Itu adalah situasi yang saling menguntungkan: kerjasama AS dan pasarnya yang besar membantu China menjadi kekuatan ekonomi global, sementara arus barang murah China mempertahankan sistem hiper-konsumerisme Amerika, memberikan keuntungan besar untuk sektor korporasinya. Tetapi fondasi hubungan ini mulai terkikis ketika dua realitas muncul ke permukaan. 


Mengapa ?


Pertama adalah kesadaran di Washington bahwa betapapun banyak perdagangan AS dengan China, hal itu tidak akan mengubah China menjadi replika demokrasi liberal AS. China membuka pintu ekonominya ke dunia luar, sambil tetap mengunci pintu politiknya dengan kuat. Presiden Xi Jinping menjelaskan alasannya dalam pidato terkenal tahun 2013 , di mana ia mengungkapkan betapa mengejutkannya runtuhnya Uni Soviet di China. Bagi Washington, pidato ini berbau pengkhianatan. 


Kedua,  adalah krisis keuangan 2008 , yang menyerahkan peran China sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi global. Segera menjadi jelas di Washington bahwa Cina berubah menjadi kekuatan militer yang akan menantang klaim AS sebagai satu-satunya hegemon dunia. Terbukti anggaran milter China terus meningkat. Tahun ini saja anggaran militer China menambah US$ 230,16 miliar atau setara Rp 3.315,24 triliun (kurs: Rp 14.404). Tetapi tetap saja jauh lebih rendah dari anggaran Militer AS. Itu hanya 30% dari anggaran Militer AS pada tahun yang sama.


AS masih yakin bahwa " tatanan dunia baru” harus dipertahankan berdasarkan aturan yang AS tentukan sendiri sebagai negara adidaya. “  Maklum AS punya 800 pangkalan militer  di seluruh dunia. Itu ongkos mahal sekali. Kalau tidak berguna sebagai polisi dunia demi tatanan dunia baru yang diinginkan AS, untuk apa pangkalah militer itu. “ Kata teman. Keyakinan AS itu, juga tertuang dalam The Administration’s Approach to the People’s Republic of China yang disusun oleh kantor Menlu AS pemerintah Biden.


Masalahnya, China bukan negara demokrasi yang bisa mengadobsi aturan “ tatatanan dunia baru” itu. China sudah provent mengelola 1 miliar penduduknya dengan lebih baik dari AS. Dan sukses mengangkat 800 juta rakyat dari kubangan kemiskinan. Sementara ekonomi AS terpuruk. Dunia menyaksikan itu semua. Kekuatan AS sebagai penyokong tatanan dunia baru itu sudah kehilangan legitimasi. Apalagi  AS sendiri yang break WTO dengan perang dagangnya. Dunia anggap AS hipokrit. Mengapa harus patuh dengan konsep AS? 


Di Washington, perdebatan tentang China ditutup. Tidak ada catatan sejarah atau bukti empiris yang akan mengubah pola pikir AS. Pemukulan terhadap China adalah salah satu dari sedikit masalah yang masih mengumpulkan konsensus bipartisan dalam lanskap politik yang sangat terpolarisasi. Di China juga sama. Elite militer China yang ingin segera berperang dengan AS, Xijinping lebih memilih langkah persuasi dan diplomasi. Hubungan antara AS dan China hubungan tanpa status. Kemesraan yang pernah ada tak punya alasan tepat. Kini yang tersisa hanya kebencian dan kemarahan. 


So...


Masalahnya AS semakin bokek dan China semakin tajir, dan bahkan jadi kreditur terbesar AS untuk ongkosi defisit anggaranya. AS tidak menyadari bahwa kemundurannya bukan karena negara lain, tetapi karena kerakusannya. China sadar bahwa mereka butuh pasar global untuk menyalurkan industrinya yang over capacity dan rakyat diatas miiar yang harus diberi makan. Kalau tidak ada titik temu kepentingan kedua belah pihak, maka keduanya akan saling menghabisi. Semua negara di dunia akan jadi korban sia sia…