Bahayanya Pidana Pencucian Uang.

 

Rabu ini Pak Mahfud sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memenuhi undangan rapat dengan DPR Komisi III.  Saya idak ingin membahas soal rapat itu. Karena DPR tidak masuk ke  substansi atas adanya laporan dari Ketua Komite TPPU. DPR sibuk membahas data mana yang valid. Menkeu atau Ketua Komite TPPU, Mahfud Md, yang juga Menko Polkam. 

Masalah substansi yang harus dibahas DPR saat rapat kerja dengan Menkeu, PPATK dan Ketua Komite TPPU, adalah bagaimana masalah tersebut tidak terulang lagi dikemudian hari. Mengapa? pasti ada yang salah dalam sistem. Sehingga sampai Menkeu tidak punya akses kepada data yang dikirim oleh PPATK. Tentu Menkeu juga tidak punya cara mengawaasi unit kerja ( Dirjen Pajak Dan Beacukai) yang melaksanakan pengawasan TPPU. Disamping itu, law enforcement juga lemah. Karena perangkat hukum tidak memadai untuk menjerat pelaku TPPU.

Andaikan pajak tidak mempertanyakan asal usul uang. Cukup pengakuan dari wajib pajak saja. Saya yakin semua bisnis ilegal akan menjadi pembayar pajak yang setia. Mengapa? bagi mereka jauh lebih murah ongkosnya bayar pajak daripada biaya cuci uang yang harus melewati step placement, layering dan integration. Jadi pencucian uang itu bukan soal penghindaran pajak, tetapi menyembunyikan asal usul uang.   Mengapa harus disembunyikan asal usul uang. Ya jelas karena uang itu berasal dari pendapatan ilegal. Apas aja ilegal itu? diantaranya pertama, uang komisi haram yang diterima pejabat dari pengusaha karena memberikan kemudahan berbisnis yang melanggar hukum. Kedua. Hal pertama itu terjadi karena adanya transaksi ilegal. Yang pertama dan kedua tidak ada kerugian negara. Bukan rampok uang APBN. 

Contohnya impor komoditi diatas guota impor. Misal impor gula, garam. Quota 100.000 ton tapi yang masuk 400.000 ton. Atau contoh lain, larangan ekspor mentah mineral. Ternyata  tetap saja ada ekspor ore nickel. Jutaan ton setiap tahun. Dari instansi yang mengeluarkan quota, pabean, ikut bermain meloloskan ekpor impor itu. Tentu mereka dapat komisi haram dan pengusaha dapatkan dana mudah. Dampaknya kebijakan kemandirian pangan dan hilirisasi tambang gagal. Petani atau produsen lokal terpuruk. Kemiskinan sulit diatasi.

Transaksi komoditas haram. Seperti Narkoba, ilegal mining, deforestasi, human trafficking. Itu diloloskan aparat dari kepolisian, Pemda, Kementrian, pabean.  Tentu mereka dapat komisi haram dan pengusaha menikmati uang mudah dari bisnis ilegal yang merusak moral.   Nah karena adanya PPATK. Semua itu bisa terlacak. Mereka  yang terlibat itu tahu hukum. Maka  mereka ( pejabat, elite dan pengusaha ) berkonspirasi menyembunyikan uangnya. Ya engga mungkin laporan PPATK itu bisa ditindak lanjuti. 

Pemerintah dan DPR membuka kanal agar uang haram itu bisa dicuci. Caranya lewat akun judi online, bank digital, fintecht, transaksi SWAP emas, cross border pabean hand carry uang ke luar dan dalam negeri, pasar modal. Kalau akhirnya ketahuan, tetap saja sulit untuk dikuasai negara. Karena uang itu sudah berubah ujud dalam bentuk property atas nama orang lain, saham, dan batangan emas di safety box bank, yang SKR sudah digadaikan  kepihak lain. Makanya debat di DPR kemarin itu omong kosong. Apalagi dari akumulasi aset itu, mereka gunakan membeli pejabat , aparat hukum dan parpol. Ya udah merekalah king maker sebenarnya. Kan bahaya kalau kekuasaan negeri ini lahir dari uang haram.

***

Mungkin ada pihak yang menganggap remeh soal pencucian uang ini. " Toh kan tidak ada uang APBN diambil. " Benar. Tapi UU TPPU dibentuk tujuannya adalah memerangi kejahatan. Istilahnya, kalau setiap orang diawasi ketat asal usul hartanya, maka sebenarnya itu tidakan  preventif terhadap tindak kejahatan dan sudah berperan menciptakan sistem perekenomian yang sehat. Apa dampak  buruk bagi perekenomian nasional dengan adanya TPPU? Ada lima dampaknya. 

Pertama. Dengan arus uang gelap yang tidak terkendali maka tingkat konsumsi, terutama konsumsi barang mewah, semakin meningkat. Terjadinya ketidak seimbangan neraca pembayaran. Bayangin aja kita surplus neraca perdagangan tapi DHE malah tidak meningkat. Negara terpaksa pada januari 2023 terbitkan global Bond USD 3 miliar untuk mempertahankan posisi cadangan Devisa. Dampak lebih luasnya adalah akan mendorong inflasi karena uang lebih banyak tidak produktif. Kebanyakan disimpan di bank atau di layering. Dan akibatnya apapun kebijakan moneter menjaga stabilitas mata uang tidak akan efektif.

Kedua. Sektor riil dapat menderita secara signifikan dari ketidakstabilan keuangan di dalam negeri. Akibatnya, ketergantungan kepada investor asing menjadi sangat penting. Namun, tidak mudah untuk menarik investor asing. Karena ketidakstabilan harga yang disebabkan oleh uang hitam dalam sistem keuangan akan mempengaruhi kredibilitas ekonomi di lingkungan eksternal. Makanya banyak investor institusi seperti Elon Musk, IDFC, American Air Product, dan lain lain memilih mundur dari rencana investasinya pada mega proyek di Indonesia. 

Pengusaha yang rasional akan merasa tidak nyaman untuk berinvestasi di negara yang longgar  pengawasan pencucian uang. Karena jika mereka investasti pada negara yang lemah kontrol uang gelap, maka akan mengakibatkan tingkat investasi tidak naik. Sehingga akan terjadi penurunan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Negara dengan PDB tinggi namun rasio Kredit bank terhadap PDB dibawah 100%, tax ratio terhadap PDB rendah,  seperti Indonesia, dianggap sebagai tempat yang berisiko bagi investor. Makanya kalau ingin mendapatkan investor institusi yang berjangka panjang, syarat utama adalah memerangi uang gelap. Itu pesan penting yang memberikan kepercayaan investor. Melalui efektivitas perjuangan memberantas TPPU, investor akan meningkat, yang secara positif akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan perekonomian nasional.

Ketiga. Salah satu kerusakan paling kritis dari uang gelap yang harus dipahami adalah efek negatifnya terhadap distribusi pendapatan. Dampak ekonomi yang ditimbulkannya memiliki konsekuensi sosial dan politik. Kecemburuan sosial. Peningkatan pengayaan individu dan kelompok tertentu menyebabkan degenerasi sosial. Orang merasa tidak takut lagi berbisnis ilegal, dan menganggap uang sangat penting daripada produksi real. Persaingan usaha jadi barbar. Pengusaha yang profesional dengan standar akuntabilitas tinggi ogah berbisnis di Indonesia. Karena negara by design menciptakan para kriminal. 

Keempat. Pendapatan yang dihasilkan dari uang gelap sudah jelas Tax avoidance. Tentu akan berdampak pada pengurangan penerimaan pajak negara. Rendahnya tax ratio itu indikasi kuat bahwa sistem ekonomi kita dikudeta oleh pemain Money Laundring.  Negara dengan tax ratio seperti Indonesia memiliki dua pilihan, yang pertama adalah meminjam. Ini mengurangi investasi produktif sektor swasta dengan efek crowding out pemerintah, yang menarik investor produktif melalui sektor swasta dengan pinjaman. Selain itu, karena nilai obligasi meningkat sebagai akibat dari pinjaman, suku bunga di pasar meningkat, menimbulkan banyak masalah. Cara lain untuk menutup defisit adalah kebijakan emisi. Hasil dari kebijakan ini mirip dengan yang lain. Akibatnya, kita dapat mengatakan bahwa kedua pilihan tersebut berdampak negatif pada perekonomian. 

Kelima. Perubahan mendadak dapat terjadi pada aset dan liabilitas lembaga keuangan yang tanpa disadari digunakan dalam pencucian uang, yang akan menimbulkan risiko bagi lembaga tersebut. Berita pencucian uang lembaga keuangan ini menarik perhatian otoritas publik. Dalam hal ini, tekanan audit terhadap lembaga-lembaga tersebut akan meningkat, dan reputasi lembaga akan rusak. Itu dampaknya akan sistemik. Tunggu aja. Pasti runtuh.

Sudah benar pak Mahfud, bahwa agar pemerintah lebih punya  kekuatan melakukan law enforcement atas TPPU, maka perlu ada UU Perampasan Asset. Dengan adanya UU perampasan aset ini, pelaku yang dicurigai bisa dilangsung disita sementara asetnya sampai dia bisa membuktikan bahwa kecurigaan itu tidak valid.  Kalau yang dicurigai tidak bisa membuktikan, maka otomatis aset tersebut dikuasai negara.  Mengapa pentingnya UU perampasan Aset tersebut untuk menjerat pelaku TPP?. Lima hal tersebut diatas sudah terjadi di Indonesia. Kalau masih juga DPR tidak mau terima pembahasan RUU Perampasan Aset, maka sebenarnya sumber masalah itu ada pada DPR. Dan itu tentu ada pada Partai Politik. Mereka ditugaskan sebagai agent of development dan memakmurkan rakyat namun tidak melaksanakan fungsinya..

Perbankan kita aman…

Dalam upaya untuk mencegah penularan yang lebih luas akibat jatuhnya Silicon Valley Bank, Silvergate Bank dan Signature Bank, The Fed mengumumkan program pinjaman darurat baru dalam bentuk the Bank Term Funding Program (BTFP). Tennor BTFP ini 1 tahun. Skema ini semacam SWAP debt. Bank yang terkena krisis tidak perlu menjual  aset sekuritas nya ke market. Mereka bisa berhutang dengan skema SWAP ke Fed, menukar aset nya dengan US Treasuries. Sehingga bank punya akses ke likuiditas tanpa harus menjual aset dengan kerugian. Tapi upaya ini dianggap belum efektif.  Dikawatirkan masih banyak yang akan terjadi ke depan.

Lembaga pemeringkat Moody's telah menurunkan prospek seluruh sistem perbankan AS dari stabil menjadi negatif, mengutip "lingkungan operasi yang memburuk dengan cepat" setelah runtuhnya SVB. Pada saat yang sama, ketakutan akan resesi tumbuh di Wall Street. Ekonom di Goldman Sachs meningkatkan probabilitas mereka untuk resesi AS dalam 12 bulan ke depan menjadi 35 persen, naik dari 25 persen, sebagai tanggapan atas ketidakpastian yang meningkat atas dampak ekonomi dari tekanan bank. Krisis sudah menjalar ke Eropa dengan olengnya Credit Suisse. 

Lantas apa pengaruh krisis Bank di AS dan Eropa terhadap perbankan di Indonesia. Mungkinkah kita bisa bertahan dan aman atau terkena imbas ? Saya akan uraikan secara sederhana.

Pertama. Perbankan di Indonesia tidak terhubung dengan sistem pasar uang yang ada di luar negeri. Contoh, bank di Indonesia dilarang memberikan kredit atas resiko yang ditanggung bank di luar negri. Instrument bank seperti Bank Guarantee atau payment guarantee bank luar negeri tidak bisa dijadikan collateral utama untuk kredit dalam negeri. Sistem instrument perbankan kita mengenal cash basic, bukan base accruals. Jadi engga mungkin ada skema cross settlement di luar cash basic. Artinya kalau bank di AS atau di Eropa collapse tidak akan ada dampaknya dengan perbankan Indonesia.

Kedua. Likuiditas perbankan dalam negeri sangat likuid. Pada Februari 2023, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat tinggi mencapai 29,09%. BI dan OJK kawal ketat rasio likuiditas ini sejak terjadi krisis perbankan di Eropa dan AS. Aset perbankan juga terjaga pada komposisi yang proporsional dengan komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) didominasi oleh current account and saving account (CASA) atau dana murah yang semakin meningkat sehingga tidak sensitif terhadap pergerakan suku bunga. 

Ketiga. Bank yang jatuh di AS itu karena bank beroperasi atas dasar business model. Misal SVB, itu terkait dengan business model pembiayaan untuk start up IT. Jatuhnya karena negatif spread , sebagian besar pembiayaan dalam bentuk skema venture. Baik Signature dan Silvergate adalah dua bank utama untuk perusahaan kripto. Sehingga Silvergate ikut jatuh setelah terjadinya ketidakstabilan di pasar stablecoin. Credit Suisse bank yang menjalankan business model pembiayaan tambang. Ketidak stabilitan bisnis tambang ikut mempengaruhi resiko kreditnya.

Bank di Indonesia  beroperasi secara umum. Kita menerapakan sistem perbankan dua kamar. Satu bank komersial dan satu lagi bank Syariah. Namun secara business model kedua jenis bank itu masuk ke semua sektor. Tidak ada yang khusus. Jadi sulit akan jatuh seperti kasus bank di AS dan Eropa. Kecuali jatuh karena skandal orang dalam atau pemegang saham sendiri. Nah itu tugas OJK untuk semakin ketat mengawasi perbankan. Jangan sampai kasih kendor sehingga kasus krismon 98 terulang lagi.

Industri TPT bangkrut dan impor pakaian bekas.

Saya naik Gojek tadi siang. Supirnya mungkin usianya diatas 40 tahun. Dia ramah. Mungkin karena dia lihat saya orang tua.  Punya mobil sendiri pak. Tanya saya. Dia menjawab bahwa ini bukan kendaraannya. Dia setor kepada pemilik kendaraan. Cerita berlanjut. Dia korban PHK pabrik Tekstil dan Produks Tekstil (TPT). Saya terenyuh. Memang berdasarkan data sejak sebelum COVID sampai April 2020  total PHK Industri TPT sudah mencapai 1,5 juta orang. Data sampai dengan kwartal pertama tahun 2023, sudah 163 Pabrik TPT bangkrut dan lebih seratus ribu kena PHK. Ini tentu menambah deretan angka kemiskinan baru. Mengapa? apa sebab?

Saya akan uraikan secara sederhana. 

Pertama. Sejak era Soeharto sampai sekarang, industri TPT kita belum beranjak dari industri substitusi impor. Belum berada pada level industri value. Di tengah arus kompetisi yang keras dari otomatisasi TPT China, dan dengan bangkitnya Vietnam sebagai kekuatan TPT di ASEAN, daya saing TPT kita pastilah keok. Walau impor TPT dipajaki tinggi, kurs rupiah melemah, tetap saja jauh lebih murah impor daripada produksi dalam negeri. 

Kedua. Sejak Era Soeharto, kita tidak membangun industri TPT berbasis riset. Pertumbuhan supply chain dalam negeri tidak berkembang. Jangankan supply chain untuk produk branded berkelas dunia seperti bulu angsa, kancing kerang, untuk yang tradisional saja seperti Kapas, benang, dan serat alami, serat sintetik kita masih impor. Makanya jangan kaget bila ekspor TPT meningkat, tapi impor juga mingkat. Nilai tambahnya hanya pada daya serap angkatan kerja, itupun upah murah.  Sedikit saja terjadi goncangan supply chain global, oleng. Sedikit saja pasar menyusut, nyungsep. PHK rame rame.

Dengan dua hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sejak era Soeharto sampai kini kita tidak membangun dengan visi industri. Jangankan bicara hitech, TPT aja yang industrinya midletech, kita engga mampu mengembangkannya. Padahal kita sudah menerapkan  kebijakan industri substitusi impor sejak tahun 80an dengan beragam proteksi agar TPT bisa mandiri dan berkembang. Ternyata malah makin berganti presiden semakin terpuruk. Kalau mau jujur kita berhitung. Industri downstream mineral yang kita banggakan itu nilai tradable jauh  lebih kecil dibandingkan dengan industri TPT yang padat karya. Apalagi kalau dibandingkan nilai investasi terhadap daya serap tenaga kerja. Pastilah timpang sekali. Tapi mengapa industri padat karya itu sampai jadi terabaikan?. Mind corruption, penyebabnya.

Jadi apa yang dapat disimpulkan? Kejatuhan TPT sudah alamiah efek dari globalisasi. Secara struktural Industri TPT kita memang tidak punya daya saing apapun terhadap produk impor. Kebijakan tarif tidak efektif lagi meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Udah terlalu jauh ketinggalan dibandingkan Vietnam, apalagi China. Ini dosa kolektif kita semua yang pernah dipimpin 7 presiden.  

Tapi karena ini tahun politik. Ya ditengah ketidak berdayaan pemerintah merestruktur Industri TPT, memang lebih mudah salahkan rakyat yang impor pakaian bekas. Padahal impor pakaian bekas tahun 2022 hanya Rp 4,2 miliar. China jual secara daring ke konsumen indonesia,  door to door mencapai Rp 6,2 triliun. Pedagang kecil dilarang. Sementara business Unicorn tidak dilarang, malah dibanggakan. Padahal mereka penyedia market place pakaian impor dengan harga  lebih murah dari produk pakaian dalam negeri.

Itulah mind corruption. Yang lemah ditindas, yang kuat dipuja, dan kebodohan tidak diakui.

***

Dulu awal tahun 90 saya punya pabrik garment kerjasama dengan Korea. Pasar ekspor bagus. Karena AS memberi indonesia fasilitas GSP, insentif tarif impor rendah. Jadi banyak relokasi pabrik garment dari negara maju ke Indonesia. Mereka manfaatkan fasiltas GSP itu. Kita hanya tukang jahit doang. Tidak lama, saya tutup pabrik itu. Mengapa? repot amat. Semua bahan kita impor dari luar negeri. Telat masuk bahan produksi, ekspor bisa telat, dan kita kena finalty buyer. Permintaan tinggi, tapi kapasitas rendah. Karena birokrasi impor dan logistik yang brengsek. Ini bukan kerja tapi dikerjain.

Tahun 2004 saya hijrah ke China. Modal saya hanya network buyer eksport garment. Saya tidak ada Modal untuk bangun pabrik. Mau jadi trader sulit karena engga ada uang untuk membeli garment dari pabrikan. Saat itu di China. Memang banyak orang korea, jepang, bahkan eropa melakukan bisnis di shenzhen. Umumnya usia mereka dibawah 40 tahun. Jadi bagaimana merealisasikan peluang menjadi uang tanpa modal besar? Apalagi di negeri orang.

Teman di China menyarankan saya untuk mendatangi Export National Agency yang bertugas memberikan solusi pembiayaan ekspor. Dari Agency saya diberi skema pembiayaan supply chain yang terhubung dengan perbankan dan lembaga pembiayaan lain. Saratnya sederhana saja. LC dari buyer harus menyebut dokumen sertifikat Credit Export available. Aha ini dia jalan ke sorga. Saya bisa lakukan business makelon. Produsen tanpa pabrikan.

Atas rekomendasi Export national agency maka saya yakinkan buyer saya di eropa untuk menandatangani long term contract dengan saya. Mereka setuju dengan syarat pembayaran 6 bulan dalam bentuk usance LC. Atas dasar LC tersebut saya dapat cheque kosong untuk jaminan pembayaran kepada supply chain, yang terdiri dari : Kapas, serat, bahan kimia pewarna, kancing, Dari sana saya kontrak maklon kepada pabrik Tenun, Pabrik Tektil dan Pabrik garmen.

Saya memberikan Planning production , lengkap dengan timeline kepada masing masing supply chain. Mereka pelajari standard qualitas yang saya mau dan juga planning production dan delivery. Memang hebat sistem supply chain China. Semua on time sampai pakaian bisa di kirim ke buyer di Eropa. Untuk business process tersebut, saya hanya butuh satu orang karyawan. Hanya mengandalkan management supply chain dan fasilitas financial support. Setiap bulan saya bisa ekspor 20 kontainer. Bayangkan. Di Indonesia saya punya pabrik, engga bisa ekspor lebih dari 4 container sebulan. Di Indonesia, 3 tahun pabrik berdiri, saya bangkrut. Di China tanpa pabrik, dalam 3 tahun saya dapat untung dari ekspor TPT lebih besar daripada punya pabrik di Indonesia 

Yang membuat ekonomi china tumbuh karena china memiliki supply chain yang terstruktur dan canggih serta lentur. Hampir 100% supply chain industry di China adalah usaha dalam negeri china sendiri. Akibatnya untuk menghasilkan produk eksport , belanja import china sangat rendah. Pertumbuhan ekonomi melahirkan ketahanan ekonomi nasional karena cadangan devisa yang terus meningkat.

Berbeda dengan Indonesia, dimana peningkatan eksport diiringi oleh meningkatnya import. Akibatnya sedikit saja ada goncangan ekonomi maka langsung nyungsep. Hal ini karena negara engga punya visi membangun industri. Visinya rente dan feodalisme. Merasa pintar tapi sempak longgar. Ngomong aja yang pintar. Disuruh kerja benar, tepar.

Asal usul 300 T.?

 

Mungkin anda jarang mendengar istilah illicit financial flows (IFFs) atau dalam bahasa indonesia artinya aliran uang gelap ( ilegal). Tentu ini akan mudah dipahami kalau dikaitkan dengan isu penghindaran pajak (tax avoidance), pengelakan pajak (tax evasion) dan pencucian uang dari aktivitas kriminal. Untuk lebih detail baca dech buku “Capitalism’s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free Market System” Itu yang nulis adalah Raymond Baker. Dia juga pendiri Global Financial Integrity (GFI), lembaga think-tank yang bertujuan untuk mengkuantifikasi aliran keuangan gelap.

Saya tidak tahu pasti darimana angka Rp. 300 T itu, yang katanya dari PPATK.  Bahkan SMI sendiri berkata “ Mengenai Rp 300 triliun terus terang saya tidak lihat dalam surat itu tidak ada angkanya. Jadi saya engga tahu juga Rp 300 triliun darimana. Nanti saya akan kembali lagi ke Jakarta. Saya akan bicara lagi dengan Mahfud dan juga Ivan angkanya dari mana. Dengan ini saya juga punya informasi yang sama dengan anda semuanya, media, dan masyarakat," jelasnya. Sebenarnya tidak sulit melacak angka itu. Karena dengan UU TPPU, relatif tidak akan ada resistensi dari pelaku karena penelusuran menggunakan metode follow the money, bukan follow the suspect.

Baiklah saya coba uraikan sebagian data saja, yang tentu tidak pasti terkait dengan dana Rp. 300 T temuan PPATK. 

Batubara.

Laporan dari lembaga penelitian dan advokasi kebijakan, “think and do tank”, berbasis organisasi masyarakat sipil, The PRAKARSA., memperkirakan total penerimaan negara yang hilang akibat praktik misinvoicing pada sektor batu bara mancapai Rp71,4 triliun. Angka tersebut diperoleh pada rentang 2012 hingga 2021. Perlu dicatat bahwa atas ekspor batu bara, Indonesia mengenakan PPh sebesar 1,5% dan royalti sebasar 5%. Akibat under-invoicing, terdapat kehilangan penerimaan dari ekspor batu bara senilai Rp6,7 triliun per tahun.

Ekspor ore Nikel. 

Dalam temuan yang diolah oleh Direktorat DNA KPK, terdapat temuan dugaan ekspor nikel di luar ketentuan. Dengan asumsi bahwa nikel yang diekspor merupakan low grade (kadar <1,7 persen), terdapat selisih atau kelebihan ekspor pada 2017 dan 2019, dengan nilai total 358 ribu WMT. Sehingga dimungkinkan tidak hanya nikel kadar rendah, namun terdapat nikel kadar tinggi yang diekspor pada periode relaksasi 2017-2019.

Dalam hasil analisis Direktorat DNA KPK lainnya, ditemukan bahwa dari sampling 400 vessel di pelabuhan bongkar China pada 2017-2019, hasil surveyor SGS menyimpulkan 62 persen dari 248 vessel memuat nikel dengan kadar nikel di atas 1,7 persen, sementara 25 persen dari 100 vessel memuat nikel dengan kadar di atas 1,8 persen. Dari jumlah tersebut terdapat 18 vessel dari Indonesia yang mengangkut kurang lebih 31 juta ton nikel dengan kadar di atas 1,7 persen.

Dalam temuan lainnya terdapat perbandingan data HS Code 2604, antara impor yang dirilis oleh Tiongkok dan data ekspor Indonesia yang menunjukkan masih terdapat nikel dalam bentuk ore yang diterima oleh Tiongkok pada periode 1 Januari 2020 hingga laporan ini dirilis. Sehingga ekspor ilegal bijih nikel sampai saat ini diduga masih terjadi meskipun larangan mutlak ekspor bijih nikel telah ditetapkan.

Sejak Januari 2020, sejumlah sekitar 4 juta WMT nikel dengan HS Code 2604 dilaporkan diterima oleh Bea Cukai Tiongkok dari Indonesia, dengan nilai USD229,8 juta--sekitar Rp3,2 triliun. Dari angka tersebut, negara kehilangan potensi penerimaan dari sisi royalti, bea keluar, dan penerimaan negara lain akibat bijih nikel yang seharusnya dapat dilakukan proses pemurnian namun diekspor secara ilegal. Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dengan skema Peningkatan Nilai Tambah (PNT) untuk nikel kadar 1,7 persen maka negara kehilangan potensi royalti dan bea keluar sebesar Rp996 miliar pada 2019.

Cukai Rokok.

Sebagaimana hasil kajian lembaga riset Indodata tahun 2021, dimana dinyatakan bahwa peredaran rokok ilegal mencapai 26,30 persen, atau estimasi potensi besaran pendapatan negara yang hilang akibat peredaran rokok ilegal adalah sebesar Rp 53,18 triliun/tahun. Kalau pihak riset mengetahui, kan lucu kepada aparat Beacukai tidak tahu. Entahlah. Atau mungkin mereka terlalu sibuk kejar target pajak yang ditetapkan menteri keuangan.

Investasi bodong.

Laporan Satgas Waspada Investasi (SWI), total kerugian akibat praktek investasi ilegal mencapai Rp109 triliun sepanjang tahun 2022 atau meningkat 44 kali lipat dari tahun 2021. Walau bisnis bersinggungan dengan OJK seperti, Kegiatan Equity Crowdfunding atau Securities Crowdfunding tanpa izin, Penawaran saham dengan skema money game, Duplikasi website atau nama perusahaan berizin, Kegiatan penasihat investasi tanpa izin. Namun hampir semua pelaku adalah perusahaan yang punya NPWP. Nah kalau sampai  ada korban senilai Rp 109 triliun/tahun, itu artinya patut dipertanyakan mengapa sampai terjadi kelalaian dan cenderung pembiaran oleh aparat Pajak. Dan sebagian besar korban tidak pernah dapatkan uang mereka kembali

 

Disclaimer : This article has nothing to do with the origin of the 300 Trillion that is considered a suspicious transaction. It is also not considered corruption and neither  TPPU.

Bisnis dibalik Damai Iran- Arab Saudi.

 

Arab Saudi - Iran berdamai ! Kaget engga? Ya bagaimana mungkin Arab bermazhab sunny bisa berdamai dengan Iran bermazhab syiah! Tapi itulah yang terjadi berkat diplomasi damai china yang komunis. Kesepakatan itu diumumkan setelah empat hari pembicaraan yang sebelumnya dirahasiakan di Beijing antara rival Timur Tengah itu. Washington tidak terlibat langsung dalam proses perdamaian ini. Namun sebagai anggota GCC, Arab Saudi terus memberi tahu para pejabat AS tentang pembicaraan dengan Iran. AS sepertinya menanggapi dengan skeptis atas masa depan kesepatakan damai ini, sambil paranoid atas keterlibatan China sebagai mediator. 

Saya punya beberapa catatan sederhana atas perdamaian Iran Arab Saudi. Beberapa tahun belakangan ini sejak Pengeran Mohammed Bin Salman mengontrol politik  dan kemudian jadi Perdana Menteri KSA, memang terjadi perubahan paradigma politik di Arab Saudi. Wahabi diremoved dari sistem politik Arab Saudi, maka sejak itu permintaan Iran  semua dipenuhi Saudi. Diantara permintaan dari Iran adalah, Saudi mengizinkan kembali orang Iran berkunjung ke Makkah dan Madinah. Arab Saudi tidak lagi mendanai Iran International, saluran berita berbahasa Persia penentang Republik Islam.

Arab Saudi harus menarik diri sepenuhnya dari Yaman. Mengakui gerakan Ansarallah (Houthi) sebagai otoritas yang sah di Yaman. Teheran juga meminta Riyadh untuk berhenti mendukung kelompok oposisi Iran termasuk Mujahedin-e Khalq, kelompok etnis Arab Al-Ahvaziya, dan kelompok militan Baloch Jaish al-Adl. Iran menganggap ketiga organisasi tersebut teroris. Selain itu, Iran meminta Arab Saudi untuk mengurangi tekanan terhadap minoritas Syiah di negara itu dan mengizinkan anggotanya untuk mengunjungi kota suci Masyhad di Iran.

Tapi bukan hanya karena perubahan paradigma politik saja sampai Arab Saudi bersedia menerima sarat damai dari Iran. Penyebab lain adalah  dua tahun upaya AS yang gagal untuk menghidupkan kembali kesepakatan 2015 yang bertujuan untuk menghentikan Teheran memproduksi bom nuklir. Upaya itu diperumit oleh tindakan keras oleh otoritas Iran terhadap protes dan sanksi keras AS terhadap Teheran atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. AS engga berkutik. Bagi Arab Saudi, kegagalan AS itu sebagai isyarat bahwa AS tidak punya kekuatan politik untuk mengerahkan sumber dayanya menekan Iran. Sementara Iran semakin mempercepat program nuklirnya. Berdamai adalah jalan terbaik untuk stabilitas politik dalam negeri Arab.

Namun Arab Saudi tidak begitu saja percaya dengan Iran. Arab Saudi perlu pihak tengah yang bisa menjamin proses perdamaian itu. Tadinya Arab Saudi dan Iran menggunakan Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi, sebagai fasilitator. Pada tahun 2022, mereka telah mengadakan lima putaran pembicaraan intensif di Baghdad. Namun, negosiasi terhenti setelah al-Kadhimi digantikan oleh Mohammad Shia al-Sudani sebagai perdana menteri. Arab Saudi tidak percaay kepada Sudani. Frustrasi dengan jeda tersebut, Arab Saudi meminta China untuk berperan sebagai mediator. Itu disampaikan ketika Presiden Xi Jinping mengunjungi Riyadh pada Desember 2022. Xi menyampaikan pesan Riyadh ke Teheran, yang menerima tawaran China.

Begitu banyak permintaan Iran, dan Saudi setuju. Dengan kompensasi satu saja, yaitu Arab Saudi butuh jaminan keamanan. China menjamin itu. Tentu China tidak menekan Iran dengan senjata. Tapi China memberikan kemudahan pembiayaan proyek dan menyediakan saluran pembayaran minyak. Menteri Perminyakan Iran Javad Owji mengatakan sehari setelah pengumuman di Beijing bahwa China komit akan terus jadi buyer utama minyak Iran walau AS masih embargo, dan berjanji menggelontorkan dana untuk mega proyek B2B iran. China tentu akan efektif mengendalikan program nuklir Iran. Itu lebih rasional dibandingkan cara AS dengan sok jagoan todongkan pistol. Saudi percaya itu. 

Adanya kesepakatan damai ini semakin memudahkan China ambil bagian di Yaman. Meredanya perang sipil Yaman dapat melancarkan proses revitalisasi pelabuhan Yaman yang akan menjadi bagian dari proyek Belt dan Road Initiative China (BRI). BRI adalah kegiatan ekonomi, diplomatik, dan geopolitik yang beragam yang sebelumnya bernama "New Silk Road” Pada akhirnya, jalur bisnis China ke negara Timur Tengah itu akan semakin terbuka lebar. 

Nah apa yang dapat diambil dari fenomena politik di Timur Tengah ini? Ali Wyne, dalam bukunya “America’s Great-Power Opportunity: Revitalizing U.S. Foreign Policy to Meet the Challenges of Strategic Competition” mengatakan bahwa dunia telah berubah dalam beberapa dekade terakhir melalui globalisasi dan munculnya ancaman transnasional, maka kolaborasi sangat mendesak dilakukan. Kata kuncinya adalah koloborasi. China memainkan perannya dalam diplomasi internationalnya melalui “visi afirmatif” berdasarkan berbagai keunggulan kompetitifnya, seperti kemampuan produksinya, tekhnologi, pasar, jumlan penduduk, mata uang stabil dan banyak teman. AS juga harus berubah mengikuti China. Dan kalau AS berubah, maka kolaborasi akan melahirkan perdamaian sesuai dengan visi PBB, Sustainable Development Goals.

Pembisik Jokowi yang misleading.

 

Minggu lalu Adaro dibanggakan Jokowi akan membangun Smelter Aluminium dengan nilai invstasi puluhan triliu dan turunanya bisa mencapai ribuan triliun. Tapi minggu ini ada yang membuat saya miris. Jokowi minta agar Bank BUMN terlibat membiayai program hilirisasi mineral. Itu  kalau sekedar himbauan engga ada masalah. Ternyata disikapi oleh Mentersi ESDM dengan berusaha melobi bank dalam negeri agar ikut membantu memberikan kredit kepada Adaro. 

Memang saya tahu dari News Bloomberg dan FT, Memang PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) anak usaha dari PT Adaro Minerals Indonesia Tbk mengalami kesulitan mendapatkan dana dari banking Global. Semua perbankan international menolak. Apa pasal? karena Adaro termasuk perusahaan yang melanggar ESG ( environmental, social and governance ). Padahal KAI ditargetkan akhir semester pertama tahun ini harus financial closing. Sementara mereka sudah ke luar pre financing untuk persiapan pembangunan di lokasi.

Kemarin ketemu teman. Dia mengatakan, “ Saya tahu pengusaha yang dekat dengan presiden berusaha membisikan bahwa terhambatnya hilirisasi mineral karena faktor modal. Sementara modal itu sebagian besar dari Eropa dan China. Mereka mengatakan akibat kebijakan hilirisasi itu, investor dari Eropa dan China menghambat sumber daya keuangan masuk ke Indonesia. Bisikan ini memang efektif memancing emosi Jokowi untuk melawan. Ya salah satu caranya mendorong Bank BUMN menggantikan posisi investor asing. Ini berbahaya.”

Masalah program hlirisasi itu, memang sudah berlangsung sejak era SBY. Tahun 2009 dikeluarkan  UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Sejak itu terjadi  beragam aturan yang tidak konsisten ditingkat kementrian dan Pemda. Engga percaya? Data analisis Direktorat DNA KPK, ditemukan bahwa dari sampling 400 vessel di pelabuhan bongkar China pada 2017-2019, hasil surveyor SGS menyimpulkan 62 persen dari 248 vessel memuat nikel dengan kadar nikel di atas 1,7 persen, sementara 25 persen dari 100 vessel memuat nikel dengan kadar di atas 1,8 persen. Dari jumlah tersebut terdapat 18 vessel dari Indonesia yang mengangkut kurang lebih 31 juta ton nikel dengan kadar di atas 1,7 persen. 

Akhirnya tahun 2020,  UU minerba 4/2009 itu direvisi oleh Jokowi menjadi UU Minerba Nomor 3/2020. Tetap saja  tidak dilaksanakan secara konsisten. Pada periode 1 Januari 2020 hingga tahun 2022,  data impor HS Code 2604 yang dirilis oleh Tiongkok menunjukkan masih terdapat nikel dalam bentuk ore yang diterima oleh Tiongkok. Konyolkan. Dampaknya tidak sedikit negara dirugikan akibat kehilangan royalti dan bea keluar dari ekspor ilegal bijih nikel. Jadi boleh dikatakan program hilirisai itu hanya dimanfaatkannya fasilitas dan insentif perpajakan oleh oknum. Dunia international sangat paham soal ini. Makanya kalau jokowi membanggakan hilirisasi SDA, bagi mereka itu tidak sepenuhnya benar. Faktanya jutaan ton nikel ore di ekspor. 

Mengapa ? 

Hampir semua smelter di Indonesia butuh kadar nikel di atas 1,8 persen. Padahal,  sumber daya dan cadangan nikel di Indonesia didominasi oleh nikel dengan kadar rendah. Makanya dari 328 pemegang IUP yang tersebar di Sulawesi, Maluku, dan Papua Barat. Baru 27 smelter yang telah beroperasi. Beberapa smelter juga merupakan pemegang izin smelter stand-alone yang tidak memiliki perusahaan pertambangan. Padahal, untuk dapat melakukan ekspor, IUP tambang harus memiliki afiliasi dengan smelter. Namun, dalam praktiknya terdapat banyak IUP tambang yang tidak memiliki afiliasi, sehingga agar hasil produksinya dapat terserap maka beberapa di antaranya melakukan ekspor ilegal tapi permissive 

Saya ingin menyampaikan usulan kritis kepada pak Jokowi. 

Pertama. Pemerintah sudah benar mendorong Perbankan dalam negeri terutama Bank BUMN memperbesar eksposor kredit nya ke sektor hilirisasi Mineral. Tapi tidak elok bila pemerintah terkesan intervensi sektor perbankan. Karena disamping melanggar prinsip perbankan yang prudential juga bisa berdampak moral hazard. Apalagi investasi di sektor hilirisasi itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Risk management nya sangat rumit. Apalagi saat sekarang eksposure pembiayaan bank BUMN di industri smelter juga sudah cukup besar, baik itu smelter gold, copper, alumina maupun nikel. Ini bahaya. Kawatir nanti terjebak NPL.

Kedua, negara yang bisa diharapkan menjadi sumber pembiayaan Smelter adalah China. Karena China tidak begitu mengikuti prinsip ESG seperti negara Eropa dan AS. Alasan Elon sulit berinvestasi di Indonesia juga karena Indonesia dianggap negara yang tidak sepenuhnya komit melaksanakan prinsip ESG.  Tapi China tidak akan bergitu saja mengikuti program hilirisasi seperti standar kita. Mengapa? kehadiran investor China di hilirisasi mineral lebih karena faktor relokasi industri yang tidak ramah lingkungan dan khusus Aluminium, China tidak mungkin memindahkan pabrik nya ke Indonesia atas dasar larangan ekspor Bauksit. Investasi China sudah terlalu besar di industri aluminium.

Ketiga, Industri smelter mineral khususnya Aluminium itu ditentukan oleh faktor tekhnologi dan Energi. Sumber energi untuk Smelter bauksit yang efisien hanyalah bersumber dari PLTA, bukan dari batubara atau gas. Daripada desak perbankan membiayai hilirisasi, lebih baik perketat saja aturan investasi hilirisasi yang berbasis ESG. Dengan demikian program hilirisasi ini akan menghasikan bisnis process yang mengikuti standar moral pengelolaan berdampak luas terhadap sosial dan lingkungan. Tentu akan memudahkan dukungan investor intitusi kelas dunia, tanpa harus menempatkan perbankan dalam negeri menghadapi resiko.

Bisnis dibalik perang Ukraina

 

Setelah setahun serangan Rusia terhadap Ukraina, bagaimana keadaan kedua belah pihak? Yang pasti Ukraina kalah telak. Jangankan mengalahkan Rusia, merebut kembali 18% wilayah yang dikuasai Rusia itu hampir tidak mungkin. Lantas apa penyebabnya ?  Keyakinan Volodymyr Zelenskyy bahwa menantang perang Rusia akan memicu keterlibatan Eropa dan AS (Nato). Perang akan meluas dan cepat selesai. Ternyata strategy Zelensky yang menjadi keyakinannya meleset alias Gatot atau gagal total. NATO tidak mau terlibat. Justru NATO hanya berusaha membatasi agar perang tidak meluas ke Eropa. Caranya? memberikan bantuan senjata dan logistik kepada Ukraina. Hanya sekedar membantu Ukraina agar tidak kalah total dan perang bisa berlanjut kepada gencatan senjata menuju kesepakatan damai.

FAktanya NATO tidak bisa memberikan bantuan penuh kepada Ukraina. Karena setiap bantuan militer diterima oleh Ukraina seakan mengundang Rusia untuk memukul lebih keras. Serangan udara Rusia telah merusak 70% infrastruktur ekonomi Ukraina. Sistem pertahanan udara yang disuplai NATO seperti IRIS-T, NASAMS, dan Patriot, tidak efektif menangkal serangan udara Rusia. Sementara sebagian besar peralatan militer Ukraina buatan Rusia. Kini stok sparepart sudah menipis. Hampir sulit untuk melakukan serangan balik. Kecuali bertahan saja. Apalagi pasokan listrik sangat kurang.

Di sisi lain semua tahu. Peralatan militer Rusia sangat lengkap dan canggih. Sangat efektif dan punya presisi tinggi.  Menurut thinktank London Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS), Rusia memiliki lebih dari 4.000 tank operasional – jumlah yang sangat besar, yang tidak hanya menimbulkan ancaman signifikan terhadap tank Leopard Barat, tetapi juga memungkinkan Rusia untuk melancarkan serangan kapan saja.

Kini perang selama setahun ini, telah menewaskan 100.000 lebih tentara Ukraina. Spirit tentara sudah menurun. Mobilisasi pasukan tentara saat ini menggunakan pasukan cadangan, bahkan usia 60 tahun dikirim ke garis depan. Sebaliknya, Rusia akan segera memanggil 200.000 wajib militer baru, dan bahkan mungkin ada hingga 500.000 lagi yang akan datang di musim panas. Moskow memiliki sekitar 30 juta orang yang berpotensi dipanggil.

Rusia mendapatkan keuntungan dari perang ini, terutama keuntungan politik. Apa itu? mematikan rencana strategis Ukranian akan menjadi anggota NATO. Mengapa ? Menurut Institut Studi Ekonomi Internasional Wina (WIIW), pemulihan ekonomi Ukraina terbukti jauh lebih sulit daripada yang diprediksi oleh Dewan Nasional untuk Pemulihan Ukraina. Walau sudah ada gencatan senjata sekalipun, tidak mungkin Ukraina bisa bergabung dengan NATO. Kalaupun mungkin. Itu akan membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki insfrastruktur ekonomi yang rusak.

Dengan  tersebut diatas maka sebenarnya pihak NATO berusaha mencari segala cara agar terjadi gencatan senjata. Tapi upaya diplomasi damai terkendala oleh sikap Zelenskyy yang kepala batu. Padahal sarat Rusia hanya satu, yaitu Zelenskyy turun sebagai Presiden.

“ Masalahnya Zelenskyy itu bukan negarawan tetapi dia artis. Dia tidak punya strategi hebat untuk kepentingan nasional Ukraina. Dia hanya menjalankan agenda konglomerat financial agar saham mereka di perusahaan MIGAS dan Industri Militer terus naik. Karena perang itu, harga MIGAS naik di pasar dunia, yang sebelum perang harga Crude pernah jatuh dibawah USD 50/barel, kini sekitar USD 70- 100/barel. LNG tadinya USD 4-8 MMBTU tapi sekarang USD 48 MMBTU. Belum lagi karena perang itu investasi sektor energi fosil kembal bergairah  lagi. Di samping itu  perang Ukrania ini meningkatkan penjualan Industri Alat perang AS dan Eropa. Harga melambung karena baja dan nikel, timah juga naik. Walau semua itu program batuan tetapi tetap saja utang, yang kelak harus dibayar Ukraina setelah perang usai. " kata teman fund manager di London.

Ekonomi Rusia ?

Tidak butuh waktu lama setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, Rusia kena sanksi Embargo ekonomi dari AS dan Barat. Sanksi kepada Rusia adalah yang paling keras dan paling komprehensif dalam hampir satu abad. Secara khusus, memutuskan hubungan Rusia dengan sistem keuangan internasional, dalam ekonomi global, dianggap sebagai langkah mematikan ekonomi Rusia. Tetapi apakah Rusia tumbang? Tidak. Tetap bisa bertahan dan bahkan tumbuh. Mengapa ?

Pertama. Sejak tahun 2014 Rusia sudah mengurangi utang luar negerinya. Sehingga mereka tidak sepenuhnya tergantung dengan pembiayaan eksternal. Utang eksternal bruto Rusia menyusut dari 41% PDB pada 2016 menjadi 27% pada 2021.

Kedua. Secara paralel, Rusia mengakumulasi cadangan devisa—lebih dari $600 miliar dalam bentuk emas, dolar AS, dan mata uang lainnya, sebagian besar diperoleh melalui ekspor minyak dan gas. Pada tahun 2014 juga, Rusia mulai mengembangkan alternatif untuk SWIFT, jaringan perpesanan yang menopang transaksi keuangan global. Jadi sanksi mengeluarkan Rusia dari members SWIFT, tidak efektif. Sanksi kepada Rusia mengakses financia resource juga engga efektif.

Ketiga, Rusia melakukan reorientasi perdagangan internationalnya. Sebelumnya mereka sudah menjalin kerjasama bllateral SWAP dengan Tiongkok, India, Kazakstan, Turki, Iran. Mereka mengimpor barang-barang konsumi dari negara tersebut dengan cara counter trade  dan atau bilateral swap mata uang. Kini 60% barang tekhnologi dan microchip mereka impor dari Tiongkok. Tadinya mereka impor dari jerman. Jadi perang dan sanksi ekonomi tidak efektif menekan Rusia dalam perdagangan international.

Keempat. Karena Barat, dan Eropa pada khususnya, mencoba untuk memberi sanksi pada business MIGAS Rusia dan melepaskan diri dari minyak dan gas Rusia, Moskow menemukan pembeli besar lainnya: Cina dan India . Penjualan ini didiskon, tetapi harga komoditas melonjak hampir sepanjang tahun 2022, yang membawa rejeki nomplok bagi Rusia. Eropa juga tidak bisa keluar dari kalkun dingin gas Rusia; pada kuartal ketiga tahun lalu, Gas Rusia masih memasok sekitar 15% dari seluruh impor energi UE. Pendapatan minyak dan gas meningkat sebesar 28% dari total APBN. Sepanjang tahun, surplus neraca perdagangan Rusia mencapai rekor tertinggi sebesar $227 miliar. Terlepas dari sanksi dan pengeluaran militer, Rusia tumbuh subur dengan uang tunai.

Kelima. Untuk menghindari resesi, bank sentral Rusia memangkas suku bunga berulang kali tahun lalu, memonpa dana ke kedalam sistem keuangan. Ini membantu mencegah keruntuhan perbankan. Sebagian besar kerugian yang diderita bank-bank Rusia tahun lalu adalah karena pembatalan kontrak setelah diputuskan dari SWIFT. Tapi itu tidak significant. Karena mereka sama sekali tidak merugi atas pinjaman bermasalah (NPL).

Tidak seperti di AS, gubernur bank sentral Rusia tidak terlalu khawatir tentang inflasi. Kan perang. Siapa mau belanja. Mending nabung aja. Tetapi untuk menjaga agar ekonomi tetap berjalan, Rusia mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi. Dalam sebuah laporan , ekonom Rusia Oleg Vyugin memperkirakan bahwa pengeluaran tambahan oleh negara pada tahun 2022 mencapai sekitar 4% dari PDB, atau hampir $73 miliar. Jadi aman saja ekonominya. Hanya masalah waktu sanksi ekonomi Rusia itu akan dicabut. Karena jauh lebih merugikan Eropa daripada Rusia.