Perpanjangan izin Freeport ?

 

Jokowi menerima Chairman Freeport McMoRan, Ricard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin 13 November 2023. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyambut baik pembahasan mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir. “Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” kata Jokowi kepada Ricard Adkerson.

Saya terkejut. Membaca berita itu. Sebelumnya ada rumor yang ditiupkan oleh kader Partai Merah, bahwa ada ex pejabat negara juga elite politk dari salah satu paslon Pilpres bertemu dengan pejabat AS di Timur Tengah. Katanya ada encana konspirasi untuk menggagalkan program hilirisasi Jokowi dengan imbalan AS akan membantu kemenangan pada Pilpres 2024. Justru yang ada Jokowi duluan yang deal dengan pihak AS saat kunjungan resmi ke Washington. Ok lah. Lupakan soal elite partai merah itu. Saya akan mengkritisi keputusan Jokowi

Pertama. Perpanjangan 20 tahun IUPK Freeport itu, yang sipatnya ARO ( automatic roll over ) sesuai revisi UU No. 4/2009 itu lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, oleh MK sesuai dengan  amar keputusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 menyatakan Pasal 169A  yang memungkinkan perpanjangan otomatis IUPK adalah inkonstitusional bersyarat. Artinya proses pembentukan UU itu cacat formil atau tidak sesuai dengan Konstitusi. Nah saat sekarang sudah ada wacana perubahan atas UU 3/2020 tapi belum dilaksanakan.Sementara Jokowi saat ketemu dengan Ricard Adkerson, meyakinkan akhir november sudah selesai perpanjangan izin.

Kedua. Sejak UU Minerba disahkan tahun 2009 dan perubahan UU dilakukan, Freeport Indonesia belum juga bangun smelter. Recana sih ada yaitu di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Gresik, Jawa Timur. Smelter tembaga tersebut dikabarkan akan menjadi smelter tembaga single line terbesar di dunia. Tapi tahun 2023 belum juga selesai dibangun. Karena itu pemerintah kenakan denda kepada Freeport sebesar Rp. 852 miliar. Denda itu nothing dibandingkan dengan ekspor mentah sekian puluh tahun dan seenaknya langgar UU Minerba. Kini Freeport janji akan bangun smelter di Fakfak, Papua. Itu cerita lama yang selalu berulang dilanggar. Lantas mengapa masih dipercaya untuk diperpanjang IUPK nya?

Ketiga, Amanah UU Minerba salah satunya adalah melaksanakan divestasi terhadap IUP yang ada.  Tahun 2018 sudan dilaksanakan divestasi Freeport. Ia menggiring McMoRan kesudut dalam posisi no another alternatif to objection. Sehingga saham McMoRan pada PT. Freeport Indonesia tidak lagi sebagai pengendali. Digantikan  oleh PT. Inalum. Tetapi kini Jokowi berencana menambah saham pemerintah 10% lagi di Freeport.  Kompensasinya pemerintah mengizinkan perpanjangan IUPK. Dan kalau untuk 10% saham itu  dananya didapat dari Global bond 144A Sec (S) seperti tahun 2018, itu sama saja kita terperangkap dengan skema loan unsecure alias gadai. Praktis kita tidak berdaya dengan exploitasi SDA tembaga dan emas yang tidak ramah lingkungan. 

Sebagai catatan. Izin tambang Freeport di Indonesia berakhir pada 2041. Artinya, jika penambahan itu disepakati, izin tambang akan berlaku sampai 2061. Harusnya tahun 2041 Freeport end. Engga perlu perpanjang. Udah aja. Saya yakin tahun 2041 insinyur indonesia udah mampu kerjakan sendiri. Tapi dengan perpanjangan, itu sama saja  generasi Z era sekarang tidak akan mewarisi apapun di masa depan.

Hilirisasi dan Pencitraan.

 

Hilirisasi itu adalah amanah konstitusi pasal 33 UUD 45 dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dan harus dicatat bahwa UU itu disusun lewat riset yang panjang lebih dari 3 tahun. Pada undang-undang tersebut, di pasal 170 menyatakan, bahwa pemegang Kontrak Karya wajib melakukan pengolahan dan pemurnian bahan tambangnya di dalam negeri, terhitung 5 tahun sejak undang-undang ini diberlakukan pada 12 Januari 2009.

80%  smelter yang sudah beroperasi di Sulawesi sekarang, izinnya di era SBY, era paska UU No. 4/2009. Pasalnya, kebijakan larangan ekspor tersebut 'memaksa' perusahaan untuk membangun sektor hilir, atau mengolah bahan mentah menjadi bahan dengan nilai tambah. Caranya dengan membangun pabrik smelter.  Resiko jangka pendeknya adalah ekspor minetal tambang drop tahun 2014. Tapi tahun 2015 setelah smelter beroperasi, tahun 2016 meningkat tajam lagi menjadi surplus US$ 16 miliar, dan terus meningkat lagi tiap tahunnya. Nah prestasi ini di claim menjadi prestasi Jokowi.

Eh tahun 2017 Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 yang mengizinkan ekspor konsentrat mentah oleh perusahaan tambang dalam negeri.  Kemudian Jokowi revisi UU No. 4/2009 itu lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Baru tahun 2021 PP No.1/2017 itu dicabut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021. Atas dasar itu Freeport terpaksa bangun smelter di Gresik Dan sampai sekarang masih progress. Belum kelar juga. 

Konyolnya, UU Nomor 3 Tahun 2020 itu memberikan peluang established nya Kartel tambang. Pada Pasal 169A  memungkinkan perpanjangan otomatis IUPK. Tidak ada lagi keadilan SDA bagi orang lain. Tidak ada perubahan perbaikan lingkungan. Para aktifis gugat ke MK. Dan MK sesuai putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU itu inkonsitusional bersyarat. Faktanya pemerintah cuek aja dengan keputusan MK itu. Tetap aja perpanjangan izin otomatis diberikan. Maklum semua pengusaha tambang punya saham pada konsesi kekuasaan dari tingkat Daerah sampai ke presiden.

***

Ada kesan bahwa kalau ada pihak yang kritik soal hilirisasi dianggap anti pemerintah. Padahal yang ngomong begitu tidak paham apa yang dimaksud dengan hilirisasi. Saya akan mencoba meluruskan soal hilirisasi ini agar tidak salah paham atau paham salah. Mari kita awali dengan difinisi hilirisasi. Adalah proses pengolahan bahan mentah hingga siap dijual kepada konsumen akhir. Contoh. Industri migas. Proses Output MIGAS disebut dengan industri hulu atau upstream. Hilirisasi atau downstream output nya dalam bentuk Gas alam cair, bensin, minyak pemanas, karet sintetis, plastik, pelumas, antibeku, pupuk, dan pestisida. Dari contoh itu kita tahu bahwa barang jadinya ada pemakain akhir atau publik. Paham ya.

Nah bagaimana hilirisasi yang kita lakukan dan bela mati matian itu. ? Saat ini ada beberapa jenis produk olahan nikel di Indonesia, yaitu nickel pig iron (NPI), feronikel (FeNi), Ni-matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), mixed sulphide precipitate (MSP), dan baja tahan karat (stainless steel). Itu semua produk di ekspor. Jadi sebenarnya kita tidak melakukan hilirisasi. Kita hanya sebatas upstream yang mendukung supply chain industri downstream di luar negeri.

Memahami program hilirisasi secara idiot.

Katakanlah anda sebagai pembeli Nikel dari China. Sebelum ada UU No.4 2009, anda beli mentah dari Indonesia. Katakanlah belinya dari PT. ABC. Setelah ada larangan ekspor mentah, anda tidak bisa lagi dapatkan barang mentah. Anda tidak punya minat dipenambangan. Karena anda pedagang. Nah gimana caranya agar anda tetap dapatkan barang mentah? Sementara PT. ABC tidak ada modal dan tekhnologi untuk membangun smelter.

“ Ah engga ada masalah” kata Anda kepada PT. ABC. “ Kita tetap lanjutkan transaksi pembelian mentah. Harga kan ditetapkan oleh pemerintah lewat Harga Mineral Acuan (HMA). Kami bayar seperti biasa di Stockpile pelabuhan muat. Soal investasi smelter dan modal kerja, kami sediakan. Skemanya inkind loan. Artinya kami yang bangun dan biaya produksi, dijadikan utang anda. Jaminan atas utang itu adalah hasil produksi smelter. “ kata Anda. Sebenarnya apa yang anda katakan itu, adalah business counter trade. Tapi orang indonesia engga paham.

Bagi PT. ABC kemitraan ini menguntungkan. karena mereka mendapatkan kepastian buyer minetal tambang mentah. Tidak perlu pusing cari kapal dan logistik. Karena bahan mentah tambang dibayar di stockpile pelabuhan muat. Tidak pusing biaya produksi, upah dan segala tetek bengek proses smelting. Karena yang keluar uang dan kerjakan adalah anda. PT. ABC duduk manis aja nikmati penjualan bahan mentah. Tanpa pusing resiko smelter. Sampai di sini paham ya.

Bagaimana urusan pajak dan invoice transaksi? Engga usah kawatir soal invoice sesuai harga international. Aturan investasi smelter diatas Rp. 30 triliun dapat tax holiday 20 tahun. Artinya nilai expor dari produk smelter itu hanya dicatat dalam neraca perdagangan Indonesia. Bagaimana dengan devisa? Nilai ekspor itu sebagai bentuk pembayaran utang PT. ABC. Ya DHE milik anda. Bagaimana laba dari smelting? Ya anda. PT. ABC hanya menikmati keuntungan dari jual mentah di stockpile.

Mau tahu labanya ? mari kita hitung. Contohnya untuk nikel kadar 1,8% dengan kadar air 35% harganya US 53 (HPM). Jika melalui trader, maka HPM-nya akan dikurangi antara US$ 1 - US$ 3. Misalnya dipotong US$ 3, harga HPM yang diterima penambang adalah US$ 50 per ton bijih nikel. Jika penambang melakukan kontrak trading dengan smelter, umumnya berbasis CIF. Pihak smelter hanya memberikan subsidi US$ 0 - US$ 3 per ton. Sementara biaya untuk tongkang antara US$ 4, 8, 10, sampai US$ 12 per ton bijih nikel.

Berapa harga di Shanghai sekarang? per ton USD 83. Jadi perbedaan harga dengan lokal USD 30. Beda harga 65% lebih mahal di Shanghai. Artinya dari disparitas harga saja smelter sudah untung 65%. Jadi dari perbedaan harga lokal dengan harga market ore di Shanghai anda sudan untung 65%, Belum lagi untung dari nilai tambah barang jadi dari smelter.  Apalagi, pengolahannya dengan teknologi pirometalurgi atau Rotary Klin-Electric Furnace (RKEF) yang berasal dari China. Investasinya relatif lebih murah dibandingkan  smelter hidrometalurgi. Ongkos juga lebih murah. Keren ya. Di China sendiri udah dilarang menggunakan pirometalurgi karena pencemaran udara.

Bagaimana nilai tambah dari downstream setelah diolah di China.? Mari kita lihat data. 75 % produk nikel olahan di Indonesia berupa NPI. Nah NPI itulah diekspor ke China untuk diolah lanjut oleh industri baja mereka.. Produk FeNi yang kita hasilkan. Juga dikapalkan ke China untuk diolah di industri lanjutan. Ni-Matte, juga dikapalkan ke CHina untuk diolah jadi nikel sulfat dan nikel murni. Untuk bahan dasar material katode pada baterai ion lithium. Nilai tambah dari downstream Nikel dinikmati pembeli luar negeri yang kuasai tekhnologi. Mare kita lhat nilai tambah hilirisasi mereka.

Kita selalu berpatokan pada harga LME untuk mengukur nilai tambah. Itu jadul. Misal, pabrik di China dan Jepang, stainless stell sudah ditambahkan unsur krom (Cr) dan mangan (Mn), bahkan molibdenum (Mo) dan niobium (Nb). Material katode (contoh NMC- 811) merupakan produk olahan berbasis nikel yang paling mahal. Kandungan nikel pada produk ini adalah 48,3%, dan dihargai sekitar 315% LME (harga NMC-811 sekitar US$ 29.000/ton). Produk asli turunan nikel yang paling mahal saat ini adalah serbuk nikel nano (nickel nano powder), bahan dasar industri microchip dan telp selular. Gila kan! Hebat anda. Yang bego PT. ABC.

Bagi yang paham pasti miris sejak mendengar pemerintah membanggakan program hilirisasi. Gimana mau bicara hilirisasi, definisi aja salah. Setelah berkali kali diperingatkan barulah pemerintah menyadari. “ Oh salah ya. Oh ini merugikan sumber daya nikel kita. Duh harus gimana.? Akhirnya, Menteri ESDM mengatakan bahwa pemerintah akan memoratorium smelter nikel kelas dua, khususnya produk feronikel (FeNi) maupun Nickel Pig Iron (NPI). Tapi baru rencana loh. Karena Komut Smelter itu kan para orang titipan elite penguasa, termasuk pensiunan TNI dan POLRI. Pastilah dihambatnya moratorium itu. Belum lagi rente tambang, tentu mereka engga mau kehilangan pasar smelter. Moratorium hanya omong kosong.

Kalau tidak dibenahi segera maka 6 tahun kemudian atau tahun 2029 nikel sudah habis. Anak cucu udah engga kebagian. Mengapa ? Berdasarkan kebutuhan smelter sekarang, maka cadangan nikel terbukti hanya tersisa 5,5 tahun lagi. Sedih engga. ? Kita banyak orang pintar tapi karena rakus dan males, mereka jadi dongo. Ya jangan ulang lagi kesalahan masalalu yang hanya pencintraan tapi sebenarnya they know nothing. Baca program GAMA, hilirisasi akan terus dilanjutkan tetapi dengan program berdikari atau untuk kepentingan industri domestik. Artinya hilirisasi itu bukan bagian dari Global supply chain  Industri , tapi untuk perluasaan downstream dalam negeri.

Ekonomi sedang tidak baik baik saja.

 

Pada tahun lalu kita menikmati durian runtuh akibat Harga komoditas terbang sebagai imbas dari perang Rusia-Ukraina.  Pada waktu itu pemerintah sepertinya euforia. Kita akan jadi negara maju pada tahun 2045. Kita sangat yakin akan masa depan karena faktor ekternal itu. Namun kemudian, harga komoditas andalan Indonesia seperti batu bara, minyark sawit, hingga nikel perlahan-lahan melandai tahun ini. Sementara windfall yang membuat surplus neraca perdagangan tahun tahun lalu, malah DHE lebih banyak parkir di luar negeri. Pelemahan harga komoditas terus terjadi.

Merujuk data Refinitiv, harga batu bara pada penutupan perdagangan Rabu (25/10/2023) ditutup di posisi US$ 133,25 per ton, anjlok 64,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) juga jatuh. Harga CPO ditutup di posisi MYR 3,679 per ton, 10,7% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bila dirata-rata, harga batu bara pada Oktober 2023 tercatat US$ 144,75 per ton, jauh lebih rendah dibandingkan Oktober 2022 di angka US$ 389,78 per ton.  Harga CPO mencapai MYR 3.690,67 per ton pada Oktober 2023, lebih rendah dibandingkan Oktober tahun lalu di angka MYR 3.892,1 per ton. Harga komoditas andalan Indonesia lainnya yakni nikel juga terus turun. Harga nikel kini berada di kisaran US$ 18.000 per ton, jauh dibandingkan pada level tertingginya pada Maret 2022 yang tercatat US$ 48.241 per ton.

Teori ekonomi. N = Px/Pm. N, merupakan TOT ( term of trade ), indeks harga ekspor (Px) berbanding terbalik dengan indeks harga impor (Pm). Dengan rumus itu artinya kenaikan N, karena perubahan harga ekspor yang lebih besar relatif terhadap harga impor. Indonesia, ekspor kita didominasi SDA, memiliki volatilitas TOT yang 3 kali lebih volatil dibandingkan negara-negara yang mengekspor barang manufaktur. Selain besaran pergerakan TOT, volatilitas ini juga mempengaruhi nilai tukar riil suatu negara. Makanya secara belahan mulai nilai tukar rupiah melemah. Apalagi the Fed bertekad akan tetap mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi. Ini membuat imbal hasil SBN semakin tipis terhadap T-bill AS. Capital outflow terjadi sepanjang bulan ini dan diperkirakan akan terus berlanjut sampai 6 bulan kedepan. 

Upaya BI menahan pelemahan rupiah lewat operasi pasar, seperti Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), sebelumnya juga udah keluarkan SBRi. Tetap tetap saja tidak mampu menahan pelemahan rupiah. Akhirnya BI terpaksa menaikan suku bunga acuan. Namun tidak juga efektif saat the Fed naikan juga suku bunga. Apalagi serangan AS terhadap Iran memberikan sinyal harga minyak akan naik, tentu akan menguras devisa untuk impor BBM. Belum lagi ancaman perubahan iklim  dan bencana elNino telah membuat produksi pangan turun. Harga pangan dunia naik dan konyolnya kita masih impor pangan. Lengkap sudah sentimen negatif terhadap  rupiah. Support apapun tidak banyak membantu, apalagi  MK tidak lagi dipercaya sebagai penganwal konstitusi, tidak ada jaminan stabilitas politik. Kapanpun bisa chaos.

Saya sudah menulis meragukan jargon kita akan jadi negra maju tahun 2045. Tapi banyak orang tuduh saya membenci Jokowi. Bulan ini, Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengingatkan potensi Indonesia gagal menjadi negara maju pada 2045. Potensi itu diungkapkan dalam White Paper bertajuk Dari LPEM bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029. Dalam White Paper tersebut terungkap bahwa Indonesia belum memenuhi syarat cukup dan syarat perlu untuk menuju negara berpendapatan tinggi layaknya China, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, dan Brazil, ketika mereka pertama kali masuk dalam kelompok negara berpendapatan tinggi. 

Artinya kita hanya maju karena omongan doang. Data sengaja disembunyikan untuk memperkuat persepsi bahwa rezim ini sukses. Padahal kita tidak bergerak selangkahpun, bahwa kalau mengacu sumbangan Industri terhadap PDB malah  kita mundur. Jadi sebenarnya kita sedang tidak baik baik saja. Namun hebatnya kita tidak pernah mengakui bahwa semua itu karena kepemimpinan   yang tidak visioner melakukan tranformasi ekonomi. Kita masih saja sibuk menyalahkan faktor ekternal. Memang kita pantas disebut bangsa yang gemar mencari kambing hitam daripada  jenial menemukan solusi yang efektif dan melakukannya secara komprehensif dengan berani…

Transformasi ekonomi

 

Pak Jokowi berkata  bahwa masyarakat Indonesia sekarang ini sebenarnya sudah terjajah secara ekonomi. Namun katanya, penjajahan itu tidak disadari. Jokowi mengatakan ada beberapa indikator yang menunjukkan penjajahan itu.  Salah satunya adalah banjirnya produk impor berharga murah yang terjadi di era digital belakangan ini. Apa pasal ? menurut Jokowi lagi, berdasarkan data yang dimilikinya, 90 persen barang murah di ecommerce berasal dari produk impor. 

Apa solusinya ? menyiapkan talenta digital. Talenta itu disiapkan untuk melindungi kedaulatan digital Indonesia. Talenta ini diperlukan karena menurut data Jokowi ada data 123 juta konsumen di Indonesia yang terekam di aplikasi buatan negara lain. Kemudian, menyiapkan dan mengeluarkan sejumlah aturan terkait penggunaan produk dalam negeri. Demikian berita yang saya baca lewat media massa.

Apa yang dikatakan Jokowi adalah juga sikapnya terhadap fenomena tumbangnya produksi dalam negeri akibat banjirnya produk impor lewat e-niaga. Lagi lagi solusinya adalah proyek digital. Kembali kepada rente. Masalah substansi tidak disentuh. Saya yakin Jokowi tidak paham apa yang terjadi sebenarnya. Tentu apa yang dia katakan bukanlah solusi. Karena dia hanya melihat dipermukaan saja. Padahal masalahnya sederhana. Engga rumit amat dan tentu solusinya juga sederhana. 

Ambil contoh solusi yang ada. Berkaca kepada retail modern seperti Indomaret, alfamart yang sudah menerapkan database inventory online, cashless. Retail modern itu punya ekosistem bisnis yang terhubung dengan Produsen, distributur, secara database online. Dari ekosistem ini kemudian terhubungan dengan supply chain financial. Sehingga efisien dan efektif. Terbukti tidak sedikit bisnis kelontongan rumahan yang dilakukan secara tradisional jatuh bangkrut karenanya.

IT yang lahir dari 4G menuntut perubahan, dan ini keniscayaan. Tidak ada manusia bisa menahan perubahan. Jadi bukan e-niaga yang salah. Yang salah itu karena kita tidak memahami fungsi dan bisnis model dari adanya 4G. Walau kita sudah punya Unicorn, decacorn dan jaringan infrastruktur IT, namun terhubungnya konsumen dan pedagang tidak mengubah tata niaga bisnis yang ada. Masih bersifat tradisional dan cenderung rente.  Inilah yang harus diubah. Harusnya karena adanya IT terjadi transformasi ekonomi dan sosial. Paham ya.

Yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun ekosistem bisnis lewat tata niaga berbasis IT. Pemerintah sediakan gudang lewat sistem stokis berbasis IT, ya semacam warehousing ecommerce marketplace and logistic. Nah lewat aturan tata niaga, maka setiap pabrik atau produsen akan nyaman menempatkan barangnya di warehousing. Karena lewat ekosistem financial dari warehousing, likuiditas mereka terjamin. Dan pedagang secara B2B lewat ecommerce bisa dengan mudah mengakses barang di gudang tersebut untuk dijual lewat market place.

Dengan adanya warehousing ecommerce marketplace and logistic itu,  otomatis terjadi transformasi ekonomi dan sosial. Karena adanya efisiensi dari segi distribusi  dan  financial. Industri akan tumbuh berkembang pesat dan peluang berdagang terbuka luas bagi siapa saja untuk menjangkau 123 juta konsumen indonesia. Kalau bisa dibuat berdasarkan cluster sesuai type produk ( barang kebutuhan umum dan komoditas pertanian) dan segmentasi pasar ( industri, pemerintah maupun rumah tangga) secara B2B. Setiap pemda minimal punya satu warehousing ini. Buatnya engga semahal bangun kereta cepat dan tidak sesulit buat satelit. Itu kalau tahu arti perubahan dan punya niat baik untuk bangsa dan negara. Itu aja.

Gagalnya revolusi mental.

 

Growth diagnostics pertama kali diperkenalkan oleh tiga pakar ekonomi, yaitu Ricardo Hausmann, Dani Rodrik, dan Andres Velasco, melalui artikel mereka berjudul ”Growth Diagnostics”. Melalui tulisan tersebut, ketiganya memperkenalkan pendekatan baru untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi sebuah negara hingga mengerucut pada beberapa isu yang dianggap sebagai penghambat utama dari lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Nah Bappens pernah membuat kajian mengenai kendala paling mengikat (most binding constraint) bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Study ini digunakan untuk penyusunan RPJMN 2020-2024 dengan menggunakan pendekatan Growth diagnostics. Hasil study menemukan bahwa regulasi dan institusi merupakan penghambat utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Regulasi yang tidak efisien menciptakan biaya tetap (fixed cost) yang tinggi. Begitu pula dalam hal institusi penyusun regulasi dan pengawasan yang sangat lemah serta praktik moral hazard.

Jokowi ketika kampanye menjanjikan pertumbuhan ekonomi rata rata 7%. Namun itu bukan tanpa syarat. Syarat yang ditentukan Jokowi bukan hal teknis tetapi berkaitan dengan “ revolusi mental”. Karena dia sangat paham sumber masalah negeri ini bukan tekhnis tetapi berkaitan dengan moral hazard akibat lemahnya institusi demokrasi yang tidak bisa melaksanakan law enforcement dan, itu karena UU dan aturan di create dengan pendekatan mind corruption. Ternyata revolusi mental jalan staknan. Makanya hasilnya adalah  pertumbuhan ekonomi yang juga staknan.   Rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi 10 tahun terakhir adalah 4,23 persen. 

Para menteri penikmat rente dan elite politik serta supporter Jokowi yang euforia karena kekuasaan selalu membela diri dengan argumen pandemi dan krisis global. Pada waktu bersamaan mereka  membandingkan dengan negara lain yang jauh lebih buruk dari Indonesia. Padahal itu bukan perbandingan Apple to apple. Negara indonesia yang ekonominya SDA resource dintungkan karena naiknya harga komoditas, dan negara maju ekonominya Industry basic yang justru terpukul karena naiknya harga komoditas. Tapi itu  situasional, bukan karena kita hebat kelola ekonomi dan transformatif. Engga percaya?

Fakta, selama pendemi dan krisis global justru orang kaya Indonesia ( 0,1% dari populasi) kekayaannya semakin bertambah. Mengutip laporan Credit Suisse, jumlah orang dengan kekayaan di atas US$ 1 juta (Rp 14,49 miliar dengan asumsi US$ 1 setara Rp 14.486 sesuai kurs tengah Bank Indonesia 12 Juli 2021) di Indonesia adalah 172.000 orang, Bertambah kekayaannya 62,3% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Artinya moral hazard semakin menjadi jadi terutama karena adanya PERPU UU No. 2 tahun 2020 ( UU No.2/2020). Jadi memang yang membuat prestasi Jokowi loyo karena gagalnya revolusi mental. Kini pesta windfall sudah berlalu. Kita masuk jebakan turunnya penerimaan devisa karena jatuhnya harga komoditas, tingginya angka impor karena barang industri naik termasuk pangan.

Gagal bayar utang developer raksasa China

 

Awalnya Evergrande gagal bayar utang. Kemudian menyusul Country Garden. Utang dua perusahaan ini saja mencapai Rp. 8.100 triliun. Terdiri dari Evergrande  $340 miliar atau setara dengan Rp. 5.100 triliun dan Country Garden USD 200 miliar atau Rp 3000 triliun. Bandingkan dengan utang RI yang totalnya Rp 7.754,98 triliun. Masih lebih kecil dibandingkan utang dua korporat China. Memang raksasa kalau ukuran kita. Tapi  bagi China itu ukuran itu tidak besar kalau dibandingkan dengan PDB China sebesar USD 18 trilion atau 12 kali dari PDB Indonesia.

Pihak Barat dan AS cenderung berpikiran negatif terhadap gagal bayar hutang dua korporate besar di China itu. Karena persepsi gagal bayar bagi AS dan Eropa seperti kasus subprime mortgage yang dipicu oleh jatuhnya Lehman. Jelas saja salah. Karena yang dihadapi Lehman adalah setiap malam ia berhutang miliaran dolar dan model bisnisnya adalah memperpanjang seluruh pinjaman. Saat orang berhenti meminjamkan, itu sudah selesai. Dalam kasus Evergrande dan Country Garden, pinjamannya tidak dilunasi setiap malam sehingga dia punya waktu untuk memikirkan apa yang harus dilakukan.

Nah mari kita lihat struktur hutang dari kedua korporat itu, yang merupakan utang yang dilegitimasi China sesuai UU pasar uang dan modal serta perbankan.  Ada tiga jenis utang developer dan property.

Pertama. Hutang dalam bentuk REIT atau real estate investment trust. Semacam reksadana berbasis asset keras. Pendapatan atas surat berharga ini berasal dari deviden atas proyek. Bukan bunga. Jadi sebenarnya tidak ada istilah default. Karena sifatnya bukan utang tapi kerjasama investasi. Makanya aturan di China soal REIT ini, tidak bisa dijual kepada investor sebelum proyek selesai dibangun. Likuiditas surat berhaga ini dijamin oleh bursa. Surat berharga ini juga bisa digadaikan untuk dapat pinjaman bank.

Kedua. Ada juga dalam bentuk Real estate fund. Ini semacam Bond berbasis value. Surat berharga di create oleh pemain hedge fund  atau Private equity, yang bertujuan untuk berinvestasi pada real estate yang sudah selesai dibangun, seperti Hotel, Perkantoran, Apartemen. Umumnya Surat berharga diperdagangkan secara OTC dan hanya kepada investor terakreditas saja.

Di China dari REIT dan Real estate fund besar sekali. Bayangkan.  Salah satu perusahaan trust di China, Zhongrong International Trust punya dana kelola Real estate Fund  mencapai $2,9 triliun atau setara Rp. 43.500 triliun. Belum lagi yang lain. Besar ? ya besar banget. Makanya jangan kaget bila dengan sumber daya keuangan yang begitu besar, goncangan yang ditimbulkan akibat gagal bayar utang Evergrande dan Country Garden tidak berdampak apapun terhadap ekonomi China.

Ketiga, A local government financing vehicle (LGFV) atau dikenal  dengan local financing platform (LFP). Ini semacam municipal bond berbasis revenue (SUKUK) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Namun unsecure, Artinya bond itu tidak dijamin oleh aset PEMDA. Underlying nya adalah proyek. Pemda terbitkan bond ini untuk dijual kepada investor publik. Dananya untuk pembiayaan pengadaan tanah yang akan dijual kepada developer. 40% PAD pemda di China bersumber dari penjualan tanah kepada developer.

Skema ini menarik bagi ekosistem bisnis real estate. Mengapa ?. Developer akan bayar tanah setelah proyek selesai dibangun. Jagi mengurangi beban cash flow proyek. Untuk pembiayaan kontruksi mereka dapatkan pinjaman dari bank apabila 30% total unit terjual. Setelah proyek selesai, mereka refinancing hutang bank dan lunasi  tanah kepada Pemda lewat skema REIT atau REF. Dari skema ini, sebenarnya tidak ada dampak kepada sistem perbankan China. Sangat kecil sekali pengaruhnya. 90% pembiayaan proyek real estate berasal dari publik dan itu bukan berbasis utang umum tapi berbasis revenue atau SUKUK. 

Lantas apa penyebab begitu besarnya dana publik terserap di sektor property ? apakah karena kebutuhan rumah? tidak. 2/3 property dimilik orang China karena alasan investasi. Walau China menerapkan pajak progressive yang ekstrem terhadap aset property tetapi tetap jauh lebih menguntungkan investasi di property daripada simpan uang di bank. Itupun bank central China masih pusing. Karena total dana simpanan masih sangat tinggi yaitu $18,41 triliun atau lebih tinggi dari PDB. Bandingkan dengan Indonesia yang DPK dibawah 50% terhadap PDB.

Mengapa bisnis property di China menurun? karena skema investasi yang menarik telah membuat investasi di sektor property jadi booming dan hot. Dampaknya terjadi bubble harga. Dengan 1 juta RMB di Beijing, Anda mungkin bisa membeli apartemen seluas 20 meter persegi. Anda tidak dapat membeli apartemen atau rumah besar. Banyak yang merasa bahwa harga-harga telah meroket di Beijing. Akibatnya rumah bukan lagi sarana tempat tinggal tetapi sudah jadi ajang investasi bagi sikaya. 

Bagi China yang beridiologi komunis, bubble harga ini ancaman serius terhadap sistem perekomian mereka.  Ekonomi China tidak di design bubble value tapi ekonomi inklusif. Ya kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Bubble tidak memenuhi kriteria ekonomi inklusif. Itu sebabnya Pemerintah mengeluarkan aturan untuk mendingin mesin ekonomi terutama sektor property. Gimana caranya? LTV kredit kontruksi bersumber dari bank diperketat dengan memperbesar rasio modal sendiri terhadap total utang. Kemudian, kredit konsumsi real estate atau KPR juga diperketat. Maksimum angsuran 30% gaji bulanan. Dengan keadaan itu bank terpaksa rem pemberian KPR. Tentu dampaknya significant terhadap pasar property.

Nah, kalau ada developer yang default surat utang. Ya pemerintah biarkan saja. Setelah bangkrut tentu akan di baiout oleh negara dan dilepas lagi kepada publik dengan sistem sewa sampai mesin ekonomi mendingin. Ketika harga jatuh, barulah dijual lagi kepada rakyat sesuai kemampuan penghasilan mereka. Makanya selalu ketika default surat utang, ada saja investor yang menerima skema restruktur. Karena yakin negara pasti bailout..