Mengapa China back up Pakistan

 

Sejak tahun 1858 India dikuasai oleh Inggris. Tahun 1947 inggris mengakhiri kolonialnya. Membelah wilayah India berdasarkan agama. Pakistan, muslim dan India, hindu. Pakistan terbagi dua. Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Belakangan tahun 1971 terjadi konflik antara Pakistan dan India. Pakistan Timur didukung India ingin memisahkan diri dari Pakistan. Yang akhirnya Pakistan Timur memerdekakan diri bernama Bangladesh. Ini kekalahan yang sangat memalukan bagi Pakistan.

Pakistan terus berseteru dengan India terkait dengan wilayah khasmir yang mayoritas muslim. Khasmir terbagi dua wilayah, yaitu Jammu dikuasai India dan Azad dikuasai Pakistan. Sementara di Khasmir sendiri ada kelompok militan Islam yang menginginkan merdeka atau otonomi khusus atau bergabung ke Pakistan. Menjadi rumit karena terkait dengan perbedaan budaya dan agama. Yang sulit dipersatukan.

Kelompok militant islam Khasmir berkali kali melakukan aksi terror terhadap India. Seperti pada 22 April kemarin, teroris menyerang wisatawan yang ada di khasmir wilayah India. Menewaskan 26 warga sipil. Aksi terror ini memicu India mengerahkan serangan udara, yang akhirnya menimbulkan perang udara terbuka antara Pakistan dan India. Walau India punya militer terbesar kedua di dunia setelah China dan anggaran militer terbesar ke lima di dunia. Namun perang udara kemarin dimenangkan oleh Pakistan.

Angkatan udara Pakistan (PAF) yang didukung jet tempur buatan China J-10 dan JF-17. Mampu menembak jatuh tiga jet Rafale, satu MiG-29, satu SU-30, dan satu pesawat pengintai Heron. Tidak ada pesawat PAF yang rusak. Semua unit kembali dengan selamat ke pangkalan. Walau India membantah claim kemenangan Pakistan itu. Namun Investor bursa tidak bisa dibohongi. Harga saham produsen pesawat tempur China, Chengdu Aircraft Corporation (CAC) melonjak lebih dari 17% pada hari rabu di Bursa Shenzhen. 

Sementara itu, saham Dassault Aviation Prancis — produsen jet tempur Rafale — anjlok di Bursa Paris. Investor meragukan keandalan Rafale. Sentimen investor dapat menjadi tanda kepercayaan pasar global terhadap kinerja jet JF-17 dan J-10C. Ini juga menandakan bahwa tekhologi modern alat perang China bukan lagi kaleng kaleng. Apalagi System pertahanan Udara Pakistan (HQ-9) buatan China dan Rudal hipersonik (PL1-5E) udara ke udara juga buatan China. Keduanya memang reliable dalam perang udara kemarin.

Kalau India menyerang Pakistan maka itu pasti China akan ada di belakang Pakistan. Itu hal yang pasti dan tidak sulit dipahami. China punya konflik perbatasan dengan India sejak tahun 1960an. Karena LAC ( Line of actual control) yang ditetapkan PBB tidak disepakati kedua belah pihak. Sejak itu berkali kali terjadi konflik terbuka di perbatasan dan sampai kini terus bertikai. Bagi China, wilayah Pakistan sangat penting secara geopolitik maupun geostrategis. Mengapa ?  Ada dua alasannya.

Pertama. Wilayah Pakistan berbatasan dengan Xinjiang salah satu provinsi China. Tentu beresiko bagi China kalau sampai Pakistan jatuh ke tangan India. China perlu memperkuat Kerjasama secara luas dengan Pakistan agar bisa meredam Gerakan islam radikal dari suku Uighur di Xinjiang. Disamping itu, bisa menahan pengaruh India di Kawasan Asia Selatan.

Kedua. Pelabuhan Gwadar terletak di Pakistan barat daya, provinsi Balochistan, dekat perbatasan Iran, dan sangat strategis karena menghadap Laut Arab. Dekat dengan Selat Hormuz, jalur penting perdagangan minyak global. China punya ambisi menjadikan Gwadar sebagai hub logistik. Tidak lagi tergantung dengan lalur Laut China Selatan (LCS) yang melintasi Selat Malaka. Sehingga kalau terjadi konflik dengan AS di LCS, China tetap bisa mengamankan jalur perdagangannya.  

Lewat proyek CPEC ( China Pakistan Economic Curridor) senilai USD 60 miliar, dibangun jalur logistic darat dari Gwadar ke Xinjiang. Di Gwadar juga dibangun Kawasan ekonomi strategis atau Gwadar industrial Estate sebagai Hub industry and manufacture China di jalur perdagangan baru China ke Timur tengah, Asia Tengah, Afrika dan Eropa. Karenanya tidak aneh bila China memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Pakistan. 

Kemungkinan perang meluas tidak akan terjadi. Karena baik India dan China anggota BRICS. Apalagi India dapat pinjaman lunak dari China. Tentu Rusia akan menggunakan kartunya untuk meredam India dan China akan gunakan pengaruhnya meredam Pakistan. Sabtu kemarin sudah ada gencatan senjata antara India dan Pakistan. Semoga usai. Karena memang perang ini mengancam dunia. Maklum baik India maupun Pakistan punya senjata Nuklir.

Premanisme dan investasi..?

 

Tahun 1997. Inggris menyerahkan Hong Kong ke China setelah 100 tahun akta sewa ditanda tangani. Tahun 1998, Pemerintah China minta kepada Kepolisian Hong Kong agar menghapus TRIAD.  Permintaan itu tidak mungkin terlaksana. Triad sudah ada di Hong Kong selama inggris berkuasa. Sudah membudaya dan berakar dalam masyarakat. Perintah Beijing itu mengundang polemic di media massa. 

Tahun 1999, Tentara Rakyat ( PLA) masuk ke Hong Kong. Hanya 9 hari misi tentara itu selesai. Hasilnya? 2/3 aparat polisi ditangkap dan ada juga yang terbunuh dalam operasi kilat.  Ribuan anggota TRIAD ditangkap, yang lari diburu sampai ke Kamboja.  Tahun 1999 juga Macao diserahkan oleh Portugal kepada China. Namun gangster yang ada di Macao sudah kabur duluan sebelum China masuk.

Setelah itu, China pastikan pemerintahan Hong Kong dan Macao berbeda setelah diambil alih oleh China. Tidak ada kekuatan tandingan kecuali negara. Yang berkuasa adalah hukum. “ Yang paling buruk adalah bila aparat hidup dari para criminal. Yang ditindas adalah rakyat. Legitimasi negara jadi dipertanyakan. Kewibawaan negara jadi rusak. “ kata teman di China.

Tapi ada yang lebih berbahaya. “ Dulu di Hong Kong. Triad itu berlindung dibalik Ormas kebudayaan dan keagamaan yang di-legitimasi oleh pemerintah koloni inggris. Mereka dimanfaatkan oleh elite politik untuk membungkam mereka yang kritis lewat pembunuhan, penculikan, intimidasi. Pemerintah colonial memang begitu. Mereka tidak membangun peradaban tetapi gerombolan penindasan.” Kata teman di China.

“ Kini di Hong Kong memang tidak ada lagi ada ormas. Karena Partai Komunis mengharamkan organisasi selain Partai. Tidak ada lagi TRIAD, karena Partai komunis tidak mau ada yang ditakuti kecuali Partai. “ kata teman di Hong Kong bersatire. Kalaupun ada kelompok kriminalitas itu hanya ada di kawasan kumuh. Itupun tidak ada yang bebas berbuat secara vulgar. Pedang hukum sangat tajam menebas mereka. Makanya di Hong Kong jam berapapun anda keluar rumah pasti aman.

Di daratan China, juga sama. Pada tahun awal reformasi. China membangun beberapa kawasan ekonomi khsusus, seperti Shenzhen. Pembangunan sangat pesat. Kota satelit dibangun guna mengurangi tekanan populasi Shenzhen. Dongguan dan kota satelit lainya tumbuh sebagai sebagai kota industry. Pada waktu bersamaan pusat prostitusi tumbuh seperti jamur dimusim hujan. Pemerintah China biarkan saja. Anggap itu sebagai magnit pembangunan pusat ekonomi baru yang kosmopolitan. Pemerintah focus membangun infrastruktur ekonomi aja.

Namun tahun 2013 konstitusi China menyatakan bahwa prostitusi illegal. Sosialisasi UU itu disampaikan kepada rakyat secara luas.  Tahun 2014. Tentara rakyat (PLA) menyerbu pusat prostitusi di seluruh China. Seminggu selesai. Kepala Polisi Dongguan yang juga wakil walikota, ditangkap dan diadili di depan regu tembak. Puluhan pengusaha ditangkap. Para gangster yang menjadi motor prostitusi itu dihukum mati. Para pekerja sex direhabilitasi dan diperkerjakan dalam program transformasi kota Dongguan sebagai Kawasan light industrial zone.

Pada tahun 2013 juga dicanangkan revitalisasi Desa. Pemerintah china kerahkan 3 juta kader partai ke seluruh desa. Sebenarnya mereka pasukan cadangan dari PLA. Lebih 1 juta preman kampung ditangkap. Desa dibersihkan dari premanisme. Termasuk aparat desa yang backing. Setahun selesai program itu. Para preman itu direhabilitasi. Mereka dipekerjakan dalam program penghijauan gurun di Mongolia. Setelah itu revitalisasi desa diimplentasikan secara luas lewat modernisasi dan smart farming.

Apa hikmah dari cara China tersebut diatas ? Idiologi! Itulah senjatanya. Seperti kata Presiden Prabowo dalam rapat cabinet kemarin. Kembali kepada UUD 45. Artinya pastikan tidak ada kekuatan selain negara. Atas nama konstitusi, tentara hanya loyal kepada presiden. Presiden menjadi Lembaga tak tertandingi. Sehingga proses pembangun bisa smooth. Setiap masalah diselesaikan dengan cepat. Tanpa perlu wacana dalam polemic omong kosong. Karena itu Foreign Direct Investment (FDI) China sangat tinggi. Karena investor tahu bahwa pemerintah lead dalam segala hal dan hukum tegak!

Mengapa LG batal investasi ekosistem baterai?

 

“Ale, kenapa LG engga jadi bangun supply  chain baterai terpadu di Indonesia ? tanya Aling. Ya memang ada berita tentang LG Energy Solution, batal bangun ekosistem baterai EV di Indonesia. Itu artinya peluang FDI ( foreign Direct Investment)  sebesar USD 7,7 miliar yang akan berperan meningkatkan PDB dan menyerap Angkatan kerja luas, gagal.! saya akan bahas dari sudut pandang praktisi bisnis. Bukan analisa pakar akademis dan politisi.

Sebenarnya rencana LG akan membangun supply chain terpadu baterai sudah dimulai tahun 2019. Mengapa mereka selalu menunda investasi? Karena sejak tahun 2001 China sedang focus melakukan riset baterai, Lithium Ferro Phosphate (LFP). Memang awalnya LFP dinilai memiliki kepadatan energi yang jauh lebih rendah dan kinerjanya buruk pada suhu rendah. Makanya Riset itu diketawain oleh Elon Musk. Tapi LG tidak mau gamebling dengan masa depan. Lebih baik wait see.  Karena perkembangan riset itu sangat significant dari tahun ke tahun.

Ternyata tahun 2018, konsorsium investor terbentuk dibawah start up BYD yang berencana memproduksi kendaraan listrik (EV) dengan tekhnologi LFP. Tahun 2020 BYD sukses meluncurkan Blade Battery. Yang lebih aman dan lebih murah dibandingkan baterai lithium nikel mangan kobalt (NMC) yang populer di Barat. Sukses ini tentu  mengubah peta kompetisi EV. Telah membawa Industri EV China ke garis depan dalam kompetisi global.

Situasi ini dimanfaatkan oleh LG menggandeng Huayou, player China di bidang riset dan pengembangan Baterai LFP. Mereka membangun pabrik baterai di Maroco, Afrika. Tujuannya untuk masuk ke pasar AS. Maklum AS dan Maroko ada perjanjian bilateral bebas pajak. Sementara untuk pasar domestic, Huayou sendiri sudah punya pabrik baterai dan supply chain terpadu di Provinsi Hubei berkerja sama dengan Xingfa Group.

Huayou akan menggantikan LG yang batal investasi di Indonesia. Mereka akan bangun industry Precursor (campuran oksida logam Nikel, Mangan, dan Kobalt). Ya supply chain Industri Baterai. Namun itu hanya perluasan smelter HPAL, yang sudah berproduksi nickel sulfate dan cobalt sulfate di Sulawesi dan rencana akan bangun juga di Halmahera, Teluk Weda.  Tentu nilai investasi Precursor tidak sebesar investasi ekosistem baterai, yang tadinya  rencana akan dibangun oleh LG.

Artinya bahwa adanya fenomena tekhnologi membuat value SDA jadi semakin rendah Value Added nya. Sebelum ditemukanya tekhnologi baterai LFP, harga baterai sangat mahal, tentu harga nickel juga jadi mahal. Dampaknya harga EV tidak marketable sebagai kendaraan ramah lingkungan. Karena mahal itu,  terpaksa negara mendukungnya lewat subsidi  yang besar agar terjangkau bagi konsumen dan energi ramah lingkungan bisa di promote. Jelas tidak sustain. Nah LFP adalah solusi. Mengapa ? 

Mari kita lihat hitungannya. Biaya produksi 1 baterai LFP sebesar 65% dari harga jualnya. Size nya beragam. Tergantung besaran energi KWH dan daya jarak tempuh kendaraan EV. Misal, Wuling itu baterainya kan 17 KWH untuk jarak tempuh 200KM, ya harga pasar baterai sekitar Rp. 26 juta. Biaya produksi baterai sekitar Rp. 16 juta. Gross Margin hanya 60%. Beda dengan bateri nikel yang marginnya tiga kali lipat.  Ya semakin rendah value added baterai semakin tinggi value added kendaraan listrik. Itulah pentingnya tekhnologi. 

Wah engga adil dong. Kata Aling. Bukan tidak adil. Justru itulah keadilan dunia. Penemu LFP itu adalah Wan Gang Phd, mantan periset di CATL German yang kemudian pulang ke China memimpin riset LFP dan akhirnya jadi Menteri Riset dan tekhnologi China. Tahun 2013 dia juga diangkat sebagai wakil ketua CPPCC, Lembaga yang secara konstitusi punya tugas memberikan nasehat kepada Kongres Rakyat ( DPR/MPR), yang menentukan kebijakan politik nasional. Kini 70% produksi global baterai LFP untuk EV ada di China termasuk  untuk Drone.

Walau China tidak punya SDA seperti Indonesia namun mereka punya SDM dan elite yang bermental pembaharu untuk meraih nilai tambah lewat sains. Makanya mereka jadi pemenang. Sementara kita, dari pemimpin sampai pengusaha mentalnya pedagang. Lahan tambang dikeruk begitu saja pakai ekskavator untuk masuk ke smelting dan kemudian outputnya di kapalkan ke China demi nilai tambah dan kejayaan China dalam industry supply chain global. Kita memang lemah dan bodoh. Itu karena kebijakan nasional lahir dari para pemburu rente dan state capture. 5 tahun lagi cadangan nickel habis. Yang tersisa hanyalah kubangan kerusakan lingkungan.

Menari di tengah badai ekonomi...

 

Saya nonton lewat channel Youtube. SMI melaporkan hasil rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Dari awal dia bicara saya perhatikan. 90% yang dia katakan adalah situasi ekonomi Global yang serba tidak pasti akibat kebijakan tarif resiprokal. Menyiratkan kekawatiran.  Saya tersenyum. Dia Menteri keuangan. Seharusnya dia tahu bahwa ekspor kita ke AS hanya 7% dari total ekspor . Tidak seperti Vietnam yang mencapai diatas 50% dari total ekspor dan 30% dari PDB. Artinya bagi Indonesia kebijakan tarif resiprokal AS itu dalam konteks ekonomi, bukan big deal!

Dan lagi, bukankah selama ini pemerintah selalu menepuk dada, bahwa ekonomi kita terbaik dibandingkan negara maju. Masih bisa tumbuh diatas 4%. Rasio utang jauh lebih rendah dibandingkan negara lain seperti ASEAN, Jepang dan Eropa. Akibat kebijakan Trump itu, ekonomi dunia terguncang.  Kata SMI. Tapi kalau baca Laporan dari IMF, akibat tarif itu hanya berdampak penurunan PDB  sekitar 0-2%. Engga big deal kalau dikaitkan dengan keadaan ekonomi global yang memang sejak COVID engga baik baik saja.

Saya perhatikan dari wajahnya di channel Youtube, memang terpancar kekawatiran.  Lantas apa yang dikawatirkan SMI? Selama ini Indonesia itu bisa mengeskalasi pertumbuhan ekonomi karena kebijakan ekspansif APBN yang diongkosi oleh utang.  Yang jadi masalah leverage PDB lewat APBN ekspansif itu semakin lama semakin rapuh. Karena sector produksi tidak memberikan sumbangan dalam bentuk peningkatan Tax Ratio. Kalah dibandingkan dengan  pertumbuhan utang, yang selama 10 tahun kekuasaan Jokowi meningkat pertahun 35%. Sedangkan Tax ratio dibawah 10%.  

Apa yang membuat SMI kawatir? Pertumbuhan utang itu kini harus berhadapan dengan cash out atau capital outflow yang besar. Tahun ini saja untuk bayar Bunga Rp. 497,3 triliun dan bayar utang sebesar Rp 800,33 Triliun. Sementara penerimaan pajak diperkirakan Rp. 2500 triliun. Artinya cashout lebih 50% dari penerimaan pajak. DSR udah lampu merah. Cash out atas utang  tidak bisa ditunda seperti anggaran kementrian. Ini mandatory spending atas dasar UU yang harus dibayar. Sementara pemerintah tidak ada tabungan untuk  bayar utang kecuali lewat berhutang lagi. 

Tahun ini sampai dengan maret, Pemerintah udah Tarik utang baru sebesar  Rp 250 triliun.  Itu 40,6% dari target APBN 2025. Yang jadi masalah dan mengkawatirkan setelah kebijakan tarif resiprokal, adalah cost of fund sudah mahal seiring melemahnya DXY. Akan semakin menyulitkan BI menstabilkan kurs rupiah. Kalau akhirnya IDR tumbang akibat kenaikan suku bunga the Fed dalam upaya menahan laju inflasi, struktur ekonomi berbasis hutang ini akan runtuh. Dampaknya akan sistemik. Tentu saya berdoa semoga Trump sadar dan diwaraskan Tuhan sehingga tarif ini kembali normal. Sehingga hal buruk tidak terjadi pada kita.

Saran saya, saatnya segera lakukan penyesuaian ( adjustment ) APBN dengan removed semua program ultra populis seperti MSB, 3 juta rumah murah, IKN, 80.000 koperasi merah putih. Dengan APBN ramping kita bisa flexible menghadapi badai. Kemudian saya sarankan kepada Presiden untuk segera lakukan rekonsiliasi nasional. Mengapa? Disaat badai datang, kita harus bersatu. Tidak ada cara terbaik mengatasi chaos ekonomi kecuali politik yang stabil. Jangan ditunda. Segera lakukan. Kalau tidak, NKRI akan pecah seperti dulu runtuhnya Unisoviet (USSR).

Dilema Indonesia…China atau AS?

 

Walau Indonesia  tawarkan tarif impor  0% untuk barang AS dan sanggup beli barang AS seperti LNG, jet tempur dan lain lain, agar defisit perdagangan turun atau surplus untuk AS, engga akan diladeni AS. Mengapa? ini bukan sekedar tarif tetapi lebih daripada itu adalah soal hegemoni AS. AS  minta kita surrender tanpa syarat. Jadi tidak ada istilah negosiasi. Selanjutnya kalau kita setuju, AS akan ajukan LOI yang harus kita tandatangani. Artinya kedaulatan kita sebagai negara udah engga ada.  Apa target AS ? 

Pertama : Kita keluar dari BRICS . Kedua : kita ikuti kebijakan politik luar negeri AS terkait Palestina. Ketiga : Hapus aturan DHE dan UU Minerba terkait larangan ekspor bahan mentah. Keempat. Hapus semua hambatan impor yang tidak sesuai internasional custom. Hapus segala hambatan non tarif barier seperti quota dan TKPDN. Kelima : BI harus menghapus moneter barier. Keenan : Tidak boleh kerjasama investasi dengan china yang memungkinkan china bisa ekspor barang modal.

Bagaimana kalau kita menolak? Menurut laporan Bloomberg, pemerintahan Trump berencana untuk memberlakukan tekanan, termasuk sanksi keuangan, kepada negara-negara yang menginginkan pengurangan atau pengecualian tarif AS, agar mereka membatasi hubungan dagang dengan China. Artinya AS menggunakan moneternya sebagai kekuatan geopolitik untuk menekan negara lain yang tidak membantunya menghadapi China dalam perang dagang.

Apakah mungkin kita terancam? Perhatikan. Dengan tingkat utang luar negeri hampir ½ trillion dollar AS (Februari 2025, 427,2 miliar dollar). Itu sangat berbahaya kalau AS unhappy dengan Indonesia dalam konteks perang dagang China-AS. Mengapa ? Kewajiban Neto Posisi Investasi Internasional (PII) per 2024 sebesar US$245,3 Miliar. PII itu sudah memperhitungkan Cadev. Artinya PII negative sebesar USD 245,3 miliar. 

AS bisa memberikan sanksi moneter kepada Indonesia. Mudah aja. Dengan negative PII sebesar USD 245,3 miliar, dapat tekanan USD 50 miliar Dolar saja, jatuh tape rupiah. Dampaknya sangat serius. Krisis pasti terjadi. Terutama sector perbankan akan terkena systemics effect. Yang berdampak kepada ketidak stabilan sosial dan politik. Ongkos untuk recovery sangat mahal. Itu akan berdampak jangka Panjang. 

Indonesia beda dengan Jepang, China, Inggris, India, Belgia, Luxembourg, Swiss, Cayman Islands, Kanada yang dari awal sudah berjaga jaga kalau AS mengenakan sanksi moneter kepada mereka. Caranya? Mereka membeli surat utang AS di pasar global. Misal, Jepang dan China pegang surat utang  AS US$1,11 triliun dan US$886,9. Artinya kalau the fed hentikan fasilitas likuiditas USD, itu tidak mengganggu moneter mereka. Karena mereka bisa jual Surat Utang AS dan itu justru memukul balik AS.

Bagi Indonesia, sangat beresiko kalau melawan AS. Apalagi Trump tidak mengenal politik diplomasi kesetaraan. Terkesan menindas dan memaksakan kehendaknya. Nah kalau kita patuh kepada AS, artinya kita harus memunggungi China dan juga mendukung AS mengisolasi China. Itu resiko lain yang harus kita hadapi. China mitra dagang nomor 1 kita. Apalagi Pemerintah punya hutang ke China. Belum lagi utang proyek seperti Kereta Cepat dan resiko proyek hilirisasi China di Indoensia yang harus kita bailout. Dilemma kan.? Memang dari awal kita tidak siap mandiri. Itu masalahnya.

Agenda dibalik darurat ekonomi AS

 

AS punya 750 pangkalan militer di 80 negara. AS sampai kini mendominasi bisnis jasa global, dari sector jasa keuangan dan teknologi. Tidak ada yang tidak tahu google, Apple, Microsoft. Tiga perusahaan itu saja Marcap nya mengalahkan PDB semua negara ASEAN plus Jepang dan Korea. Tidak ada satupun kapal cargo di dunia ini yang berani berlayar tanpa asuransi dan itu 100% insurance providernya adalah AS. Tanpa kapal tidak ada perdagangan global. USD tetap sebagai mata uang dunia. Tanpa itu perdagangan dunia lumpuh.

Memang sebagai negara kapitalis, AS punya masalah dengan rasio GINI. Ada 20% penduduk dikatagorikan miskin. Namun menurut penelitian dari Just Fact tahun 2019, yang tergolong miskin di AS memiliki tingkat konsumsi material yang lebih tinggi daripada semua warga negara di sebagian besar negara-negara kaya. Konsumsi mereka diatas 5% dari pendapatan mereka. Artinya walau miskin tetap saja kaya bagi ukuran  negara lain, apalagi bagi negara berkembang.

Kalau Trumps sampai mengumumkan darurat ekonomi nasional, itu hanya ungkapan kerakusan AS yang tidak ingin ada sedikitpun dominasi negara lain selain AS di planet bumi ini. Padahal kemakmuran negara lain seperti China, Jepang, Korea,  Eropa dan lainnya, tak lain karena kebijakan masa lalu AS yang sekian decade menciptakan tarif impor rendah dan bertransformasi menjadi negara yang berbasis high tech. Karena itu mesin ekonomi global menjadi efisien lewat connectivity supply chain global.

Artinya agenda Trumps dengan menaikan tarif resiprokal untuk membangun kembali industry padat karya dalam negeri akibat relokasi ke negara lain, itu tidak masuk akal. Mengapa ?  Harus ada social engineering  menurunkan upah. Kan engga mungkin!. Struktur social negara kaya tidak memungkinkan tersedia cukup buruh untuk industri padat karya. Dan lagi akibat sekian decade ekonomi AS sudah bertransformasi menjadi negara industry high-tech, tidak tersedia supply chain untuk industry low tech. Contoh, diperlukan 70 bahan untuk pembuat sepatu, belum lagi TPT dan lainnya.

Walau AS paksakan membangun industry padat karya, jelas tidak akan efisien. Mau diproteksi dengan tarif 100%, tetap saja industry dalam negeri AS tidak akan bisa bersaing dengan produk import. Dan konsumen AS tetap akan memilih barang murah walau itu produksi negara lain. Investor AS  pasti ogah biayai industry low tech yang low margin.Maklum idiologi bangsa ini bukan nasionalisme tetapi kapitalisme. Buy low sell high and pay later.

Jadi apa sebenarnya agenda besar dibalik darurat ekonomi nasional AS ini? Ya kita harus lihat latar belakang Trump sebagai business man , yang pasti akrab dengan pasar modal dan uang. Dia sengaja membangun issue besar berskala global sehingga membuat shock pasar uang dan pasar modal. Nah sebenarnya dia sedang melakukan pemotongan kurva ekonomi global agar terjadi rebalancing yang berpusat kepada hegemoni AS. Kenaikan tarif resiprokal itu cara AS menghukum negara lain yang tidak patuh.