Masa depan Hilirisasi nickel

Harga acuan nikel di London Metal Exchange sejak awal tahun 2023 sampai akhir tahun jatuh sampai 45% nilainya. Belum lagi adanya A Foreign Entity of Concern atau FEOC yang ditetapkan oleh pemerintah AS pada bulan Desember 2023 efektif sekali mencegah perusahaan Tiongkok memenuhi syarat keringanan pajak Inflation Reduction Act (IRA). “ Kata Cha. Saya senyum aja. 

Selama bertahun-tahun, perusahaan China telah berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk memanfaatkan cadangan nikel terbesar di dunia, yang merupakan bahan baku utama yang secara tradisional digunakan di sektor baja tahan karat, industri kendaraan listrik (EV). Namun arus investasi mulai surut karena hambatan IRA dan ditemukannya LFP sebagai substitusi Nikel untuk baterai EV.

“ Dari dulu kan sudah diketahui masalahnya. Pertama karena masalah energi yang sangat besar bergantung kepada batubara. Paradox terhadap program zero emisi karbon. Belum lagi kerusakan lingkungan akibat penambangan yang berskala luas. Kedua. Padat modal, rentan terhadap ketidakstabilan harga. Ketiga. meningkatnya ketegangan geopolitik,” Kata saya. 

Pada tahun 2019 Nanjing Hanrui Cobalt   membuat  keputusan investasi pada  proyek High Pressure Acid Leach (HPAL). Namun Pada tanggal 20 Desember 2023, mereka batalkan proyek itu. Karena diperkirakan pasar logam baterai mengalami surplus struktural. Secara ekonomi tidak lagi menguntungkan. Sementara proyek nikel-kobalt Huashan milik Huayou dengan produksi tahunan sebesar 120.000 ton kandungan nikel juga ditangguhkan.

Indonesia tahun 2020 melarang ekspor biji nikel sebagai bagian cara menarik investasi asing dibidang hilirisasi. Itu awalnya efektif. Setidaknya 20 tahun lalu. Namun kini walau Indonesia memiliki cadangan bijih nikel laterit terbesar di dunia namun tidak ada tekhnologi yang ramah lingkungan yang dapat mengubah bijih nikel kadar rendah menjadi logam. Sementara China sudah menghentikan ekspansinya di luar negeri. Mereka sejak berhasil menemukan tekhnologi HPAL generasi terbaru lebih memilih mengolah bahan baku kadar rendah di didalam negeri

PELEMAHAN HARGA

Peningkatan kapasitas nikel sebagian disebabkan oleh kenaikan harga nikel pada saat itu, yang berasal dari short-squeeze besar-besaran pada LME di tahun 2022, pada saat harga nikel sulfat sedang terpuruk karena rendahnya permintaan dan menyimpang dari pasar berjangka. Pedagang China memanfaatkan arbitrase antara kedua produk nikel tersebut dengan memurnikan nikel sulfat yang tidak dapat dikirim menjadi logam yang lebih bernilai dan mengirimkan logam tersebut ke bursa. Namun, surplus fisik nikel sulfat mulai merembes ke dalam kontrak, sehingga memberikan tekanan pada keuntungan industri secara keseluruhan.

Harga nikel bulan depan di Shanghai Futures Exchange ditutup pada 125.700 yuan ($17.648 ) per ton pada hari Kamis tanggal 4 Januari, sangat kontras dengan harga tertinggi di atas 200.000 yuan per ton pada tahun sebelumnya dan, merupakan garis psikologis yang mendekati ambang batas profitabilitas. Maklum biaya produksi untuk mengubah nikel sulfat menjadi logam diperkirakan mencapai 100.000-110.000 yuan per ton.

FEOC

Definisi FEOC mencakup setiap entitas asing yang “dimiliki oleh, dikendalikan oleh, atau tunduk pada yurisdiksi atau arahan pemerintah negara yang dilindungi.” Negara-negara yang saat ini termasuk dalam kategori “negara yang dilindungi” adalah Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan Iran. Selain penurunan harga,  definisi FEOC yang dirilis pada bulan Desember 2023 juga akan mengecualikan sebagian besar nikel Indonesia dari kualifikasi kredit pajak Inflation Reduction Act (IRA). 

Mulai tahun 2025, tetapi dengan masa transisi, perusahaan yang lebih dari 25% dimiliki atau dikendalikan oleh FEOC – termasuk kursi dewan, hak suara, atau ekuitas – tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pajak yang tersedia berdasarkan IRA. Sebagian besar proyek berskala besar di Indonesia memiliki lebih dari 25% kepemilikan Tiongkok. “Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah membuat taruhan besar di Indonesia, dan kini margin keuntungan mereka menghadapi ancaman yang semakin besar..

SOLUSI

Downstream nikel itu bukan hanya baterai EV. Tetapi ada banyak produk yang butuh bahan baku nikel. Kita harus menentukan produk downstream yang dibutuhkan paling banyak dan bernilai tambah tinggi. Misal kita focus saja kepada stainless steel, baterai, nickel powder. Setelah kita tentukan, maka smelter Pig Iron  di moratorium. Kemudian dari tiga produk itu, arahkan untuk terjadinya hilirisasi secara meluas. Caranya? 1). batasi ekspor  stainless steel, baterai, nickel powder  lewat quota. Ini akan memaksa terjadinya relokasi industr downstream nikel ke Indonesiai. Jadi kita bukan hanya sekedar supply chain global industri tetapi juga player 2). Beri kemudahan perizinan tetapi di kawasan Ekonomi khusus agar ekspornya bisa diawasi dengan ketat. 3. Berikan insentif pajak. Mari kita lihat industri apa saja yang bisa berkembang karena stainless steel, baterai, nickel powder.

Stainless steel.

Stainless steel merupakan paduan dari besi dan karbon. Material ini tersusun dari penambahan campuran kromium serta paduan elemen lain seperti nikel dan mangan. Karena salah satu bahan bakunya adalah nikel, seperti pabrik peralatan dapur, panci dan wajan, bak cuci, keran, tableware, sendok dan garfu, koil pemanas dan elemen peralatan listrik umum seperti setrika pakaian, kompor listrik, oven pemanggang roti, pemanggang, selimut listrik, pemanas alas tiang, casing logam peralatan elektronik.

Baterai. 

Program hilirisasi nikel yang heboh dan dibanggakan Jokowi adalah bateral berbahan dari nikel, seperti  nikel mangan kobalt (NMC) dan nikel kobalt aluminium (NCA). Sejak tiga tahun lalu sudah ditemukan Baterai lithium besi fosfat, yang dikenal sebagai teknologi LFP. Baterai lithium-ion menggunakan bahan lithium iron phosphate ( LiFePO4) sebagai bahan katoda , dan elektroda karbon grafit dengan lapisan logam sebagai anoda. Praktis baterai jenis berbahan baku nikel jadi jadul dan tidak efisien.  

Mengapa ? Karena biaya LFP yang rendah, keamanan yang tinggi, toksisitas yang rendah, siklus hidup yang panjang dan faktor lainnya, baterai LFP mempunyai sejumlah fungsi dalam penggunaan kendaraan , aplikasi stasioner skala utilitas, dan daya cadangan. Baterai LFP bebas kobalt. Makanya LPF langsun diterima pasar. Hampir semua pabrik otomotif raksasa seperti Hyundai, Tesla dan lain lain telah berganti dari NMC ke LPF. Singkatnya masa depan pabrik baterai dari nikel udah tidak layak.

Jadi kita focus aja untuk Baterai Litium ion, nikel metal hidrida (NiMH), atau nikel-kadmium (NiCd) mengandung nikel. Baterai ini dibutuhkan oleh industri Ponsel modern, laptop, dan kamera. Kebutuhan dunia akan ponsel sangat besar. Harga dipasar sekarang $250 hingga $1,500 per kWh.

Nickel Powder.

Nikel merupakan bahan penting dalam menciptakan konduktivitas ini dan memastikan arus listrik konstan di telepon. Misalnya mikrofon pada perangkat seluler yang terbuat dari karet. Dengan mencampurkan bubuk nikel dengan silikon untuk menghasilkan karet ini, produk akhirnya bersifat konduktif dan mikrofon dapat diandalkan. Nikel powder diperlukan oleh pabrik ponsel dan berbagai peralatan elektronik sebagai bahan chip. Walau kebutuhan nikel powder hanya 1 % pada telp selular namun nilai tambah tinggi kali, yaitu sekitar USD 150.000/ton.

Contoh Malaysia dan Vietnam. Walau mereka tidak ada SDA nikel melimpah seperti Indonesia, namun downstream  nikel berkualitas tinggi tumbuh pesat. Mereka sejak beberapa tahun lalu sudah mengembangkan industri semikonduktor (chip). Mereka cerdas. Pasalnya, mobil normal selama ini membutuhkan 5.000 chip, sementara EV perlu hingga 15.000 chip. Ini peluang besar. Semua pabrik EV ingin mengamakan supply chain chip dan mereka  adalah pilihannya.

Dengan menguasai industri stainless steel, baterai dan nickel powder maka berbagai industri peralatan rumah tangga, bahan bangunan, industri beragam barang elektrnonika beserta berbagai ndustri pendukung dan jasa akan tumbuh di dalam negeri. Ini akan terjadi proses alih tekhnologi secara alamiah dan proses kompetisi bagi pemain lokal untuk naik kelas. Dan pasti UMKM akan ikut terangkat. Karena basis industrinya adalah much product dan industri kreatif,  bukan hanya sekedar mineral tambang tapi barang konsumen akhir. Yang pasti dengan strategi ini kita tidak perlu jor joran mengurasi SDA nikel kita. Bisa dihemat untuk anak cucu kita. 

Greenflation vs Ekonomi sirkular

 

Dalam menghadapi perubahan iklim akibat global warming, para ekonom dan politisi membuat kebijakan yang mengatur tentang green economy sebagai cara transisi energi yang ramah lingkungan. Namun aturan itu berbiaya mahal,  bukan hanya dari sisi lingkungan tetapi juga merusak rantai pasokan pangan. Kenaikan harga terjadi lantaran perusahaan mengeluarkan anggaran lebih untuk melakukan transisi energi mengingat biaya penggunaan energi hijau dianggap masih lebih mahal dibandingkan fosil.

Paradox dari green economy itu contoh yang vulgar adalah biodisel dari CPO. Sekilas memang solusi menggantikan energi dari fosil dan berkelanjutan. Tetapi pada waktu bersamaan, akibat konversi food ke fuel itu terjadi kelangkaan pangan dengan harga terus melambung. Tuh lihat harga minyak goreng jadi naik. Padahal sebelum ada biodisel minyak goreng tidak naik. Kerusakan ekosistem akibat deforestation untuk tanaman monokultur berskala luas, yang mengakibatkan peningkatan emisi karbon dan tidak terjadi pertumbuhan berkelanjutan.

Contoh yang lebih vulgar lagi adalah kendaraan listrik (EV). Mengganti BBM dengan baterai dari nikel atau lithium. Tujuannya agar mengurangi emisi karbon. Tetapi dampak dari penambangan nikel itu telah mengakibatkan terjadinya deforestation yang luas dan rusaknya ekosistem berupa limbah yang massive. Belum lagi untuk proses smelting menggunakan batubara sebagai fuel energi yang polutan. Artinya semakin luas penggunaan EV bukannya semakin berkurang emisi karbon tetapi justru semakin meningkat. Paradox memang. Dan lagi nikel tidak bisa diperbarui, yang tentu paradox terhadap program sustainable development.

Pembangkit tenaga surya memang solusi bagi green economy. Tetapi polysilicon sebagi bahan kaca untuk panel surya terbuat dari pasir silica. Penambangannya jelas merusak ekologi baik di darat maupun di laut. Dampaknya dalam jangka panjang bisa mengurangi produktifitas pangan baik agro maupun hasil laut. Lahan pertanian berkurang kesuburannya dan tangkapan ikan di laut semakin berkurang. Mengakibatkan harga pangan jadi naik.

Makanya timbul istilah greenflation sebagai paradox akibat dari adanya green economy. istilah greenflation kali pertama berasal dari Direktur Executive European Central Bank Isabel Schnabel pada The New York Times. Yang kemudian di populerkan oleh ekonom iklim, Gernot Warner dari Columbia Business School. Lantas apa solusinya ? Slah satu solusinya adalah dengan beralih dari masyarakat sekali pakai (disposable society), yang mana produk sudah menjadi usang, dan beralih ke Ekonomi Sirkular (Circular Economy) , yang mana produk dirancang untuk memiliki siklus hidup lebih lama, dua kali, atau lebih. 

Untuk lebih jelasnya, ekonomi sirkular bukanlah tentang mendaur ulang sesuatu ketika sudah mencapai akhir masa pakai atau kegunaannya. Ekonomi sirkular didasarkan pada tiga prinsip, yang didorong oleh desain. 1. Menghilangkan limbah dan polusi. 2. Sirkulasikan produk dan bahan dengan nilai tertinggi. 3.  Meregenerasi alam. Dengan tiga prinsip ini makan pertumbuhan ekonomi tidak lagi menyatu dengan SDA kalau itu merusak linkungan dan tidak berdampak kepada emisi karbon nol. Untuk mencapai circular economy ini maka ESG ( Environmental, Social, and Governance diterapkan standar kepatuhan.

Ada 7 prinsip ekonomi sirkular. 

Pertama. Bahan didaur ulang dengan nilai tinggi yang berkelanjutan. Menurut Global Footprint Network (GFN) dan York University, Kanada, pada tingkat konsumsi saat ini, umat manusia menggunakan setara dengan 1,75 kali sumber daya alam bumi setiap tahunnya. Menurut The World Counts , kita membuang dua miliar ton sampah rumah tangga setiap tahunnya, secara global – yang berarti 60 ton sampah rumah tangga per detik.  Sampah yang bisa didaur ulang untuk kompos meningkatkan produksi pangan dan sumber energi pembangkit listrik tenaga sampah. Itu yang harus dilakukan sebagai sumber energi bukan batubara. 

Kita juga menghasilkan 50 juta ton limbah elektronik per tahun, yang setara dengan membuang 1.000 laptop setiap detiknya. Hal ini tidak hanya sangat boros, tetapi juga merusak ekologi. Oleh karena itu, kita perlu memutus pola produksi dan konsumsi linear 'Ambil-Buat-Sampah' dan mengambil nilai serta manfaat dari apa yang saat ini kita buang, seperti besi, tembaga, alumnium dan lain lain  yang diolah kembai  menjadi bahan-bahan bernilai tinggi. Bukan sekedar daur ulang.

Kedua. Semua energi didasarkan pada sumber terbarukan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk teknologi pembangkit dan penyimpanan energi dirancang untuk pemulihan ke dalam sistem. Energi disimpan dan dialirkan secara cerdas ketika nilai energi yang lebih rendah tersedia untuk digunakan, seperti aliran panas. Kepadatan konsumsi energi disesuaikan dengan kepadatan ketersediaan energi lokal untuk menghindari hilangnya energi struktural dalam transportasi. Konversi antar jenis energi dihindari, begitu pula transportasi. Sistem ini dirancang untuk efisiensi energi maksimum tanpa mengorbankan kinerja dan keluaran layanan sistem. 

Ketiga. Keanekaragaman hayati didukung dan ditingkatkan melalui aktivitas manusia. Karena salah satu prinsip inti dalam bertindak dalam ekonomi sirkular adalah untuk menjaga kompleksitas, maka melestarikan keanekaragaman hayati adalah prioritas utama. Habitat, terutama habitat langka, tidak dirambah atau dirusak secara struktural akibat aktivitas manusia. Pelestarian keanekaragaman ekologi merupakan salah satu sumber inti ketahanan biosfer. Kerugian material dan energi ditoleransi demi pelestarian keanekaragaman hayati; ini adalah prioritas yang jauh lebih tinggi.

Keempat. Masyarakat dan budaya manusia dilestarikan. Sebagai bentuk lain dari kompleksitas dan keragaman (dan karenanya ketahanan), budaya manusia dan kohesi sosial sangatlah penting untuk dipertahankan. Dalam ekonomi sirkular, proses dan organisasi menggunakan model tata kelola dan manajemen yang tepat, dan memastikan bahwa proses dan organisasi tersebut mencerminkan kebutuhan para pemangku kepentingan yang terkena dampak. Kegiatan-kegiatan yang secara struktural merusak kesejahteraan atau keberadaan budaya unik manusia dihindari bahkan dengan biaya yang tinggi.

Kelima. Kesehatan dan kesejahteraan manusia dan spesies lain didukung secara struktural. Zat beracun dan berbahaya diminimalkan dan dijaga dalam siklus yang sangat terkendali, dan pada akhirnya harus dihilangkan seluruhnya. Aktivitas ekonomi tidak pernah mengancam kesehatan atau kesejahteraan manusia dalam ekonomi sirkular. Misalnya, keberhasilan mendaur ulang limbah elektronik dengan meminta orang membakarnya di atas api terbuka tidak dianggap sebagai aktivitas “lingkaran” meskipun faktanya hal tersebut menghasilkan pemulihan material.

Keenam. Aktivitas manusia memaksimalkan penciptaan nilai sosial. Material dan energi saat ini tidak tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas, sehingga penggunaannya harus memberikan kontribusi yang berarti terhadap penciptaan nilai sosial. Bentuk-bentuk nilai di luar finansial mencakup: estetika, emosional, ekologi, dan lain-lain. Nilai-nilai ini tidak dapat direduksi menjadi ukuran umum tanpa membuat perkiraan kasar atau menerapkan penilaian nilai subyektif; oleh karena itu, kategori-kategori tersebut diakui sebagai kategori nilai tersendiri. Pilihan untuk menggunakan sumber daya akan memaksimalkan perolehan nilai di sebanyak mungkin kategori, bukan sekadar memaksimalkan keuntungan finansial.

Ketujuh. Sumber daya air diekstraksi dan didaur ulang secara berkelanjutan. Air adalah salah satu sumber daya bersama yang paling penting: kuantitas dan kualitas air yang cukup sangat penting bagi perekonomian dan kelangsungan hidup kita. Dalam ekonomi sirkular, nilai air dipertahankan, disirkulasikan untuk digunakan kembali tanpa batas waktu, dan pada saat yang sama memulihkan sumber daya berharga dari air bila memungkinkan. Sistem dan teknologi air meminimalkan penggunaan air tawar, dan memaksimalkan pemulihan energi dan nutrisi dari air limbah. Perlindungan daerah aliran sungai diprioritaskan, dan emisi berbahaya terhadap ekosistem perairan dihindari sebagai prioritas utama.

Kesimpulannya. Kita tidak boleh terlalu boros dengan sumber daya alam yang terbatas. Mengekstraksi dan menggunakan bahan bakar fosil, logam, mineral, dan logam tanah jarang untuk mendukung kehidupan kita di abad ke-21 menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang semakin meningkatkan suhu global. Pengadaan bahan mentah dan proses produksi dapat menyebabkan polusi udara dan air, kontaminasi air tanah dan tanah, serta rusaknya habitat dan komunitas lokal. Sirkular ekonomi jawabannya.

Alutsista itu just business...

 

Kadang saya yang awan bertanya kepada diri sendiri. Apakah Prabowo paham apa yang dia katakan. Ataukan dia sudah seperti Robot bicara sesuai pesanan Jokowi. Kalau benar Jokowi yang mengarahkan. Saya kembali bertanya kepada diri sendiri. Apakah Jokowi serendah itu dari segi nasionalisme dan intelektual sehingga membiarkan sistem pertahanan nasional lemah. Kalau memang Jokowi serendah itu, mengapa semua kelembagaan yang lahir dari sistem demokrasi membiarkan sikap Jokowi itu.  Atau seperti kata teman ahli teori konspirasi “ bila suatu negara sudah ditelan oleh kekuatan global yang bermain, bangsa itu tidak akan menyadari kalau sebenarnya mereka sedang digiring dalam lubang kehancuran secara spirit sebagai bangsa. “ kata teman. 

Apakah mungkin ada kekuatan Global yang bermain terhadap NKRI? mungkin saja. Yang namanya Neokolonialisme itu sudah diperingatkan oleh Soekarno dulu saat usia Republik masih balita.  Ya penjajahan dalam bentuk baru. Bukan lagi penjajahan langsung, tetapi penjajahan  tidak langsung lewat kebudayaan, ekonomi, politik dan tentu sistem pertahanan. Tujuannya agar kita kehilangan prinsip berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Terbukti kita sangat tidak peduli dengan Sains. Karena tanpa sains kita tidak akan pernah berdaulat dan mandiri dalam arti sesungguhnya sebagai bangsa.

Saat Prabowo diangkat Jadi Menteri Pertahanan oleh Jokowi, saya berharap visi Pertahanan akan menampakan cirinya yang terimplementasi dalam program pembangunan Industri pertahanan sesuai amanah UU No 16/2012. Maklum kalau mendengar pidato Prabowo yang selalu mengagung Soekarno dan menyebut dirinya sebagai Soekarno muda, dan semangatnya siap mengorbankan nyawa untuk kejayaan negeri ini, wajar saya senang dengan Jokowi menunjuknya sebagai Menhan. Tetapi apa yang terjadi? Prabowo justru memasukan pasal Pertahanan dalam UU Ciptakerja. Saya terhenyak. Mengapa kata dan perbuatan berbeda? siapa sih dia sebenarnya?

Dalam Pasal 74 UU Cipta Kerja.menyebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan diubah. Dengan begitu industri pertahanan kita secara strategis tidak lagi bersifat rahasia. Karena sudah di-liberalisasi. Dalam UU 16/2012 sebelumnya dinyatakan jika industri alat utama hanya bisa dikuasai BUMN yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara, swasta hanya diizinkan di industri komponen utama atau penunjang industri alat utama. UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan industri pertahanan, salah satunya Pasal 11, menyebutkan bukan hanya BUMN bisa mengelola industri pertahanan, tetapi bisa juga swasta. Semua karena alasan bisnis. Sesama makelar jaga rahasia. Apalagi fee alutista kan gede banget.

Peran KKIP ( Komite Kebijakan Industri Pertahanan) jadi mandul, tidak lagi berperan menjaga idealisme sistem pertahanan. Semua tergantung pasar dan ekonomi semata. Itu sebab makanya anggaran Pertahanan melonjak sangat drastis di era Prabowo jadi menteri pertahanan. Tidak lagi peduli tentang visi strategis pembelian alutsista yang harus mendukung langsung transfer tekhnologi bagi kemandirian industri pertahanan dalam negeri.  Jangan kaget bila Era SBY Pesawat tempur bekas yang pernah ditawarkan oleh QATAR untuk dihibahkan kepada Idnonesia, oleh Prabowo justru mau dibeli. Sistem pertahanan kita sudah jadi bisnis.

Padahal sebelumnya, Delapan BUMN yang bisnisnya bergerak di sektor industri pertahanan ini adalah PT Pindad (Persero), PAL Indonesia (Persero), Dirgantara Indonesia, Nusantara Turbin dan Propulsi, LEN Industri (Persero), Inti (Persero), Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta Dahana (Persero). Delapan BUMN tersebut juga telah menjadi pemain global industri pertahanan. Produk-produk industri pertahanan di antaranya berstandar internasional dan tersertifikasi secara global. Klien dan konsumen mereka juga di antaranya datang dari luar negeri. Meski masih belum bisa dikatakan menjadi bagian dari rantai pasok industri pertahanan global. Kini mereka hanya dapat secuil dari anggaran pengadaan alutsista 2020-2024 yang mencapai US$25 miliar yang berasal dari pinjaman luar negeri. Sebagian besar impor.

Kalau kita masih percaya dengan retorika siap mati demi NKRi dan NKRI harus kuat sistem pertahanan agar kekayaan kita bisa dikawal, itu artinya akal kita sudah ditelan oleh pemain drama yang jago mem-branding dirinya lebih jenderal dari Jenderal, lebih nasionalisme. Yakinlah, kita sedang tidak baik baik saja. Sistem pertahanan kita sedang mengarah kepada pelemahan yang membuat kita tidak akan pernah mandiri dari segi ekonomi, politik dan kebudayaan. Menurut saya, biarkan Jokowi dan Prabowo bersama partai koalisinya yang ditelan oleh konspirasi global, tetapi jangan kita sebagai rakyat. Makanya mari akhiri kekuasaan yang ingin melanjutkan program neokolonialsme ini. Tentukan sikap saat Pemilu nanti. Jangan pilih paslon yang mengusung keberlanjutan tanpa ada keinginan untuk memperbaikinya dan mengubahnya.

Kinerja Ekonomi Jokowi 2015-2024

 

Saya berusaha objektif menilai kinerja Jokowi menjelang akhir kekuasaan. Tidak ada maksud saya membencinya secara personal. Saya pemilih Jokowi. Tidak bisa hanya mensupport tanpa ada kemauan dan keberanian mengkritisi. Kita sebagai bangsa sedang berproses membangun. Berdemokrasi baru 25 tahun. Tentu banyak hal yang harus kita benahi. Yang penting kita tahu kesalahan masalalu kita dan mengakuinya dengan jujur tanpa pretensi apapun kecuali berusaha belajar dari pengalaman.

Penerimaan loyo.

Prestasi CEO perusahaan bagi pemegang saham adalah peningkatan  pendapatan. Sehebat apapun CEO itu dengan programnya, pada akhirnya kalau trend pendapatan loyo, ya itu sudah dianggap sampah, yang harus segera dibuang ke tong sampah. Nah di era Jokowi, rasio pendapatan terhadap PDB menurun.  Bila tahun 2015 tax ratio 10,8%, diperkirakan 2024 tax ratio hanya 10,1%. Turun. Kalau dirata ratakan selama era Jokowi tax ratio dibawah 2 digit atau 9,9%. Kalah dengan era SBY yang rata rata tax ratio 11,7% terhadap PDB.

Upaya Jokowi untuk meningkatkan tax ratio sangat luar biasa. Tetapi itu hanya kebijakan menjaring wajib pajak yang ada lewat tax amnesti 1&2. Tidak ada upaya serius meningkatkan pertumbuhan  sektor real agar menciptakan multiplier effect yang salah satunya bertambahnya wajib pajak yang mampu bayar. Setidaknya dari 65 juta UMKM bisa naik kelas menengah 10% saja, itu sangat significant meningkatkan tax ratio.

Belanja amburadul.

Karena tax ratio rendah, tentu berdampak kepada ekspansi fiskal yang terpaksa melakukan aksi akrobat. Jokowi mengutamakan jalur  KPBU atau PPP sebagai sumber pendanaan proyek infrastruktur. Tetapi ini tidak dikelola dengan baik. Tidak melalui tender biding investor. Tetapi lewat Proyek PSN, pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN. Yang terjadi adalah moral hazard. BUMN menarik pinjaman dari perbankan. Tentu dengan nilai mark up. Diperkirakan sekitar 30% dana PSN di-korup. Bukti tidak efisien-nya proyek infrastruktur Jokowi adalah semua BUMN Karya terjebak utang jumbo, baik dengan bank maupun obligasi. Bahkan ada yang  gagal bayar obligasi. Padahal BUMN yang dapat penugasan itu sudah berkali kali dapat PMN lewat APBN.

Sebegitu keras Jokowi bekerja agar infrastrutur terbangun. Nyatanya Belanja modal tetap rendah, kurang lebih 1,33% dari PDB. Sementara belanja rutin APBN yang habis dan tidak dirasakan langsung oleh rakyat seperti belanja pegawai, beban bunga  utang terus meningkat. Dampaknya ruang fiskal semakin menyempit. Rata rata ruang fiskal era Jokowi sekitar 3,54% dari PDB. Jadi sangat terbatas kemampuan ekspansi APBN untuk proyek yang bisa langsung dirasakan rakyat. Tapi udah segitu kecilnya ruang fiskal, bukan focus kepada infrastruktur, malah dibelanjakan untuk subsidi. Dan ini akan dilanjutkan oleh Prabowo, lewat program populisnya.

Utang negara.

Karena penerimaan loyo dan belanja amburadul pengelolaannya, sudah bisa dipastikan ini berujung kepada bertambah nya utang negara. Terhitung sejak tahun 2014, outstanding utang sebesar Rp2.608 triliun yang kemudian meningkat signifikan menjadi Rp7855,53 triliun per Juli 2023 atau mengalami penambahan utang 201% dibandingkan total utang 6 presiden sebelumnya. Ini sudah sama seperti berada dalam kubangan lumpur utang. Sangat memberatkan bagi presiden berikutnya dan kalau ini terus dilanjutkan tanpa perbaikan dan perubahan, maka sebelum ulang tahun indonesia emas 2045, kita sudah jadi negara gagal seperti Venezuela. Mungkin lebih buruk dengan pecahnya NKRI.

Utang dan solusi..

 

Di era Jokowi. Sumber daya keuangan negara itu sangat besar. Sangking besarnya, utang selama Jokowi berkuasa dua kali lebih besar dari utang 6 presiden sebelummya. Dahsyat memang.  Lantas bagaimana cara Jokowi meningkatkan sumber daya keuangan itu ? Dasarnya adalah UU No.1/2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang Pemerintah adalah maksimal 60 persen dari PDB. Artinya selagi dibawah 60% bagus saja. Kalau PDB terus meningkat tentu peluang dapatkan sumber daya keuangan lewat utang terus meningkat.

Mengapa kita mudah saja dapatkan uang pinjaman? Skema ini kalau dalam perusahaan disebut window dressing. Pemerintah lakukan pencatatan barang milik negara dengan baik dan kemudian dilakukan revaluasi. Tahun 2015 pemerintah keluarkan kebijakan keringanan pajak revaluasi aset. Contoh. Aset PLN sebelum revaluasi RP.80 triliun, Setelah revaluasi meningkat jadi Rp. 214 triliun atau hampir 3 kali lipat. Setiap SBN diterbitkan dengan underlying asset. Asset itu berupa saham pemerintah pada BUMN dan barang milik negara, totalnya sampai dengan tahun 2023 mencapai Rp. 11.000 triliun.

Nah PDB kita dari tahun ke tahun terus meningkat. Itu karena APBN yang ekspansif yang dibiayai dari utang. Ya wajar saja kalau pertumbuhan ekonomi meningkat. Kini PDB tembus USD 1 trilion dollar. Kita termasuk negara USD 1 trilion atau G20. Keren ya financial engineering Jokowi. Tapi salau PDB kita meningkat, tetapi peningkatan itu tidak diiringi dengan peningkatan tax ratio. Sementara bayar utang tidak dengan PDB tetapi dengan uang benaran. Engga bisa bayar utang pakai cetak uang begitu aja. Ya bayarnya dari penerimaan ekspor masuknya devisa. Sebenarnya kalaulah sumber daya keuangan yang begitu besar digunakan sepenuhnya meningkatkan produksi lewat R&D, memperbaiki tata niaga bisnis dalam bidang pertanian, mineral dan tambang, Kita sudah jadi negara besar. Tetapi sumber daya keuangan negara yang begitu besar bukan diarahkan ke transformasi ekonomi industri. Justru lebih besar digunakan untuk subsidi. 

Mari lihat data,

Selama era Jokowi berkuasa. Subsidi BBM  diatas 15% dari total belanja Pemerintah Pusat. Jumlanya diatas Rp. 2.500 triliun. Belum lagi belanja sosial mencapai Rp. 1200 triliun lebih dan belanja subsidi non energi mencapai Rp. 780 trilun.  Itu mengalahkan anggaran untuk infrastruktur. Ya wajarlah 70% rakyat puas.  Tetapi itu semua absurd. Racun untuk ketahanan negara dan upaya kemandirian. Gimana kita mau jadi negara maju? Apalagi mau jadi negara Industri. Kejauhan ngayalnya. Mereka para pembantu Jokowi hanya memanfaatkan kelemahan Jokowi dalam membaca data. Memang jadi presiden itu engga mudah. Apalagi miskin literasi keuangan. Saya maklum.

Utang luar negeri dan Cadev

Saya akan membahas utang luar negeri indonesia secara sederhana. Mengapa saya bahas utang luar negeri ini? Karena ini berkaitan dengan cash flow devisa kita. Kan engga mungkin bayar utang luar negeri dengan rupiah. Bayarnya ya harus dengan valas. Bank Dunia merilis data terbaru terkait utang negara-negara berkembang. Laporan itu menyimpulkan posisi negara berkembang ( termasuk Indonesia)  yang mungkin dapat terkena krisis karena utang. 

Sebelum kita membahas lebih jauh, kita pahami dulu definisi utang luar negeri itu apa. Utang luar negeri didefinisikan sebagai utang penduduk (resident) yang berdomisili di suatu wilayah teritori ekonomi kepada bukan penduduk (non resident). Konsep dan terminologi utang luar negeri mengacu pada IMF’s External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users (2003), beberapa ketentuan pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia. Jadi utang luar negeri Indonesia itu terdiri dari Pemerintah ( dan Bank Indonesia ) dan swasta ( dan atau BUMN). 

Data dari BI. Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar 188,3 miliar dolar AS atau Rp. 2.918 Triliun ( kurs Rp. 15500/usd).  Posisi ULN swasta pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar 196,0 miliar dolar AS atau Rp. 3.038 Triliun. Jadi total utang luar negeri USD 384,3 miliar atau Rp.5.956 Triliun. Apakah sehat kondisi utang tersebut? Kita bisa lihat dari debt service ratio atau total pembayaran bunga dan cicilan utang terhadap penerimaan ekspor. Pada tahun 2023 bulan oktober DSR mencapai 38,6%. Artinya dari 100 penerimaan ekspor ( barang dan Jasa) lebih 1/3 nya habis untuk bayar bunga dan angsuran. Jago narik utang luar negeri tapi lemot menghasilkan valas terutama dari sisi ekspor. Big fool. 

Dengan begitu tingginya DSR ya wajar kalau DHE nangkring di luar negeri. Sebagian besar swasta terutama bisnis sawit dan hilirisasi mineral tambang menggunakan pinjaman luar negeri. Bank Indonesia (BI), mengakui di saat ekspor Indonesia surplus berturut-turut selama 32 bulan, namun banyak eksportir yang tidak memarkirkan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri. Kalau dilihat data ekspor kita di 2022 itu tinggi sekali US$ 291 miliar dan trade balance kita itu sekitar US$ 55 miliar. Akan tetapi, pada Desember 2022, posisi cadangan devisa (cadev) mencapai 137,2 miliar US$. Bila dibandingkan dengan posisi Januari 2023, cadev hanya sedikit meningkat US$2,2 miliar ke posisi US$139,4 miliar. 

Makanya untuk amankan Cadev, pemerintah terpaksa utang valas  Tahun 2021 utang ke IMF dalam bentuk Special Drawing Rights (SDR) sebesar SDR 4,46 miliar atau setara USD 6,31 miliar. Masih belum cukup. Tahun 2022  pemerintah terbitkan global bonds US$ 1,75 miliar. Tahun 2023 terbitkan lagi global bond senilai US$3 miliar.  Nah tahun 2024 keliatannya tidak munngkin lagi jual global Bond. Likuiditas global sudah seret. Ya terpaksa pemerintah pinjam dari Multilateral fund sebesar USD 2 miliar.  itu berasal dari ADB sebesar US$1.035 miliar. Dari JICA sebesar 300 juta Yen. CA 100 juta dari Canada.

SBN dan Likuiditas perbankan.

Sementara untuk pembiayaan APBN lewat penerbitan SBN domestik telah berdampak kepada pengurasan likuiditas perbankan. "Meskipun kalau kita lihat kadang-kadang di bawah tadi saya sampaikan ke Pak Gub, Pak Gubernur saya mendengar dari banyak pelaku usaha ini kelihatannya kok peredaran uangnnya makin kering. Saya mengajak seluruh perbankan harus prudent harus hati-hati tapi tolong lebih di dorong lagi kreditnya, terutama bagi umkm," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu (29/11/2023). Jawaban dari BI dan Menteri pasti yang menyenangkan Jokowi. “ Siap pak” kira kita begitu.

Mending saya kasih tahu ajak Pak Jokowi. Gini loh pak. Kenapa likuiditas kering. Karena sebagian besar SBN diserap oleh perbankan sendiri. Artinya pemerintah dan UKM rebutan memanfaatkan dana bank. Ya pastilah yang menang pemerintah.   Apalagi pemerintah pinjam ke bank lewat SBN kagak ada jaminannya. Belum lagi perbankan dipelototi paksa beli SBN. Yang korban UMKM. Engga percaya? mari kita lihat data.

Secara rinci, kepemilikan SBN domestik oleh Bank Conversional sebesar Rp1.620,07 triliun dan Bank Syariah sebesar Rp92,52 triliun. Selanjutnya ada asuransi dan dana pensiun dengan kepemilikan SBN domestik sebesar Rp979,43 triliun per 14 Agustus 2023.  Artinya, lebih separuh dana perbankan dan LK ke sedot SBN. Itu sama saja berburu di kebun binatang boss. Anak alay juga bisa. 

Mari lihat data berikutnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) pada maret 2023 sesuai yang dilaporkan OJK sebesar Rp8.006 triliun. Terdiri dari deposito, rekening giro, rekening simpanan. Umumnya yang ditempatkan pada SBN adalah dana deposito. Total dana deposito  (jun 2023 ) mencapai Rp. 2.672 Triliun. Disalurkan oleh bank ke SBN sebesar Rp1.620,07 ( Bank konvensional dan syariah). Tapi kan data menyebutkan ada 800 ribu lebih pemegang SBN. Itu bukan direct buyer tapi lewat skema Ritel ORI, yang sudah di restruktur oleh agent, yang bisa saja bank juga ( rent seeking).

Benarkah ? mari kita lihat data berikutnya. Rasio DPK terhadap Pendapatan Domestik Bruto  (PDB) pada 2022 ada di angka 38,38 persen. Mengapa? Mari kita lihat data LPS. Per Januari 2023, jumlah rekening nasabah di bank mencapai 506.565.057 rekening. Rinciannya 506.230.852 rekening yang saldonya dibawah Rp. 2 miliar. Itu dijamin LPS. Sedangkan 334.205 rekening atau 0,06 % dari total nasabah bank saldonya lebih dari Rp 2 miliar, tidak dijamin oleh LPS.  Artinya 99,94 % bukan nasabah investor. Hanya 0,06 % yang investor. Itupun dari 0,06% tidak semua dana mereka ditempatkan dalam negeri. Sebagian besar dana mereka di tempatkan di bank luar negeri. Ayam makan di Kandang kita tapi bertelur di rumah tetangga. Yang punya ayam bego pol.

Jadi paham ya Pak Jokowi, mengapa rasio DPK terhadap PDB di bawah  100% atau hanya 38,38%. Jauh dibawah Filipina dengan rasio 77,74 persen, Malaysia 122,59 persen, Thailand 135,69 persen, dan Singapura 141,14 persen. Artinya situasi dan kondisi perbankan kita memang engga likuid boss. Engga baik baik saja. Belum lagi ada bom waktu terhadap sistem perbankan dan sektor real. Perhatikan. Restrukturisasi kredit  dalam rangka relaksasi perbankan terdampak COVID 19, seharusnya berakhir tahun Maret 2022. Tetapi ditunda jadi Maret 2023. Dan ditunda lagi Maret 2024.  Ini patut diduga karena sistem perbankan rapuh dan banyak korporat memang sakit parah bahkan banyak juga deaduck seperti Zombi. Itu sebab IMF peringatkan agar jangan ada penundaan lagi.

Solusi?

Jokowi mewariskan sistem keuangan dan perbankan yang rapuh. Bandingkan era SBY dari  2004-2014 terjadi penambahan utang pemerintah sebesar Rp 1.309 triliun. Saat itu utang pemerintah di 2004 masih Rp 1.299,5 triliun, menjadi Rp 2.608,78 triliun di 2014. Pertumbuhan ekonomi diatas 5%. Era Jokowi,2014-2023 utang bertambah Rp 5.432,21 triliun. Namun pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 5%, bahkan rata rata dibawah 5%.

Yang mengkawatirkan adalah utang terus bertambah dari tahun ke tahun dan anggaran untuk bayar bunga dan angsuran semakin besar. Sehingga menggeser tanggung jawab sosial negera atas kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Jadi korelasi antara utang dan ketidak-adilan (penindasan ) mendapat pembenaran.. Lantas apa solusinya ?

Menurut saya ada tiga cara. Pertama, cara akuntasi atau restruktur  pos APBN agar ruang fiskal melebar. Kedua, cara financial structure lewat sovereign wealth fund. Kita sudah punya INA. Gunakan itu untuk bailout utang jangka menengah negara dan Bank BUMN. Sehingga neraca utang kita sehat. Ketiga, perkuat kelembagaan anti korupsi agar finnacial solution punya trust. Dengan tiga itu maka sistem demokratisasi ekonomi berjalan diatas akal sehat dan menjadi peluang berkembang bagi semua.

Cara  yang pertama. Restruktur APBN agar bisa efisiens. Bukan rahasia umum, 30% APBN itu dikorup. Kalau total APBN sekarang Rp. 2.500 triliun. Maka bisa hemat Rp. 750 triliun, Itu sama dengan 3% PDB. Bandingkan dengan ekspansi infrastruktur ekonomi Jokowi sebesar 1,2% dari PDB. Jumlah itu kan besar banget kalau dialihkan ke infrastruktur. 

Cara yang kedua. UU terbentuknya sovereign wealth fund kita kan bukan cash basic. Tetapi project ekstrasi. Ini UU loh dan disahkan oleh lebih 500 anggota DPR. Gunakan itu untuk create produk investasi berbasis project value. Misal, Arjuna investment fund untuk proyek green energy. Gunakan kekayaan algae di laut kita sebagai value. Itu bisa jadi financial resource sedikitnya USD 500 miliar atau Rp. 8000 triliun.  Buat lagi Marhaen investment fund, untuk project value Smeco. Gunakan potensi pasar domestik sebesar Rp. 8000 triliun/tahun sebagai  value membangun ekosistem industri dan perdagangan. itu bisa jadi sumber daya keuangan sedikitnya Rp. 10.000 triliun. Ya buat aja persektor.

Apa mungkin diserap oleh pasar produk investasi itu? Saat sekarang 2/3 uang di dunia dikuasai private, Jadi tidak ada lagi alasan politik untuk uang bergerak. Nah ukuran investor private itu adalah akuntabilitas, adanya kepastian hukum dan penegakan hukum yang transfarans. Dynamic opportunity yang didukung oleh financial model dan business model. Selagi unsur tersebut terpenuhi, uang mengalir mudah. Tuh liat China, utang nya terhadap PDB 300% lebih, itu semua utang strutkur tanpa APBN. Walau satu dua proyek rontok, tetapi itu hanya 0,001% jauh dibawah resiko intrument struktur, Tetap aman aman saja.

Memang untuk recovery keadaan ini tidak mudah. Apalagi situasi ekonomi global sedang tidak baik baik saja.  Walau ekonomi Indonesia bertumpu kepada pasar domestik, tetapi daya beli manurun akibat kenaikan harga harga. Untuk bisa memperbaiki keadaan diperlukan kekuatan politik yang besar. Dan bagi Paslon yang menang dengan angka kemanangan yang tipis sangat sulit untuk bisa selamat kecuali ada rekonsiliasi nasional. Apalagi yang menang karena curang. Chaos sangat mudah terjadi.

Aturan rente dan culas.

 

Sekarang saya paham bahwa UU Cipta kerja ini tidak dipahami secara utuh oleh pemerintah. Walau ada kajian akademis, pasti mereka tidak pernah baca naskah akademis itu. Terbukti, atas dasar UU Cipta Kerja , pemerintah mengeluarkan PP No.28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. PP ini dibuat hanya ngikuti text UU cipta kerja tanpa memahami substansi dari adanya pasal dalam UU itu. Artinya, UU itu bisa diterapkan lewat PP apabila infrastruktur supply chain industri sudah terbangun. Lah kalau masih 100% tergantung impor. Ngapain diatur? Kita engga punya bargain boss.

Apakah pemerintah paham bagaimana proses industri dari sejak bahan baku sampai barang jadi. Semua itu sumber daya terbatas, yang tidak mudah didapat dan kalau dapatpun  tidak mudah diatur seenaknya. Misal, dapatkan supply chain  impor untuk bahan baku penolong ( linked product), itu engga gampang. Lah PP ini mewajibkan seller dari luar negeri punya kantor perwakilan resmi di Indonesia. Kan runyam. Kalau mereka ogah dan tentu tidak bisa jual ke kita, mereka bisa jual ke negara lain. Sementar kita mau beli kemana.? Lucunya PP ini pada Pasal 5 Perusahaan Industri harus mengutamakan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari dalam negeri. Emang ada? Kalaupun ada harganya mahal dan engga on time delivery. 

Belum lagi, Setiap negara itu punya Standar industri sendiri. Sebagian besar pabrik di Indonesia dapatkan supply chain dari China. Lah kalau Linked product yang digunakan itu harus output  nya menjamin kualitas sesuai dengan SI Indonesia sebagainana diatur dalam PP. Ya repot boss. Kualitas SI itu tidak hanya karena bahan baku penolong ( linked product) tetapi juga proses produksi sangat besar perannya. Terus lembaga yang keluarkan sertifikasi kan pasti minta ongkos lagi. Tambah dah biaya produksi. Gimana kita bisa compit ? Bego banget nih aturan.

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menilai Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian menghambat arus impor terutama bahan baku penolong bagi manufaktur membuat pelaku usaha kehilangan omzet hingga triliunan rupiah. Sejak berlakunya aturan tersebut, kalangan importir pemegang izin Angka Pengenal Importir Umum (API-U) mengaku kesulitan melakukan import yang berpotensi membuat gejolak di sektor industri manufaktur dan terjadi gelombang PHK.

Kalau pemerintah beralasan dikeluarkannya PP No.28/2021 dalam rangka melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan standardisasi industri. Hal ini diselenggarakan dalam wujud penerapan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara terhadap barang produksi dalam negeri dan impor. Itu bullshit. BIlang aja terus terang. Pemerintah stress karena devisa udah melemah. Jangan jangan Data Cadev juga fake one. Kan hoax terbaik adalah pemerintah sendiri. 

Dan lagi itu membuka peluang rente. Misal, kita tidak bisa impor baja. Artinya harus beli dari KS. Lah emang gampng beli dari KS.? KS itu dikuasai mafia baja makanya tekor terus.  Udah harganya mahal, pengiriman juga engga on time. Produk lain sama saja. Bahkan menciptkan modus mafia impor. Yang punya koneksi kuat yang bebas impor. Pemerintah tidak ada niat menciptakan atmosfer yang ramah bagi kemajuan industri dalam negeri. Kelakuannya balik seperti zaman Orba. Otak yang sangat kreatif menciptakan rente lewat aturan yang keliatan ideal tapi sebenarnya culas. Capek dah. Mending hengkang ke vietnam aja atau ke Kuantan, Malaysia, kata teman.

***

Berbisnis di Indonesia itu tidak mudah. Usaha kecil kena gencet yang besar, Usaha besar kena gencet pejabat. Katakanlah Anda punya kebun sawit seluas 5000 hektar. Setiap hari anda harus siap di call pejabat atau aparat dari daerah maupun pusat. Itu selalu bicara uang. Macam macam alasannya.  Dan selalu sifatnya personal. Anda tidak punya pilihan. Bayar atau bisnis ada akan terancam. Ada saja alasan mereka bikin repot anda. Nah ini akan berdampak kepada para direksi anda yang kerja.  MEreka resah.

Contoh Salim Group itu hebat. Produsen mie terbesar di Indonesia. Tetapi tahukah anda. Dia harus jaga bisnis itu dengan elus telor pejabat dari tingkat pusat sampai daerah. Mengapa? pertama bahan baku terigu dia impor. Tanpa previlage pejabat mana bisa dia impor terigu. Dan karenanya produksi bisa mati. Kedua, bahan baku itu kan masuk pakai kapal besar. Kalau engga dapat dukungan dari Beacukai, Administratur pelabuhan, polisi untuk pengawalan truk, itu bisa repot. Belum lagi pemda yang keluarkan izin lokasi pabrik. Itu pintar banget create story minta uang receh.

Dengan aturan baru UU-CK tetang industri, Impor apapun diatur oleh pemerintah.  Bukan hanya negatif impor tetapi juga dengan alasan pembinaan industri. Engga boleh impor linked product kalau dalam negeri sudah diproduksi. Mau mahal, rendah kualitas, lelet delivery ya harus beli. Gimana mau kompit secara global. Tapi kalau anda ada “ orang  yang atur”. Semua bisa lancar. Dan “ atur”  itu engga gratis. Bayar. Sekali bayar, anda akan terus jadi ATM berjalan mereka. Mau melawan? ya tutup aja pabrik. Bubarkan karyawan dan buruh. Pejabat engga peduli soal itu.’

Anda punya pabrik makanan dan minuman. Kalau tidak ada previlage impor biji plastik untuk kemasan, engga ada fasilitas impor gula dan garam, hanya hitungan bulan bisa bangkrut pabrik anda. Sekali anda beli dari Gank impor, laba kepenggal. Mau dapat quota impor dari pemerintah. Ya anda haus lewatin jalan ninja. Engga bisa langsung ke menteri apalagi presiden. Anda harus lewat ormas, kemudian ormas antar ke relawan. Relawan atur ketemu menteri  atau DPR. Semua mereka itu kecipratan uang. Makanya secara personal walau mereka tidak ada bisnis tapi hiduup mereka kaya raya. 

Makanya mengelola pabrik di Indonesia itu capek. Bukan hanya capek mikirin cash flow tetapi juga capek elus telor pejabat. Makanya hampir semua pemegang saham pengendali korporat piara special asisten atau proxy untuk layanin pejabat. Tujuanya agar pengeluaran untuk kenalakan pejabat itu tidak melibatkan perusahaan resmi dan lepas dari OOT KPK dan Pajak. Makanya juga Salim buat pabrik mie banyak di luar negeri. Wimar buat pabrik downstream CPO di China dan India. Yang lain lain juga begitu. Bahkan Gi pun bangun parbik cincau di Malaysia dan pengolahan ikan terpadu di Thailand. Pabrik Plastik lembaran di Vietnam. 

Ya mau engga mau, begitulah sistem negara kita yang dikelola mirip seperti orba, yaitu KKN. Engga ikut main kita dimainin orang