Yaman dan geostrategis

 

“ Houthi di Yaman itu apa pah? tanya Oma kemarin waktu temanin saya ke mall. Saya sudah tebak. Bahwa pasti dia akan bertanya soal ini. Karena pembicaraan di mejelis ta’lim soal perang Houthi, Yaman dengan AS dan inggris di laut merah memang paling sering dibahas. “ Houthi itu adalah nama klan yang ada di utara Yaman. Mereka menganut sekte Islam Syiah Zaydi, yang pernah memerintah Yaman sampai tahun 1962. Tahun 1990an mereka mendirikan gerakan politik guna membendung masuknya gerakan Wahabi dan Salafi yang ingin mendomanisasi wilayah utara Yaman.

Tapi mungkin karena kemiskinan dan merasa tidak diperlakukan adil oleh penguasa Suni yang mayoritas, pada 2014, milisi ini melakukan kudeta terhadap pemerintahan transisi Yaman pimpinan Abed Rabbo Mansour Hadi, hingga menyebabkan perang saudara. Koalisi Arab Saudi ambil bagian dalam konflik ini dengan membantu Hadi. Sementara Houthi dibantu oleh Iran. Tetapi tahun lalu perang ini berakhir damai berkat peran China sebagai mediator perjanjian normalisasi Saudi-Iran.

Mngapa Houthi bantu Palestina ? tanya Oma.  Memang pertanyaan yang membingungkan. Houthi dalam keadaan miskin dan tidak punya sumber daya militer untuk perang lawan Israel. Apalagi jarak Yaman -israel itu 1000 mil. Kelompok milisi Houthi Yaman membajak sebuah kapal kargo, Galaxy Leader yang sedang berlayar di Laut merah, itu sebenarnya gerakan spontan sebagai bentuk solidaritas Houthi kepada perlawanan rakyat palestina terhadap Israel. Tetapi disikapi oleh AS dengan berlebihan. AS dan Inggris mengirim pesawat tempurnya menyerang Yaman. Ya Perang terbuka jadinya.

Mengapa AS dan Inggris sampai terlibat langsung? tanya Oma lagi. Pertanyaan ini bisa mengarah kepada stigma AS adalah israel. Tetapi sebenarnya ini masalah geostrategis AS dan Eropa yang terancam dengan hegemoni politik China di Yaman terutama timur tengah.  Sejak China menjadi tuan rumah KTT Tiongkok-Arab dan KTT Dewan Kerjasama Tiongkok-Teluk, pengaruh China dikawasan ini semakin significant. Apalagi terkesan China ada dibalik gerakan Houthi. Jelas Yaman atau Houthi bukan tandingan AS. Serangan udara AS dan Inggris, sebenarnya cara AS untuk mendelegitimasi  perdamaian di Yaman, 

Mengapa China ingin mendominasi Yaman ? tanya oma. Sebagian besar perdagangan Tiongkok dengan Eropa melewati Teluk Aden dan Laut Merah, sementara China mengimpor minyak dari Timur Tengah dan Afrika transit melalui Bab el Mandeb dan Selat Hormuz. Dan ini bagian dari program Bell Road initiative China untuk menguasai jalur perdagangan global. Ya maklum. China penduduknya lebih 1 miiar. Mereka harus amankan akses terhadap sumber daya dan pasar.

Jadi perang itu karena masalah rebutan pengaruh antara AS dan China? kata Oma. Ya. Bagi Yaman yang ditakdirkan letak geographi nya sangat pital terhadap jalur perdagangan minyak timur tengah, wajar saja dia harus kelola geopolitiknya untuk kepentingan nasionalnya. Selama kekuasaan Suni di Yaman, keuntungan geopolitik ini tidak ada. Karena dominasi Arab Saudi bersama AS. Yaman tidak dapat apapun dan tetap miskin. Sama seperti Indonesia. Keuntungan geopolitik atas Selat Malaka hanya dinikmati Singapore sebagai satelite AS dan Eropa. Kita hanya dapat sampah doang.

Memang di era globalisasi yang serba terbuka dan mendunia, setiap negara harus smart mengelola geopolitiknya.  Bukan sekedar netral seperti Indonesia, yang akhirnya terjerat konvensi international yagn pro Kapitalisme Barat dan AS. Tetapi harus punya kekuatan tawar mengatur ritme permainan geostrategis kawasan untuk kepentingan nasional. Walau harus siap berperang sekalipun. Engga bisa hanya dibujuk dengan utang China atau AS. Setelah itu duduk manis menonton kapal dagang china dan AS hilir mudik di selat melaka menuju LCS.

Kan kita non blok ? Sergah Oma. 

Prinsip non blok Indonesia yang ada pada UUD 45 bukan berarti kita tidak memihak tetapi kita harus ambil bagian dalam penentuan geostrategis. Posisi geographi selat malaka dan LCS kan sangat strategis. Misal, kita bisa memaksa AS dan Eropa mengeluarkan dana replace pembangkit batubara ke energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon. Kita juga bisa memaksa  Eropa untuk lakukan transfer tekhnologi oleo chemical agar downstream CPO bisa diperluas di dalam negeri. Kita juga bisa paksa China untuk transfer tekhnologi Partikel nano nickle agar downstream nikel kita lebih besar nilai tambahnya. Memaksa China transfer riset biotekhnologi agar produksi pertanian kita melimpah. Tetapi sejak reformasi, belum ada presiden yang sehebat Soekarno dalam mengelola geopolitik

Mind Corruption Minerba.

 

Tadi saya dan Abeng ke kantor notaris ketemu dengan Darma untuk buat akad depan notaris. Saya didampingi team shadow saya, Marina. Maklum ini kerjaan mantiko. Beli aset murah dari aset sitaan negara lewat skema lelang yang diatur. Exit nya jual lagi ke Singapore dengan harga dua kali lipat. Lumayan untuk modal dagang sempak. Sambil menanti notaris datang. Kami ngobrol santai.

“ Sekarang ini ada istilah  state capture. Apa sih itu ? tanya Darma. 

“ Oh itu korupsi yang bukan sekedar suap atau ambil  uang APBN, tetapi sudah sistematis. “ Kata saya.

“ Maksudnya sistematis itu apa ? tanya darma lagi.

“ Contoh. Untuk dapatkan IUP kan perlu AMDAL. Nah syarat AMDAL itu dibuat sederhana aturannya. Bisa saja aturan menteri dalam bentuk Permen atau Perpres, Sehingga memudahkan korporat  dapatkan izin. Padahal AMDAL itu sangat significant soal keadilan dan kelestarian  lingkungan. Ini terjadi karena dominasi korporat dalam mempengaruhi pembuat  aturan yang  menguntungkan mereka. “ Kata saya.

“ Kan setiap aturan menteri atau Presiden harus sesuai dengan UU yang ada. “ Tangkisnya.

“ Ya benar. Makanya pemerintah rajin ajukan revisi UU ke DPR. Seperti UU Minerba, dan terakhir UU Ciptakerja.” kata saya.

“ Gila ya.Pasti dominasi korporate itu karena uang, Engga mungkin mereka bisa atur kekuasaan tanpa uang. “  Kata Darma. Saya senyum aja. “ Kalaupun UU itu dbuat dengan draft dari korporat, kan kita punya MK untuk mengawal konstitusi. Terus gimana peran MK kalau ada gugatan dari masyarakat civil atas UU itu ? Tanya Darma lagi.

“ MK juga dibayar korporat. Sehingga membuat keputusan bias. Engga bisa dikatakan salah dan juga tidak bisa dikatakan benar. Tuh buktinya. Sudah jelas UU Ciptakerja itu cacat prosedural. Tetapi keputusan MK itu memberi peluang presiden mengeluarkan PERPPU dan akhirnya disahkan juga oleh DPR. Korporat juga yang menang“ Kata saya.

“Tapi kan walau IUP dengan segala kemudahan Amdal itu, kan masih ada kontrol pemerintah  lewat rencana kerja dan biaya  atau RKAB bagi setiap pemilik IUP. Itu gimana ?

“ Itu juga menjadi sumber pendapatan rutin pejabat setiap tahun. Ya karena uang, mereka tutup mata aja dengan RKAB yang dibuat penuh rekayasa. Sama saja dengan kasus laporan DMO batubara dan Sawit. Itu kan dibuat kebanyakan falsu. Tetapi karena ada endorsed dari instansi terkait, jadi asli.” Kata saya.

“ Kan kita masih punya aparat pemda dan polisi untuk mengawasi pelanggaran itu “ 

“ Sejak disahkan nya UU CIptakerja, hak pemda tidak ada lagi soal IUP. Dan berdasarkan UU juga kalau ada rakyat protes lahannya dibebaskan untuk tambang, itu  bisa dikriminnalisasi. “

“ Duh segitunya ya korporat mendominasi. Sama saja dengan era kolonial.” Kata Darma. Saya senyum aja. Abeng berkerut kening. “ Lue tanya, Ale  jawab. Itu kerjaan kita kita. Ya gimana. Sejak merdeka, hanya di era Jokowi kita pesta. Orang jarah, ayolah rame rame jarah. Tinggal tunggu rakyat marah. Kalau chaos ya tinggal angkat koper ke luar negeri. “ Kata Abeng

***

Mind corruption pada bisnis minerba terjadi sejak proses mendapatkan IUP lewat praktek suap bernuansa KKN, pembebasan lahan dengan perampasan lahan rakyat dan adat atas nama UU, sampai kepada exploitasi yang degradasi terhadap lingkungan. Dalam bisnis process biasanya, semua infrastruktur tambang seperti hauling road, jetty, stockfile dimiliki oleh keluarga dari pemilik IUP. Tentu mereka pemilik infrastruktur itu membebankan biaya semaunya. Secara tidak langsung mereka berusaha memindahkan laba dari kantong kanan ke kantong kiri agar terhindar dari pajak. 

Itupun masih kurang. Pemilik IUP juga lakukan misinvoicing. Harga jual dibuat rendah melalui afiliasi di luar negeri untuk kemudian dijual ke penjual akhir dengan harga sebenarnya. Global Financial Integrity mencatat aliran dana haram lewat bisnis process misinvoicing ekspor import mencapai US$6.5 billion pertahun, yang setara dengan 6% dari total tax revenue Indonesia tahun 2016.  Sekarang mungkin jumlahnya berlipat. Perlu dicatat bahwa atas ekspor batu bara, Indonesia mengenakan PPh sebesar 1,5% plus royalti 5%. Akibat under-invoicing, terdapat kehilangan penerimaan dari ekspor batu bara senilai Rp.6,7 triliun per tahun. 

Dalam temuan yang diolah oleh Direktorat DNA KPK, terdapat temuan dugaan ekspor nikel di luar ketentuan. Dengan asumsi bahwa nikel yang diekspor merupakan low grade (kadar <1,7%), terdapat selisih atau kelebihan ekspor pada 2017 dan 2019, dengan nilai total 358 ribu WMT. Sehingga dimungkinkan tidak hanya nikel kadar rendah, namun terdapat nikel kadar tinggi yang diekspor pada periode relaksasi 2017-2019.

Data hasil analisis lainnya, ditemukan bahwa dari sampling 400 vessel di pelabuhan bongkar China pada tahun 2017-2019, hasil temuan Surveyor SGS menyimpulkan 62% dari 248 vessel memuat nikel dengan kadar nikel di atas 1,7%, sementara 25% dari 100 vessel memuat nikel dengan kadar di atas 1,8%. Dari jumlah tersebut terdapat 18 vessel dari Indonesia yang mengangkut kurang lebih 31 juta ton nikel dengan kadar di atas 1,7%.  Makanya tidak sulit untuk tahu kalau tidak tercapainya tax ratio itu disebabkan oleh mind corruption, khususnya Minerba.

Kalau anda ingin hancurkan negara, tidak perlu pakai senjata dan bom atau komunis atau khilafah. Cukup dengan cara merusak aparat hukumnya. Itulah yang terjadi. TPPU 349 trilun, illegal export 5 jtua ton Nickel. Itu hanya yang nampak dipermukaan. Di bawahnya itu banyak sekali, dan tak terjangkau untuk dihitung. Para komprador itu ada di ring 1 presiden, di DPR, di kementrian, Pemda. Pemrof dan mereka membukus dirinya sebagai pengusaha atau politisi yang cinta NKRI. Indonesia memang sedang tidak baik baik saja. Karena orang baik diam!

***

Negara kita sangat kaya akan sumber daya alam. Terutama sumber daya mineral dan batubara. Yang jadi masalah adalah sejak era Orba sampai dengan sekarang, paradigma pengolahan SDA itu lebih kepada kepentingan ekonomi semata, terutama untuk mendatangkan devisa. Maklum negara ini terjebak dengan utang yang bunganya setiap tahun terus meningkat. Makanya terjadi dalam praktiknya, kegiatan di sektor ini selalu menimbulkan gesekan antara masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah selaku pemegang izin. ). 

Ada empat hal pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memang pemerintah tidak punya niat baik mengelola SDA atas dasar prinsip UUD 45 pasal 33 dan lebih kepada praktek mind corruption. 

Pertama. Mengenai dimensi pengalihan kewenangan pemerintah. Jika dicermati lintasan sejarahnya, sebaran kewenangan pemerintah dalam pengelolaan mineral dan batubara telah mengalami perubahan. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Mineral dan Batubara telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah pusat untuk mengelola Mineral dan Batubara tanpa campur tangan Pemerintah daerah. 

Kedua. Adanya imunitas pemerintah dalam pemberian izin pertambangan. Imunitas terhadap kekuasaan tampaknya selalu menjadi prioritas para legislator akhir-akhir ini. Pemerintah tidak mau disalahkan dan berlindung di bawah payung norma. Terbukti ketentuan Pasal 165 UU Minerba terkait sanksi pidana yang menjerat Pemerintah karena menyalahgunakan kewenangan penerbitan IUP, IUP Rakyat, dan IUPK dihapuskan dengan UU Minerba yang baru. Tentu saja norma ini akan menjadi sumber korupsi dan konflik kepentingan bagi Pemerintah dalam memberikan izin kepada para taipan pertambangan yang ingin mempermudah memperoleh izin.

Ketiga. Yang sangat kontroversial adalah isu ancaman lingkungan dan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan.Perubahan UU Minerba nampaknya sudah tidak lagi memperdulikan dampak yang merenggut nyawa masyarakat. Misalnya ketentuan Pasal 1 ayat 28 huruf a yang mengatur bahwa Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang daratan, ruang laut, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, yaitu kepulauan Indonesia, perairan darat. Artinya, kegiatan pertambangan mineral dan batubara akan menutupi ruang hidup masyarakat. 

Begitu pula dengan Pasal 162 dan Pasal 164, dimana Pasal ini membuka peluang kriminalisasi terhadap masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap kegiatan pertambangan. Tentu saja secara tidak langsung norma tersebut telah bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 dan UU 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup karena dianggap sebagai norma perusak lingkungan hidup.

Keempat. Yang dianggap sangat berbahaya adalah persoalan keistimewaan bagi para konglomerat pertambangan dalam perizinan dan melakukan kegiatan pertambangan. Dimensi ini merupakan pintu masuk menuju oligarki kekuasaan dan perusahaan. Misalnya, Pasal 42 UU Minerba tentang penguasaan tanah yang sebelumnya baru diberikan dua tahun lalu dengan UU Minerba yang baru, penguasaan tanah skala besar oleh pengusaha pertambangan minimal delapan tahun. Itu dapat diperpanjang selama satu tahun setiap kali.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Auriga mencatat ada 10 juta hektare (ha) konsesi lahan pertambangan di Indonesia. Mengacu data Kementerian ESDM per Agustus 2023 yang mencatat 31 pemegang Kontrak Karya (KK), 59 Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), 9 Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 852 IUP Produksi Mineral, 908 IUP Produksi Batubara. Sekitar 21% konsesi tersebut dikuasai oleh 10 grup usaha.10 perusahaan dengan lahan pertambangan terluas di Indonesia per Juli 2022 .

 .

1. PT Timah Tbk (BUMN) terhitung luas mencapai 487,52 ribu ha per Juli 2022, tersebar di Bangka NBelitung, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, serta Cilegon, Banten. 
2. PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. Total luas lahan pertambangan mencapai 454,88 ribu ha, terdiri dari nikel, emas, perak, bauksit, serta batubara. 
3. PT Adaro Energy Indonesia Tbk atau Adaro total luas lahan pertambangan sebesar 307,95 ribu ha. Pemegang saham pengendali adalah Boy Thohir.
4. PT Bumi Resources Tbk. Perusahaan ini berhasil menguasai 257,24 ribu ha luas lahan pertambangan di tanah air. Kini dikuasai keluarga Salim.
5. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau yang kerap disingkat DSSA, milik keluarga Eka Cipta ( SinarMas Group). Dengan total lahan konsensi seluas 164,94 ribu ha.
6. PT Freeport Indonesia mencatatkan dengan lahan pertambangan tembaga dan emas terluas di Indonesia. Mengantongi IUP untuk lahan seluas 126,90 ribu ha. Mayoritas saham dikuasai PT. Mind ( BUMN)
7. PT Vale Indonesia Tbk. Adapun total luas lahan pertambangan yang dimiliki ialah sebesar 118,10 ribu ha. Sekarang mayoritas saham dikuasai Mind ID ( BUMN).
8. Kelurga Lim Tju King, Harita Nickel dengan lahan pertambangan nikel paling luas di Indonesia. Total lahan konsensi milik Harita Nickel pun tercatat mencapai 94,99 ribu ha.
9. PT Bayan Resources Tbk milik keluarga Low Tuck Kwong. Total luas lahan pertambangan sebesar 91,90 per Juli 2022.
10. PT Indika Energy Tbk. Pemilik, keluarga Sudwikatmono dan  Arsjad Rasji, Adapun Indika telah mengantongi IUP dengan total lahan seluas 91,44 ribu ha.

Saran dan solusi.

Perlu diingat bahwa sektor pertambangan merupakan sektor strategis yang diincar investor, sehingga diperlukan peran Pemerintah untuk membuat regulator dalam memanfaatkan sektor pertambangan ini. Amanat Konstitusi telah diwujudkan melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dengan tegas menyatakan bahwa: “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya, “kemakmuran rakyat”.

Mahkamah Konstitusi juga telah menafsirkan rumusan konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01–021-022/PUU-I/2003 yaitu klausul “dikuasai oleh negara” yang mencakup pengertian penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bermula dan bersumber dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia terhadap keseluruhan sumber kekayaan “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pengertian kepemilikan umum oleh kolektif rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang bersangkutan.

Permasalahan korupsi pada sektor mineral dan batubara perlu mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Pasalnya, rentetan kasus sektor minerba yang berulang menunjukkan bahwa sektor padat modal ini rawan korupsi. Apalagi rentetan korupsi sektor minerba ini merupakan kasus berkategori ‘state capture’. Oleh karena itu, kegiatan usaha di sektor mineral tambang, batubara/ Minerba harus didukung dengan peraturan yang memadai dan tegaknya law enforcement agar tidak merugikan masyarakat. Tentu dasarnya pengelolaan SDA mineral tambang itu dengan  paradigma kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan. 

Masa depan Hilirisasi nickel

Harga acuan nikel di London Metal Exchange sejak awal tahun 2023 sampai akhir tahun jatuh sampai 45% nilainya. Belum lagi adanya A Foreign Entity of Concern atau FEOC yang ditetapkan oleh pemerintah AS pada bulan Desember 2023 efektif sekali mencegah perusahaan Tiongkok memenuhi syarat keringanan pajak Inflation Reduction Act (IRA). “ Kata Cha. Saya senyum aja. 

Selama bertahun-tahun, perusahaan China telah berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk memanfaatkan cadangan nikel terbesar di dunia, yang merupakan bahan baku utama yang secara tradisional digunakan di sektor baja tahan karat, industri kendaraan listrik (EV). Namun arus investasi mulai surut karena hambatan IRA dan ditemukannya LFP sebagai substitusi Nikel untuk baterai EV.

“ Dari dulu kan sudah diketahui masalahnya. Pertama karena masalah energi yang sangat besar bergantung kepada batubara. Paradox terhadap program zero emisi karbon. Belum lagi kerusakan lingkungan akibat penambangan yang berskala luas. Kedua. Padat modal, rentan terhadap ketidakstabilan harga. Ketiga. meningkatnya ketegangan geopolitik,” Kata saya. 

Pada tahun 2019 Nanjing Hanrui Cobalt   membuat  keputusan investasi pada  proyek High Pressure Acid Leach (HPAL). Namun Pada tanggal 20 Desember 2023, mereka batalkan proyek itu. Karena diperkirakan pasar logam baterai mengalami surplus struktural. Secara ekonomi tidak lagi menguntungkan. Sementara proyek nikel-kobalt Huashan milik Huayou dengan produksi tahunan sebesar 120.000 ton kandungan nikel juga ditangguhkan.

Indonesia tahun 2020 melarang ekspor biji nikel sebagai bagian cara menarik investasi asing dibidang hilirisasi. Itu awalnya efektif. Setidaknya 20 tahun lalu. Namun kini walau Indonesia memiliki cadangan bijih nikel laterit terbesar di dunia namun tidak ada tekhnologi yang ramah lingkungan yang dapat mengubah bijih nikel kadar rendah menjadi logam. Sementara China sudah menghentikan ekspansinya di luar negeri. Mereka sejak berhasil menemukan tekhnologi HPAL generasi terbaru lebih memilih mengolah bahan baku kadar rendah di didalam negeri

PELEMAHAN HARGA

Peningkatan kapasitas nikel sebagian disebabkan oleh kenaikan harga nikel pada saat itu, yang berasal dari short-squeeze besar-besaran pada LME di tahun 2022, pada saat harga nikel sulfat sedang terpuruk karena rendahnya permintaan dan menyimpang dari pasar berjangka. Pedagang China memanfaatkan arbitrase antara kedua produk nikel tersebut dengan memurnikan nikel sulfat yang tidak dapat dikirim menjadi logam yang lebih bernilai dan mengirimkan logam tersebut ke bursa. Namun, surplus fisik nikel sulfat mulai merembes ke dalam kontrak, sehingga memberikan tekanan pada keuntungan industri secara keseluruhan.

Harga nikel bulan depan di Shanghai Futures Exchange ditutup pada 125.700 yuan ($17.648 ) per ton pada hari Kamis tanggal 4 Januari, sangat kontras dengan harga tertinggi di atas 200.000 yuan per ton pada tahun sebelumnya dan, merupakan garis psikologis yang mendekati ambang batas profitabilitas. Maklum biaya produksi untuk mengubah nikel sulfat menjadi logam diperkirakan mencapai 100.000-110.000 yuan per ton.

FEOC

Definisi FEOC mencakup setiap entitas asing yang “dimiliki oleh, dikendalikan oleh, atau tunduk pada yurisdiksi atau arahan pemerintah negara yang dilindungi.” Negara-negara yang saat ini termasuk dalam kategori “negara yang dilindungi” adalah Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan Iran. Selain penurunan harga,  definisi FEOC yang dirilis pada bulan Desember 2023 juga akan mengecualikan sebagian besar nikel Indonesia dari kualifikasi kredit pajak Inflation Reduction Act (IRA). 

Mulai tahun 2025, tetapi dengan masa transisi, perusahaan yang lebih dari 25% dimiliki atau dikendalikan oleh FEOC – termasuk kursi dewan, hak suara, atau ekuitas – tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pajak yang tersedia berdasarkan IRA. Sebagian besar proyek berskala besar di Indonesia memiliki lebih dari 25% kepemilikan Tiongkok. “Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah membuat taruhan besar di Indonesia, dan kini margin keuntungan mereka menghadapi ancaman yang semakin besar..

SOLUSI

Downstream nikel itu bukan hanya baterai EV. Tetapi ada banyak produk yang butuh bahan baku nikel. Kita harus menentukan produk downstream yang dibutuhkan paling banyak dan bernilai tambah tinggi. Misal kita focus saja kepada stainless steel, baterai, nickel powder. Setelah kita tentukan, maka smelter Pig Iron  di moratorium. Kemudian dari tiga produk itu, arahkan untuk terjadinya hilirisasi secara meluas. Caranya? 1). batasi ekspor  stainless steel, baterai, nickel powder  lewat quota. Ini akan memaksa terjadinya relokasi industr downstream nikel ke Indonesiai. Jadi kita bukan hanya sekedar supply chain global industri tetapi juga player 2). Beri kemudahan perizinan tetapi di kawasan Ekonomi khusus agar ekspornya bisa diawasi dengan ketat. 3. Berikan insentif pajak. Mari kita lihat industri apa saja yang bisa berkembang karena stainless steel, baterai, nickel powder.

Stainless steel.

Stainless steel merupakan paduan dari besi dan karbon. Material ini tersusun dari penambahan campuran kromium serta paduan elemen lain seperti nikel dan mangan. Karena salah satu bahan bakunya adalah nikel, seperti pabrik peralatan dapur, panci dan wajan, bak cuci, keran, tableware, sendok dan garfu, koil pemanas dan elemen peralatan listrik umum seperti setrika pakaian, kompor listrik, oven pemanggang roti, pemanggang, selimut listrik, pemanas alas tiang, casing logam peralatan elektronik.

Baterai. 

Program hilirisasi nikel yang heboh dan dibanggakan Jokowi adalah bateral berbahan dari nikel, seperti  nikel mangan kobalt (NMC) dan nikel kobalt aluminium (NCA). Sejak tiga tahun lalu sudah ditemukan Baterai lithium besi fosfat, yang dikenal sebagai teknologi LFP. Baterai lithium-ion menggunakan bahan lithium iron phosphate ( LiFePO4) sebagai bahan katoda , dan elektroda karbon grafit dengan lapisan logam sebagai anoda. Praktis baterai jenis berbahan baku nikel jadi jadul dan tidak efisien.  

Mengapa ? Karena biaya LFP yang rendah, keamanan yang tinggi, toksisitas yang rendah, siklus hidup yang panjang dan faktor lainnya, baterai LFP mempunyai sejumlah fungsi dalam penggunaan kendaraan , aplikasi stasioner skala utilitas, dan daya cadangan. Baterai LFP bebas kobalt. Makanya LPF langsun diterima pasar. Hampir semua pabrik otomotif raksasa seperti Hyundai, Tesla dan lain lain telah berganti dari NMC ke LPF. Singkatnya masa depan pabrik baterai dari nikel udah tidak layak.

Jadi kita focus aja untuk Baterai Litium ion, nikel metal hidrida (NiMH), atau nikel-kadmium (NiCd) mengandung nikel. Baterai ini dibutuhkan oleh industri Ponsel modern, laptop, dan kamera. Kebutuhan dunia akan ponsel sangat besar. Harga dipasar sekarang $250 hingga $1,500 per kWh.

Nickel Powder.

Nikel merupakan bahan penting dalam menciptakan konduktivitas ini dan memastikan arus listrik konstan di telepon. Misalnya mikrofon pada perangkat seluler yang terbuat dari karet. Dengan mencampurkan bubuk nikel dengan silikon untuk menghasilkan karet ini, produk akhirnya bersifat konduktif dan mikrofon dapat diandalkan. Nikel powder diperlukan oleh pabrik ponsel dan berbagai peralatan elektronik sebagai bahan chip. Walau kebutuhan nikel powder hanya 1 % pada telp selular namun nilai tambah tinggi kali, yaitu sekitar USD 150.000/ton.

Contoh Malaysia dan Vietnam. Walau mereka tidak ada SDA nikel melimpah seperti Indonesia, namun downstream  nikel berkualitas tinggi tumbuh pesat. Mereka sejak beberapa tahun lalu sudah mengembangkan industri semikonduktor (chip). Mereka cerdas. Pasalnya, mobil normal selama ini membutuhkan 5.000 chip, sementara EV perlu hingga 15.000 chip. Ini peluang besar. Semua pabrik EV ingin mengamakan supply chain chip dan mereka  adalah pilihannya.

Dengan menguasai industri stainless steel, baterai dan nickel powder maka berbagai industri peralatan rumah tangga, bahan bangunan, industri beragam barang elektrnonika beserta berbagai ndustri pendukung dan jasa akan tumbuh di dalam negeri. Ini akan terjadi proses alih tekhnologi secara alamiah dan proses kompetisi bagi pemain lokal untuk naik kelas. Dan pasti UMKM akan ikut terangkat. Karena basis industrinya adalah much product dan industri kreatif,  bukan hanya sekedar mineral tambang tapi barang konsumen akhir. Yang pasti dengan strategi ini kita tidak perlu jor joran mengurasi SDA nikel kita. Bisa dihemat untuk anak cucu kita. 

Greenflation vs Ekonomi sirkular

 

Dalam menghadapi perubahan iklim akibat global warming, para ekonom dan politisi membuat kebijakan yang mengatur tentang green economy sebagai cara transisi energi yang ramah lingkungan. Namun aturan itu berbiaya mahal,  bukan hanya dari sisi lingkungan tetapi juga merusak rantai pasokan pangan. Kenaikan harga terjadi lantaran perusahaan mengeluarkan anggaran lebih untuk melakukan transisi energi mengingat biaya penggunaan energi hijau dianggap masih lebih mahal dibandingkan fosil.

Paradox dari green economy itu contoh yang vulgar adalah biodisel dari CPO. Sekilas memang solusi menggantikan energi dari fosil dan berkelanjutan. Tetapi pada waktu bersamaan, akibat konversi food ke fuel itu terjadi kelangkaan pangan dengan harga terus melambung. Tuh lihat harga minyak goreng jadi naik. Padahal sebelum ada biodisel minyak goreng tidak naik. Kerusakan ekosistem akibat deforestation untuk tanaman monokultur berskala luas, yang mengakibatkan peningkatan emisi karbon dan tidak terjadi pertumbuhan berkelanjutan.

Contoh yang lebih vulgar lagi adalah kendaraan listrik (EV). Mengganti BBM dengan baterai dari nikel atau lithium. Tujuannya agar mengurangi emisi karbon. Tetapi dampak dari penambangan nikel itu telah mengakibatkan terjadinya deforestation yang luas dan rusaknya ekosistem berupa limbah yang massive. Belum lagi untuk proses smelting menggunakan batubara sebagai fuel energi yang polutan. Artinya semakin luas penggunaan EV bukannya semakin berkurang emisi karbon tetapi justru semakin meningkat. Paradox memang. Dan lagi nikel tidak bisa diperbarui, yang tentu paradox terhadap program sustainable development.

Pembangkit tenaga surya memang solusi bagi green economy. Tetapi polysilicon sebagi bahan kaca untuk panel surya terbuat dari pasir silica. Penambangannya jelas merusak ekologi baik di darat maupun di laut. Dampaknya dalam jangka panjang bisa mengurangi produktifitas pangan baik agro maupun hasil laut. Lahan pertanian berkurang kesuburannya dan tangkapan ikan di laut semakin berkurang. Mengakibatkan harga pangan jadi naik.

Makanya timbul istilah greenflation sebagai paradox akibat dari adanya green economy. istilah greenflation kali pertama berasal dari Direktur Executive European Central Bank Isabel Schnabel pada The New York Times. Yang kemudian di populerkan oleh ekonom iklim, Gernot Warner dari Columbia Business School. Lantas apa solusinya ? Slah satu solusinya adalah dengan beralih dari masyarakat sekali pakai (disposable society), yang mana produk sudah menjadi usang, dan beralih ke Ekonomi Sirkular (Circular Economy) , yang mana produk dirancang untuk memiliki siklus hidup lebih lama, dua kali, atau lebih. 

Untuk lebih jelasnya, ekonomi sirkular bukanlah tentang mendaur ulang sesuatu ketika sudah mencapai akhir masa pakai atau kegunaannya. Ekonomi sirkular didasarkan pada tiga prinsip, yang didorong oleh desain. 1. Menghilangkan limbah dan polusi. 2. Sirkulasikan produk dan bahan dengan nilai tertinggi. 3.  Meregenerasi alam. Dengan tiga prinsip ini makan pertumbuhan ekonomi tidak lagi menyatu dengan SDA kalau itu merusak linkungan dan tidak berdampak kepada emisi karbon nol. Untuk mencapai circular economy ini maka ESG ( Environmental, Social, and Governance diterapkan standar kepatuhan.

Ada 7 prinsip ekonomi sirkular. 

Pertama. Bahan didaur ulang dengan nilai tinggi yang berkelanjutan. Menurut Global Footprint Network (GFN) dan York University, Kanada, pada tingkat konsumsi saat ini, umat manusia menggunakan setara dengan 1,75 kali sumber daya alam bumi setiap tahunnya. Menurut The World Counts , kita membuang dua miliar ton sampah rumah tangga setiap tahunnya, secara global – yang berarti 60 ton sampah rumah tangga per detik.  Sampah yang bisa didaur ulang untuk kompos meningkatkan produksi pangan dan sumber energi pembangkit listrik tenaga sampah. Itu yang harus dilakukan sebagai sumber energi bukan batubara. 

Kita juga menghasilkan 50 juta ton limbah elektronik per tahun, yang setara dengan membuang 1.000 laptop setiap detiknya. Hal ini tidak hanya sangat boros, tetapi juga merusak ekologi. Oleh karena itu, kita perlu memutus pola produksi dan konsumsi linear 'Ambil-Buat-Sampah' dan mengambil nilai serta manfaat dari apa yang saat ini kita buang, seperti besi, tembaga, alumnium dan lain lain  yang diolah kembai  menjadi bahan-bahan bernilai tinggi. Bukan sekedar daur ulang.

Kedua. Semua energi didasarkan pada sumber terbarukan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk teknologi pembangkit dan penyimpanan energi dirancang untuk pemulihan ke dalam sistem. Energi disimpan dan dialirkan secara cerdas ketika nilai energi yang lebih rendah tersedia untuk digunakan, seperti aliran panas. Kepadatan konsumsi energi disesuaikan dengan kepadatan ketersediaan energi lokal untuk menghindari hilangnya energi struktural dalam transportasi. Konversi antar jenis energi dihindari, begitu pula transportasi. Sistem ini dirancang untuk efisiensi energi maksimum tanpa mengorbankan kinerja dan keluaran layanan sistem. 

Ketiga. Keanekaragaman hayati didukung dan ditingkatkan melalui aktivitas manusia. Karena salah satu prinsip inti dalam bertindak dalam ekonomi sirkular adalah untuk menjaga kompleksitas, maka melestarikan keanekaragaman hayati adalah prioritas utama. Habitat, terutama habitat langka, tidak dirambah atau dirusak secara struktural akibat aktivitas manusia. Pelestarian keanekaragaman ekologi merupakan salah satu sumber inti ketahanan biosfer. Kerugian material dan energi ditoleransi demi pelestarian keanekaragaman hayati; ini adalah prioritas yang jauh lebih tinggi.

Keempat. Masyarakat dan budaya manusia dilestarikan. Sebagai bentuk lain dari kompleksitas dan keragaman (dan karenanya ketahanan), budaya manusia dan kohesi sosial sangatlah penting untuk dipertahankan. Dalam ekonomi sirkular, proses dan organisasi menggunakan model tata kelola dan manajemen yang tepat, dan memastikan bahwa proses dan organisasi tersebut mencerminkan kebutuhan para pemangku kepentingan yang terkena dampak. Kegiatan-kegiatan yang secara struktural merusak kesejahteraan atau keberadaan budaya unik manusia dihindari bahkan dengan biaya yang tinggi.

Kelima. Kesehatan dan kesejahteraan manusia dan spesies lain didukung secara struktural. Zat beracun dan berbahaya diminimalkan dan dijaga dalam siklus yang sangat terkendali, dan pada akhirnya harus dihilangkan seluruhnya. Aktivitas ekonomi tidak pernah mengancam kesehatan atau kesejahteraan manusia dalam ekonomi sirkular. Misalnya, keberhasilan mendaur ulang limbah elektronik dengan meminta orang membakarnya di atas api terbuka tidak dianggap sebagai aktivitas “lingkaran” meskipun faktanya hal tersebut menghasilkan pemulihan material.

Keenam. Aktivitas manusia memaksimalkan penciptaan nilai sosial. Material dan energi saat ini tidak tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas, sehingga penggunaannya harus memberikan kontribusi yang berarti terhadap penciptaan nilai sosial. Bentuk-bentuk nilai di luar finansial mencakup: estetika, emosional, ekologi, dan lain-lain. Nilai-nilai ini tidak dapat direduksi menjadi ukuran umum tanpa membuat perkiraan kasar atau menerapkan penilaian nilai subyektif; oleh karena itu, kategori-kategori tersebut diakui sebagai kategori nilai tersendiri. Pilihan untuk menggunakan sumber daya akan memaksimalkan perolehan nilai di sebanyak mungkin kategori, bukan sekadar memaksimalkan keuntungan finansial.

Ketujuh. Sumber daya air diekstraksi dan didaur ulang secara berkelanjutan. Air adalah salah satu sumber daya bersama yang paling penting: kuantitas dan kualitas air yang cukup sangat penting bagi perekonomian dan kelangsungan hidup kita. Dalam ekonomi sirkular, nilai air dipertahankan, disirkulasikan untuk digunakan kembali tanpa batas waktu, dan pada saat yang sama memulihkan sumber daya berharga dari air bila memungkinkan. Sistem dan teknologi air meminimalkan penggunaan air tawar, dan memaksimalkan pemulihan energi dan nutrisi dari air limbah. Perlindungan daerah aliran sungai diprioritaskan, dan emisi berbahaya terhadap ekosistem perairan dihindari sebagai prioritas utama.

Kesimpulannya. Kita tidak boleh terlalu boros dengan sumber daya alam yang terbatas. Mengekstraksi dan menggunakan bahan bakar fosil, logam, mineral, dan logam tanah jarang untuk mendukung kehidupan kita di abad ke-21 menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang semakin meningkatkan suhu global. Pengadaan bahan mentah dan proses produksi dapat menyebabkan polusi udara dan air, kontaminasi air tanah dan tanah, serta rusaknya habitat dan komunitas lokal. Sirkular ekonomi jawabannya.

Alutsista itu just business...

 

Kadang saya yang awan bertanya kepada diri sendiri. Apakah Prabowo paham apa yang dia katakan. Ataukan dia sudah seperti Robot bicara sesuai pesanan Jokowi. Kalau benar Jokowi yang mengarahkan. Saya kembali bertanya kepada diri sendiri. Apakah Jokowi serendah itu dari segi nasionalisme dan intelektual sehingga membiarkan sistem pertahanan nasional lemah. Kalau memang Jokowi serendah itu, mengapa semua kelembagaan yang lahir dari sistem demokrasi membiarkan sikap Jokowi itu.  Atau seperti kata teman ahli teori konspirasi “ bila suatu negara sudah ditelan oleh kekuatan global yang bermain, bangsa itu tidak akan menyadari kalau sebenarnya mereka sedang digiring dalam lubang kehancuran secara spirit sebagai bangsa. “ kata teman. 

Apakah mungkin ada kekuatan Global yang bermain terhadap NKRI? mungkin saja. Yang namanya Neokolonialisme itu sudah diperingatkan oleh Soekarno dulu saat usia Republik masih balita.  Ya penjajahan dalam bentuk baru. Bukan lagi penjajahan langsung, tetapi penjajahan  tidak langsung lewat kebudayaan, ekonomi, politik dan tentu sistem pertahanan. Tujuannya agar kita kehilangan prinsip berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Terbukti kita sangat tidak peduli dengan Sains. Karena tanpa sains kita tidak akan pernah berdaulat dan mandiri dalam arti sesungguhnya sebagai bangsa.

Saat Prabowo diangkat Jadi Menteri Pertahanan oleh Jokowi, saya berharap visi Pertahanan akan menampakan cirinya yang terimplementasi dalam program pembangunan Industri pertahanan sesuai amanah UU No 16/2012. Maklum kalau mendengar pidato Prabowo yang selalu mengagung Soekarno dan menyebut dirinya sebagai Soekarno muda, dan semangatnya siap mengorbankan nyawa untuk kejayaan negeri ini, wajar saya senang dengan Jokowi menunjuknya sebagai Menhan. Tetapi apa yang terjadi? Prabowo justru memasukan pasal Pertahanan dalam UU Ciptakerja. Saya terhenyak. Mengapa kata dan perbuatan berbeda? siapa sih dia sebenarnya?

Dalam Pasal 74 UU Cipta Kerja.menyebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan diubah. Dengan begitu industri pertahanan kita secara strategis tidak lagi bersifat rahasia. Karena sudah di-liberalisasi. Dalam UU 16/2012 sebelumnya dinyatakan jika industri alat utama hanya bisa dikuasai BUMN yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara, swasta hanya diizinkan di industri komponen utama atau penunjang industri alat utama. UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan industri pertahanan, salah satunya Pasal 11, menyebutkan bukan hanya BUMN bisa mengelola industri pertahanan, tetapi bisa juga swasta. Semua karena alasan bisnis. Sesama makelar jaga rahasia. Apalagi fee alutista kan gede banget.

Peran KKIP ( Komite Kebijakan Industri Pertahanan) jadi mandul, tidak lagi berperan menjaga idealisme sistem pertahanan. Semua tergantung pasar dan ekonomi semata. Itu sebab makanya anggaran Pertahanan melonjak sangat drastis di era Prabowo jadi menteri pertahanan. Tidak lagi peduli tentang visi strategis pembelian alutsista yang harus mendukung langsung transfer tekhnologi bagi kemandirian industri pertahanan dalam negeri.  Jangan kaget bila Era SBY Pesawat tempur bekas yang pernah ditawarkan oleh QATAR untuk dihibahkan kepada Idnonesia, oleh Prabowo justru mau dibeli. Sistem pertahanan kita sudah jadi bisnis.

Padahal sebelumnya, Delapan BUMN yang bisnisnya bergerak di sektor industri pertahanan ini adalah PT Pindad (Persero), PAL Indonesia (Persero), Dirgantara Indonesia, Nusantara Turbin dan Propulsi, LEN Industri (Persero), Inti (Persero), Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta Dahana (Persero). Delapan BUMN tersebut juga telah menjadi pemain global industri pertahanan. Produk-produk industri pertahanan di antaranya berstandar internasional dan tersertifikasi secara global. Klien dan konsumen mereka juga di antaranya datang dari luar negeri. Meski masih belum bisa dikatakan menjadi bagian dari rantai pasok industri pertahanan global. Kini mereka hanya dapat secuil dari anggaran pengadaan alutsista 2020-2024 yang mencapai US$25 miliar yang berasal dari pinjaman luar negeri. Sebagian besar impor.

Kalau kita masih percaya dengan retorika siap mati demi NKRi dan NKRI harus kuat sistem pertahanan agar kekayaan kita bisa dikawal, itu artinya akal kita sudah ditelan oleh pemain drama yang jago mem-branding dirinya lebih jenderal dari Jenderal, lebih nasionalisme. Yakinlah, kita sedang tidak baik baik saja. Sistem pertahanan kita sedang mengarah kepada pelemahan yang membuat kita tidak akan pernah mandiri dari segi ekonomi, politik dan kebudayaan. Menurut saya, biarkan Jokowi dan Prabowo bersama partai koalisinya yang ditelan oleh konspirasi global, tetapi jangan kita sebagai rakyat. Makanya mari akhiri kekuasaan yang ingin melanjutkan program neokolonialsme ini. Tentukan sikap saat Pemilu nanti. Jangan pilih paslon yang mengusung keberlanjutan tanpa ada keinginan untuk memperbaikinya dan mengubahnya.

Kinerja Ekonomi Jokowi 2015-2024

 

Saya berusaha objektif menilai kinerja Jokowi menjelang akhir kekuasaan. Tidak ada maksud saya membencinya secara personal. Saya pemilih Jokowi. Tidak bisa hanya mensupport tanpa ada kemauan dan keberanian mengkritisi. Kita sebagai bangsa sedang berproses membangun. Berdemokrasi baru 25 tahun. Tentu banyak hal yang harus kita benahi. Yang penting kita tahu kesalahan masalalu kita dan mengakuinya dengan jujur tanpa pretensi apapun kecuali berusaha belajar dari pengalaman.

Penerimaan loyo.

Prestasi CEO perusahaan bagi pemegang saham adalah peningkatan  pendapatan. Sehebat apapun CEO itu dengan programnya, pada akhirnya kalau trend pendapatan loyo, ya itu sudah dianggap sampah, yang harus segera dibuang ke tong sampah. Nah di era Jokowi, rasio pendapatan terhadap PDB menurun.  Bila tahun 2015 tax ratio 10,8%, diperkirakan 2024 tax ratio hanya 10,1%. Turun. Kalau dirata ratakan selama era Jokowi tax ratio dibawah 2 digit atau 9,9%. Kalah dengan era SBY yang rata rata tax ratio 11,7% terhadap PDB.

Upaya Jokowi untuk meningkatkan tax ratio sangat luar biasa. Tetapi itu hanya kebijakan menjaring wajib pajak yang ada lewat tax amnesti 1&2. Tidak ada upaya serius meningkatkan pertumbuhan  sektor real agar menciptakan multiplier effect yang salah satunya bertambahnya wajib pajak yang mampu bayar. Setidaknya dari 65 juta UMKM bisa naik kelas menengah 10% saja, itu sangat significant meningkatkan tax ratio.

Belanja amburadul.

Karena tax ratio rendah, tentu berdampak kepada ekspansi fiskal yang terpaksa melakukan aksi akrobat. Jokowi mengutamakan jalur  KPBU atau PPP sebagai sumber pendanaan proyek infrastruktur. Tetapi ini tidak dikelola dengan baik. Tidak melalui tender biding investor. Tetapi lewat Proyek PSN, pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN. Yang terjadi adalah moral hazard. BUMN menarik pinjaman dari perbankan. Tentu dengan nilai mark up. Diperkirakan sekitar 30% dana PSN di-korup. Bukti tidak efisien-nya proyek infrastruktur Jokowi adalah semua BUMN Karya terjebak utang jumbo, baik dengan bank maupun obligasi. Bahkan ada yang  gagal bayar obligasi. Padahal BUMN yang dapat penugasan itu sudah berkali kali dapat PMN lewat APBN.

Sebegitu keras Jokowi bekerja agar infrastrutur terbangun. Nyatanya Belanja modal tetap rendah, kurang lebih 1,33% dari PDB. Sementara belanja rutin APBN yang habis dan tidak dirasakan langsung oleh rakyat seperti belanja pegawai, beban bunga  utang terus meningkat. Dampaknya ruang fiskal semakin menyempit. Rata rata ruang fiskal era Jokowi sekitar 3,54% dari PDB. Jadi sangat terbatas kemampuan ekspansi APBN untuk proyek yang bisa langsung dirasakan rakyat. Tapi udah segitu kecilnya ruang fiskal, bukan focus kepada infrastruktur, malah dibelanjakan untuk subsidi. Dan ini akan dilanjutkan oleh Prabowo, lewat program populisnya.

Utang negara.

Karena penerimaan loyo dan belanja amburadul pengelolaannya, sudah bisa dipastikan ini berujung kepada bertambah nya utang negara. Terhitung sejak tahun 2014, outstanding utang sebesar Rp2.608 triliun yang kemudian meningkat signifikan menjadi Rp7855,53 triliun per Juli 2023 atau mengalami penambahan utang 201% dibandingkan total utang 6 presiden sebelumnya. Ini sudah sama seperti berada dalam kubangan lumpur utang. Sangat memberatkan bagi presiden berikutnya dan kalau ini terus dilanjutkan tanpa perbaikan dan perubahan, maka sebelum ulang tahun indonesia emas 2045, kita sudah jadi negara gagal seperti Venezuela. Mungkin lebih buruk dengan pecahnya NKRI.