Agenda presiden berikutnya.

 

Apa agenda presiden berikutnya? tanya teman. “ Karena sudah banyak yang dikerjakan Jokowi, dan itu harus dilanjutkan” Saya tersenyum. Teman ini tentu berharap program Jokowi dilanjutkan. “ Ya benar. Begitu banyak yang sudah dikerjakan Jokowi. Tentu begitu banyak PR yang harus diperbaiki. Maklum paradigma pembangunan Jokowi itu beda dengan paradigma pembangunan sebelumnya di era reformasi yang berorientasi kepada negara kesejahteraan. Di era Jokowi orientasi itu seperti era Soeharto. Yaitu pembangunan dipicu lewat skema berhutang  berskala gigantik, agar terjadi Trickel down effect 

Apa itu trickle down effect ? Itu teori dari udolf von Jhering pada abad ke 19. Tentang difusi  budaya. Hal esensi dari karya von Jhering adalah bahwa nilai mode tidak ada artinya ketika telah diadopsi oleh semua orang. Dengan demikian, kelas atas dipaksa untuk menemukan dan mengadopsi tren mode baru, yang pada akhirnya akan diadopsi oleh kelas bawah juga. Teori dikembangkan oleh Thorstein Veblen dalam The Theory of the Leisure Class, yang mengatakan bahwa individu membeli barang dan jasa mewah untuk menunjukkan kekayaan mereka kepada orang lain. Dalam konteks yang lebih modern, trickle-down effect diterapkan bukan pada kelas tetapi pada usia, etnis, atau gender oleh Grand McCracken dalam "Culture and Consumption”.

Masih kurang paham, Bisa jelaskan contohnya? Dalam dunia marketing istilah trickle down effect teknik mempengaruhi antar segme pasar dengan focus kepada segmen pasar utama. Iklan sabun mandi. Wanita cantik dan berkelas. Itu akan mendorong orang berkelas membeli dan tentu kelas bawah juga akan membeli. Hanya bedanya kelas atas ingin eksis, dan kelas bawah membeli karena faktor ilusi jadi kelas atas. 

OK paham. Terus apa kaitannya dengan pembangunan era Jokowi? Pembangunan era Jokowi yang bertumpu hutang secara kredible telah memicu pertumbuhan ekonomi di sektor keuangan, mining dan lain lainnya. Tersedianya dana untuk pembangunan infrastruktur yang massive. Bisnis yang marak dan multiplier efect atas proyek-proyek tersebut tentu saja sangat menguntungkan bagi ‘borjuis’ oligarki, dan membuat jumlah middle class bertambah, membuat orang kaya semakin kaya. Nah gaya hidup mereka ini menimbulkan efek trickledown. Secara tidak langsung Jokowi berkata,

"Jangan jadi orang blangsat, kerja keraslah, belajar keras lah, dan kejar apapun kemauan kalian. Lawan dan hadapi semua rintangan. Peluang terbuka bagi siapa saja. Tuh lihat aja Low Tuck Kwong menjadi orang nomor 2 terkaya Indonesia, padahal tahun 2021 masih peringkat  18. Kalau dia bisa, kalian juga bisa. Jangan berharap pada agama akan mengubah kalian tapi ubah mindset kalian. Jadilah petarung. Negara hebat bukan karena pemimpinnya tetapi karena rakyatnya memang hebat. " 

PR setelah Jokowi itu adalah bagaimana memastikan efek trickle down ini terjadi dalam bentuk motivasi orang banyak untuk naik kelas. Caranya? Ya memberikan kanal seluas mungkin orang untuk memanfaatkan peluang kerja dan Investasi. Yaitu melalui UU Cipta kerja. Kemudian, membuka sumbatan tata niaga yang menghambat perluasan usaha. Seperti mencabut sistem kartel impor komoditas, membangun pusat logistik dan stokis sektor pertanian, perikanan, pertambangan. Agar downstream industri bisa dikerjakan dalam skala yang dapat dijangkau UKM dan infrastruktur yang sudah terbangun dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan Ease of doing business rank. Tingkatkan gross domestic expenditure on R&D agar terjadi transformasi pembangunan ekonomi berbasis industri dan riset.

.

Merestruktur Lembaga keuangan dan perbankan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang baru saja disahkan DPR. Agar setiap orang punya akses ke sektor perbankan dan lembaga keuangan, sehingga peluang terjadi bagi siapa saja. Mengubah sistem pendidikan standarisasi, menjadi berorientasi kepada value atas dasar kreatifitas dan inovasi. Restruktur keberadaan BUMN agar berfocus sebagai agent of development.

Terakhir, Ya perkuat lembaga demokrasi seperti KPK, MA, MK, BPK, OJK, BI, PPATK, Komnas HAM, KPPU, KY, Kompolnas dll. Lembaga tersebut harus lepas dari intervensi politik. Karena di era Jokowi lembaga demokrasi itu praktis lumpuh akibat budaya korup. Tanpa penguatan lembaga demokrasi, walau presiden baru terpilih, dipastikan tidak akan ada perbaikan dan perubahan, dan kerja keras jokowi selama 2 periode akan sia sia. Bahkan lebih buruk. Jadi focus sajalah memilih capres yang paham melakukan perbaikan dan meningkatkannya. Rakyat hebat tentu bisa memilih presiden hebat!

Intrik AS dan China dibalik Pilpres 2024

 

New York Time tanggal 1 Februari 2023 memuat kolom berjudul “ China and the U.S. Are Wooing Indonesia, and Beijing Has the Edge, The resource-laden nation of nearly 300 million is a big prize in the strategic battle between the United States and China for influence in Asia.

Indonesia negara sarat sumber daya dengan ekonomi triliunan dolar yang tumbuh cepat dan populasi besar, adalah hadiah besar dalam pertempuran geopolitik antara Washington dan Beijing untuk mendapatkan pengaruh di Asia. Dan lokasinya yang strategis, dengan sekitar 17.000 pulau yang membentang ribuan mil dari jalur laut vital, merupakan kebutuhan pertahanan bagi china dan AS. Apalagi kedua belah pihak bersiap menghadapi kemungkinan konflik atas Taiwan.

Menhan AS berkunjung ke Indonesia bulan november tahun lalu. Dia mendesak agar indonesia teken perjanjian penjualan 36 jet tempur. Tapi Indonesia menolak syaratnya. Sementara Menhan Prabowo bertemu dengan Menhan China untuk melakukan latihan militer bersama. Karenanya intrik menjelang Pemilu 2024 terasa.

Megawati dan SBY.

Zaman Megawati sebagai presiden memang hubungan antara Indonesia dan AS kurang baik. Terutama karena Megawati menolak menyerahkan Abu Bakar Baashir kepada AS dalam kasus Teroris dan menghentikan kerjasama dengan IMF. “ Megawati sudah selesai. Bagi AS dia harus dihabisi” kata teman. Benarlah. Pada pemilu 2004, Megawati dikalahkan oleh SBY dari PD yang baru berdiri. Padahal Megawati petanaha dan juara Pileg tahun 1999. Tapi itulah politik. 

Era SBY, periode pertama memang terkesan SBY jadi golden boy AS. Pada tahun 2006, dia memecat dewan direksi Pertamina yang menghambat proses pengalihan block cepu. Kemudian dia menunjuk ExxonMobil sebagai operator utama pengelolaan Blok Cepu selama 30 tahun.  Semua tahulah ExxonMobil adalah TNC dibalik politik hegemoni AS. Namun periode kedua, SBY mulai menjaga keseimbangan antara China dan AS. Tapi dia menjadikan Budiono sebagai Wapres yang diketahui termasuk follower IMF/ AS

MP3EI dirancang SBY bertujuan memetakan potensi SDA Indonesia terhadap geopolitik dan geostragis global,  yang berkaitan dengan geographi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Artinya Indonesia tidak berpihak kemana mana. Kita focus kepada kepentingan nasional. Siapapun Asing masuk ke Indonesia dipersilahkan. Mereka deal dengan UU bukan dengan Politik. Untuk  itu perlu revisi UU keseluruhan. Maklum UU sebelumnya sarat dengan kepentingan asing. Tapi SBY saat itu tidak berani menggolkan UU CIpta Kerja. Karena diplototi AS. MP2EI jadi useless.

Jokowi.

Jokowi memang diusung oleh PDIP tetapi pendukung utama adalah Surya Paloh. Saat itu Surya Paloh bermitra dengan Sam Pa. Setelah Jokowi terpilih, Sam Pa melalui China Sonangol mengajukan proposal untuk menggantikan Petral. Tapi tahun 2015, Sam Pa ditangkap KPK China. Rencana bisnis kandas. Selanjutnya akses ke china dipegang LBP. Kiblat ekonomi Indonesia pro Beijing. AS-Eropa sekedar teman saja. Setelah hampir 50 tahun Blok Rokan  dikelola PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI), akhirnya dikuasai pemerintah tanpa diberi hak perpanjangan. Begitu juga Mahakam yang 50 tahun dikuasai Perancis dan jepang, akhirnya diambil Pemerintah. Dan rencana berikutnya Block Masela. Walau sempat di anulir MK soal UU Cipta Kerja, Jokowi akhirnya punya alasan kuat untuk mengeluarkan Perppu UU cipta kerja.

Sementara Perdagangan bilateral antara Indonesia dan China mencapai US$124,4 miliar pada tahun 2021, lebih dari tiga kali perdagangannya dengan AS (US$36,5 miliar). Beijing telah menjadi mitra dagang terbesar Jakarta sejak 2013. Bagaimana dengan bantuan pinjaman China ke Indonesia? Data SULNI  April 2019, utang luar  negeri dari Pemerintah China sebesar 17,7 Miliar USD atau setara dengan 248,4 Triliun. Di luar itu juga dapat fasilitas lewat skema ODA dan OOF sebesar masing masing USD 4,42 miliar dan 29,96 Miliar. Indonesia termasuk 10 negara penerima pinjaman terbesar dari Tiongkok melalui dua skema tersebut.

AS menyadari memang kalah dari China soal ekspansi ekonomi di Indonesia. Lewat program Blue Dot Network, AS melalui IDFC menjajaki kerjasama ekonomi secara menyeluruh dengan Indonesia. Itu ditandai hubungan yang sangat mesra antara Jokowi dan Boss IDFC. “ Itu mungkin karena China tidak tertarik membiayai IKN dan tersendatnya pembiayaan kereta cepat jakarta Bandung. “ Kata Teman. Program direncanakan senilai USD 150 miliar ini akan dilaksanakan tahun 2024. Disamping itu IDFC juga sudah kunci kemitraan lewat INA ( sovereign wealth fund Indonesia). Disamping itu tahun 2020 BI dapat fasilitas Repo line  sebesar USD 60 miliar dari FIMA. Kalau fasilitas ini dicabut  oleh AS, tentu akan sulit bagi Indonesia mengendalikan kurs.

***

Dengan gambaran diatas, saya mencoba menganalisa politik real Indonesia terhadap keberadaan AS dan China dalam konteks orientasi ekonomi.

Pertama. PDIP lebih  condong ke China daripada ke AS. Alasannya, China beda dengan AS. China tidak berpolitik hegemoni tetapi kemitraan ekonomi semata. Jadi Politik bebas aktif Indonesia tetap bisa dilaksanakan. Saat sekarang ketua Kadin bidang kerjasama dengan China, dipegang oleh Boy Thohir yang dekat dengan LBP.  Penyelesaian utang BUMI milik Bakri oleh Antony Salim, menyelamatkan  China investment Corporation sebagai kreditur konversi BUMI yang akhirnya menjadi pemegang saham BUMI. 

Dengan demikian dua raksasa batubara, Boy dan Antony, tentu lebih happy bermitra dengan China, Karena China buyer terbesar batubara mereka. Mereka lebih mendukung Calon yang diarahkan Jokowi. PDIP sendiri tidak punya akses langsung ke China maupun ke pengusaha yang bermitra dengan China.  Kalau PDIP memilih orientasi ke China, dan juga ingin dapat sumber daya membiayai Pemilu 2024, ya PDIP harus rela menjadikan Jokowi sebagai king maker. Dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo sebagai pilihan Capres. Mengapa? karena Ganjar adalah presiden man. Juga disukai oleh mereka yang bermitra bisnis dengan China. Lain halnya PDIP tidak ingin terjebak dengan blok AS atau China. Tapi sulit bagi PDIP bisa menang tanpa dukungan dana, kecuali ada kesadaran dari rakyat untuk bersatu dan sadar akan bahaya neocolonialism.

Kedua, Nasdem tidak lagi punya akses ke China bahkan sulit untuk bermitra sejak Sam Pa, mitranya SP kena KPK China. Satu satunya jalan dapatkan sumber daya keuangan adalah melalui koneksi dengan AS. Sementara yang punya akses ke AS adalah SBY. Makanya SP secepatnya calonkan Anies sebagai capres. Karena dia tahu Anies memang sudah dipersiapkan oleh elite AS sebagai pemimpin di Indonesia. Jokowi terkejut dan tentu kecewa. 

Mengapa? Seharusnya SP bicara kepada Jokowi atas rencananya  mencalonkan Anies. Sehingga Jokowi bisa kondisikan lewat LBP yang juga punya akses ke AS. Dengan bergabungnya PD, itu sama saja dia tidak butuh jalur koneksi lewat Jokowi. Yang jelas kini Koalisi Perubahan untuk Anies sudah aman soal dana pemilu. Bagi Jokowi ini sangat serius. Menghadapi pencalonan Anies ini tidak bisa dengan keras. Haruslah kompromi. Karena bagaimanapun Jokowi butuh soft landing. Peran LBP melobi SP sangat strategis.

Ketiga. BagaImana dengan partai kurcaci seperti Golkar, Gerindra, PKB, PPP, PAN? Partai ini hanya menanti operan bola lambung dari PDIP atau Nasdem aja. Ya mana yang enak nendangnya dan pasti gol, ya mereka tendang. Koalisi dengan PDIP, OK, Nasdem juga Ok. Dijadikan Joky capres untuk dikondisikan kalah,  OK. Jadi pendukung saja OK, asalkan dapat kompensasi. Apapun ngikut. 

Saran dan usul.

Saran saya sudah seharusnya politik demokrasi terbuka ini ditiadakan. Lebih baik pemilihan Pileg tertutup dan kemudian presiden dipilih oleh MPR/DPR, sehingga akses pemodal dan asing tidak bisa masuk ke arena politik lewat proxy mereka. Ayolah secepatnya amandemen UUD 45 sebelum Pemilu 2024.

Penentu politik dan kekuasaan : Uang.

 

Setelah AS memenangkan perang dunia ke dua. Mereka sudah persiapkan grand design kemenangan yang lebih besar. Apa itu ? menguasai dunia. Mereka gunakan nasional demokrat sebagai internationalisasi idiologi. Ini tentu berkaitan dengan misi kapitalisme global. Makanya dari awal AS sudah persiapkan hegemoni kelembagaan dengan memprakarsai terbentuknya PBB. Kemudian, dibentuk pula IMF dan World bank. Pada dua lembaga itu AS pemegang saham mayoritas. Dengan pegang kendali lembaga keuangan multilateral itu, AS menjadi pengendali jantung kekuasaan dunia.

Belum cukup, menjelang tahun 70 an, AS menggagas  kesepakatan perdagangan dunia. Lewat putaran Urugai, berlanjut terbentuknya GATT ( General Agreement on Tariffs and Trade )  , yang kemudian menjelma menjadi WTO. Dari itu terbentuk Badan Arbitrase International di Denhaaq. Standar hukum siapa? ya AS. Belakangan  WTO ini bukan hanya soal perdagangan dunia yang diatur tetapi juga berkaitan dengan jasa,  financial, investment dan tourisme. Paraktis tidak ada satupun lembaga multilateral yang tidak dikendalikan AS.

Apakah semudah itu AS membangun infrastruktur hegemoni global? tidak.  Perlawanan begitu keras. Musuh utama AS dalah komunisme dan Islam. AS sangat paham bahwa idiologi internationalisme selain Komunis adalah juga Islam. Kepada Unisoviet, dia ciptakan perang dingin ( Cold War) dan membenturkan China dengan USSR. Kepada islam, AS menciptakan konflik di Timur tengah. Diawali dengan dibentuknya  Israel sebagai proxy. Dari keberadaan israel itu, politik identitas dinarasikan. Antar islam Suni - Syiah dibenturkan, Antar agama dan etnis Yahudi-Islam juga dibenturkan. 

AS banjiri FDI untuk China melakukan transformasi Ekonomi dari pertanian ke Industri. AS banjir uang ke Israel untuk melakukan transformasi ekonomi. Selama rentang waktu itu, AS menciptakan krisis ekonomi global bertalu talu. Tujuannya agar dunia semakin tergantung kepada IMF. AS yakin hanya ekonomi kapitalisme yang bisa meruntuhkan Komunisme dan Islamisme. China bangkit dan  israel makmur, sementara USSR membubarkann diri dan negara komunis lainnya terpuruk. Negara islam sejak mereka menjadi Pasien IMF, masuk jebakan NATO ( no alternative to objeciton) terhadap kapitalisme.

Upaya  besar AS itu  berlangsung sejak usai perang dunia kedua dan perang dingin yang dimenangkan, sampai tahun 2019 setelah kehancuran ISIS di Suriah dan Irak. Tahun 2020 semua negara Timur Tengah (minus Iran) berdamai dengan Israel. Dan PBB mengeluarkan deklarasi bahwa  Islamofobia tidak dibenarkan. Selesai? belum. Masuk tahun 2020 AS menciptakan pandemi dan menjadikan WHO bagian PBB sebagaii speaker perang terhadap COVID. Bukan hanya sekedar memerangi pandemi, tetapi men- generalkan standar penanggulangan Pandemi di seluruh dunia yang menguras APBN pemerintah Eropa dan negara ketiga. Kini 25 negara menjadi pasien IMF. 

Tidak ada satupun negara tidak berhutang. Artinya?  semua negara bergantung kepada hutang. Perubahan politik dan kekuasaan bergantung kepada sumber daya keuangan ( debt resource). Pada saat kini, focus AS adalah kendali terhadap  geostrategis gobal.  Skemanya, bukan lagi idiologi, tetapi climate issues dengan menjadikan ESG ( Environmental, social, and corporate governance ) sebagai standar. Standar siapa ? ya standar pemilik sumber daya keuangan. Lewat ESG mereka menentukan kemana bandul uang akan bergerak dan tentu menentukan siapa yang akan berkuasa disuatu negara. Selagi penguasa patuh kepada standar mereka, maka akan didukung. Kalau tidak, ya disingkirkan.

Nah siapa sebenarnya “pemain “ dibalik perubahan dunia paska perang dunia kedua ? Mereka adalah invisible power. Elite financial global yang menguasai 2/3 putaran uang di dunia. Untuk lebih memahaminya bisa dibaca buku “ The World For Sale: Money, Power and the Traders who barter the Earth’s Resources “ ditulis oleh Javier Blas, Jack Farchy . 

Kekuatan private dibalik AS

 

Mungkin anda  kaget kalau saya katakan bahwa total investasi AS di China diperkirakan mencapai USD 6 trilion atau 6 kali dari PDB. Itu berlangsung dari tahun 2000 sampai tahun 2021. Tahun 2021 saja masih COVID di China, investasi AS di China mencapai USD 180 miliar Itu setara dengan total investasi Indonesia ( swasta dan negara).  Tapi harus dicatat, yang invest itu bukan AS sebagai negara. Tetapi private atau korporate AS. 

Saya ambil contoh aja. Pabrik Apple / Iphone di Zhengzhou, provinsi Henan. Komplek Pabrik sangat luas. Di sini bekerja sekitar 350.000 orang. Sama dengan jumlah penduduk kota di Sumatera. Atau sama dengan jumlah penduduk di Brunei Mereka menyebut Iphone City. Pabrik Iphone semacam ini ada 12 di China. Kebayang kan berapa juta orang bekerja di pabrik apple itu, dan berapa juta orang mendapatkan kemakmuran dari adanya multiplier effect atas berdirinya pabrik itu. Total Marcap Iphone  sebelum COVID mencapai diatas USD 1 trilion. 

Siapa pemegang saham Iphone ?  Vanguard Group Inc dan BlackRock Inc. Siapa nama dibalik orang itu ? Lary Pink dan Jack Bogle. Dua orang ini mengelola asset diatas USD 20 trilion. Itu sama dengan semua PDB seluruh negara ASIA. Anda tahu berapa banyak orang sekelas mereka? ada sekitar kurang lebih 50 orang. 

Di China ada 10 besar perusahaan AS beroperasi, disamping Apple ada juga Boeing, Caterpilar, GM, Mincrosoft, Nike, Ford,  , CEVRON, JP Morgan, dan Citicorp.  Itu sebabnya Trumps hanya satu periode. Saat Gary Cohn yang mantan CEO Goldman, mengundurkan diri sebagai penasehat ekonomi Trumps “ He's over. There is no way he can stay in power for a second term as president.” Kata teman di AS. Gary Cohn protes karena Trumps umumkan perang dagang dengan China.

Mengapa para konglomerat AS nyaman saja di China. Ya karena mereka mendapatkan return diatas bunga bank, atau dua kali bila dibandingkan investasi mereka di AS atau Eropa. Terus kenapa mereka tidak ikut mempengaruhi politik kekuasaan di China? ya karena pertama, mereka hanya bisa pengaruhi lewat media. Sementara media massa elektronik, internet dan media konvensional di kendalikan China. Rakyat tidak bisa terprovokasi dalam persepsi kapitalism. Kedua. China mengendalikan kurs dan mata uang. Jadi China engga bisa diteror kurs akibat pasar bebas. Makanya rezim sangat kuat. Namun China bisa menjamin stabilitas kurs dan valas selalu tersedia sesuai kebutuhan. Ya investor nyaman. Untuk apa terbuka dan bebas seperti Indonesia tapi valas sulit dan kurs volatile.

Ok lanjut pada pertanyaan berikutnya. Sekian lama Perang Rusia dan Ukrania, Apakah Rusia bangkrut karena di embargo ekonominya oleh AS dan mitranya? Justru Rusia semakin menguat ekonominya. Surplus neraca berjalan Rusia - lebih dari tiga kali lipat tahun-ke-tahun dalam tujuh bulan pertama tahun 2022, ke rekor $166,6 miliar, karena pendapatan melonjak sementara sanksi menyebabkan impor anjlok. Industri domestik tumbuh. Upah dan uang pensiun dinaikan untuk mendorong belanja domestik sehingga inflasi terjaga. Mengapa? karena serangan Rusia ke Ukrania adalah agenda Miliarder AS  untuk menaikan saham TNC oil company,  mining dan food mereka. 

Nah salah satu donatur tetap Oxford itu adalah 'Steve' Schwarzman, pendiri dari Blackstone Group yang bermitra dengan Lary Pink, Blackrock. Dan Oxford menunjuk Anies sebagai Anggota Dewan Pengarah dan Pendiri Institute for ASEAN Studies sebagai bagian dari Oxford School of Global and Area Studies. Artinya, Anies sudah masuk dalam Boston connection.  Ya wajar saja. Karena  visi Anies sesuai dengan visi para donatur besar untuk perubahan peradaban dunia yang terbuka lewat demokratisasi kehidupan sosial, politik, budaya.

Mari lawan kapitalisme lewat kebersamaan dan gotong royong.  Setidaknya kita bisa jadikan kapitalisme seperti China dan Rusia yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Itu karena mereka tidak deal dengan miliarder  private, tapi deal dengan Konstitusi. Yaitu menjadikan negara wahana investasi yang ramah untuk kebersamaan, bukan untuk segelintir orang.  Mungkinkah? Tapi kalau siapapun yang terpilih terpasung kepada oligarki modal, maka kemungkinan itu tidak akan pernah ada. Rakyat dan bangsa ini sedang dihabisi... Seharusnya sudah saatnya kita memikirkan untuk merestorasi konstitusi agar tidak lagi terlalu terbuka dan  lebih kokoh ke dalam menjamin persatuan.

Drama Politik Dana Rp. 11.000 Triliun di luar negeri ?

Pada suatu hari setelah Pilpres 2014, teman minta bertemu dengan saya. Saat itu saya sedang busines trip di Malaysia. Dia perlihatkan bukti dokumen tentang aset orang indonesia yang ada di Eropa. Saya tidak baca lebih jauh. Saya hanya focus baca ringkasan saja dan total uang yang ada sebesar USD 800 miliar. Itupun berdasarkan data riset ( bukan fakta hukum). Lembaga kajian McKinsey, misalnya, melaporkan, harta warga negara Indonesia (WNI) yang disimpan di luar negeri mencapai Rp 3.250 triliun. Adapun data yang dilansir Credit Suisse Global menyebutkan, dia mencapai Rp 11,125 triliun.

Hanya kurang lima menit saya katakan, “ It is better to focus on the legal aspects. First, in the context of illicit funds, make sure there is a law that allows us to cooperate mutually with countries suspected of being places where money is stored. Second, make sure former president Seoharto is found legally guilty. "

" Why? 

" The flow of funds originated from the Sorharto era which has developed through conglomerate businesses until the SBY era. Now if there is no court decision that Soeharto is guilty, then the money cannot be considered illegal.."

“ Apa ada cara lain? Tanya teman.  

“ Cara lain engga ada. Kecuali kita engga kerja untuk negara. Dengan dukumen Itu bisa diakali. “

“ Ok, caranya ? 

“ Curi ! Tetapi kan dosa. Dan lagi apa iya mereka diam saja. Jangan jangan kita diburu mereka.” Kata saya.  Usai pertemuan itu saya berkali kali diundangnya untuk rapat. Tetapi saya menolak. Karena dasar hukumnya tidak ada. Walau wacana itu dilempar Jokowi saat kampanye 2014, saya anggap itu hanya idea saja. 

Ternyata tidak mudah mendapatkan dukungan legitimasi atas asset yang diduga Rp. 11.000 triliun ada di negara bebas pajak seperti Swiss. Banyak betul perdebatan dan keraguan dari elite poltik,  juga kalangan menteri. Menteri keuangan punya cara melalui rekonsiliasi nasional, yaitu Tax Amnesty. Menkumham mengusulkan Perburuan aset melalui hukum dan kerjasama dengan negara dimana uang dicurigai tempatkan. Jokowi perintahkan, Dua duanya jalan. 

Tahun 2015, Perjanjian Mutual Legal Assistance in Criminal Matters - MLA RI-Swiss tahap MOU ditanda tangani di Bali. Tapi belum bisa masuk ke MLA. Masih perlu dibahas pasal demi pasal. Tahun 2016 Tax Amnesty jilid 1 digelar. Apa hasilnya hanya dapat  dana  repatriasi Rp146,6 Triliun. Masih jauh dari Rp. 11.000 triliun. Kemudian pada tahun 2017 di Bern, Swiss dilakukan pembahasan pasal-pasal yang belum disepakati dalam MLA. Akhirnya  tahun 2019, Jokowi perintahkan Menkumham segera tanda tangani Perjanjian MLA ( Mutual Legal Assistance in Criminal Matters ).  Selesai ? Belum.

MLA ini bersifat retroaktif atau berlaku mundur. Namun MLA baru efektif setelah dilegalisir oleh DPR. Itu juga alot pembahasannya. Masing fraksi mempertanyakan banyak aspek atas MLA ini. Barulah  2 juli 2020, MLA diratifikasi oleh DPR. Itu baru swiss, belum negara Eropa lainnya. Dan negara bebas pajak lainnya. Ibarat bangun jalan, ini baru sejengkal dalam ukuran kilometer jarak jalan.

Proses berikutnya adalah penyelesaian kesepatan soal procedure internal masing masing, ya semacam Master Settlement Agreement. Barulah tahun 2021 Bulan september kesepatakan itu ditanda tangani. Dengan demikian kedua negara telah memiliki dasar hukum untuk dapat melaksanakan bantuan hukum dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan gugatan terkait penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan hasil dan sarana tindak pedana. Selesai? Belum.

Masih perlu dibentuk forum bersama antar pejabat tinggi Indonesia dan Swiss. Tahun 2022 bulan november Menkumham berkunjung ke Bern membahas forum bersama itu.  Tetapi di tengah perseteruan antara Pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa berkaitan dengan nikel dan CPO yang sudah masuk panel WTO, rasanya sulit forum itu terbentuk. Bagaimana dengan Tax Amnesty jilid 2 ? hanya dapat repatriasi Rp 13,7 triliun. Masih jauh dari Rp. 11.000 triliun. Teman saya lawyer di Bern berkata “ The placement of funds was legal by the Soeharto and SBY regimes. What is there to be hunted for? It's a bullshit project. Just a political rhetoric. “ 

Saya termenung, apalagi ditengah hubungan politik yang tidak  harmonis antara Jokowi dan SP, terdengar kabar SP berobat ke Eropa dan bertemu LBP di London.  Keduanya exist di era Soerhato sampai era presiden sekarang. Keduanya  “ orang Golkar “, Ya LBP masih fungsionaris Golkar dan SP, alumni Golkar. Sampai kini kita tidak bisa memutus mata rantai orde baru. Partai Musawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Hanura, Gerindra, Nasdem adalah bagian dari jaringan orde baru ( Golkar). Dan mereka adalah elite politik yang juga bagian dari oligarki politik dan ekonomi sekarang.

Bagaimana dengan era Jokowi ? berdasarkan Wealth Report 2022 oleh Knight Frank, jumlah orang dengan kekayaan bersih ultra-tinggi ( ultra high net worth individual /UNWHI) di Indonesia mencapai 1.403 orang pada 2021. Jumlah ini meningkat 1% dari 1.390 pada 2020. Sejak tahun 2016 sampai tahun tahun 2022 jumlah UHNWI meningkat 68%. Ingat engga kasus pengungkapan " Panama Paper" yang menyebut nama sejumlah pejabat Indonesia ada pada list pemilik perusahaan cangkang. Hebat ya. Tahu apa itu UHWNI ? UHNWI adalah orang-orang yang memiliki kekayaan minimal US$ 30 juta. Yang engga keliatan terus diburu, yang keliatan ada nambah terus tapi engga juga keliatan. 

Bagaimanapun niat menarik pulang uang haram  yang ditempatkan di luar negeri sejak era orde baru dan  rangkaiannya  sampai kini, itu harus dihargai. Itu niat mulia demi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Tapi upaya itu hanya akan seperti menggantang asap. Sibuk engga jelas. Begitulah ceritanya.

Penambangan liar.

Kalaulah tidak ada penambangan liar, APBN akan sehat dan tidak perlu defisit. Menurut Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, total kerugian negara berpotensi mencapai Rp 200 triliun dari pertambangan ilegal yang terjadi di Indonesia. Selain itu kerugian ekonomi bisa mencapai 3% hingga 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini terhitung sekitar Rp 500 triliun hingga Rp 800 triliun. Saya tidak tahu cara ngitungnya. Sebaiknya anda bisa tanya langsung kepada PEPS.

Menurut Kementrian ESDM, ada 2600 tambang mineral dan 100 tambang batu bara yang ilegal. Bayangin. Kalau Data ilegal bisa tahu. Itu artinya pemerintah tahu dan memang terjadi pembiaran. Mengapa ? Dapatkan izin tambang itu tidak mudah. Prosesnya panjang dan rumit. Kalau anda tidak punya akses ke pejabat atau elite politik atau ketua ormas, jangan harap dapatkan  IUP.  IUP itu adalah sumber daya yang bernilai. Para elite dan aparat tahu bahwa IUP itu aset. Mana bisa hanya bilang thank you. Kalau engga ada uang untuk elus telor, mending cuci muka dan balik tidur lagi.

Bagimana modus penambangan ilegal itu? Nah lucunya modus itu datang dari aparat pemda dan pusat. Udah seperti mafia kerjanya. Nah dengan perubahan UU  Nomor 4/2009 yang desentralisasim menjadi sentralisasi pada  UU No 3/2020. Kini semua oleh pemerintah pusat. Pemerintah provinsi,  hanya wakil atau perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Misal dengan alasan pembukaan lahan, atau  memberikan IUP tapi tidak sesuai prosedur, lahannya tumpang tindih. Akan sulit diaudit dan diawasi. Peran Pemda sudah tidak ada. Pembiaran tidak bisa dihindari. Memang semakin kemari semakin kebijakan minerba lebih kepada kepentingan dunia usaha, dan ini tentu berkaitan dengan ekonomi dan investasi.

Walau umumnya penambang ilegal di lapangan adalah pengusaha kecil namun cukong mereka adalah pengusaha besar yang punya stockpile. Cukong ini sudah kontrak dengan pemilik IUP besar. Perhatikan bisnis prosesnya. Hasil galian tambang ilegal itu dikirim  dari lokasi ke stockpile. Walau mereka tidak punya Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), aparat pollisi bisa disuap untuk tutup mata. Kemudian pemilik stockpile menjual barang itu kepada pemilik IUP.   Barang ilegal itu sampai di tempat pemilik IUP, akan menjadi barang tambang legal.  Kenapa dibiarkan?  Alasannya, aparat kesulitan melakukan pengawasan karena apabila ditertibkan dapat menimbulkan Konflik antara Petugas dengan Masyarakat. Ini akan berdampak kepada politik. Umumnya bupati atau gubernur tidak suka aparat bertindak tegas. Itu akan merugikannya secara politik. 

Padahal faktanya, rakyat tidak mendapatkan keuntungan yang layak. Yang untung besar itu adalah cukong yang punya stockpile dan para aparat, pejabat. Mereka dapat fee dari setiap ton yang diangkut. Lebih besar lagi untung adalah Pemilik IUP sebagai penadah yang engga repot bayar biaya kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal itu. Engga percaya? Di Maluku utara, penyumbang angka kemiskina justru ada di wilayah penambangan seperti Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Tengah 13 persen, Halmahera Selatan, dan Halmahera Utara. Sumsel yang juga penghasil batubara, masih masuk 10 provinsi termiskin. Aceh juga. 

Hasil studi Marthen B. Salinding, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Tahun 2017 lebih dari 100 perusahaan Pertambangan Mineral dan batubara yang memiliki IUP di Kalimantan Utara dengan produksi 12 juta ton. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada Maret 2018 sebanyak 50,35 ribu (7,09 persen). Pada September 2017 penduduk miskin berjumlah 48,56 ribu (6,96 persen), berarti jumlah penduduk miskin bertambah 1,8 ribu orang atau meningkat 1,83 persen, sebagian besar penduduk miskin ada di wilayah pertambangan mineral dan batubara.

Saat ini industri dan pertambangan nikel tersebar di berbagai pulau, seperti Sulawesi, Kepulauan Maluku, serta Papua. Kondisi tersebut bukan tanpa dampak. Masyarakat petani kehilangan ruang produksi karena adanya alih fungsi lahan baik secara prosedur legal maupun perampasan tanah. Saat ada yang menolak menjual tanahnya, petani mengalami intimidasi sehingga terpaksa melepas lahannya. Dampak Pertambangan  juga telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang cukup besar, baik itu air, tanah, Udara, dan hutan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat di sekitar Wilayah Pertambangan. Rakyat yang protes atas IUP yang diterbitkan pusat bisa dipidana ( pasal 162 UU Minerba No. 3 Tahun 2020).

Sementara 11 orang terkaya di Indonesia adalah mereka pemilik konsesi tambang batubara, diantaranya adalah  Low Tuck Kwong, Garibaldi "Boy" Thohir, Theodore Rachmat,  Dewi Kam, Peter Sondakh, Edwin Soeryadjaya, Arini Subianto, Kiki Barki, Eddy Sugianto, Lim Hariyanto Wijaya Sarwono, Ghan Djoe Hiang. Di kabinet Jokowi, para Menteri yang punya bisnis batubara adalah Prabowo Subianto (NER). Luhut Binsar Panjaitan ( TS), Eric Thohir (TNT), Airlangga Hartanto (MHU), Johnni G Plate (MP), Pramono Anung, Wahyu Sakti Trenggono, Nadiem Makarim. Sandiaga Uno, Ketua Bendahara team sukses Jokowi, Samsudin Andi Arsyad juga punya konsesi di Kalsel.

Masalah ilegal mining? sulit untuk diberantas, Karena sudah terbentuk ekosistem kekuasaan dari pusat sampai ke daerah, yang menjadikan SDA itu sebagai sumber daya politik. Maklum politik itu butuh ongkos mahal. Untuk jadi Gubernur, bupati, walikota, anggota legislatif, bahkan presiden perlu ongkos. Perlu cukong. Karenanya jangan berharap ilegal mining ini akan hilang. Okelah. Bagaimanapun kita perlu Sumber daya mineral untuk pembangunan. Perlu perusahaan besar berinvestasi agar mendatangkan pajak. Kita juga berharap dengan hilirisasi bisa meningkatkan nilai tambah. 

Yang jadi masalah adalah bagaimana sumber daya alam itu bisa memakmurkan wilayah dimana tambang itu berada. Focus kesana  aja dulu. Kalau engga bisa, cobalah patuhi aturan menjaga lingkungan agar tidak mengganggu kesehatan masyarakat dan tidak merampas lahan rakyat. Karena kalau tidak segera diperhatikan akan bedampak politik serius. Persatuan kesatuan kita akan terancam. SDA akan jadi kutukan, bukannya sumber perdamaian dan kemakmuran.