Asal usul 300 T.?

 

Mungkin anda jarang mendengar istilah illicit financial flows (IFFs) atau dalam bahasa indonesia artinya aliran uang gelap ( ilegal). Tentu ini akan mudah dipahami kalau dikaitkan dengan isu penghindaran pajak (tax avoidance), pengelakan pajak (tax evasion) dan pencucian uang dari aktivitas kriminal. Untuk lebih detail baca dech buku “Capitalism’s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free Market System” Itu yang nulis adalah Raymond Baker. Dia juga pendiri Global Financial Integrity (GFI), lembaga think-tank yang bertujuan untuk mengkuantifikasi aliran keuangan gelap.

Saya tidak tahu pasti darimana angka Rp. 300 T itu, yang katanya dari PPATK.  Bahkan SMI sendiri berkata “ Mengenai Rp 300 triliun terus terang saya tidak lihat dalam surat itu tidak ada angkanya. Jadi saya engga tahu juga Rp 300 triliun darimana. Nanti saya akan kembali lagi ke Jakarta. Saya akan bicara lagi dengan Mahfud dan juga Ivan angkanya dari mana. Dengan ini saya juga punya informasi yang sama dengan anda semuanya, media, dan masyarakat," jelasnya. Sebenarnya tidak sulit melacak angka itu. Karena dengan UU TPPU, relatif tidak akan ada resistensi dari pelaku karena penelusuran menggunakan metode follow the money, bukan follow the suspect.

Baiklah saya coba uraikan sebagian data saja, yang tentu tidak pasti terkait dengan dana Rp. 300 T temuan PPATK. 

Batubara.

Laporan dari lembaga penelitian dan advokasi kebijakan, “think and do tank”, berbasis organisasi masyarakat sipil, The PRAKARSA., memperkirakan total penerimaan negara yang hilang akibat praktik misinvoicing pada sektor batu bara mancapai Rp71,4 triliun. Angka tersebut diperoleh pada rentang 2012 hingga 2021. Perlu dicatat bahwa atas ekspor batu bara, Indonesia mengenakan PPh sebesar 1,5% dan royalti sebasar 5%. Akibat under-invoicing, terdapat kehilangan penerimaan dari ekspor batu bara senilai Rp6,7 triliun per tahun.

Ekspor ore Nikel. 

Dalam temuan yang diolah oleh Direktorat DNA KPK, terdapat temuan dugaan ekspor nikel di luar ketentuan. Dengan asumsi bahwa nikel yang diekspor merupakan low grade (kadar <1,7 persen), terdapat selisih atau kelebihan ekspor pada 2017 dan 2019, dengan nilai total 358 ribu WMT. Sehingga dimungkinkan tidak hanya nikel kadar rendah, namun terdapat nikel kadar tinggi yang diekspor pada periode relaksasi 2017-2019.

Dalam hasil analisis Direktorat DNA KPK lainnya, ditemukan bahwa dari sampling 400 vessel di pelabuhan bongkar China pada 2017-2019, hasil surveyor SGS menyimpulkan 62 persen dari 248 vessel memuat nikel dengan kadar nikel di atas 1,7 persen, sementara 25 persen dari 100 vessel memuat nikel dengan kadar di atas 1,8 persen. Dari jumlah tersebut terdapat 18 vessel dari Indonesia yang mengangkut kurang lebih 31 juta ton nikel dengan kadar di atas 1,7 persen.

Dalam temuan lainnya terdapat perbandingan data HS Code 2604, antara impor yang dirilis oleh Tiongkok dan data ekspor Indonesia yang menunjukkan masih terdapat nikel dalam bentuk ore yang diterima oleh Tiongkok pada periode 1 Januari 2020 hingga laporan ini dirilis. Sehingga ekspor ilegal bijih nikel sampai saat ini diduga masih terjadi meskipun larangan mutlak ekspor bijih nikel telah ditetapkan.

Sejak Januari 2020, sejumlah sekitar 4 juta WMT nikel dengan HS Code 2604 dilaporkan diterima oleh Bea Cukai Tiongkok dari Indonesia, dengan nilai USD229,8 juta--sekitar Rp3,2 triliun. Dari angka tersebut, negara kehilangan potensi penerimaan dari sisi royalti, bea keluar, dan penerimaan negara lain akibat bijih nikel yang seharusnya dapat dilakukan proses pemurnian namun diekspor secara ilegal. Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dengan skema Peningkatan Nilai Tambah (PNT) untuk nikel kadar 1,7 persen maka negara kehilangan potensi royalti dan bea keluar sebesar Rp996 miliar pada 2019.

Cukai Rokok.

Sebagaimana hasil kajian lembaga riset Indodata tahun 2021, dimana dinyatakan bahwa peredaran rokok ilegal mencapai 26,30 persen, atau estimasi potensi besaran pendapatan negara yang hilang akibat peredaran rokok ilegal adalah sebesar Rp 53,18 triliun/tahun. Kalau pihak riset mengetahui, kan lucu kepada aparat Beacukai tidak tahu. Entahlah. Atau mungkin mereka terlalu sibuk kejar target pajak yang ditetapkan menteri keuangan.

Investasi bodong.

Laporan Satgas Waspada Investasi (SWI), total kerugian akibat praktek investasi ilegal mencapai Rp109 triliun sepanjang tahun 2022 atau meningkat 44 kali lipat dari tahun 2021. Walau bisnis bersinggungan dengan OJK seperti, Kegiatan Equity Crowdfunding atau Securities Crowdfunding tanpa izin, Penawaran saham dengan skema money game, Duplikasi website atau nama perusahaan berizin, Kegiatan penasihat investasi tanpa izin. Namun hampir semua pelaku adalah perusahaan yang punya NPWP. Nah kalau sampai  ada korban senilai Rp 109 triliun/tahun, itu artinya patut dipertanyakan mengapa sampai terjadi kelalaian dan cenderung pembiaran oleh aparat Pajak. Dan sebagian besar korban tidak pernah dapatkan uang mereka kembali

 

Disclaimer : This article has nothing to do with the origin of the 300 Trillion that is considered a suspicious transaction. It is also not considered corruption and neither  TPPU.

Bisnis dibalik Damai Iran- Arab Saudi.

 

Arab Saudi - Iran berdamai ! Kaget engga? Ya bagaimana mungkin Arab bermazhab sunny bisa berdamai dengan Iran bermazhab syiah! Tapi itulah yang terjadi berkat diplomasi damai china yang komunis. Kesepakatan itu diumumkan setelah empat hari pembicaraan yang sebelumnya dirahasiakan di Beijing antara rival Timur Tengah itu. Washington tidak terlibat langsung dalam proses perdamaian ini. Namun sebagai anggota GCC, Arab Saudi terus memberi tahu para pejabat AS tentang pembicaraan dengan Iran. AS sepertinya menanggapi dengan skeptis atas masa depan kesepatakan damai ini, sambil paranoid atas keterlibatan China sebagai mediator. 

Saya punya beberapa catatan sederhana atas perdamaian Iran Arab Saudi. Beberapa tahun belakangan ini sejak Pengeran Mohammed Bin Salman mengontrol politik  dan kemudian jadi Perdana Menteri KSA, memang terjadi perubahan paradigma politik di Arab Saudi. Wahabi diremoved dari sistem politik Arab Saudi, maka sejak itu permintaan Iran  semua dipenuhi Saudi. Diantara permintaan dari Iran adalah, Saudi mengizinkan kembali orang Iran berkunjung ke Makkah dan Madinah. Arab Saudi tidak lagi mendanai Iran International, saluran berita berbahasa Persia penentang Republik Islam.

Arab Saudi harus menarik diri sepenuhnya dari Yaman. Mengakui gerakan Ansarallah (Houthi) sebagai otoritas yang sah di Yaman. Teheran juga meminta Riyadh untuk berhenti mendukung kelompok oposisi Iran termasuk Mujahedin-e Khalq, kelompok etnis Arab Al-Ahvaziya, dan kelompok militan Baloch Jaish al-Adl. Iran menganggap ketiga organisasi tersebut teroris. Selain itu, Iran meminta Arab Saudi untuk mengurangi tekanan terhadap minoritas Syiah di negara itu dan mengizinkan anggotanya untuk mengunjungi kota suci Masyhad di Iran.

Tapi bukan hanya karena perubahan paradigma politik saja sampai Arab Saudi bersedia menerima sarat damai dari Iran. Penyebab lain adalah  dua tahun upaya AS yang gagal untuk menghidupkan kembali kesepakatan 2015 yang bertujuan untuk menghentikan Teheran memproduksi bom nuklir. Upaya itu diperumit oleh tindakan keras oleh otoritas Iran terhadap protes dan sanksi keras AS terhadap Teheran atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. AS engga berkutik. Bagi Arab Saudi, kegagalan AS itu sebagai isyarat bahwa AS tidak punya kekuatan politik untuk mengerahkan sumber dayanya menekan Iran. Sementara Iran semakin mempercepat program nuklirnya. Berdamai adalah jalan terbaik untuk stabilitas politik dalam negeri Arab.

Namun Arab Saudi tidak begitu saja percaya dengan Iran. Arab Saudi perlu pihak tengah yang bisa menjamin proses perdamaian itu. Tadinya Arab Saudi dan Iran menggunakan Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi, sebagai fasilitator. Pada tahun 2022, mereka telah mengadakan lima putaran pembicaraan intensif di Baghdad. Namun, negosiasi terhenti setelah al-Kadhimi digantikan oleh Mohammad Shia al-Sudani sebagai perdana menteri. Arab Saudi tidak percaay kepada Sudani. Frustrasi dengan jeda tersebut, Arab Saudi meminta China untuk berperan sebagai mediator. Itu disampaikan ketika Presiden Xi Jinping mengunjungi Riyadh pada Desember 2022. Xi menyampaikan pesan Riyadh ke Teheran, yang menerima tawaran China.

Begitu banyak permintaan Iran, dan Saudi setuju. Dengan kompensasi satu saja, yaitu Arab Saudi butuh jaminan keamanan. China menjamin itu. Tentu China tidak menekan Iran dengan senjata. Tapi China memberikan kemudahan pembiayaan proyek dan menyediakan saluran pembayaran minyak. Menteri Perminyakan Iran Javad Owji mengatakan sehari setelah pengumuman di Beijing bahwa China komit akan terus jadi buyer utama minyak Iran walau AS masih embargo, dan berjanji menggelontorkan dana untuk mega proyek B2B iran. China tentu akan efektif mengendalikan program nuklir Iran. Itu lebih rasional dibandingkan cara AS dengan sok jagoan todongkan pistol. Saudi percaya itu. 

Adanya kesepakatan damai ini semakin memudahkan China ambil bagian di Yaman. Meredanya perang sipil Yaman dapat melancarkan proses revitalisasi pelabuhan Yaman yang akan menjadi bagian dari proyek Belt dan Road Initiative China (BRI). BRI adalah kegiatan ekonomi, diplomatik, dan geopolitik yang beragam yang sebelumnya bernama "New Silk Road” Pada akhirnya, jalur bisnis China ke negara Timur Tengah itu akan semakin terbuka lebar. 

Nah apa yang dapat diambil dari fenomena politik di Timur Tengah ini? Ali Wyne, dalam bukunya “America’s Great-Power Opportunity: Revitalizing U.S. Foreign Policy to Meet the Challenges of Strategic Competition” mengatakan bahwa dunia telah berubah dalam beberapa dekade terakhir melalui globalisasi dan munculnya ancaman transnasional, maka kolaborasi sangat mendesak dilakukan. Kata kuncinya adalah koloborasi. China memainkan perannya dalam diplomasi internationalnya melalui “visi afirmatif” berdasarkan berbagai keunggulan kompetitifnya, seperti kemampuan produksinya, tekhnologi, pasar, jumlan penduduk, mata uang stabil dan banyak teman. AS juga harus berubah mengikuti China. Dan kalau AS berubah, maka kolaborasi akan melahirkan perdamaian sesuai dengan visi PBB, Sustainable Development Goals.

Pembisik Jokowi yang misleading.

 

Minggu lalu Adaro dibanggakan Jokowi akan membangun Smelter Aluminium dengan nilai invstasi puluhan triliu dan turunanya bisa mencapai ribuan triliun. Tapi minggu ini ada yang membuat saya miris. Jokowi minta agar Bank BUMN terlibat membiayai program hilirisasi mineral. Itu  kalau sekedar himbauan engga ada masalah. Ternyata disikapi oleh Mentersi ESDM dengan berusaha melobi bank dalam negeri agar ikut membantu memberikan kredit kepada Adaro. 

Memang saya tahu dari News Bloomberg dan FT, Memang PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI) anak usaha dari PT Adaro Minerals Indonesia Tbk mengalami kesulitan mendapatkan dana dari banking Global. Semua perbankan international menolak. Apa pasal? karena Adaro termasuk perusahaan yang melanggar ESG ( environmental, social and governance ). Padahal KAI ditargetkan akhir semester pertama tahun ini harus financial closing. Sementara mereka sudah ke luar pre financing untuk persiapan pembangunan di lokasi.

Kemarin ketemu teman. Dia mengatakan, “ Saya tahu pengusaha yang dekat dengan presiden berusaha membisikan bahwa terhambatnya hilirisasi mineral karena faktor modal. Sementara modal itu sebagian besar dari Eropa dan China. Mereka mengatakan akibat kebijakan hilirisasi itu, investor dari Eropa dan China menghambat sumber daya keuangan masuk ke Indonesia. Bisikan ini memang efektif memancing emosi Jokowi untuk melawan. Ya salah satu caranya mendorong Bank BUMN menggantikan posisi investor asing. Ini berbahaya.”

Masalah program hlirisasi itu, memang sudah berlangsung sejak era SBY. Tahun 2009 dikeluarkan  UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Sejak itu terjadi  beragam aturan yang tidak konsisten ditingkat kementrian dan Pemda. Engga percaya? Data analisis Direktorat DNA KPK, ditemukan bahwa dari sampling 400 vessel di pelabuhan bongkar China pada 2017-2019, hasil surveyor SGS menyimpulkan 62 persen dari 248 vessel memuat nikel dengan kadar nikel di atas 1,7 persen, sementara 25 persen dari 100 vessel memuat nikel dengan kadar di atas 1,8 persen. Dari jumlah tersebut terdapat 18 vessel dari Indonesia yang mengangkut kurang lebih 31 juta ton nikel dengan kadar di atas 1,7 persen. 

Akhirnya tahun 2020,  UU minerba 4/2009 itu direvisi oleh Jokowi menjadi UU Minerba Nomor 3/2020. Tetap saja  tidak dilaksanakan secara konsisten. Pada periode 1 Januari 2020 hingga tahun 2022,  data impor HS Code 2604 yang dirilis oleh Tiongkok menunjukkan masih terdapat nikel dalam bentuk ore yang diterima oleh Tiongkok. Konyolkan. Dampaknya tidak sedikit negara dirugikan akibat kehilangan royalti dan bea keluar dari ekspor ilegal bijih nikel. Jadi boleh dikatakan program hilirisai itu hanya dimanfaatkannya fasilitas dan insentif perpajakan oleh oknum. Dunia international sangat paham soal ini. Makanya kalau jokowi membanggakan hilirisasi SDA, bagi mereka itu tidak sepenuhnya benar. Faktanya jutaan ton nikel ore di ekspor. 

Mengapa ? 

Hampir semua smelter di Indonesia butuh kadar nikel di atas 1,8 persen. Padahal,  sumber daya dan cadangan nikel di Indonesia didominasi oleh nikel dengan kadar rendah. Makanya dari 328 pemegang IUP yang tersebar di Sulawesi, Maluku, dan Papua Barat. Baru 27 smelter yang telah beroperasi. Beberapa smelter juga merupakan pemegang izin smelter stand-alone yang tidak memiliki perusahaan pertambangan. Padahal, untuk dapat melakukan ekspor, IUP tambang harus memiliki afiliasi dengan smelter. Namun, dalam praktiknya terdapat banyak IUP tambang yang tidak memiliki afiliasi, sehingga agar hasil produksinya dapat terserap maka beberapa di antaranya melakukan ekspor ilegal tapi permissive 

Saya ingin menyampaikan usulan kritis kepada pak Jokowi. 

Pertama. Pemerintah sudah benar mendorong Perbankan dalam negeri terutama Bank BUMN memperbesar eksposor kredit nya ke sektor hilirisasi Mineral. Tapi tidak elok bila pemerintah terkesan intervensi sektor perbankan. Karena disamping melanggar prinsip perbankan yang prudential juga bisa berdampak moral hazard. Apalagi investasi di sektor hilirisasi itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Risk management nya sangat rumit. Apalagi saat sekarang eksposure pembiayaan bank BUMN di industri smelter juga sudah cukup besar, baik itu smelter gold, copper, alumina maupun nikel. Ini bahaya. Kawatir nanti terjebak NPL.

Kedua, negara yang bisa diharapkan menjadi sumber pembiayaan Smelter adalah China. Karena China tidak begitu mengikuti prinsip ESG seperti negara Eropa dan AS. Alasan Elon sulit berinvestasi di Indonesia juga karena Indonesia dianggap negara yang tidak sepenuhnya komit melaksanakan prinsip ESG.  Tapi China tidak akan bergitu saja mengikuti program hilirisasi seperti standar kita. Mengapa? kehadiran investor China di hilirisasi mineral lebih karena faktor relokasi industri yang tidak ramah lingkungan dan khusus Aluminium, China tidak mungkin memindahkan pabrik nya ke Indonesia atas dasar larangan ekspor Bauksit. Investasi China sudah terlalu besar di industri aluminium.

Ketiga, Industri smelter mineral khususnya Aluminium itu ditentukan oleh faktor tekhnologi dan Energi. Sumber energi untuk Smelter bauksit yang efisien hanyalah bersumber dari PLTA, bukan dari batubara atau gas. Daripada desak perbankan membiayai hilirisasi, lebih baik perketat saja aturan investasi hilirisasi yang berbasis ESG. Dengan demikian program hilirisasi ini akan menghasikan bisnis process yang mengikuti standar moral pengelolaan berdampak luas terhadap sosial dan lingkungan. Tentu akan memudahkan dukungan investor intitusi kelas dunia, tanpa harus menempatkan perbankan dalam negeri menghadapi resiko.

Bisnis dibalik perang Ukraina

 

Setelah setahun serangan Rusia terhadap Ukraina, bagaimana keadaan kedua belah pihak? Yang pasti Ukraina kalah telak. Jangankan mengalahkan Rusia, merebut kembali 18% wilayah yang dikuasai Rusia itu hampir tidak mungkin. Lantas apa penyebabnya ?  Keyakinan Volodymyr Zelenskyy bahwa menantang perang Rusia akan memicu keterlibatan Eropa dan AS (Nato). Perang akan meluas dan cepat selesai. Ternyata strategy Zelensky yang menjadi keyakinannya meleset alias Gatot atau gagal total. NATO tidak mau terlibat. Justru NATO hanya berusaha membatasi agar perang tidak meluas ke Eropa. Caranya? memberikan bantuan senjata dan logistik kepada Ukraina. Hanya sekedar membantu Ukraina agar tidak kalah total dan perang bisa berlanjut kepada gencatan senjata menuju kesepakatan damai.

FAktanya NATO tidak bisa memberikan bantuan penuh kepada Ukraina. Karena setiap bantuan militer diterima oleh Ukraina seakan mengundang Rusia untuk memukul lebih keras. Serangan udara Rusia telah merusak 70% infrastruktur ekonomi Ukraina. Sistem pertahanan udara yang disuplai NATO seperti IRIS-T, NASAMS, dan Patriot, tidak efektif menangkal serangan udara Rusia. Sementara sebagian besar peralatan militer Ukraina buatan Rusia. Kini stok sparepart sudah menipis. Hampir sulit untuk melakukan serangan balik. Kecuali bertahan saja. Apalagi pasokan listrik sangat kurang.

Di sisi lain semua tahu. Peralatan militer Rusia sangat lengkap dan canggih. Sangat efektif dan punya presisi tinggi.  Menurut thinktank London Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS), Rusia memiliki lebih dari 4.000 tank operasional – jumlah yang sangat besar, yang tidak hanya menimbulkan ancaman signifikan terhadap tank Leopard Barat, tetapi juga memungkinkan Rusia untuk melancarkan serangan kapan saja.

Kini perang selama setahun ini, telah menewaskan 100.000 lebih tentara Ukraina. Spirit tentara sudah menurun. Mobilisasi pasukan tentara saat ini menggunakan pasukan cadangan, bahkan usia 60 tahun dikirim ke garis depan. Sebaliknya, Rusia akan segera memanggil 200.000 wajib militer baru, dan bahkan mungkin ada hingga 500.000 lagi yang akan datang di musim panas. Moskow memiliki sekitar 30 juta orang yang berpotensi dipanggil.

Rusia mendapatkan keuntungan dari perang ini, terutama keuntungan politik. Apa itu? mematikan rencana strategis Ukranian akan menjadi anggota NATO. Mengapa ? Menurut Institut Studi Ekonomi Internasional Wina (WIIW), pemulihan ekonomi Ukraina terbukti jauh lebih sulit daripada yang diprediksi oleh Dewan Nasional untuk Pemulihan Ukraina. Walau sudah ada gencatan senjata sekalipun, tidak mungkin Ukraina bisa bergabung dengan NATO. Kalaupun mungkin. Itu akan membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki insfrastruktur ekonomi yang rusak.

Dengan  tersebut diatas maka sebenarnya pihak NATO berusaha mencari segala cara agar terjadi gencatan senjata. Tapi upaya diplomasi damai terkendala oleh sikap Zelenskyy yang kepala batu. Padahal sarat Rusia hanya satu, yaitu Zelenskyy turun sebagai Presiden.

“ Masalahnya Zelenskyy itu bukan negarawan tetapi dia artis. Dia tidak punya strategi hebat untuk kepentingan nasional Ukraina. Dia hanya menjalankan agenda konglomerat financial agar saham mereka di perusahaan MIGAS dan Industri Militer terus naik. Karena perang itu, harga MIGAS naik di pasar dunia, yang sebelum perang harga Crude pernah jatuh dibawah USD 50/barel, kini sekitar USD 70- 100/barel. LNG tadinya USD 4-8 MMBTU tapi sekarang USD 48 MMBTU. Belum lagi karena perang itu investasi sektor energi fosil kembal bergairah  lagi. Di samping itu  perang Ukrania ini meningkatkan penjualan Industri Alat perang AS dan Eropa. Harga melambung karena baja dan nikel, timah juga naik. Walau semua itu program batuan tetapi tetap saja utang, yang kelak harus dibayar Ukraina setelah perang usai. " kata teman fund manager di London.

Ekonomi Rusia ?

Tidak butuh waktu lama setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, Rusia kena sanksi Embargo ekonomi dari AS dan Barat. Sanksi kepada Rusia adalah yang paling keras dan paling komprehensif dalam hampir satu abad. Secara khusus, memutuskan hubungan Rusia dengan sistem keuangan internasional, dalam ekonomi global, dianggap sebagai langkah mematikan ekonomi Rusia. Tetapi apakah Rusia tumbang? Tidak. Tetap bisa bertahan dan bahkan tumbuh. Mengapa ?

Pertama. Sejak tahun 2014 Rusia sudah mengurangi utang luar negerinya. Sehingga mereka tidak sepenuhnya tergantung dengan pembiayaan eksternal. Utang eksternal bruto Rusia menyusut dari 41% PDB pada 2016 menjadi 27% pada 2021.

Kedua. Secara paralel, Rusia mengakumulasi cadangan devisa—lebih dari $600 miliar dalam bentuk emas, dolar AS, dan mata uang lainnya, sebagian besar diperoleh melalui ekspor minyak dan gas. Pada tahun 2014 juga, Rusia mulai mengembangkan alternatif untuk SWIFT, jaringan perpesanan yang menopang transaksi keuangan global. Jadi sanksi mengeluarkan Rusia dari members SWIFT, tidak efektif. Sanksi kepada Rusia mengakses financia resource juga engga efektif.

Ketiga, Rusia melakukan reorientasi perdagangan internationalnya. Sebelumnya mereka sudah menjalin kerjasama bllateral SWAP dengan Tiongkok, India, Kazakstan, Turki, Iran. Mereka mengimpor barang-barang konsumi dari negara tersebut dengan cara counter trade  dan atau bilateral swap mata uang. Kini 60% barang tekhnologi dan microchip mereka impor dari Tiongkok. Tadinya mereka impor dari jerman. Jadi perang dan sanksi ekonomi tidak efektif menekan Rusia dalam perdagangan international.

Keempat. Karena Barat, dan Eropa pada khususnya, mencoba untuk memberi sanksi pada business MIGAS Rusia dan melepaskan diri dari minyak dan gas Rusia, Moskow menemukan pembeli besar lainnya: Cina dan India . Penjualan ini didiskon, tetapi harga komoditas melonjak hampir sepanjang tahun 2022, yang membawa rejeki nomplok bagi Rusia. Eropa juga tidak bisa keluar dari kalkun dingin gas Rusia; pada kuartal ketiga tahun lalu, Gas Rusia masih memasok sekitar 15% dari seluruh impor energi UE. Pendapatan minyak dan gas meningkat sebesar 28% dari total APBN. Sepanjang tahun, surplus neraca perdagangan Rusia mencapai rekor tertinggi sebesar $227 miliar. Terlepas dari sanksi dan pengeluaran militer, Rusia tumbuh subur dengan uang tunai.

Kelima. Untuk menghindari resesi, bank sentral Rusia memangkas suku bunga berulang kali tahun lalu, memonpa dana ke kedalam sistem keuangan. Ini membantu mencegah keruntuhan perbankan. Sebagian besar kerugian yang diderita bank-bank Rusia tahun lalu adalah karena pembatalan kontrak setelah diputuskan dari SWIFT. Tapi itu tidak significant. Karena mereka sama sekali tidak merugi atas pinjaman bermasalah (NPL).

Tidak seperti di AS, gubernur bank sentral Rusia tidak terlalu khawatir tentang inflasi. Kan perang. Siapa mau belanja. Mending nabung aja. Tetapi untuk menjaga agar ekonomi tetap berjalan, Rusia mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi. Dalam sebuah laporan , ekonom Rusia Oleg Vyugin memperkirakan bahwa pengeluaran tambahan oleh negara pada tahun 2022 mencapai sekitar 4% dari PDB, atau hampir $73 miliar. Jadi aman saja ekonominya. Hanya masalah waktu sanksi ekonomi Rusia itu akan dicabut. Karena jauh lebih merugikan Eropa daripada Rusia.

Agenda presiden berikutnya.

 

Apa agenda presiden berikutnya? tanya teman. “ Karena sudah banyak yang dikerjakan Jokowi, dan itu harus dilanjutkan” Saya tersenyum. Teman ini tentu berharap program Jokowi dilanjutkan. “ Ya benar. Begitu banyak yang sudah dikerjakan Jokowi. Tentu begitu banyak PR yang harus diperbaiki. Maklum paradigma pembangunan Jokowi itu beda dengan paradigma pembangunan sebelumnya di era reformasi yang berorientasi kepada negara kesejahteraan. Di era Jokowi orientasi itu seperti era Soeharto. Yaitu pembangunan dipicu lewat skema berhutang  berskala gigantik, agar terjadi Trickel down effect 

Apa itu trickle down effect ? Itu teori dari udolf von Jhering pada abad ke 19. Tentang difusi  budaya. Hal esensi dari karya von Jhering adalah bahwa nilai mode tidak ada artinya ketika telah diadopsi oleh semua orang. Dengan demikian, kelas atas dipaksa untuk menemukan dan mengadopsi tren mode baru, yang pada akhirnya akan diadopsi oleh kelas bawah juga. Teori dikembangkan oleh Thorstein Veblen dalam The Theory of the Leisure Class, yang mengatakan bahwa individu membeli barang dan jasa mewah untuk menunjukkan kekayaan mereka kepada orang lain. Dalam konteks yang lebih modern, trickle-down effect diterapkan bukan pada kelas tetapi pada usia, etnis, atau gender oleh Grand McCracken dalam "Culture and Consumption”.

Masih kurang paham, Bisa jelaskan contohnya? Dalam dunia marketing istilah trickle down effect teknik mempengaruhi antar segme pasar dengan focus kepada segmen pasar utama. Iklan sabun mandi. Wanita cantik dan berkelas. Itu akan mendorong orang berkelas membeli dan tentu kelas bawah juga akan membeli. Hanya bedanya kelas atas ingin eksis, dan kelas bawah membeli karena faktor ilusi jadi kelas atas. 

OK paham. Terus apa kaitannya dengan pembangunan era Jokowi? Pembangunan era Jokowi yang bertumpu hutang secara kredible telah memicu pertumbuhan ekonomi di sektor keuangan, mining dan lain lainnya. Tersedianya dana untuk pembangunan infrastruktur yang massive. Bisnis yang marak dan multiplier efect atas proyek-proyek tersebut tentu saja sangat menguntungkan bagi ‘borjuis’ oligarki, dan membuat jumlah middle class bertambah, membuat orang kaya semakin kaya. Nah gaya hidup mereka ini menimbulkan efek trickledown. Secara tidak langsung Jokowi berkata,

"Jangan jadi orang blangsat, kerja keraslah, belajar keras lah, dan kejar apapun kemauan kalian. Lawan dan hadapi semua rintangan. Peluang terbuka bagi siapa saja. Tuh lihat aja Low Tuck Kwong menjadi orang nomor 2 terkaya Indonesia, padahal tahun 2021 masih peringkat  18. Kalau dia bisa, kalian juga bisa. Jangan berharap pada agama akan mengubah kalian tapi ubah mindset kalian. Jadilah petarung. Negara hebat bukan karena pemimpinnya tetapi karena rakyatnya memang hebat. " 

PR setelah Jokowi itu adalah bagaimana memastikan efek trickle down ini terjadi dalam bentuk motivasi orang banyak untuk naik kelas. Caranya? Ya memberikan kanal seluas mungkin orang untuk memanfaatkan peluang kerja dan Investasi. Yaitu melalui UU Cipta kerja. Kemudian, membuka sumbatan tata niaga yang menghambat perluasan usaha. Seperti mencabut sistem kartel impor komoditas, membangun pusat logistik dan stokis sektor pertanian, perikanan, pertambangan. Agar downstream industri bisa dikerjakan dalam skala yang dapat dijangkau UKM dan infrastruktur yang sudah terbangun dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan Ease of doing business rank. Tingkatkan gross domestic expenditure on R&D agar terjadi transformasi pembangunan ekonomi berbasis industri dan riset.

.

Merestruktur Lembaga keuangan dan perbankan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang baru saja disahkan DPR. Agar setiap orang punya akses ke sektor perbankan dan lembaga keuangan, sehingga peluang terjadi bagi siapa saja. Mengubah sistem pendidikan standarisasi, menjadi berorientasi kepada value atas dasar kreatifitas dan inovasi. Restruktur keberadaan BUMN agar berfocus sebagai agent of development.

Terakhir, Ya perkuat lembaga demokrasi seperti KPK, MA, MK, BPK, OJK, BI, PPATK, Komnas HAM, KPPU, KY, Kompolnas dll. Lembaga tersebut harus lepas dari intervensi politik. Karena di era Jokowi lembaga demokrasi itu praktis lumpuh akibat budaya korup. Tanpa penguatan lembaga demokrasi, walau presiden baru terpilih, dipastikan tidak akan ada perbaikan dan perubahan, dan kerja keras jokowi selama 2 periode akan sia sia. Bahkan lebih buruk. Jadi focus sajalah memilih capres yang paham melakukan perbaikan dan meningkatkannya. Rakyat hebat tentu bisa memilih presiden hebat!

Intrik AS dan China dibalik Pilpres 2024

 

New York Time tanggal 1 Februari 2023 memuat kolom berjudul “ China and the U.S. Are Wooing Indonesia, and Beijing Has the Edge, The resource-laden nation of nearly 300 million is a big prize in the strategic battle between the United States and China for influence in Asia.

Indonesia negara sarat sumber daya dengan ekonomi triliunan dolar yang tumbuh cepat dan populasi besar, adalah hadiah besar dalam pertempuran geopolitik antara Washington dan Beijing untuk mendapatkan pengaruh di Asia. Dan lokasinya yang strategis, dengan sekitar 17.000 pulau yang membentang ribuan mil dari jalur laut vital, merupakan kebutuhan pertahanan bagi china dan AS. Apalagi kedua belah pihak bersiap menghadapi kemungkinan konflik atas Taiwan.

Menhan AS berkunjung ke Indonesia bulan november tahun lalu. Dia mendesak agar indonesia teken perjanjian penjualan 36 jet tempur. Tapi Indonesia menolak syaratnya. Sementara Menhan Prabowo bertemu dengan Menhan China untuk melakukan latihan militer bersama. Karenanya intrik menjelang Pemilu 2024 terasa.

Megawati dan SBY.

Zaman Megawati sebagai presiden memang hubungan antara Indonesia dan AS kurang baik. Terutama karena Megawati menolak menyerahkan Abu Bakar Baashir kepada AS dalam kasus Teroris dan menghentikan kerjasama dengan IMF. “ Megawati sudah selesai. Bagi AS dia harus dihabisi” kata teman. Benarlah. Pada pemilu 2004, Megawati dikalahkan oleh SBY dari PD yang baru berdiri. Padahal Megawati petanaha dan juara Pileg tahun 1999. Tapi itulah politik. 

Era SBY, periode pertama memang terkesan SBY jadi golden boy AS. Pada tahun 2006, dia memecat dewan direksi Pertamina yang menghambat proses pengalihan block cepu. Kemudian dia menunjuk ExxonMobil sebagai operator utama pengelolaan Blok Cepu selama 30 tahun.  Semua tahulah ExxonMobil adalah TNC dibalik politik hegemoni AS. Namun periode kedua, SBY mulai menjaga keseimbangan antara China dan AS. Tapi dia menjadikan Budiono sebagai Wapres yang diketahui termasuk follower IMF/ AS

MP3EI dirancang SBY bertujuan memetakan potensi SDA Indonesia terhadap geopolitik dan geostragis global,  yang berkaitan dengan geographi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Artinya Indonesia tidak berpihak kemana mana. Kita focus kepada kepentingan nasional. Siapapun Asing masuk ke Indonesia dipersilahkan. Mereka deal dengan UU bukan dengan Politik. Untuk  itu perlu revisi UU keseluruhan. Maklum UU sebelumnya sarat dengan kepentingan asing. Tapi SBY saat itu tidak berani menggolkan UU CIpta Kerja. Karena diplototi AS. MP2EI jadi useless.

Jokowi.

Jokowi memang diusung oleh PDIP tetapi pendukung utama adalah Surya Paloh. Saat itu Surya Paloh bermitra dengan Sam Pa. Setelah Jokowi terpilih, Sam Pa melalui China Sonangol mengajukan proposal untuk menggantikan Petral. Tapi tahun 2015, Sam Pa ditangkap KPK China. Rencana bisnis kandas. Selanjutnya akses ke china dipegang LBP. Kiblat ekonomi Indonesia pro Beijing. AS-Eropa sekedar teman saja. Setelah hampir 50 tahun Blok Rokan  dikelola PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI), akhirnya dikuasai pemerintah tanpa diberi hak perpanjangan. Begitu juga Mahakam yang 50 tahun dikuasai Perancis dan jepang, akhirnya diambil Pemerintah. Dan rencana berikutnya Block Masela. Walau sempat di anulir MK soal UU Cipta Kerja, Jokowi akhirnya punya alasan kuat untuk mengeluarkan Perppu UU cipta kerja.

Sementara Perdagangan bilateral antara Indonesia dan China mencapai US$124,4 miliar pada tahun 2021, lebih dari tiga kali perdagangannya dengan AS (US$36,5 miliar). Beijing telah menjadi mitra dagang terbesar Jakarta sejak 2013. Bagaimana dengan bantuan pinjaman China ke Indonesia? Data SULNI  April 2019, utang luar  negeri dari Pemerintah China sebesar 17,7 Miliar USD atau setara dengan 248,4 Triliun. Di luar itu juga dapat fasilitas lewat skema ODA dan OOF sebesar masing masing USD 4,42 miliar dan 29,96 Miliar. Indonesia termasuk 10 negara penerima pinjaman terbesar dari Tiongkok melalui dua skema tersebut.

AS menyadari memang kalah dari China soal ekspansi ekonomi di Indonesia. Lewat program Blue Dot Network, AS melalui IDFC menjajaki kerjasama ekonomi secara menyeluruh dengan Indonesia. Itu ditandai hubungan yang sangat mesra antara Jokowi dan Boss IDFC. “ Itu mungkin karena China tidak tertarik membiayai IKN dan tersendatnya pembiayaan kereta cepat jakarta Bandung. “ Kata Teman. Program direncanakan senilai USD 150 miliar ini akan dilaksanakan tahun 2024. Disamping itu IDFC juga sudah kunci kemitraan lewat INA ( sovereign wealth fund Indonesia). Disamping itu tahun 2020 BI dapat fasilitas Repo line  sebesar USD 60 miliar dari FIMA. Kalau fasilitas ini dicabut  oleh AS, tentu akan sulit bagi Indonesia mengendalikan kurs.

***

Dengan gambaran diatas, saya mencoba menganalisa politik real Indonesia terhadap keberadaan AS dan China dalam konteks orientasi ekonomi.

Pertama. PDIP lebih  condong ke China daripada ke AS. Alasannya, China beda dengan AS. China tidak berpolitik hegemoni tetapi kemitraan ekonomi semata. Jadi Politik bebas aktif Indonesia tetap bisa dilaksanakan. Saat sekarang ketua Kadin bidang kerjasama dengan China, dipegang oleh Boy Thohir yang dekat dengan LBP.  Penyelesaian utang BUMI milik Bakri oleh Antony Salim, menyelamatkan  China investment Corporation sebagai kreditur konversi BUMI yang akhirnya menjadi pemegang saham BUMI. 

Dengan demikian dua raksasa batubara, Boy dan Antony, tentu lebih happy bermitra dengan China, Karena China buyer terbesar batubara mereka. Mereka lebih mendukung Calon yang diarahkan Jokowi. PDIP sendiri tidak punya akses langsung ke China maupun ke pengusaha yang bermitra dengan China.  Kalau PDIP memilih orientasi ke China, dan juga ingin dapat sumber daya membiayai Pemilu 2024, ya PDIP harus rela menjadikan Jokowi sebagai king maker. Dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo sebagai pilihan Capres. Mengapa? karena Ganjar adalah presiden man. Juga disukai oleh mereka yang bermitra bisnis dengan China. Lain halnya PDIP tidak ingin terjebak dengan blok AS atau China. Tapi sulit bagi PDIP bisa menang tanpa dukungan dana, kecuali ada kesadaran dari rakyat untuk bersatu dan sadar akan bahaya neocolonialism.

Kedua, Nasdem tidak lagi punya akses ke China bahkan sulit untuk bermitra sejak Sam Pa, mitranya SP kena KPK China. Satu satunya jalan dapatkan sumber daya keuangan adalah melalui koneksi dengan AS. Sementara yang punya akses ke AS adalah SBY. Makanya SP secepatnya calonkan Anies sebagai capres. Karena dia tahu Anies memang sudah dipersiapkan oleh elite AS sebagai pemimpin di Indonesia. Jokowi terkejut dan tentu kecewa. 

Mengapa? Seharusnya SP bicara kepada Jokowi atas rencananya  mencalonkan Anies. Sehingga Jokowi bisa kondisikan lewat LBP yang juga punya akses ke AS. Dengan bergabungnya PD, itu sama saja dia tidak butuh jalur koneksi lewat Jokowi. Yang jelas kini Koalisi Perubahan untuk Anies sudah aman soal dana pemilu. Bagi Jokowi ini sangat serius. Menghadapi pencalonan Anies ini tidak bisa dengan keras. Haruslah kompromi. Karena bagaimanapun Jokowi butuh soft landing. Peran LBP melobi SP sangat strategis.

Ketiga. BagaImana dengan partai kurcaci seperti Golkar, Gerindra, PKB, PPP, PAN? Partai ini hanya menanti operan bola lambung dari PDIP atau Nasdem aja. Ya mana yang enak nendangnya dan pasti gol, ya mereka tendang. Koalisi dengan PDIP, OK, Nasdem juga Ok. Dijadikan Joky capres untuk dikondisikan kalah,  OK. Jadi pendukung saja OK, asalkan dapat kompensasi. Apapun ngikut. 

Saran dan usul.

Saran saya sudah seharusnya politik demokrasi terbuka ini ditiadakan. Lebih baik pemilihan Pileg tertutup dan kemudian presiden dipilih oleh MPR/DPR, sehingga akses pemodal dan asing tidak bisa masuk ke arena politik lewat proxy mereka. Ayolah secepatnya amandemen UUD 45 sebelum Pemilu 2024.