Anggota Komisi VII DPR dari fraksi Demokrat, Muhammad Nasir mengatakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Holding Industri Pertambangan (HIP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu MIND ID, di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020), bahwa pembelian saham Freeport 51 persen perlu dikaji secara lebih mendalam. Untuk itu, ia mendorong Komisi VII DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri jejak pembelian saham Freeport 51 persen. Pembelian saham PT Freeport perlu diselidiki secara mendalam jangan sampai BUMN ini melakukan pengajuan hutang secara terus menerus. “Bisa aja, tiga perusahaan (yang dinaungi MIND ID selain Freeport) ini bangkrut kalau hutang begini terus dan coba buat data secara rinci supaya terang benderang," tutur Muhammad Nasir.
“ Mengapa DPR sampai curiga terhadap Inalum atas pembiayaan melalui utang untuk akuisisi Freeport. Kan bahaya kalau sampai benar terjadi. Ini bisa merusakan rating Surat utang itu sendiri. “ Kata teman tadi siang ketika bertemu dalam rapat bisnis.
“ Saya tidak tahu bagaimana sampai anggota DPR mempertanyakan proses penggalangan dana oleh Inalum untuk akuisisi Freeport. Namun saya melihat ini lebih ketidak pahaman tentang mekanisme utang khususnya Global Bond 144A/ Reg S yang diterbitkan Inalum untuk mendapatkan dana dari pasar Global. Mereka pikir utang seperti ke pegadaian atau utang KPR ke bank. Engga begitu.”
“ Emang gimana sih mekanismenya ?
“ Global Bond itu diterbitkan dengan katagori unsecure. Artinya tidak ada asset Inalum yang digadaikan dalam rangka penerbitan Bond itu. Bond itu diterbitkan hanya berdasarkan exposure dari rencana bisnis Inalum, dan itu sebagai underlying saja. “
“ Kenapa orang percaya ?
“ Karena ada lembaga rating international seperti Fitch, Moody yang memastikan rencana bisnis Inalum itu bagus. Ratingnya udah BBB-. Itu bagus sekali. “
“ Dasarnya apa ?
“ Dari data yang ada. Enterprise Value (EV) 100 persen PTFI berdasarkan harga saat itu adalah 8,44 miliar dollar AS, dengan proyeksi Net Profit pada 2018 2 miliar dollar AS. Dengan begitu, diperoleh Price Earning (P/E) Ratio PTFI sebesar 4,18x. P/E ratio PTFI sebesar 4,18x masih lebih rendah bila dibandingkan dengan P/E Ratio FCX di bursa saham sebesar 10,65x dan rata-rata P/E ratio di BEI sebesar 14,8x. Melalui porsi kepemilikan saham 51% tersebut, diproyeksikan Inalaum akan mendulang deviden sekitar 18 miliar dollar AS dari laba bersih PTFI dari 2023 hingga 2041. Sementara utang Inalum jauh di bawah proyeksi pendapatan.
Di samping itu ada lagi pendapatan dari hasil akuisisi Participant Interest punya Rio. Nah mulai 2023 Rio Tinto akan mendapatkan hak dan kewajiban penuh sebesar 40 persen dari produksi tanpa batasan tertentu hingga 2041. Kerjasama operasi ini walau tidak mempengaruhi komposisi saham PTFI, tetapi dapat mempengaruhi komposisi pembagian hasil produksi PTFI. Misalnya, jika produksi PTFI 100 ton, maka Rio Tinto akan langsung mendapat 40 ton dan sisa 60 ton dibagi antara Inalum dan FCX yang hasil akhirnya tercermin dalam deviden. Dari PI Rio aja itu lebih dari cukup bayar utang.
Berdasarkan hitungan Lembaga rating, Moody's memperkirakan gross adjusted leverage Inalum akan naik menjadi 8x tahun ini, dari sebelumnya 6,2x pada 2019 lalu. Levelnya diperkirakan akan terus meningkat hingga 8,5x pada 2022. Entar kalau Freeport bayar tunai deviden, leverage bisa lebih gede lagi. Makanya tahun ini engga sulit Inalum narik duit dari market sebesar senilai US$ 2,25 miliar melalui penerbitan Surat utang berjangka 1-3 tahun’
Di samping itu ada lagi pendapatan dari hasil akuisisi Participant Interest punya Rio. Nah mulai 2023 Rio Tinto akan mendapatkan hak dan kewajiban penuh sebesar 40 persen dari produksi tanpa batasan tertentu hingga 2041. Kerjasama operasi ini walau tidak mempengaruhi komposisi saham PTFI, tetapi dapat mempengaruhi komposisi pembagian hasil produksi PTFI. Misalnya, jika produksi PTFI 100 ton, maka Rio Tinto akan langsung mendapat 40 ton dan sisa 60 ton dibagi antara Inalum dan FCX yang hasil akhirnya tercermin dalam deviden. Dari PI Rio aja itu lebih dari cukup bayar utang.
“ Utang lagi ?
“ Ya. ini untuk membayar utang dan akuisisi”
“ Kenapa bayar utang pakai utang?
“ Loh global bond yang diterbitkan Inalum masuk term pasar 144A Sec reg S, yang memang tidak ada istilah selalu bayar pokok dari kas tetapi ada opsi untuk refinancing atau recycle melalui penerbita surat utang lagi ke pasar 144 A juga”
“ Aneh..baru tahu saya.”
“ Bond yang diterbitkan Inalum itu tidak diperjual belikan di pasar sekunder. Jadi yang beli benar benar investor institusi dengan katagori QIP atau qualified institution purchaser. Bond itu punya ketentuan mengenai redemption.”
“ Artinya apa itu redemtion ?
“ Kalau mau cairkan bond itu harus datang ke counter Inalum. Nah waktu cairkan harganya tidak sebesar nominal. Ada hitungannya sehingga dapat harga Bond itu. Contoh Bond dengan tennor 10 tahun. Lima tahun dicairkan oleh investor. Mungkin harganya tinggal 20% dari nominal. Biasanya investor engga mau cairkan. Mereka lebih memilih pencairan ketika jatuh tempo. Walau mereka tahu bahwa ketika jatuh tempo, bond itu dibayar dari penerbitan bond lagi.”
“ Artinya bisa saja mereka dapat bayaran utang pakai uang mereka sendiri lewat pembelian global bond Inalum. Enak banget. Terus mereka dapat apa ?
“ Coupon atau bunga.”
“ Bego amat ya. Apalagi bondnya unsecure.” katanya dengan nada tidak percaya berdasarkan pemahaman awam.
“ Engga juga. Resiko bond kan di cover oleh CDS. Jadi mutual simbiosis. Semua pihak yang terlibat dalam pasar bond mendapatkan fee. Biasa aja. Yang penting Inalum bisa ekspansi bisnisnya, karena punya sumber daya keuangan tanpa batas tanpa melibatkan negara sebagai penjamin. “
“ Seharusnya anggota DPR pahami ini. Kan sederhana sebetulnya.”kata teman.
“ DPR itu bicara politik. Mereka khususnya dari partai yang oposisi masih kesel ke Jokowi. Karena 51% saham Freeport bisa diambil alih Indonesia, dan karena itu membuat rating Jokowi naik dan jadi pemenang pemilu. Biasa saja. Engga usah ditanggapi. Di DPR itu juga banyak orang pintar. Bagi yang ngerti pasti diketawain tuh anggota DPR yang usulkan Pansus. “
No comments:
Post a Comment